Jakarta, FNN - Sebagai Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Senator DPD RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung didaulat membacakan laporan senator dalam Sidang Paripurna DPD RI di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022.

Tamsil menegaskan aksi mahasiswa di Kota Makassar menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. “Mahasiswa Makassar menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024,” tegasnya.

Mahasiswa tampil untuk menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024, mengadvokasi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan BBM yang menekan ekonomi masyarakat.

Menurut Tamsil, isu-isu tersebut direspons melalui gerakan politik ekstra parlementer oleh mahasiswa dengan menggelar mimbar bebas dan kajian akademis.

“Kita memberikan dukungan penuh terhadap gerakan kritis aktivis mahasiswa dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tamsil juga menyuarakan perjuangan penghapusan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi nol persen (PT 0 persen).

Kata Tamsil, masyarakat Sulsel juga turut menyoroti dampak ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem demokrasi elektoral yang mencederai keterwakilan aspirasi rakyat.

Tamsil melihat bahwa masyarakat Sulsel hadir sebagai masyarakat kritis yang berpartisipasi dalam berbagai isu kenegaraan.

"Jadi wacana penghapusan Presidential Threshold menjadi nol persen (PT 0 %) tersebut mendapatkan respons antusias demi mendapatkan pemimpin terbaik di republik ini," katanya.

Tamsil juga mengungkapkan bahwa dukungan gerakan anti Islamofobia untuk mewujudkan kohesifitas sosial dan solidaritas yang inklusif. Terlebih, seruan tersebut dikumandangkan dari panggung sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga tanggal 15 Maret ditetapkan sebagai Hari Anti Islamofobia.

Menurutnya, hal itu berarti merefleksikan anti Islamofobia sebagai gerakan kemanusiaan universal. Untuk kepentingan semua golongan. “Masyarakat menyayangkan dan mengkritisi ketidakmampuan pemerintah melahirkan narasi positif bagi keutuhan bangsa,” katanya.

Tapi sebaliknya, kata Tamsil, masyarakat merasakan polemik islamofobia dipelihara di tengah situasi yang tidak kondusif dan rentan menimbulkan ketegangan serta gesekan-gesekan secara horizontal di tengah masyarakat. (mth/MD)