NASIONAL
Di Executive Brief DPD RI, Ekonom Anthony Budiawan Sebut Indonesia Bangkrut tanpa Daerah
Jakarta, FNN - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut jika tidak ada kontribusi dari daerah, Indonesia sudah sejak lama mengalami kebangkrutan. Hal itu dikatakan Anthony pada pertemuan \'Executive Brief Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3\' yang diselenggarakan di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Selain Anthony, \'Executive Brief Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3\' tersebut dihadiri pengamat ekonomi Faisal Basri dan Ichsanuddin Noorsy serta Analis Kebijakan di DPD RI, Reydonnyzar Moenek yang bertindak sebagai moderator. Sementara Ketua DPD RI didampingi Senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif Hutagaol. Dikatakan Anthony, meski daerah memiliki peran besar untuk eksistensi Indonesia, faktanya pemerintah menjalankan pembangunan di daerah berbasis eksploitatif, melanggar kedaulatan daerah dan melanggar konstitusi. Dahulu, dijelaskan Anthony, tak ada yang namanya Indonesia. Yang ada adalah Hindia Timur yang kemudian diakui sebagai Hindia Belanda. \"Lalu pada tahun 1928 para pemuda dari seluruh daerah menyatakan sumpah bersatu atas nama Indonesia. Puncaknya, pada tahun 1945 perwakilan daerah-daerah sepakat mendirikan Indonesia. Jadi, Indonesia ini didirikan oleh kumpulan daerah,\" papar Anthony. Tujuan dibentuknya Indonesia adalah untuk memajukan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Pada awal kemerdekaan dan ekonomi sulit, Anthony menyebut bahwa daerah merupakan penyandang dana bagi pembangunan Indonesia. Pada tahun 1950-an, Anthony menyebut ekonomi Indonesia bergantung pada sektor perkebunan, khususnya karet. Saat itu, Indonesia merupakan produsen karet terbesar di dunia. \"Dari total ekspor, ekspor karet itu mencapai 60 persen. Sisanya merupakan ekspor komoditas mineral. Dari sana kita bisa lihat bahwa daerah-lah yang sesungguhnya membiayai kemerdekaan Indonesia,\" ujar Anthony. Saat itu, Sumatera bagian Selatan dan Timur merupakan daerah penghasil karet terbesar di Indonesia. Namun kejayaan karet tak berlangsung lama. Pada dekade 1960-an harga karet alam anjlok dan Indonesia mengalami kebangkrutan. \"Cadangan devisa turun dari USD293,75 juta pada 1960 menjadi hanya USD2 juta pada 1967,\" papar dia. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pulih dan kembali bangkit berkat minyak bumi dan gas alam. Ditopang keduanya, cadangan devisa kembali naik menjadi USD1.90,5 juta pada tahun 1974 dan menjadi USD5.014,2 juta pada 1981. Ekspor minyak bumi naik dari USD384 juta pada tahun 1969-1970 menjadi USD18.824 juta pada tahun 1981-1982 atau mencapai sekitar 82 persen dari total ekspor Indonesia. \"Penerimaan negara dan minyak bumi dan gas alam naik dari Rp65,8 miliar pada tahun 1969-1970 menjadi Rp8.627,8 miliar pada tahun 1981-1982 setara dengan 70,6 persen dari total penerimaan negara. Itu belum termasuk penerimaan negara dari mineral. Saat itu, hasil komoditas, migas dan mineral digunakan untuk kesejahteraan rakyat,\" papar Anthony. Daerah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar terbentang dari Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan hingga Maluku dan Papua. Dijabarkan Anthony, penjualan migas dan mineral dari daerah digunakan untuk pembangunan Indonesia seperti prasarana dan sarana, pembangunan sekolah, universitas, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, bendungan, irigasi, pelabuhan dan lain sebagainya. \"Daerah tampil sebagai pahlawan penyelamat keuangan negara, penyelamat Indonesia,\" tegas Anthony. Namun pada era Reformasi, yang terjadi justru bangkitnya oligarki dengan konsep pembangunan yang eksploitatif dan melanggar kedaulatan daerah. Saat itu, ekspor batubara melesat dari USD1,3 miliar pada tahun 1999 melesat menjadi USD25,5 miliar pada tahun 2011. Total ekspor batubara mencapai Rp245 miliar selama periode 2000-2019. Pun halnya dengan sawit yang naik dari USD1,1 miliar pada tahun 1999 menjadi USD17,3 miliar pada tahun 2011. \"Hasil kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut dinikmati segelintir pengusaha oligarki. Sedangkan daerah dan rakyat di daerah tidak mendapat manfaat ekonomi, malah mendapat bencana alam. Kondisi ini merupakan pengkhianatan terbesar bagi daerah dan rakyat daerah,\" tegas Anthony. Padahal, kata Anthony, daerah telah menyerahkan kedaulatannya, menyerahkan kekayaan SDA-nya untuk membangun Indonesia. Tetapi banyak rakyat di daerah penghasil SDA masih hidup dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem,\" papar Anthony. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Menurutnya, UU Minerba merupakan salah satu ujung pangkal masalahnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan smelter yang hanya menguntungkan oligarki dan tidak membawa manfaat bagi daerah. \"Harga mineral mentah anjlok akibat monopoli smelter. Tax holidays sektor Minerba memiskinkan daerah,\" Anthony menjabarkan. Saat ini, kata dia, politik anggaran berpihak kepada oligarki dan kontra terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pun haknya dengan UU Perpajakan yang pro oligarki. Di sisi lain, kenaikan PPN memberatkan rakyat kebanyakan. \"Penghapusan subsidi yang masih sangat diperlukan bagi kelompok tertentu meningkatkan kemiskinan,\" ujarnya. Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi daerah berbasis industri tak berjalan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disebutnya hanya ilusi dan memiskinkan daerah dalam jangka panjang. \"UU Cipta Kerja (Omnibus Law) memiskinkan daerah, eksploitatif kekayaan SDA daerah secara besar-besaran dan melanggar kedaulatan daerah secara terang-terangan,\" papar dia. Dikatakan, berdasarkan kedaulatan rakyat atau kedaulatan daerah, daerah mempunyai hak konstitusi mengganti rezim yang melanggar kesepakatan antardaerah yang dituangkan ke dalam konstitusi yakni mengganti rezim yang melanggar konstitusi. \"Daerah secara konstitusi mempunyai hak untuk berdiri sendiri apabila pemerintah pusat yang melanggar konstitusi dan kedaulatan daerah tak mau diganti, bahkan mempertahankan kekuasaannya secara represif,\" ulas Anthony. Dilihat dari apa yang telah terjadi, unsur tersebut menurut Anthony telah terpenuhi, di mana pemerintah saat ini sering melakukan pembohongan publik, mayoritas janji eksekutif tidak dipenuhi, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban eksekutif, berkolusi dengan legislatif dan yudikatif dan Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi penguasaan kekayaan oleh rezim oligarki, juga berkali-kali berbohong mengenai penggunaan dana APBN untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. \"Jadi pertanyaannya, NKRI ini baik untuk siapa? Jawabannya untuk oligarki,\" tutup Anthony. (sws)
Undang Pakar Ekonomi, DPD RI Bahas Ekonomi Pemerataan yang Menyejahterakan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membuka Executive Brief bertema \'Perekonomian Negara Kesejahteraan: Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3\', di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Hadir sebagai narasumber diskusi ekonom Faisal Basri, Ichsanuddin Noorsy dan Anthony Budiawan, yang juga Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS). Sementara LaNyalla didampingi anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Reydonnyzar Moenek, analis kebijakan DPD RI dan Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol. Menurut LaNyalla, melalui forum Executive Brief yang difokuskan kepada persoalan ekonomi, DPD RI ingin mendapat proposal pemikiran yang konkret untuk mengembalikan konsepsi perekonomian yang menyejahterakan sesuai cita-cita para pendiri bangsa. \"DPD RI juga ingin mendapatkan proposal nyata untuk membantu bangsa ini terbebas dari jebakan utang luar negeri atau utang dengan negara tertentu, baik yang dilakukan pemerintah maupun BUMN,\" katanya. Menurutnya, aksi implementasi Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 mutlak dibutuhkan demi mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. \"Rekomendasi dari forum diskusi ini nantinya bisa kita kirimkan kepada eksekutif, selaku pemegang kebijakan,\" tukas dia. Menurut LaNyalla sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, negara ini semakin menjauh dari cita-citanya. \"Dalam koridor perekonomian, persoalan yang dihadapi daerah adalah kemampuan fiskal daerah yang lemah, kemiskinan, kesenjangan/gap antar wilayah, serta ketidakadilan dalam pengelolaan atau penguasaan Sumber Daya Alam di daerah,\" kata LaNyalla. Kesimpulan itu diperoleh LaNyalla dalam kunjungannya ke daerah. Sejak dilantik 1 Oktober 2019, Ketua DPD RI telah mengunjungi 34 Provinsi, dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota di Indonesia. Tidak hanya bertemu pejabat pemerintah daerah, tetapi juga beberapa stakeholder di daerah dan elemen civil society lainnya. Mulai dari perguruan tinggi, pemangku adat dan kerajaan nusantara, hingga tokoh serta komunitas dan golongan-golongan masyarakat. \"Sesuai tugas dan fungsi, saya melakukan kunjungan ke daerah untuk mendengar dan melihat langsung aspirasi dan apa yang dirasakan, serta apa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh daerah,\" paparnya. Atas hal itu, DPD RI menyimpulkan bahwa ada persoalan di wilayah fundamental, atau di wilayah Hulu yang harus dibenahi. Karena tidak mungkin persoalan yang bersifat mendasar tersebut dibenahi dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif di Hilir. \"Pada Sidang Bersama, 16 Agustus 2021 lalu, di hadapan Presiden dan Wakil Presiden, serta pimpinan MPR RI dan DPR RI, saya sudah menyatakan perlunya negara ini melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Perlunya membaca kembali konsepsi Negara Kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar naskah asli di ayat 1, 2 dan 3,\" tukasnya. Sejak saat itu, dirinya mulai memantik kesadaran publik, baik elit politik maupun segenap elemen bangsa Indonesia, untuk melakukan refleksi dan pendalaman atas suasana kebatinan para pendiri bangsa dalam menyusun cita-cita negara ini, seperti termaktub di dalam naskah pembukaan UUD 1945. \"Kondisi bangsa saat ini tak bisa didiamkan. Harus ada teguran kepada pemerintah supaya kembali ke jalan yang lurus. Ikhtiar kita ini murni ingin agar Indonesia lebih baik dan keberpihakan yang konkret kepada rakyat,\" katanya. \"Kalau para pengamat ekonomi sudah bersuara, tetapi dianggap angin lalu, maka saya siap menyuarakan pikiran-pikiran dari para pakar ini karena yang disampaikan adalah kebenaran,\" tegas LaNyalla. Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung mengaku bahwa sekarang ini sudah terbangun imej bahwa Ketua DPD RI dan lembaganya adalah simbol perlawanan. Dalam arti perlawanan yang positif, karena membela kepentingan rakyat. \"Negara kita bisa disebut sebagai negara gagal, karena terlalu banyak masalah dan utang. Makanya DPD RI minta masukan-masukan dari berbagai elemen, terutama dari para pakar ekonomi untuk membenahi bangsa ini,\" kata dia. (mth/*)
Rocky Gerung: Jokowi Kecil Mulai Ikut-Ikutan Jualan Radikalisme
Jakarta, FNN – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang dielus-elus untuk melanjutkan kekuasaan Jokowi. Ia menggunakan peta jalan yang sama dengan menggelar dagangan radikalisme, intoleransi, dan anti-NKRI. Pemimpin yang tidak paham etikabilitas dan tidak punya intelektualitas pasti kapabilitasnya rendah dan legitimasinya turun. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari perbincangan eksklusif antara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 06 Mei 2022. Rocky bisa memastikan bahwa Jokowi ingin mengasuh seseorang untuk menjadi penggantinya, yang mana mengarah pada sosok Ganjar. “Yang ada di depan mata kita cuma, Ganjar dan Ganjar,” paparnya. Rocky berharap agar Ganjar bisa menjadi politisi yang punya etika dan intelektualitas, namun sayang, dari awal sudah bisa dibaca arah dantujuannya. “Kita ingin Ganjar itu jadi pemimpin yang ada etika dan intelektualitas. Tapi kalau kita lihat kampanye Ganjar, itu hanya soal radikalisme, dan intoleransi. Di mana isi pikiran masa depan kalau kita cuma nakut-nakuti rakyat. Sementara pesaingnya Ganjar, Anis Baswedan, sudah beredar keluar negeri. Seluruh kegiatannya di Jakarta kemaren disorot oleh internasional. Apa pun keterangannya Anis tetap bisa melampaui kemampuan konseptual dibandingkan Ganjar yang diolok-olok orang sebagai Jokowi kecil. Dia cuma bikin isu aja,” tegasnya. Dalam sebuah postingan di medsos, Ganjar diklaim satu-satunya harapan untuk memerangi intoleransi dan radikalisme. Ini sebuah poster atau flyer yang disebarkan di media sosial yang menunjukkan sikap tegas Ganjar terhadap apa yang dia sebut sebagai radikalisme dan intoleransi. Setelah dicek ternyata dari jejak digital ditemukan apa yang ada di poster tersebut disampaikan sendiri oleh Ganjar melalui akun Twitter resminya yang telah centang biru at Ganjar Pranowo ini pada tanggal 17 Nov 2012 pukul 15.38 sore. Dia mencuit begini, “tidak ada toleransi kelompok radikal penolak Pancasila di negeri ini, karena ketika kita biarkan mereka akan menggurita. Mari sama-sama waspada. Mari sama-sama menjaga Indonesia.” Ganjar tampaknya akan manut saja mengikuti perintah seniornya untuk memenangkan pertarungan. Menurut Rocky, persepsi akan berbeda kalau Ganjar mengatakan, “Saya Ganjar Pranowo akan bertanggung jawab terhadap kemiskinan yang diakibatkan oleh policy saya selama lima tahun ini atau sepuluh tahun bahkan. Karena Jawa Tengah menjadi wilayah yang tingkat kemiskinanannya naik lima kali lipat,” katanya. Kata Rocky, tak ada yang bisa dibanggakan dari sepak terjang Ganjar, di mana provinsi yang dipimpinnya semakin miskin. “Jumlah kabupaten yang miskin lima kali lipat. Nah itu sebetulnya sumber radikalisme. Kan kemiskinan adalah sumber radikalisme. Siapa yang kuat dengan kebijakan yang Ganjar bikin. Sekarang dia mau ceramahin penduduk Jawa Tengan dengan radikalisme. Lo Anda sendiri yang musti perbaiki kemiskinan supaya radikalisme tidak tumbuh. Jadi dia mau menentang kebijakannya sendiri itu. Kalau kita pastikan logikanya, Ganjarlah penyebab radikalisme di Jawa Tengah. Kenapa? Karena kemiskinan itu adalah sumber radikalisme. Apa kemiskinan itu berkurang? Tidak. Justru bertambah. Dan itu data statistik yang menunjukkan bahwa Ganjar gagal untuk memberantas kemiskinan. Bahkan meninggikan kemiskinan,” papar Rocky. Tercatat ada lima kabupaten yang sekarang jatuh miskin di Jawa Tengah. “Jadi kontradiksi-kontradiksi itu yang memperlihatkan pada kita kemampuan untuk membayangkan masa depan,” tegasnya. Oleh karena itu kata Rocky, sangat relevan apa yang ditulis oleh Bivitri Susanti dan Fahri Hamzah untuk mengingatkan bahwa problem bangsa ini bukan elektabilitas tetapi etikabilitas. Jadi etikabilitas itu yang hilang. “Dulu saya sebutkan intelektualitas, sekarang Bivitri dan Fahri Hamzah menambahkan elemen baru. Jadi pemimpin yang nggak paham etikabilitas dan tidak punya intelektualitas pasti kapabilitasnya rendah dan legitimasinya turun,” kata Rocky. “Masih untung ada Bivitri yang masih menganalisis keadaan dengan tenang, mengucapkan seuatu yang kemudian kita anggap sebagai problem kita bukan masalah elektabilitas, tetapi etikabilitas. Kemudian Fahri Hamzah yang akhirnya juga harus menulis panjang untuk memberi refleksi pada bangsa ini. Jadi itu soal kita,” pungkasnya. (sof, sws).
Agama Bukan Ancaman Bagi Bangsa dan Negara
Jakarta, FNN - Silaturahmi Idul Fitri 1433 Hijriah atau Lebaran tahun 2022 ini menarik untuk terus kita cermati, selain karena ini merupakan silaturahmi offline pertama setelah dua tahun tidak berlebaran, juga karena kita sudah mulai memasuki tahun politik. Para politisi memanfaatkan silaturahmi sekaligus sebagai lobi-lobi politik, siapa ketemu siapa, siapa bicara apa. Ini bisa kita jadikan indikator ke mana arah pendulum politik ke depan. Demikian analisis wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat, 06 Mei 2022. Hersubeno mencatat salah satunya adalah silaturahmi antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta hari Kamis (05/05/2022). Pertemuan ini mau tidak mau harus kita kaitkan dengan figur Ganjar yang saat ini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat capres pada tahun 2024. Dalam pertemuan itu kata Hersu, Haedar berpesan kepada Ganjar Pranowo, jika kelak terpilih menjadi presiden jangan lagi menggunakan isu radikalisme, intolernasi, dan anti NKRI sebagai tameng untuk mempertahankan dirinya. Ada banyak agenda yang dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam itu, antara lain: yang formal yakni rencana Muhammadiyah akan melakukan Muktamar ke-48. Ganjar menyatakan mendukung pelaksanaan Muktamar itu. Tetapi yang seksi dan perlu penting kita highlight adalah ada beberapa agenda yang sangat penting sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan oleh Haedar Nashir. Ada empat hal yang dibicarakan: pertama yakni mengangkat ekonomi masyarakat melalui UMKM, kedua membahas peran agama dalam kehidupan kebangsaan. Haidar mengatakan agama dan umat beragama bukan ancaman bagi siapa pun apalagi bagi bangsa dan negara. Ketiga membahas peran Muhammadiyah dalam membangun amal usaha Muhammadiyah. Keempat pentingnya rekonsiliasi dan dialog antar-komponen anak bangsa. “Saya ingin fokus pada dua pesan yang disampaikan oleh Pak Haedar Nashir yakni soal agama bukan ancaman bagi siapa pun, apalagi ancaman bagi bangsa dan negara serta soal rekonsiliasi dan dialog antar-komponen anak bangsa,” kata Hersubeno. Hal ini kata Hersu bukan berarti ia mengesampingkan dua topik lainnya yakni peran UMKM dalam mengangkat ekonomi rakyat dan amal usaha Muhammadiyah. “Kita tahu amal usaha Muhammadiyah itu luar biasa melalui rumah sakit melalui sekolah-sekolah dan juga melalui kegiatan ekonominya,” paparnya. Dua hal penting tersebut disampaikan Kyai Haedar kepada Ganjar. Ganjar sebagaimana sudah lama kita amati menyiapkan diri dan disiapkan menjadi capres tahun 2024. Dia sangat aktif di media sosial dan namanya tampak sedang di-branding atau sedang dielus-elus oleh berbagai lembaga survei yang katanya sejauh ini elektabilitasnya paling tinggi. Tetapi kalau Anda mengamati berbagai lembaga survei ini, macam-macam hasilnya, ada yang menyebutnya Ganjar paling tinggi, ada yang menyebut Prabowo menyebut paling tinggi, ada juga Anies yang paling tinggi. Ini memang aneh, bagaimana mungkin dalam waktu yang bersamaan bisa disimpulkan berbeda-beda. Padahal selain respondennya sama. Yang kedua Ganjar ini ditengarai menjadi capres yang dipersiapkan oleh Jokowi untuk meneruskan kepemimpinan dan sekaligus mengamankan dan menjaga kepentingan politik pasca dia lengser. Kalau kita ngomong kepentingan Jokowi, ini tentu bukan hanya kepentingan keluarga Jokowi, tetapi juga kepentingan-kepentingan para oligarki yang sekarang mendukung Jokowi. Indikasi bahwa Ganjar ini sedang dipersiapkan oleh Jokowi atau mereka-mereka yang berada di belakang Jokowi atau para oligarki yang selama ini menopang Jokowi, sangat jelas, karena hampir semua relawan Jokowi itu saat ini menjadi tulang punggung relawan Ganjar. Sementara para relawan Jokowi dalam berbagai kampanyenya mereka tegas menyatakan tahun 2024 tegak lurus ndherek Pak Jokowi. Sikap itu juga bisa kita maknai dari dua hal: pertama mereka berusaha keras memperpanjang masa jabatan Jokowi, baik melalui penundaan Pemilu ataupun melalui tiga periode. Terbaru, ada upaya-upaya - kalau tidak bisa tiga periode, diupayakan dipasangkan dengan Prabowo, tetapi Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Relawan Projo (Prabowo-Jokowi) sudah siap mendukungnya. Kedua bila Jokowi tak berhasil diperpanjang masa jabatannya, maka Ganjar figur yang akan didukung oleh Jokowi dan berbagai kepentingan yang ada di belakangnya. Sangat mudah membaca bagaimana skenario yang akan dijalankan oleh Ganjar. Trek dan jalurnya sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi pada Pilpres 2014, yakni bagaimana Jokowi muncul ke pentas nasional. Ini kelihatannya coba diulang lagi oleh Ganjar dan kendaraan yang akan digunakan tentu saja PDIP sebagai partai pengusung dan pendukungnya. Hersu mengingatkan bahwa kita masih ingat pada tahun 2014 bagaimana Jokowi mengambil-alih tiket pencapresan dari tangan Megawati. Sementara kalau sekarang Ganjar ini mencoba mengambil-alih tiket dari tangan Puan Maharani. Semua skenarionya persis dengan Pilpres 2014. Ganjar di-branding oleh berbagai survei dan elektabilitasnya dinaikkan. Kalau pada waktu itu ada perbedaan bangunan opini publik yang pada waktu zaman Jokowi itu sangat masif, para opinion leader itu menyuarakan bahwa kalau PDIP mau menang Pemilu dan sekaligus menang presiden, maka harus mendukung harus mencalonkan Jokowi pada waktu itu. Dan mereka rupanya berhasil yang memojokkan Ibu Megawati dan kemudian memaksa dia untuk menyerahkan tiket pencapresan kepada Jokowi. Ini terjadi pada tahun 2014. Namun situasinya kali ini berbeda. Megawati kelihatannya enggak mau kecolongan lagi. Dia sejak awal sudah mengingatkan bahwa yang memutuskan untuk menjadi calon presiden dari PDIP itu ada di tangan Ketua Umum. Dan kita bisa membaca secara terbuka bahwa preferenesi dari Megawati ini lebih kepada Puan Maharani. Ini bisa disadari karena sekarang ini kan Ibu Megawati usianya cukup lanjut segera, sekitar 76 tahun. Yang jelas Megawati ingin menyiapkan dinasti Soekarno untuk meneruskan kepemimpinannya baik melalui PDIP dalam arti kepemimpinan politik atau di level negara yakni menjadi presiden atau setidaknya menjadi wakil presiden. Kita tahu juga Ibu Megawati juga pertama kali muncul ke puncak panggung politik dengan menjadi wakil Presiden Gus Dur. Baru setelah Gus Dur jatuh di tengah jalan kemudian dilanjutkan Megawati menjadi presiden. Sayangnya ketika Ibu Megawati mencoba peruntungannya untuk memperpanjang masa jabatannya melalui Pilpres 2004, dia kalah melawan pasangan SBY dan Jusuf Kalla. Nah kali ini kelihatannya Ibu Megawati tidak mau kecolongan. Dia sudah menyiapkan secara serius Puan Maharani dan yang pertama kali dilakukan adalah menjaga agar tiketnya tidak diserobot oleh Ganjar. Kalau itu yang terjadi maka Ganjar ini sekarang terancam. Sekarang posisinya menjadi tunawisma parpol, kenapa karena sebagai kader PDIP tak mau memberikan tiket padanya. Sebagai gantinya ini kelihatannya nama Ganjar mulai disodorkan ke Partai Nasdem. Coba kalau Anda baca dari di berbagai lembaga survei maupun pengamat, nama Ganjar disebut-sebut sebagai calon yang akan diusung oleh Nasdem. Partai Nasdem saat ini mulai menyiapkan tiga nama yang akan disodorkan yang diputuskan oleh Ketua Umum Surya Paloh. Selain nama dan Ganjar sebut nama Anies Baswedan dan ada kandidat lainnya. Dengan latar belakang politik seperti itu pesan Haidar kepada Ganjar ini sesungguhnya juga bisa dilihat sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada Jokowi. Jadi ini semacam pukulan bola bilyar dalam politik, sebenarnya siapa yang dipukul tetapi targetnya ke mana, ini bisa terbaca. Dua agenda yang disampaikan oleh Haedar Nashir tadi pertama adalah agama khususnya Islam sebagai ancaman bangsa dan negara dan yang kedua yakni pembelahan atau perpecahan antar-anak bangsa yang sangat terasa pada era kepemimpinan Jokowi selama delapan tahun terakhir. Ada upaya yang sangat jelas terbuka mendiskreditkan dan pada gilirannya ingin mengeluarkan umat Islam dari kehidupan berbangsa dan negara. Narasi radikalisme, intoleransi, dan anti-Pancasila, anti NKRI itu sangat gencar digaungkan. Juga berbagai stigma labelling dan naming seperti kampret dan kemudian belakangan kadrun itu sangat gencar dinarasikan bukan hanya oleh mereka yang disebut oleh buzzer, tapi juga oleh berbagai kalangan di lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan, yang kita ingat yang terakhir adalah heboh dari status media sosial atau tulisan ditulis di Facebook Rektor ITK, Profesor Budi Santoso Purwokartiko. Narasi itu terkesan memang sengaja terus-menerus diproduksi untuk menyudutkan Islam. Saya sendiri sejak kemarin itu mendapat banyak kiriman tentang narasi itu, yang juga ternyata ini digunakan oleh Ganjar. Salah satunya adalah poster ini, bagaimana disebutkan bahwa Ganjar adalah satu-satunya harapan untuk memerangi intoleransi dan radikalisme. Ini sebuah poster atau flyer yang disebarkan di media sosial yang menunjukkan sikap tegas Ganjar terhadap apa yang dia sebut sebagai radikalisme dan intoleransi. Saya mencoba mencari tahu dan mengecek apakah Ganjar menyampaikan hal itu. Kalau betul dia menyampaikan itu, kapan dia menyampaikannya dan apa konteksnya. Ternyata dari jejak digital saya menemukan hal itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun Twitter resminya yang telah centang biru at Ganjar Pranowo ini pada tanggal 17 Nov 2012 pukul 15.38 sore. Dia mencuit begini, “tidak ada toleransi kelompok radikal penolak Pancasila di negeri ini, karena ketika kita biarkan mereka akan menggurita. Mari sama-sama waspada. Mari sama-sama menjaga Indonesia.” Narasi yang disampaikan Ganjar sangat lantang dan keras. Dia juga menautkan video ketika dia tengah memberi pengarahan narasinya, kalau kita simak bahkan jauh lebih keras. Rupanya peristiwa Ganjar ini dikaitkan dengan sebuah atau peristiwa yang sudah cukup lama terjadi. Saya buka-buka ternyata sejumlah siswi SMA di Kendal berpose dengan mengibarkan bendera Palestina dan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Bendera inilah yang kemudian dikaitkan dengan bendera HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah dan kemudian diberi label sebagai kelompok yang intoleran dan anti Pancasila. Peristiwanya sendiri itu terjadi pada bulan Oktober 2019. Jadi, sudah dua tahun berselang setelah pernyataan dari Ganjar kemarin. Para siswa dan guru sekolah di Kendali itu sudah minta maaf dan mereka mengaku tidak tahu kalau hal itu dikaitkan dengan kelompok HTI, sebab selama ini kan memang banyak kalimat Islam yang mengibarkan bendera itu, ya bendera hitam dengan tulisan kalimat tauhid ini disebut sebagai bendera Rasulullah. Jadi, semuanya tidak ada kaitannya dengan bendera HTI. Benar sih HTI menggunakan kalimat yang sama dengan bendera tauhid, tetapi pastilah pimpinan Muhammadiyah mengikuti dan mencatat peristiwa-peristiwa tersebut. Maka ketika bertemu dengan Ganjar dan menyampaikan pesan itu, maksudnya sangat jelas, bila kelak Ganjar terpilih menjadi capres itu jangan sampai dia meneruskan narasi-narasi yang menganggap bahwa umat beragama khususnya umat Islam adalah ancaman bagi umat beragama lain, apalagi ancaman bagi bangsa dan negara. Ini ngeri sekali narasinya. Sebab narasi semacam itu, sekarang ini terbukti telah berhasil memecah belah bangsa dan justru berbahaya dan mengancam Pancasila dan NKRI harga mati yang selama ini mereka sering didengung-dengungkan. Itu jelas kalau disampaikan kepada Ganjar itu tujuannya jangka panjang. Jika kelak Ganjar betul-betul terpilih menjadi presiden, harus ada tujuan jangka pendek yang jauh lebih penting dengan membuat pernyataan tertulis yang dikirim ke media ini analisis saya, Pak Haidar Nashir ingin agar pesan yang sangat-sangat penting itu, juga sampai kepada Pak Jokowi. Jadi, ketika muncul di media, mau tidak mau bahwa akan ada yang menyampaikan kepada Pak Jokowi pesan dari Muhammadiyah ini. Ini sungguh sebuah diplomasi yang sangat santun, tapi sangat tegas dan jelas maksudnya dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Kyai Haedar Nashir. Mudah-mudahan di akhir masa jabatan yang tersisa Pak Jokowi membaca pesan itu dan menyadari bahwa menyatuhkan anak bangsa apapun latar belakangnya, agamanya, suku etnis, maupun pilihan politik, itu merupakan warisan yang jauh lebih penting dan lebih berharga dibandingkan Pak Jokowi memaksakan untuk terus membangun warisan-warisan legacy yang bersifat fisik dan salah satunya adalah ibukota negara. Bangunan fisik semegah apa pun termasuk ibukota negara yang istananya dibangun akan sangat megah, itu sangat mudah dihancurkan apabila bangsa kita terpecah belah. Mudah-mudahan saja pesan dari Pak Header Nashir tadi, sampai kepada Jokowi dan juga sampai kepada kita semua seluruh komponen anak bangsa. Bahwa agama apapun itu bukan ancaman buat bagi bangsa Indonesia apalagi dalam negara Indonesia yang dikenal ini bangsanya ini sangat moderat. Justru ancaman yang sangat serius itu adalah adanya kelompok-kelompok yang mengklaim merasa dirinya itu paling Pancasilais dan paling menjaga NKRI namun pada prakteknya sesungguhnya merekalah yang memecah belah NKRI. Saya mau bertanya apakah praktek kelangkaan atau praktek menyelundupkan minyak goreng dan CPO ke luar negeri untuk modal memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu sesuai dengan Pancasila? Tentu saja mudah sekali menjawabnya dan siapa yang melakukan pasti itu bukan umat Islam. Mereka adalah para korporasi besar yang bekerjasama dengan mereka yang ada di dalam lingkar di pemerintahan dan berada di lingkar terdekat Jokowi. Pak Jokowi saatnya mulai fokus untuk meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga buat bangsa dan negara yakni kohesi antar anak bangsa. Dengan begitu kita tetap bisa menjaga keutuhan NKRI dan mengamalkan Pancasila. (*)
Kemiskinan di Jawa Tengah Naik Drastis, Jokowi Memang Sejak Awal Sudah Gagal
Jakarta, FNN - Pada tahun 2021, kemiskinan di Jawa Tengah tercatat ada di lima daerah. Namun, kini kemiskinan di Jawa Tengah mengalami kenaikan drastis dengan tambahan sebanyak 14 daerah dan total menjadi 19 lokasi. Peran negara dipertanyakan terkait kemisikinan yang terjadi di Jawa Tengah tersebut. Target prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes. \"Jadi di Jawa itu kemiskinannya naik drastis dan ini yang sebetulnya mau disembunyikan dengan isu-isu tiga periode, IKN, macam-macam. Nah itu bertemu lah di situ kemiskinan di Jawa,\" kata pengamat politik, Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 05 Mei 2022. Rocky menyoroti pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebutkan jika Indonesia masih memiliki uang sekira Rp400 triliun yang berasal dari keuntungan ekspor komoditas. \"Lalu disparitas itu disebabkan oleh apa? Artinya negara gagal untuk membagi keadilan sosial. Masa ada untung tapi rakyat menderita, berarti utungnya jatuh kepada kelompok lain kan. Kan gampangnya begitu,\" ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, ketika keuntungan tersebut tidak didapatkan rakyat, ada kemungkinan jika hasil dari ekspor komoditas itu jatuh ke tangan oligarki. \"Ini Rp400 triliun masuk di APBN karena ekspor komoditas tahun lalu ternyata tidak jatuh pada rakyat miskin, bahkan mereka bertambah miskin, maka disparitas naik dan orang menganggap ya pasti jatuhnya ke kalau enggak ke rakyat, ya oligarki. Oligarki makin untung, rakyat makin buntung,\" ucap Rocky Gerung. \"Artinya, negara gagal membagikan keadilan sosial. Masa ada untung tapi rakyatnya menderita. Berarti untungnya itu jatuh pada kelompok yang lain. Kan gampangnya begitu,\" paparnya Menurut Rocky uang 400 triliun keuntungan mustinya masuk di APBN karena ekspor komoditas tahun lalu ternyata tidak jatuh pada rakyat miskin. Bahkan mereka bertambah miskin sehingga disparitas naik. \"Dan itu orang menganggap bahwa pasti jatuhnya kalau nggak ke rakyat ya ke oligarki kan. Oligarki makin untung, rakyat makin buntung. Jadi kita musti buka persoalan ini supaya jangan ada dusta di antara kita, sementara ambisi untuk membiayai ibu kota juga akan dibebankan pada APBN. Kan itu nggak fair-nya. APBN itu untuk menghasilkan kesejahteraan, bukan untuk investasi akumulasi. Itu kan semua dalil yang ada di Pancasila, konstitusi, dan dalam sejarah bangsa ini,\" papar Rocky. \"Jadi kelihatan bahwa presiden memang sudah gagal, bahkan untuk memenuhi janjinya sendiri dia berbohong. Apalagi kalau dikatakan bahwa dia adalah simbol dari keadilan sosial versi Bung Karno.\", pungkasnya. (Ida, sws)
Jokowi Makin Tertekan, Bank Central AS Naikkan Suku Bunga
Jakarta, FNN - Tingkah laku Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) disebut menimbulkan kebingungan. Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin atau 0,5 persen yang diumumkan pada Rabu, 4 Mei 2022. Kenaikan suku bunga tersebut disebutkan untuk mengatasi inflasi AS yang mencapai 8,5 persen. Jumlah kenaikan suku bunga yang diumumkan AS merupakan yang tertinggi sejak Mei 2000. Keputusan yang diambil AS tersebut berdampak ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. \"Nah sekarang tentu semua orang tahu bahwa berdampak pada Indonesia. Indonesia mesti cari dolar yang mahal buat bayar utang, melakukan penyesuaian macam-macam termasuk suku bunga, dan terpaksa mengikuti dolar,\" kata pengamat politik, Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 5 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa orang selalu melihat dalam nilai dollar, selain nilai currents- nya juga ada nilai trust-nya. Bahkan dalam dollar itu ditulis incapitrush. \"Jadii sebetulnya dunia itu menganggap bahwa ekonomi tanpa dollar seperti nggak bisa kita bayangkan. Walaupun sebetulnya ini juga mitos karena orang juga bisa pakai cara lain untuk mengaktifkan ekonomi. Tapi sudah keburu dunia paham bahwa di mana ada aliran dollar di situ ada krisis ekonomi,\" papar Rocky Faktor internasional, terutama mengenai perekonomian disebutkan Rocky Gerung berdampak ke Indonesia. Di tengah kenaikan suku bunga AS, Rocky Gerung menyoroti sikap Jokowi yang dianggap membuat bingung. Jokowi dinilai ngotot ingin membangun ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur padahal utang Indonesia sedang menumpuk dengan unga utang Indonesia mencapai Rp405,9 triliun. \"Itu yang menyebabkan kita bingung, Presiden kok masih berupaya untuk bangun ibu kota. Padahal seharusnya kan Presiden berpikir bahwa ada kesulitan likuiditas dan membayar utang, tetapi tetap ngotot. Itu artinya Presiden enggak paham tentang gejolak ekonomi dunia itu,\" ujar Rocky Gerung. Rocky meyakin bahwa sejak awal presiden dikelilingi oleh orang-orang yang mau diem saja karena takut berselisih dengan presiden. Presiden juga tahu kelemahan menteri-menterinya itu. \"Jad sebetulnya kita dijebak dalam soal itu, lalu dihubungkan dengan apa gunanya membayangkan ibu kota kalau rakyat di Jawa itu kemiskinannya 10 kali lipat dari sebelumnya,\" pungkasnya. (Ida sws)
Buntut Pertemuan Jogja, Ada Gerakan Prabowo Presiden, Jokowi Wapres
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menganalisa momen silaturahmi Idul Fitri 2022 dari berbagai tokoh politik di Indonesia. Salah satunya adalah kunjungan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke Istana Gedung Agung Yogyakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky Gerung menilai silaturahmi antara Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di Gedung Agung, Jogjakarta sesungguhnya memiliki tujuan khusus. Hubungan antara keduanya belakangan ini disebut publik menunjukkan kemesraan Jokowi-Prabowo menuju Pemilihan Presiden 2024. Keduanya didukung JakPro yang menginginkan Jokowi kembali sebagai calon Wakil Presiden di tahun 2024. Rocky juga mengaku dirinya sering mendapat pesan WhatsApp agar mendukung pasangan Prabowo (presiden) - Jokowi (wakil presiden). Rocky menegaskan, nanti masih akan ada acara halal bihalal yang isinya pembicaraan politik. \"Dan orang akan berebut untuk nyari undangan halal bihalal ke tempat di mana kekuasaan itu mulai terasa cengkeramannya,\" papar Rocky.kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 04 Mei 2022. Meski begitu, Rocky Gerung menanggapi hal tersebut dengan tawa. Karena dari penilaiannya tidak ada dasar atau argumen yang memungkinkan keduanya kembali maju di Pemilu 2024 mendatang. “Ini sudah nggak jelas ini usulan itu, usulan dari Projo atau dari mana pun bahwa Prabowo dan Jokowi dipasangkan atau tukar tempat. Kalau tukar tempat mestinya Pak Prabowo Presiden dan Pak Jokowi Menteri Pertahanan kan begitu. Atau Pak Jokowi jadi Menteri Agama atau Menteri Sosial, itu lebih masuk akal,” kata Rocky. Menurut Rocky, kalau ditukar itu artinya, Pak Jokowi ini akan merembet ke Pak Prabowo dan nanti begitu pasangannya disuruh ‘wait’ ya Pak Prabowo turun elektabilitasnya karena Prabowo dipasangkan dengan Jokowi. Berdasarkan pada psikologi masyarakat tersebut, Rocky Gerung ingin agar Prabowo Subianto bisa melakukan pembenahan arah politik. Rocky menyarankan Prabowo bisa menjadi sebuah tawaran alternatif kepada masyarakat yang ingin melihat pilihan lain. “Jadi psikologi publik ingin agar Jokowi tidak muncul lagi di dalam radar elektabilitas. Karena apapun itu orang akan anggap pasti permainan big data lagi Prabowo-Jokowi,,” tutur Rocky Gerung. “Jadi kira-kira itu dan Pak Prabowo tentu tahu bahwa hal ini juga semacam upaya untuk membatalkan perjanjian beliau dengan Bu Megawati, yaitu Prabowo-Puan,” ucap Rocky Gerung. (Ida, sws)
.jpeg)
MUI Didesak Bikin Badan Khusus Melawan Islamophobia
Jakarta, FNN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) didesak segera membentuk badan untuk melawan para pembenci Islam (Islamophobia). Desakan ini perlu disampaikan karena ada dugaan rezim Jokowi sengaja melakukan pembiaran atas gejala ini. Oleh karena itu Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi perlu menyampaikan pernyataan sikap. Demikian disampaikan oleh KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan kepada redaksi FNN, Rabu, 04 Mei 2022. Adapun poin-poin pernyataan sikap itu antara lain: Bahwa, di Indonesia, kaum radikalis neo komunis, neo liberalis dan kalangan sekularisme selama dua periode kekuasaan Jokowi semakin mendapat angin dengan berbagai cara untuk menekan Islam. Padahal sejak dulu sampai sekarang Islam di Indonesia dengan berbagai ormas Islam dikenal moderat dan sangat toleran. Umat Islam di Indonesia telah mengemban amanah ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, sehingga tidak menimbulkan ketakutan pada umat lain. Bahwa kalangan minoritas non Islam di Indonesia tidak pernah merasa terancam, tidak terusir seperti di Negara lain Burma, India, Bangladesh, China (minoritas Islam di Uyghur), di beberapa Negara Barat dimana Islam sebagai minoritas, diperlakukan secara rasialis, diejek dan malah di bunuh, diusir, dan rumahnya dibakar serta larangan berpakaian muslim dan beribadah, di Indonesia perlakuan seperti hal tersebut terhadap kalangan minoritas tidak pernah terjadi. Bahwa baru di jaman rezim Jokowi berkuasa, ada buzzer dan influencer serta beberapa menteri yang terpapar sekularisme dan neo komunisme serta dibiaya oleh para kapitalis. Mereka sebarkan hoax dan ujaran kebencian terhadap Islam, serta berbagai kebijakan kementerian tentang azan, pendidikan PAUD, pesantren yang di stigma sebagai bibit terorisme. Serta usaha melemahkan dan menghilangkan tokoh Islam dalam sejarah Indonesia. Mereka memanfaatkan “ketakutan” di kalangan Barat dan RRC, dan ketakutan kalangan minoritas di Indonesia tentang kebangkitan Islam garis keras di Indonesia. Mereka takuti bahwa jika Islam garis keras akan berkuasa Indonesia nasibnya akan seperti Suriah dan Afghanistan. \"Ketakutan” tersebut “diciptakan” untuk mempertahankan kekuasaan dengan dukungan Negara Barat dan China Komunis serta mendapatkan bantuan dana dari kalangan minoritas dari usaha mereka menyebarkan kebencian serta adu domba terhadap umat Islam. Bahwa, dimunculkan daftar ulama yang dianggap radikal tidak diperbolehkan ceramah di masjid-masjid, Departemen Pemerintah dan BUMN. Ditimbulkan ketakutan bagi kalangan ulama, di incar kesalahannya, jika salah ucap di internal pengajian, dilaporkan sebagai pelanggaran pidana oleh para buzzerRP. Bahkan BNPT menyebarkan bahwa di sumbar ada kelompok teroris mendirikan NII, dan akan menurunkan pemerintah yang syah dengan “golok”, sesuatu yang tidak masuk akal. Baru-baru ini di bulan Ramadhan seorang Rektor ITK di Kalimantan Timur, yang kemungkinan terpapar sekularisme, atau neo komunisme menjadi rasis dan merendahkan Islam. Bahwa, ulama dikriminalisasi dan menyempitkan ruang gerak para organisasi Islam dengan berbagai istilah stigma mereka lekatkan seperti “kadrun”, radikal dan intoleransi bagi yang bertentangan dan kritis terhadap kekuasaan. Bahkan penangkapan beberapa ulama dan aktivis, tanpa alasan hukum yang logis. Sehingga menciptakan kecurigaan bagi sesama umat Islam. Bahwa, di Amerika dan dunia Barat, Islamophobia telah menjadi catatan sejarah kelam. Namun sekarang PBB telah menetapkan dalam Sidang Umum 15 Maret 2022, Hari Internasional Melawan Islamophobia. Penetapan Hari Internasional Melawan Islamophobia dalam SU PBB seharusnya menjadi momentum bagi negara-negara termasuk Indonesia untuk membuat aturan-aturan hukum terkait. Bahwa, di AS dimana \"Combating International Islamophobia Act\" telah lolos dari House of Representative (DPR) dan Senat di AS. Di Kanada, upaya tersebut bahkan datang dari eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kanada bermaksud membentuk badan khusus melawan Islamophobia, dan sejumlah legislator telah mengajukan \'Our London Family Act\' sebagai RUU untuk melawan Islamophobia. Bahwa, Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, mestinya tampil aktif dan terdepan menjalankan keputusan SU PBB yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia dalam upaya menghadirkan toleransi, harmoni dan moderasi dengan sukseskan perlawanan global terhadap Islamophobia. Mengingat hal tersebut, KAMI Lintas Provinsi menyatakan : 1. Meminta Pemeritah Jokowi hentikan rekayasa menyerang, melemahkan dan akan menghancurkan umat Islam. 2. Meminta Presiden Jokowi menindak tegas jangan justru “membiarkan” para pejabat, penceramah, rektor, buzzer, influencer dan pihak-pihak lainnya yang terus menyebarkan Islamophobia dengan anti terhadap Islam, Al Quran, Nabi Muhammad, Ulama, Pakaian Muslim dan apalagi terus mengaitkan Islam dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan hal-hal negatif lainnya. Jika Jokowi sebagai presiden tidak sanggup mengatasi hal tersebut sebaiknya mundur dari jabatannya. 3. Sebagai negara yang mayoritas Muslim, meminta Pemerintah Indonesia, DPR-RI dan DPD RI harus bertindak proaktif dalam merealisasikan kesepakatan SU PBB tentang Penetapan Hari Internasional Melawan Islamophobia tersebut dengan segera meratifikasi dan menyusun RUU untuk melawan Islamophobia. 4. Pemerintah harus menindak tegas dan menangkap setiap orang yang menghina Islam, termasuk ulama dan pemeluknya, seperti yang dilakukan Rektor ITK Profesor Budi Santoso harus diberhentikan secara tidak hormat dan dipidanakan, sebagai bentuk law enforcement dan shock terapy bagi para intelektual dan masyarakat lainnya. 5. Meminta agar setiap ormas Islam terutama MUI untuk segera membentuk badan khusus melawan Islamophobia. Pernyataan sikap KAMI Lintas Provinsi dikeluarkan di Surakarta, pada 04 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Mudrick SM Sangidu (KAMI Jawa Tengah), Syukri Fadholi (KAMI DIY), Daniel M Rasyid (KAMI Jatim), Syafril Sjofyan (KAMI Jabar), Djudju Purwantoro (KAMI DKI Jakarta), Abuya Shiddiq (KAMI Banten), Zulbadri (KAMI Sumatera Utara), Muhammad Herwan (KAMI Riau), H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA (KAMI Kalbar), Mahmud Khalifah Alam S.Ag (KAMI Sumsel), Gerald Geerhan (KAMI Sulsel), Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd. (KAMI Kepri), H. Suryadi (KAMI Jambi), H. Suryadi dan Sutoyo Abadi (Sekretaris KAMI). (sws).
Mahasiswa, Pelajar Bersama Rakyat Adakan Konsolidasi Nasional 10-12 Mei 2022
Jakarta, FNN - Sejumlah pemimpin mahasiswa, pelajar bersama petani, nelayan, buruh, akademisi, kelompok profesional aktivis 98, emak-emak, pedagang kaki lima, rakyat korban tambang, para advokat, rakyat korban represi dan beragam profesi lainya yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) akan melaksanakan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) pada 10-12 Mei 2022, yang akan dilaksanakan dalam rangka menemukan solusi atasi masalah bangsa dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Rabu, 04 Mei 2022. “Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini mengambil hikmah atas perjuangan yang sudah dilakukan sejak tahun 1908 ” ucap Ketua Pelaksana Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto di akun instagram @komiterakyatlawankkn, akun official dari KRL-KKN. Ia juga menyampaikan saat ini rakyat Indonesia harus mampu bangkit secara nasional atas apa yang menjadi keluhan rakyat Indonesia. “Memang secara umum keluhan keseluruhan masyarakat hari ini sebenarnya adalah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN). Dan Kita pastikan bahwa Kita akan melawan itu semua,” katanya. Febriditya juga menegaskan bahwa Kebangkitan Nasional tahun 2022 ini merupakan simbol bangkitnya rakyat tertindas. “Bangkitnya bapak kita karena PHK, bangkitnya ibu kita karena harga harga yang meroket dan bangkitnya kakak serta adik kita untuk mendapatkan hidup yang layak dan pendidikan yang wajib dirasakan secara merata,” ujarnya tegas. Menurutnya, KKN merupakan musuh bersama. Dan untuk mewujudkan cita-cita hukum, KKN haruslah dihentikan. “Menjawab momentum kebangkitan nasional, konsolidasi nasional ini akan menegaskan KKN sebagai musuh kita. Karena itu, hari ini, kita harus bersatu untuk rakyat dan kebangkitan nasional itu harus kita laksanakan,” ujarnya lagi. Konsolidasi Nasional, juga akan menjadi momentum almamater sebagai simbol kampus menjawab bahwa almamater bukan pemisah antara mahasiswa dengan rakyat. “Saya nyatakan dan saya buktikan, bahwa dalam catatan sejarah, almamater ada dan selalu ada dan selalu berdampingan dengan masyarakat,” katanya tegas. Sementara, Humas KRL-KKN Misbahul Anwar menyampaikan pihaknya mengundang semua pihak dalam kegiatan konsolidasi nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta. “Kita akan mulai pada 10-12 Mei 2022. Kami, terutama yang ada di dalam KRL-KKN mengundang untuk mahasiswa, untuk pemuda atau rakyat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk berpartisipasi dalam agenda konsolidasi nasional Spirit perjuangan mahasiswa, pemuda dan rakyat bersatu,” ucapnya singkat. Secara terpisah Akademisi UNJ Ubedilah Badrun mengapresiasi upaya mahasiswa tersebut dengan sejumlah harapan. \" saya mengapresiasi setiap upaya untuk memperbaiki bangsa ini, apalagi soal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memang saat ini merajalela bahkan berkelindan bersama oligarki predator yang sangat merugikan rakyat banyak\" ujarnya. Lebih lanjut Ubedilah Badrun yang juga pelapor dugaan KKN dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kedua putra Presiden dan anak petinggi perusahaan besarke KPK itu berharap agar konsolidasi tersebut membuahkan hasil untuk kepentingan negara dan rakyat banyak. \"Saya berharap langkah hebat mahasiswa bersama elemen rakyat ini membuahkan kesepakatan penting untuk bergerak bersama membela rakyat dan menyelamatkan masa depan republik ini dari kehancuran. Sebab seiring dengan KKN yang merajalela sesungguhnya negara ini juga mengalami kemunduran demokrasi dan kemerosotan ekonomi yang kini sangat bergantung dengan utang ditengah utang yang terus membengkak hingga Rp.7000 triliun lebih\" tegas Ubedilah Badrun. (sws)
Jokowi Tidak Sholat Idul Fitri di Istiqlal Takut Bersaing dengan Anies yang Sholat di JIS
Jakarta, FNN - Pilihan Presiden Jokowi untuk sholat ied dan berlebaran di Yogyakarta dengan Sultan Hamengkubuwono X ketimbang di Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Seperti yang diketahui Jokowi membawa seluruh anggota keluarganya untuk merayakan Idul Fitri ke Keraton Yogyakarta. Menurut Pengamat Politik Rocky Gerung, sebenarnya keputusan Jokowi lebaran di Yogyakarta sudah bisa diprediksi oleh banyak orang. \"Lebaran selain bersalam-salaman juga orang berbisik-bisik siapa ketemu siapa. Dari Lebaran juga orang bisa memanfaatkan untuk berpolitik. Kenapa Jokowi berlebaran di Jogja. Kenapa Jokowi seolah oleh menghindar dari Jakarta, karena tak ingin menyaingi Anies yang melakukan sholat ied di JIS. Takut seolah-oleh ada matahari kembar,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official Selasa, 03 Mei 2022. Jika Jokowi sholat di Istiqlal, kata Rocky nanti orang menghitung siapa yang datang ke JIS (Jakarta International Stadion) dan siapa yang ke istiqlal. \"Sebetulnya tradisinya Presiden dan kabinet sholat di Istiqlal,\" tegasnya Menurut Rocky, alasan lain mengapa Jokowi lebih memilih ke Jogja, karena gak bakal Jokowi datang ke ibu Megawati, karena Pak Jokowi Presiden. \"Apalagi kalau datang mungkin dicuekin oleh Ibu Mega kan, atau nggak diundang gitu,\" lanjut Rocky Gerung. Di sisi lain Rocky Gerung menilai bahwa Megawati pun memiliki pemikiran yang sama dengan Jokowi. \"Demikian juga ibu Mega, merasa lebih penting orang sowan ke Teuku Umar,\" ungkap Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menambahkan bahwa Lebaran ini bisa dilihat sebenarnya Megawati merupakan pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Padahal jika dilihat kenyataannya Megawati tidak menduduki posisi jabatan apapun dalam jajaran kabinet Jokowi. \"Karena bagaimana pun, walaupun informal, tapi bu Mega itu memegang kekuasaan yang riil sebetulnya walaupun beliau tidak punya portofolio di dalam kabinet,\" imbuh Rocky. Sebagai informasi bahwa Jokowi beserta seluruh anggota keluarganya memilih Yogyakarta sebagai tujuan untuk merayakan Idul Fitri. Jokowi melakukan silaturahmi dengan anggota Keraton Yogyakarta pada Senin 2 Mei 2022. Presiden Jokowi memilih Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai tempat untuk beristirahat dengan anggota keluarganya. “Iya ini pertama karena saya Idul Fitri saat ini berada di Yogya, tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi dan menghaturkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, kepada Bapak Sultan Ngarso Dalem beserta Ibu Ratu dan keluarga,” kata Jokowi. (Ida, sws)
POPULER
