NASIONAL
Polda Metro Jaya Sebut Konvoi Khilafah di Jaktim Langgar UUD 1945
Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya menyebut konvoi motor membawa atribut khilafah di Jakarta Timur yang videonya viral belakangan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar 1945.\"Bisa saya sampaikan juga fakta yang kami temukan terkait khilafah adalah jelas merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945,\" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Kamis.Endra mengatakan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk membangkitkan kebencian terhadap pemerintah sah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bisa dipidana.\"Kegiatan seperti ini bertentang dengan ketentuan hukum di negara kita dan Polda Metro Jaya akan menindak secara tegas,\" ujar Zulpan.Polda Metro pun telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus konvoi motor membawa atribut khilafah tersebut.Zulpan menambahkan pihaknya saat ini telah memiliki data mengenai siapa saja yang terlibat dalam konvoi motor yang membawa atribut khilafah tersebut.Dia mengatakan saat ini tim khusus tersebut masih melakukan penyelidikan di lapangan sehingga belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.\"Saat ini tim telah melakukan penyelidikan terkait dengan kegiatan tersebut yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin,\" tutur Zulpan. (mth/Antara)
Pasangkan Anies-Puan, Jusuf Kalla Porakporandakan Konstelasi Politik Hari Ini
Jakarta, FNN – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan ibadah umroh dengan didampingi oleh Komjen Syafrudin, dulu Wakapolri, sekarang Ketua Dewan Masjid Indonesia. Orang melihat hubungan dekat antara Syafrudin dengan Jusuf Kalla (JK). JK sudah tiga kali bertemu dengan Puan dan ingin menjadi comblang menjodohkannya dengan Anies Baswedan. Pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi akrobat mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) sebagai upaya untuk memporak-porandakkan konstelasi politik hari ini. Pasalnya, Anies dan Puan memiliki basis pendukung yang berlawanan. Anies didukung pemilih Islam sedangkan Puan didukung kaum nasionalis. Hal ini disampaikan Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief yang ditayangkan di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 02Juni 2022. Dalam wawancara tersebut, awalnya Hersubeno Arief mengaku mendengar kabar bahwa JK telah tiga kali bertemu dengan Puan Maharani. “Jadi ia ingin menjadi Pak Comblang menjodohkannya dengan Anies Baswedan,” kata Hersubeno Arief. Menanggapi itu, awalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa political sense yang dimiliki JK memang tidak bisa dianggap enteng. Baginya, JK adalah King Maker. Sebab, JK pengalaman panjang JK di dunia politik membuatnya tahu lorong sempit yang masih bisa ditempuh. “Yang menarik memang, orang akan terkejut bahwa manuver Pak JK itu bisa memporak-porandakkan politic equation, persamaan politik atau konstelasi politik hari ini,” tambahnya. Kendati demikian, ia menilai bahwa manuver JK ini memang wajar terjadi. Pasalnya, Anies Baswedan merupakan kandidat kuat untuk maju di Pilpres 2024. Akan tetapi, ia bisa saja terhalangi oleh syarat Presidential Threshold. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 UU menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Anies sebagai tokoh yang tidak memiliki partai bisa saja terhalangi untuk maju sebagai presiden karena persyaratan di atas. Sementara, Puan Maharani yang berasal dari partai besar seperti PDIP tidak memiliki kesulitan tersebut. “Kan agak ajaib kalau misalnya Anies dihalangi hanya karena tidak punya tiket 20 persen, kan. Jadi orang akhirnya masuk pada pragmatisme,” ujar Rocky Gerung. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai bahwa pihak Puan Maharani juga memiliki kepentingan sendiri untuk bergabung dengan Anies Baswedan. Ia menyebut, Presiden Jokowi yang berasal dari PDIP juga mungkin merasa bahwa jika elektabilitas kadernya terus turun, lebih baik mencari orang yang elektabilitasnya baik meskipun berasal dari wilayah lawan. “Ibu Mega juga begitu, mungkin melihat bahwa Puan tetap adalah calon pemimpin, tapi kesempatan hari-hari ini belum maksimal,” kata Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, orang-orang akhirnya mencari “jalan tikus” seperti ini karena persyaratan Presidential Threshold 20 persen. Ia pun memuji kecerdikan JK mengintip celah untuk menyiasati persyaratan ini, yakni dengan berupaya memasangkan Anies dengan Puan. “Ini bisa bikin blunder banyak pihak karena nanti dianggap bagaimana mungkin ada perkawinan antara kadrun dan cebong,” katanya. Tapi, menurut Rocky Gerung, politik memang selalu dapat diselesaikan dengan negosiasi-negosiasi. “Pak SBY juga adalah seorang strategi yang ampuh melihat peluang dan sangat rasional. Jadi tokoh-tokoh politik, ketua-ketua partai itu harus belajar dari kemampuan menelikung, men-zig zag, atau slideng tackle dari tokoh-tokoh semacam Pak JK dan Pak SBY. Ibu Mega tentu dengan sendirinya,” paparnya. Menurut Roky yang penting buat kita, jangan sampai negosiasi itu didasarkan pada transaksi yang kasar. “Kita ingin lihat kalaupun misalnya ada Anies – Puan, oke, tetapi, mesti dibuka ke publik bahwa itu adalah upaya untuk menghasilkan pemimpin terbaik, bukan sekadar untuk meneruskan oligarki, meneruskan di belakangnya ada transaksi bisnis. Itu akan jadi buruk lagi,” tegasnya. (ida, sws)
Hidup Makin Sulit: Siap-Siap BBM, Gas dan Listrik Bakal Naik Tinggi
Jakarta, FNN – “Siap-siap beban hidup Anda dan beban hidup saya akan semakin berat! Presiden Jokowi sudah memberi isyarat harga BBM akan dinaikkan,” kata wartawan senior FNN dalam kanal Hersubeno Point, Rabu (1/6/2022). Sementara sebelumnya Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menaikan tarif listrik, jadi sama-sama kita bersiap untuk merogoh kocek lebih dalam, mengetatkan ikat pinggang, dan mulailah selektif dalam mengelola keuangan. “Yang tidak perlu dibeli ya jangan dibeli, beli yang hanya bersifat kebutuhan, bukan keinginan. Sebab selama ini biasanya masuk salam list belanja kita itu kalau kita teliti lagi, short satu-persatu lebih banyak keinginan dibandingkan kebutuhan. Sekarang gak bisa lagi, isyarat hidup kita harus mesti diubah,” ujar Hersubeno. Isyarat kuat bahwa harga BBM akan naik itu langsung disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi ketika menyampaikan sambutan hari Senin kemarin. Presiden Jokowi sudah menyampaikan hal itu walaupun kesannya seperti isyarat, tapi itu isyarat yang terang-benderang. Hersubeno ingin menyampaikan, betapa situasi sekarang ini adalah situasi yang tak mudah, situasi yang sangat sulit dan itu dialami oleh semua negara. Karena itu kita semuanya harus memiliki kepekaan Since of Crisis mengenai keadaan kita dan semua negara. “Tidak ada yang baru. Sesungguhnya dari pidato Presiden kalau Anda rajin menyimak pidato Presiden Jokowi, ini hanya berupa pengulangan beberapa kalimatnya mungkin sama persis yah, persis sama maksud saya,” lanjutnya. Soal krisis, ekonomi dunia, belum pulih dari Pandemi sudah muncul perang Ukraina dengan Rusia, Presiden mengingatkan para pejabat mulai dari tingkat pusat sampai daerah, harus punya since of crisis. “Ini bahasanya yang diulangi lagi adalah kita harus punya perasaan yang sama. Begitu tadi Pak Jokowi menyampaikan. Kemudian Pak Jokowi juga membandingkan frasinya di Indonesia ini syukurnya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain,” ungkap Hersubeno. Bahkan, bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, tapi point sesungguhnya dari pidato Presiden Jokowi dan penting kita perhatikan dan kita garis bawahi adalah soal besarnya harga subsidi BBM yang sangat tinggi. Presiden Jokowi menyebutnya sangat berat menahan beban tersebut. Di Jerman, Singapura harganya lebih tinggi, ok! Tapi mereka bisa membelinya. Di luar itu, selain itu transportasi publik mereka juga lebih bagus dibanding kita, jadi walaupun harga bensin tinggi harga BBM tinggi tapi mereka masih bisa punya pilihan transportasi publik yang bagus. Di kita kan ini belum terwujud. Baru mungkin di Jakarta, itu pun belum bisa menjangkau seluruh rakyat. Untungnya Presiden Jokowi masih menyebut Thailand ini negara tetangga kita yang pendapatan perkapitanya relatif tidak jauh dari kita namun harga BBM-nya lebih tinggi walaupun tak lebih jauh ini, hanya 2 kali lipat. “Namun Pak Jokowi lupa atau tidak menyebut harga BBM di Negara tetangga Malaysia yang jauh lebih murah dari Indonesia. Padahal Malaysia pendapatan perkapitanya itu hampir 3 kali lipat dibanding kita. Kita ini sekarang sekitar 3.800. Jadi kita tadinya di kelas menengah ke atas, sekarang turun ke bawah, tetapi Malaysia itu sudah di atas 10.000 perkapitanya,” tegas Hersubeno. Belum lagi kalau kita bicara harga minyak goreng yang selalu bikin gempar Indonesia. Beberapa bulan terakhir ini harga minyak masak subsidi – orang Malaysia menyebutnya harga minyak masak, bukan minyak goreng – di sana hanya Rp 7.650 perliternya. “Itu hanya separuh dari harga eceran tertinggi di Indonesia. HET di Indonesia yang dipatok Pemerintah sekitar Rp 14.000 itu, harga yang dipatok itu sampai saat ini pun itu belum bisa dipenuhi oleh pemerintah karena harga di pasaran itu masih sekitar Rp 17.000 sampai Rp 19.000 perliter,” kata Hersubeno. Jadi, lanjutnya, kalau dengan harga yang real itu harga di Indonesia ini 3 kali lipat dari Malaysia. “Data ini lupa atau sengaja tidak disampaikan oleh penulis naskah pidato Pak Jokowi, saya ber-suuzon saja. Ini jelas bukan Pak Jokowi yang sengaja tidak mencantumkan harga di Malaysia ini, ini penulis naskahnya-lah,” tegasnya. Kembali ke pidato Presiden soal beratnya menahan subsidi BBM tadi. Ini apa artinya? Sebenarnya ini gak perlu ahli atau pengamat untuk menafsirkannya dengan penafsiran yang susah-susah. “Karena dengan pidato Pak Jokowi tadi dipastikan harga BBM dan harga gas akan naik. Soal ini sesungguhnya sudah disampaikan oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan lebih dulu,” jelas Hersubeno. Menurutnya, Luhut menyatakan bahwa harga Pertalite yang sekarang menjadi bahan bakar penugasan menggantikan Premium dan Gas Melon 3 kg itu akan naik. “Ini saya meminjam saja istilah yang digunakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Jadi, pak Luhut ini akan berperan menjadi semacam sutradara, sutradara ini yang ngatur-ngatur gitu yah,” sindir Rocky Gerung. Yang sudah pasti banget itu adalah tarif listrik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, DPR telah menyepakati tarif listrik 3.000 Volt Ampere ke atas itu akan naik. Jadi ini katanya hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang kaya karena untuk 3.000 VA ke atas itu orang kaya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi 9 Bidang Energi di DPR RI Sugeng Suparwoto itu ancer-ancer akan dilakukan setelah Lebaran berlalu ini bulan syawal udah habis jadi kira-kira 2 bulan lagi akan naik jadi fix yah siap-siap bayar tarif listrik lebih mahal. Seperti kata Menkeu dan DPR itu hanya untuk mereka yang kaya listriknya di atas 3000 VA. Untuk mereka yang di bawah itu kalangan menengah ke bawah, kalangan miskin, tidak akan naik. Soal ini ia sarankan jangan gembira dulu. “Karena mereka mengaku bahwa komsumsi listriknya tidak sampai 100.000, ada yang sekitar 90.000 atau 80.000, tapi mereka juga mendapat surat edaran menaikkan dayanya sampai 1.300 VA ini mereka datang berbondong-bondong ke kantor PLN untuk memprotes,” tutur Hersubeno. Apalagi beban yang harus ditanggung oleh rakyat lagi? Yang jelas ini adalah kenaikan PPN. Pajak Pertambahan Nilai dari 10% menjadi 11% dan nanti itu pada tahun 2025 akan menjadi 12% kapan PPN dinaikkan? Benar kata pemerintah, tidak semua kena pajak ada juga yang semua punya NPWP tapi laporannya nihil karena memang tidak punya penghasilan, tetapi tetap saja kita bisa membacanya bahwa pemerintah memang tengah kesulitan dengan anggarannya dan semua dikenai pajak dan siapapun dikenai pajak tinggal disesuaikan besar kecilnya. “Kalau tadi Presiden Jokowi mengaku bahwa menahan beban subsidi itu sangat berat, ya memang itulah tugas Pemerintah, itu tugas seorang Presiden. Pemerintah kan masih bisa memanuver, berakrobat, menyiasati anggarannya yang cekak dengan menghapus subsidi, menaikkan harga, menaikkan pajak dan memperluas basis pembayaran pajak,” lanjut Hersubeno. (mth)
Formula E Gagal Dijegal
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa JALAN berliku dan terjal telah dilalui Anies Baswedan. Ribuan kerikil tajam ada diantara banyak lembah yang mengelilingi perjalanan. Lawan mengintai dan siap menerkam di setiap sudut jalur yang dilewatinya. Takdir nampaknya terus berpihak dan Anies selalu selamat. Tak ada kebijakan yang sepi bulliyan. Tak ada wajah yang bisa hindari hinaan. Tak ada program yang tidak dihambat, dihalangi, dicegat dan berupaya keras untuk digagalkan. Begitulah jika harus berhadapan dengan para pecundang. Balap Formula E menjadi satu dinatara yang dipertaruhkan. Dua kali diburu interpelasi, lolos. Tak dapat ijin di Monas, pindah ke Ancol. Di Ancol, disidak pula. Tempat dibilang gak layak, kurang representatif, jauh dari keramaian, persiapan tidak matang, dan macam-macam stigma kampanye hitam. Lepas dari pengusiran, interpelasi, dan berbagai macam stigma, lalu diburu pula oleh KPK. Belum jelas alat bukti, tak ada pula tersangka, tapi terus dinarasikan di media. \"Akan kami telusuri-, katanya. Opo maneh..., Atas kegigihan, kerja yang terukur dan kolaborasi yang baik, Formula E pun akhirnya terselenggara. Tepatnya, akan terselenggara. Sabtu, tanggal 4 Juni, dunia akan menyaksikan balap Formula E di Jakarta. Ini untuk yang pertama kali. Anda masih tidak bangga? Ingat, Jakarta itu bagian dari Indonesia. Bahkan, Jakarta itu Ibu Kota Indonesia. Ini penting digarisbawahi, karena ada yang masih berpikir Jakarta itu negara sendiri dengan Anies Baswedan sebagai presidennya. Tidak! Anda gak perlu takut dan jangan merasa ada saingan. Jakarta itu bagian dari Indonesia, dan Anies Baswedan masih sebagai gubernur. Tidak lebih dari itu. Entah 2024 nanti. Kita tunggu saja takdirnya. 70 persen tiket Formula E diborong oleh warga negara asing. Laris! Banyak peminat. Ini menunjukkan, dunia internasional punya antusias. 30 persen tiket sisanya dipersilahkan siapa saja yang berminat membelinya, termasuk penonton nasional. Penjualan via online. Mudah sekali didapat. Lagi,-lagi, ini pun \"kabarnya\" ada yang ngerjain. Info yang ramai di medsos, web dihack. Tiket masih ada, tapi di laman web-nya muncul kata \"Sold Out\". Kalau kabar ini benar, maka gak ada kapok-kapoknya juga mereka mengganggu. Ampyuuuun. Siapa mereka? Ya, jangan tanya gue dong. 2024 masih lama bro. Kalau mau bersaing, pakai cara- cara yang waras. Kalau seperti ini, itu kekanak-kanakan, kata Tamsil Linrung, anggota DPD asal Sulawesi yang selalu kritis dan paling vokal itu. Ketua DPD Lanyalla Mattaliti serukan kepada seluruh anak buahnya di DPD untuk beli tiket, dan sponsori konstituennya nonton Formula E. Ini event international, mestinya membuat bangsa ini bangga karena melalui event ini, Indonesia bisa tampil dan bicara di hadapan dunia internasional. Bukan malah coba menghalangi, menggagalkan, atau mempermalukan. Di sinilah jiwa kenegarawanan LaNyalla muncul. Sepertinya, LaNyalla mulai kesel dengan tingkah polah kekanak-kanakan sejumlah elit politik. Event Formula E akan disiarkan langsung oleh 170 media internasional. Bagaimana media nasional dan lokal? Rakyat berharap tak ada yang mengancam media nasional dan lokal kita ketika mau tayangin balap Formula E. Hingga hari ini, sudah ada 31 sponsor untuk Formula E. Semuanya dari swasta. Sementara tak ada satupun BUMN kita ikut jadi sponsor. Proposal sudah dilayangkan, ketua panitia sudah temui sang menteri yang konon kabarnya juga ingin nyapres/nyawapres 2024. Hasilnya? Niihil! Banyak yang menyayangkan. Padahal, BUMN dianggap jor-joran sponsori balap MotoGP di Mandalika. Publik pun bertanya: ada apa ini? \"Ngono yo ngoono, ning ojo ngono\". Jangan kebangetan lah...kira-kira seperti itu yang ada di pikiran rakyat. Sandiaga Uno, Menteri Parekraf berinisiatif untuk membantu sukseskan Formula E. Kita tahu, Sandi adalah sosok pekerja keras dan profesional. Tipe orang yang all out jika bekerja. Ajang balap Formula E itu momen buat semarakkan pariwisata. Sayangnya, Sandi nampak ada beban. Entah dari mana beban itu berasal. Publik membacanya. Hiruk pikuk Formula E akan segera berakhir beberapa hari setelah tanggal 4 Juni besok. Siapapun yang dapat panggung, tak perlu membuat siapapun bingung dan tersinggung. Itu dinamika sosial yang tak akan membuat pihak lain menjadi sial. Biasa saja, dan hadapi dengan lapang dada. Dengan begitu, 2024 akan muncul kompetisi yang bersahaja. Tidak saling jegal, apalagi berupaya membegal. Jangan pelihara sikap kekanak-kanakkan, tapi berupayalah jadi negarawan. (*)
Ketua DPD Serukan Borong Tiket Formula E untuk Melawan Aksi Boikot Sponsor BUMN
Jakarta, FNN – Ada upaya sistematis untuk mengacaukan penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022. Dari boikot sponsor, pelarangan staf BUMN, dan mengacaukan sistem tiketing online. Anggota DPD dan sekaligus Ketua Kelompok DPD di MPR, Tamsil Linrung merasa prihatin BUMN memboikot sponsor penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022. Ia bahkan miris melihat Ketua Panitia hingga mengemis ke Menteri BUMN Erick Thohir, namun tak ada hasilnya. “Ya memang itu menyedihkan karena Ketua Panitianya, Ahmad Sahroni sepertinya sangat mengemis untuk mendapatkan itu. Tidak hanya surat tapi juga menjumpai menteri BUMN, namun tetap nihil. Ini sangat berbeda dengan MotoGP di Mandalika yang mendapatkan sponsor hingga Rp 3.8 Trilliun,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu, 01 Juni 2022. Menurut Tamsil, Menteri BUMN sangat keterlaluan, sebab untuk sekadar memberi kesempatan kepada orang-orang BUMN supaya ikut membeli tiket menonton itu juga sama sekali tidak diizinkan. Tak hanya itu, Tamsil juga mendengar ada upaya-upaya lain yang terjadi untuk dengan mengacaukan sistem IT tiketing, sehingga sulit dipesan. “Sistemnya dikacaukan agar dalam penjualan tiket sepertinya habis terjual, sudah sold out, padahal ternyata sampai sekarang kita mendapat informasi panitianya belum sama sekali belum memperoleh pembayaran. Jadi, sistem online-nya diganggu. Kalau ada orang mau beli sudah tidak bisa lagi karena sudah sold out, padahal tiket masih tersedia. Ini saya kira ini bentuk yang sangat distriminatif dan kekanak-kanakan, tidak menunjukkan satu sikap kenegarawanan,” katanya. Tamsil meyakini bahwa tindakan kekanak-kanakan ini bukan an sich Erick Thohir, tetapi memang Erick hanya menjalankan tugas, persis sama dengan Sandi yang sebenarnya bisa memberi fasilitas tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada perlakuan sikap yang berlainan dengan apa yang terjadi di MotoGP. Menurut Tamsil, gangguan terhadap penyelenggaraan Formula E diduga merupakan bagian dari upaya menjegal Anies yang terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap calon presiden terpopuler tersebut. “Ini menunjukkan bahwa Anies, di mana-mana sepertinya menjadi harapan untuk Indonesia baru ke depan. Ini yang coba diganjal dengan berbagai cara,” paparnya. Tamsil menunjukkan dukungan melimpah untuk Anies bisa terlihat saat acara Milad PKS ke-20. Setiap kali ada yang menyampaikan sambutan, mereka menyebut nama Anies calon presiden dan gemuruh luar biasa dari yang hadir. “Ini menunjukkan bahwa Anies ada penerimaan yang luar biasa dari masyarakat,” tegasnya. Hal yang patut dicontoh adalah sikap Ketua DPD RI yang membantu total rintangan yang dihadapi Anies dalam penyelenggaraan Formula E. “Di sinilah saya melihat kedewasaan La Nyalla yang luar biasa, Ketua DPD meskipun dia juga mau jadi presiden, tapi dia tetap mensuppor kegiatan yang dibuat oleh Pemda DKI, dengan menyerukan seluruh anggota DPD untuk ikut membantu mensukseskan acara ini, termasuk menonton, membeli karcis, bukan hanya anggotanya tetapi konsituen-konsituen dari setiap anggota diajak untuk menonton,” tegasnya. Tamsil mencatat gangguan untuk acara Formula E Jakarta, nyatanya terbaca dengan fakta bahwa pembeli tiket sebagian besardari luar Jakarta. “Kita mendengar sekarang peminat untuk menonton dan mensukseskan acara ini justru kebanyakan orang dari luar. Saya dengar karcisnya itu 60 persen pembelinya dari luar dan itu mungkin yang sudah diandalkan oleh panitia, betul-betul kebayar. Tetapi yang lain, yang sudah disebut sold out dan tidak ada tindak lanjutnya itu yang kita khawatirkan. Makannya kita dari DPD akan ikut mensuppor dan ikut menjadi penonton dan membeli karcis,” paparnya. Pemboikotan acara ini menurut Tamsil sangat melelahkan karena sifatnya kekanak-kanakan. “Seharusnya semua menunjukkan diri dengan sikap kenegarawanan. Melalui even-even seperti ini tidak selayaknya kita pertontonkan sebuah sikap yang tidak produktif,” katanya. Tamsil meyakini, jika acara ini sukses, yang mendapat apresiasi dari masyarakat juga presiden, akan tetapi mengapa dia tidak berpikir sejauh itu. “Di luar orang mengertinya Presiden Indonesia siapa? Ini kesuksesan dia, tapi kok orang sepertinya terkesan tidak ingin ini sukses karena membawa nama yang lain. Padahal mestinya ini terutama sahabat saya ini Sandiaga saya akan bicara juga nanti, ini momentum bagi dia ini untuk meningkatkan parawisata. Dia seharusnya ada di garda terdepan memberikan dukungan, bukan saja karena dia pernah menjadi Wakil Gubernurnya Anies tetapi dia sekarang ini memegang suatu posisi yang bisa memanfaatkan momentum ini sehingga ini terbawa nama kementerian dia. Dan orang membaca, itu tidak mungkin Wapres yang lakukan. Lalu siapa? Semua orang tahu lah,” tegasnya. Tamsil menyarankan, even-even seperti inilah yang seharusnya digunakan oleh pimpinan kita untuk menunjukkan kebersamaan kita. “Saya kira ke depan kita memang perlu pemimpin yang bisa membuat bangsa ini segera melakukan reunifikasi sehingga tidak ada lagi pembelahan-pembelahan seperti ini,” paparnya. Tamsil sepakat dengan sentilan Menkoplhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa saat ini perlu pemimpin yang kuat, strong leadership. “Kita perlu strong leadership dan yang bisa memberikan keteladanan karena salah satu yang lemah dari kita ini adalah keteladanan-keteladanan. Kita berharap tidak ada lagi pembelahan. Kita harus bisa membangun narasi-narasi positif dalam kehidupan berbangsa ini,” paparnya. Yang paling ideal menurut Tamsil, pimpinan harus kuat dan bisa memberikan keteladanan, bisa tampil ke depan untuk mengakhiri langkah-langkah seperti ini. “Tidak hanya berbicara tetapi langsung memberi contoh serta kebijakan-kebijakan yang riil, yang tidak hanya lips service belaka,” pungkasnya. (ida, sws)
Harlah Pancasila, Merah Putih 1.000 Meter Kelilingi Candi Borobudur
Magelang. FNN - Bendera Merah Putih sepanjang 1.000 meter membentang mengelilingi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila 2022, Rabu.Kegiatan membentangkan Bendera Merah Putih mengelilingi Candi Borobudur tersebut dilakukan oleh para relawan dari berbagai elemen masyarakat seluruh Indonesia, dalam kegiatan Festival Budaya Nusantara.Ketua Panitia Bentang Bendera Merah Putih 1.000 meter di Candi Borobudur, Edi Santoso, mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk ekspresi cinta terhadap Tanah Air dari para pemuda desa wisata nusantara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.\"Dengan membentangkan Bendera Merah Putih mengelilingi Candi Borobudur ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang cinta budaya, negara yang cinta UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),\" katanya.Usai membentangkan Bendera Merah Putih di sekitar Candi Borobudur, Sang Dwiwarna tersebut dikirab menuju Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Kembanglimus yang berjarak kurang lebih tiga kilometer.Dengan membentangkan Bendera Merah Putih di Hari Lahir Pancasila tersebut, Edi berharap kegiatan itu dapat menambah rasa cinta Tanah Air bagi para peserta dan masyarakat.Sementara itu, salah satu panitia kegiatan Ronald Sibarani menjelaskan kegiatan membentangkan Sang Saka Merah Putih sepanjang 1.000 meter tersebut menggambarkan semangat gotong-royong bangsa Indonesia.\"Salah satu semangat gotong-royong bisa dilihat dalam membentangkan Bendera ini. Ada kebersamaan ketika membentangkan Bendera, satu sama lain harus memperhatikan,\" kata Ronald.Menurut dia, sifat kebersamaan itu menjadi pesan bahwa semangat gotong-royong akan terus dibutuhkan sebagai langkah terbaik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Seorang peserta kegiatan Bentang Bendera Merah Putih di Candi Borobudur bernama Lili menyampaikan kegembiraannya bisa memperingati Hari Lahir Pancasila dengan ikut membentangkan Bendera Merah Putih di Candi Borobudur.\"Saya datang ke Borobudur diajak ibu. Kebetulan baru kali ini saya berkunjung ke Candi Borobudur,\" kata perempuan asal Nias, Sumatera Utara itu. (mth/Antara)
Presiden RI Ajak Anak Muda Bangsa Bumikan Pancasila
Ende, FNN - Presiden RI Joko Widodo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak anak muda bangsa untuk membumikan Pancasila.\"Dari Kota Ende, saya mengajak seluruh anak bangsa di mana pun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,\" kata Presiden dalam amanatnya di Lapangan Pancasila, Rabu pagi.Dari kota bersejarah, tempat Sang Proklamator Bung Karno merenungkan dan merumuskan Pancasila, Kota Ende, Presiden menyebut Pancasila bukan hanya mempersatukan masyarakat, melainkan menjadi bintang penuntun ketika bangsa menghadapi ujian. Hal itu telah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara karena masyarakat berlandaskan Pancasila.Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan masyarakat harus betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan untuk mewujudkan sistem masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan.Presiden pun meminta agar ada implementasi tata kelola pemerintahan yang menjiwai interaksi sesama anak bangsa.\"Inilah tugas kita bersama. Tugas seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadirannya dan manfaatnya bagi seluruh tumpah darah,\" kata Presiden.Dikatakan pula oleh Kepala Negara bahwa situasi dunia masih diliputi pandemi COVID-19 dan krisis energi, pangan, kemiskinan, serta perang.Oleh karena itu, sebagai pemegang mandat Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia mengajak seluruh negara maju untuk membangun sistem kesehatan global yang bisa menghadapi krisis pada masa depan.\"Tentu perlu tata kelola sehat dan berperikemanusiaan dan berperikeadilan,\" katanya.Pada akhir amanatnya, Presiden mengajak seluruh pemimpin pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemimpin lain untuk menjadi teladan dan contoh dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila.\"Memperkokoh nilai Pancasila, mewujudkan Indonesia maju dan cita-cita proklamasi kemerdekaan,\" kata Presiden menutup amanatnya. (mth/Antara)
Mahasiswa Terus Bergerak Melalui Mimbar Kampus Menuju Musyawarah Rakyat
Jakarta, FNN - Sekitar 350 mahasiswa bersama akademisi, perwakilan buruh, profesional 98 dan petani berkumpul di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengadakan aksi Mimbar Kampus Menuju Musyawarah Rakyat. Mimbar kampus yang berlangsung empat jam tersebut lebih banyak mendengarkan aspirasi dari para petani, korban tambang, akademisi, dan sejumlah elemen mahasiswa. Mimbar kampus ini dihadiri sejumlah akademisi diantaranya Ubedilah Badrun dan Anthony Budiawan. Didi dari Forum Masyarakat Marunda misalnya menyampaikan aspirasinya terkait kerusakan pernapasan masyarakat Marunda akibat ulah pengelola tambang batubara yang debu batu baranya menyelimuti masyarakat Marunda. \" Tidak sedikit warga Marunda yang terkena infeksi saluran pernapasan akut, ini semua ulah oligarki \" tegas Didi. Ade Toha dari Forum Masyarakat Petani Cilangkap Maja Lebak Banten menaruh harapan besar dari mimbar kampus menuju musyawarah rakyat ini. \" sebab melalui mimbar kampus ini aspirasi penderitaan kami didengar oleh orang-orang kampus, mudah mudahan pada waktunya musyawarah rakyat terjadi \" tegas Ade Toha. Secara bergantian elemen mahasiswa dari Front Millenial Jabodetabek (FMJ), HMI MPO, KARAT, Komando, perwakilan kampus dari UNJ, UPN, UNPAM, UNIVMUSTOPO, UMJ, UNIV.ATMAJAYA, IISIP, UIN, UIC dll menyampaikan pandanganya. Secara umum elemen mahasiswa ini menyampaikan keprihatinanya dengan kondisi saat ini, baik dari sisi ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain. Pada bagian akhir mimbar kampus jelang maghrib seluruh peserta merangsek ke jalan pemuda dan berorasi di jalan untuk mengingatkan kepada publik bahwa Indonesia dalam masalah besar. Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan oleh Thoriq dari Front Millenial Jabodetabek (FMJ) yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL - KKN ) menegaskan bahwa dengan merajalelanya KKN di Istana dan DPR kedua lembaga itu dinilai sudah tidak memiliki legitimasi. \" Karena KKN merajalela terjadi dimana-mana, baik di DPR maupun Istana dan jalanya Negara dikendalikan oligarki maka DPR dan Istana sudah tidak lagi memiliki legitimasi. Oleh karenanya layak membubarkan diri atau jika tidak membubarkan diri rakyat berhak membubarkan DPR dan orang-orang yang ada di Istana demi kepentingan kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia\" pungkas Thoriq. (sws)
Simpati untuk Badan Riset Kementrian dan Eijkman Institute
Jakarta, FNN – Negara dan Kementerian memerlukan DSS (decision support system) kuncinya Badan Riset. Demikian disampaikan Prof. Widi A Pratikto, Guru Besar Teknik Kelautan ITS, Surabaya, Rabu (1/6/2022). Eijkman Institute banyak menggeluti Biologi Molekuler dan mengkoordinasikan Vaksin MP (merah putih) salah satu flag NKRI. Seperti kita ketahui, Vaksin MP merupakan proses panjang yang hasilnya akan terwujud tidak lama lagi. “Dalam kondisi VUCA (Volatility - Uncertainty – Complexity – Ambiguity) maka peran DSS untuk suatu negara dan kementerian sangat vital,” kata Prof. Widi kepada FNN. Menurutnya, masalah kekinian misalnya, Volatility Moneter, Climate Change Dynamics, Food Security and Scarcity, Renewable Energy, Masalah Penyakit Baru dan Pengembangan Benih (Seed) menjadi strategis. Pejabat Negara tentu aware akan masalah terkait tentang hal ini. Prof. Widi menyebut, Badan Riset Kementerian itu memiliki kewajiban untuk melakukan Giat Penelitian bukan saja menopang Direktorat Jenderal terkait di Kementerian tersebut. “Namun juga Giat dalam melihat Future Challenge yang dihadapi Kementerian dan related areas,” tegasnya. Sebagai contoh, KKP sangat giat melakukan berbagai kegiatan dan penelitian via Partnership dengan Mitra ASEAN, EU, Negara-negara D8 Organization for Economic Cooperation, ASIA PACIFIC (CTI CFF), USA, Japan, SEAFDEC, APFIC, Australia, Swedia dan lain-lainnya. Kegiatan tersebut sebagaimana lazimnya via MOU. Kegiatan KKP misalnya, untuk Peningkatan Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya), Evasive species dan Penyakit Ikan dan Marine, Climate Change and Adaptation, Kebencanaan, Food Security, Water Scarcity di Pulau-pulau dan lain-lainnya. “Belum lagi tugas KKP men-support dan ber-partner dengan negara-negara ASEAN, Negara D8, dan Negara Asia Pasifik dalam Frame Kerjasama ASEAN dan CTI CFF,” lanjut mantan Dirjen (2002 – 2006) dan Sekjen (2006 – 2009) KKP itu. Dana dan support Penilitian tidak bisa lagi bergantung dari negara saja. Tapi, Kebersamaan melalui Partnership dan Swasta serta Kerjasama Luar Negeri adalah faktor strategis yang perlu disemaikan. Dengan Rencana BRIN melakukan integrasi Lembaga-lembaga Penelitian baik di LPNK dan Kementerian tentu akan menjadikan Lumpuhnya Badan Penelitian Kementerian dalam menopang DSS untuk Kementerian dalam melaksanakan Tupoksi tugas pokok dan fungsinya serta Giat Kerjasama. Prof. Widi berharap, semoga makin banyak Peneliti, Ilmuwan dan Akademisi yang memahami nilai strategis ini dan berani hand to hand untuk berjuang dalam meningkatkan Peran Penelitian untuk kemajuan Negara dan Bangsa serta Produktvitas Negara. “Ada suatu masa sekitar 1995 – 2000 dimana saya merasakan enjoyment memperoleh Riset Unggulan Terpadu (3 tahun), Buku Pedoman Ajar – LPDP DIKTI – ADB dan Giat Penelitian SPP dimana kegiatan tersebut melibatkan dan memberdayakan mahasiswa,” ungkapnya. Kegiatan tersebut tampak harmoni dan reliable-nya kegiatan dan pengendalian yang anggarannya diperoleh dari Kemenristek, Operasinya oleh LIPI dan masih ada kegiatan via DIKTI dan Universitas. Hal ini tentunya akan memunculkan kreativitas, kerjasama dan mobility serta keinginan maju secara bersama. Jiwa dan semangat ini yang tampak mengendur. Untuk itu perlu adanya peningkatan pemahaman partnership dan interdepensi sehingga rencana Integrasi BRIN melalui PERPRES 78 Tahun 2021 itu perlu ditinjau kembali. (mth)
Presidium KAMI: Mosi Terhadap Kudeta Konstitusi
Jakarta, FNN – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo bersama beberapa petinggi KAMI lainnya diterima oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Selasa (31/5/2022). KAMI menyampaikan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhir-akhir ini kondisinya semakin memprihatinkan, kian jauh dari cita-cita proklamasi dan amanat reformasi. “Bahkan, hari ini kita menjadi saksi bagaimana praktek pengelolaan negara dijalankan dengan sesuka dan semau-semaunya sendiri,” papar Jenderal Purn Gatot Nurmantyo. Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan, para penyelenggara negara telah meninggalkan semangat dan nilai-nilai dalam pengelolaan negara yang jujur dan bertangung jawab, sehingga telah terjadi berbagai penyimpangan, juga penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, menjual pengaruh, dan moral hazard. “Bahkan, mereka terbukti tidak lagi berpegang pada landasan moral, fatsoen dan etika, serta tidak taat azaz dan melanggar konstitusi, UUD 1945,” lanjut Gatot Nurmantyo. Ia menyebut, sejumlah pelanggaran dilakukan dengan kasat mata dan terang-benderang, termasuk upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan dalam “operasi politik” yang terstruktur, sistematis dan masif untuk menunda pemilu serta menambah masa jabatan presiden hingga tiga periode dari dua periode yang diamanatkan konstitusi. Menurut Gatot Nurmantyo, jika dilakukan dan terjadi, itu merupakan puncak dari praktek bernegara yang sangat buruk, dan mengarah pada bentuk negara fasis, diktator. Dalam hal ini telah terjadi upaya Kudeta Konstitusi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini dan bagi kelangsungan masa depan bangsa dan negara tercintai ini di masa mendatang. “Setidaknya kita menyaksikan berbagai bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Akibatnya, berlangsung praktek dan sistem pemerintahan dan politik yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,” tegasnya. Dalam prakteknya Presiden hari ini tidak dapat lagi dikontrol oleh MPR RI, seolah MPR RI telah lepas tangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang diembannya. Sedangkan DPR RI (parpol) yang jelas telah dilucuti kewenangan dan hak-hak konstitusionalnya lewat pembentukan UU, hanya berdiam diri. “Karena mereka telah bergabung dan nyaman bersama Presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk, sehingga dukungan DPR RI pada Presiden hari ini, tidak mungkin berlaku checks and balances karena mencapai 82%,” lanjut Gatot Nurmantyo. Pemerintah juga telah gagal menyejahterakan rakyat. Sebaliknya saat ini harga-harga kebutuhan pokok mencekik leher rakyat, akibat kebijakan yang sarat moral hazard, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Sementara itu, lapangan kerja sendiri terbatas, populasi rakyat miskin terus meningkat, dan GINI ratio yang semakin tinggi. Rakyat telah menjadi korban dari kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan pengusaha oligarki. Di sisi lain perekonomian nasional sedang mengalami ancaman krisis energi, inflasi, kegagalan pembangunan infrastruktur, apalagi hutang yang semakin menggunung (entah siapa yang harus membayarnya dan bertangung jawab), BUMN yang amburadul, dengan beban APBN yang sangat berat. Dalam ranah sosial kita menghadapi tejadinya pembelahan dan ancaman perpecahan sebagai sesama anak bangsa, akibat pemilu 2019 lalu yang menimbulkan ekses politik luar biasa, yang dapat menganggu persatuan nasional. “Sementara harapan bagi masa depan generasi muda tidak jelas dan sangat berat tantangannya,” ungkap Gatot Nurmantyo. Dalam hal penanganan wabah COVID-19, menurut KAMI, tidak hanya ada yang salah dalam cara pemerintah merespons dan mengatasi pandemi. Tetapi lebih dari itu, pemerintah telah memanfaatkan segala macam tentang pandemi untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat yang sedang sekarat menghadapi wabah. Praktek penegakan hukum semakin menjauh dari rasa keadilan masyarakat, tidak adil dan semena-mena sebagaimana menimpa para aktivis KAMI dan berbagai pihak yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah. “Bagaimana para Aktivis KAMI harus mendekam 10 bulan di penjara tanpa dapat melihat matahari. Bahkan dalam hal jatuhnya korban jiwa 6 laskar FPI, menjadi bukti bahwa negara tidak hadir dan terbukti tidak mampu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,” ungkap Gatot Nurmantyo. Padahal amanah konstitusi menyatakan, hilangnya satu nyawa berarti menjadi tidak genap lagi bangsa Indonesia. Anehnya atas kejadian yang menimpa saudara sebangsanya sendiri itu, semua pejabat tingggi negara terdiam, seolah sudah sirna nurani, rasa keadilan dan kemanusiaannya. Sangat menyedihkan, memilukan dan memalukan. Demikian halnya pencekalan terhadap WNI di Singapura belum lama ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia tidak lagi sejajar kedudukannya di mata negara lain. Sementara sebagaimana sinyalemen yang disampaikan oleh Mantan Kepala BIN, Letjen TNI (purn) Sutiyoso terhadap membanjirnya TKA China di wilayah Indonesia menjadi sangat mencengangkan dan mencemaskan. Terlebih lagi, dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai tumpah darah Indonesia, yang semestinya harus dipertahankan mati-matian dan harus mendatangkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, justeru diobral dan telah terjadi berbagai eksploitasi secara berlebihan dan hanya menguntungkan pihak asing. Namun, “Dalam kenyataannya investasi yang digembar-gemborkan sangat besar itu, khususnya pada tambang nikel, tembaga, besi, timah dan emas, tidak mendatangkan keuntungan bagi negara dan rakyat,” tambahnya. Dengan kondisi seperti yang diuraikan di atas, dan kuatnya peran oligarki untuk melanggengkan kekuasaan, dan telah terjadinya Kudeta Konstitusi, KAMI menyampaikan mosi sebagai berikut: Pertama, Mendesak dan meminta kepada MPR RI untuk lebih terbuka dalam menyerap aspirasi rakyat, serta meneruskan kepada lembaga-lembaga lainnya yang berkompeten. Kedua, Mendesak dan meminta kepada MPR RI untuk bersikap keras dan tegas kepada Pemerintah agar hukum ditegakkan tanpa tebang pilih. Konstitusi menegaskan Indonesia adalah negara hukum, yang mana berarti setiap orang mempunyai kedudukan sama di muka hukum. Karena itu, pejabat negara yang terindikasi melanggar hukum, termasuk dalam kasus-kasus vaksin/PCR, CPO/minyak goreng, pembentukan UU Minerba, UU Ciptaker, UU IKN, penundaan pemilu, dan lain-lain, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga, Mendorong MPR RI untuk bersikap keras dengan mendesak kepada Presiden agar bertindak cepat dan tegas untuk memberhentikan para anasir Makar Konstitusi dari jabatannya, serta diberikan sanksi yang sepadan, untuk memcegah agar tidak terulang kembalian kejadian yang sama di masa yang akan datang. Keempat, Mendorong MPR RI untuk bersikap tegas dengan mendesak kepada KPK agar para menteri dan pejabat negara yang diduga terlibat propaganda Makar Konstitusi yaitu Saudara Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. KPK harus segera mengusut tuntas berbagai kasus korupsi mereka, yang sudah masuk di meja KPK. Kasus korupsi tersebut jangan dijadikan sandera politik untuk melakukan mufakat jahat, persekongkolan politik yang merugikan masyarakat luas. Kelima, Mendorong MPR RI agar lebih aktif dalam upaya menghentikan seluruh produk UU yang terbukti telah melanggar konstitusi dengan mendesak pemerintah khususnya terhadap UU Cipta Kerja yang sangat tidak adil dan inkonstitusional. Padahal sangat jelas UU Ciptaker memberi fasilitas dan kenikmatan luar biasa besar kepada pengusaha, namun merugikan para pekerja dan masyarakat adat, serta keuangan negara. UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya termasuk insentif perpajakan seyogianya dinyatakan batal karena sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Namun sangat ironis karena UU Ciptaker, yang diputuskan oleh Majelis Konstitusi melanggar konstitusi itu, malah diperpanjang 2 tahun, pelaksanaannya. Keputusan Majelis Konstitusi dangat bambigu termasuk keputusan MK yang membolehkan TNI POLRI aktif menduduki jabatan kepala deerah dan BUMN, padahal jelas-jelas melanggar UU. Bahkan sehari sebelumnya MK menyatakan melarangnya. Keenam, Mendesak MPR RI untuk segera bertindak cepat dengan meminta Pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan UU Ibu Kota Negara yang disahkan super cepat, juga harus segera dibatalkan. UU IKN yang dibentuk dengan melanggar proses pembentukan UU dan konstitusi, serta tercium hanya untuk menciptakan proyek oligarkis dari pada untuk kepentingan nasional, atau masyarakat luas, atau negara. proyek IKN sangat dipaksakan di tengah minimnya minat investor. Sedangkan dari sudut keuangan negara yang sarat hutang dan terus defisit, Indonesia tidak dalam posisi untuk dapat membangun mega proyek pembangunan IKN dari APBN. Ketujuh, Mendorong kepada MPR RI untuk segera dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsi konstitusionalnya guna terciptakan kondisi ke arah terjadinya perbaikan dan proses menuju Sidang Umum MPR RI guna mengevaluasi kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini sangat penting untuk meminta pertangungjawaban kepada Presiden dan Wakil Presiden atas berbagai bentuk penyelewengan, penyimpanagan dan pelangaran konstitusi sebagai penyelenggara negara, sekaligus untuk menegakkan marwah MPR RI. (mth)
POPULER
