NASIONAL
Mahasiswa Ubah Titik Demo Karena Sudah Tidak Percaya Pada DPR dan Istana
Jakarta, FNN - Mahasiswa mengubah strategi titik demonstrasinya pada aksi demonstrasi 20 Mei 2022. Jika kemaren pada 19 Mei 2022 terpusat di DPR RI hari ini idak dipusatkan di satu titik. Titik aksi yang menyebar ini terjadi juga di daerah-daerah. Konsepnya dibuat semakin beragam dan semakin mendekat ke rakyat. Seperti yang terjadi hari ini Jum\'at (20/5) yang semula aliansi yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi Nepotisme (KRL-KKN) ini sempat muncul ke publik akan aksi lagi di DPR tetapi mereka ternyata hari ini buat aksi mimbar bebas di tiga titik yaitu Jakarta Timur, Ciputat, dan Pamulang. Sesuai rencana mereka aksi mimbar bebas dilakukan di depan tiga kampus yaitu UNPAM, UMJ dan UNJ. Febriditya (Adit) sebagai Korlap Aksi mengemukakan bahwa perubahan strategi titik aksi ini dilakukan untuk menjaga kemurnian gerakan mahasiswa. \" Mencermati perkembangan situasi yang ada akhirnya tadi malam dini hari kami yang evakuasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersepakat untuk menjaga kemurnian gerakan mahasiswa dan elemen rakyat kami memilih untuk aksi di banyak titik. Dari Kampus ke Kampus hingga di tengah-tengah masyatakat. Juga akan terjadi di daerah - daerah. Selain untuk menjaga kemurnian gerakan karena kami betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat dan sudah tidak percaya lagi kepada DPR/MPR dan sudah tidak percaya lagi kepada mereka yang ada di istana. Namun demikian kami sewaktu-waktu atau pada waktunya yang tepat akan aksi lagi di istana atau di DPR. Bagi kawan-kawan yang tetap independen dan aksi di dua tempat tersebut juga gpp, itu pilihan \" tegas Febriditya atau biasa dipanggil Adit. (sws).
Jokowi Buka Ekspor CPO, Rocky Gerung: Nyogok Petani Sawit Biar Gak Demo
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali membuka ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO dan minyak goreng mula Senin, 23 Mei 2022. Keputusan Jokowi itu diambil dengan memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan jutaan tenaga kerja dan petani di sektor sawit. Menurut Rocky Gerung, kebijakan Jokowi tersebut masih harus dikonfirmasi di lapangan, apakah harga minyak goreng sudah turun atau belum. Pasalnya, kata Rocky Gerung, di pasaran harga minyak goreng masih tinggi bahkan jauh dari harga eceran tertinggi (HET). Sementara berdasarkan pantauan FNN harga minyak goreng belum berubah sama sekali, yakni Rp 25 ribu per liter. \"Ya, ini berita yang sebetulnya musti kita konfirmasi di lapangan karena tetap di beberapa tempat itu, bukan di satu dua tempat, tetap tinggi, bahkan belum bisa mendekati harga eceran minyak curah itu. Tetapi, yang lebih musti kita baca sebetulnya, istana kembali mau menyogok supaya petani enggak demo karena rencana besok petani sawit dan buruh mau demo dan memang itu memang hak mereka,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jum\'at, 20 Mei 2022. Lebih jauh Rocky Gerung melihat dibukanya kembali ekspor CPO dan minyak goreng oleh Jokowi merupakan kebijakan politis. \"Jadi kalau dikatakan itu dihitung secara ekonomis, bukan, ini dihitung secara politis,\" tambahnya. Rocky mengatakan, para petani sawit sudah terlanjur dirugikan selama sebulan. Karenanya, apabila Jokowi tiba-tiba mengumumkan membuka kembali ekspor CPO dan minyak goreng menjelang demo, maka publik akan menganggap keputusan tersebut sebagai tukar tambah politik. \"Padahal sebetulnya sudah terjadi kerugian pada petani sawit. Tapi sudah, itu semacam keterangan bahwa itu polanya. Kita lihat saja besok apa betul yang diterangkan Presiden akan diikuti oleh mekanisme pasar,\" kata Rocky. Meski demikian, Rocky menyebut Jokowi dinilai tidak serius dalam menangani kasus minyak goreng dari segi kebijakan ekonomi makro. Rocky melihat, apa yang dilakukan Jokowi adalah upaya untuk memperoleh legitimasi di mata masyarakat yang semakin turun. \"Jadi memang kelihatannya, ekspresi Pak Jokowi musti datang sendiri untuk menyatakan sudah dicabut ekspornya, sehingga petani merasa oke kalau gitu harga akan naik, pembelian dari petani akan kembali pulih,\" paparnya. Namun Rocky mengingatkan jangan lupa tetap orang mencatat bahwa presiden tidak secara serius sebetulnya menangani soal harga ini dari segi kebijakan ekonomi makro. \"Yang dia lakukan adalah upaya untuk memperoleh legitimasi sebagai pemimpin yang mampu untuk melawan eksport lalu membuka kembali. Yaitu kalkulasi ekonomi nggak masuk di situ,\" tegasnya. Hal ini yang menurut Ricky menilai bahwa dari dulu Jokowi ingin bicara hal yang visioner, sesuatu yang bisa memberi harapan. \"Tetapi kalau dicicil, buka tutup buka tutup, nanti orang anggap yang besok ada problem lagi dalam komoditas yang lain. Kan kepala negara itu, dia kasih politics of hope, dia kasih reference, supaya kita bisa bikin kalkulasi dan juga sinyal bagi pebisnis supaya enggak ada semacam keraguan bahwa Indonesia ada kepastian bahwa bangsa ini bisa bertumbuh melalui kalkulasi rasional. Itu yang kita tidak peroleh,\" tegasnya. Bagian ini yang orang anggap bahwa presiden memang butuh headline belaka. Menurut Rocky, itu kerjaan instana yang membaca lebih awal sehingga sebelum dinyatakan turun harga, legitimasi presiden sudah naik duluan. \"Ini semua persepsi yang berupaya diselamatkan karena orang sudah anggap bahwa sudahlah, mending cepat-cepat pemilulah, supaya kerjaan surveyor ini selesai juga,\" pungkasnya. (Ida, sws)
Presiden Maknai Kebangkitan Nasional Pembangunan Merata Sabang-Merauke
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada Jumat, 20 Mei 2022, dengan memaknai sebagai gerakan untuk maju bersama demi pembangunan merata.Hal itu disampaikan Presiden dalam unggahan terbaru di akun resmi Instagram @jokowi melalui animasi bergerak yang menampilkan keberagaman bangsa Indonesia dalam balutan baju tradisional dan pemakaian masker.Dalam keterangan unggahan itu, Presiden mengingatkan kembali sejumlah tantangan yang dilalui bangsa ini mulai dari pandemi COVID-19 hingga ketidakpastian global.\"Satu demi satu tantangan telah kita lewati. Pahit dan manisnya zaman sudah kita arungi. Pandemi, resesi, dan ketidakpastian global kita hadapi,\" tulis Presiden Jokowi dalam akun resminya yang dikutip di Jakarta, Jumat.Kepala Negara mengajak warga Indonesia untuk tidak menghentikan langkahnya, dan terus maju bersama dalam pembangunan merata dari Sabang sampai Merauka, dari Miangas sampai Pulau Rote.\"Sebagai bangsa yang besar, ayunan langkah kita tak akan terhenti. Kita tetap bangkit dan maju bersama-sama, membangun merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak boleh ada yang tertinggal. Tak ada yang boleh tersisihkan,\" tulis Presiden Jokowi.Unggahan tersebut mendapat ratusan komentar dari warganet yang turut memperingati Hari Kebangkitan Nasional.\"Selamat hari Kebangkitan Nasional Pak. Momen untuk Indonesia Bangkit Bersatu Bergerak Bersama Untuk Indonesia Maju,\" tulis salah satu warganet @roysianturi di kolom komentar. (mth/Antara)
Mahfud MD Berziarah ke Taman Makam Pahlawan Seroja Dili
Dili, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja Dili guna memberi penghormatan kepada pahlawan penjaga kesatuan Republik Indonesia di Timor Leste.“Ini menurut saya adalah bagian dari rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Kata Bung Karno dulu, hanya bangsa yang menghargai para pahlawannya yang bisa menjadi bangsa yang besar,” kata Mahfud MD ketika berkunjung ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja Dili, Timor Leste, Kamis.Mahfud MD tiba di Taman Makam Pahlawan Seroja Dili sekitar pukul 14.35 waktu setempat. Mengawali kedatangannya, Mahfud melakukan upacara penghormatan kepada para pahlawan yang disemayamkan di TMP Seroja Dili. Ia didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste Okto Dorinus Manik dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat.Selanjutnya, Mahfud MD menaburkan bunga di sejumlah makam, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon.“Indonesia sudah menjadi bangsa besar dan ingin tetap menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu, di mana ada pahlawan, kami memberikan hormat seperti yang sekarang ini saya lakukan meski di luar negeri. Mereka adalah pahlawan nasional kita,” kata Mahfud.Kunjungan ke TMP Seroja Dili merupakan kunjungan lanjutan Mahfud MD setelah berkunjung ke Wisma Duta KBRI Timor Leste untuk melakukan dialog dengan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste.Sebelumnya, Mahfud sempat bertemu dengan Presiden Terpilih Timor Leste José Ramos-Horta, serta menyampaikan undangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Ramos-Horta untuk berkunjung ke Jakarta, Indonesia, guna membicarakan hal-hal teknis dan substantif terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste. (mth/Antara)
Lima Tuntutan Radikal Demo Mahasiswa dan Elemen Rakyat Pada 19 Mei 2022
Jakarta, FNN - Sekitar seribu lebih massa mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR.Terlihat mahasiswa dari berbagai kampus berdatangan di antaranya dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pamulang (UNPAM), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Veteran UPN Jakarta, Universitas Moestopo Beragama, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Sekolah Tinggi Al Aqidah Jakarta, dll. Tampak juga bendera elemen KARAT, HMI MPO Cabang Jakarta, , Komando, Gertak, GN98, FBK, MPR, KIM, LAKSI, FPHI, Korp Nusantara, Front Angin Timur, Komju, dan lain-lain. Demonstrasi yang dilakukan dari pukul dua siang hingga menjelang maghrib ini dimulai longmarch dari titik kumpul di jalan depan TVRI kemudian menuju gedung DPR MPR. Tuntutan demonstrasi mahasiswa dan elemen lainya ini tergolong lebih radikal dari kelompok mahasiswa lainnya. Ada lima tuntutan yang tergolong keras dibanding kelompok mahasiswa lainnya. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Ferdiditya (Adit), Balda, Thoriq, dan Nurjanah yang membacakan puisi. Berikut ini lima tuntutan mahasiswa yang keras dari 17 tuntutan yang mereka sampaikan : 1.Melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indoneisa menang serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Karena KKN merajalela terjadi dimana-mana, baik di DPR maupun Istana dan jalanya Negara dikendalikan oligarki maka DPR dan Istana sudah tidak lagi memiliki legitimasi. Oleh karenanya layak membubarakan diri atau jika tidak membubarkan diri rakyat berhak membubarkan DPR dan orang-orang yang ada di Istana demi kepentingan kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat. 3. Menuntut para pengkhianat demokrasi yang berupaya mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan (tiga periode dan penundaan pemilu) serta terlihat bermaksud melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman setegas-tegasnya atau mengundurkan diri dari jabatan politiknya. Oleh karena itu kepada saudara Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Tito Karnaviaan, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan lainya yang mendukung upaya ‘kudeta konstitusi’ tersebut segera mengundurkan diri atau dimundurkan oleh rakyat dari posisi jabatanya saat ini baik di pemerintahan maupun di partai politik. 4. Para oligarki dan pengkhianat republik ini segera disingkirkan dari posisinya sebagai pengendali republik ini dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak. 5. Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur sebenarnya dalam penyusunan Undang-undang seperti Undang - Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, dan lain-lain. Semua produk undang-undang tersebut batal demi hukum. (sws)
Ustad Abdul Somad Dicekal Singapura, Permainan Siapa?
Jakarta, FNN – Sosial media dihebohkan yang mengejutkan saat ini Ustad Abdul Shomad (UAS) ditahan petugas Imigrasi di Singapura, kemungkinan besar dia akan dideportasi ke Indonesia. Kabar tersebut dipastikan benar, bukan hoax. Berita tersebut disampaikan sendiri oleh UAS, Senin malam, 16 Mei 2022, melalui akun instagram UstadAbdulShomadOfficial. UAS mengunggah 1 foto dan 1 video mengenakan baju pendek, dia mengenakan baju koko dengan masker dan menggunakan topi berada di sebuah ruang berjeruji. Dalam keterangannya UAS menulis keterangannya di ruang 1 x 2 m seperti di Imigrasi. Berita lengkapnya wawancara UAS pada Selasa 17 Mei 2022 hanya di channel Hai Guys Official. Tidak ada penjelasan lain apa aktivitas yang akan dijalani oleh UAS dan kapan dia masuk ke Singapura. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu (18/5/2022), kalau melihat aktifvitas akun instagrammnya itu hanya 1 jam berselang dia masih mengunggah sebuah video menjawab pertanyaan dari follower-nya, benarkah rumah UAS terbakar? “Assalamualaikum jamaah di manapun berada hari ini, juga kemarin banyak sekali yang bertanya apa rumah saya kebakaran. Bahwa pada Sabtu pagi saya menjenguk rumah sahabat saya, sahabat saya rumahnya kebakaran dan baru saya jenguk sudah berbentuk bela sungkawa simpati sebagai sahabat,” begitu jawaban UAS. “Gambar saya itu di seorang yang rumahnya kebakaran. Yang betul itu adalah rumah sahabat saya dan mudah-mudahan kita lebih cerdas bermedsos yang menyebar berita macam-macam mudah-mudahan mendapat hidayah, mudah-mudahan sahabat saya itu diganti oleh Allah rumahnya, rumahnya saja kalau orangnya tidak,” tambah UAS. Kabar deportse ini tentu saja mengejutkan. M engapa Pemerintah Singapura sampai harus menahan dan mendeportasi UAS? Hersubeno menytakan, setidaknya ada beberapa kepentingan pertimbangan kenapa dia mempertanyakan itu. UAS bukanlah figur yang sering disebut-sebut di Indonesia dengan istilah bikal, dia adalah ustad modrat dan merupakam ulama khusnah wal jamaah. Dia juga pernah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, pada 2009 sampai 2014. Dia menjadi Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU Provinsi Riau. “Ini yang saya kira sering disalahpahami publik, bahkan kalangan internal NU sendiri. Anda sebagian masih ingat yah, pada bulan Agustus tahun 2018 itu Banser Kabupaten Jepara pernah menggelar Apel Penolakan kehadiran Ustad Abdul Somad, dia pada waktu itu akan memberikan ceramah di Pasantren Al Husnah, Mayam, Jepara ini,” ungkap Hersubeno. Menurutnya, ini seharusnya terlaksana pada 1 September 2018. “Alasannya karena ada dugaan ceramah Ustad Abdul Somad itu akan didomplengi oleh kelompok HTI. Ini kelompok radikal, begitu para Banser menyebutnya yang sudah dibubarkan pemerintah,” lanjutnya. Penolakan yang sama juga dilakukan Banser Kota Semarang Jawa Tengah. Menanggapi berbagai penolakan itu Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta agar Banser dan Ansor menghentikan aksi menolak kehadiran Ustad Abdul Somad. Gus Ipul minta agar dilakukan tabayyun sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Soal ke-NU-an UAS ini sesungguhnya memang tidak perlu diragukan benar. Memang, pilihan politiknya berbeda dengan garis PBNU yang pada waktu itu mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin. “Bahkan, semenjak belum Pilpres, yah,” ujar Hersubeno. Pada Pilpres 2019 UAS menjadi pendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Ada momen yang waktu itu sangat menarik dan juga sangat dramatis ketika UAS secara khusus menemui Prabowo Subianto di rumahnya di Jalan Kertanegara dan secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Sandi. Ini keliatannya yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Jadi dia dianggap bagian dari oposisi menentang pemerintah. Agar ke-NU-annya itu lebih tampak, ulama karismatis NU asal Pekalongan Habib Luthfi bin Yahya pernah menyarankan agar UAS itu menggunakan kata Syekh Abdul Somad, bukan lagi nama ustad. Supaya kalau di NU kan seperti itu. Tradisi di NU memang tidak ada yang panggil Kyai-nya itu dengan Ustad. Ada yang menyebutnya misalnya Kyai Haji atau Gus, itu untuk para anak-anak ulama NU. “Dan secara umum tadi disebut syekh seperti yang dikatakan Habib Luthfi bin Yahya. Pada waktu bertemu dengan Abdul Somad, Habib Luthfi mengajak agar Abdul Somad membesarkan NU. Dan, ajakan Habib Luthfi ini diiyakan dengan takjim oleh Ustad Abdul Somad,” kata Hersubeno. Dengan latar belakang Abdul Somad yang semacam itu bila kita rajin ikut menyimak berbagai isi ceramah dan tausiah UAS ini jauh dari kata ulama atau stikma Ulama Radikal itu pun kita pasti akan mempersoalkan stikma-stikma semacam ini. “Karena sekarang ini gampang sekali memberikan stikma mereka yang berada di kubu yang berseberangan dengan meminta sebagai kaum radikal. Benar sih dalam berbagai ceramahnya UAS seringkali dia menyentil dan bersikap kritis terhadap pemerintah, jadi dia ini adalah ulama kritis yang diposisikan sebagai oposisi tetapi dia bukan ulama radikal,” tegas Hersubeno. Jadi, “Ini menurut saya agak aneh, Singapura sampai harus mencekal UAS karena selama ini sebagai negara sesama Asean untuk masuk ke Singapura atau sebaliknya juga orang Singapura masuk ke Indonesia,” lanjutnya. Kita tidak perlu mendapatkan ijin atau mengajukan visa. Jadi, sesungguhnya kita semua ini termasuk warga Asean ini bebas lalu lalang ke semua negara-negara anggota Asean. “Kalau kemudian muncul pencekalan kemungkinan besar itu atas permintaan dari negara atau intelijen bagian dari sebuah negara,” ujar Hersubeno. (mth/sws)
Agar Tidak Stateless, LaNyalla Dukung Program Pasporisasi KJRI Jeddah
Jeddah, FNN – Program Pasporisasi yang dicanangkan Pemerintah melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mendapat dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Hal itu disampaikan LaNyalla saat berkunjung ke Wisma KJRI di Kota Jeddah bersama delegasi DPD RI dalam rangkaian kunjungan kerja ke Arab Saudi, Selasa (17/5/2022) malam waktu setempat. Seperti diketahui, Konjen RI Jeddah mulai melakukan pendataan dan survei terhadap WNI yang overstay dan expired paspor di daerah kerja KJRI Jeddah. Pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk memastikan status WNI tidak stateless (tidak punya negara). “Dalam perspektif HAM, program Pasporisasi layak didukung, karena membiarkan WNI stateless bisa dipandang sebagai negara tidak hadir, dan itu bisa dipandang sebagai pelanggaran HAM,” tukas LaNyalla yang hadir didampingi Senator Lampung Bustami Zainuddin. Kepala KJRI Jeddah Eko Hartono menambahkan, program Pasporisasi akan dimulai dengan target 10 ribu WNI di Kota Jeddah. Untuk kemudian dilakukan evaluasi, apakah akan diperbesar volumenya atau tetap dalam kisaran itu. “Kalau diperbesar, kami pasti membutuhkan tambahan sumber daya dari Jakarta,” imbuhnya. Terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Eko mengakui jumlah yang berdokumen resmi dengan yang tidak berbanding tiga kali lipat lebih banyak yang tidak berdokumen. “Di daerah kerja KJRI Jeddah, yang non dokumen sekitar 560 ribu, sedangkan yang berdokumen sekitar 168 ribu. Kalau di Riyadh, yang berdokumen sekitar 130 ribu,” ungkapnya. Eko juga menyampaikan beberapa kasus yang dihadapi para PMI di Arab Saudi, khususnya di wilayah kerja KJRI Jeddah yang meliputi Mekkah, Madinah, Tabuk dan Asheer. “Luasnya wilayah kerja KJRI memberi kendala tersendiri untuk percepatan pelayanan PMI yang mengalami persoalan. Apalagi seperti di Tabuk, yang jaraknya 1.200 kilometer dari Jeddah. Sedangkan PMI Ilegal, tidak bisa menggunakan transportasi publik, sehingga harus kami jemput dengan kendaraan lewat darat,” imbuhnya. Ditambahkan, dari tabulasi kasus, 60 persen terkait upah yang tidak dibayar, 30 persen tidak bisa pulang, dan sisanya 10 persen kriminal dan sex abuse. “Kasus upah dan tidak bisa pulang karena paspor ditahan oleh majikannya merupakan salah satu kelemahan dari sistem Kafil yang belum tereformasi dengan baik. Dominasi majikan masih terlalu kuat,” tukasnya. Untuk itu, Eko meminta dukungan Ketua DPD RI untuk penguatan dukungan dari Kemenlu dan Kementerian terkait, terutama untuk pembekalan pelatihan para PMI yang ditampung di shelter PMI KJRI Jeddah. “Juga fasilitas di shelter, terutama tempat tidur yang perlu peremajaan,” lanjut Eko. Sementara terkait Pandemi Covid, Eko juga menyampaikan, pemerintah RI secara resmi mencabut syarat PCR bagi kepulangan jamaah umroh, menyusul keluarnya SE Satgas Covid Nomor 19/2022 yang berlaku per tanggal 18 Mei 2022. Dalam kunjungan ke Wisma KJRI, Ketua DPD RI juga didampingi Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin serta Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. Sementara Konjen Eko didampingi sejumlah pejabat KJRI Jeddah, di antaranya Neni Kurniati, Koordinator Pelayanan Warga/Pelaksana Fungsi Konsuler-1, Ahmad Zaeni, Staf Teknis Imigrasi-1 dan Khalid Ibrahim, Staf Teknis Tenaga Kerja. (mth/*)
Tamsil Linrung Ingatkan Pemerintah tentang Kekuatan Aksi Mahasiswa
Jakarta, FNN - Sebagai Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Senator DPD RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung didaulat membacakan laporan senator dalam Sidang Paripurna DPD RI di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022. Tamsil menegaskan aksi mahasiswa di Kota Makassar menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. “Mahasiswa Makassar menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024,” tegasnya. Mahasiswa tampil untuk menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024, mengadvokasi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan BBM yang menekan ekonomi masyarakat. Menurut Tamsil, isu-isu tersebut direspons melalui gerakan politik ekstra parlementer oleh mahasiswa dengan menggelar mimbar bebas dan kajian akademis. “Kita memberikan dukungan penuh terhadap gerakan kritis aktivis mahasiswa dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat,” katanya. Dalam kesempatan itu, Tamsil juga menyuarakan perjuangan penghapusan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi nol persen (PT 0 persen). Kata Tamsil, masyarakat Sulsel juga turut menyoroti dampak ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem demokrasi elektoral yang mencederai keterwakilan aspirasi rakyat. Tamsil melihat bahwa masyarakat Sulsel hadir sebagai masyarakat kritis yang berpartisipasi dalam berbagai isu kenegaraan. \"Jadi wacana penghapusan Presidential Threshold menjadi nol persen (PT 0 %) tersebut mendapatkan respons antusias demi mendapatkan pemimpin terbaik di republik ini,\" katanya. Tamsil juga mengungkapkan bahwa dukungan gerakan anti Islamofobia untuk mewujudkan kohesifitas sosial dan solidaritas yang inklusif. Terlebih, seruan tersebut dikumandangkan dari panggung sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga tanggal 15 Maret ditetapkan sebagai Hari Anti Islamofobia. Menurutnya, hal itu berarti merefleksikan anti Islamofobia sebagai gerakan kemanusiaan universal. Untuk kepentingan semua golongan. “Masyarakat menyayangkan dan mengkritisi ketidakmampuan pemerintah melahirkan narasi positif bagi keutuhan bangsa,” katanya. Tapi sebaliknya, kata Tamsil, masyarakat merasakan polemik islamofobia dipelihara di tengah situasi yang tidak kondusif dan rentan menimbulkan ketegangan serta gesekan-gesekan secara horizontal di tengah masyarakat. (mth/MD)
Pidato Presiden dengan Pengusaha Amerika Serikat
Jakarta, FNN – Presidium KAMI Lintas Propinsi terus memantau dengan cermat dan hati-hati selama perjalanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dan pada setiap momentum pertemuan yang dilakukan oleh Presiden, khususnya saat pertemuan dengan para Pengusaha/ Bisnismen dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Terpantau bahwa Presiden Jokowi dan sejumlah pemimpin negara ASEAN bertemu dengan para pengusaha AS dan Menteri Perdagangan & Bisnismen di USA: di Intercontinental the Willard Hotel, Washington DC, Kamis, 12 Mei 2022. Tampak hadir Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, US-ASEAN Business Council Ted Osius, Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim John Kerry dan sejumlah pimpinan perusahaan AS antara lain Google, Chevron, Boeing, Qualcomm, ConocoPhillips, Marriot International, dan lainnya. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Presiden G20, ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. “Saya berharap para CEO perusahaan besar Amerika dapat membangun kerja sama konkret di G20, dan kerja sama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia,” ujar Presiden Jokowi. Khusus dengan Indonesia, Presiden Jokowi menekankan potensi kekuatan Indonesia dalam penyediaan bahan baku industri, penyediaan energi hijau, dan ekonomi digital. “Sebagai salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor dua di dunia,” ujarnya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia. Tidak sampai di situ, Indonesia juga berkembang pesat dalam pengembangan industri besi dan baja. Presiden menuturkan, kekayaan Indonesia dalam tambang bijih nikel dan industri besi dan baja ini akan diikuti oleh komoditas tambang lain, seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium. Pengembangan komoditas-komoditas tambang tersebut akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk baterai lithium dan mobil listrik. Selain itu, kata dia, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. Indonesia kaya akan tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium, yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai lithium dan mobil listrik. Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Saat ini, Indonesia memiliki 2.346 start-up, terbanyak kelima di dunia. “Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity-building, serta mendukung kami masuk global value chain melalui digitalisasi,” ujar Presiden. Jokowi memaparkan, pembangkit listrik tenaga hidro (PLTA) sangat potensial dengan 4.400 sungai di Indonesia. Ada juga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTP) yang melimpah dengan potensi 29.000 MW. “Kami memastikan bahwa barang-barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan, dan kami mengundang para pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia,” kata Presiden. Pada ahir sambutannya: “Kami mengundang pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia,” pinta Presiden Jokowi. Dari pantauan tersebut KAMI Lintas Provinsi, memberikan catatan khusus: 1. Presiden kurang hati-hati dari pidato tersebut terbayang oleh rakyat Indonesia bahwa pertemuan G20 tidak akan dihadiri Amerika dan sekutunya apabila Indonesia mengundang Putin. Sangat mungkin pertemuan G20 akan terkendala, mungkin akan berantakan, bahkan gagal total. Kalau gagal dilaksanakan terus apa yang akan dibahas dan dibicarakan. 2. Pidato Presiden seperti sangat kuat dan fokus pada promosi: baterai lithium dan nikel. Indikasi kuat Presiden hanya menjadi marketer bisnis individu dan private sektor yang diduga dikuasai dan dimonopoli para menteri nya Jokowi sendiri. 3. Pidato Presiden tersebut diduga berhubungan dengan bisnis Penguasa dan Pengusaha (Pengpeng ) yang memiliki jaringan kuat dengan para Oligarki. 4. Dalam kunjungan ke Luar Negeri, Presiden mengesampingkan sektor ekonomi rakyat, semisal bidang perikanan, perkebunan dan pertanian, sektor pariwisata dan sektor lainnya yang justru sesuai Visi dan Misi Presiden agar negara bisa berdikari dengan kekuatan ekonomi mandiri. 5. Selain prioritas kepentingan bisnis Penguasa-Pengusaha dan Oligarki sektor ekonomi lainnya seperti diabaikan, hilang sebagai agenda promosi yang dibungkus dengan nama bisnis investasinya dari negara lain. 6. Pidato Presiden seperti sangat fokus pada promosi: baterai lithium dan nikel. Presiden hanya jadi marketer bisnis individu dan private sektor yang diduga dikuasai dan dimonopoli oleh para menterinya Jokowi sendiri. 7. Diduga kuat berhubungan dengan bisnis seorang menteri besar, stur up dan digital, berhubungan dengan kepentingan bisnis seorang menteri portfolio. Presidium KAMI Lintas Provinsi, menyimpulkan bahwa Pidato Presiden tidak bisa dinafikan indikasi kuat misi Presiden dalam menarik investasinya sangat kuat merupakan pesanan untuk para penguasa, pengusaha dan kepentingan Oligarki yang selama ini membelenggu dan mengikat dirinya. (mth)
Ibu Negara Sudah Berkemas, Jokowi Mau Pulang Kampung. Percaya?
Jakarta, FNN – Wali Kota Solo kini merangkap menjadi “juru bicara” Presiden Joko Widodo (Jokowi). Putra sulung Jokowi tak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Gibran Rakabuming Raka mengatakan, pihaknya menaati konstitusi bahwa masa jabatan presiden dua periode. Bahkan Gibran mengabarkan bahwa ibunya sudah mulai mengemas barang-barang di Jakarta untuk dibawa ke Solo, Jawa Tengah, meski masa jabatan Jokowi baru berakhir pada 2024. “Ya, saya kira akhirnya Gibran ini, atau anak Pak Jokowi, secara bijak mengambilalih kekacauan informasi. Itu bagus sebetulnya karena bagaimanapun selalu ada semacam pertahanan keluarga. Tetapi, problemnya bukan di situ. Tetap ini adalah persoalan negara. Jadi ya musti bicara adalah presiden,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 17 Mei 2022. Rocky menegaskan kalau pembicaraan soal tiga periode, itu pembicaraan di meja makan keluarga di mana setiap anggota keluarga boleh bersikap. Lalu anak-analnya mengatakan bahwa tiga periode itu buruk. Kemudian, anak yang bungsu menyarankan sebaiknya ksiap-siap saja ngepak (packing). Hal itu menurut Rocky adalah urusan di dalam keluarga Pak Jokowi, hal yang bagus, problem keluarga dibicarakan bersama dalam keluarga. Tapi kalau problem bernegara, menurut Rocky tidak bisa anak presiden menjadi semacam sumber berita urusan publik. Tetap hal itu fungsi dari Sekneg, fungsi dari juru bicara Presiden, dan fungsi dari presiden sendiri. “Jadi harus dipisahkan. Kalau soal pernikahan, ya oke itu soal yang pasti ada ketua panitia dari keluarga Presiden Jokowi. Ini kita musti juga teliti menganggap bahwa wawancara dengan anak presiden ya boleh saja, tapi nggak boleh jadi acuan untuk menilai bahwa isu perpanjangan, isu tiga periode selesai. Itu soal yang lain lagi,” tegasnya. Apalagi lanjut Rocky kalau isu itu dipindahkan ke MPR lalu MPR dengan siasat tertentu mengakali lagi konstitusi, itu tidak bisa dicegah. Sebab kekuasaan itu selalu punya jalan untuk mencari peluang yang paling kecil sekalipun. Itu yang musti kita waspadai. “Jadi harus kita bedain antara isu kepala keluarga dengan isu kepala negara,” katanya. Jika isu soal kepala negara yang terkesan sepi, menurut Rocky hal itu cuma soal mendiamkan sejenak keadaan yang kemarin kacau, lalu seolah-olah sudah beres. “Enggak, itu belum beres. Apalagi Pak Jokowi pulang dari Amerika, pasti dengan semacam kegamangan baru karena di pesawat mungkin Pak Jokowi berpikir iya ya, saya sudah ketemu Elon Musk, tapi di forum internasional saya di-cuekin, agenda-agenda resmi saya nggak bisa pidato di situ, karena memang Amerika itu mau mendapat kepastian Indonesia mau pro-Cina atau pro gue, begitu kan,” tegasnya. Menurut Rocky, Amerika Serikat sengaja mempermainkan agenda untuk memberi sinyal pada dunia bahwa Indonesia masih ragu-ragu untuk masuk dalam blok Amerika. “Hal itu sesungguhnya bukan urusan kita sebagai negara yang berdaulat, tetapi dalam politik internasional, karena kita dianggap sebagai negara pinggiran walaupun besar penduduknya, tapi kecil kemampuan kita untuk mempengaruhi Indo – Pasifik, maka Amerika menganggap bahwa nggak usah bicara deh Presiden Jokowi. Itulah yang terlihat dan orang pertanyakan kok Pak Jokowi nggak ada dalam agenda pembicaraan kepala-kepala negara. Karena dianggap ya memang Presiden Jokowi tunggu saja di G20 untuk kasih keputusan. Tapi Amerika mau tagih lebih awal karena dia mau konsolidasi di faksinya dia, di Eropa dalam rangka perang total itu,” paparnya. Jadi sekali lagi, kata Rocky, Jokowi ketika pulang ke Indonesia, waktu di pesawat merenung, tiba di Jakarta apa yang akan terjadi, disambut oleh apa? “Oleh kegembiraan soal teknologi tinggi, enggak. Oleh kegembiraan masyarakat petani yang menganggap bahwa kami bergembira karena kami bisa demo lagi di istana. Itu kontras,” tegasnya. Jokowi kata Rocky akhirnya melihat lagi realitas bahwa minyak goreng itu telah memberatkan petani sawit dan itu tidak bisa ditolong melalui pertemuan dengan Elon Musk. Tapi aneh, Lembaga survei Indobarometer menyatakan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 78,3 persen. Menurut Rocky, survei itu dibuat untuk mengukur daya tahan dari barometernya sendiri. “Barometer kan mengukur tekanan udara berapa 76,01 atmosfer gitu. Dan kelihatannya memang ini survei-survei ini berupaya untuk nyari rumah-rumah itu. Walaupun yang lebih bodoh sebetulnya adalah pers yang memuat dua-duanya itu, dari Indobarometer dan dari Burhanudin. Kan harusnya pers musti timbang-timbang, yang mana yang masuk akal. Masa dua-duanya benar dan dua-duanya salah,” paparnya. “Satu di antaranya musti salah kan, 78 persen masih pro, sementara Burhanuddin mengatakan nggak, itu sudah di bawah 50% tuh. Kan mustinya pers, selain memberitakan, dia bikin perbandingan terus dianalisis supaya ketahuan mana yang Burhan bohong dan mana yang Indo bohong,” tegasnya. Menurut Rocky, yang terjadi media-media saat ini sudah mengalami jurnalisme fatigue, mengalami kelelahan jurnalistik. “Jadi dia pamerin saja di situ, supaya biarlah itu jadi kontroversi. Padahal bukan itu tugas media. Tugas media tetap adalah cari yang benar, dan mencari yang benar itu memang butuh energi dan butuh keberanian untuk berselisih dengan pemiliknya. Jadi sekali lagi, ini jurnalis kita didesain untuk membela hak rakyat. Jadi tetap, bagian yang membela hak rakyat itu yang dikedepankan. Bukan seolah-olah ini cover booth side,” pungkasnya. (sof, sws)
POPULER
