NASIONAL
Keluarga Kabarkan Kondisi Ridwan Kamil di Swiss Baik
Bandung, FNN - Pihak keluarga besar Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil yang diwakili adik kandung Elpi Nazmuzaman menuturkan kondisi orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat beserta istri yang saat ini berada di Swiss dalam kondisi baik-baik saja. \"Beliau (Ridwan Kamil) kondisinya sekarang terpantau sehat, tabah, sabar menjalani ujian ini,\" kata Elpi Nazmuzamam dalam jumpa pers di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Sabtu. Saat ini, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dan keluarga saat ini berada di Swiss, terkait dengan pencarian putra sulungnya yakni Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril yang hilang terserat arus Sungai Aaree, Bern, Swiss pada Kamis(26/5). Elpi juga menuturkan Ridwan Kamil minta maaf karena belum bisa secara langsung menyampaikan kondisi atau kabar terkini terkait musibah yang sedang dihadapinya saat ini. \"Beliau (Ridwan Kamil) juga menyampaikan mohon maaf belum bisa menyapa langsung teman-teman di sini, mohon doanya juga,\" kata dia. Pada kesempatan tersebut, Elpi tak kuasa menahan air mata di hadapan puluhan awak media yang sudah berada di rumah dinas Gubernur Jawa Barat atau Gedung Negara Pakuan Kota Bandung. Mengetahui hal tersebut, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinam Pemprov Jawa Barat Akhmad Taufiqurrachman yang berada di samping Elpi mencoba menenangkan adik Ridwan Kamil tersebut. (mth/Antara)
Anis Matta: Sudah Waktunya Transformasi dari Demokrasi Prosudural ke Demokrasi Kualitatif
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Pemilu 2024 memberi peluang kepada orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Sehingga jebakan prosedural demokrasi yang menjadi hambatan selama ini tidak ada lagi. Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi partai politik (parpol) 7 DPW kepada DPN Partai Gelora yang dihadiri Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari di Pomelotel, Jakarta, Jumat (27/5/2022) sore. Ketua KPU Hasyim Asy\'ari hadir secara khusus untuk memberikan arahan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada DPW, DPD, DPC dan kader Partai Gelora se-Indonesia. \"Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 yang akan datang, kita sudah bisa melakukan satu transformasi, dari apa yang saya sebut sebagai demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif,\" kata Anis Matta. Dengan transformasi tersebut, maka akan memberikan peluang bagi orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini, bailk di legislatif maupun eksekutif. \"Akal-akal terbaik ini akan menjadi akal kolektif Indonesia, maka kita berharap bahwa bangsa ini akan mendapatkan navigator yang bisa menavigasi bangsa kita di tengah krisis yang kompleks saat ini,\" ujarnya. Anis Matta menilai sejak reformasi bergulir, aturan penyelenggaraan pemilu yang dibuat hanya sekedar uji coba saja. Sehingga tidak heran berbagai prosedural administrasi yang diatur selalu berubah-ubah terus. Padahal prosedural tersebut, ternyata tidak ada hubungannya langsung dengan dampak atau output yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu. Tapi hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi saja. \"Setiap prosedur penyelenggaraan pemilu harus mempunyai dampak yang maksimum. Saya merasakan betul, begitu banyak prosedur yang sangat melelahkan, tapi sebenarnya tidak punya hubungan secara langsung dengan output yang kita harapkan dari penyelenggaraan pemilu,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar ada penyederhanaan prosedur penyelenggaraan Pemilu 2024, agar tidak menimbulkan kontradiksi-kontradiksi baru lagi, atau korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. \"Pada Pemilu 2019 lalu, setiap kursi DPR itu kira-kira korbannya dua nyawa. Jadi ini bukan output yang kita inginkan dari penyelenggaraan pemilu, karena prosedur yang kita buat tidak tepat dan hanya untuk pemenuhan syarat administrasi saja,\" katanya. Dengan penyederhanaan itu, kata Anis Matta, anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76 triliun itu bisa dihemat, karena banyak prosedur yang tidak perlu harusnya dihilangkan saja. \"Dalam verifikasi parpol ini misalnya, ongkosnya sangat besar. Padahal selama pandemi ini, sebenarnya kita tidak perlu lagi kantor yang besar untuk kegiatan, kita bisa melalui zoom. Dan kalau itu kita sederhanakan, kita bisa memotong banyak ongkos pemilu,\" ujarnya. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Hasyim Asy\'ari mengatakan, bahwa KPU telah membuat berbagai kemudaan aturan pendaftaraan peserta dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan UU No.7 Tahun 2007. \" Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,\" kata Hasyim Asya\'ri. Hasyim mengingatkan, agar semua parpol segera menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2024, seperti yang telah dilakukan Partai Gelora. \"Saya sampaikan bahwa hal-hal yang bersifat pemenuhan syarat segera saja disiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya,\" kata Ketua KPU RI. Hasyim menegaskan, hari pemungutan suara telah disepakati pada 14 Februari 2024. KPU juga telah menetapkan jadwal pendaftaran pada parpol awal Agustus 2024, dan pengumuman peserta Pemilu 2024 pada Desember mendatang. \"Nanti bulan Juni, kami akan mengundang partai politik yang berbadan hukum untuk sosialisasi dengan KPU. Kita juga akan memberikan pelatihan pengisian SIPOL, termasuk pemberian user dan password,\" katanya. Ketua KPU RI mengatakan, pendaftaraan peserta Pemilu 2024 akan dibuka dari tanggal 1-7 Agustus 2022. Karena itu, Ia meminta parpol untuk mendaftar di awal-awal waktu, bukan diakhir saat batas waktu pendaftaran atau deadline. \"Kami sangat menyarankan agar hadir dan mendaftardi KPU di hari-hari awal,. Supaya ketika ada yang kurang, ada kesempatan untuk melengkapinya sampai deadline hari terakhir. Jadi waktunya panjang. Tapi kalau hadir 7 Agustus 2022 jam 9 malam, misalkan, dan pendaftaran ditutup jam 24.00 WIB, maka kalau ada dokumen yang tidak ada atau tidak lengkap, sudah enggak ada kesempatan memasukkan lagi, baik lewat SiPOL maupun hardcopy, karena pendaftarannya sudah ditutup,\" tegasnya. Hasyim meminta setiap parpol agar memperhatikan timeline pendaftaran peserta Pemilu 2024 supaya tidak dinyatakan sebagai TMS (tidak memenuhi syarat), karena kesalahan tidak memperhatikan timeline pendaftaran. \"Ini penting bagi teman-teman partai politik untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sampai menghitung timeline-nya, karena dokumen yang dimasukkan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi,\" pungkas Ketua KPU. Dalam kesempatan ini, sebanyak 7 DPW Partai Gelora kembali menyerahkan berkas verifikasi parpol untuk keperluan pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada gelombang keempat. Ketujuh DPW tersebut, adalah DPW Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, berarti sudah ada 14 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol. 7 DPW sebelumnya, yang sudah menyerahkan adalah DPW Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Prosesi serah terima berkas ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Pokja DPN untuk verifikasi parpol Achmad Chudori, serta 7 Ketua DPW Partai Gelora. Rencanananya, pada Selasa (31/5/2022), ada 5 DPW lagi untuk gelombang kelima yang akan menyerakan berkas verifikasi parpol, yakni DPW Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung dan Maluku Utara. (*)
Peringatkan Bahaya Serbuan TKA Cina, Bang Yos Nasionalis Bukan Rasialis
Jakarta, FNN - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn.) Sutiyoso mengaku khawatir dengan membludaknya tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang terus berdatangan ke Indonesia. Menurut mantan Gubernur DKI itu, TKA Cina berpotensi akan semakin bertambah banyak yang datang dan memilih tinggal hingga menjadi mayoritas di Indonesia. Atas pernyataan Sutiyoso tersebut, para simpatisan Presiden Jokowi merasa keberatan dan menuntut permintaan maaf. Menanggapi hal itu, pengamat politik Rocky Gerung meyakini para buzer sedang bekerja untuk memelintir dan menggoreng pernyataan tersebut agar bangsa ini selalu gaduh. ”Semua orang sudah mengucapkan itu. Pak Gatot dulu bahkan analis-analis ekonomi Faisal Basri mengucapkan itu. Kenapa tiba-tiba Bang Yos yang kemudian diserbu? Jadi kelihatannya soal ini mau dieksploitasi aja bahwa orang-orang ini rasis, sara, dan segala macam,” katanya kepada wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 27 Mei 2022. Apa yang dikatakan Sutiyoso, Faisal Basri, dan lainnya adalah betul yang konteksnya adalah persaingan bisnis di Asia Pasifik, di Indo-Pasifik. “Jadi bukan sekadar 1-2 orang, tetapi Cina ada ketegangan dengan Amerika di Indo-Pasifik. Maka kita musti anggap bahwa satu persiapan perang Cina juga membutuhkan semacam bemper, semacam tempat melakukan suaka, kira-kira begitu. Kan ini potensi perang dunia ketiga yang bisa dimulai di Ukraina atau bisa dimulai di Cina Selatan atau di Selat Taiwan,” paparnya. Rocky melihat, para cebong ini enggak ngerti geopolitik, tiba-tiba semuanya jadi soal sara. Ya tentu radar dipasang di mana-mana. “Apakah ada infiltrasi tenaga kerja asing, pasti ada. Berapa banyak yang masuk ke Indonesia. Ya sedikit sekali. Iya, tapi kalau semuanya intel bagaimana? Kan itu intinya,” paparnya. Menurut Rocky, ini perang proksi, musti begitu lihatnya. Dua tiga orang saja itu artinya Cina pasti pasang kuping, mata, telinga untuk memantau Indonesia, apakah Indonesia sudah buka semacam tes agreement, atau perjanjian diam-diam dengan Amerika. Itu yang dimaksudkan. Karena Sutiyoso adalah orang BIN, maka wajar kalau mengerti hal seperti itu. “Kalau cebong-cebong ini kan cuma mau melihat sensasinya. Pakai data ya cuma sekian persen kok yang masuk Indonesia. Yaelah, itu perang dunia kedua itu yang masuk ke Eropa cuma 20 orang, CIA misalnya untuk memantau Jerman. Demikian juga intel Jepang yang masuk ke Indonesia sebelum tahun 1945, itu cuman 3-4 orang. Tapi kemudian itu jadi semacam laporan,” tegasnya. Menurut Rocky mendeteksi potensi counter intelijen yang bisa berlangsung di Indonesia karena Indonesia lemah dalam bidang itu. Jadi persaingan Cina dan Amerika bisa masuk Indonesia justru itu yang musti kita pahami. Bukan soal sara. “Ya nggak mungkinlah Pak Sutiyoso sebagai mantan Panglima Pangdam, punya jabatan tinggi, di BIN, kok jadi sara. Jadi ini digoreng terus. Mustinya yang mereka persoalkan adalah minyak goreng yang nggak turun harganya, bukan menggoreng-nggoreng isu sara,” paparnya. (ida, sws)
Puan Dorong Resiliensi Bencana Berpusat pada Manusia
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menekankan pentingnya membangun resiliensi bencana yang berpusat pada manusia atau \"people centered\". \"Resiliensi bencana yang berpusat pada manusia dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam serta lingkungan hidup,\" kata Puan saat menghadiri Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Kamis. Dalam pidatonya di acara yang bertemakan \"From Risk to Resilience : Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World\" ini, Puan mengatakan, upaya membangun kesadaran itu harus diikuti dengan kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup.Dalam pertemuan tersebut, Puan juga memaparkan peran DPR dalam upaya penanganan bencana. Ada kerja-kerja penguatan politik yang dilakukan parlemen untuk ambil bagian dalam memitigasi dan mengupayakan penangan bencana. \"Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, yaitu sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen,\" kata Puan dalam siaran persnya. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI memaparkan empat hal yang dilakukan parlemen sebagai langkah penguatan politik untuk penanganan bencana tersebut. \"Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat umum, dan industri,\" papar Puan. Selain itu, DPR juga memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana. Dan yang keempat adalah memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Puan juga menyampaikan komitmen DPR bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan risiko bencana. \"Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak, tanpa menunda. Saya yakin dan percaya bahwa konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat, yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resiliensi dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan,\" tutup Puan. (mth/Antara)
Menaker Anugerahi 15 Gubernur Sebagai Pembina K3 Terbaik
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memberikan penghargaan kepada 15 gubernur sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik pada 2022.\"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada gubernur yang telah berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah masing-masing, juga kepada perusahaan yang memperoleh penghargaan K3,\" kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menambahkan selain penghargaan kepada para gubernur selaku Pembina K3 Terbaik, penghargaan K3 tahun 2022 juga mencakup kategori penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3), penghargaan kecelakaan nihil.Selain itu, penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, dan penghargaan program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja.\"Pemberian Penghargaan ini adalah bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kemnaker untuk terus mengampanyekan K3 dengan memberikan apresiasi berupa Pemberian Penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan K3, dan yang tidak kalah penting penghargaan kepada Gubernur selaku Pembina K3,\" kata Menaker Ida pada acara Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (24/5).Ia memaparkan pemberian Penghargaan K3 terbukti efektif dalam memotivasi pemangku kepentingan untuk menerapkan K3 dengan baik.Hal ini terlihat dari perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil tahun 2021 sebanyak 1.268 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 1.742 perusahaan, sehingga terjadi peningkatan sebesar 37,4 persen.Selanjutnya, peningkatan perusahaan yang telah menerapkan SMK3. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.616 perusahaan mendapatkan sertifikat K3 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 24 persen menjadi 2.004 perusahaan.Kemudian, terjadi kenaikan jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan program P2HIV-AIDS, dimana tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 143 perusahaan, sehingga mengalami peningkatan sebesar 79,6 persen.Menaker Ida menambahkan pada penghargaan K3 tahun ini pihaknya juga memberikan perhatian kepada perusahaan yang berhasil mencegah dan menanggulangi COVID-19 melalui Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (P2 COVID-19).Berdasarkan hasil penilaian, sebanyak 916 perusahaan yang dinyatakan layak mendapat penghargaan P2 COVID-19, jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.\"Dalam kesempatan ini, kami berharap agar pencapaian penghargaan K3 ini dapat memotivasi pimpinan perusahaan lain dalam mempertahankan kinerja K3, karena K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan,\" pungkasnya.Ke-15 gubernur yang mendapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik Tahun 2022 adalah Gubernur Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, dan Gubernur DIY. (mth/Antara)
Pilpres 2024 Kotak Suara Tetap Kardus, Pakar IT: Kecurangan Telah Dirancang
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Hasyim Asy\'ari memastikan bahwa kotak suara yang akan digunakan untuk Pemilu 2024 berbahan kardus. Selain menghemat anggaran, kardus juga dinilai lebih mudah dalam penyimpanan. Menanggapi hal itu pakar IT, Agus Maksum memprediksi modus kecurangan Pilpres 2019 akan kembali terjadi pada Pilpres 2024 mendatang, karena masih menggunakan undang-undang yang sama. “Saya agak kaget lalu saya bertanya-tanya kepada banyak pakar terkait dengan Undang-undang Pemilu, khususnya ibu Khusnul Mariah yang sangat intensif terhubung dengan beliau. Ternyata itu undang-undang tetap dipakai dan tidak ada perubahan, dimana undang-undang itu akan melahirkan segala macam kecurangan-kecurangan dan berbagai hal di tahun 2019 salah satunya adalah kotak kardus digembok,” kata Agus Maksum kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu, 25 Mei 2022. Menurut Agus, kotak kardus ini sebenarnya diproduksi karena Undang-Undang Pemilu yang dipakai pada waktu itu dan itu cukup menjadi perdebatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kini digunakan lagi “Nah di dalam Undang-Undang 2017 itulah yang melahirkan akhirnya kotak kardus digembok itu,\" tutur Agus. Undang-undang itu, kata Agus telah melahirkan segala macam kecurangan-kecurangan dan berbagai hal di tahun 2019, salah satu di antaranya adalah kotak kardus digembok. \"Kotak kardus digembok itu kan menjadi persoalan, karena penghitungan suara lambat sekali. Jadi 1 bulan, 17 April baru selesai 21 Mei, itu kan satu bulan lebih,\" ujarnya. Dalam perjalanan kardus dari TBS sampai ke tempat tujuan, banyak sekali berbelok arah ke mana-mana dulu, sebelum akhirnya ke tempat itu dan itu sangat mudah dibongkar dan diganti. “Aneh sekali, sekarang kardus itu tetap dipakai,\" tutur Agus. Sementara Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa pertama adanya modus kecurangan, sedangkan kedua adalah terkait dengan presidential threshold atau PT 20 persen yang juga ada di dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan PT 20 persen ini sudah berkali-kali digugat oleh berbagai tokoh, akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten menolak. \"Sehingga berarti PT 20 persen yang memungkinkan terjadinya pasangan capres itu hanya dua, ini akan terulang lagi Undang-Undang di situ,\" kata Agus Maksum. Sedangkan yang ketiga adalah adanya puluhan juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) abal-abal yang akan kembali memberikan suara pada Pilpres 2024. \"DPT abal-abal itu DPT yang sesungguhnya tidak ada orangnya tetapi dimasukkan ke dalam DPT sehingga kemudian DPT nya itu nanti ada suara-suara yang tercetak namun tidak ada pemilihnya dan itu jumlahnya puluhan juta,\" papar Agus. \"Dan itulah nanti surat suara yang akhirnya kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan, itu terulang lagi,\" ucapnya. \"Daftar pemilih tetap ini kan di dalam Pemilu dan di dalam Pilpres, itu yang akan berubah menjadi suara, suara yang menentukan siapa pemenangnya,\" ujarnya menambahkan. Agus Maksum membebeberkan bahwa terdapat puluhan juta DPT yang tidak ada orangnya, tetapi ada di dalam daftar pemilih sehingga surat suaranya tetap dicetak dan suaranya juga masuk. \"Yang keempat, itu adalah dengan undang-undang itu, KPU itu kalau melakukan kecurangan atau bahkan namanya tindak pidana di dalam Pemilu itu dia tidak bisa ditindak oleh polisi atau Kejaksaan,\" kata Agus. \"Dia hanya bisa ditindak oleh Bawaslu, sehingga kemudian banyak sekali laporan-laporan yang kita lakukan kepada Bawaslu itu tanggapannya cuman simpel aja,\" ucapnya. \"Saya melaporkan berbagai banyak hal itu kepada Bawaslu, ketika kemudian menjelang hari-H Kok tidak ditanggapi saya datang \'ini bagaimana\' lah kok jawabannya tuh cuma simple \'Saya nggak bisa baca datanya\' loh kalau nggak bisa baca datanya kok baru sekarang bilang?,\" tuturnya menambahkan. Agus pun membeberkan lubang-lubang kecurangan mana saja yang akan kembali terjadi pada Pilpres 2024 mendatang. \"Jadi saya melihatnya dari sisi undang-undang, saya agak kaget ternyata undang-undang yang dipakai sama, karena Undang-Undang yang dipakai itu sama, maka dari Undang-Undang itulah lahir kotak suara kardus,\" tegas Agus. \"Lalu kemudian sudah menjadi berita bahwa KPU tetap akan menggunakan kotak suara kardus, dan itu berarti udah Jelas kan kotak suara kardus yang terulang disebabkan oleh undang-undang yang dipakai sama,\" ucapnya menambahkan. Selain itu, modus KPU yang tidak bisa digugat secara pidana juga akan kembali terulang. \"Yang kedua yaitu tadi modus KPU yang tidak bisa digugat pidana, Kenapa? Karena hanya kepada Bawaslu,\" ujar Agus. \"Sementara Bawaslu itu subordinat, lemah sekali. Sikap Bawaslu ke KPU itu seperti satu tim, jadi apa-apa dikoordinasikan gitu,\" ucapnya. \"Jadi itu pasti akan terulang, siapapun akan melakukan gugatan kecurangan, pidana Pemilu, itu pasti akan mentok di Bawaslu karena posisinya menurut saya lemah dalam undang-undang itu terhadap KPU,\" tuturnya menambahkan. Terakhir, akan kembali digunakannya DPT pada Pilpres 2019 yang sudah jelas terdapat kecurangan jumlah pemilih. \"Yang ketiga, DPT itu sudah pasti karena DPT disusun berdasarkan undang-undang itu, bunyinya begini, jadi DPT tahun sebelumnya itu digunakan sebagai sumber utama DPT karena dianggap ini valid. Kenapa kok valid? iya secara hukum kan sudah sudah diputuskan itu dipakai kemudian digunakan untuk sebuah perhelatan dan hasilnya diakui,\" kata Agus Maksum. \"(DPT ini) sumber utamanya itu DP4 Dukcapil, data penduduk potensial pemilih pemilu, ini biasanya diserahkan oleh Depdagri dan itu jumlahnya biasanya hampir sama dengan jumlah DPT,\" ujarnya menambahkan. Akan tetapi, dengan UU Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU, praktik yang terjadi adalah DPT sebelumnya dianggap valid. \"Kemudian DP4 dukcapil yang jumlahnya 196 juta itu, kalau tahun sekarang yang berarti hampir 200 juta itu, hanya diambil dua item, yaitu pemilih pemula, itu terjadi 2 item, satu mereka yang berusia 17 tahun Pada saat Pemilu, itu diambil,\" tutur Agus Maksum. Lalu bagi mereka yang pensiun dari PNS, TNI, dan Polri, itu kemudian diambil datanya. Itu kira-kira dari seluruh data Dukcapil itu kurang dari 10 persen, lalu ditambahkan ke DPT sebelumnya. Ini DPT yang kemudian akan jadi itu, inilah yang lalu dilakukan coklit dan pemutakhiran. Nah celakanya coklit dan pemutahiran itu ternyata tidak dilakukan menyeluruh, random,\" pungkasnya. (sof, pik, sws)
KH Ma'ruf Amin Jadi Saksi Nikah Anwar Usman dan Adik Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, KH Ma\'ruf Amin, menjadi saksi pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dengan adik perempuan Presiden Joko Widodo, Idayati, di Solo, Jawa Tengah, Kamis.Ma\'ruf beserta istrinya, Wury Ma\'ruf Amin, tiba di Gedung Graha Saba Buana, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis pagi (26/5), dan keduanya lalu berjalan melangkah mengisi buku tamu sebelum memasuki ruang prosesi akad nikah yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB.Ia tampil mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih dibalut dasi merah serasi dan istrinya mengenakan kebaya bernuansa broken white senada dengan kerudung cokelat dan selendang motif batik.Ma\'ruf yang berlatar ulama senior itu bertindak sebagai saksi pernikahan mempelai putri sedangkan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, menjadi saksi pernikahan dari mempelai pria.Prosesi akad nikah diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Agus Maarif dan bertindak sebagai penghulu adalah M Arba\'in Basyar serta nasihat pernikahan diberikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.Acara yang berlangsung hangat dan khidmat itu turut disaksikan Jokowi dan istrinya, Iriana Joko Widodo. Usai memberikan ucapan selamat, Ma\'ruf beserta istrinya langsung menuju ke bandara untuk kembali ke Jakarta. (mth/Antara)
Anggota DPR: Revisi UU Lalu Lintas Berikan Jaminan Pengemudi Daring
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Lalu lintas memberikan jaminan bagi para pengemudi daring.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan bahwa DPR ingin memberikan jaminan hukum atas keselamatan para pengguna jalan raya serta mengatur terkait jaminan kesejahteraan bagi para pengemudi angkutan daring dalam rancangan undang-undang (RUU) tersebut.\"Banyak hal tentunya yang menjadi poin penting dalam RUU ini, selain mengatur tentang jaminan keselamatan bagi para pengguna jalan raya. RUU ini akan mengatur jaminan kesejahteraan bagi para pengemudi, termasuk pengemudi transportasi online,\" jelas Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut.Komisi V DPR, katanya, telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).Pada RDPU yang dihadiri perwakilan The Institute For Transportation And Development Policy (ITDP), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Institut Studi Transportasi (INSTRAN) itu, Komisi V DPR meminta masukan dari para ahli terkait urgensi RUU tersebut di tengah modernisasi sistem lalu lintas dan angkutan yang kini terjadi.Seperti halnya keberadaan bisnis angkutan online yang telah menyasar kendaraan roda dua sebagai sarana angkutan. Sementara pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 keberadaan kendaraan roda dua atau sepeda motor tidak termasuk dalam kategori angkutan.\"Kita menilai revisi ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan modernisasi bisnis angkutan saat ini. Makanya melalui revisi ini nanti kita berharap bisnis transportasi online dapat diberikan ketegasan terkait penggunaan sepeda motor sebagai transportasi angkutan,\" jelasnya.Selain itu, kata dia, sebagai upaya mendorong perbaikan pelayanan publik di sektor lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) itu, Komisi V DPR ke depan berwacana pemerintah dapat membentuk Dewan Transportasi Nasional (DTN) yang tidak hanya berfungsi mengatur tentang sistem lalu lintas, tetapi turut mengawasi perkembangan bisnis transportasi. (mth/Antara)
Panglima TNI Jamin Pengamanan IKN Maksimal
Yogyakarta, FNN - Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, menjamin pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur diupayakan secara maksimal.\"Intinya harus kita buat maksimal pengamanan ibu kota baru,\" kata dia, di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Rabu.Ia menegaskan bakal memaksimalkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang saat ini telah dimiliki untuk mendukung keamanan di Nusantara, nama ibu kota baru negara itu. \"Yang penting apa (alutsista) yang kami miliki kami berusaha untuk memaksimalkan gelar kami di sana,\" kata dia.Terkait potensi ancaman gangguan dan serangan udara di Nusantara, dia telah mengajukan pengadaan sistem persenjataan maupun penambahan kekuatan personel di kawasan itu. \"Tapi yang jelas khan kita juga tidak mungkin mendapatkan dukungan secara ideal,\" ujar dia.Karena itu, menurut dia, yang akan dilakukan saat ini adalah memaksimalkan aset-aset TNI yang sudah ada. \"Kalaupun yang baru belum ada kami akan geser, relokasi dari aset-aset kami di titik-titik yang yang ada,\" tutur dia.Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto mengatakan, lokasi Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar.\"Secara geografis, Ibu Kota Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara,\" kata dia, saat menyampaikan orasi ilmiah, di Lemhannas, Kamis (19/5). Oleh karena itu dia meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar Nusantara perlu diperkuat. (mth/Antara)
Jumhur Didesak KSPSI Ambil Langkah Nekat Batalkan UU Omnibuslaw
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat didesak anggotanya untuk lakukan aksi demonstrasi besar-besaran atau ambil langkah nekat untuk batalkan Omnibuslaw Cipta Kerja bikinan rezim oligarki yang sangat merugikan buruh/pekerja. Desakan kepada DPP KSPSI agar lebih kuat dalam gerakan pencabutan UU Omnibuslaw ini disampaikan peserta Rakerda Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSP-PP) Sumatera Utara (Sumut) yang digelar 24-25 Mei 2022 di Medan. Menjawab tantangan tersebut, Jumhur menyampaikan bahwa DPP baru saja Rapat Pleno dan telah diputuskan agar KSPSI bergerak lebih serentak. \"Dalam waktu sekat ini akan tiba instruksi dari DPP dan kita semua harus siap satu komando. Insya Allah dengan perjuangan bersama dan serentak nanti, bukan saja KSPSI tapi juga konfederasi atau federasi serikat pekerja lainnya bersatu, maka UU Omnibuslaw ini akan dicabut,\" tegas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara rezim Orba di LP Nusakambangan ini. KSPSI adalah serikat buruh terbesar yang memiliki anggota di seluruh Indonesia serta berbagai perwakilan di negara-negara luar negeri. Ia mengungkapkan, masih banyak yang beranggapan bahwa urusan UU Omnibuslaw Cipta Kerja itu hanya urusan buruh dengan upah minimum. Saat kelompok buruh ini mau berdemo dilarang-larang oleh manajer atau atasannya. \"Setelah hampir 2 tahun UU ini berlaku, barulah mulai dirasakan oleh pekerja papan atas ini. Saat pensiun harusnya terima X rupiah, tapi gara-gara UU Omnibuslaw jadinya hanya terima Y rupiah dan bedanya bisa lebih Rp500 juta bahkan milyaran,\" papar Jumhur. Sekarang ini, ungkap Aktivis buruh senior ini, jutaan Pekerja Papan Atas atau Pekerja Kerah Putih mulai resah karena semua perencanaan pasca pensiun akan berantakan karena anjloknya nilai penerimaan pensiun mereka. \"Berkali-kali saya sudah bilang, bahwa pekerja atau karyawan setingkat di bawah Direktur itu adalah juga pekerja,\" bebernya pula. \"Hanya Direktur dan Komisaris saja yang mewakili Pemilik Modal. Karena itu pekerja papan atas berkerah putih, janganlah larang-larang karyawan anda berdemonstrasi,\" ungkap Jumhur. \"Bila perlu Anda juga ikut berdemonstrasi. Malu donk sama Pekerja Kerah Biru, yang upahnya hanya UMP tapi saat tuntutannya dipenuhi anda semua paling mendapat keuntungan super besar,\" tambahnya. Dari pantauan ke berbagai industri selama ini, lanjut dia, sebenarnya banyak pengusaha yang tidak mempermasalahkan penggunaan UU yang lama karena mereka memang mampu. \"Pekerja juga tahu diri kok kalau perusahaan lagi kurang sehat, buruh tidak akan menuntut macam-macam. Jadi harusnya negara tidak mengajarkan para pengusaha untuk pelit,\" tandas Jumhur. \"Kan ngakunya Saya Pancasila, kok malah ngajarkan pelit kepada rakyatnya. Kalau pekerja punya tambahan rejeki kan sangat bagus untuk ekonomi domestik kita karena rejeki uang yang diterima buruh tidak disimpan di Singaputa atau luar negeri seperti para koruptor kelas kakap yang total jumlahnya diperkirakan bisa ribuan triliun,\" ungkapnya pula. Ditegaskan, uang lebih yang dimiliki buruh itu akan dibelanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang diperoleh dari produksi dalam negeri termasuk UMKM. \"Kan ekonomi jadi hidup, berkembang dan tumhuh,\" paparnya. Hadir dalam Rakerda antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP-PP Achmad Mundji, Ketua Umum Pimpinan Daerah FSP-PPN Sumatera Utara Suriono, wakil dari Gubernur Sumut, wakil dari Kapolda Sumut diwakili, Deputi BPJS Ketenagakerjaan, Ketua BKSPPS (Badan Kerja Sama Pertanian dan Perkebunan Sumatera). (sws)
POPULER
