NASIONAL
Airlangga Tegaskan Negara G-20 Harus Solid Jaga Stabilitas Dunia
Davos, Swiss, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa negara-negara G20 harus solid untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia.“Selama krisis keuangan global 2008, G20 lah yang mencegah ekonomi dunia jatuh lebih dalam ke jurang depresi,\" kata Menko Airlangga saat menyampaikan sambutan di Paviliun Indonesia pada perhelatan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Senin (23/5/2022).Negara-negara yang membentuk G20, lanjutnya, terdiri dari dua pertiga dari populasi dunia, 85 persen dari PDB dunia, 75 persen dari perdagangan dunia, dan 80 persen dari investasi global.“Keputusan yang dicapai di G20 akan memperbaiki banyak hal di dunia ini,” ujarnya.Airlangga juga merefleksikan pengalaman dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada dua tahun terakhir dimana pada tahun terakhir, semua negara berada dalam keadaan sulit akibat pandemi COVID-19.“Kabar baiknya, Indonesia menunjukkan ketahanannya dan mulai menunjukkan proses recovery dimana perekonomian Indonesia pada Triwulan I tahun ini mencatat pertumbuhan sebesar 5,1 persen yoy,” tuturnya.Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berbicara mengenai isu global terutama permasalahan geopolitik yang memberikan tantangan tersendiri bagi Presidensi G20 Indonesia.Ia juga menekankan agar dunia tidak menutup mata pada permasalahan-permasalahan global lainnya yang terjadi secara simultan dengan konflik Rusia-Ukraina seperti agenda perubahan iklim dan vaksinasi yang belum merata di seluruh dunia.“Perang di Ukraina mempertanyakan eksistensi G20. Ada juga perdebatan sengit tentang siapa yang harus atau tidak boleh diundang. Sebagai Presidensi G20, kepentingan Indonesia adalah menjaga keutuhan G20. G20 harus dipertahankan sebagai G20, bukan menjadi G19, atau G13,” tegas Airlangga.WEFAM akhirnya kembali digelar setelah sempat vakum pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Dalam forum ekonomi internasional tersebut, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk kembali terlibat melalui Indonesia Pavilion dan Indonesia Night.Indonesia Pavilion adalah sebuah wadah untuk berdiskusi, mengadakan seminar, dan menjalin koneksi dengan entitas dari negara lain. Sedangkan Indonesian Night bertujuan untuk mempromosikan budaya dan kuliner Indonesia ke dunia. Sebelumnya Indonesia juga pernah membuka Indonesia Pavilion di WEFAM 2018, 2019, dan 2020. (mth/Antara)
Polri Siapkan Rencana Pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menyiapkan rencana pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 meliputi anggaran, jumlah personel, serta sarana dan prasarana.\"Tentu Polri akan merencanakan dan mempersiapkan anggaran, personel, sarpras (sarana dan prasarana), cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2024,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.Persiapan ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari beserta jajarannya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/5).Menurut dia, setiap tahapan pemilu seperti yang disampaikan oleh anggota KPU memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat yang berbeda-beda dengan eskalasi yang juga beda-beda.Untuk itu, seperti disampaikan Kapolri usai audiensi dengan anggota KPU RI bahwa Polri perlu persiapkan pengamanan lebih awal.\"Tujuannya agar seluruh penahapan Pemilu 2024, baik pilpres, pileg, maupun pilkada, dapat berjalan dengan aman, lancar, demokratis, dan tetap menerapkan protokol kesehatan,\" ujar Dedi.Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan bahwa Polri bakal menggelar Operasi Mantap Brata secara berjenjang mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat polres jajaran.Operasi Mantap Brata ini dalam rangka pengamanan seluruh rangkaian penahapan Pemilu 2024. Waktu pelaksanaan operasi ini diputuskan setelah rapat dengan Komisi II DPR RI terkait dengan penahapan pemilu.Ia mengatakan bahwa Polri juga bekerja sama atau bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti TNI, penyelenggara pemilu, dan pemda,\" kata Dedi. (mth/Antara)
Elon Musk Hingga Bill Gates Konfirmasi Hadir di B20 Summit Bali
Davos, Swiss, FNN - Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan bahwa sejumlah pebisnis top level seperti pendiri SapceX Elon Musk hingga pendiri Microsoft Bill Gates telah mengonfirmasi kehadiran pada B20 Summit di Bali pada November mendatang,“Kita sangat gembira karena Elon Musk sudah bersedia untuk hadir juga di B20,” kata Shinta kepada media usai B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa.Shinta menuturkan bahwa sejauh ini sudah lebih dari 40 negara partisipan bisnis yang mengonfirmasi kehadiran dengan lebih dari 2000 orang yang bergabung pada komunitas B20.“Acara B20 tidak hanya di Bali tapi ada inception meeting di Januari dan kita juga sudah mengadakan banyak pertemuan setiap bulan termasuk side event,” ucapnya.Berbagai kegiatan yang dilakukan B20 tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk menggaungkan Indonesia sebagai tuan rumah G20 dan B20 agar lebih banyak lagi pelaku usaha yang tau mengenai Indonesia dan potensi yang dimiliki. Forum B20 juga membantu pemerintah untuk menangkap pebisnis potensial yang bisa di bawa ke Indonesia.Lebih lanjut Shinta menyampaikan bahwa B20 Indonesia Legacy fokus kepada mengatasi tentang global di bidang transisi hijau, pemerataan pelayanan kesehatan, dan pertumbuhan yang inklusif.Pada transisi hijau, B20 akan meluncurkan pusat unggulan perdagangan karbon global dengan mendorong dan meningkatkan cross-border carbon trading melalui satu pusat yang unggul. Kemudian mengembangkan program untuk meminimalkan penyebaran tuberkolosis dan merintis model kemitraan strategis lintas batas untuk membangun pusat produksi vaksin.Adapun untuk pertumbuhan yang inklusif melalui B20 Wiki untuk mengukur generasi mid-size companies dan one global empowerment dengan menyiapkan program akselerasi untuk membekali 1000 pemilik UMKM wanita.Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani dalam B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa (23/5/2022). (mth/Antara)
Kadin Harap Konflik Ukraina-Rusia Tak Surutkan Minat B20
Davos, Swiss, FNN - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Arsjad Rasjid berharap agar konflik Ukraina dan Rusia tidak menyurutkan minat pebisnis global hadir pada gelaran Business 20 (B20).“Jangan karena konflik Ukraina Rusia dan segala macam sehingga akhirnya tidak datang karena ini penting sekali,” kata Arsjad kepada media usai B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa.Pada forum tersebut Arsjad mengimbau para perwakilan pebisnis yang hadir untuk mengajak pemimpinnya menjadi bagian dari B20 yang akan digelar di Bali pada 21-22 November mendatang.B20 menjadi penting karena akan membahas solusi dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir termasuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Selain itu, B20 juga akan membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia seperti energy cost dan juga inflasi yang tinggi.Menurut Arsjad, permasalahan tersebut bukan hanya dihadapi Indonesia tapi negara-negara lain di seluruh dunia yang bisa berakibat pada food crisis dan berujung pada social crisis.“Oleh karena itu penting sekali forum G20 ini yang mencakup develop dan emerging country bersatu bersama. Makanya kita katakan tell your leaders, please come to Indonesia,” ucapnya.Lebih lanjut ia mengaku bahwa banyak negara yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada B20 dan merasa bahwa memang ini saat yang tepat. Terlebih Kadin juga telah menjelaskan mengenai UU Omnibus Law yang mendukung iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan.“Banyak yang ternyata ketika kita menjelaskan langsung di Amerika, mereka mengatakan wah sekarang Indonesia beda ya, izin izin cepat dan ini jadi momentumnya yang harus dibawa terus,” tuturnya.Arsjad berpendapat iklim investasi yang mendukung akan mendorong minat investasi yang besar sehingga bisa membantu terwujudnya Indonesia Emas 2045. (mth/Antara)
Partai Ummat Desak Kedubes Inggris Minta Maaf
Jakarta, FNN -- Ketua DPP Parpol Ummat Bidang Advokasi Hukum, Juju Purwantoro, menyatakan tindakan Kedubes Inggris dengan menunjukkan sikapnya mendukung LGBT, harus disikapi dengan protes tegas oleh pemerintah Indonesia. \"Mereka harus menyampaikan permohonan maaf, dan berjanji agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,\" Kata Juju di Jakarta, Selasa (24/5/2022). Baru-baru ini Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia mengibarkan bendera pelangi atau bendera simbol bagi Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Tindakan dari Kedubes Inggris tersebut, telah menuai reaksi dan kecaman keras dari pemerintah RI, juga berbagai pihak termasuk tokoh agama dan politisi Indonesia. Telah lama muncul isu dan polemik tentang keberadaan golongan LGBT, di masyarakat. Keberadaan LGBT ditengah masyarakat, ujar Juju, jelas akan membahayakan generasi muda dan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menangani \'polemik LGBT\' agar tak terjadi degradasi moral, agama dan disintegrasi bangsa. Kemudian Juju mengutip ayat Al-Quran. \"(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”_ (Q.S. al-A’raf : 80). Secara bahasa, kata \'Fahisyah\' menunjukkan sesuatu yang (buruk, keji dan dibenci). Bertentangan dengan UUD Walaupun kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas mereka, tapi hal tersebut jelas-jelas kontradiktif dengan Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan antara lain : \"Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.\" Memang benar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur, menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum, namun pengertian tersebut tidak serta merta bahwa kebebasan yang dimiliki juga berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula. Dengan eksistensi atau jika diakuinya LGBT, tentu harus dipertimbangkan perlindungan bagi masyarakat Indonesia akan rasa aman dan tertib mereka yang akan terancam. Sebagaimana menurut UUD 1945 pasal 28J tesebut, sudah secara tegas memasukkan \"hak warga negara atas rasa aman\". Juga hal yang sama, telah diatur dalam pasal 30 dan pasal 35 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM, Selain itu Indonesia juga sudah jelas memiliki UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bahwa pasal 1; \"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.\" Perkawinan salah satu tujuannya menambah dan melestarikan umat manusia. Ini sangat kontradiktif bila dibandingkan kaum LGBT yang penyuka sesama jenis. \"Bila dibiarkan dan dilegalkan, LGBT akan berdampak dengan timbulnya berbagai masalah, antara lain norma dan agama. Juga bisa berdampak penyakit kelamin dan menurunnya angka kelahiran, karena pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan,\" ungkap Juju Purwantoro. Hal lain adalah bisa timbul sikap diskriminatif dan tindak kekerasan dari masyarakat yang seringkali ditujukan kepada kaum LGBT. (TG)
Presiden Jokowi: Sumber Pertumbuhan Baru Harus Diperkuat
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan sumber-sumber pertumbuhan baru ekonomi di kawasan dan dunia harus diperkuat untuk mengatasi berbagai tantangan saat ini.Sumber-sumber pertumbuhan baru tersebut seperti ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi hijau, yang diyakini akan menjadi penggerak ekonomi masa depan bagi kawasan dan dunia“Sumber-sumber pertumbuhan baru harus diperkuat, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau adalah masa depan kita bersama,” kata Presiden Jokowi dalam Sidang Komisi ke-78 Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia-Pasifik (United Nation ESCAP/UNESCAP) yang disaksikan secara virtual di Jakarta, Senin.Jokowi mencontohkan kegiatan perdagangan yang dioptimalkan dengan digitalisasi dapat memangkas biaya perdagangan di kawasan hingga 13 persen. Contoh lainnya adalah dorongan pemerintah bagi UMKM agar mendapat akses pada sektor finansial dan rantai pasok di kawasan.Selain itu, pertumbuhan ekonomi hijau juga perlu distimulus dengan mekanisme transisi energi, termasuk dengan penerapan pajak karbon.Jokowi memaparkan bahwa optimalisasi sumber pertumbuhan baru merupakan salah satu upaya penting agar kawasan dapat segera keluar dari tantangan besar di bidang ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19, perubahan iklim dan juga perang.Dampak dari berbagai tantangan besar yang saat ini terjadi itu antara lain, pemulihan ekonomi di kawasan yang belum optimal hingga meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.“Ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih, masih di bawah tingkat pra pandemi,” ujarnya.Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik juga, kata Presiden, diperkirakan akan turun 0,5 persen menjadi 4,9 persen sebagaimana laporan Dana Moneter Internasional (IMF). Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga diperkirakan semakin tertunda.“Kawasan kita diperkirakan baru dapat mencapai SDGs paling cepat pada tahun 2065, dan menurut global climate rise index, 6 dari 10 negara paling terdampak perubahan iklim dalam jangka panjang ada di Asia Pasifik,” ujar Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Menko PMK: Pertemuan GPDRR Diawali Pembahasan Pemulihan Usai Pandemi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemulihan situasi usai pandemi COVID-19 menjadi topik pertama pembahasan dalam Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali.\"Target pertama lebih ke pemulihan usai COVID-19. Target kedua, meningkatkan kesadaran publik dalam penanggulangan bencana, target ketiga melibatkan elemen penting pentahelix dalam pengurangan risiko bencana, dan target keempat menunjukkan praktik baik yang sudah Indonesia lakukan,\" kata Muhadjir Effendy melalui siaran pers yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Ia mengatakan sejumlah target yang ingin dicapai, mulai dari kesepakatan bersama dalam menentukan strategi mitigasi pandemi hingga meningkatkan kesadaran publik terkait pengurangan dan penanggulangan risiko bencana.Menurut Muhajir, Forum GPDRR merupakan momentum untuk memperkuat pengurangan risiko dan penanggulangan bencana melalui pembahasan banyak hal terkait topik kebencanaan secara global maupun nasional.Selain pemulihan situasi usai pandemi, katanya, topik lain yang juga masuk dalam pembahasan forum adalah tata kelola risiko bencana dan investasi risiko bencana.GPDRR 2022 akan digelar pada 25 hingga 27 Mei 2022 bertempat di Nusa Dua, Hall BNDCC, Bali, yang akan diikuti 4.091 delegasi dari 193 negara. Sebanyak 3.001 delegasi di antaranya hadir secara langsung dan 1.096 delegasi lainnya melalui platform daring.\"Dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional ini, menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, praktik baik pengurangan risiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global dan nasional,\" kataSebelum kegiatan Forum GPDRR tersebut dimulai, kata Muhadjir, akan ada kegiatan penanaman 10 juta pohon pada 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan itu sebagai wujud aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental mendukung Forum GPDRR. (mth/Antara)
Pengibaran Bendera LGBT: Inggris Tak Menghormati Indonesia!
Jakarta, FNN – Bahasan lainnya dalam kanal Off The Record (OTR) FNN dialog dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha, Ahad (22/5/2022) adalah perihal Kedubes Inggris di Jakarta yang mengibarkan bendera Pelangi. Bendera Pelangi yang dimaksud di sini adalah Lambang LGBT. Bendera itu dikibarkan di samping bendera Inggris, sejak 17 Mei 2022. Akibatnya, kedubes Inggris untuk Indonesia di Jakarta itu menuai kecaman. Bendera pelangi tersebut menjadi lambang bagi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) itu. Namun, rupanya persoalan serupa pernah terjadi, i Uni Emirat Arab (UEA). Koran Inggris, The Independent, pernah mewartakan mengenai reaksi keras dari publik usai Kedubes Inggris di UEA mengibarkan bendera pelangi di Abu Dhabi. Peristiwa itu terjadi pada Juni 2021. UEA sejatinya ingin menunjukkan diri sebagai negara Islam liberal di Timur Tengah. Tapi, UEA masih menerapkan hukuman bagi homoseksualitas. Itulah mengapa saat Kedubes Inggris mengibarkan bendera pelangi sebagai dukungan bagi LGBT, saat itu dan mengunggahnya di media sosial, banyak warganet langsung mengkritisinya. Komentar warganet kaum konservatif menuliskan beragam seperti: \'Tak dapat diterima\', \'Tidak sopan\', dan \'Penghinaan\', serta \'Rasis\'. Sebagian besar lainnya meminta pihak Kedubes Inggris segera menurunkan bendera pelangi itu.Pengamat politik Emirat, Abdulkhaleq Abdulla, kala itu memahami bila pihak Kedubes Inggris sudah meminta izin untuk mengibarkan bendera itu. Namun menurutnya sebaiknya hal itu tidak dilakukan mengingat sepertiga populasi merupakan bagian dari konservatif yang lebih vokal dalam menyuarakan hal semacam ini.“Mereka memang telah menginformasikan ke Menteri Luar Negeri. Mereka bilang, \'Lihatlah, kami melakukan ini sebagai dukungan untuk hak-hak dari LGBT\'. Saya rasa jawabannya adalah, \'Sebaiknya kalian tidak melakukannya meskipun itu adalah hak kedaulatan kalian\'. Jadi mereka tidak benar-benar memberikan lampu hijau tetapi sebenarnya lampu kuning,” ucap Abdullah.Saat itu pihak Kedubes Inggris di UEA tidak merespons atas hal ini. Menurut Agie Betha, di Rusia saja ada larangan LGBT. Karena definisi perkawinan itu berlainan jenis. “Jadi, antara pria dan wanita,” katanya. “Kalau sesama jenis, itu namanya ‘main anggar’,” cetus Hersubeno, sembari tertawa. Hal serupa kini terjadi di Indonesia. Pada Selasa (17/5/2022), bendera pelangi dikerek di tiang bendera di Kedubes Inggris, berjejer dengan bendera Inggris Union Jack. Momen 17 Mei adalah Hari anti-homofobia diperingati dunia setiap 17 Mei. Dilansir situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lembaga ini telah menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990.“Kemarin, pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) - kami mengibarkan bendera LGBT dan menggelar acara, demi kita semua yang merupakan bagian dari satu keluarga manusia,” demikian keterangan Kedutaan Besar Inggris untuk RI via akun resmi Instagram-nya, seperti dilansir Detikcom, Sabtu (21/5) kemarin.Inggris jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap hak-hak LGBT. Inggris juga mendorong semua negara di dunia untuk menghentikan diskriminasi terhadap LGBT.Sejurus kemudian, meluncurlah kecaman-kecaman terhadap pengibaran bendera LGBT di Jakarta. Mayoritas kecaman berasal dari kalangan agama.Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas bereaksi. Mewakili ormasnya, Anwar mengemukakan penilaian, Kedubes Inggris tidak menghormati Indonesia lantaran mengibarkan bendera LGBT itu.“Muhammadiyah sangat menyesalkan sikap Kedubes Inggris yang tidak menghormati negara Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera LGBT. Mereka harus tahu bahwa bangsa Indonesia punya falsafah Pancasila, di mana bangsa Indonesia sangat menghormati nilai-nilai dari ajaran agama,” ucap Anwar Abbas seperti dalam keterangannya, Sabtu (21/5/2022).Setali tiga uang, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa aksi dari Kedubes Inggris ini bisa memicu ketegangan. Sebab, ini tidak sejalan dengan keadaban etika persahabatan.Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia menilai pemasangan bendera pelangi LGBT oleh Kedubes Inggris itu sebagai tindakan yang tidak baik. Kedubes Inggris tentu sadar sikap arus utama di Indonesia tidak suka dengan LGBT.“Justru pengibaran bendera LGBT dipersepsi oleh sebagian besar publik Indonesia sebagai suatu tindakan provokatif,” kata Hikmahanto seperti dilansir Detikcom, Sabtu (21/5/2022). (mth)
Bang Yos: “Saya Miris Lihat TKA China!”
Jakarta, FNN – Kekhawatiran terhadap kedatangan jutaan TKA China kembali mengemuka. Kali ini disampaikan oleh Letjen TNI Purn Sutiyoso. Jabatan yang terakhir diemban adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Maraknya pekerja China yang masuk ke Indonesia ini terkait dengan adanya kebijakan untuk membuka investasi besar-besaran, terutama dari China. Ini jelas sangat berbahaya. Karena, mereka juga bawa TKA China. Praktis, sebagian lahan kerja pada akhirnya juga dikuasai TKA China sebagai konsekuensi dari investasi yang ditanamkan China di Indonesia. China telah mengekspor warganya untuk cari makan dan hidup di Indonesia. “Waspadalah!” Begitu peringatan mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab dipanggil Bang Yos. Peringatan itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam silaturahmi Tokoh dan Ulama DKI di Jakarta Islamic Center (JIC). Bang Yos mengingatkan adanya ancaman TKA China itu. “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, karena kita ini mayoritas, jangan sampai suatu saat kita ini tersisih,” kata Sutioso, Rabu (18/5/2022). Bang Yos merasa miris dengan banyaknya TKA yang datang ke Indonesia. Kekhawatiran tersebut disampaikan kembali dalam kanal Off The Record (OTR) FNN yang dikemas dalam dialog dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha, Ahad (22/5/2022). “Saya miris kok banyak sekali pekerja asing datang, kalau dia investor bawa duit ya silakan, kalau tenaga ahli silakan, tenaga ahli itu dua atau tiga, bukan ribuan,” jelasnya. Bang Yos yakin, bahwa ribuan pekerja asing itu tidak akan pulang ke negeri asalnya. “Jadi kita harus waspada, saya jamin orang itu gak akan pulang ke negaranya,” kata Bang Yos. Menurutnya, banyak di negara di dunia sudah kemasukan etnis Tionghoa. “Alhamdulillah saya sudah kunjungi 50 negara lebih, tidak ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa, semua ada,” ungkapnya. “Yang paling dekat adalah Singapura, perdana menteri pertama orang Melayu, sekarang sudah tidak ada lagi. Lihatlah Malaysia sudah beberapa departemen dipimpin etnis ini,” tambah Bang Yos. “Kok kita gak sadar-sadar gitu, bukan apa-apa, saya ini orang intelijen, bisa membaca. Pegawai-pegawai itu yang di Kalimantan, Sulawesi sampai Papua gak akan kembali ke sana,” tutur Bang Yos. Secara fisik, sebenarnya kita sudah dijajah oleh China dengan dalih investasi. Jutaan rakyat China sudah masuk Indonesia. Ini bakal menjadi beban rakyat kita. Dan, mereka akan menguasai tanah kita juga pada akhirnya. Salah satu alasan mereka enggan kembali ke negeri asalnya, lanjut Bang Yos, adalah perlakuan pemerintah Tiongkok kepada rakyatnya. “Di Tiongkok jika punya anak dua, yang kedua seperti anak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah, di sini mereka bikin anak sebanyak-banyaknya,” ungkapnya. Makin banyaknya populasi tersebut, apalagi nantinya berkolaborasi dengan para pengusaha kaya di sini akan menjadikan mereka lebih kuat. “Jadi jangan sampai kita gak sadar-sadar akhirnya suatu saat nanti mereka yang menjadi mayoritas,” pesan Bang Yos. Ia sendiri, meski sudah berusia sekitar 77 tahun, masih semangat untuk mengabdi kepada negeri. “Saya sudah tua, tapi tidak bisa diam saja tutup mata, tidak bisa saya seperti itu, itu akan dosa bagi saya,” ucapnya. “Saya ingin wakafkan sisa umur saya untuk mengabdi kepada negeri ini, saya ingin negeri ini negeri yang baldatun toyyibatun warabbun ghafur,” tambah Bang Yos. Kata dia, jangan sampai negeri yang diberi sumber daya alam (SDA) terkaya dan terbanyak di dunia ini, nasib rakyatnya masih terus seperti sekarang ini. “Apalagi akibat pendemi dan utang yang bertumpuk situasi ke depan khawatir situasi lebih buruk lagi,” ucapnya. “Oleh karena itu kita tidak boleh diam, kita harus paling depan mengamankan NKRI sesuai cita-cita para leluhur kita,” tandas Bang Yos. (mth)
Luhut: Pembangunan IKN Tarik Minat Investor Mancanegara
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara telah menarik minat banyak investor mancanegara.Dalam pernyataan secara virtual saat menjadi pembicara kunci pada Perayaan Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilaksanakan di Balikpapan, Sabtu (21/5), Luhut pun menegaskan tidak benar jika pembangunan IKN minim pendanaan.\"Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi 20 miliar dolar AS,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.Luhut pun menggarisbawahi, ibu kota baru Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang akan menikmatinya di masa mendatang. Bentuknya tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di Tiongkok.\"IKN will be \'world-class city for all\' (kota kelas dunia bagi semua orang). Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru,\" imbuhnya.Proses pemindahan kantor-kantor utama pemerintahan pusat dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diharapkan selesai pada kuartal kedua 2024.Lebih lanjut, Luhut mengatakan saat ini pembangunan Indonesia jauh lebih merata. Selain menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara, kini banyak industri baru tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara.\"Investasi yang dulu hanya berpusat di Jawa dan Sumatra, kini tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan. Di sinilah para pemuda, termasuk GAMKI, harus memainkan perannya, karena banyak sekali lapangan kerja serta program-program UMKM terbuka luas,\" ungkapnya.Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang hadir langsung pada acara ini mengungkapkan keunggulan Kalimantan Timur sehingga ditetapkan Presiden Jokowi sebagai ibu kota negara baru.\"Walaupun punya kapasitas penghasilan sumber daya alam luar biasa, tapi Kalimantan Timur tidak pernah punya keinginan macam-macam. Selain itu, Kaltim juga terkenal damai, tak pernah ada konflik SARA. Ini realitas yang membuat Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota yang baru,\" urainya.Isran Noor mengaku, masih ada pihak yang menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.\"Tapi, jumlah itu tak sebanyak yang setuju. Kalau ada yang bilang 25 ribu tokoh menolak pemindahan ibu kota, berarti masih ada 277 juta lebih yang setuju. Dalam demokrasi, pro dan kontra itu hal biasa,\" ungkapnya.Sementara itu, Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (AMKI) Willem Wandik menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah Jokowi-Ma’ruf karena sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan program GAMKI.Pihaknya mengapresiasi adanya perubahan mendasar dalam konsep dan implementasi pembangunan di Indonesia Sentris dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang bernama Nusantara.\"Era baru pembangunan di Indonesia telah dimulai. Semoga tak ada lagi berita tentang jalan berkubang lumpur di ujung negeri. Semoga juga tak ada lagi cerita tentang kehidupan yang penuh nestapa dari masyarakat Indonesia yang tak terjangkau pembangunan. Semoga GAMKI selalu terus membawa kebaikan bagi negara dan bangsa Indonesia, serta menjadi organisasi yang melihat realisasi keberadaan IKN itu sendiri,\" kata anggota Komisi V DPR RI itu. (mth/Antara)
POPULER
