NASIONAL
Menaker Anugerahi 15 Gubernur Sebagai Pembina K3 Terbaik
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memberikan penghargaan kepada 15 gubernur sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik pada 2022.\"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada gubernur yang telah berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah masing-masing, juga kepada perusahaan yang memperoleh penghargaan K3,\" kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menambahkan selain penghargaan kepada para gubernur selaku Pembina K3 Terbaik, penghargaan K3 tahun 2022 juga mencakup kategori penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3), penghargaan kecelakaan nihil.Selain itu, penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, dan penghargaan program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja.\"Pemberian Penghargaan ini adalah bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kemnaker untuk terus mengampanyekan K3 dengan memberikan apresiasi berupa Pemberian Penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan K3, dan yang tidak kalah penting penghargaan kepada Gubernur selaku Pembina K3,\" kata Menaker Ida pada acara Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (24/5).Ia memaparkan pemberian Penghargaan K3 terbukti efektif dalam memotivasi pemangku kepentingan untuk menerapkan K3 dengan baik.Hal ini terlihat dari perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil tahun 2021 sebanyak 1.268 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 1.742 perusahaan, sehingga terjadi peningkatan sebesar 37,4 persen.Selanjutnya, peningkatan perusahaan yang telah menerapkan SMK3. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.616 perusahaan mendapatkan sertifikat K3 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 24 persen menjadi 2.004 perusahaan.Kemudian, terjadi kenaikan jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan program P2HIV-AIDS, dimana tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 143 perusahaan, sehingga mengalami peningkatan sebesar 79,6 persen.Menaker Ida menambahkan pada penghargaan K3 tahun ini pihaknya juga memberikan perhatian kepada perusahaan yang berhasil mencegah dan menanggulangi COVID-19 melalui Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (P2 COVID-19).Berdasarkan hasil penilaian, sebanyak 916 perusahaan yang dinyatakan layak mendapat penghargaan P2 COVID-19, jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.\"Dalam kesempatan ini, kami berharap agar pencapaian penghargaan K3 ini dapat memotivasi pimpinan perusahaan lain dalam mempertahankan kinerja K3, karena K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan,\" pungkasnya.Ke-15 gubernur yang mendapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik Tahun 2022 adalah Gubernur Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, dan Gubernur DIY. (mth/Antara)
Pilpres 2024 Kotak Suara Tetap Kardus, Pakar IT: Kecurangan Telah Dirancang
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Hasyim Asy\'ari memastikan bahwa kotak suara yang akan digunakan untuk Pemilu 2024 berbahan kardus. Selain menghemat anggaran, kardus juga dinilai lebih mudah dalam penyimpanan. Menanggapi hal itu pakar IT, Agus Maksum memprediksi modus kecurangan Pilpres 2019 akan kembali terjadi pada Pilpres 2024 mendatang, karena masih menggunakan undang-undang yang sama. “Saya agak kaget lalu saya bertanya-tanya kepada banyak pakar terkait dengan Undang-undang Pemilu, khususnya ibu Khusnul Mariah yang sangat intensif terhubung dengan beliau. Ternyata itu undang-undang tetap dipakai dan tidak ada perubahan, dimana undang-undang itu akan melahirkan segala macam kecurangan-kecurangan dan berbagai hal di tahun 2019 salah satunya adalah kotak kardus digembok,” kata Agus Maksum kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu, 25 Mei 2022. Menurut Agus, kotak kardus ini sebenarnya diproduksi karena Undang-Undang Pemilu yang dipakai pada waktu itu dan itu cukup menjadi perdebatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kini digunakan lagi “Nah di dalam Undang-Undang 2017 itulah yang melahirkan akhirnya kotak kardus digembok itu,\" tutur Agus. Undang-undang itu, kata Agus telah melahirkan segala macam kecurangan-kecurangan dan berbagai hal di tahun 2019, salah satu di antaranya adalah kotak kardus digembok. \"Kotak kardus digembok itu kan menjadi persoalan, karena penghitungan suara lambat sekali. Jadi 1 bulan, 17 April baru selesai 21 Mei, itu kan satu bulan lebih,\" ujarnya. Dalam perjalanan kardus dari TBS sampai ke tempat tujuan, banyak sekali berbelok arah ke mana-mana dulu, sebelum akhirnya ke tempat itu dan itu sangat mudah dibongkar dan diganti. “Aneh sekali, sekarang kardus itu tetap dipakai,\" tutur Agus. Sementara Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa pertama adanya modus kecurangan, sedangkan kedua adalah terkait dengan presidential threshold atau PT 20 persen yang juga ada di dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan PT 20 persen ini sudah berkali-kali digugat oleh berbagai tokoh, akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten menolak. \"Sehingga berarti PT 20 persen yang memungkinkan terjadinya pasangan capres itu hanya dua, ini akan terulang lagi Undang-Undang di situ,\" kata Agus Maksum. Sedangkan yang ketiga adalah adanya puluhan juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) abal-abal yang akan kembali memberikan suara pada Pilpres 2024. \"DPT abal-abal itu DPT yang sesungguhnya tidak ada orangnya tetapi dimasukkan ke dalam DPT sehingga kemudian DPT nya itu nanti ada suara-suara yang tercetak namun tidak ada pemilihnya dan itu jumlahnya puluhan juta,\" papar Agus. \"Dan itulah nanti surat suara yang akhirnya kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan, itu terulang lagi,\" ucapnya. \"Daftar pemilih tetap ini kan di dalam Pemilu dan di dalam Pilpres, itu yang akan berubah menjadi suara, suara yang menentukan siapa pemenangnya,\" ujarnya menambahkan. Agus Maksum membebeberkan bahwa terdapat puluhan juta DPT yang tidak ada orangnya, tetapi ada di dalam daftar pemilih sehingga surat suaranya tetap dicetak dan suaranya juga masuk. \"Yang keempat, itu adalah dengan undang-undang itu, KPU itu kalau melakukan kecurangan atau bahkan namanya tindak pidana di dalam Pemilu itu dia tidak bisa ditindak oleh polisi atau Kejaksaan,\" kata Agus. \"Dia hanya bisa ditindak oleh Bawaslu, sehingga kemudian banyak sekali laporan-laporan yang kita lakukan kepada Bawaslu itu tanggapannya cuman simpel aja,\" ucapnya. \"Saya melaporkan berbagai banyak hal itu kepada Bawaslu, ketika kemudian menjelang hari-H Kok tidak ditanggapi saya datang \'ini bagaimana\' lah kok jawabannya tuh cuma simple \'Saya nggak bisa baca datanya\' loh kalau nggak bisa baca datanya kok baru sekarang bilang?,\" tuturnya menambahkan. Agus pun membeberkan lubang-lubang kecurangan mana saja yang akan kembali terjadi pada Pilpres 2024 mendatang. \"Jadi saya melihatnya dari sisi undang-undang, saya agak kaget ternyata undang-undang yang dipakai sama, karena Undang-Undang yang dipakai itu sama, maka dari Undang-Undang itulah lahir kotak suara kardus,\" tegas Agus. \"Lalu kemudian sudah menjadi berita bahwa KPU tetap akan menggunakan kotak suara kardus, dan itu berarti udah Jelas kan kotak suara kardus yang terulang disebabkan oleh undang-undang yang dipakai sama,\" ucapnya menambahkan. Selain itu, modus KPU yang tidak bisa digugat secara pidana juga akan kembali terulang. \"Yang kedua yaitu tadi modus KPU yang tidak bisa digugat pidana, Kenapa? Karena hanya kepada Bawaslu,\" ujar Agus. \"Sementara Bawaslu itu subordinat, lemah sekali. Sikap Bawaslu ke KPU itu seperti satu tim, jadi apa-apa dikoordinasikan gitu,\" ucapnya. \"Jadi itu pasti akan terulang, siapapun akan melakukan gugatan kecurangan, pidana Pemilu, itu pasti akan mentok di Bawaslu karena posisinya menurut saya lemah dalam undang-undang itu terhadap KPU,\" tuturnya menambahkan. Terakhir, akan kembali digunakannya DPT pada Pilpres 2019 yang sudah jelas terdapat kecurangan jumlah pemilih. \"Yang ketiga, DPT itu sudah pasti karena DPT disusun berdasarkan undang-undang itu, bunyinya begini, jadi DPT tahun sebelumnya itu digunakan sebagai sumber utama DPT karena dianggap ini valid. Kenapa kok valid? iya secara hukum kan sudah sudah diputuskan itu dipakai kemudian digunakan untuk sebuah perhelatan dan hasilnya diakui,\" kata Agus Maksum. \"(DPT ini) sumber utamanya itu DP4 Dukcapil, data penduduk potensial pemilih pemilu, ini biasanya diserahkan oleh Depdagri dan itu jumlahnya biasanya hampir sama dengan jumlah DPT,\" ujarnya menambahkan. Akan tetapi, dengan UU Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU, praktik yang terjadi adalah DPT sebelumnya dianggap valid. \"Kemudian DP4 dukcapil yang jumlahnya 196 juta itu, kalau tahun sekarang yang berarti hampir 200 juta itu, hanya diambil dua item, yaitu pemilih pemula, itu terjadi 2 item, satu mereka yang berusia 17 tahun Pada saat Pemilu, itu diambil,\" tutur Agus Maksum. Lalu bagi mereka yang pensiun dari PNS, TNI, dan Polri, itu kemudian diambil datanya. Itu kira-kira dari seluruh data Dukcapil itu kurang dari 10 persen, lalu ditambahkan ke DPT sebelumnya. Ini DPT yang kemudian akan jadi itu, inilah yang lalu dilakukan coklit dan pemutakhiran. Nah celakanya coklit dan pemutahiran itu ternyata tidak dilakukan menyeluruh, random,\" pungkasnya. (sof, pik, sws)
KH Ma'ruf Amin Jadi Saksi Nikah Anwar Usman dan Adik Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, KH Ma\'ruf Amin, menjadi saksi pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dengan adik perempuan Presiden Joko Widodo, Idayati, di Solo, Jawa Tengah, Kamis.Ma\'ruf beserta istrinya, Wury Ma\'ruf Amin, tiba di Gedung Graha Saba Buana, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis pagi (26/5), dan keduanya lalu berjalan melangkah mengisi buku tamu sebelum memasuki ruang prosesi akad nikah yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB.Ia tampil mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih dibalut dasi merah serasi dan istrinya mengenakan kebaya bernuansa broken white senada dengan kerudung cokelat dan selendang motif batik.Ma\'ruf yang berlatar ulama senior itu bertindak sebagai saksi pernikahan mempelai putri sedangkan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, menjadi saksi pernikahan dari mempelai pria.Prosesi akad nikah diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Agus Maarif dan bertindak sebagai penghulu adalah M Arba\'in Basyar serta nasihat pernikahan diberikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.Acara yang berlangsung hangat dan khidmat itu turut disaksikan Jokowi dan istrinya, Iriana Joko Widodo. Usai memberikan ucapan selamat, Ma\'ruf beserta istrinya langsung menuju ke bandara untuk kembali ke Jakarta. (mth/Antara)
Anggota DPR: Revisi UU Lalu Lintas Berikan Jaminan Pengemudi Daring
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Lalu lintas memberikan jaminan bagi para pengemudi daring.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan bahwa DPR ingin memberikan jaminan hukum atas keselamatan para pengguna jalan raya serta mengatur terkait jaminan kesejahteraan bagi para pengemudi angkutan daring dalam rancangan undang-undang (RUU) tersebut.\"Banyak hal tentunya yang menjadi poin penting dalam RUU ini, selain mengatur tentang jaminan keselamatan bagi para pengguna jalan raya. RUU ini akan mengatur jaminan kesejahteraan bagi para pengemudi, termasuk pengemudi transportasi online,\" jelas Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut.Komisi V DPR, katanya, telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).Pada RDPU yang dihadiri perwakilan The Institute For Transportation And Development Policy (ITDP), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Institut Studi Transportasi (INSTRAN) itu, Komisi V DPR meminta masukan dari para ahli terkait urgensi RUU tersebut di tengah modernisasi sistem lalu lintas dan angkutan yang kini terjadi.Seperti halnya keberadaan bisnis angkutan online yang telah menyasar kendaraan roda dua sebagai sarana angkutan. Sementara pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 keberadaan kendaraan roda dua atau sepeda motor tidak termasuk dalam kategori angkutan.\"Kita menilai revisi ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan modernisasi bisnis angkutan saat ini. Makanya melalui revisi ini nanti kita berharap bisnis transportasi online dapat diberikan ketegasan terkait penggunaan sepeda motor sebagai transportasi angkutan,\" jelasnya.Selain itu, kata dia, sebagai upaya mendorong perbaikan pelayanan publik di sektor lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) itu, Komisi V DPR ke depan berwacana pemerintah dapat membentuk Dewan Transportasi Nasional (DTN) yang tidak hanya berfungsi mengatur tentang sistem lalu lintas, tetapi turut mengawasi perkembangan bisnis transportasi. (mth/Antara)
Panglima TNI Jamin Pengamanan IKN Maksimal
Yogyakarta, FNN - Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, menjamin pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur diupayakan secara maksimal.\"Intinya harus kita buat maksimal pengamanan ibu kota baru,\" kata dia, di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Rabu.Ia menegaskan bakal memaksimalkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang saat ini telah dimiliki untuk mendukung keamanan di Nusantara, nama ibu kota baru negara itu. \"Yang penting apa (alutsista) yang kami miliki kami berusaha untuk memaksimalkan gelar kami di sana,\" kata dia.Terkait potensi ancaman gangguan dan serangan udara di Nusantara, dia telah mengajukan pengadaan sistem persenjataan maupun penambahan kekuatan personel di kawasan itu. \"Tapi yang jelas khan kita juga tidak mungkin mendapatkan dukungan secara ideal,\" ujar dia.Karena itu, menurut dia, yang akan dilakukan saat ini adalah memaksimalkan aset-aset TNI yang sudah ada. \"Kalaupun yang baru belum ada kami akan geser, relokasi dari aset-aset kami di titik-titik yang yang ada,\" tutur dia.Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto mengatakan, lokasi Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar.\"Secara geografis, Ibu Kota Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara,\" kata dia, saat menyampaikan orasi ilmiah, di Lemhannas, Kamis (19/5). Oleh karena itu dia meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar Nusantara perlu diperkuat. (mth/Antara)
Jumhur Didesak KSPSI Ambil Langkah Nekat Batalkan UU Omnibuslaw
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat didesak anggotanya untuk lakukan aksi demonstrasi besar-besaran atau ambil langkah nekat untuk batalkan Omnibuslaw Cipta Kerja bikinan rezim oligarki yang sangat merugikan buruh/pekerja. Desakan kepada DPP KSPSI agar lebih kuat dalam gerakan pencabutan UU Omnibuslaw ini disampaikan peserta Rakerda Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSP-PP) Sumatera Utara (Sumut) yang digelar 24-25 Mei 2022 di Medan. Menjawab tantangan tersebut, Jumhur menyampaikan bahwa DPP baru saja Rapat Pleno dan telah diputuskan agar KSPSI bergerak lebih serentak. \"Dalam waktu sekat ini akan tiba instruksi dari DPP dan kita semua harus siap satu komando. Insya Allah dengan perjuangan bersama dan serentak nanti, bukan saja KSPSI tapi juga konfederasi atau federasi serikat pekerja lainnya bersatu, maka UU Omnibuslaw ini akan dicabut,\" tegas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara rezim Orba di LP Nusakambangan ini. KSPSI adalah serikat buruh terbesar yang memiliki anggota di seluruh Indonesia serta berbagai perwakilan di negara-negara luar negeri. Ia mengungkapkan, masih banyak yang beranggapan bahwa urusan UU Omnibuslaw Cipta Kerja itu hanya urusan buruh dengan upah minimum. Saat kelompok buruh ini mau berdemo dilarang-larang oleh manajer atau atasannya. \"Setelah hampir 2 tahun UU ini berlaku, barulah mulai dirasakan oleh pekerja papan atas ini. Saat pensiun harusnya terima X rupiah, tapi gara-gara UU Omnibuslaw jadinya hanya terima Y rupiah dan bedanya bisa lebih Rp500 juta bahkan milyaran,\" papar Jumhur. Sekarang ini, ungkap Aktivis buruh senior ini, jutaan Pekerja Papan Atas atau Pekerja Kerah Putih mulai resah karena semua perencanaan pasca pensiun akan berantakan karena anjloknya nilai penerimaan pensiun mereka. \"Berkali-kali saya sudah bilang, bahwa pekerja atau karyawan setingkat di bawah Direktur itu adalah juga pekerja,\" bebernya pula. \"Hanya Direktur dan Komisaris saja yang mewakili Pemilik Modal. Karena itu pekerja papan atas berkerah putih, janganlah larang-larang karyawan anda berdemonstrasi,\" ungkap Jumhur. \"Bila perlu Anda juga ikut berdemonstrasi. Malu donk sama Pekerja Kerah Biru, yang upahnya hanya UMP tapi saat tuntutannya dipenuhi anda semua paling mendapat keuntungan super besar,\" tambahnya. Dari pantauan ke berbagai industri selama ini, lanjut dia, sebenarnya banyak pengusaha yang tidak mempermasalahkan penggunaan UU yang lama karena mereka memang mampu. \"Pekerja juga tahu diri kok kalau perusahaan lagi kurang sehat, buruh tidak akan menuntut macam-macam. Jadi harusnya negara tidak mengajarkan para pengusaha untuk pelit,\" tandas Jumhur. \"Kan ngakunya Saya Pancasila, kok malah ngajarkan pelit kepada rakyatnya. Kalau pekerja punya tambahan rejeki kan sangat bagus untuk ekonomi domestik kita karena rejeki uang yang diterima buruh tidak disimpan di Singaputa atau luar negeri seperti para koruptor kelas kakap yang total jumlahnya diperkirakan bisa ribuan triliun,\" ungkapnya pula. Ditegaskan, uang lebih yang dimiliki buruh itu akan dibelanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang diperoleh dari produksi dalam negeri termasuk UMKM. \"Kan ekonomi jadi hidup, berkembang dan tumhuh,\" paparnya. Hadir dalam Rakerda antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP-PP Achmad Mundji, Ketua Umum Pimpinan Daerah FSP-PPN Sumatera Utara Suriono, wakil dari Gubernur Sumut, wakil dari Kapolda Sumut diwakili, Deputi BPJS Ketenagakerjaan, Ketua BKSPPS (Badan Kerja Sama Pertanian dan Perkebunan Sumatera). (sws)
Silaturahmi "Politik" Bersama Anies Baswedan
Jakarta, FNN -- Apa yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan selalu dalam sorotan. Tokoh yang digadang-gadang sebagai calon presiden ini duduk dalam satu meja bersama para tokoh, seperti Babe Haikal Hassan, pengamat politik Eep Syaefulloh Fatah, dan Rais Syuriah NU DKI KH. Muhyidin Ishaq di sebuah hotel, di Jakarta Pusat, Selasa (24/05). Apakah mereka tengah menggagas gerakan politik untuk Pemilu 2024? Acara yang dihadiri kalangan terbatas ini, sebenarnya untuk menggalang dana wakaf untuk gedung dan asrama yatim yang digelar oleh Yayasan Media Amal Islami. Penggagasnya adalah Eep Syaifulloh Fatah, tapi yang hadir tokoh-tokoh penting. Dalam pidatonya, Anies tidak berbicara sedikit pun soal politik, tapi lebih banyak memberi usulan seputar wakaf. \"Penggalangan dana wakaf itu harus terukur hasilnya,\" kata Gubernur DKI yang meraih banyak penghargaan ini. Namun, usai berpidato, Anies tampak serius berdiskusi dengan para tokoh itu. \"Hanya silaturahmi biasa aja,\" kata Babe Haikal, ketika dicegat oleh para wartawan. \"Kalau saya asyik ngobrol dengan Ustadz Haikal bisa viral nih,\" ungkap KH. Muhyidin, menimpali. Maklum, Babe Haikal tengah dituduh telah berkhianat dan menyebrang sebagai pendukung Jokowi. Benarkah ada agenda politik di balik pembicaraan serius para tokoh itu, terutama pencalonan Anies sebagai Presiden RI dalam Pemilu 2024? Tunggu saja, politik itu memang selalu banyak kejutan. (TG)
Awas, Minyak Itu Licin!
Jakarta, FNN – Seperti halnya kebijakan larangan ekspor batu bara, yang tidak sampai sebulan, kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng, akhirnya dicabut oleh Presiden Joko Widodo, mulai Senin (23/5/2022). Demikian disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam dialognya di kanal Off The Record FNN, Senin (23/5/2022). Presiden Jokowi melarangan ekspor CPO dan minyak goreng pada 28 April 2022. Kebijakan ekstrem itu dianggap ampuh oleh Presiden Jokowi dalam mengatasi lonjakan harga minyak goreng. Sebab, pemerintah sudah bolak-balik berupaya mengatasi lonjakan dan kelangkaan komoditas tersebut. Meski pada akhirnya larangan ekspor CPO dan minyak goreng dianggap tidak berdampak pada harga minyak goreng kemasan dan curah. Karena di tingkat konsumen, harga tersebut masih cukup tinggi dari sebelumnya. Toh, akhirnya larangan ekspor yang usianya belum sampai sebulan itu dicabut juga. Dalam pengumumannya itu, Presiden Jokowi menerangkan ada tiga pemicu mengapa aturan ini akhirnya dicabut.Pertama, pasokan minyak goreng dalam negeri yang sudah kembali melimpah. Jokowi mengklaim setelah larangan ekspor diberlakukan, pasokan minyak goreng yang pada Maret 2022 hanya 64,5 ribu ton per bulan naik menjadi 211 ribu ton per bulan. Kedua, penurunan harga minyak goreng curah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor CPO diberlakukan harga minyak goreng curah yang rata-rata nasionalnya sempat tembus Rp19.800 per liter berhasil turun jadi Rp17.200-Rp17.600 per liter.Ketiga, pertimbangan soal banyaknya pekerja di industri sawit. “Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja, maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022,” katanya.Pada akhirnya, untuk menyenangkan rakyat, seperti biasa, Presiden Jokowi berjanji harga minyak goreng curah di pasaran akan mencapai level Rp14 .000 per liter dalam kurun seminggu hingga dua minggu ke depan. “Tapi ini kuncinya sudah ketemu, ini dalam seminggu, dua minggu, Insya’ Allah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp14.000 [per liter],” kata Jokowi dalam keterangan resmi Setkab RI, Minggu (22/5/2022). Presiden Jokowi menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air. Jokowi menjelaskan sejumlah kebijakan telah diputuskan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng di pasaran. Namun, dia mengakui bahwa persoalan minyak goreng bukanlah hal mudah. Presiden menjelaskan bahwa sejak Januari 2022 telah terjadi kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan kenaikan harga internasional. Dia mengatakan bahwa produsen minyak goreng di dalam negeri lebih memilih mengekspor minyak goreng dibandingkan memasok di dalam negeri sehingga terjadi kenaikan harga minyak di dalam negeri karena kelangkaan stok. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jokowi mengaku telah memutuskan beberapa kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut. “Akhirnya saya setop, setop minyak goreng enggak boleh ekspor. Tetapi itu juga kebijakan yang tidak mudah,” ujarnya. Setelah ekspor minyak goreng disetop, harga tandan buah segar (TBS) sawit jatuh. Hal ini, kata Jokowi, berkaitan dengan 17 juta orang tenaga kerja, baik sebagai petani maupun pekerja. “Negara ini mencari keseimbangan seperti itu tidak mudah, jangan dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara,” kata Jokowi. (mth)
Gegara Humas Polri Kesusu Ucapkan Terima Kasih, Boroknya Jadi Terbongkar
Jakarta, FNN - Divisi Humas Mabes Polri mengunggah ucapan terima kasih di akun resminya sesaat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut ekspor kelapa sawit dan minyak goreng. Namun beberapa saat kemudian ucapan terima kasih itu dihapus. Sial, sebelum dihapus, netizen sudah merekam (screenshot) dulu cuitan tak wajar itu. Publik lalu bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Polri, CPO, dan minyak goreng? Apakah ada kaitan Polri merasa dipermalukan oleh Kejaksaan Agung sebab mereka sendiri pada waktu itu menyatakan tidak ada mafia? Menyikapi hal itu, pengamat politik Rocky Gerung menyayangkan pihak kepolisian yang terburu-buru mengucapkan terima kasih. “Ya, Pak Sigit ojo kesusu mengucapkan terima kasih. Sebab, kita akhirnya melihat bahwa tupoksip-tupoksi itu tidak diperlukan lagi, karena orang akan melihat proksi-proksi melalui sosmed. Ini yang menjadi masalah bangsa ini,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 24 Mei 2022. Rocky menyarankan, mustinya masyarakat menuntut bagaimana kepolisian itu juga ambil inisiatif untuk membongkar mafia minyak. “Memang ada kejaksaan, akan tetapi kan ada bagian-bagian lain yang bisa diatasi oleh atau diambil alih oleh kepolisian atau dilakukan secara paralel dengan kepolisian,” paparnya. Namun demikian, Rocky melihat insiden “ucapan terima kasih” itu semata-mata sebagai permainan citra. “Permainan image ini, permainan imago apalagi, itu yang membuat politik jadi dangkal. Kenapa polisi mengucapkan terima kasih pada Pak Jokowi? Pak Jokowi kan eksekutif yang memang sudah ambil kesimpulan itu. Jadi seolah-olah kepolisian merasa kalau dia tidak mengucapkan terima kasih maka peran dia nggak ada. Loh orang ingat bahwa polisi justru yang dulu menganggap bahwa tidak ada penyelundupan, macam-macam itu,” tegasnya. Rocky melihat ada persoalan serius dalam pola komunikasi bangsa ini yang membuat masyarakat jadi korban. “Jadi sekali lagi bahwa upaya untuk membenahi komunikasi politik itu ada persoalan serius di bangsa ini. Tentu kita percaya dengan pokok pikiran atau tupoksinya polisi. Kriminalitas bisa diberantas. Nggak usah kirim-kirim sinyal. Supaya rakyat tahu bahwa polisi itu mandiri, nggak ada urusan dengan ucapan terima kasih,” paparnya. Ucapan terima kasih oleh kepolisian kepada Presiden tak hanya aneh, tetapi juga salah sasaran. “Seharusnya yang mengucapkan terima kasih itu emak-emak, kalau harganya turun. Tetapi kan harganya nggak turun juga. Jadi polisi mungkin jadi tahu bahwa emak-emak saja nggak mengucapkan terima kasih, kenapa kita berterima kasih. Maka dihapus juga postingan itu,” tegasnya. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa persoalan ini merupakan produk dari politik pencitraan. “Ini sebetulnya yang sering kita duga dengan kuat bahwa politik akhirnya permainan image saja. Dan itu yang berbahaya karena standar utama menjadi seorang politisi adalah kejujuran dan kejujuran itu musti dipeganglah,” tuturnya. Ucapan terima kasih yang benar menurut Rocky harus ada faktanya, misalnya minyak goreng sudah turun. “Kalau mau terima kasih, ya harus ada faktanya. Lain kalau minyak goreng sudah turun, lalu Pak Kapolri mengucapkan kami berterima kasih karena rakyat mulai teduh, tidak akan ada lagi demo atau keresahan masyarakat karena Pak Jokowi sudah mengambil kebijakan rasional. Itu masuk akal,” katanya. Jika demikian, tentu ada alasan kenapa berterima kasih. Bukan berterima kasih karena sudah membuka ekspor. Itu juga semacam pesan terselubung dari oligarki, sehingga orang menganggap polisi jadi humasnya oligarki. “Jadi, kita musti membaca hati-hati seluruh keterangan dari pejabat negara karena rakyat cerdas untuk mulai menapis bahwa ini sekadar lips service, sekadar cari muka. Soal-soal ini yang mau kita pastikan bahwa semua pejabat harusnya ojo kesusu,” pungkasnya. (ida, sws)
Luhut dan Jokowi Ojo Kesusu Girang, Elon Musk Batal Berinvestasi dalam Waktu Dekat
Jakarta, FNN – Masih lekat dalam ingatan rakyat Indonesia, betapa sumringahnya wajah Presiden Jokowi saat bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk. Waktu itu video-video Pak Jokowi berttemu Ellon Musk dipublikasi secara masif. Luhut Panjaitan juga kelihatan wajahnya cerah ceria. Publik menganggap, Jokowi bakal mampu mengatasi kesulitan ekonomi pasca bertemu dengan orang terkaya di dunia itu. Namun anggapan publik ternyata keliru, belum sebulan pasca pertemuan, Menko Marives Luhut Pandjaitan memberi kabar tak sedap bahwa Elon Musk batal berinvestasi dalam waktu dekat. “Itu mungkin Pak Luhut baru sadar, demikian juga Pak Jokowi, ketika mereka periksa foto-foto, ternyata Elon Musk pakai kaos oblong waktu itu. Mungkin mereka nggak sadar itu kalau kaos oblong karena terpukau dengan Space X. Jadi, itulah keterangan yang lebih masuk akal karena keseriusan itu tidak bisa perlihatkan oleh Elon Musk. Mustinya Elon Musk sudah bisa kita nilai bahwa ini orang sekadar basa-basi, karena formalitas tidak ada,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 24 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa bagaimanapun di dalam tradisi perjanjian bisnis musti ada sesuatu yang diperlihatkan sebagai tanda yang masuk akal bahwa bisnis ini bisa dijalankan kedua belah pihak. “Jadi, bagus betul kalau Pak Luhut akhirnya akui bahwa itu sebetulnya pertemuan yang ilusioner, yang penuh ilusi, yang seolah-olah disihir masuk ke dalam suatu korporasi yang hitech, dengan segala macam kecanggihan - istilah itu - Pak Jokowi pasti nggak ngerti. Tapi belakangan kita paham bahwa tidak semudah itu. Dan Elon Musk juga orang yang pasti tahu tentang masa depan politik Pak Jokowi, yang segera berakhir mungkin sebelum 2024,” paparnya. Mengapa Elon Musk tahu nasib Jokowi, karena para analis juga tidak hanya menganalisis ruang angkasa, tetapi ruang istana Presiden juga mereka nguping sebetulnya. “Banyak bisnis intelijen yang beroperasi di Indonesia karena melihat Indonesia ada dalam keadaan krisis. Jadi, kalau Pak Luhut akhirnya bilang itu jangka panjang, itu artinya nggak akan terjadi. Jadi gampangnyya begitu,” tegasnya. Rocky menyarankan, mustinya Luhut bilang secara jujur bahwa dia dan Jokowi cuma menjajaki dan menjajaki itu sama dengan tanda tanya besar apakah kita bisa dapat bisnis dari Ellon Musk atau tidak. Itu lebih jujur sebetulnya. Sehingga Pak Luhut tidak usah lagi marah-marah pada Elon Musk. Orang seluruh Indonesa juga tahu, bahwa dulu Pak Luhut bilang: Emang kita republik pisang? “Sekarang Elon Musk bilang, nah kalian kepleset sama kulit pisang kalian sendiri,” sindirnya. Kebebalan Luhut dan sebagian rakyat Indonesia soal kaos oblong Elon Musk saat bertemu Jokowi, hari ini terjawab sudah bahwa di mata Elon Musk, sosok Luhut itu kecil. Apalagi jika ditunjukkan fakta saat Ellon Musk berkunjung ke Brazil bertemu dengan Presiden Brazil mengenakan jas, lalu diunggah oleh akun twitter-nya presiden Brazil, dan direply. Dulu Pak Jokowi juga mengunggah beberapa kali di tweeternya, Ellon Musk sama sekali tidak mereply. “Saya bayangkan kalau Ellon Musk paham bahasa Jawa mungkin dia akan pasang statusnya atau Twitternya: Pak Luhut, Pak Jokowi, Ojo Kesusu. Gitu kata Elolon Musk,” papar Rocky. Rocky menegaskan bahwa hal-hal semacam ini - yang melibatkan reputasi negara, harga diri bangsa segala macam, akhirnya diolok-olok penduduk dunia, terkena prank lagi dari Elon Musk. “Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk berdiplomasi memang dangkal sekali. Kan mustinya ada unit intelijen yang dikirim duluan, mantau bahasa tubuh Elon Musk, baru Pak Luhut datang. Setelah itu kirim ulang orang lagi, baru Pak Jokowi datang. Kalau sekarang Pak Jokowi cengar-cengir itu artinya akan jadi olok-olok baru dan akan terus ada di jejak digital. Sementara Elon Musk mungkin ketawa-ketawa, bego ini orang-orang ngapain sih berupaya untuk ndeketin gue tuh. Kira-kira begitu,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa bisnis dan politik hari ini, di dunia itu dipantau secara ketat karena menyangkut prospects recleaning dunia. Elon Musk pasti berpikir jauh bahwa apakah Indonesia bisa diandalkan kalau politik Indo-Pasifik Amerika menganggap Indonesia itu bukan proksinya itu. Kan itu semua menjadi bahan pertimbangan. “Jadi sekali lagi bahwa bisnis dan politik itu harus dirancang dengan kapasitas akal yang betul berlapis-lapis,” pungkasnya. (ida, sws)
POPULER
