NASIONAL
Kemenkominfo "Take Down" Hampir Seluruh Hoaks Soal COVID-19 di Medsos
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan (take down) hampir seluruh hoaks terkait COVID-19 yang sempat beredar di media sosial.Berdasarkan data yang diterima ANTARA pada Rabu, per 11 Mei Kemenkominfo sudah melakukan take down terhadap 5.666 hoaks soal COVID-19 dari total sebaran 5.946.Hoaks soal COVID-19 tersebut dikumpulkan sejak 23 Januari 2020.Kominfo menemukan platform media sosial Facebook masih menjadi tempat penyebaran terbanyak hoaks soal COVID-19. Dari total 5.946 hoaks, sebanyak 5.219 tersebar melalui Facebook.Sebaran terbanyak kedua berasal dari Twitter, yaitu 578. Setelah itu, YouTube menjadi tempat penyebaran hoaks COVID-19 terbanyak ketiga yaitu 55.Kementerian Kominfo juga mendapati hoaks tersebar di platform berbagi foto dan video Instagram, 52 sebaran dan TikTok, platform video singkat, sebanyak 42 sebaran.Dari keseluruhan hoaks di platform tersebut, masih ada 280 konten yang sedang ditindaklanjuti.Selain menurunkan, Kemenkominfo juga membawa 767 konten ke ranah hukum, antara lain untuk isu vaksin COVID-19, harga eceran tertinggi obat COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.Kementerian biasanya mengajukan hoaks ke ranah hukum jika sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan memenuhi unsur pidana.Untuk penegakan hukum hoaks yang berkaitan dengan COVID-19, Kominfo bekerja sama dengan POLRI.Khusus untuk hoaks tentang PPKM, per 11 Mei Kominfo menemukan terdapat 1.822 sebaran konten di lima platform media sosial.Facebook juga menjadi tempat terbanyak penyebaran konten tentang PPKM yaitu 1.788 dari total sebaran.Di Twitter, Kemenkomifno menemukan ada 15 sebaran konten hoaks seputar PPKM, sementara di TikTok terdapat 10. Dua platform lainnya, Instagram dan YouTube masing-masing terdapat 7 dan 2 sebaran konten hoaks PPKM.Dari keseluruhan sebaran di media sosial, Kominfo sudah menurunkan 1.492, sementara 330 lainnya sedang ditindaklanjuti. (mth/Antara)
Elektabilitas Jokowi Jatuh Karena Menterinya Dagang Semua
Jakarta, FNN – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengaku ingin menulis surat terbuka pada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, berkaitan dengan Pemilu 2024, karena Fahri menyematkan tagar #Selamatkan 2024. “#Selamatkan2024. Sebenarnya saya ingin menulis surat terbuka kepada para pemimpin negeri ini khususnya kepada para pemimpin lembaga2 tinggi negara; presiden @jokowi dan jajaran eksekutif, ketua @DPR_RI dan jajaran legislatif serta ketua MK @officialMKRI jajaran yudikatif,” cuit Fahri dalam akunnya @Fahrihamzah, Jumat (6/5/2022). Menurutnya, pesan penting ini harus ia sampaikan kepada para elit sebelum terlambat. Fahri sendiri mengaku bingung karena ada banyak sekali pesan yang ingin ia tuliskan. Ia menggarisbawahi satu tema: #Selamatkan2024. Dalam wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Selasa (10/5/2022), Fahri mengungkap banyak hal terkait dengan yang ia sampaikan dalam cuitannya yang viral tersebut. Sebenarnya, kata Fahri, ada banyak sekali figuran-figuran yang dipakai itu sistem approuch yah? “Karena saya dari dulu senang membaca sistemnya itu yang membuat saya punya perbedaan dengan orang,” ujarnya. Juga, karena Fahri selalu berusaha meneropong (melihat) gambar besar dari setiap persoalan, dan ada banyak hal yang sudah sebenarnya sudah ditulis di bukunya. Kemudian, sekarang memang harus ditulis lagi. “Saya juga berpikir untuk menulis pikiran-pikiran ini,” lanjut Fahri. Tapi, ini sebenarnya untuk menyelamatkan apa yang sudah kadung rusak? Kalau dalam militarisme, kita hanya menunggu ada kudeta baru atau kalau dalam meteorarisme lain kita menunggu gerakan massa, yang menyaksikan bagaimana sebuah rezim otoriter dijatuhkan oleh gerakan mahasaiswa. Dalam dekorasi ini kita bisa juga tunggu gerakan mahasiswa, tapi ada yang terjadual dan sebisa mungkin jadual itu juga bisa kita dukung, karena itu bantuan tradisi dari masyarakat demokrasi, yaitu family. “Pemilu itulah harapan kita nantinya akan memperbaiki keadaan, sebab kalau sekarang ini sudah kadung rusak, dan susah diganti. Kita mau berharap siapa sekarang kan susah,” ungkap Fahri. Suara-suara oposisi seperti yang disampaikan media juga tidak di-welcome, bahkan tidak ada pembelaannya. Elit secara sadar atau tidak membiarkan bahwa pembungkaman oposisi dan suara yang berbeda dalam masyarakat dianggap sebagai suatu yang lumrah. “Kerusakan naratif krisis narasi kita kayaknya sebagai bangsa itu mau pegang apa yang unggul yang agung? Pancasila diragukan, kemudian direintrepertasi dikontradiksikan dengan lembaga yang baru dilahirkan seperti BPIP, untuk ngerecokin pemahaman umum tentang Pancasila,” lanjutnya. Fahri menyebut, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap sebagai awal dari fundamentalisme agama, juga dianggap bisa memberikan angin surga pada kekolotan kadal gurun (kadurn) dan sebagainya. “Istilah lama yang muncul dulu sebelum kita menjadi negara bangsa seperti sekarang, itu muncul lagi,” tegas Fahri. Cara kerja legislatif gak tahu fungsinya. Tiap hari bagi bansos bagi sembako, padahal dia kerjanya adalah oposisi terhadap eksekutif. Dia harus lawan itu dominasi eksekutif. Sebab, dia itu tidak bisa ditembus oleh peluru eksekutif. “Karena itulah maka kita berikan kepada dia hak imun, sebab dia tidak boleh ditembus. Harus ada yang begitu di republik ini. Dia tadinya kita kasih hak imun juga tetapi pake ITE,” kata Fahri. Sekarang harus ada yang bilang, media gak boleh ditembus. Dia pengawas, jadi parlemen gak boleh ditembus, parlemen tidak boleh dipecat oleh ketua umumnya, parlemen gak bisa diganti sembarangan, dia imun! “Sekarang ini gak ada yang ngomong seperti itu, sehingga jadi rusaklah cara kerja sistem-sistem negara. Kemudian efeknya panjang. Tentunya karena gak ada pengawasan, korupsi di mana-mana, conflic of interest luar biasa. Menteri-menteri dagang pakai jabatannya pengen jadi presiden dan seterusnya,” sindir Fahri. Ia menyebut, krisis leadership itu tentunya pada seluruh kader. Di generasi ini terjadi krisis yang luar biasa yang disebut pantes-pantes sebagai pemimpin di segala bidang datang kayak gak pantas. Kalau ikhtiar manusia dalam masyarakat demokrasi cuma itu. Sebab ada juga ikhtiar lainnya. “Ada juga yang disebut sebagai tangan tuhan. Kadang-kadang sering terjadi juga, pemimpinnya kena musibah atau apa begitu ya, itu bukan dunia kita,” lanjutnya. “Bahkan, militer disingkirkan kayak yang kita lakukan pada tahun 1098 dulu. Legislatif, anggota DPR dan Anggota DPD yang paling penting itu eksekutif,” tambah Fahri. Yang repot itu di Presidential ini. “Presidentialisme kita itu Presiden tidak bisa dijatuhkan. Karenanya, kemudian sangat kuat. Artinya, nanti di kartu suara kita itu terpaksa nyoblos suara itu,” tegasnya. Menurut Fahri, jangka waktu 5 tahun itu yang berbeda, tetapi ada orang tiba-tiba melakukan Judicial Review yang mengatakan bahwa ini harus serempak supaya hemat dari masa lalu, akhirnya disepakati MK. Padahal di Pasal 6 UUD disebutkan bahwa peserta pemilihan presiden itu adalah peserta pemilu sebelumnya. Sehingga interpretasi terhadap makna sebelumya itu adalah pemilu sebelumnya. “Kemudian, pemilu sebelumnya itu disebutkan ada presentasi tiketnya itu berarti tiket itu berasal dari pemilu sebelumnya. Ini kan kacau,” kata Fahri. Rakyat bilang, “Wah itu yang berkuasa Demokrat Republik sekarang saya pilih kamu supaya kamu bisa ngawasin dia, ini ada maknanya dan yang ini gak ada maknanya.” “Dia bilang, ini tiket sudah ada di kantong saya, tapi saya belum populer dan dia keliling daerah. Jabatannya itu akhirnya dipakai untuk keliling. Ini yang salah,” ungkap Fahri. “Kasihan Pak Jokowi elektabilitasnya jatuh karena menterinya pergi dagang semua. Kalau gak cari duit, cari popularitas. Itu yang terjadi sekarang,” tegas mantan Wakil Ketua DPR ini. Partai politik sekarang menganggap mereka politisi. Kalau di sistem komunis, itu pembagian, karena di dalam satu partai tidak ada partai lain. Partai politik itu bukan alat kita untuk mengontrol alat politisi. Partai politik itu didirikan oleh orang idealis. Nama-nama partai itu dari dulu adalah nama pemikir kaum komunis saja, itu ada pemikirnya. Marxsisme itu sosialisme di Indonesia partainya dibikin oleh Sutan Syahril. “Syahril pemikir besar Partai Nasionalis yang didirikan oleh Bung Karno. Bung Karno pemikir besar Masyumi, yang didirikan oleh Pak Natsir. Pak Natsir ini pemikir besar di dunia Islam, makanya dia bikin Masyumi,” ungkap Fahri. Ia mengungkap, perubahan itu selalu ada karena tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Dan, kita bikin partai Gelora itu, mendirikan partai memang bukan ujug-ujug tapi ini pikiran lama. (mth)
Jokowi Sowan Megawati, Rocky Gerung: Gak Ngaruh Bu Mega Sudah Final
Jakarta, FNN – Peta politik pasca-Lebaran mengalami perubahan. Oleh karena itu, situasi ini harus dibaca dengan cara lain. Tetapi orang tetap ingin mendapat kepastian apakah pasca-Lebaran, kekuasaannya Pak Jokowi akan paska juga? Demikian perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouYube Rocky Gerung Official, Selasa, 10 Mei 2022. Menurut Rocky, sebetulnya di dalam kalkulasi yang agak masuk akal, memang terlihat bahwa kualitas kekuasaan Jokowi merosot terus dan kuantitasnya juga dengan sendirinya merosot. Hal itu bisa dibaca dengan cermat, bahwa sebetulnya Pak Jokowi mengatakan OK saya sudah selesai, karena menteri-menterinya sudah gak peduli lagi. Sebagian menteri sekarang fokus untuk pencapresan dirinya. Demikian juga para gubernur di daearh, lembaga survei sudah mulai mengincar siapa calon-calon yang punya uang. “Jadi secara natural, tersisihlah Pak Jakowi dari kamera, terhalangi oleh Erick Thohir yang ada di depan kamera, lalu ada Ganjar Pranowo walaupun dengan kekonyolan, juga ada di depan kamera menghalangi Jokowi. Sebetulnya psikologi Pak Jokowi, yang tadinya selalu ingin di depan kamera, sekarang sudah hilang,” tegasnya. Kondisi inilah yang menurut Rocky Gerung, Jokowi harus sowan dan mengadu kepada Megawati. Ganjar, Prabowo dan Erick Thohir sekarang akan leboh banyak berkinjung ke daerah, karena mereka berpikiran bahwa inilah saat era mereka kuasai. “Jadi era mereka itu yang menyebabkan Pak Jokowi akhirnya mengadu lagi kepada Ibu Mega dalam upaya untuk reincharge himself. Akan tetapi Ibu Mega juga sudah final melihat Pak Jokowi, kan,” tegasnya. Rocky melihat, sesungguhnya dalam perubahan politik pasca Lebaran ini, bukan Jokowi yang menarik perhatian tetapi Luhut. “Sekarang orang tinggal bertaruh, sebetulnya bukan Pak Jokowi tetapi Luhut ini nanti nasibnya seperti apa? Apakah Pak Luhut juga akan melakukan meditasi untuk memikirkan karirnya ke depan? Jadi itu juga sebetulnya menjadi pertaruhan kita,” paparnya. Ketegangan politik paling nyata, kata Rocky bisa dibaca dari pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Padahal sebetulnya Bu Mega tidak mengundang atau sebaliknya dia bilang ke Pak Jokowi. “Ini pasti ada pihak ketiga yang mencoba mencairkan ketegangan itu. Ini bagus juga supaya gak terlalu pusing memikirkan. Akhirnya lega juga sebetulnya batin Pak Jokowi karena sudah bisa ketemu Bu Mega. Bahwa kemuadian isinya lain, itu lain soal,” tegasnya. Lebih dalam lagi, Rocky sesungguhnya kasihan melihat Pak Jokowi menyingkir dari Jakarta supaya tidak terlalu merasa disisihkan oleh Bu Mega. Rocky menilai sejak bertemu dengan Megawati, Jokowi terlihat puas. Kelihatannya ada sesuatu yang bisa membuat ia bahagia. “Keterangan-keterangan itu saya lihat dalam penampilan Pak Jokowi mulai senyum itu bagus. Yang gak bagus adalah Pak Jokowi masih ngotot membiayai IKN dengan pajak tanggungan oleh rakyat,” tegasnya. Menurut Rocky ada bagian humanis dari Jokowi yang kita anggap ok beliau pasti kelelahan secara mental, akan tetapi bagian teknokratisnya jangan dilupakan, bahwa dia masih berambisi untuk menggali sesuatu yang gak mungkin bikin yakni Ibu Kota dalam keadaan APBN yang tidak cukup dan beban pajaknya dikembalikan oleh rakyat itu mesti fair kita katakan. (ida, sws)
Anis Matta: Partai Gelora Siap Ikuti Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, siap mengikuti verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 saat pendaftaran dibuka pada Agustus 2022 mendatang. \"Jadi selama Ramadhan kemarin, kita sepakat seluruh daerah fokus persiapan verifikasi partai politik. Dan kerja-kerja persiapan ini selesai akhir bulan Mei ini,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora saat Halalbihalal fungsionaris DPN Partai Gelora di bilangan Ciganjur, Jakarta Selata, Selasa (10/5/2022) petang. Halalbihalal ini antara lain dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi dan para ketua bidang DPN Partai Gelora dan lain-lain. Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja mengejar penyelesaian persiapan verifikasi parpol, sehingga saat pembukaan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 pada Agustus 2022 sudah tidak terkendala persyaratan, karena semuanya telah dipersiapkan dan dipenuhi. \"Kita sengaja mengejar, selesaikan persiapannya terlebih dahulu sebelum pendaftaran. Dengan demikian kita punya kesempatan banyak untuk melakukan konsolidasi dan penggalangan pemenangan Pemilu 2024,\" katanya. Partai Gelora, kata Anis Matta, selama Ramadhan tahun ini mendapatkan lebih besar energi dan tenaga untuk lebih keras lagi menyelesaikan persiapan verifikasi parpol. \"Salah satu pelajaran yang paling penting selama Ramadhan adalah bahwa Allah SWT mengajar kita untuk sampai ke suatu tujuan dengan sesedikit mungkin kesalahan,\" katanya. Maknanya, puasa telah mengajarkan dengan makan sedikit sebenarnya kita bisa hidup. Artinya manusia bisa membebaskan diri dari ketergantungan material ini, meski makan merupakan mitra biologis manusia. Disamping itu, lanjutnya, kisah Raja Thalut mengalahkan Jalut hanya dengan 4 ribu pasukan dari 80 ribu pasukan dalam kisah Nabi Daud AS juga menjadi inspirasi bagi Partai Gelora dalam penyelesaian persiapan verifikasi parpol. \"Saya mengulangi cerita ini terus agar jangan merasa tidak percaya diri untuk menang. Begitu kepercayaan diri hilang, maka daya tahan juga akan hilang. Kalau daya tahan sudah hilang, tidak ada yang bisa kita raih dalam kehidupan,\" katanya. Kepercayaan diri, keberanian dan daya tahan itu, adalah semua hal yang dipelajari selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan. \"Kita mengingatkan ini, karena kurang dua tahun lagi jelang Pemilu 2024, kita akan menghadapi benturan-benturan sebagai partai politik baru,\" ujarnya. Sebagai parpol yang akan mengikuti konstentasi Pemilu 2024, Partai Gelora akan melalui tiga etape ujian. Etape ujian pertama sudah berhasil dilalui Partai Gelora berkat berkah dari pandemi Covid-19. \"Kita terdaftar sebagai parpol di Kemenkumham secara online, diverifikasi secara online dan diverfikasi secara online. Berkah betul, ini pertanda baik, walaupun ada Corona,\" katanya. Sedangkan etape ujian kedua adalah verifikasi parpol pendaftaran peserta Pemilu 2024 oleh KPU pada Agustus 2022. \"Persiapan temen-temen di daerah sudah mendekati final. Kita mendahului jadwal ini supaya saat hari H-nya datang kita bisa gunakan waktunya untuk agenda lain, konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024,\" katanya. Sementara etape ujian ketiga, adalah ujian sebenarnya bagi Partai Gelora sebagai parpol yang pertama kali mengikuti pemilu, yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 mendatang. \"Kita akan menciptakan sejarah politik di Indonesia dalam Pemilu 2024, karena banyak orang di luar ragu, apakah Partai Gelora lolos parlementary thershold, sekedar lolos atau lolos sedikit di atas thershold. Insya Allah kita akan melampaui perbincangan orang,\" ujarnya. Anis Matta yakin kehadiran Partai Gelora ditakdirkan menjadi solusi untuk mengatasi krisis sistemik saat ini, serta menjadi navigator baru bangsa Indonesia di tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang. Secara defacto, menurut Anis Matta, Partai Gelora ingin memberikan jawaban atas keraguan kepada orang-orang di luar sana. \"Sebab, yang berhasil secara defacto, tentu mampu menunjukkan kekuatannya, dialah yang akan berkesempatan memimpin. Allah SWT telah memberikan kerajaan dan kebijaksanaan kepada Nabi Daud AS. Jadi ada sebuah alasan spritual, emosional, intekektual dan alasan fisik persiapan pemilu. Mudah-mudahan ada catatan sejarah baru dalam Pemilu 2024,\" tegas Ketua Umum Partai Gelora ini. (sws)
Giliran Mau Nyapres, Cebong Sowan Kadrun, Ajaib Kan
Jakarta, FNN - Sejumlah politisi nasional sudah melakukan akrobat politiknya dengan berkunjung ke pimpinan kantong-kantong massa untuk mendapatkan restu. Pondok pesantren dan makam pahlawan nasional menjadi salah satu target mereka. Ada Prabowo, Erick Thohir, dan terakhir Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah yang selama getol bersafari keliling Indonesia itu kemarin mengunjungi makam Pangeran Diponegoro di Makassar. “Ganjar berkunjung ke makam Pangeran Diponegoro. Diponegeoro itu kan biangnya Kadrun. Bajunya saja baju Arab. Masa Cebong minta restu ke Kadrun, kan ajaib,” kata pengaat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 10 Mei 2022. Manuver itu sebetulnya bukan hal baru, malah justru ketinggalan jaman dan kampungan karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan inovatif. Bahkan cenderung melakukan bujuk rayu agar rakyat memilih mereka. “Kita tidak mendengar mereka bermanuver ke kampus untuk adu gagasan. Ini yang lebih penting. Dengan cari wangsit, misalnya, ngapain minta restu. Tunjukkan saja bahwa anda punya otak, punya gagasan, anti korupsi, anti oligarki dan anti presidenthial thershold. Mendekat ke wilayah kebudayaan tapi wilayah intelektualitas dijauhi, itu kan aneh,” papar Rocky. Menurut Rocky, Diponegoro itu diasingkan oleh penjajah Belanda dijauhkan dari rakyat. Mudah mudahan orang yang datang ke makam Diponegoro juga diasingkan dari rakyat. “Jadi buat apa manuver untuk cari elektabilitas kalau etikabilitas atau intelektualibilitas, gak dia peroleh,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa masyarakat Indonesia makin lama makin rasional, sehingga manuver semacam itu tak ada faedahnya. “Buat apa masing-masing orang itu mencari elektabilitas kalau di ujung akhirnya 20 persen presidential threshold menjadi syarat utama. Itu artinya akan mengarahkan kembali bangsa Indonesia dalan perpecahan. Dan artinya 20 persen itu adalah andalan oligarki,” tegasnya. Rocky mengingatkan kepada Ganjar, bahwa Pangeran Diponegoro adalah pimpinan muslim dan jelas bajunya begitu. Baju yang selama ini dibenci cebong dan buzzer. Diponegoro juga anti-ketidakadilan walaupun orang menganggap bahwa tanah-tanahnya diambil oleh Belanda. Akan tetapi tanah Pangeran Diponegoro itu juga diolah oleh rakyat. Sementara Ganjar, justru tanah rakyat itu diambilalih oleh penguasa di Wadas. “Ini kan obyeknya bertentangan dengan Pangeran Diponegoro,” lanjutnya. Masyarakat Indonesia, kata Rocky sebetulnya tidak nyaman dengan politik identitas. Oleh karena itu Rocky menyarankan ada semacam saling-silang identitas supaya hilang pro-identitas. “Akan tetapi justru negara tidak mau mengiginkan itu. Negara terus memelihara politik identitas dengan cara mengeksploitasi seorang muslim untuk kepentingan elektabilitas kemudian dengan target untuk memelihara stabilitas. Ditargetkan untuk dipojokkan supaya seolah-olah stabilitas hanya bisa muncul kalau Islam politik itu tidak aktif,” tegasnya. Anehnya, kata Rocky di musim Pilpres, kampanye merebut suara muslim menjadi prioritas. Mereka berlomba menjadi yang pertama mengunjungi ulama dan pesantren. Menurut Rocky jumlah suara muslim itu sangat signifikan, karena itu mereka berpikir mesti dibujuk karena kita tahu Pemilu kemarin karena ada pembelahan politik yang masih berlanjut. Sekarang para capres mencari sinyal awal, karena muslim di Indonesia adalah captive market yang sangat menjanjikan. (ida, sws)
Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia Ditekan
Jakarta, FNN - Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang dimulai pada 10 Mei 2022 di Gedung Pandansari Cibubur menghadapi tekanan. Sekitar 300 peserta mewakili 34 provinsi dan berbagai elemen dari berbagai daerah di Indonesia tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung tersebut padahal sudah dibayar. \"Kami sudah mengikuti prosedur untuk menyampaikan pemberitahuan ke aparat baik polsek, polres, bahkan sampai ke polda, sudah oke semua, tetapi di hari pelaksanaan saat peserta dari berbagai daerah sudah datang dan mau menggunakan gedung tiba-tiba dilarang\" ujar Adit, ketua panitia pelaksana. Konsolidasi yang diselenggarakan oleh Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) ini akhirnya dilaksanakan di luar gedung di lapangan dan d llorong-lorong penginapan peserta dengan suasana yang heroik. Konsolidasi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, pelajar, akademisi, buruh, petani,nelayan, pedagang kaki lima, guru honorer, masyarakat korban tambang, alumni berbagai kampus, para dokter, emak-emak, para aktivis lingkungan, hingga para pentolan aktivis 98 dan lain-lain. Terlihat sejumlah akademisi yang hadir di lokasi Konsolidasi. Di antaranya Ubedilah Badrun, Anthony Budiawan, Bivitri Susanti, Eka V Putra, dan Herdiansyah Hamzah yang hadir melalui online. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dalam penyampaian pandanganya mengemukakan bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola negara ini, di antaranya terkait cara ugal-ugalan menyusun undang-undang yang mengabaikan aspirasi. \"Saya melihat cara mengelola negara ini sangat buruk, diliputi KKN, menyusun undang-undang saja terlihat sangat ugal-ugalan mengabaikan suara rakyat \" ujar Bivitri Susanti. Akademisi dan Ekonom Anthony Budiawan dalam pemaparanya mengemukakan bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan. \"APBN kita defisit Rp.1000 triliun, APBN naik menjadi sekitar Rp.2.700 triliun pada tahun 2021 tetapi jumlah daerah miskin bertambah. Kenaikan APBN itu hanya dinikmati oligarki melalui insentif pajak, bisnis PCR dan lain-lain\" tegas Anthony Budiawan. Ubedilah Badrun akademisi UNJ yang juga hadir dalam konsolidasi nasional tersebut menyampaikan bahwa reformasi telah dikhianati, bahkan rakyat betul-betul telah dikhianati. \" Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang merajalela, vulgar dilakukan ditengah rakyat sedang sengsara, dan penguasa yang dikendalikan oligarki adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa negara ini telah dikhianati, rakyat telah dikhianati, reformasi telah dikhianati\" tegas akademisi yang empat bulan lalu melaporkan dugaan KKN dan Tindak Pidana Pencucian uang keluarga Istana ke KPK ini. Ubedilah Badrun kemudian mengemukakan data untuk memperkuat kritik kerasnya tersebut . \" korupsi milyaran rupiah telah terjadi ditengah rakyat sedang sengsara, misalnya korupsi bansos. Kerjasama antara anak penguasa dengan anak petinggi perusahaan besar ditengah perusahaan tersebut penuh masalah hukum juga telah terjadi. Ada juga sejumlah jabatan strategis yang diberikan kepada mereka yang menjadi bagian utama oligarki. Misalnya duta besar dan pejabat penting di proyek IKN. Kebijakan strategis pemerintah berubah hanya dalam hitungan hari karena tekanan oligarki. Itu semua adalah diantara fakta yang tidak bisa dibantah bahwa KKN merasuki Istana dan oligarki mengendalikan pemerintah\" tegas Ubedilah Badrun. Acara konsolidasi nasional ini akan berlangsung tiga hari hingga tanggal 12 Mei 2022. Tanggal 11 Mei adalah agenda sidang komisi dan sidang pleno konsolidasi. Sementara tanggal 12 Mei 2022 adalah pembacaan dan penyampaian hasil konsolidasi nasional tersebut di hadapan media dan publik secara luas. (sws)
Anggota DPR Mengingatkan Pemerintah Terkait Vaksin Halal
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022 terkait vaksin halal untuk COVID-19.\"Kami meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin COVID-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR RI itu menyarankan Pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.\"Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan rapat kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal COVID-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua,\" kata politisi PKS itu.Penyediaan vaksin halal, kata dia lagi, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal.Pada sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih, sebab vaksin ini adalah salah satu vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan fatwa halal MUI.\"Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada,\" kata Kurniasih menegaskan.Kurniasih mengatakan pihaknya akan segera meminta Kemenkes untuk melaksanakan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai.\"Ini salah satu konsern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progres dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini,\" katanya pula. (mth/Antara)
Tim Gabungan Tangkap Jubir PRP Jefri Wenda di Jayapura
Jayapura, FNN - Tim gabungan dari Polda Papua, Satgas Damai Cartenz dan Polresta Jayapura Kota, Selasa menangkap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda di kawasan Perumnas 4 Jayapura. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 12.28 WIT dan langsung dibawa ke Polresta Jayapura Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Kaops Damai Cartenz Kombes Muhammad Firman kepada ANTARA di Jayapura mengakui adanya penangkapan terhadap Jefri Wenda. Selain Jefri Wenda ada beberapa orang rekannya turut diamankan, aku Kombes Firman tanpa mau mengungkapkan jumlah dan identitas yang ditangkap. \"Saat ini mereka semua sedang diperiksa di Mapolresta Jayapura Kota,\" ungkap Kombes Muhammad Firman yang dihubungi melalui telepon seluler-nya. Tercatat sebanyak 1.841 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk membubarkan unjuk rasa tolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III di Kota dan Kabupaten Jayapura. Dari 1.841 personel TNI dan Polri yang dikerahkan itu tercatat 1.181 orang yang disiagakan di Kota Jayapura sedangkan sisanya di Kabupaten Jayapura. Aparat keamanan berhasil membubarkan para pendemo di beberapa titik yang ada di Distrik Heram dan Distrik Abepura, Jayapura. (mth/Antara)
Praktisi Hukum Dukung Edy Mulyadi, Gus Yasien: Hukum Ini Tebang Pilih!
Surabaya, FNN – Dukungan terhadap wartawan senior FNN Edy Mulyadi terus mengalir. Sejumlah praktisi hukum pada Ahad (8/5/2022) berkumpul di Museum NU, Surabaya. Mereka memberikan dukungan moral pada Edy Mulyadi, tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA, yang akan disidangkan Selasa (10/5/22). “Bang Edy ini korban hukum yang tebang pilih. Banyak kasus yang lebih layak, lebih serius tetapi faktanya terbebas begitu saja. Hukum ini hanya untuk orang yang kritis kepada pemerintah, selebihnya dibiarkan,” ungkap Tjetje Mohammad Yasien, SH, MH kepada wartawan, Ahad (8/5/22). Gus Yasien, demikian panggilan akrabnya, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Edy Mulyadi soal IKN (Ibu Kota Negara), ini adalah bagian dari kegalauan masyarakat luas. Tidak ada sama sekali untuk meredahkan yang lain. “Saya sendiri melihat kebijakan pemerintah soal IKN ini sudah ugal-ugalan, selain tidak ada feasibility study (studi kelayakan), duit dari mana ketika hutang sudah menggunung,” tegas Alumni PP Tebuireng, Jombang ini. Hadir dalam dukungan itu, tokoh muda Slamet Sugianto dan para aktivis dari LBH Pelita Umat Jatim. “Kalau hukum sudah mengikuti selera penguasa maka tinggal tunggu kehancurannya. Hari ini kita saksikan, betapa hukum sangat tajam ke bawah, dan tumpul ke atas. Saudara Ade Armando yang sudah jadi tersangka masih leha-leha, sementara Bang Edy harus masuk tahanan. Ini sungguh tidak adil,” jelas Slamet Sugianto. Selasa (10/5/22) besok adalah sidang perdana kasus Edy Mulyadi. “Kita beri dukungan moral bahwa apa yang dilakukan Bang Edy bukanlah pidana. Kita berharap kepada hakim serta jaksa untuk fair dalam masalah ini,” tegasnya. Edy Mulyadi melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan praperadilan. Edy berharap dirinya segera diadili. “Enggak (mengajukan praperadilan) juga, sementara ini belum ada keputusan untuk itu. Sampai saat ini kami belum ada, ya, pertimbangannya biar segala sesuatunya terungkap saja kalau seandainya langsung pengadilan,” ungkap pengacara Edy Mulyadi, Djudju Purwantoro, suatu ketika. Kriminalisasi Ia justru berharap proses hukum kliennya hingga di persidangan tidak diulur-ulur. “Kita berharap bisa lebih dipercepat saja gitu kan proses persidangan. Kalau memang harus melalui persidangan gitu. Artinya nggak usah lama-lamain gitu, ya tentu ada aturannya penahannya semua sesuai dengan aturan saja tidak harus diulur-ulur lagi gitu lah. Kita ikuti aturan yang ada aja,” kata Djuju. Tak hanya itu, pihak Edy Mulyadi yang semula mau mengajukan permohonan penangguhan penahanan urung dilakukan. “Kami tidak ajukan penangguhan penahanan,” kata Djuju. Namun, ia tak membeberkan alasan pihaknya batal mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Djuju hanya menyebut bahwa keputusan itu hasil perundingan dengan Edy Mulyadi. “Sementara keputusan memang seperti itu (tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan). Ya pasti dengan perundingan kuasa hukum juga dan yang bersangkutan pasti begitu prosedurnya,” ucapnya. Edy Mulyadi sendiri masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya. Ia mengatakan sampai saat ini Edy masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya. Djuju menyebut Edy Mulyadi merasa dikriminalisasi. “Beliau (Edy Mulyadi) sangat yakin tidak melakukan kesalahan pidana apa pun dalam ujarannya, yang hanya merupakan bentuk kritik konstruktif atau pandangan ilmiah tentang IKN di Kalimantan. Juga tidak menyebut atau menyasar sama sekali tentang suku-suku di Kalimantan, termasuk suku Dayak. Beliau merasa dikriminalisasi,” paparnya. Dia mengatakan pihaknya bakal mengikuti prosedur hukum sesuai ketentuan. Dia yakin kliennya tidak bersalah. “Kita akan buktikan saja di persidangan bahwa EM tidak bersalah,” tegasnya. (mth)
Muhadjir: Biasakan Berdoa untuk Kepentingan Umum
Malang, FNN – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dalam rangka menjadikan diri sebagai manusia bertakwa hendaknya perlu dibangun pembiasaan diri berdoa untuk kepentingan umum. Karena dari situ akan memunculkan kepedulian sosial, rasa simpati. “Sayangnya, kita kan lebih sering berdoa untuk diri sendiri. Jarang sekali kita memanjatkan doa untuk kebaikan bersama, memajukan masyarakat yang mungkin belum sejahtera,” katanya pada halal bi halal keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di kampus putih, Ahad (8/5/2022). Lebih lanjut, mantan Rektor UMM 4 periode ini mengatakan bahwa Idul Fitri dapat diartikan sebagai kembali ke fitrah dan suci. Jadi ketika bersih, maka doa-doa yang dipanjatkan akan lebih mudah dikabulkan Tuhan. Terutama doa-doa yang menyangkut kepentingan umum. Doa untuk kebaikan bersama. Menurutnya, Tuhan merupakan zat yang Maha Sosial. Banyak ayat Al Quran yang menganjurkan manusia memiliki jiwa sosial tinggi. Ia menyitir Quran surah Ali Imran 133-134. “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu dan mendapatkan surga yag luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” Muhadjir juga sempat membahas mengenai tantangan yang dihadapi di era digital. Bagaimana saat ini keburukan-keburukan malah dieksploitasi dan dijadikan keuntungan. Banyak masyarakat yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi orang yang terkenal berkat keberanian melewati batas akhlak. “Tapi kita harus yakin bahwa kebenaran pasti akan datang. Sementara kebatilan akan hilang sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi,” tegas Muhadjir yang juga guru besar Universitas Negeri Malang (UM) ini. Sementara itu, Rektor UMM Dr Fauzan MPd mengatakan bahwa Ramadhan boleh berlalu, tapi nilai spiritual yang sudah dibangun harus terus dipertahankan. Utamanya dalam rangka menyempurnakan kehidupan yang sudah dijalani. Menurut Fauzan, kinerja yang sudah sivitas akademika Kampus Putih lakukan merupakan bagian dan cara untuk menjadi muttaqin (insan bertakwa). Apalagi jika mampu mengisi kinerja dengan nilai spiritualitas. “Insya’ Allah jika sivitas akademika UMM menggunakan mindset spiritual dalam mengembangkan pekerjaan, maka tentu Allah akan menurunkan hidayah dan nikmatnya yang melimpah,” tegas Fauzan.(mth/*)
POPULER
