NASIONAL
Soal Pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Mendag, Anis Matta: Saya Salut Nyalinya, Berani Memegang Bara Api
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi sebagai anomali besar abad ini. Anis Matta menilai penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2024 mendatang. Keberhasilan dan kegagalan Jokowi nantinya akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan. \"Saya ingin katakan, Pak Zulkifli Hasan berani bener menjadi Menteri Perdagangan. Ini seperti menggenggam bara api, karena bukan masalah sederhana. Tapi saya salut atas nyalinya Pak Zulkfili Hasan berani menggenggam bara api,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk \"Kapan dan Bagaimana Akhir Perang Rusia-Ukraina? Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Dunia?, Rabu (15/6/2022). Pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan, menurut Anis Matta, merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi sejak 24 Pebruari 2022 lalu. Saat ini, Indonesia dinilai mulai merasakan adanya dampak kenaikan harga komoditas energi dunia (minyak dan gas), harga bahan pangan, sehingga menyebabkan tingginya inflasi. \"Mendag (Muhammad Lutfi, red) itu diganti, karena kesalahan dia sendiri dalam menerapkan kebijakan. Bagaimana mungkin kita negara produsen terbesar sawit mengalami kelangkaan minyak goreng, itu sama saja seperti kelangkaan BBM yang terjadi di Arab Saudi,\" ujarnya. Menurut Anis Matta, sebagian besar pemimpin di dunia termasuk di Indonesia, mulai kebingungan dan tidak mengerti cara dalam menghadapi krisis yang sangat kompleks saat ini. \"Sudah banyak Presiden dan Perdana Menteri di dunia ini yang jadi korban, jatuh pemerintahannya akibat krisis sekarang. Tapi bedanya di sini, korbannya Mendag (Muhammad Lutfi, red),\" tegas Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, penujukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag bisa menjadi solusi bagi Jokowi, atau sebaliknya menjadi bumerang dan menjadi masalah baru bagi Kabinet Indonesia Maju. \"Menjelang Pemilu 2024 mendapatkan pos baru di kabinet itu sangat bagus. Tapi taruhannya sangat besar seperti menggenggam bara api,\" tandasnya. \"Nanti kita akan melihat, apakah Pak Zulkifli Hasan ini akan menjadi solusi atau justru akan menjadi masalah baru bagi kabinet Jokowi,\" imbuh Anis Matta. Namun Anis Matta berpandangan, penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Mendag belum tentu akan menyelesaikan permasalahan krisis sekarang. Malahan sebaliknya, justru bisa memicu krisis ekonomi akan semakin dalam, dan berlanjut ke krisis sosial dan politik. \"Saya kira krebilitas Pak Zulkfli Hasan dipertaruhkan. Tapi yang jauh lebih besar, adalah reputasi kabinet dan Pak Jokowi yang dipertaruhkan. Kita bisa kita lihat nanti, apakah semakin hari semakin mengalami degradasi atau tidak,\" ujarnya. Anis Matta mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih cermat dalam membaca situasi global sekarang, dengan merespon berbagai kebijakan yang bisa menjawab tantangan utama secara substansial dan permanen dalam mengatasi krisis yang kompleks saat ini. Hal senada disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan. Ia mengatakan, dampak dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, minyak sun flower (bunga matahari) dan minnyak nabati/CPO (minyak goreng). \"Kenaikan harga minyak goreng harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningatkan pemasukan, dan memenuhi kebutuhan domestik market di dalam negeri. Tapi Alhamdulillah korbannya di sini masih dalam tingkat menteri,\" kata Fadhil. Fadhil Hasan menilai larangan ekspor CPO dan turunannya yang sempat diberlakukan sebelumnnya oleh mantan Mendag Muhammad Lutfhi beberapa waktu lalu, merupakan kesalahan besar dan kerugian bagi Indonesia yang menyebabkan kehilangan devisa negara sebesar USD 2 miliar. Sebagai produsen terbesar minyak nabati dunia, lanjutnya, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara maksimal besarnya permintaan pasar dunia saat ini, agar mendapatkan penerimaan besar di luar pajak guna memperkuat APBN kita. \"Tapi pemasukan itu, harus ditabung Pak Jokowi jangan dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak perlu seperti IKN, kalau digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tidak masalah,\" ujar Fadhil Hasan. Ekonom senior Indef ini mengingatkan, pemerintah untuk mewaspadai bahaya stagflasi, yakni ancaman inflasi global yang tengah membayangi pertumbuhan ekonomi dunia. Apalagi APBN kita saat ini masih kekurangan anggaran lebih Rp 100 triliun lebih, akibat menanggung beban subsidi dan kebutuhan anggaran perlindungan sosial yang semakin meningkat. \"Jadi stagflasi itu ditandai oleh inflasi yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah. Permintaan barang yang kita ekspor menurun, akibatnya penerimaan kita juga akan menurun. Sementara inflasinya tetap tinggi, harga-harga tetap tinggi. Hal ini akan menyebabkan gap yang sangat besar antara penerimaan dan pengeluaran. Ini bahaya yang kita perlu waspadai,\" jelasnya. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Imron Cotan menambahkan, stagflasi itu ditandai tiga fenomena yang sangat fundamental, yakni pengangguran tinggi, inflasi tinggi dan pertumbuhan lemah. \"Jadi kalau Presiden Jokowi sedang mencoba mengakomodasi partai politik untuk berpartisipasi dalam kabinetnya, itu adalah dalam rangka menghadapi turbulensi dari dampak perang Rusia-Ukraina yang akan datang,\" kata Imron Cotan. Imron Cotan memprediksi perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama, karena Rusia ingin mengakhiri dominasi Amerika Serikat (AS) dalam energi maupun tujuan strategis lainnnya. \"Ukraina ini didesain untuk menjadi kuburan oleh Rusia, seperti halnya Afghanistan oleh Amerika, sehingga Ukraina tidak dimanfaatkan Amerika dan Nato dalam jangka panjang supaya tidak menjadi ancaman bagi Rusia,\" kata diplomat senior ini. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah agar mewaspadai upaya AS memindahkan medan tempur baru dari Ukraina ke Taiwan. Jika ini terjadi, AS akan berperang melawan China, karena Presiden AS Joe Biden sudah mulai terang-terangan mendukung Taiwan \"Presiden Joe Biden saat ini tengah kehilangan muka di dalam negerinya soal kebijakan perang di Ukraina. Perang Ukraina menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, menyebabkan inflasi tinggi mencapai 9 persen,\" kata Connie. Presiden Joe Biden, lanjutnya, tengah berupaya menghilangkan tekanan di dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan bantuan persenjataan ke negara lain, termasuk mencari lokasi perang baru yang jauh dari Amerika dan Eropa, yakni pilihan di Taiwan-China. \"Karena itu kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini, apakah kita menempatkan Taiwan itu sebagai negara atau bagian dari China. Jika terjadi perang akan mempengaruhi kawasan Laut China Selatan, mempengaruhi Indonesia juga. Karena Taiwan-lah yang memegang dokumen klaim China atas Laut China Selatan sejak zaman Dinasti Ming. Saya sudah melihat semua dokumen-dokumennya,\" tegas Connie Rahakundini Bakrie. (sws)
Dikunjungi KPU, Ketua DPD RI Tekankan Upaya Minimalisir Kecurangan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan perlunya upaya yang signifikan agar kecurangan dalam Pemilu mendatang bisa diminimalisir. Hal itu disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU yang menyambanginya di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU Hasyim Asy\'ari dan dua komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos dan Mochammad Afifuddin. Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Ahmad Bastian, Senator asal Kepri Dharma Setiawan dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. “Aksi kecurangan masih selalu mewarnai Pemilu kita terutama pada saat penghitungan suara. Ini yang harus diantisipasi dengan baik oleh KPU. Misalnya masih saja terjadi meningkatkan suara kandidat yang disukai, termasuk membeli suara, intimidasi, isian surat suara, salah mencatat suara, penyalahgunaan surat suara atau pembatalan surat suara,” ujar LaNyalla. Selain hal itu, LaNyalla menyinggung agar Indonesia mulai menerapkan sistem e-voting dalam Pemilihan Umum. Sistem tersebut dinilai lebih efektif, efisien dan sudah berhasil diterapkan di sejumlah negara. “Digitalisasi dalam Pemilu yakni e-voting ini berpeluang besar diterapkan. Kami minta untuk mulai dikaji, sehingga bisa dipakai sistem itu. Tetapi dari segi keamanan teknologi harus terjamin dan bisa diaudit forensik,” jelas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, DPD RI siap mem-back up dan mendukung langkah KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan pemilu yang jujur dan adil, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik. “Kita support KPU dan Bawaslu, sehingga setiap tahapan berjalan lancar sampai selesai. Kami berharap agar KPU adil tegakkan kebenaran, jangan sampai ada intervensi dari siapapun,” tukas LaNyalla. Pimpinan Komite I DPD RI yang juga Senator asal Lampung, Ahmad Bastian lebih menyoroti soal penomoran dalam surat suara calon anggota DPD RI. “Kami minta KPU RI dan Bawaslu RI dalam penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPD RI, khususnya yang terkait dengan penomoran dalam surat suara dapat berkonsultasi dengan DPD RI, sehingga terwujud adanya kesetaraan dengan peserta pemilu lainnya,” ujar Ahmad Bastian. “Pada pemilihan 2019, calon DPD penomorannya meneruskan nomor parpol. Padahal surat suara capres diberikan nomor tersendiri,” tegasnya. Menanggapi usulan soal e-voting Ketua KPU Hasyim Asy\'ari memberikan alasan bahwa KPU belum bisa menerapkan sistem itu. “Hingga saat ini e-voting belum bisa diterapkan karena belum ada landasan hukum yang mengatur soal itu. Regulasinya memang masih mengatur pemilihan secara manual sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU 10/2016 terkait pilkada. Artinya kalau mau diterapkan, UU tersebut harus diubah terlebih dahulu,” papar Hasyim Asy\'ari. Berkaitan soal penomoran surat suara anggota DPD RI, Hasyim menjelaskan pihaknya akan melakukan kajian hal itu. “Kami akan mengkajinya supaya ada kesetaraan atau keadilan dalam hal ini,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Hasyim Asy\'ari juga menjelaskan berbagai tahapan yang sudah dimulai oleh KPU. Pihaknya meminta dukungan DPD RI agar tahapan hingga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai trek. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami selalu mohon dukungan dari semua pihak, termasuk DPD RI. Semandiri-mandirinya kami, tetap harus dapat dukungan dan doa restu banyak pihak,” papar dia. (mth/*)
Ratusan Kali Reshuffle Tidak Ada Gunanya, karena Masalahnya Ada di Presiden
Jakarta, FNN - Reshuffle kabinet telah menjadi ritual baku bagi rezim ini. Polanya sama sejak dulu, yakni lempar isu, lempar nama -nama yang mau diganti dan penggantinya. Masyarakat dibikin penasaran dan menunggu-nunggu, seakan-akan dengan reshuffle, persoalan bangsa ini jadi tuntas. \"Padahal, berapapun reshuffle dilakukan tidak ada faedahnya sama sekali karena persoalan bangsa ini ada pada presiden,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 14 Juni 2022. Simak wawancara lengkapnya di bawah ini: Pasti banyak yang sedang dag dig dug, bukan kita, tapi mereka-mereka yang ada di kabinet atau orang yang berharap di kabinet atau yang keluarganya mungkin bakal direshuffle. Kalau buat kita saya kira posisinya sudah clear soal reshuffle ya. Reshuffle kan artinya dikocok ulang. Dikocok ulang artinya ada yang dimasukkan ada yang dikeluarkan. Tapi poin kita selalu adalah buat apa sebenarnya reshuffle. Dari awal reshuffle itu artinya memasukkan kembali orang-orang politik. Kan itu intinya. Padahal Pak Jokowi dari dulu mengatakan kabinet saya tidak akan diisi oleh politisi. Jadi dari awal itu reshuffle di dalam kolam sendiri. Begitu jadinya. Lebih parah lagi ini kayak mau perang. Pasukannya diganti tapi komandannya tetap cebong. Kan nggak bisa itu. Tapi kita mau lihat sebetulnya persoalan kita, kalau kita bikin satire nanti berbeda tafsiran lagi. Yang jelas Presiden Jokowi yang adalah pemimpin kabinet, punya problem dengan kabinetnya. Supaya kabinetnya bersih mustinya satu paket itu diselesaikan. Dan orang tahu bahwa yang bermasalah itu terutama yang diincar adalah 2 sampai 3 orang saja sebetulnya. Tetapi, kemudian Presiden Joko Widodo berpikir mereshuffle itu sekaligus menambah dukungan, bukan membuat efektif kebijakan. Jadi menambah dukungan justru bisa membuat kebijakan sebelumnya itu makin kacau. Karena itu, orang menganggap bahwa sudah nggak usah reshuffle, biarkan Pak Luhut yang memimpin kabinet sehingga Pak Luhut punya akses lebih jauh dari sekadar 27 jabatan itu. Sekali lagi, banyak orang yang menganggap enggak ada gunanya reshuffle karena masalahnya ada pada Presiden, bukan para menteri. Itu saya kira poinnya, kenapa banyak orang yang skeptis dan kalau ada yang menanggapinya serius adalah orang-orang yang berkepentingan, apakah mereka keluar kabinet atau mereka akan masuk kabinet. Herannya, dalam situasi semacam ini, di mana kita tahu situasinya sangat berat dan sulit, potensi kabinet untuk gagal juga sangat tinggi, kenapa masih ada juga orang yang senang masuk ke kabinet. Iya biasa, ada yang ikut pesta terakhir lalu menganggap di bawah meja pesta masih ada remah-remah. Jadi berebut remah-remah sebetulnya itu, yang sebetulnya dulu zaman Romawi juga gitu. Ini saya terangin sejarahnya. Tetapi, selalu begitu keadaan, seolah-olah dengan bergerombol di kabinet bisa dapet limpahan kekuasaan. Padahal kita lihat problem kita sekarang itu nggak ada lagi faktor yang bergairah untuk menunggu reshuffle kabinet. Bahkan saya kemarin ngomong dengan milenials yang datang ke tempat saya buat bikin podcast tentang Indonesia masa depan, mereka menganggap itu siapa sih yang disebut menteri, yang dimaksud dengan kabinet apa itu? Jadi mereka mempertanyakan sebetulnya apa kaitannya kabinet dengan masa depan milenialls? Tidak ada orang yang bicara tentang kepentingan millenials. Mereka bilang bahwa kami 80% akan memilih nanti di 2024. Jadi kita tunggu saja. Kalau yang sekarang kita nggak ngerti siapa. Mereka hanya tahu bahwa ada baliho dan macam-macam. Jadi mereka diolok-olok sebetulnya. Kabinet Jokowi diolok-olok oleh millenial. Oke, sebagai sebuah berita dia tetap jadi berita. Tetapi, sebenarnya korelasinya dengan rakyat nggak ada urusannya itu. Pasti tidak mungkin menjadikan harga-harga komoditi yang sekarang melonjak tinggi jadi turun, atau bahkan sekarang problem serius ini adalah para peternak kita yang sedang banyak menangis menjelang Idul Adha karena tiba-tiba ternaknya (sapinya) terkena penyakit mulut dan kuku dan banyak yang mati. Saya banyak menerima video-video para peternak menangis. Ya, itu saya juga melihat sendiri di Bima beberapa minggu lalu, petani mengeluh bahwa sudah diedarkan berita bahwa virus atau penyakit kuku itu dalam varian yang baru masuk ke Bima, tetapi tidak ada mitigasinya. Lalu mereka protes bahwa kami petani daging, petani sapi, harganya sudah drop padahal sapi kami masih sehat. Kita enggak tahu apa penyebabnya. Jadi itu yang akan dijadikan bahan sebetulnya oleh Pak Jokowi untuk mereshuffle. Kan mustinya itu. Kan mustinya Pak Jokowi reshuffle orang-orang yang nggak mampu mempertahankan harga daging, misalnya. Bukan untuk sekadar tukar tambah politik supaya harga politik Jokowi naik terus. Yang naik terus sekarang adalah harga cabe. Tadi kebetulan mengobrol dengan orang di warung, dia bilang sudah 100 ribu harga cabe. Bayangkan misalnya harga cabe bisa sampai 150.000 ribu, menteri pertaniannya bisa direshuffle hanya karena harga cabe. Tapi lebih dari itu, yang orang mau lihat itu Pak Jokowi paham nggak dengan penderitaan di bawah? Karena terkesan sekali dari awal resuffle itu hanya untuk menyelamatkan beliau dari goncangan politik, bukan dari goncangan harga emak-emak yang menderita yang laporan dari dapur terus sekarang berada di mana-mana. Jadi itu intinya sebetulnya. Tidak ada hubungan antara keadaan riil masyarakat dengan resuffle. Jadi sinyalnya adalah resuffle itu tuker tambah baru supaya Pak Jokowi tetap terkesan mampu untuk mengendalikan politik. Kan palsu saja sinyalnya. Kalau kita lihat dengan komposisi itu kan sebenernya target Pak Jokowi adalah melanggengkan kekuasaan. Anda melihat bagaimana kira-kira gambaran dari komposisi ini akan memberikan peluang semacam ini. Kalau yang diganti misalnya menteri-menteri yang secara politis memang berbahaya karena bisa menggagalkan pekerjaan Pak Jokowi, tidak ada soal. Tetapi yang terjadi nantinya adalah partai yang sama dimintakan kandidat yang baru, partai yang baru mendukung Jokowi dikasih peran dua atau tiga tambahan kursi, misalnya. Jadi, sekali lagi ini cuma kursi politik, bukan kursi yang memungkinkan orang paham tentang public policy. Karena itu kita menganggap ini yang diresuffle itu apa? Idenya yang diresuffle? Arah kabinet yang diresuffle? Atau cuma ganti orang? Ya semua orang yang akan menggantikan juga datang dari partai politik yang sama. Itu hasil konsultasi dengan ketua partainya. Jadi ketua partai kirim lagi orang dari partainya sendiri kan. Sama saja itu, misi untuk mengubah mindset orang bahwa Jokowi mampu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan terobosan di tahun depan, tidak ada sama sekali. Namanya memang berubah, tapi sumbernya kan dari partai poltik. Kita kan membaca bahkan ada juga penjelasan dari para politisi PDIP sendiri bahwa mereka aman dan bahkan akan dapat tambahan kursi. Bagaimana Anda membaca ini? Apalagi sebelumnya hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega renggang akibat rencana Pak Jokowi untuk terus maju tiga periode. Kita bayangkan PDIP, apa kritik PDIP pada kabinet Pak Jokowi? Satu-satunya kritiknya adalah jumlah menterinya kurang dari PDIP. Kan cuma itu yang diminta. Jadi orang melihat lalu hubungan antara harga minyak goreng dan harga cabe yang dulu diprotes keras oleh Ibu Mega berhasil apa enggak diturunkan? Kan Ibu Mega musti kasih tahu itu. Kalau nggak berhasil, bukan menterinya yang harus dicopot. Ya presidennya yang musti dicopot kan? Karena sudah dua bulan tiga bulan yang dituntut oleh PDIP tak berhasil juga tuh. Nah sekarang hanya sekedar sogokan 2 - 3 tambahan porsi lalu PDIP merasa oke, kalau gitu wong cilik harga minyak dan harga cabe akan turun tuh. Kan konyol cara berpikir semacam ini. Tapi kita tahu bahwa transaksi politik mendahului pujian-pujian PDIP. Jadi kalau PDIP akhirnya masuk lagi lalu wah kami senang karena dapat tambahan. Iya tapi tambahannya apa? Apa arti itu? Memang, itu seolah elektabilitas PDIP akan naik lagi. Tapi bukan itu poinnya. Orang tetap melihat bahwa PDIP akhirnya terlalu dangkal bermain politik. Karena Ibu Mega seolah-olah memberi kesan memimpin arah bangsa, tapi begitu arahnya dibengkokkan dikit dengan 2 - 3 menteri berubah lagi cara berpikirnya. Itu sinyalnya. Kita tetap ingin lihat PDIP konsisten memperjuangkan wong cilik, memperjuangkan marhaenisme. Itu artinya dia musti menolak semua kebijakan yang berorientasi pada kepentingan oligraki. Kan itu intinya. Jadi bagaimana mungkin Soekarno bisa kita rayakan, sementara politik Marhaen itu atau solidaritas sosial tidak dihasilkan oleh kabinet dan Ibu Mega tentu paham itu. Ibu Mega berdampingan dengan Pak Erick Thohir memuji-muji banteng di relief Sarinah, ya tapi bagi Bung Karno saya ini Marhaen, Erick Thohir itu adalah kapitalis. Jauh sekali jarak idiologisnya. Jadi, sekali lagi kita mau tagih sebetulnya konsistensi dari PDIP. Ya partai-partai lain ya sudahlah, mau bergelimpangan pun di bawa meja, mereka akan terima jabatan itu, karena mau cari remah-remah di bawah meja saja. (sws)
Mega-Bintang Dukung Ketua DPD RI Tuntut MK Tetapkan “Presidential Threshold” Nol Persen
Surakarta, FNN - Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, Ketua Dewan Pembina Mega-Bintang mengatakan bahwa Konstitusi Negara RI memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk tampil sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Menurutnya, Presidential Threshold 20% telah mengamputasi dan sekaligus mendiskriminasi hak warga negara tersebut. Oleh karena itu Keluarga Besar Mega Bintang mendukung sepenuhnya atas langkah hukum yang diambil oleh Ir. H. AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, MSi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menetapkan Presidential Threshold 0%. “Dengan langkah hukum yang diambil oleh Ketua DPD RI ini menunjukkan bahwa DPD RI adalah Benteng Demokrasi,” tegas Mudrick Sangidu dalam siaran pers yang diterima FNN, Rabu (15/6/2022). Selengkapnya, Pernyataan Sikap Mega Bintang adalah sebagai berikut: 1. Mahkamah Konstitusi (MA) menerima seluruhnya dan mengabulkan tuntutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2. Mencabut Persyaratan Presidensial Threshold 20% dalam Pencalonan Presiden pada Pemilihan Umum Presiden pada Pemilu yang akan datang. 3. Apabila tuntutan Presidential Threshold 0% ini tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ada indikasi MK melindungi kepentingan kelompok tertentu atau Oligarki. Maka Mahkamah Konstitusi (MK) layak dibubarkan demi tegaknya Kedaulatan Rakyat. 4. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung langkah hukum Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan apabila terjadi kebuntuan langkah hukum, maka rakyat akan menuntut haknya dengan cara People Power. 5. Menolak keras segala upaya untuk melanggengkan jabatan Presiden sampai 3 (tiga) periode jabatan. Ingat Pesan Alm. Jenderal Besar Sudirman: “Indonesia Bubar Bukan Karena Perbuatan Pengkhianatnya, Tetapi Karena Mereka Yang Diam Saja Menyaksikannya”. (mth)
LaNyalla Ingatkan Pentingnya Regulasi, SDM dan Infrastruktur untuk Memperkuat Telematika
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penguatan sektor telematika di Indonesia. Hanya saja, dibutuhkan regulasi baru, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga infrastruktur untuk memaksimalkannya. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual dalam “Silaturahmi Sinergi di Era Konvergensi Telematika” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Telematika Indonesia, di Jakarta, Senin (13/6/2022). Hadir Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Sarwoto Atmosutarno dan Masyarakat Telematika lainnya. “Hari-hari ini bidang teknologi telekomunikasi hampir mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita. Teknologi telekomunikasi saat ini bukan hanya soal urusan telepon atau layanan dasar voice dan SMS melalui handphone, tetapi sudah merambah ke berbagai fungsi komputer, komputasi awan, media sosial, bahkan sudah merambah ke soal metaverse,” kata LaNyalla. Artinya, teknologi telekomunikasi kini bukan hanya bicara telekomunikasi an sich atau secara harfiah, tapi juga mencakup dan berpadu dengan informatika. “Konvergensi itulah yang mestinya membuat bangsa ini harus semakin sadar tentang pentingnya penguatan sektor telematika, baik dari sisi regulasi, SDM, hingga infrastrukturnya,” lanjut Senator asal Jawa Timur itu. Ditegaskan LaNyalla, Indonesia memerlukan regulasi yang komprehensif dan relevan dengan zaman, sehingga akan mampu mendukung serta mengelola ekosistem digital Tanah Air. Pada akhirnya hal itu akan berdampak pada lompatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Saat ini Undang-Undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sudah tidak cukup relevan. Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa. Termasuk di dalamnya, misalnya, soal perlindungan data pribadi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan telematika untuk pelayanan publik yang murah dan cepat, serta pemerataan infrastruktur secara nasional,” papar dia. Kesiapan regulasi, menurutnya, menjadi hal yang sangat penting mengingat dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis. Hitungan perubahannya bukan tahun, tapi hari, bahkan jam. Menurut LaNyalla, hal lain yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama adalah mengikis lebarnya kesenjangan akses digital di masyarakat. Dalam pandangannya, hal itu berkaitan dengan dua hal. Yakni pertama, kesiapan infrastruktur. Dimana fasilitas infrastruktur telekomunikasi memang belum merata. “Hanya di kawasan barat Indonesia yang pembangunannya tampak masif. Sedangkan di kawasan timur Indonesia relatif belum memadai. Akibatnya, terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun hanya berpusat di Jawa, Sumatera, Bali dan sebagian Sulawesi,” jelas LaNyalla. Soal infrastruktur digital, dikatakannya, sama penting dengan membangun jalan tol dan jembatan. Makanya di berbagai daerah ia sering menyampaikan agar Pemda tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, tapi juga membangun atau menyediakan infrastruktur digital. Pekerjaaan rumah kedua adalah peningkatan literasi digital. Karena LaNyalla prihatin ketika melihat bahwa akses digital oleh kebanyakan masyarakat hanya digunakan untuk bermedia sosial yang berkaitan dengan gaya hidup. Padahal tantangan ke depan, harus merambah ke soal pemanfaatan ekonomi digital melalui penguasaan e-commerce, seperti pengembangan aplikasi, dan pengayaan ilmu pengetahuan. Literasi digital yang baik tentunya akan membawa Indonesia bisa mencukupi kebutuhan SDM digitalnya. Alumnus Universitas Brawijaya itu meyakini SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital. “Ada data menyebutkan, pada 2030, Indonesia butuh 17 juta SDM di bidang digital dengan kemampuan teknologi informasi yang memadai. Mampukah kita memenuhinya dengan anak-anak bangsa sendiri, yang dari Sabang sampai Merauke? Sehingga tidak diisi oleh tenaga asing?” paparnya. Oleh karena itulah, lanjutnya, DPD RI akan terus mendorong pengembangan SDM dengan kompetensi digital bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok Tanah Air, melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi. (mth/*)
Reshuffle Rabu Pahing, PDIP Ingin Jokowi Pecat LBP, Beranikah?
MENKO Marives Luhut Binsar Pandjaitan dianggap duri dalam daging dalam kabinet oleh PDIP karena dominasi jabatan yang sangat nyata. Maka tuntutan untuk me-reshuffle Menteri Segala Ada itu makin kuat. Hanya saja, jika benar Presiden Joko Widodo berani memecat LBP, maka kabinet ini segera ambruk, karena ada 27 jabatan yang dipegangnya otomatis berantakan. Namun jika tidak dipecat, publik masih akan terus melihat Menteri yang dicap publik sebagai arogan dan jarang senyum di layar televisi dan medsos ini. Tak hanya itu kegaduhan di dalam kabinet akan terus terjadi. Apakah Presiden Jokowi berani mengambil keputusan radikal dengan memecat Luhut, ikuti wawancara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 14 Juni 2022. Berikut petikannya: Isu kuat Luhut dipecat. Emang Pak Jokowi berani? Besok, Rabu, 15 Juni 2022, menjadi spekulasi bahwa akan terjadi reshuffle kabinet. Ini jadi kebiasaan Pak Jokowi karena kalau tidak Rabu Pon ya Rabu Pahing. Tapi polanya mulai berubah saya lihat. Kalau waktu peresmian Titik Nol Ibu Kota Baru itu hari Senin, bukan hari Rabu. Tapi ini Rabu Pahing, malah ada yang menghitung wukunya Kuningan. Katanya akan ada reshuffle. Banyak hal yang terjadi dalam politik dan dicarikan tanggal baiknya, kira-kira begitu. Semacam primbon atau sesuatu yang kadangkala tidak bisa kita uji dengan metodologi. Tapi justru di situ kita dapat keterangan bahwa bangsa ini, terutama pemimpinnya, memang tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Juga nggak mungkin bisa kita minta untuk berterus terang, karena selalu bilang tunggu momentum, nanti ada hari baik. Apa itu? Dalam politik hari baik itu kalau ada pemilu dengan threshold 0%. Itu yang kita ucapkan. Tapi ya sudah. Seperti biasa kita tunggu saja. Apa yang disebut sebagai suatu gejala kebudayaan politik Jawa yang kita bahas berkali-kali di forum ini. Nah, saya kira yang menarik ini, sekarang kita spekulasi saja, itu jauh lebih menarik karena ada petinggi PAN, fungsionaris PAN, Mas Drajat Wibowo, mendengar kabar akan ada reshuffle dan reshuffle itu akan berdampak pada nama besar yang keluar dari kabinet dan itu efeknya Domino terhadap politik Indonesia. Kalau begini sebenarnya kita gampang menebaknya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa berani? Iya, itu main-main tebak-tebakan. Nama besar kita bisa asumsikan seseorang. Kalau ditanya siapa nama besarnya? Ya seseorang yang namanya tiga huruf, gitu kira-kira. Lalu macam-macam, reputasinya ada di semua portofolio dalam kabinet dan operasinya melebihi operasi Perdana Menteri. Misalnya begitu. Tapi, semua itu hanya berupaya untuk mengatakan bahwa ini akan terjadi sesuatu yang baru. Tapi, sebetulnya mau nama besar atau nama kecil itu tidak ada gunanya lagi, karena kita hanya ingin melihat sebuah janji dan satu keputusan pemilihan demokratis. Kalau cuma bongkar pasang di kabinet itu pasti harus terjadi karena sudah terlalu lama orang mengincar nama-nama besar itu supaya diganti. Apalagi kalau ditanya pada PDIP, PDIP pasti bilang nggak usah sebut nama besarlah, bilang saja Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira begitu saya bacanya. Oke, saya kira orang juga begitu disebut nama oleh Mas Drajat nama besar yang efek domino tadi, pasti orang nggak jauh-jauh akan menduga seperti itu. Dan itu memang agenda PDIP juga yang sudah lama kita tahu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah mungkin dan berani Pak Jokowi melakukan langkah itu. Karena, kalau kita lihat bahwa Pak Jokowi itu memberi penugasan kepada Pak Luhut (sorry ya Pak Luhut, bukan kita menduga Anda yang di-reshuffle). Ini meneruskan analisisnya Mas Drajat Wibowo saja. Sebab siapa lagi namanya kalau bukan Bapak. Karena Pak Luhut kan punya 27 jabatan, kalau direshuffle berapa menteri yang harus dapat peran baru dari Pak Jokowi. Saya kira bagus, kita sudah siapkan, karena saya lagi kampanye Pak Luhut memimpin satu gerakan baru. Namanya Liga Boikot Pemilu, LBP. Jadi nanti kalau Pak Luhut misalnya dilengserkan itu efek dominonya itu pasti terjadi. Jadi kalau disebut nama besar sebetulnya orang bergembira, wah berarti bukan saya, berarti bukan Airlangga, bukan Bahlil, bukan Erick Thohir. Mereka bergembira karena langsung menganggap Luhut Pandjaitan. Tetapi, sebaliknya, mereka juga mengaku mereka enggak dianggap. Jadi mustinya mereka bersedih karena mereka tidak dianggap oleh Presiden Jokowi. Yang dianggap adalah seseorang dengan nama besar. Kita boleh bikin kalkulasi apa pun, tetapi di ujungnya kita musti tanya pada partai-partai ini, nanti kalau ada reshuffle memang kalian mau kirim siapa di situ. Seolah-olah ada nama bagus dari PKB kalau di-reshuffle, dari Golkar, macam-macam hidup. Tetap kita tahu bahwa di-reshuffle dengan cara apa pun, yang nggak di-reshuffle itu panggung belakangnya, yang kita sebut kemarin panggung yang dikendalikan oleh oligraki. Kan itu bentuknya begitu politik kita. Jadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa pelembagaan politik yang disebut menteri itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena itu semua sekrup doang. Yang obeng itu dipegang oleh oligarki. Mau dikencengin, mau dilonggarin. Nah, Presiden Jokowi lantas berupaya untuk memberitahu bahwa dia masih memegang kekuasaan. Dia akan melakukan reshuffle. Reshuffle itu kalau muter-muter di dalam situ juga, itu namanya cuma rotasi saja sebetulnya. Nggak ada yang disebut reshuffle. Yang disebut kocok ulang itu mustinya menghasilkan barang baru. Ini barang yang sudah ada dikocok ulang. Kan nggak ada gunanya. Oke. Saya juga nggak terlalu antusias menanggapi reshuffle. Mari kita sekarang bayangkan kalau betul itu seperti dugaan banyak orang, nama besar itu, dan itu pasti Pak Luhut. Kalau bukan berarti itu salah informasinya. Apakah Pak Jokowi berani? Kira-kira seperti apa yang Anda bayangkan konfigurasi akan terjadi? Betul Pak Jokowi sudah enggak samping-samping. Pertama, kepentingan mereka yang diberi akses oleh Pak Luhut untuk sebut saja Pak Luhut ini jembatan yang bagus antara kekuasaan dan oligarki. Tapi kelihatannya Pak Luhut akhir-akhir ini berupaya untuk menegur secara agak berlebihan para oligarki. Bahasanya begitu. Mungkin oligarki melapor ke Pak Jokowi bahwa ini bisa justru berbahaya. Jadi kalau Pak Luhut yang dilengserkan, itu artinya ada kepentingan bisnis yang tidak lagi menghendaki Pak Luhut jadi jembatan. Akan ada jembatan baru. Tapi, bagi Pak Jokowi kalau ada yang menggantikan Pak Luhut sebagai orang besar, orang itu harus lebih besar dari Pak Luhut kan? Akses politiknya ke luar negeri, akses lobinya ke dalam negeri. Jadi kelihatannya enggak ada orang sekaliber Pak Luhut. Jadi percuma saja mengganti Pak Luhut kalau nggak ada orang yang mampu menyandang 27 jabatan itu. Di situ Pak Jokowi yang mungkin kita lihat sekarang dia mulai ragu. Mungkin nanti malam dia berpikir kalau Pak Luhut kita ganti, siapa yang akan jadi konduktor dari kabinet. Di situ kita sebut bukan sekadar efek domino, seluruh kabinet langsung ambruk. Itu karena kan Pak Jokowi beri jabatan lebih pada Pak Luhut karena menganggap kabinet nggak bisa kerja. Jadi kalau Pak Luhut dicopot maka tidak ada lagi menteri koordinator di atas kekuasaan menteri-menteri yang lain. Problem ini yang kita sebut tadi efek dominonya langsung hancur satu kabinet. Betul kalau kita jawab pasti nggak beranilah Pak Jokowi menghentikan Pak Luhut. Apalagi kalau kita hitung track record-nya. Pak Luhut itu diangkat bukan karena dia petinggi Golkar atau karena dia mantan militer, tapi karena ada kedekatan personal dalam bisnis selama berpuluh-puluh tahun lalu dengan Pak Luhut. Itu yang saya kira kekuatan Pak Luhut. Dan Pak Luhut tahu relasi bisnis artinya di dalamnya saling pegang rahasia. Ini kayaknya yang orang luput mengamati, hubungan personal antara Pak Luhut dengan Pak Jokowi. (sws)
Solusi Fundamental, LaNyalla: “Akhiri Rezim Oligarki Ekonomi!”
BERANI, Tegas, dan Lugas! Berani bicara kebenaran. Tegas dalam bersikap! Lugas saat menyampaikan suatu fakta. Predikat itu sangat melekat pada AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI. Ketiga sikap itu ditunjukkannya ketika memberikan kata sambutan dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022). LaNyalla mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi persoalan fundamental. Maka solusi yang ditempuh juga harus Fundamental. “Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita harus melihat dengan jernih, bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan Fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus secara Fundamental,” tegasnya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, salah satu persoalan Fundamental ini yaitu Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan. “Maka, jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” tegas LaNyalla. Kepada para Purnawirawan TNI sebagai Pelopor, Motivator dan Komunikator di bidang Ipoleksosbudhankam, LaNyalla menegaskan bahwa konstitusi wajib dikembalikan ke semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa. Bagaimana Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, termasuk apa yang dimaksud dengan solusi Fundamental, berikut wawancara Mochamad Toha dari FNN dengan LaNyalla. Dalam Musyawarah PPAD di Jakarta kemarin, Anda bilang, solusi untuk menyelesaikan masalah Fundamental harus ditempuh secara Fundamental juga. Bisa dijelaskan maksudnya? Saya balik tanya kepada Anda? Apakah jika Anda demam lalu saya beri obat penurun panas saja sudah bisa menyembuhkan penyakit itu? Itu namanya pendekatan karitatif dan kuratif. Padahal pokok penyebab Anda demam itu adalah karena ada radang atau infeksi di dalam tubuh Anda. Atau bahkan ada penyakit lain yang lebih serius. Masalah fundamental bangsa ini adalah ketika bangsa ini dengan sengaja mengobrak-abrik Konstitusi kita saat melakukan Amandemen pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Sehingga pasal-pasalnya berubah total hampir 90 persen. Bukan lagi Amandemen dengan pola addendum. Sehingga, negara ini perlahan tapi pasti telah berubah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Bahkan, meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang digali para pendiri bangsa. Sehingga hari ini negara ini menjadi negara yang sekuler, liberalis, dan kapitalis. Apakah ini bukan persoalan fundamental? Apakah bangsa ini yang durhaka kepada para pendiri bangsanya bukan persoalan fundamental? Karena itu, kita sebagai bangsa harus memiliki kesadaran kolektif. Bahwa ada yang salah dengan arah perjalanan bangsa kita ini. Karena semakin hari kita semakin jauh dari upaya kita untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Yang terjadi justru Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menggurita, yang akhirnya menyandera kekuasaan. Sehingga, penyelesaiannya juga harus fundamental. Yaitu dengan kembali kepada nilai-nilai Pancasila dan kembali kepada disain awal, yaitu sistem yang paling sesuai dengan bangsa ini yang telah disusun para pendiri bangsa. Lalu, apa yang aneh dengan pernyataan saya? Bahwa persoalan fundamental harus diselesaikan dengan fundamental. Apakah ini termasuk denga people power seperti yang belakangan ada desakan revolusi juga? Bagaimaan menurut Anda? Soal people power itu adalah domain rakyat. Saya sudah katakan di beberapa kesempatan jika Anda membaca dan mengikutinya. Bahwa saya tidak berhak menghalangi keinginan rakyat. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Saya sebagai pejabat yang sumpah atas nama Tuhan harus menjalankan sumpah saya bekerja untuk rakyat. Bagaimana respon para purnawirawan TNI atas pidato yang Anda sampaikan di depan mereka? Positifkah? Apa yang ingin mereka sampaikan kepada Anda? Ya silakan saja ditanyakan kepada beliau-beliau. Tapi, yang pasti banyak yang menyatakan bahwa memang arah perjalanan bangsa ini harus dikoreksi. Anda juga sempat ungkap adanya wasiat Jenderal Try Sutrisno di hadapan purnawirawan. Permintaan Pak Try Sutrisno jelas. Bahwa Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002, sama dengan pendapat saya, bahwa itu adalah kecelakaan konstitusi. Karena itu mutlak harus dikaji ulang. Atau dikembalikan kepada spirit Konstitusi yang disusun para pendiri bangsa. Bahwa UUD 1945 naskah asli harus dilakukan koreksi, memang benar. Tetapi harus dengan cara Adendum. Bukan diubah total, sehingga kita kehilangan ke-Indonesia-an kita. Mungkin Anda bisa mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Jenderal Try Sutrisno kepada Anda itu? Bagaimana Anda melihat dan mengartikan wasiat beliau ini? Ya, Pak Try mengatakan, ini asli, tidak saya potong dan tambah, bahwa beliau mengatakan usia sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, beliau titip wasiat kepada saya, karena beliau tahu kakek saya, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya 10 November 1945, Pak Try masih anak-anak, melihat dari toko Kakek saya di Tunjungan. Dan, beliau mengatakan kepada saya, tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan. Beliau mengatakan, Amandemen Konstitusi yang dilakukan empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 silam sama sekali tidak dilakukan dengan tahapan yang ideal. Bahwa perubahan itu dilakukan cepat-cepatan, dan ada pengaruh kepentingan asing. Sehingga hasilnya, bangsa ini kehilangan ke-Indonesia-annya. Isi pasal-pasalnya sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila yang ada di naskah Pembukaan UUD 1945. Sehingga jangan heran kalau kemudian lahir banyak sekali Undang-Undang turunan dari Konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini. Itu dikatakan beliau. Dan Pak Try juga menyinggung soal diubahnya sistem paling hakiki dari Pancasila, yaitu lembaga keterwakilan rakyat, yang dulu berada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri). Sehingga sekarang sistem negara ini menjadi liberalis, individualistis dan juga kapitalis. Semua ditentukan oleh Partai Politik. Padahal, Pancasila yang telah dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Pak Try bahkan menyatakan bahwa situasi sekarang dimana Legislatif menjadi heavy (kuat), bukan kemudian berdampak kepada check and balances yang kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi telah menjelma menjadi partai politik heavy. Karena DPR adalah kepanjangan partai politik. Dalam HUT ke-25 Mega-Bintang di Solo, Bung Rocky Gerung menyatakan, siap memimpin people power. Pendapat Anda? Pendapat saudara Rocky sangat clear. Bahwa Presidential Threshold adalah ketidakadilan yang nyata di depan mata. Bahkan, itu sudah menjadi perusak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dia tetap konsisten dengan akal sehatnya bahwa itu tidak benar. Sehingga harus dikoreksi. Dan koreksi itu bukan sebatas kepada pemerintah hari ini. Tetapi, terhadap sistem yang akan selamanya membuat Indonesia seperti ini. Dimana Oligarki Ekonomi melalui Presidential Threshold itu dapat membajak kekuasaan dan membajak kedaulatan rakyat. Sehingga dia juga sampaikan bahwa siapapun presidennya, selama Oligarki Ekonomi masuk melalui pintu presidential threshold, maka kita tetap akan tersandera dan harus berpihak kepada mereka. Menurut Anda, pemicu people power itu seperti apa saja, apakah terjadinya kenaikan harga-harga, termasuk sayuran itu bisa menjadi pemicu terjadinya people power juga? Pemicu utama adalah ketiadadilan yang dibiarkan di depan mata rakyat. Salah satu ketidakadilan itu adalah negara kita ini, karena tersandera, lalu memberi ruang kepada segelintir orang untuk menjadi Oligarki Ekonomi, yang ternyata celakanya semakin menyatu dengan Oligarki Politik. Kenaikan harga itu hanyalah ekses dari ketidakadilan yang dibiarkan terang- benderang ini. Dan, ketidakadilan itulah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan struktural. Dan karena kemiskinan struktual itulah, rakyat tidak mampu mengakses kebutuhannya. Mengapa akhirnya rakyat harus melakukan people power? Apakah ini juga didorong karena jalan konstitusi melalui MK, misalnya, sudah tidak bisa dipercaya lagi? Lho.. pemilik sah negara ini siapa? Rakyat kan? Kedaulatan rakyat itu abadi. Pemerintah silih berganti. Lalu, jika instrumen di negara ini untuk mengawal dan memastikan kedaulatan rakyat sudah tidak berjalan atau hanya berjalan dengan prosedural, lalu rakyat semakin dibuat susah, lalu apakah salah jika rakyat meminta kedaulatannya? Makanya sudah saya katakan di banyak tempat. Bahwa saya sebagai pejabat negara tidak punya hak untuk menghalangi kemauan pemilik sah negara ini, yaitu rakyat. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Bahwa saya hanya menyampaikan aspirasi yang saya terima dari rakyat. Saya sudah keliling di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten kota di Indonesia. Gugatan Judicial Review Presidential Theshold 20% dimentahkan MK. Padahal dalam UUD 1945 sendiri tidak ada aturan PT 20%. Komentar Anda? Kalau sdh begini, apakah seperti yang Anda sampaikan, MK harus dibubarkan! Lha itu Anda sudah tahu kalau Presidential Threshold tidak ada di Konstitusi. Saya mengatakan jika MK tidak berpihak kepada sejarah lahirnya MK untuk memastikan Undang-Undang tidak melanggar Konstitusi, lalu apa gunanya ada MK? DPD di masa kepemimpinan Anda sekarang ini sudah menjadi satu lembaga (legislatif) yang masih dipercaya rakyat untuk mengadu dan berani bersuara di saat DPR hanya bisa membisu melihat situasi politik dan ekonomi sekarang ini. Komentar Anda? Kami di DPD RI hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh rakyat, khususnya rakyat di daerah, yang kami wakili. Bukan hanya rakyat, tapi pejabat tinggi seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun sudah pernah berkunjung ke Anda sebagai Ketua DPR RI. Apa saja pembicaraan dangan Panglima saat itu? Apakah juga persoalan poltik negara terkini? Tidak ada. Saya hanya sampaikan agar penanganan unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa tidak dihadapi dengan cara represif. Dan Panglima TNI setuju atas hal itu. Apa yang Anda bisa simpulkan dalam pertemuan dengan Jenderal Andika Perkasa itu? Ya memang seharusnya beliau sependapat. Bahwa pendekatan represif tentu tidak sesuai dengan Konstitusi yang memberikan hak kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat. Jika people power benar-benar terjadi, Anda siap bersama rakyat untuk ikut di dalamnya? Rakyat kan atasan saya! (*)
Dampak Boikot Sponsor Formula E Berlanjut, Setelah Erick Thohir, Kini Dirut Nocke Widyawati Dibully
Jakarta, FNN- Dampak keengganan Kementerian BUMN memberikan sponsor pada ajang balapan Formula e Jakarta ternyata masih terus berlanjut ya ini khususnya di dunia maya fakta bahwa ajang balapan yang diinisiasi oleh Gubernur Anies Baswedan itu sukses bahkan oleh Godfather Alberto Lounge disebut sebagai yang terbaik dan terbesar dalam sejarah formula e walaupun kita laut tidak diberi sponsor sepeserpun oleh BUMN itu semakin membuat netizen kesal. Apapun penjelasan yang datang dari kantor Kementerian yang dipimpin oleh Erick Thohir maupun apapun pernyataan yang muncul dari kalangan BUMN apalagi itu kalo ada nada-nadanya membela diri itu dianggap sebagai sebuah kebohongan dan dipastikan akan menjadi bulian jadi bulan-bulanan para netizen. Kangsebelumnya kita sempat dikejutkan juga ya adanya #yang bergema didunia Maya Indonesia tidak butuh Erick Thohir nah ini itu giliran Dirut Pertamina Nicke Widyawati itu yang jadi sasaran bulan-bulanan dari netizen. Semuanya ini bermula dari pernyataan Niken semuanya bermula dari pernyataan Nike ini ketika dia menyelenggarakan media gathering itu di Jakarta pada hari Rabu malam kami ini mau branding apa mobil itu tidak pakai pelumas dan bbm-nya maksudnya formula e sponsor itu kan branding, branding itu produk kata Nike keikutsertaan Pertamina sebagai sponsor dalam satu ajang tertentu itu harus dilandasi perhitungan matang kata Nike salah satu aspek yang dipertimbangkan yakni kesesuaian acara atau objek sponsor dengan produk-produk yang ditawarkan perusahaan singkatnya kegiatan yang menjadi objek sponsor itu harus memberi ke memberikan keuntungan berupa peningkatan nilai brand perusahaan formula e itu secara strategi tidak sesuai dengan branding pertamina itu kata Nike. Menurut Mike sikap Pertamina ini dalam balapan Formula e mungkin akan berbeda jika sudah ada pepabrik baterai listrik di Indonesia saat Jakarta itu digelar , sebab walau berbeda dalam aspek produk kan pertamina itu berencana masuk ke bisnis baterai listrik terintegrasi. \"Kami branding baterai kendaraan listrik kata dia kalau pabriknya sudah lahir kami akan dukung mati-matian supaya besar tegasnya selain sesuaian ke obyek sponsor dengan merek dagang perusahaan syarat menjadi sponsor kegiatan bertaraf Internasional itu kata dja membutuhkan proses panjang, butuh waktu untuk merumuskan besaran angka dan strategi pemasaran argumen ini kan sebelumnya juga sempat disampaikan oleh juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga gitu yang menyatakan bahwa sponsorship yang utuh formula e ini diajukan dengan cara dilakukan secara mendadak tapi apapun yang disampaikan oleh Kementerian BUMN maupun para direksi BUMN ini dipastikan tidak akan berhasil meyakinkan publik karena sudah dalam pandangan para netizen ini bahwa ini sebenarnya berkaitan dengan akal-akalan atau boikot ini berkaitan dengan upaya untuk menjaga Anies Baswedan ini berkaitan revealed rivalitas Pilpres 2024. Pernyataan Nike yang dimuat di berbagai media online itulah kemudian yang muncul reaksi dari kalangan netizen namun agak berbeda dengan reaksi terhadap Erik ya para netizen kali ini tampaknya melampiaskan kekesalannya kepada Nike itu dengan sedikit bersenang-senang lah tapi atau banyak bersenang-senang saya kira ya, saya sendiri jujur bukan orang yang aktif di media sosial tidak punya akun-akun media sosial jadi apa itu yang untuk bersifat pribadi saya tidak punya jadi saya memang tidak mengikuti ini tetapi saya mendapat banyak kiriman informasi adanya kehebohan di dunia maya itu karena saya penasaranku saya mencoba Googling ya di beberapa media online di media online yang cukup besar bulian terhadap Dirut Pertamina ini enggak muncul atau boleh sebut enggak muncullah ya kalau saya simpulkan yang muncul itu adalah justru berita formal tadi penjelasan dari Dirut Pertamina soal alasan mengapa mereka tidak memberi sponsor formula e penjelasan nilai yang menjadi bulan-bulanan dari netizen. Mungkin ya saya kira kenapa media-media besar di online itu tidak memberitakan soal bulian dari para netizen itu ada kaitannya juga dengan Sponsor juga ya ini hanya dugaan ya bukan kesimpulan ini kan sebab kalau mereka ini memuat berita buliang dari netizen saya kira mungkin ada satu pertimbangan bahwa memang itu mungkin dianggap tidak layak dari sisi sumber pemberitaan dan dampaknya itu yang bikin gak tahan ya kalau gak tahan bisa bikin panas telinga dan pusing kepala ingin bacanya, kalau akan media-media besar ini memuat berita itu di mejanya itu bisa-bisa mereka sendiri yang nanti tidak akan dapat iklan berarti Pertamina. Namun berbagai komentar netizen itu tetap anda bisa temukan di beberapa media online yang bukan aris ùtama dan yang paling penting juga sebenernya sudah menyebar di berbagai WhatsApp grup WhatsApp Group misalnya meme ini ini eh di akun netizen Ali Ikhwan Jumali ini saya lihat di WhatsApp Group bang Ali Kalau anda kebetulan menonton saya izin yang mengutipnya dia menulis begini \"Setelah kami evaluasi perfoli kami meningkat tajam dengan penggunaan Ron 98 untuk itu pada pertandingan pekan depan konsumsi bahan bakar Ron 98 akan kami naikkan dengan pemberian minimal 65 persen dari berat badan pemain sampai tak terbatas atau anlibitum. Kami merasa partisipasi sebagai sponsor dalam ajang Poli ini sangat baik bagi branding produk yang kami miliki Hal ini penting kami utarakan kemudian ini dilampiri dengan foto tim voli putri Pertamina yang memakai kaos sponsor bertuliskan Pertamina Fastron netizen bernama andarine pempek Mang Aan ini mengomentarinya dengan kalimat yang gak kalah lucunya dia bilang gini dikasih oli samping juga ketua biar Smash nya tambah banter suaranya ditampil dengan emoticon tertawa. Netizen bernama Muhammad nashiruddin Hasan ini malah punya data lengkap bahwa Pertamina sendiri memang memiliki sejumlah klub olahraga yang bila menggunakan argumen Nike ini bahkan enggak nyambung sejauh ini Pertamina Pertamina itu memiliki Pertamina Soccer, PT Pertamina Fastron, tim voli ke Jakarta Peeramina energi selain itu Pertamina juga kerap menjadi sponsor seperti sponsor utama kompetisi voli Proliga dan dalam dunia otomotif Nah untuk olahraga itu apakah pemainnya juga minum Pertamax atau mungkin sendi-sendi ototnya otot pemainnya itu diberi oli biar enggak mudah cidera\" Saya kira ini olok-olok ya tidak hanya sekedar lucu-lucuan banyak juga netizen yang mendebat Nike dengan data-data tapi tetap saja dikemas dengan nada canda. Akun Nuice Media misalnya ini dengan telak dia membantah pernyataan Nike demikian dengan menyodorkan fakta bahwa tim Jaguar asal Inggris itu yang kemarin pembalapnya missevan menjadi juara formula e Jakarta itu disponsori oleh perusahaan oli dunia kastrol itu produknya dari sel dan brirish dan British petrolium dan kemudian ini dia menulisnya dalam bahasa Inggris diantar Noise Media juga menyatakan dia nggak peduli dengan alasan dari Nike sebagai perusahaan yang punya komitmen untuk Green energy ke Nuice Media tetap mempersoalkan Mengapa Pertamina ini all out menyumbanf besar-besaran di balapan MotoGP Mandalika ini maksudnya ya dan tidak mau mengeluarkan duit sepeserpun untuk formula e. AKunnya ch_1978 mengingatkan Nike bahwa mobil listrik itu tetap butuh pelumas terutama di bagian pengereman dan penggerak saya gak ngerti tuh apakah betul seperti ini jadi ini dia membantah argumen Nike bahwa enggak sesuai dengan produknya dari Pertamina. Dia juga menyatakan sponsorship dalam motor sport itu tidak harus ada hubungannya dengan dunia olahraga contohnya adalah tim Red Bull Racing ya ini di sponsori oleh crypto bybit yang jelas-jelas ada hubungannya contoh lain adalah tim McLaren Wah ini sangat terkenal dalam dunia otomotif ya itu disponsori oleh Huski Coklat asal swedia ini kan jelas-jelas tidak ada hubungannya. Nerizen Irfan Ardiansyah malah memberi contoh yang ada di depan mata kita yakni kehadiran kemarin produk perawatan wajah lokal ini ms-glow yang menjadi salah satu sponsor yang formula e dia mempertanyakan \"Apa hubungannya antara ms-glow dengan perawatan wajah?\" dia bercanda jangan-jangan setelah dioles dengan ms-glow mobil formula e jadi lebih kinclong masih banyak komen-komen lain yang Kalau Anda sempat membaca ini mumpung lagi hari libur dan mungkin anda lagi suntuk ini kalau anda baca-baca anda bisa terhibur ini banyak teman saya mengaku dia bisa mengikik sendirian ketika membaca komentar-komentar dari unggahan sejumlah netizen yang sangat iseng di media sosial gitu ya. Ya memang ini agak-agak aneh kemarin sponsornya justru untungnya masih ada perusahaan-perusahaan swasta yang hadir bahkan saya membaca juga ini seorang apa disebut Crazy Rich Di Jawa Tengah Ini yang kemarin membangun jalan untuk warganya karena kesal jalan ke arah Kampungnya nggak bagus-bagus juga itu kata juga jadi sponsor dan dia tidak peduli soal urusan politik karena menurut dia ini membawa nama bangsa dan negara dan dan dia memang tidak salah kenapa karena dengan formyla e memang nama Indonesia itu melambung ke dunia internasional dan yang paling penting itu adalah menunjukkan komitmen bahwa Indonesia itu juga masuk dalam negara-negara dunia yang sadar bahwa udara yang bersih energi yang ramah lingkungan itu sangat penting. Namun kalau Anda sempat membaca komentar-komentarnya itu banyak juga sih yang cukup serius dan mengaitkan ini dengan masalah politik itu terutama rivalitas tidak hanya rivalitas antara Erick Thohir dengan Anies Baswedan pada pilpres 2024 karena kita tahu kan memang Erick Thohir saat ini sangat gencar melakukan kampanye untuk Pilpres 2024 dan banyak sekali memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh BUMN. TIdak hanya urusan Erik dan Anies keliatannya ada juga yang mengkaitkannya dengan rivalitas masa lalu yakni pada Pilkada DKI 2017 ketika Anies bersaing dengan Ahok yang kini menjadi Dirut Pertamina. Logika simpel saja pertamina itu komisaris utamanya Ahok lawannya Anis menteri BUMN ambisi nyapress 2024 pesaingnya Anies ya sudah klop untuk jaga lawan tandingnya di 2024 nanti jadi sudah terang-benderang alasan tidak ada satupun BUMN yamg jadi sponsor formula e Iya paling konyol lagi itu ya PLN dirutnya takut dicopot jabatannya oleh sang Bos itu tulis akun Trio Basuki lucu tapi dataktif dan argumentatif ya kalau kita baca-baca komentar mereka. Memanģ sangat jelas ini bahwa gelaran formula e ini sejak awal penuh dengan gintrik politik ya di DPRD DKI fraksi PDIP dan PSI sangar jelas ingin menghambatnya karena dikhawatirkan bisa kian melambungkan nama Anies mereka mencoba mengajukan hak interpelasi tapi kemudian gagal karena ditolak oleh tujuh fraksi lainnya bukan hanya di fraksi di DPRD yang terapi kalau PSI Ini sampai giring sendiri dan petinggi-petinggi PSI iri turun langsung membully habis rencana pergelaran formula e ini. Ada juga yang melaporkan Anies ke KPK dan KPK ini kelihatannya tampaknya juga menggunakannya sebagai komoditi di media karena masih terus mengomentari bahwa mereka sedang mempelajari kasus formula e ini dan akan mengumpulkan bukti-bukti. Yang paling menarik perhatian ini tentu saja dari semua kehebohan formula e ini tidak adanya keterlibatan BUMN sebagai sponsor walaupun seperti dikatakan oleh ketua panitia Ahmad Sahroni mereka sudah mengajukannya jadilah menteri negara BUMN Erick Thohir yang jadi bulan-bulanan netizen ini apalagi kemarin itu kan ternyata akhirnya pak Jokowi juga tetap hadir nah sementara Erik yang terpaksa mari gaya daruray tidak berani hadir ke formula e padahal sih saya yakin Bos semua keputusan Erick Thohir ini nggak mungkin diputuskan secara mandiri oleh Erick Thohir saya kira pasti ini ada juga instruksi dari Pak Jokowi Kenapa? karena kenapa saya menyimpulkan begitu karena sebenarnya kalau melihat kehebohan itu dan pak Jokowi tinggal perintahkan pak Erick Thohir sebenarnya semua beres nggak ada lagi itu persoalan urusannya Oh terlalu pendek pengajuan sponsorship nya dan lainnya itu saya kira nggak jadi perdebatan lagi clear Kalau pak Jokowi mengambil keputusan gitu. Tapi toh kita tahu lebih oak Jokowi tidak mengambil keputusan apapun walaupun kemudian kepada media ia membantahnya dan bahkan menurut dia penting kalau perlu dilaksanakan setiap pekan. Ngomong-ngomong soal Erick Thohir ini dan munculnya kemarin #indonesia tidak butuh Erik ternyata itu kalau saya telusuri tidak hanya semata-mata karena tidak adanya sponsorship dari BUMN di formula e, namun banyak sekali persoalan yang disorot oleh netizen ini berkaitan dengan pengelolaan Kementrian BUMN di bawah Erick Thohir salah satunya yang sekarang jnj sangat gencar disoroti adalah gelontoran dana dari PT Telkomsel ke perusahaan patungan goto nilai saham goto ini belakangan ini terus anjlok ini dan dikhawatirkan dana triliunan rupiah milik Telkomsel milik BUMN akan amblas. Di perusahaan swasta itu di Goto ini merger antara Tokopedia dan go-jek itu kakak kandung Erick Thohir menjadi komisaris j.adi mereka menduga ada konflik kepentingan ini dibalik gelontoran dana dari PT Telkomsel ke kutub. Ngomong-ngomong yang meributkan aksi boikot sponsor di formula e ini tuh boikot sponsor BUMN di formula e ini tidak hanya para netizen di DPR soal ini juga sempat dipersoalkan dan itu seorang anggota DPR mengkaitkannya dengan rivalitas antara Anies dengan Erick Thohir. \"Saya mau bicara sedikit soal formula e Saya tidak mau bicara soal goto karena apa namanya itu domain nya pak Aruniasi Nulinng saya bicaranya soal formula e pak Menteri berapa bulan sebelum formula e dilaksanakan Pak Jokowi datang ke sana kalau Pak Jokowi datangkan kita sebagai Menteri sebagai apa namanya pembantu presiden harusnya paham bahwa tujuan presiden kesana memberikan sinyal kepada seluruh menterinya untuk bagaimana bisa membantu agar formula ini menjadi sukses dan juga bisa apa namanya bisa mencapai gol nya yaitu kemudian bisa menjadi apa kebanggaan bangsa kita, sebentar teman-teman. Nah maksud kami adalah kami sedih kemarin ternyata kawan-kawan kami sendiri aja sahabat kami Pak Saroni mohon izin beliau seperti ngemis-ngemis ke pak Meteri katanya Iya ternyata nggak ada tuh bantuannya ya, kami juga sempet seneng bahwa waktu itu sempet ada MOu dengan anak Pertamina apa namanya Pertamina Yeremia berapa itu lengket yang ternyata itu ya bukan ngasih sponsor malah ternyata hanya memberikan apa potongan terhadap harga ini harga apa namanya BBN yang dibeli kan gitu. Maka harapan kali pak menteri Kalau kami lihat Bapak mungkin bapak lihat di medsos-medsos itu pedas tapi kadang bagus untuk kritikan kita untuk multivatin vitamin kita untuk bagaimana kita bisa lebih-lebih apa namanya bijak dalam mengambil kebijakan banyak orang mengatakan uh tentu gak dibantu bukan panggungnya pak menteri kan begitu ada juga yang bilang bahwa Oh ini apa namanya ya kalau acaranya menteri jangankan sebulan proposal 1 menit sebelum acara Pak Menteri aja bisa BUMN itu support begitu maka kemudian ada kata-kata di masyarakat yang bilang bahwa ini memang sengaja oleh pak menteri BMN diintruksikan untuk BUMn tidak bantu apa namanya formula e karena ini kemudian Pak Anies Baswedan ini menjadi kompetitor pak menteri kan gitu. Saya bicara disini pak menteri bukan dalam kapasitas saya mendukung pendapat Anies Baswedan atau tidak . Tapi dalam rangka kepentingan bangsa dan negara kalau soal capres pal menteri kami jelas partai Kami punya calon Puan Maharani ya gan sehingga kami bilang bahwa ini bukan soal mendukung tidak mendukung soal eh Anies Baswedan tapi soal kepentingan bangsa dan negara. Maka harapan kami pak menteri sebagai apana public figure sebagai kemudian sebagai apa petugas negara sebagai pembantu presiden harapan kami pak menteri bisa lebih bijak lagi dalam urusan ini kalau alasannya g20 saya coba dapatkan data sekarang berapa sih sebenarnya ke apa keuntungan yang dicapai BUMN dalam 2021 yaitu 1613 triliun kalau kita bilang skponsorship dalam kegiatan sponsorship dalam sebuah perusahaan adzan 5-10 persen kalau kita bicara 5-10 persen artinya 80-120 triliun. Nah masa sih lupa cara g20 sampai habis 100 trilliun kan tidak mungkin dan sisanya kemana maka harapan kami hal-hal begini juga bisa apa namanya bisa dilakukan agar nagaimana minimal 1 miliar bantu untuk mereka masa kita nggak malu namanya saya lihat di logonya Umar ada namanya ms-glow formerly ya kan MSG rapper kecantikan ya kan yang mereka berhasil sukses bukan karena negara ia akan tapi dia punya keinginan anak muda yg punya keinginan untuk bagaimana ikut mengharumkan nama bangsa kita sehingga dia mau melakukan sponsorship disitu maka harapan kami hal yang baik yang seperti dicontohkan MSG juga bisa ditiru oleh tak menteri BUMN kedepan dengan membuang sedikit teguhnya terhadap kepentingan-kepentingan politik begitu.\' Komisi VI DPR RI.
Apa Beda Mobil Listrik Hyundai dengan Mobil Listrik ESEMKA?
Jakarta, FNN – Akhirnya hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputi, Ketum DPP PDIP, tampak kembali normal. Setelah sebelumnya bertemu di Istana Merdeka, terus datang peresmian masjid At-Taufiq, mereka pun saling memuji. “Mega bilang, saya senang sekali itu dengan pak Jokowi terus Pak Jokowi juga mengaku bahwa Bu Mega itu ya ibunya, tapi dia sebagai anaknya, anak yang sekali-kali bandel. Tapi bukan itu seperti yang kita mulai,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief pada pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin (13/6/2022). Berikut petikan dialog yang dipandu Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Sebelum ini kelihatan sekali Pak Jokowi niat banget, karena kemarin sebelum peresmian itu beliau terbang dulu ke Jawa Tengah, kemudian ke Sulawesi. Nah yang menarik di Jawa Tengah, Pak Jokowi telah meninjau semacam kawasan industri yang sangat besar sekali di Batang. Itu empat ratusan hektar. Tapi orang jadi banyak yang menyoroti Pak Jokowi mencoba mobil listrik, mobil listrik kinesis yang akan dipakai untuk gelaran G20 Nah itu Pak Jokowi bilang \"Waduh enak banget menjaga suaranya\". Saya baca di netizen mulai tebak-tebakan dasarnya sih lucu-lucuan. Yang saya coba ngetes anda, tahu nggak apa bedanya antara mobil listriknya Hyundai yang disebutkan Jokowi dengan Esemka? Mobil listrik gak bunyi, gak ada suaranya. Esemka gak ada wujudnya. Anda ada tempat itulah yang disampaikan oleh netizen, dan lebih sunyi. Yang gak ada wujudnya. Pak jokowi berupaya untuk memulihkan ingatan kita itu, Pak Jokowi pernah membuat mobil yang, bahkan, lebih sunyi daripada Hyundai yaitu memang gak ada wujudnya. Oke tapi orang berpikir loh kok kenapa Pak Jokowi malah jadi mempromosikan Hyundai? Ini biasa, Jokowi mungkin lagi senang menghabiskan waktu Bu Mega. Nanti Ibu Mega akan saya jemput pakai mobil listrik, di G20. Sudahlah itu mimpi-mimpi begitu. Kan G20 masih Oktober-November nanti. Itu dalam 2 bulan ini ada kenaikan harga-harga, ada ekonomi global yang krisis. Jadi semua hal bisa membatalkan. Justru G20 itu dan mungkin pak Jokowi bukan pada bulan yang meresmikan G20. Dia sekedar menjadi sopir yang mengantarkan seseorang untuk meresmikan G20, semua hal bisa terjadi. Dan itu yang menandakan kenapa tiba-tiba bukan bergembira, merasa ada kegembiraan. Aneh, Ibu Mega yang habis marah-marahin Pak Jokowi tiba-tiba bersekutu lagi, ada Pak Jokowi yang seolah ingin menantang Ibu Mega, tapi akhirnya takut juga tuh, tapi kita ingin lihat bahwa politik itu bukan sekedar relasi mereka. Ada relasi lain di publik yaitu mak-mak yang marah karena harga tetap naik, buruh yang tetap menuntut agar UU ke Omnibuslaw dibatalkan. Jadi realitas psikologi di atas tidak nyambung dengan realitas sosiologi bawah, itu bahayanya. Jadi seolah-olah head lainnya berdamai, ohiya berdamai dalam wacana. Iya senyum-senyuman bukan gak bisa emak-emak itu senyum kalau harganya naik, gak bisa buruh itu tepuk tangan kalau omnibus law justru menyengsarakan mereka. Tadi, kita bedakan itu dan itu biasa di dalam kegembiraan ada kepedihan sebetulnya. Oke. Nah ini karena Anda ngomong soal kenaikan harga yang kemarin diakui juga oleh Pak Luthfi (Muhammad Luthfi) menteri perdagangan bahwa memang ada sekarang harga-harga kebutuhan pokok di pasar naik. Misalnya telur dan sebagai itu sudah mulai naik, dan yang dia tidak singgung mungkin soal harga minyak goreng belum turun. Memang benar juga, karena itu lebih akan bicara soal kenaikan, bukan bicara penurunan kan gitu. Yang lebih menarik itu ada data sedang beredar di media sosial, sangat viral soal data kenaikan kenaikan dari dapur. Kebutuhan dari dapur itu kenaikannya sangat tinggi sekali. Disebutkan angkanya supaya saya tidak salah, kenaikan harga belanja kita dapetin naik 72 persen. Saya sebenarnya tahu juga inilah karena rumah kita juga punya rumah tangga memang kenaikan terasa sekali. Tapi ini detil sekali misalnya dia menyebut satu gula pasir 13.000 menjadi Rp 17.000, 31 persen, cabe 60.000 menjadi 130.000, naik keras 16 persen dan bla-bla-bla-bla. Saya bisa coba cari ini dari mana ya angka ini muncul. Rupanya ini juga dimuat di websitenya dari PPMI buruh ya organisasi buruh yang menyebutkan detail sekali soal bawang putih, minyak goreng, terigu, daging sapi semuanya naik dan total itu 72 persen. Nah ini saya kira ini jauh lebih serius ya ketimbang soal bahwa apakah Pak Jokowi dengan Bu Mega sudah mulai berbaikan lagi. Itu politik! Itu ada ini betul-betul yang namanya kitchen politik. Dari dapur dimulai keresahan dan kenaikan itu. Semua orang tahu bahwa ada kenaikan dan pemerintah kadangkala diam-diam naikin tanpa berita. Lalu terasa tidak di pasar hidup saja, naikkan mulai listrik kebaikan BBM ya enggak diucapkan. Dinyanyikan untuk kelas menengah yang naik, iya, tapi efeknya pada kelas bawah lebih berat. Jadi, ekonomi itu selalu cari beban terakhir itu pada yang disebut subsistence economy, yaitu kemampuan bertahan orang. Jadi, kalau ada angka-angkanya semacam itu, mungkin dia mendahului Biro Pusat Saksi karena biro pursasi itu ada besaran-besar makro. Tapi kalau dessert disebut laporan dari dapur itu betul-betul real dan gak ada agregat di situ yang bisa dirata-ratakan, mungkin cuman 3-4 keluarga yang melaporkan itu. Tapi, itu betul real, artinya tiga itu tetangganya juga begitu, tetangganya lagi begitu, saudaranya di kampung begitu. Jadi itu yang disebut sebagai protes publik. Sebetulnya ini loh keadaan di dapur. Sementara dapur Istana sibuk dengan transaksi, sibuk dengan upaya untuk saling membantah. Tidak ada perpecahan. Memang ini tidak ada perpecahan karena semua cemas tentang keadaan ekonomi di keluarga, di unit terkecil, yaitu dapur. Itu terhubung dengan kebijakan yang kacau di pusat yang menyebabkan orang semacam Menteri Perdagangan akhirnya masih akui itu Sri Mulyani yang sudah kasih tahu, ada potensi kenaikan harga pangan dan energi loh, bukan potensi lagi. Itu sudah terjadi di Indonesia. Indonesia sudah betul-betul aktual. Kita sudah rasakan akibat dari kesulitan ekonomi dunia dan imbasnya ke Indonesia. Karena, buffer social safety net tidak siap oleh Pemerintah. Pemerintah sekedar menyiapkan political safetynet karena itu anggarannya di kedip-kedip, nggak mau diturunkan ke rakyat, namun dipakai buat memberi suara di 2024. Kelihatannya ini global ekonomi global juga memburuk ini indikatornya sangat jelas jangan terjadi di Amerika ya kondisi ekonomi Amerika Serikat diambang resesi dijelaskan laporan-laporan yang menyampaikan hal itu dan kemarin kita juga sudah membahasnya soal itu. Iya jadi kaitan-kaitan global ini yang memang dari sebulan atau dua bulan lalu sudah diprediksi. Tuh makin rame, makin nyata atau kaitan ke makro-mikro di tingkat Global juga berefek makro-mikro tingkat kita dan persiapan itukan yang mestinya diterangkan oleh Presiden. Presiden memang sudah ngasih sinyal akan terjadi goncangan segala macam tapi sebagai sinyal enggak ada konsekwensinya. Yang akan terjadi goncangan karena Ibu Sri Mulyani mengatakan itu, setelah tentunya berkonsultasi dan memantau pendapat-pendapat dan fakta di luar negeri. Maka Jokowi bilang, oke kita lakukan penghematan. Karena itu IKN akan kita tunda karena berbagai macam refocusing akan kita lakukan. Kan itu enggak terjadi. Bahkan, presiden masih anggap bahwa itu bisa disesuaikan dengan reshuffle. Padahal sebetulnya reshuffle itu transaksi politik tetapi hal yang riil, yaitu ekonomi itu mesin dipecahkan sebagai hasil sidang kabinet bukan sekedar sinyal-sinyal bahwa seolah-olah kalau sudah naik mobil listrik itu ekonomi akan senyap juga. Sehingga, memang ekonominya jadi senyap. Artinya, gak bergerak ekonominya. Jadi, poin kita selalu presiden mesti baca. Sebetulnya percuma juga minta presiden mesti baca, dia nggak bisa baca. Sudahlah anggap saja keadaan ini memang akan mendikte politik jadi ekonomi yang memburuk. Akan mendikte politik dari itu. Yang bisa kita baca combine bisa betul-betul terjadi. Dalam keadaan normal saja sebetulnya kradaan antar elit sudah berlangsung, apalagi kalau krisis moneter dan yang kemudian nanti merembet jadi krisis politik. Kalau sekarang mungkin krisis Seminyak, bahan bakar, dan pangan itu akan berimbas pada krisis moneter, lalu balik jadi krisis politik. Coba kaji fakta itu terasa kalau kita baik pesawat. Ada kan harga pesawat yang dua kali lipat, karena afturnya naik. Jadi hal-hal semacam itu yang seolah-olah kok buta huruf terhadap keadaan Istana. Padahal politik dapur ini bisa sangat serius. Karena kita selalu melihat bahwa kalau daya tahan masyarakat itu masih bagus yang mungkin ada krisis politik dan apapun tidak akan memberi guncangan langsung pada masyarakat. Tapi begitu ini persoalan dapur yang terkena ini soalnya jadi sangat serius. Ya itu. Dulu 98 itu hanya karena harga susu naik, ibu-ibu sudah marah. Pada waktu 98 dan akan berulang pola itu. Masalahnya sekarang, kalau waktu 98 itu betul-betul soal Ekonomi saja. Tetapi sekarang itu soal politik, yaitu pembelahan masyarakat yang intinya adalah ketidakpercayaan kekuasaan terhadap kemajemukan bangsa ini. Jadi mau distabilkan dengan apa keadaan sekarang, dengan operasi militer atau operasi polisional, itu enggak bisa. Apalagi sinyal internasional menganggap bahwa Indonesia tetap tidak mau menyatakan diri, status dia di dalam migrain itu akan mendua. Amerika dan bisa paksa nemu proxy se Rusia. Apakah proxy Amerika. Tapi kalau Indonesia bilang bah kita non-blok. Iya non-blok itu karena kita profil tinggi. Tapi faktanya profil International kita itu buruk. Jadi ucapin non-blok juga itu enggak ada gunanya, karena bahkan, Rusia tahu kita lemah, Amerika tahu kita ini lemak, secara pertahanan China tahu kita dilemahkan, dan yang dipamerkan sementara ini kan seolah-olah itu punya banyak pesawat yang bisa menghalangi invasi luar negeri, tapi pesawat doang, senjatanya gak ada, itu pesawat kosong anegrip, tidak dipersenjatai. Oke tapi selalu yang kita coba persoalkan itu adalah bahwa ini gak kompatibel. Apa yang terjadi di dunia dengan apa yang dilakukan dengan langkah-langkah pemerintahan sekarang. Pemerintah sibuk justru para menterinya termasuk Pak Jokowi juga bermanuver sana-sini berkaitan dengan Pilpres 2024. Padahal kita sendiri bisa menyatakan bahwa kemungkinan tidak terjadi Pilpres 2024 karena kondisi ekonomi yang memburuk dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya itu yang sekarang ini dihitung oleh para analis KPU. Bisa jalan gak kalau anggarannya itu dipotong separo, hanya untuk menyelamatkan ekonomi kita. Bisa gak IKN itu dilanjutkan kalau terpaksa anggaran yang disiapkan harus dipakai buat membeli politik. Jadi trade-off semacam itu atau kampanye APBN akan mendikte politik APBN- nya bolong. Artinya, politik bakal berantakan juga. Kita hanya bisa terangkan itu sebagai analisis, nanti dianggap solusi, apa ya solusinya percepat Pemilu, solusinya ya ganti presiden, solusinya ya lakukan people power. Itu bahaya. segala semacam. Kalau itu enggak diucapkan lalu orang diam-diam merasa memang gak ada solusi kalau kayak gitu. Ini setiap kali masyarakat sipil memberi solusi dianggap itu makar. Padahal itu ada keterangan yang diolah berdasarkan dapur mak-mak. CIA mungkin sudah mulai kirim sinyal, Indonesia sudah rapuh, sekaligus nanti setelah gejala-gejala awal itu berlangsung dalam 1-2 minggu ini, baru lingkungan elit pasti akan memanfaatkan itu untuk ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari air keruh politik. Itu yang bakal memberantakkan segala macam koalisi yang dibuat. Padahal kita sebenarnya harusnya dalam situasi semacam ini berharap, ada yang jelas. Pemerintah bicara kepada publik yang mengingatkan kepada kita bahwa situasinya seperti ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan semacam ini. Langkah-langkah semacam ini mestinya begitu, ada semacam cottage clan yang siapkan dan masyarakat diajak untuk werd. Itu bahwa ini ada persoalan yang serius. Itu cuma baca keterangan keseriusan dari beberapa menteri, termasuk juga Menteri Perdagangan. Dia memberi sinyal keadaan walaupun dia tahu bahwa dia goyah secara politik. Demikian juga kalau ibu Sri Mulyani, jelas dia ngerti keadaan itu, Mahfud MD sudah pasti zig-zag, dan dia nggak paham lagi apa yang diucapkan, Airlangga Hartarto paham keadaan itu, terakhir dia pastikan bahwa KIB itu bukan untuk Ganjar Pranowo. Nah, itu juga bagus. Karena orang merasa bahwa kalau buat Ganjar, yaitu Jokowi kecil lagi, sama menghadapi ekonomi yang memburuk dalam menghadapi situasi Global gak bisa orang dengan kapasitas Jokowi kecil. Jadi Airlangga mengerti itu, tapi dia juga cemas nasib. Kalau terlalu vokal yang bisa terlempar juga. Jadi ada bagian yang masih rasional dalam kabinet dan itu kecil sekali. Saya selalu usulkan yang rasional ini bikin koalisi rasional ucapkan keadaan krisis. Kan begitu mestinya, daripada diam-diam bikin transaksi kiri-kanan yang akhirnya berantakan juga. Oke tetapi saya kira ucapan Anda tidak rasional Bung Rocky, karena Anda berharap mereka melihat menjadi rasional itu. Karena kita cuma bisa analisis dengan kapasitas rasional kita tapi kemudian ditransaksikan dengan Istana yang kira-kira irasional emang gak bisa supaya rasional ya people power saja atau LBP, Liga Boikot Pemilu. Oke kalau Anda ngomong-ngomong ini mesti saya ulang-ulang terus soal people power ini karena ini potensi untuk digoreng oleh para bazzernas perlu digoreng. Coba Anda mesti elaborasi lagi apa yang Anda maksud dengan people power ini. Kalau misalnya dapur mak-mak nggak bisa lagi berasap, dia akan keluar bawa panci, lalu digendang-gendang, lalu tukang ojek ikut di situ, karena tukang ojek juga tahu dapurnya nggak berasap lagi. Itu akan sampai juga ke buruh-buruh merasa bahwa daya beli mereka makin turun. Jadi lonceng people power itu emang mulai dari dapur mak-mak dan itu yang kita sebut sebagai gerakan rakyat yang berupaya untuk cari solusi. Solusinya di mana mestinya di kabinet, solusinya di parlemen, tapi karena 2 lembaga itu sama isinya, yaitu irasional maka mak-mak cari jalan rasional itu, dia mau di jalan. Itu yang akan mengumpulkan banyak orang, terjadilah people power. Itu namanya people power. Terjemahnya kedaulatan rakyat, bukan makar! Kan begitu. Ini kenapa saya penting untuk menanyakan pada anda ini. Jaman sekarang itu biasanya begitu. Makanya harga minyak goreng menjadi mahal karena banyak bazzer yang goreng-goreng gitu. Iya nanti kalau sudah people power buzzer-nya yang digoreng oleh mak-mak di jalan. Jadi enggak usah seolah-olah people power itu wait, bukan. Bahwa itu namanya kedaulatan rakyat, the power of the people. Artinya, berdaulat itu rakyatnya. Terus simple cuma biasalah kalangan Istana merasa takut. Kalau dia punya legitimasi pun ngapain takut pada people power. Iya dan sebenarnya demokrasi itu juga terjemahnya people power yah dari rakyat. Dari, oleh dan untuk rakyat ya people power. Oke clear, ini semuanya orang gak akan dapat alasan untuk menggoreng lagi. Oke kembali lagi ke soal tadi krisis yang mengancam di depan mata kita ini. Bung Rocky kalau kita tidak bisa ngomong bahwa solusi di level elit gitu yang kita suite-suite berharap, jadi bagaimana kita untuk bicaranya di level bawah ini. Untuk mengamankan level bawah selalu itu tiktok. Konsen kita bagaimana silakan kalau para elit mau berkelahi tapi di bawah jangan saling berkelahi. Kalau saya perhatikan di tingkat kabupaten itu keresahan buruh sudah tinggi sekali, bersiap-siap bisa jadi buffer. LSM, masyarakat sipil, dan mahasiswa juga menganggap bahwa dia musti ada di dalam sekutu konseptual. Bersekutu secara konseptual. Itu yang akan diucapkan. Mungkin akhir bulan Juni ada lagi gerakan buruh yang lebih masif. Lalu kita bisa deteksi setiapkali saya ngomong dengan kalangan buruh dan kalangan mahasiswa ada sesuatu yang bergejolak dan itu enggak mungkin ditahan oleh sekedar headline bahwa Bu Mega dan Pak Jokowi senyum-senyuman. Itu sinyal palsu. Bagi mereka silakan Anda senyum-senyum. Tapi di bawah selama kebijakan Istana itu tidak menghasilkan distribusi lebih bawah maka itu senyum diantara polisi. Itu senyum tukar tambah. Itu namanya senyum ke senyumnya saja sudah koruptif karena dia enggak mau sentuh keadaan di bawah. Dia cuma mau bersenyum supaya terjadi transaksi di atas, tapi di bawah kan enggak begitu. Itu saya kira betul judul hari ini adalah politik dapur mulai nyaring bunyinya. Oke baik. Terima kasih. Bang Rocky tentu enggak sebutkan manfaat dirinci. Itu sebenarnya untuk kita semua, terutama kepala-kepala keluarga apalagi kepala keluarga itu adalah para buruh, para pekerja, pekerja sektor informal pasti langsung merasakan. Nah ini yang kita khawatir justru tolong jangan sampai terjadi konflik domestik itu gara-gara konflik kepentingan di atas. Ya itu, kita ingin agar keakraban dibawa tetap dan dituntut oleh akal sehat. Biarkan akal bulus bekerja di atas. Oke terima kasih Bung Rocky dan selalu kita mengingatkan, persoalannya ada, jalan keluarnya adalah 0%. 0% adalah kedaulatan rakyat! (mth/sws)
Presiden dan Jajaran Bahas Percepatan Pembangunan IKN
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo bersama dengan jajaran membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.\"Tadi kita membahas terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara,\" ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat internal dengan Presiden di Jakarta, Senin.Dia menyampaikan salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong percepatan itu adalah dalam sektor pembiayaan.\"Bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa, pertama tidak mengganggu APBN, yang kedua memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta publik,\" ujar Suharso.Dia mengatakan pemerintah ingin memberikan peluang investasi seluas-luasnya bagi swasta, namun tetap dengan sejumlah aturan yang kini tengah dirumuskan.Suharso mengatakan rapat tersebut juga membahas soal perlunya peraturan pemerintah terkait penggunaan lahan di IKN.\"Sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka diperlukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur kewenangan khusus terkait lahan,\" ujar Suharso. (mth/Aantara)
POPULER
