NASIONAL
Wacana "People Power" Menyeruak, LaNyalla: Itu Hak Kedaulatan Rakyat
Solo, FNN - Wacana mengenai people power muncul dalam Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Ahad (5/6/2022). Wacana people power muncul jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak penghapusan Presidential Threshold 20 persen atau tidak mencabut Pasal 222 di dalam UU Pemilu yang ditengarai sebagai pintu masuk Oligarki Ekonomi menyandera kekuasaan. Dikatakan LaNyalla, dirinya sebagai pejabat negara harus menjalankan Konstitusi, yaitu menjaga siklus Pemilu 5 tahunan. Karena itu dirinya akan mengamankan pemerintahan Joko Widodo sampai 2024. Ditambahkan LaNyalla, saat dilantik, dirinya disumpah atas nama Tuhan untuk menjalankan amanat Konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi sebagai manusia, dirinya dibekali akal dan pikiran serta hati oleh Tuhan, untuk digunakan. “Makanya saya selalu padukan, akal, pikir dan dzikir. Sehingga kita harus adil sejak dalam pikiran. Jernih dari hati dan berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” imbuhnya. Oleh karena itu, DPD RI menggugat Pasal 222 di UU Pemilu yang menciderai Konstitusi ke MK. Tetapi, kalau MK menolak, kemudian rakyat ingin people power, dirinya tidak berhak menghalangi. “Konstitusi sebenarnya memberi ruang untuk pemberhentian pimpinan nasional. Ada jalurnya. Sampaikan ke DPR dan MPR, nanti MPR ke MK, itu tahapannya. Di luar itu ada ekstra konstitusi. Itu hak rakyat, apabila rakyat sebagai pemilik kedaulatan menghendaki. Saya tidak berhak menolak. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Silakan saja bapak ibu dan saudara, dan pastikan bahwa rakyat yang menang. Untuk itu tunggu komando Pak Rocky Gerung,” timpal LaNyalla. Mendengar timpalan LaNyalla, Rocky pun langsung menyambar mikrophone, dia bertanya ke peserta, kita memilih padam atau menyala. “Karena nama saya tadi langsung disebut oleh Pak LaNyalla, tunggu komando, maka ada waktunya kita pilih, menyala atau padam,” tukasnya disambut teriakan menyala oleh peserta dialog. Sementara Lieus Sungkharisma, narasumber dialog lainnya mengatakan kedaulatan rakyat sudah kalah oleh oligarki. Ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan di negara ini yang membuat rakyat muak dengan kepemimpinan saat ini. “Sekarang rakyat sudah berani untuk bersuara. Jangan anggap mereka diam karena takut. Rakyat diam karena sedang menunggu siapa yang muncul untuk memimpin people power,” katanya. Narasumber lainnya, Ketua Presidium FUI DIY, Syukri Fadholi, berharap kekuatan antara poros Islam dan Nasionalis bersatu untuk selamatkan bangsa dari kerusakan yang terjadi. Selamatkan bangsa dari penyimpangan cita-cita proklamasi. “Perlu ada persatuan antara nasionalis dan religius untuk hancurkan oligarki yang berkuasa saat ini. Sehingga membawa gerakan ke bawah bahwa bukan hanya umat Islam yang tertindas tapi juga kaum marhaen tertindas oligarki,” ujar dia. Sementara Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono, menjelaskan oligarki harus dihentikan. Demokrasi bangsa harus diubah total dengan kekuatan rakyat yang bersatu melawan kedzaliman oligarki. “Pilpres 2024 tidak menjamin terjadinya perubahan signifikan. Makanya semua kekuatan rakyat harus bersatu. Ketua DPD RI, aktivis dan civil society harus berkolaborasi. Karena apa, kekuatan oligarki adalah kekuatan modal. Dan itu hanya bisa dilawan dengan kekuatan massa,” paparnya. Dalam dialog, Ketua DPD RI hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Selain itu, hadir Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu dan pengamat politik Rocky Gerung, hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ustad Alfian Tanjung, Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya.(mth/*)
Apa yang Dimulai dari Solo, Akan Diakhiri di Solo
DALAM kanal Rocky Gerung Official, Ahad (5/6/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief sempat membahas soal Formula E, tetapi Formula E dari sisi olahraga sudah selesai. Alhamdulillah sukses, walaupun tanpa pawang tidak ada hujan. Ini juga tetap menarik, hal-hal yang irasional ternyata sebetulnya bisa kita kesampingkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam politik. Mestinya hal-hal yang irasional seperti itu juga dikesampingkan. Kita masih harus lebih rasional, termasuk dalam soal perkubuan dalam politik antara “Percebongan” dan “Perkadrunan” politik yang irasional. Bagaimana pandangan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung seputar politik irasional maupun rasional? Ikuti wawancara Hersubeno dengan Rocky Gerung. Politik irasional dan politik rasional, bisa Anda jelaskan? Iya, tema irasionalitas itu muncul karena kita nggak bisa kalkulasi politik di dalam fasilitas yang rasional. Dan, tukar-tambah politik itu selalu sifatnya irasional. Yang rasional itu 0% selalu supaya lengkap. Jadi kalau balik, akhirnya setelah racing mobil listrik itu sekarang ada racing politik di area yang sama. Yang lebih dominan adalah meme dan gimick dari orang-orang yang ada di situ. Bahwa Pak Anies membirukan Ancol, akhirnya terlihat senyum sumringah dari Anies dan Puan. Lalu orang bikin kalkulasi di situ. Pak Jokowi akhirnya datang. Yang justru hilang dari peredaran Erick Thohir. Orang anggap ini gara-gara Erick Thohir Pak Jokowi kena getahnya. Coba Erick Thohir dari awal kasih dana untuk itu maka Erick Thohir akan dielu-elukan juga. Jadi, ini sebetulnya yang pinter Pak Jokowi, dia suruh Erick Thohir tahan, Erick Thohir pikir Pak Jokowi pasti nggak datang juga. Eh, Pak Jokowi nongol. Jadi analisis begini yang saya pikir itu tadi, kecerdikan dari Pak Jokowi. Jadi, Erick anggap ya sudahlah nggak dianggap. Jadi, Anda di-prank oleh Pak Jokowi. Begitu yang terjadi dan akhirnya Erick tahu, memang dia tidak mampu atasi Anies di situ. Bagian ini yang menarik kita. Permainannya, game changer-nya adalah Puan dan Anies, tetapi orang tetap lihat bahwa Puan - Anis ini fraksi siapa. Sebagai tontonan lebih menarik foto duet di situ, selfie antara Puan dan Anies. Dan, selfie di situ yang pasti akan merobek-robek fotonya oleh Erick Thohir. Kemaren yang menyedot perhatian orang justru kehadiran Puan, karena ini berkaitan dengan isu bahwa akan dipasangkan. Puan rupanya pulang dari umroh bersama orang kepercayaan JK (Jusuf Kalla), Komjen Purnawirawan Saffrudin, itu langsung nonton ke Formula E. Saya lihat kemarin (Kebetulan saya juga nonton) wajah Puan memang segar. Dia sibuk selfi, sibuk ambil gambar. Dan yang membuat saya terkejut, pagi ini saya dapet kiriman dari kader muda Partai Golkar, barisan pendukung utama Anies - Puan untuk 2024. Baju putih untuk Indonesia politik bebas hambatan, no politik identitas. Anies - Puan rekonsiliasi nusantara. Ya, orang bisa duga dengan kuat bahwa KNPG itu adalah wilayah operasi Jusuf Kalla. Jadi memang jaringan itu sudah disiapkan. Dan Pak JK jagolah bikin begitu. Nah, foto itu bikin Erick Thohir manyun lagi. Mereka kecolongan lagi itu. Tapi memang itulah politik, politik yang tanpa pola tadi, politik yang saling menunggu di tikungan. Itu yang bikin kita jadi buruk sebetulnya. Kan nggak ada ucapan apa-apa tiba-tiba langsung Anies - Puan. Tapi, kita juga harus hati-hati, bisa jadi itu juga jebakan buat Anies kan. Anies tetap punya captive market. Captive market dia adalah masyarakat intelektual kota yang memang sinis terhadap profil politik PDIP dari awal. Demikian juga masyarakat muslim yang ingin agar supaya Anies itu menjadi tokoh yang berseberangan dengan agenda yang sekarang. Kan tetap dianggap bahwa PDIP bagaimanapun adalah bagian dari pendukung Jokowi. Jadi, sebetulnya garis air itu yang seharusnya dipertahankan Anies. Kalau nggak, Anies juga bisa kena tipu juga dia. Dielu-elukan di situ untuk digergaji dan akan ada memang mungkin pengaruh Anies balik jadi cebong. Jadi soal beginian yang musti kita hati-hati. Kita ingin agar supaya politik diasuh dengan betul dengan konsep yang jelas. Kita juga perlu tanya ke Anies. Anies pro 20 persen atau tidak? Jadi, jangan nebeng di pantai yang memang tidak ingin 20% itu dihilangkan. Kalau saya bertanya pada Anies, Anda akan dipilih oleh PDIP, Anda dipilih melalui sistem demokrasi yang jernih apa nggak? Apakah PDIP ingin supaya kompetisi itu dimulai dari nol, PDIP bilang nggak, dia mau tetap 20%. Itu artinya Anies masuk juga di dalam perpolitikan yang buruk secara demokratis dan Anies paham itu sebagai intelektual tentu dia akan kita tagih. Nanti dia pergi ke kampus-kampus Anies akan ditanya lo Anies ikut di dalam gerbong yang antidemokrasi? Kenapa? Sebab Anda pro 20 persen karena PDIP tak mau ada kompetisi bebas. Jadi, di situ sebetulnya jebakan batmannya. Jadi saya kira bikin clear dulu ya kalau memang PDIP mau mengusung Anies, tapi dengan syarat deklarasi bahwa dukung 0% juga. Harus jelas dong supaya orang ngerti bahwa PDIP paham demokrasi. Kalau sekadar nunggang pada popularias Anies tanpa nol persen, itu artinya PDIP membohongi publik lagi. Bahwa seolah-olah itu partai demokratis tapi nggak berani kompetisi bebas. Jadi biarkan ada peluang calon lain. Tentu calon lain mungkin anggap oke, mending kita koalisi aja dengan Anies. Toh kita nggak bisa capai 20%. Tetapi setelah 20% itu dibatalkan dan itu harus juga PDIP bersama PAN, PKS, Demokrat, balik lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK) minta dinolkan. Minta dinihilkan bahkan threshold. Baru ada kompetisi yang sehat. Baru kita anggap bahwa Anies bermutu, PDIP bermutu. Jadi, mulai dari nol persen. Itu rezim politik, dari start-nya dimulai. Oke sekarang kita baca peta hari ini. Yang tadi kan peta wilayah ideal. Peta faktualnya sudah semakin clear ketika kemarin malam ada pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu. Mereka membuat blog baru dan jelas mengusung presiden sendiri. Jadi jelas mereka akan berseberangan dengan Ibu Megawati. Karena itu kemudian ada manuver dari Pak Yusuf Kalla dan tentu saja ini kan namanya gayung bersambut. Pasti nanti juga ada manuver dari PDIP untuk mengusung Anies dengan Puan. Itu petanya. Yang kedua ada peta ideal dan ada peta faktual. Peta idealnya kalau memang bisa bersatu ini sangat bagus kalau idenya soal mengakhiri pembelahan. Tapi peta realitasnya kedua pendukungnya pasti akan saling menolak, baik pendukung Anies maupun Puan. Ya, itu peta faktual yang didesain di bawah meja. Kan kalau faktual mustinya didesain di atas meja biar semua orang clear siapa ingin apa, siapa mau apa, oke transaksinya di atas meja. Kalau di bawah meja kita nggak bahwa mereka ingin kangkangi lagi demokrasi. Kita akan bikin blog sendiri kalau itu. Namanya Koalisi Boikot Pemilu (KBP). Karena ini penting, kita nggak boleh main-main setelah kita tahu perpecahan bangsa dan kita analisis perpecahan bangsa terjadi karena blocking dua head-to-head itu. Jadi demokrasi kita musti kembali kepada garis start yang sama, yaitu 0%. Selama itu nggak ada, tetap kita dorong ini. Ini saya sudah dapat banyak pendukung untuk deklarasi Liga Boikot Pemilu. Bagaimana menurut Anda masa depan dari pemasangan antara Anies dan Puan. Ya itu dua minggu lagi bubar. Kan nggak jujur itu. Itu yang terjadi. Karena kecepatan orang untuk nyari peluang/celah itu tidak kompatibel dengan keadaan di masyarakat yang menganggap bahwa itu permainan yang buruk. Dan Anies bisa dijebak di situ justru. Saya kira Anies mulai paham bahwa itu jebakan. Memang dielu-elukan di situ, memang bisa ditransaksikan di bawah. Tetapi gumpalan politik di luar yaitu masyarakat sipil, muslim politik, buruh, dan mahasiswa, tahu itu adalah permainan buruk. Begitu ekonomi masuk dalam jebakan krisis dunia, itu berantakan semua. Jadi saya tetap melihat di KIB politik Indonesia berantakan. Demikian juga manuver Pak JK. Karena ada bagian dalam diri manusia yang tahu kok dia nggak jujur, kok ini permainan tipu-menipu. Jadi, keadaan itu, moral clarity, sudah dipahami oleh rakyat. Ya elit bisa mulai zig zag, tapi ini ujungnya apa? Orang tetap akan tuntut itu. Oke, selamat berada di Solo ya, bertemu dengan sejumlah tokoh kritis, dengan Pak Mudrick Setiawan MS, inisiator Mega Bintang. Iya, ini Mega Bintang mengaktifkan kembali kenangan bahwa Ibu Megawati pernah bersama-sama dengan kekuatan moslem beroposisi pada Orde Baru. Ini bukan PDIP sekarang, tapi kita mengenang Mega Bintang, yaitu simbol perlawanan rakyat. Kan dulu Mega artinya wong cilik, Bintang artinya ingin keadilan. Jadi dua-duanya satu posisi yang bagus untuk mengingatkan kembali bahwa sekarang wong cilik itu diperas oleh oligarki, sekarang Bintang itu yang disebut sebagai publik Islam, itu terpecah hanya karena soal 20 persen. Kira-kira itu intinya. Jadi kembalikan kekuatan nasionalis dan keadilan versi muslim supaya ada balancing politik. Itu yang akan diperingati nanti. Banyak tokoh yang bicara. Dan itu dimulai dari Solo. Ya, apa yang dihasilkan di Solo bisa dibatalkan di Solo juga. (mth/sws)
Selama Masih “Presidential Threshold” 20 Persen, Boikot Pemilu!
KELIHATANNYA Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkejut, kenapa tiba-tiba pernyataannya berkaitan, tidak harus dirinya yang menjadi Calon Presiden segera diralat. Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa Prabowo capres, bukan Kingmaker. Demikian disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief saat wawancara dengan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Ahad (5-6-2022). Berikut petikannya: Bagaimana Anda melihat sikap Gerindra? Ini orang lupa bahwa Pak Prabowo itu teman bercanda yang enak. Joke-nya enak. Orang yang ada di sekitar dia mengerti bahasa tubuh Pak Prabowo. Yang nggak mengerti adalah publik karena publik memang menginginkan Prabowo jangan maju lagi. Karena itu, ucapan Prabowo jadi king maker saja, dia anggap sebagai wah mending kita rayakan itu. Tapi sebaliknya, kalangan Istana justru cemas karena kalau Prabowo nggak ucapkan itu, Prabowo akan jadi penantang pihak Istana. Jadi, dilemanya ini begitu. Tetapi, itu sudah terucap. Dan, Prabowo tentu saja merasa sialan ini keceplosan kok jadi panjang. Dan itu bisa menyebabkan daerah terutama, risau. Karena tetap pendukung Prabowo di daerah juga masih banyak, terutama emak-emak yang sudah mulai ambil jarak dari Pak Prabowo. Jadi sebetulnya isu politik kita adalah kepastian mendeklarasikan siapa calon presiden. Kalau Gerindra sudah bilang Prabowo adalah Calon Presiden 2024 dari awal, ya harusnya Pak Prabowo berdiplomasi saja. Ya nanti mungkin saya bujuk Gerindra untuk supaya berpikir ulang. Tapi kalau Prabowo yang langsung omong, tentu Gerindra akan ditelepon oleh DPD-DPD. Kan nggak mungkin orang langsung telepon Pak Prabowo. Jadi, kelihatannya DPP lagi banjir telepon dari daerah untuk tanya kepastian itu. Karena itu orang-orang paling dekat Pak Prabowo, yaitu Sekjen dan Ketua fraksinya Pak Sugiono itu langsung ambil alih, tentu dengan izin Prabowo. Jadi, kita baca lagi bahwa ini sudah final, Prabowo itu adalah calon presiden, tinggal dipasangkan dengan siapa dari partai mana yang secara strategis bisa memungkinkan agenda itu tercapai. Jadi sekali lagi, bertafsir menafsir ini enak juga buat kita. Sebetulnya Prabowo sudah ngerti bahwa blok V-nya sudah terjadi, yaitu dia sendiri adalah satu blog, yang lain adalah Jokowi. Kalau ada blog lain yang dibikin Yusuf Kalla (JK) ya bagus juga. Tiga blok ini selesailah. Orang nggak perlu bikin lagi kalkulasi elektabilitas karena Pak Joko Widodo sudah punya Ganjar, PDIP Anies, lalu Gerindra musti cari partner lagi dengan Prabowo. Itu sebetulnya permainan awalnya begitu. Nanti akan ada jam session di antara mereka, itu yang diulas oleh pers. Jadi jelas bahwa Gerindra tetap mencalonkan Prabowo dan Prabowo tetap percaya bahwa suara Gerindra akan naik hanya bila dia dicalonkan sebagai presiden. Jadi clear bahwa Pak Prabowo tetap ingin maju sebagai capres. Persoalannya, kalkulasi menjadi rumit dalam situasi semacam ini. Walaupun kemarin dia bertemu dengan Surya Paloh, secara chemistry mereka tidak akan nyambung. Sulit saya membayangkan ada koalisi antara Nasdem dengan Gerindra. Kita ingat bagaimana ketika Prabowo mau masuk ke kabinet itu ada sinyal-sinyal penolakan. Ingat ketika Pak Prabowo dijamu makan siang nasi goreng oleh Bu Mega di Teuku Umar kemudian Surya Paloh menjamu makan siang Anies. Sebetulnya dari sisi politik sudah paham seperti apa maunya. Kita juga ngerti reputasi tokoh-tokoh ketua partai. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Pak SBY hubungannya dengan Pak Surya Paloh, Pak Prabowo dengan Surya Paloh. Ini semuanya adalah tokoh dan ketokohan itu memerlukan orang ketiga untuk mencairkan. Kalau nggak ada orang ketiga, yaitu basa-basi saja. Pak Prabowo mungkin lagi kirim sinyal ke NasDem. NasDem evaluasi kecil. Demikian juga Pak SBY dari kejauhan menganalisis masalah-masalah ini. Jadi, terlihat bahwa politik kita betul-betul sekedar wacana untuk transaksi posisi kekuasaan semata, bukan wacana untuk mengaktifkan akal sehat demi kemajuan bangsa, demi kemakmuran dan keadilan. Kan itu yang harus kita pikirkan. Selama ini pers juga hanya bisa memanfaatkan headlines semacam itu, lalu digoreng goreng. Padahal kita justru masyarakat jurnalis itu mengolah isu dalam upaya untuk menghasilkan narasi baru, narasi keadilan, narasi kebahagiaan, narasi kedamaian, dan terutama adalah narasi 20% ini. Tapi, jangan lupa bahwa semua ini, kasak-kusuk Prabowo itu, kasak-kusuk NasDem karena negara menghambat persahabatan politik melalui threshold. Jadi itu dihambat. Jadi, kita ini selalu ingin mengatakan bahwa demokrasi itu hanya bisa kita proyeksikan sebagai satu institusi untuk menghasilkan keadilan kalau dari awal ada kompetisi yang fair. Dan kompetisi yang fair itu yang kita sebut sebagai judicial review ke MK. Jadi harus begitu. Lain kalau misalnya Pak Prabowo bilang bahwa oke saya bertemu dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, untuk sama-sama menggugat Mahkamah Konstitusi. Itu baru ada wacana baru dalam politik. Jadi, artinya kalau mereka mau manuver atau siapa ketemu siapa, tidak ada manfaatnya buat bangsa ini? Ya perspektif FNN selalu begitu. Kita mau lihat kedalaman demokrasi, bukan apa yang mengambang di atas. Jadi, selama tidak ada kedalaman itu ya saya akan kampanye lebih baik kita koalisi: Boikot Pemilu! Karena pemilu disebut pemilu kalau demokratis. Kan sudah dua kali kita alami itu dan seolah-olah fasilitas-fasilitas pemerintah, negara, MK, dan segala macam, selama itu nggak bisa diloloskan orang tetap akan menganggap bahwa itu tidak ada demokrasi. Jadi, ngapain kita ikut dalam suatu pesta yang kita tidak bisa ikut mengatur acaranya. Kita hanya diundang dalam pesta itu. Padahal rakyat adalah pemilik pesta. Jadi, dalil itu yang secara filosofis musti kita selundupkan kembali ke dalam benak kekuasaan dan ke benak ketua-ketua partai. Rame-rame-lah kita lakukan Boikot Pemilu Kalau 20% itu tidak didukung oleh partai-partai. Ya kita mesti terbuka bicara bahwa selama masih kecil 20% di situlah oligarki bercokol dan kemudian pada pesta demokrasi masyarakat cuma menjadi stempel. Calon sebenarnya sudah ada di kantong oligarki ini. Ya itu betul kita diundang masuk kotak Pemilu untuk membenarkan pilihan oligarki. (mth/sws)
LaNyalla Punya Etika dan Intelektual, Rocky Gerung: Sesuai Kriteria yang Dibutuhkan Pemimpin Nasional
Solo, FNN - Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai saat ini hanya Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, elit bangsa yang pro rakyat. Menurut Rocky, LaNyalla membuktikan dengan suara kritisnya menolak aturan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ia menjelaskan, Presidential Threshold berimplikasi kepada pengebirian kedaulatan rakyat. Dengan melawan atau menolak PT 20 persen berarti mengembalikan kedaulatan rakyat. “Selama ini Capres-capres yang muncul di media ini belum terbukti ingin kembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Kita belum mendengar Anies, Prabowo, Ganjar atau lainnya yang meminta agar tidak ada ambang batas pencalonan presiden atau PT 0 persen. Hanya LaNyalla yang sudah bicara kemana-mana dan bahkan secara lembaga sudah melakukan gugatan Pasal 222 ke MK ,” kata Rocky saat menjadi narasumber Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun ega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Ahad (5/6/2022). Karena itu, Rocky Gerung mengajak untuk memastikan gerakan yang konkret agar Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 222 di UU Pemilu. “Ini harus dinolpersenkan, supaya semua anak bangsa bisa berkesempatan sama menjadi pemimpin nasional. Kalau MK menolak, mungkin akan muncul PPP alias Partai People Power. Atau karena rakyat yang ingin berpartisipasi telah dihalangi oleh aturan Pemilu maka perlu juga adanya Gerakan LBP atau Liga Boikot Pemilu,” paparnya. Rocky Gerung juga mengatakan jika Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti masuk dalam kriteria pemimpin nasional yang tepat. Ada tiga parameter pemimpin nasional yang baik menurut Rocky Gerung. “Pak LaNyalla ini jarang sekali masuk dalam survey Capres yang dirilis lembaga survey. Padahal menurut saya beliau masuk dalam tiga parameter pemimpin versi saya,” katanya. Parameter pertama adalah Etikabilitas. Dimana pemimpin harus memiliki etika yang tinggi dan moral yang bersih, tidak suka berbohong, juga tidak memperkaya diri atau korupsi. “Parameter kedua adalah Intelektualitas. Pemimpin harus pintar, cakap dan mempunyai konsep komprehensif tentang Indonesia,” jelasnya. Ketiga barulah parameter elektabilitas. Dalam pandangan Rocky, elektabilitas ini merupakan gabungan dari ukuran tentang etika dan kekuatan pola pikir pemimpin. “Ketiga parameter atau kriteria itu dimiliki oleh semua pemimpin saat awal bangsa ini berdiri. Bagaimana kita melihat Natsir, Hatta, Soekarno dan lainnya. Pemimpin dengan karakter seperti itu yang hilang pada diri elit yang berkuasa saat ini,” ucap dia lagi Ditambahkan Rocky, nama LaNyalla selalu disebut terus oleh rakyat karena berani menyatakan gagasan melawan ketidakadilan. Karena ada elit di dalam kekuasaan mempunyai pemikiran jernih dan independen dalam melihat Indonesia yang bopeng dan buruk ini. Makanya positioning itu harus dimanfaatkan. Apalagi bangsa ini juga membutuhkan sosok yang tepat. “Paling tidak dari Solo ini ada sesuatu yang akhirnya bisa tersambung kepada kekuatan publik. Atau dari sini ada cahaya sehingga membukakan mata rakyat yang merindukan adanya pemimpin alternatif. Kita tinggal pilih mau menyala atau padam,” paparnya. Sementara itu Deklarator Mega Bintang, Mudrick Setiawan M. Sangidoe, mengatakan modal untuk menjadi pemimpin adalah keberanian. Karena keberanian itu penting. Tidak punya keberanian, berarti lemah. Tanpa keberanian artinya tak punya bargaining. “Jadi keberanian adalah kekuatan. Saat ini yang dibutuhkan adalah orang yang punya keberanian. Tidak perlu kakehan teori yang mbelgedhes. Makanya dengan hadirnya para aktivis dan lainnya hari ini, semoga akan hadir Musa-Musa baru yang bisa hancurkan Firaun-firaun di negara ini,” tegas dia. Hadir dalam dialog Nasional tersebut Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Selain Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu dan pengamat politik Rocky Gerung, tampak hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Ferry Juliantono (Sekjen Syarikat Islam) M. Jumhur Hidayat (Ketua KSPSI), Syukri Fadholi (Ketua Presidium FUI DIY), Syahganda Nainggolan, Lieus Sungkharisma, Ustad Alfian Tanjung, Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya. (mth/*)
Peta Politik Makin Seru: Gerindra Terancam Jalan Sendiri Tanpa Koalisi
WARTAWAN senior FNN Hersubeno Arief menyoroti manuver Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mendatangi Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Itu satu hal yang cukup menarik disimak ada apa di balik zig-zag mantan Danjen Kopassus tersebut. Yakni berkaitan dengan pernyataan dari Prabowo bahwa calon Presiden dari Gerindra tidak harus dia. Dan dia menyatakan, kalau bisa yang muda-muda muncul dengan syarat baha dia loyal kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini menarik, apakah mungkin hal itu terjadi, Prabowo tidak akan maju lagi dan memberi kesempatan pada calon yang lebih muda. Hersubeno mengajak Anda untuk menggali ada apa di balik itu semua dengan mewancarai Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik, di kanal Rocky Gerung Official berikut. Bagaimana menurut Anda soal pernyataan Prabowo Subianto itu? Kalau berita itu kita analisis, tentu kita melihat bagian diplomatisnya dulu. Dan, tentu Pak Prabowo mengerti bahwa ada faktor-faktor baru di dalam permainan politik minggu ini. Ada faktor JK (Jusuf Kalla) yang kelihatannya akan sangat serius untuk menduetkan Mega – Bintang. Kita ingat Mega-Bintang karena Aneis Baswedan bagaimanapun juga ada warna muslimnya dan Puan Maharani adalah warna nasionalis. Dulu Mega-Bintang zaman orde baru, waktu kampanye 1997, kampanye terakhir yang telah menjadi simbol bahwa Indonesia sebetulnya sudah harus masuk era reformasi. Itu kan ’97, Pak Mudrik Sangidu, yang dengan ketelitian dan kecerdikan dia gabungkan Mega-Bintang, PPP dengan PDIP, dalam upaya untuk beroposisi dengan orde baru pada waktu itu. Ia juga bisa jadi Dejavu, berulang lagi, simbol itu ada pada Andis dan Puan. Jadi Pak JK cerdik untuk membaca potensi itu walaupun lebih dari itu, Pak JK sebagai pengusaha kalkulasinya selalu sangat pragmatis bahwa Anies sudah ada di depan ya ngapain lagi cari yang lain. Puan sudah potensial menyodorkan tiket 20% dan PDIP mampu lakukan itu ya ngapain, gabungin saja. Itu pikiran pragmatisme Pak JK. Jadi tinggal ada blok lain kan. Blok Prabowo yang tadinya mustinya ke Ibu Megawati Soekarnoputri merasa waduh itu tertutup dong. Walaupun ada perjanjian macam-macam. Jadi, itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk zig-zag lagi. Karena beliau kan jago zig zag. Ke mana-mana saja dia, ke Nasdem dulu, ke Khofifah Indar Parawansa, dan segala macam. Tapi intinya Pak Prabowo mulai melihat potensi bahwa sangat mungkin perjanjian dengan Ibu Mega batal lagi. Jadi mulai datang ke teman-teman lama. Biasa saja itu. Tetapi yang lebih penting kalau Pak Prabowo mengucapkan bahwa Gerindra sebetulnya tidak ngotot mau mencalonkan dia. Tentu di belakang layar ada kerjaan lain supaya Pak Prabowo tetap maju sebagai presiden Karena naluri saya, Pak Prabowo tetap menginginkan dia mengukir sejarah untuk melengkapi reputasi dia atau untuk membersihkan reputasi lama yang masih ada dalam catatan para peneliti hak asasi manusia atau apalagi dalam catatan emak emak terakhir yang menganggap Pak Prabowo tadinya berjanji timbul tenggelam bersama rakyat, tapi kenapa tiba-tiba mengapung bersama kekuasaan. Jadi kira-kira itu. Jadi, wisdom itu ada pada Pak Prabowo sehingga dia musti mengucapkan itu. Ucapan yang bagus bahwa Prabowo mengatakan ya Gerindra, Saya Prabowo Subianto akan jadi king maker. Itu sebenarnya lebih indah, sehingga selesai spekulasi para surveyor. Ya itu ekspektasi Anda, tapi kalau realitas politiknya menurut Anda mungkin nggak Pak Prabowo dengan legowo menyerahkan tanpa apa ada peristiwa apapun. Karena internal Gerindra sudah menyatakan bahwa Prabowo harga mati. Betul tadi ekspektasi saya. Kalau kalkulasi saya mengatakan nggak mungkin karena sebagai partai besar Gerindra memang harus secara total menempuh konsekuensinya, yaitu punya calon presiden. Itu kan jadi kebanggaan partai. Kalkulasinya begini, kalau Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk tidak maju, itu orang Gerindra pasti drop. Itu artinya bukan nggak dapat calon presiden tapi juga nggak dapat anggota legislatif karena cocktail efeknya akan begitu. Partai yang nggak punya calon presiden itu pasti elektabilitas parlemennya juga akan drop. Jadi kira-kira, itu akan jadi kalkulasi penting di Gerindra. Dan, saya mau mengambil kesimpulan bahwa nggak mungkin Gerindra akan membatalkan ambisi untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden. Jadi di situ ketegangan dimulai. Kalau soal ketegangan ya bisa kita ulas pelan-pelan. Soal mungkin tidak mungkin, Pak Prabowo tidak mungkin itu pasti ya. Tapi bahwa dia mungkin tidak akan mendapat partner dan memaksa dia untuk tidak maju sangat mungkin juga dengan perkembangan terbaru saat ini ya. Ya itu yang menariknya politik Indonesia. Setiap 12 menit bisa saja berubah kalkulasinya. Kenapa jadi kacau begini karena 20% threshold itu. Kan kalau nggak ada threshold maka Prabowo dengan gampang mengatakan oke saya percaya bahwa partai saya mampu untuk mengusung saya dan saya tidak memerlukan bolak-balik ke pantai yang lain, menawarkan proposal alternatif soal pasangan memasangkan. Jadi, sekali lagi kita balik pada kimia dasarnya, yaitu 20 persen itu adalah kimia yang buruk bagi demokrasi. Jadi, setiap kali ada kekacauan politik saya senang saja karena bangsa ini sebetulnya hanya bisa bertumbuh kalau elitnya berkelahi supaya mereka saling menghalangi, lalu bangsa ini merasa oke kita ambil jalan baru. Kan nantinya bloking-nya terjadi, blok Pak JK misalnya dan blok Prabowo. Lalu kita bertanya blok buruh di mana, blog mahasiswa di mana, blok emak-emak di mana. Mustinya ada blok ketiga. Tapi karena terhalang oleh 20%, mereka yang ingin bikin blok ketiga, ya sudah nggak punya harapan. Nah di situ buruknya politik kita. Jadi kita ingin supaya selain kita menganalisis dua blok ini, blog JK untuk sementara dan blok Prabowo, kita juga musti kasih kritik bahwa ini dua blok yang juga berbahaya bagi demokrasi. Karena akan mengulangi lagi konfrontasi sosial. Ada bagian dari masyarakat kita yang tidak terepresentasi. Threshold 20% itu menghalangi representasi pada demokrasi. (mth/sws)
Menaker dan Delegasi Tripartit Indonesia Akan Hadiri ILC di Swiss
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama delegasi tripartit Indonesia akan menghadiri Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-110 pada 6-11 Juni 2022 di Swiss dan dihadiri oleh anggota Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) secara terbatas.Dalam keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Selasa, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sejak pandemi COVID-19 penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual. Namun, untuk tahun ini dengan kondisi pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik delegasi.\"Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu menteri akan hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi pleno,\" tutur Anwar.ILC merupakan pertemuan rutin dan forum tertinggi ILO yang menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali di Jenewa, Swiss.Pertemuan ILC dihadiri perwakilan tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara anggota.Agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang terdiri dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO, pembahasan usulan program dan anggaran ILO, serta informasi dan laporan mengenai konvensi dan rekomendasi.Untuk tahun ini, kata Anwar, pertemuan ILC memasuki sesi ke-110 dengan rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian pertemuan komite, kelompok, GB ke-344 Bis Session dan GB ke-345.\"Setiap delegasi memiliki hak bersuara dan hak mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia ketenagakerjaan,\" katanya.Anwar mengatakan dalam rangkaian ILC ke-110 di Jenewa diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned Movement Labour Ministers (NAM) atau yang dikenal sebagai Gerakan Non-Blok (GNB).Dia berharap dalam mengikuti sidang ILC ke-110, delegasi tripartit Indonesia dapat tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC.\"Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan,\" demikian Anwar Sanusi. (mth/Antara)
Pemerintah Telah Terbitkan 80 Juta Sertifikat Tanah Program PTSL
Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan 80 juta sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, mengatakan dari total target penerbitan sertifikat 126 juta bidang tanah, pemerintah telah mendaftarkan 95 juta tanah pada Program PTSL dan menerbitkan 80 juta sertifikat hingga pertengahan tahun 2022.\"Secara nasional dari 126 juta kita sudah mendaftarkan sekitar 95 juta, dan kita menerbitkan sekitar 80 juta. Jadi ada target sekitar 46 juta yang harus kita selesaikan untuk sertifikat,\" kata Suyus.Program PTSL merupakan program strategis pemerintah untuk mendaftarkan sertifikasi tanah masyarakat secara gratis sejak tahun 2016. Program ini membantu masyarakat menerima sertifikat hak atas tanah miliknya yang selama ini belum tersertifikasi.Dari target sertifikasi 126 juta bidang tanah hingga 2025, pada tahun 2016 telah didaftarkan sebanyak 46 juta. Pada saat itu, kata Suyus, penerbitan sertifikasi masih sebanyak 1 juta per tahunnya.Dengan Program PTSL, pemerintah memangkas waktu, administrasi, dan pengerjaan untuk mempercepat sertifikasi tanah menjadi sekitar 5 juta hingga 7 juta per tahunnya pada 2017.Hal itu dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi GPS untuk mengukur bidang tanah, merekrut surveyor berlisensi untuk meninjau bidang tanah, serta penambahan tim dan melibatkan unsur masyarakat dalam pemrosesan penerbitan sertifikat tanah.Suyus menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada kemunduran pencapaian target sertifikasi 126 juta bidang tanah yang sebelumnya ditargetkan selesai tahun 2025 karena sempat terhenti oleh pandemi COVID-19. (mth/Antara)
Presiden Jokowi Teken Keppres Biaya Haji 2022
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 Masehi.Keppres tersebut merupakan perubahan atas Keppres Nomor 5 Tahun 2022 tentang BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.Dalam salinan Keppres dalam laman www.jdih.setneg.go.id, seperti dikutip di Jakarta, Jumat, dijelaskan pertimbangan penerbitan Keppres tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait paket biaya pelayanan masyair pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah.Keppres itu mengubah besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Petugas Haji Daerah dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, sebagai berikut:a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp93.692.770,05b. Embarkasi Medan sejumlah Rp94.424.986,05c. Embarkasi Batam sejumlah Rp97.717.922,05d. Embarkasi Padang sejumlah Rp95.443.393,05e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp97.837.922,05f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp97.917.922,05g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp97.917.922,05h. Embarkasi Solo sejumlah Rp98.294.634,05i. Embarkasi Surabaya sejumlah Rp100.617.922,05j. Embarkasi Banjarmasin sejumlah Rp99.267.203,05k. Embarkasi Balikpapan sejumlah Rp99.394.503,05l. Embarkasi Lombok sejumlah Rp99.679.654,05m. Embarkasi Makassar sejumlah Rp100.718.419,05Dalam Keppres tersebut juga terdapat perubahan besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi untuk Jemaah Haji Reguler sejumlah Rp5.395.746.393.353,34.Keppres itu ditetapkan Presiden Jokowi pada Kamis (2/6) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan tersebut. (mth/Antara)
Presiden Minta Otorita IKN Matangkan Perencanaan Multisektor
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih mematangkan perencanaan multisektor dalam pembangunan IKN dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian agar target pembangunan tercapai dengan baik. \"Tadi Bapak Presiden telah memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi, khususnya perencanaan untuk multisektor,\" kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan yang disaksikan secara daring di Jakarta, Jumat. Bambang menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, guna membahas terkait pembangunan IKN. Bambang menjelaskan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) yang tergabung dalam tim transisi sejauh ini sudah bekerja, berkonsolidasi serta berkoordinasi, dengan harapan target-target pembangunan tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Proses pembangunan IKN saat ini, lanjutnya, sedang berfokus pada dimulainya sejumlah pengerjaan di lapangan mulai semester kedua tahun ini, khususnya menyangkut pematangan tanah, akses logistik, dan pembangunan beberapa jalur infrastruktur. \"Dengan harapan, nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan,\" tambahnya. Dia menyebutkan terdapat kekhususan dalam pembangunan IKN, salah satunya keterlibatan jumlah pekerja yang cukup besar di lapangan. Pada 2023, dia memperkirakan pembangunan IKN melibatkan sekitar 150.000 hingga 200.000 pekerja di lapangan. \"Kenapa sebanyak itu? Karena memang dalam pelaksanaan, waktunya sempit dan kami harus mencapai beberapa target. Tentunya, jumlah pekerja dan nanti jumlah material juga akan cukup banyak,\" katanya. Pembangunan IKN akan terus diarahkan untuk memperhatikan kondisi lingkungan hidup, termasuk interaksi masyarakat. Bambang menekankan ada sejumlah pola keterlibatan masyarakat sekitar secara langsung dalam pembangunan IKN. \"Pada prinsipnya, konversi dilakukan sesuai undang-undang, sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan green atau hijau, berhubungan dengan keberlanjutan dari hutan-hutan yang ada di sana, benar-benar kami dapat wujudkan dengan baik. Kota yang green, smart, inklusif, dan juga sustainable ke depannya,\" ujarnya. (mth/Antara)
Kalau Presiden Nonton Formula E, Please Jangan Teriak Anies Presiden!
WAWANCARA Gelaran Formula E di Jakarta International E-prix Circuit di Ancol pada Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden Joko Widodo tampaknya akan nonton langsung balapan mobil listrik pertama di Indonesia ini. Sinyal kehadiran Presiden Jokowi di Ancol untuk menonton balapan Formula E itu bisa dilihat dari pengecekan tim Polda Metro Jaya dan Paspampres yang melihat kondisi Sirkuit Formula E. Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya Kombes Marsudiyanto meninjau lokasi Sirkuit Formula E di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin, 30 Mei 2022. Ia ingin melihat persiapan pengamanan Presiden Jokowi. “Insya’ Allah (presiden) hadir, (karena) dari Paspampres juga sudah ada yang melakukan pengecekan di sini, nanti akan disiapkan di sini VIP,” lanjutnya seperti dikutip dari Antara, Senin, 30 Mei 2022. Bagaimana akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung melihat rencana Presiden Jokowi yang ingin hadir dan menonton langsung balapan Formula E ini, berikut petikan wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Jum’at, 3 Juni 2022. Sehari menjelang pelaksanaan Formula E ada perkembangan yang sangat menarik karena Presiden beberapa waktu yang lalu menyatakan akan hadir dan beberapa hari sebelumnya pas valves juga Polda sudah mengecek security di Formula E. Tapi kemarin berhembus kabar, belum ada konfirmasi mengenai kepastian Pak Jokowi hadir dan kemudian Gubernur Anies Baswedan menyatakan, ini event olahraga, jangan dikait-kaitkan dengan masalah politik. Saya sih ingin tebak-tebakan saja denan Anda, kira-kira menurut keyakinan Anda presiden akan hadir atau tidak. Ya tergantung dukun dan pawang. Tapi, kelihatannya Presiden tidak akan hadir karena sponsor tidak turun. Jadi, itu keterangannya. Tidak ada sponsor, artinya presiden tidak akan hadir. Kan bisa memalukan kalau presiden hadir sponsornya tidak ada, lalu ada baliho gede-gede “nyumbang kagak, nongol iya”. Kelihatannya begitu antisipasi presiden dan timnya. Jadi, ya sudah biarkan saja. Besok itu, Sabtu, ada racing tanpa racing politik. Jadi, orang anggap Presiden Jokowi sudah kalah duluan. Kan nggak nongol, artinya kalah. WO dong. Itu intinya. Kalau kita mau meringkas hiruk-pikuk tentang sponsor elektronik racing ini. Kalau saya berharap presiden tetap hadir. Saya juga maunya begitu, supaya ada headline. Bukan masalah headline, ini persoalan bagaimanapun juga supaya kita bisa memisahkan antara kepentingan politik dan olahraga, event politik dan olahraga gitu. Dia nggak hadir juga itu artinya politis. Jadi, presiden menganggap bahwa lebih baik tidak hadir daripada elektabilitas Anies naik. Kira-kira begitu timnya, petuah dari tim kepada Presiden begitu. “Pak Presiden (silakan) pilih. Kalau Bapak hadir potensi dipermalukan ada, Anies tetap akan moncer. Kalau nggak hadir juga tetap Anies akan moncer. Jadi, sebaiknya pilih satu saja, nggak hadir tapi enggak dipermalukan atau hadir dipermalukan. Karena potensi diperlukan besar sekali. Bukan karena Pak Jokowinya, tapi karena kelakuan buzer-buzernya. Menteri Erick Thohir juga bagian dari persoalan itu. Coba menteri Erick bilang bahwa oke BUMN karena ini soal bersama maka BUMN sebagai badan usaha milik negara dan event ini adalah milik negara juga, maka kita sponsori. Jadi Pak Erick Thohir memang nggak berani bersaing dengan akibat Jokowi yang potensi diperlukan. Atau bahkan pasti dipermalukan juga. Hadir, tidak hadir, Pak Jokowi pasti dipermalukan. Karena ajaib presiden tidak hadir di acara yang di mana dia dulu adalah Gubernur DKI-nya. Kan sebetulnya dia bisa datang di situ dan bilang ya saya sebagai mantan Gubernur bangga bahwa akhirnya kota ini punya event internasional. Kan dengan kalimat seperti itu saja sudah, sebetulnya orang akan bersimpati pada presiden. Dia hanya bilang sebagai mantan Gubernur dia bangga bahwa kota ini jadi kota bersama, bukan hanya Anies. Jadi otak buzer ini enggak nyampe buat bikin kalimat-kalimat sederhana itu. Jadi, ini antara lain juga karena karena kelakuan buzer yang membuat Pak Jokowi jadi mati gaya. Iya pasti itu. Kita agak kasihan sama Pak Jokowi dikerjain buzer. Karena memang buzer enggak menginginkan Pak Jokowi hadir. Akibatnya berlakulah self-full filling privacy..... Kalau Anda bikin ramalan dan Anda kumpulin banyak orang yang percaya maka ramalan itu jadi kenyataan. Jadi Pak Jokowi akan jadi pecundang. Dia nggak hadir itu artinya dia takut bersaing. Kan bisa begitu jadinya nanti interpretasinya. Apalagi Erick Thohir, sudah pasti nggak bakal hadir. Erick Thohir mungkin merasa ya sebaiknya saya akan nyumbang kalau Pak Anies Baswedan datang ke kantor saya minta- minta gitu, bawa proposal. Kira-kira sampai segitu rasa irinya. Kita sebagai penonton hanya bertepuk tangan karena ada pertandingan mobil listrik, juga ada pertandingan kandidasi di situ. Dua-duanya menyenangkan sebetulnya sebagai tontonan. Tinggal kita tentukan siapa yang harus kita usung atau atau kita tepukin tangan ketika victorylap. Tetap saja saya berharap Pak Jokowi akan hadir. Apalagi kan di situ katanya sudah disiapkan Paspampres, sudah ke sana, Kapolda juga, bahkan lokasi parkirnya pun sudah disiapkan. Masa mau kita pakai lokasi presiden nanti kalau presiden tidak hadir. Kan pamali itu. Saya juga ingin begitu, lihat beliau hadir. Tapi ya bagaimana dia hadir di suatu event di mana orang menganggap bahwa dia justru yang menghalangi pemberian sponsor itu. Kan kalau Pak Jokowi kasih sinyal saja pada Pak Erick Thohir pasti Erick Thohir turunkan dana sponsor itu. Tapi kelihatannya sudah final. Pak Anies juga menganggap bahwa atau panitia menganggap ya sudah nggak apa-apalah, yang penting Indonesia diselamatkan dulu dari kemungkinan gagal event internasional, tetap dan pasti banyak sponsor yang juga, oke kami bantu. Soal bantuan ini yang nantinya akan dipersoalkan di kemudian hari, kenapa negara tidak sponsori, justru swasta yang sponsori. Padahal ini adalah event nasional dan tidak ada hubungannya dengan politik. Lalu dicari siapa-siapa yang kasih sponsor pada Anies Baswedan, dia tidak akan dapat iklan atau proyek dari BUMN. Jadi ramai lagi. Ini akan berlangsung terus hanya karena ego dari Istana yang menganggap bahwa Anies akan dapat panggung di situ. Ya pasti. Ada tidaknya Jokowi, Anies pasti dapat panggung. Jadi, kalkulasi-kalkulasi itulah di menit-menit terakhir membatalkan seluruh semacam penghargaan kita pada Istana. Jadi, Istana menganggap lebih baik eksploitasi politik daripada datang di satu event yang betul-betul ingin diasuh dengan sportivitas. Jadi, tepat pada hari besok, orang akan anggap Erick Thohir, Jokowi, tidak sportif. Anies mengalami penganiayaan, maka elektabiltas Anies akan naik. Selalu begitu model kita dalam menghitung elektabilitas seseorang. Didholimi. Mari kita luruskan, sejak awal kita mendorong bahwa kita memilih Presiden itu harus ada track record-nya jelas, soal intelektualitas, kapabilitas, dan kemudian etikabilitas. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Anies ini kan bagian dari track record seorang yang seorang Gubernur dengan rekam jejaknya. Apakah janji-janjinya terpenuhi atau tidak, dibandingkan ketika Jokowi jadi gubernur. Saya kira kita senang kalau perbandingan masalah prestasi didorong, sehingga lebih bermutu ketimbang saling membuli. Iya dengan sendirinya orang bilang wah Rocky FNN mendorong Anies Baswedan jadi presiden. Bukan itu. Di depan mata memang Anies akhirnya etikanya lebih tinggi dibandingkan Ganjar Pranowo, Jokowi, atau Erick Thohir. Kan orang akan nilai apakah Erick Thohir mampu berkompetisi dengan Anies? Etikabilitasnya apa? Kok nggak mau mempergunakan bajed itu untuk fair menyumbang pada semua event? Lalu Ganjar juga akan dinilai sebagai Jokowi kecil saja itu. Pak Jokowi tidak kasih sinyal untuk membantu Anies. Ini artinya Anies mau dihambat. Dan, orang akan kasih poin besar justru pada Anies karena bagi Anies ya sudah nggak ada sponsor juga nggak apa-apa. Etikanya Anies juga naik lagi kan dibandingkan dengan Erik, Ganjar, atau Jokowi. Jadi, kita mau katakan itu bukan karena kita ingin mendorong orang pilih Anies, tapi faktanya begitu. Jadi, Anies akan naik elektabilitasnya karena tiga orang tadi itu turun etikabilitasnya. Kan begitu dasarnya. Jadi, Anies diam-diam pun dia relatif akan lebih baik daripada Ganjar dan Erik yang dianggap oleh orang sebagai tidak etis karena selalu menghalangi gerak kompetitornya, bahkan di wilayah yang non-politis. Rumusan itu sudah ada dalam backmain.... orang. Dan orang akan lanjutkan lagi. Itu artinya ada briefing dari Presiden supaya Erick Thohir jangan bantu Anies. Makanya Ganjar jadi senang itu, Anies akan turun reputasinya karena tidak dapat bantuan. Ya ternyata masyarakat Jakarta berbondong-bondong membeli tiket. Tiketnya sudah habis. Jadi, pasti jalan event itu. Itu ngaco-nya kalkulasi Istana karena di belakangnya selalu ada rasa iri. Rasanya sayang sekali ya moment-moment semacam ini mesti berakhir seperti ini. Kita jadi tidak nyaman. Tapi, saya sih memahami kekhawatiran dari Pak Jokowi dan timnya gitu, karena jangankan di Formula E, waktu hadir di Mandalika pun Anies menimbulkan kehebohan. Itu banyak juga orang yang ya nggak apa-apa meneriakkan dia jadi presiden. Saya kira memang tidak bisa dibendung jika kali ini dilaksanakan di Formula E ini. Tapi kemarin kita sudah mengingatkan pada simpatisan Anies untuk juga menjunjung tinggi fastone politik. Kalau memang nantinya (kita masih berharap Pak Jokowi hadir) jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat malu Presiden karena kalau begitu nanti Formula E akan tenggelam dengan skandal itu, sama dengan ketika Pak Jokowi dulu tenggelam karena aksi dari pawang hujan di Mandalika. Oke kita himbau dari FNN agar para penonton besok itu kalau Pak Jokowi datang jangan ucapkan Anies presiden. Cukup lewat WA grup saja. Jadi di antara mereka saja. Jangan pasang poster-lah. Apalagi kalau Pak Erick tiba-tiba nongol, sudah anggap saja itu adalah penonton. Pak Erick sebagai Menteri BUMN datang ke situ untuk meninjau apakah betul poster BUMN dipasang sebagai sponsor. Pak Jokowi juga akan ke situ karena harus mengucapkan satu dua patah kata sebagai kepala negara yang mewakili langit biru. Kira-kira begitu. Itu indah sekali. Kalau itu diucapkan, saya percaya bahwa publik Jakarta atau publik Indonesia akan menahan teriakannya. Mungkin kalau berbisik kan nggak kedengeran Pak Presiden. Sebagai orang yang ingin bangsa ini hidup rukun kita himbau supaya itu tidak terjadi terjadi. Jadi Pak Erick Thohir datanglah ke acara sirkuit nanti. Demikian juga Pak Jokowi. Kendati Anda tidak menyumbang nggak apa-apa karena saya jaminkan bahwa Anda tidak akan dipermalukan. (mth/sws)
POPULER
