Jakarta, FNN - Heboh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak disambut pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) saat tiba di Washington DC, menjadi pembicaraan serius masyarakat Indonesia.

Untuk diketahui, Jokowi, yang didampingi sang istri, Iriana Jokowi, serta rombongan tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington, DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (10/5/2022) sekitar pukul 21.40 waktu setempat (WS) atau Rabu, 11 Mei 2022, pukul 08.40 WIB.

Kedatangan Jokowi itu disambut oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani. Tidak ada pejabat AS yang menyambut Jokowi dan rombongan.

Jokowi dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya menginap, dan akan memulai agenda kerjanya esok harinya.

Menanggapi kejadian itu, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal itu mengevaluasi keadaan yang menyedihkan dalam politik Indonesia.

“Jadi, itu bayangan kita tentang merosotnya profil internasional Pak Jokowi.  Dulu kita masih berupaya mendorong Pak Jokowi untuk masuk dalam forum internasional. Ternyata bahkan sekarang yang terakhir pun dia tidak dianggap, sudah tidak dianggap,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 12 Mei 2022.

Menurut Rocky, tragedi pengabaian oleh pejabat Amerika Serikat menunjukkan bahwa ini telah memasuki persoalan yang serius atas bangsa ini.

“Ya, ini soal serius. Jadi ini bikin beban baru pada Pak Jokowi kalau dia sampai di Amerika tidak ada semacam penyambutan. Mustinya kan ada collect call dulu dengan pejabat Amerika atau siapa yang jemput atau kalau memang nggak ada, ya dibatalin saja,” papar Rocky.

Atas kejadian ini, Rocky menyarankan agar Menteri Luat Negeri dipecat karena telah mempermalukan presiden di kancah internasional.

“Mustinya Retno itu, menteri luar negeri yang mustinya dipecat.  Ini kan memalukan bangsa, bahwa presiden tiba di negara adikuasa yang seharusnya ada pembicaraan dan agenda yang lebih pasti, tiba-tiba hanya sendirian dan turun dari pesawat terus masuk hotel,” tegasnya.

Pesan yang bisa dianalisis dari peristiwa itu menurut Rocky lantaran cara pandang Amerika Serikat terhadap Indonesia sudah berubah, apalagi berkaitan dengan sikapnya terhadap Perang Rusia-Ukraina.

“Ini hal yang dari awal kita sudah coba menjelaskan bahwa cara Amerika melihat Indonesia sudah berubah. Mungkin karena problem dalam diri kita sendiri yang menyebabkan Indonesia dianggap faktor, tapi asal-asalan saja. Dan itu akan ditafsirkan sebagai teguran Amerika terhadap ketidakmampuan Indonesia untuk mengambil keputusan soal Rusia,” paparnya.

Dugaan lain, kata Rocky, mungkin Amerika merasa bahwa dari awal profil politik luar negeri Indonesia cukup diatasi sendiri, sehingga tidak perlu ada keistimewaan dan basa-basi diplomatik.

Tak hanya itu, menurut Rocky, kejadian ini akan memengaruhi pertemuan antara ASEAN dan Amerika Serikat dan sangat mungkin juga Joe Biden akan datang ke situ untuk berbicara.

“Jadi, sekali lagi ini juga menjadi skandal dan pasti memalukan karena tradisinya bagaimanapun harus ada pejabat setingkat apa dari Amerika yang jemput Presiden itu atau semacam basa-basi diplomat. Ini nggak ada,” katanya.

Ketiadaan penyambutan pejabat Amerika Serikat terhadap Presiden Jokowi tak hanya menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi ajang bully-an oleh netizen.

“Kok begitu. Presiden kita kayak turis doang sampai di Amerika. Mau ngomong apa? Dan orang anggap ya memang nggak ada point Indonesia dalam soal ASEAN dan forum ASEAN - Amerika itu,” paparnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan, bahwa hal itu bisa dimaklumi, karena sifat dari kunjungan ini adalah kunjungan dalam rangka kemitraan ASEAN-AS. Teuku menyebutkan, praktek diplomasi ada sifat penerimaan yang berbeda, ini yang bersifat multilateral. Sifat kunjungannya juga adalah kunjungan kerja.

"Kita melihat bahwa penerimaan saat tiba, semuanya mendapatkan treatment yang sama. Diterima pada level pejabat senior AS. Kita tidak melihatnya sebagai satu hal yang perlu dirisaukan, ini hal sifatnya teknis protokoler," ujar Teuku dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/5/2022).  

Dalam aturan protokoler, kunjungan pejabat bukan untuk pertemuan bilateral seperti menghadiri konferensi, memang tidak ada penyambutan khusus dari salah satu pejabat tinggi negara tuan rumah. Kendati demikian, tamu negara tetap mendapat pengamanan ketat sesuai protokol kenegaraan. (ida, sws)