NASIONAL
Keras, PDIP Nggak Sudi Jokowi 3 Periode, Serukan Mahasiswa Melawan dan Turun ke Jalan
Jakarta, FNN - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengajak semua pihak untuk menolak wacana tiga periode Presiden Joko Widodo. Wacana tersebut sebetulnya muncul sejak lama, dan paling anyar Projo bertekad menggalakkan Jokowi tiga periode. Ia mengajak pemuda dan mahasiswa berdemonstrasi turun ke jalan menolak praktek anti-demokrasi tersebut. Menanggapi ajakan demo dari anggota DPR RI tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyebut, Masinton mengindap frustasi parah. Seorang anggota DPR ngomong suruh demo. Itu artinya dia sendiri frustrasi di dalam lembaganya. Mungkin dalam fraksi PDIP di dalamnya ada faksi-faksi juga. Jadi, yang bisa dia lakukan hanya mendorong. Rocky menyarankan agar Masinton Pasaribu memimpin demo seperti tahun ’98. Bagaimana pandangan Rocky Gerung tentang wacana Jokowi tiga periode dan ambang batas pencapresan 20 persen, berikut petikan wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 13 Juni 2022. Petikannya: Bung Rocky, ini orang kelihatannya sudah mulai frustrasi dengan pengajuan gugatan judicial review tentang PT 0%. Saya dapat kiriman video dan beritanya banyak ini teman-teman KAHMI alumni HMI, senior-senior HMI di Pare-Pare langsung mendemo, datang ke rumah hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto. Ini fenomena ada lucunya tapi juga di dalam kelucuan itu ada semacam frustrasi bahwa seluruh elemen institusi masyarakat sipil, bahkan DPD sebagai lembaga sudah datang ke MK untuk mengajukan judicial review. Dan temen-temen di Pare-Pare ini KAHMI juga berupaya untuk memikirkan kembali. Kalau sudah sampai DPD mentok, apalagi tuh. Apalagi dia datangi rumah pribadi itu. Jadi sebetulnya ini sudah dipahami bahwa keseriusan 20% sudah dipahami oleh seluruh rakyat. Emak-emak sudah paham, buruh juga bahkan lebih awal paham bahwa hanya melalui menihilkan, menolkan itu kuantitas, meniadakan threshold itu, barrier to entry, itu yang menjadi standar pertama menyebut negara demokrasi. Tentu ada kajian macam-macam, kajian hukum tata negara, kajian politik segala macam. Tapi orang merasa, ya kalau kajian itu akhirnya ditolak dengan cara yang arogan oleh MK, maka lebih baik lakukan sepanjang happening art buat menggedor kesadaran Mahkamah Konstitusi. Nanti ini akan berlanjut. Jangan-jangan Ketua Mahkamah Konstitusi makan di restoran juga didatangi oleh emak-emak di sampingnya. Lalu angkat posters di itu, lalu dianggap sebagai pelecehan lembaga negara segala macam. Itu yang kita sebut sebagai bentuk paling lembut dari people power, yaitu happening art. Jadi, menggugah orang supaya terlibat dalam upaya memperjuangkan demokrasi secara lebih panjang. Ini demontrasi yang betul-betul datang dari kalkulasi akal sehat. Mungkin lebih tepat disebut happening art. Orang mungkin mulai mempersoalkan kok di rumah pribadi, tapi selama dia tidak masuk ke halaman rumah itu tidak melanggar properti orang dan saya kira kalau lihat tadi video-videonya, memang berlangsung damai. Saya sepakat dengan Anda bahwa ini orang sudah mulai buntu, mau apa lagi nih. Sementara partai-partai politik yang katanya punya legal standing sampai sekarang bukan melakukan langkah konkret. PKS yang katanya mau ngajukan juga sampai sekarang tidak maju-maju juga ke Mahkamah Konstitusi. Itu saya dorong terus. Saya masih bicara dengan teman-teman PKS, iya kami 0%. Ya majukan dong. Kami masih nunggu momentum. Demokrat lebih jauh langkahnya mengajukan judicial review. Jadi sebetulnya nanti PAN juga akan ikut. Lakukan saja sekaligus dengan DPD. Jadi ini satu upaya untuk wake up call bahwa demokrasi berbahaya kalau dibiarkan hal yang paling mendasar itu, yaitu garis start kompetisi yang sama itu dibatalkan. Dan kita menghitung sebetulnya apa penyebabnya kenapa soal threshold ini tidak ingin diwujudkan. Samar-samar nanti kita dengar nanti kalau threshold diwujudkan itu partai-partai yang berbasis yang mereka sebut radikal fundamental, yaitu Islam, itu punya calon, dan itu berbahaya dalam kompetisi. Ini artinya mau menghalangi orang untuk ikut berpartisipasi, hanya karena ketakutan pertama Islamofobia yang memang lagi beredar di seluruh dunia. Jadi, di belakang desain yang ingin menghalangi 20% juga ada faktor Islamofobi. Itu intinya. Ketakutan dari mereka yang tidak punya kader, padahal partai muslim kan kecil semua, tidak mungkin memenangkan 20% threshold. Karena itu, kita musti juga awasi ada semacam ketidakadilan. Kita minta threshold itu untuk menyetarakan dan meratakan garis start. Bukan demi memungkinkan radikalisme. Konsekuensi dari pluralisme adalah semua orang boleh punya pandangan hidup yang berbeda. Yang tidak boleh adalah melakukan kekerasan. Itu sebetulnya semacam refleksi kita juga terhadap keadaan di dunia. Tetapi, sekali lagi happening art ini menunjukkan bahwa sudah merata kejengkelan terhadap pemerintah, karena pemerintah dan DPR-lah yang membuat itu jadi aturan yang disebut open legal policy yang menjadi alat pembenaran Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi terbebas dari kewajiban untuk memberi putusan, Mahkamah Konstitusi menolak judicial review. Padahal Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia dalam sejarah hukum peradaban diberi kewenangan untuk bahkan melakukan, bukan sekadar judicial review tapi judicial activism, harus mampu membaca keresahan konstitutional di publik. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga sekarang mungkin sudah selesai berbulan madu, harus melihat bahwa di Pare-Pare orang akhirnya mendatangi rumah. Kan mustinya malu Mahkamah Konstitusi. Kan Pak Ketua MK bisa bilang datanglah ke kami di Merdeka Barat. Itu rumah konstitusi. Jangan datang ke rumah pejabat hakim konstitusi. Tapi nanti akan bilang, lo Anda kunci kok Mahkamah Konstitusi. Ya datangi saja rumah rumah personal-personal itu. Saya usulkan bergilir aja datangin semua hakim konstitusi. Di depan pagar rumah mereka saja kan? Pokoknya tetap jaga, tidak boleh melanggar privasi. Juga nggak perlu ramai-ramai, simbolik saja pesannya sampai. Bagus tadi saya lihat posternya itu. Gambar itu hanya 5 - 7 orang, tetapi efeknya yang penting. Kan pesan di situ yang betul-betul sangat fundamental pesannya, tidak ada demokrasi bila masih ada diskriminasi dengan 20%. Jadi, dengan mudah kita paham bahwa rakyat ingin agar supaya ada partisipasi langsung dan tidak boleh dihalangi melalui threshold 20%. Oke tadi Anda menyinggung soal satu alasan khawatir tokoh-tokoh Islam yang muncul dan kemudian terjadi Islamofobia. Dan sebenarnya stigma yang sama sudah diberikan kepada Anies Baswedan ketika memimpin DKI dan sampai sejauh ini tidak terbukti bahwa Anis menjadi pemimpin yang mengambil garis radikal seperti Taliban. Yang kedua saya kira jauh lebih serius yang selalu kita ingatkan itu adalah praktik yang terjadi saat ini, PT 20% menyebabkan oligarki lebih bisa berkuasa terus-menerus dan saya sih senang kalau Fahri Hamzah menyebutkan bahwa sekarang ini tiket capres itu dengan PT 20% itu semua sudah di kantong oligarki. Dan siapa pun yang jadi presidennya juga sudah di kantong oligarki. Itu yang sudah bertahun-tahun kita bahas bahwa pada akhirnya 20% itu adalah peternakan politik oligarki. Saya pakai istilah itu dulu. Oligarki beternak dengan membeli tiket 20% sehingga dari awal kita tahu bahwa yang tidak ada peluang partisipasi politik kalau tiket itu dikuasai oleh oligarki. Ini yang mau kita bongkar sebetulnya dan nggak ada cara lain untuk memulai demokrasi selain mendobrak kuota 20% itu yang dikuasai oleh oligraki. Jadi, sekali lagi. ini sudah menjadi pengetahuan publik dan sudah diolok-olok sampai ke depan rumah. Kan mustinya sudah malu dong. Anda kita gaji untuk menghasilkan demokrasi kenapa Anda seolah-olah berdiri di belakang oligarki. Walaupun mereka tidak sebutkan itu bahwa mereka cuma katakan bahwa 20% itu adalah cara untuk mengefisienkan politik. Tetapi, di belakang itu kan kita mesti baca simbol di belakang mengefisienkan politik artinya melarang lawan untuk masuk bertanding. Kan itu intinya. Barrier to entry. Itu yang sepertinya berbahaya juga dalam kompetisi apapun enggak boleh pakai itu. Itu yang disebut dalam bahasa dulu KKN. Tapi sekali lagi saya menganggap bahwa ini pasti jebol karena kalau MK kehabisan akal, dia pasti akan bilang ya udah kita win win solution, yang artinya pergi ke DPR misalnya supaya MK terbebas dari tanggung jawab. Enggak. Tetap kita minta MK untuk putuskan bahwa demokrasi sama dan sebangun dengan nol persen. Itu poin dasarnya. Sangat menarik juga berkaitan dengan bagaimana oligarki tetap ingin berkuasa dan kemudian juga ada tanda-tanda kita membaca bahwa Pak Jokowi memang ingin berkuasa terus juga. Dan ini saya kira salah satu strategi Pak Jokowi untuk mempertahankan suaranya, mempertahankan kursinya dengan 20% ini, karena sekarang kelihatnnya Pak Jokowi mencoba melakukan rekonsiliasi politik dengan Ibu Megawati, tapi ternyata saya kira Ibu Megawati seperti kita juga, sudah membaca itu. Karena kita baca lagi Masinton Pasaribu sudah mendorong mahasiswa untuk turun ke jalan, untuk menghadang tiga periode. Ya, kalau Masinton yang ngomong aman. Kalau kita yang ngomong dianggap makar. Padahal bertahun-tahun kita bilang demo saja, lalu hoakser-hoakser ini, saya nggak mau pakai istilah cebong lagi, yang disebut sebagai buzer buzer ini, dikerahkan untuk mengepung kita. “Ini mahasiswa dibiayai untuk makar, buruh dibiayai untuk makar.” Nah, kalau Masinton yang ngomong, dia anggota DPR. Dia akan memimpin makar kalau gitu kan. Jadi justru kita lihat bahwa ada pemulihan pikiran karena akhirnya orang semacam Masinton mengerti bahwa demokrasi kita memang sudah tidak bergerak. Karena itu digerakkan dari jalan saja kan. Bayangin anggota DPR ngomong suruh demo. Itu artinya dia sendiri frustrasi di dalam lembaganya. Kan mustinya dia bisa bilang, datang ke kami, kami akan memperjuangkan melalui fraksi PDIP. Tapi Masinton akhirnya ya mungkin dalam fraksi PDIP di dalamnya ada faksi-faksi juga. Jadi, yang bisa dia lakukan adalah mendorong dan mendukung. Karena yang mengucapkan itu adalah anggota DPR Masinton Pasaribu, silakan Bung, pimpin demo seperti Anda memimpin ’98. Ha ha ha... Tapi hoakser jangan salah plintir ya, ini hanya mengutip. Nanti bilang Rocky Gerung memprovokasi mahasiswa untuk turun ke jalan. Enggak ini Masinton yang ngomong. (sws)
Sejumlah Proyek Sekretariat Mensesneg Bengkak
Jakarta, FNN – Sejumlah proyek rutin tahunan di Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) terus meroket. Mulai dari proyek pengadaan obat-obatan, makan minum rapat, kebutuhan perlengkapan alat rumah tangga sampai operasional pimpinan dan sejumlah proyek lainnya terus membengkak, berikut contohnya. Proyek pengadaan penggantian perlengkapan rumah tangga lainnya Tahun Anggaran (TA) 2020 dianggarkan Rp 800.980.000, TA 2021 naik menjadi Rp 2.666.483.000, dan TA 2022 kembali naik menjadi Rp 3.270.643.000. Dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar. Proyek langganan jaringan telematika, tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp2.835.571.000, tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp2.900.000.000 dan tahun 2022 kembali naik menjadi Rp5.000.000.000, dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar. “Selanjutnya pengadaan obat-obatan juga naik, pada TA 2020 dianggarkan Rp 200 juta, TA 2021 naik dua kali lipat menjadi Rp 400 juta, begitu juga untuk TA 2022 kembali dianggarkan sebesar Rp 400 juta,” ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator CBA, kepada FNN. Terakhir ada anggaran rutin operasional pimpinan, pada TA 2020 anggaran yang ditetapkan Rp 2.114.610.000, TA 2021 naik menjadi Rp 2.596.600.000, dan TA 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.465.265.000. Begitu pula anggaran jamuan makan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/ kelompok kerja, TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 4.954.670.000, TA 2022 naik menjadi Rp 5.726.399.000. Kenaikan anggaran sejumlah proyek Sekretariat Kemsegneg tersebut sangat mencurigakan, kondisi negara sedang mengalami krisis pandemi dan APBN semakin seret, Kemsesneg seperti tidak peka dengan penderitaan rakyat. Bahkan, kata Jajang Nurjaman, ada indikasi meroketnya sejumlah proyek tahunan Sekretariat Kemsesneg berkaitan dengan dugaan biaya lobi-lobi politik menjelang Pilpres 2024? Hal ini harus menjadi catatan Presiden Joko Widodo, jika pemborosan di anggaran di Sekretariat Kemsesneg terus berlanjut bisa berpotensi adanya kerugian negara. “Sekretaris Kementerian Sekretariat Kementerian Setya Utama harus segera dievaluasi bersama Menteri Sekretariat Negara Pratikno,” tegasnya. (mth).
Hasril Chaniago: Bagi Orang Minang, Makanan Itu Bagian dari Adat
AKHIR pekan lalu, viral masakan Padang berbahan babi. Restoran “BabiAmbo” ini memang menyajikan menu rendang dading babi. Pemilik usaha berbahan baku daging babi, Sergio, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat karena usaha kulinernya yang telah ditutup membuat kegaduhan. Pemilik usaha nasi Padang yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini sempat dimintai keterangan di Polsek Metro Kelapa Gading, Jumat (10/6/2022). Tidak lama setelah dimintai keterangan oleh kepolisian, Sergio meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan terkait usaha kuliner miliknya. Ia mengaku hanya mencoba berinovasi dengan memadukan kuliner khas suku Minang dengan bahan baku daging babi untuk memperluas pasar. “Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Pertama buat pihak-pihak yang merasa tersinggung karena ini soalnya benar-benar enggak ada maksud untuk menyinggung,” kata Sergio, seperti dikutip berbagai media. Kanal Hersubeno Point, Sabtu (11/6/2022) mengupas masakan Padang ini dengan Budayawan Hasril Chaniago. Berikut wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Hasril Chaniago. Saya baru saja dikirimi sebuah berita ini yang membuat saya kaget. Di Kelapa Gading, Jakarta Timur, buka restoran, BabiAmbo namanya. Dari namanya bikin kaget. Restoran ini menjual makanan citarasa Padang, tetapi yang non-halal dengan menu babi-babi. Pantesan saja banyak sekali tokoh dari Minang yang anggota DPR, bahkan sampai mantan menteri, juga uring-uringan. Untuk memahami mengapa orang Minang jadi uring-uringan saat makanannya diubah menu babi. Saya akan wawancarai seorang budayawan Minangkabau. Langsung kita ambil dari Padang, Sumatera Barat, Bung Hasril Chaniago. Tolong dijelaskan pada kami kenapa orang-orang dari Sumatera Barat, orang-orang Minang, pada uring-uringan ketika tiba-tiba muncul makanan-makanan Minang dan minum-minum pakai bahan dasarnya babi? Saya kira sangat pantas saja ini terjadi, kenapa? Karena makanan itu budaya kuliner juga yang sebenarnya menyatu dengan budaya satu bangsa. Kita tahu Minang, Minangkabau masyarakatnya itu, yang namanya orang Minang 100% beragama Islam. Karena itu falsafah adatnya adalah adat “barsandi syarak, syarak bersandi kitabullah”. Artinya adat yaitu berdasarkan sandi dasarnya adalah Al-Qur’an. Jadi dalam pengertian itu tentu semua makanan kita juga harus halal. Nggak mungkinlah dasar adanya saja sudah begitu, lalu ini tiba-tiba ada yang mempromosikan. Belakangan jadi viral, itu namanya babi Ambo. Ambo artinya babi saya. Ampun saya, dalam bahasa Minang babi ambo artinya “babi saya”. Babi itu pantangan kita. Betul haram gitu. Ada dua hal yang pertama tidak memahami budaya. Budaya minang itu sendiri di mana asal masakan yang dibikin terutama rendang itu ada dua hal kesan kita. Ini cari-cari, kalau bahasa Minangnya cari ili-ili, cari gara-gara gitu, sehingga banyak masalah. Jadi, kita belum tahu nih yang mana yang sebenarnya. Apa ini karena kealpaan saja atau memang sengaja cari gara-gara. Begitu kira-kira Bung Hersu. Oke walaupun cari gara-gara walaupun kealpaan, maksud saya kalau gara-gara urusannya jelas gitu, walaupun kealpaan tapi saya kira mungkin kalau tidak orang ini tidak bereaksi. Ini dampaknya bisa panjang juga kira-kira ya. Iyalah. Kita kan harus saling menghargai layak kita inikan bangsa yang sangat majemuk, ratusan suku bangsa kita. Kita itu bersatu, karena ada perasaan kesamaan saling menghargai, saling menjaga, saling menghormati. Jadi orang Minang itu sebenarnya suku bangsa yang sangat terbuka. Tapi, dalam hal ini saya ditanya apa masalahnya kalau misalnya dipakai itu untuk masakan babi yang haram? Saya kira apakah tidak bisa kita bertoleransi. Saya kira toleransi itu pun ada batas-batasnya. Di dalam Islam kalau soal bermuamalah berdagang, bergaul, berteman itu tidak ada masalah ya, orang Minang itu sangat terbuka dengan siapapun kita bisa bergaul, bisa berdagang, bisa bermuamalah istilahnya. Tapi kalau soal aqidah ini kan tak bisa ditawar-tawar, gak bisa ditoleransikan, karena itu sudah jelas Lakum Dinukum Waliyadin, bagimu ya agamamu bagitu juga agamaku. Jadi marilah kita saling menghormati posisi masing-masing itu, jadi jangan dicampur adukkan. Oke coba bantu kami untuk memahami posisi makanan itu dalam budaya Minang ini seperti apa Bang Hasril? Bagi orang Minang makanan itu bagian dari adat mereka. Jadi berbagai jenis makanan yang ada di Minangkabau itu tidak hanya berarti makanan suatu bahan makanan, benda yang melekat begitu, tetapi dia juga melekat dengan berbagai kegiatan-kegiatan adab dan budaya. Misalnya, randang ya randang, itu bukan hanya makanan sehari-hari, tapi dia juga melekat dengan berbagai kegiatan perkawinan katam Qur’an, misalnya. Itu melekat dan karena itu di Minangkabau itu selalu melekat gini barundiang sudah makan. Artinya, kalau kita mau bicara, mau bermusyawarah, makan dulu, ndak bisa kita lepaskan makan. Itu dari adat, adatnya jelas adat basandi syarak syarak bersandi kitabullah. Jadi makan itu adalah bagian dari kegiatan adat keseharian kita, dia melekat. Di Minangkabau itu ada beberapa jenis makanan berkait dengan adat. Makanan pokok, misalnya nasi dengan lauk pauknya. Itu dinamakan makan, setelah makan kita belum juga bisa berunding adalah namanya parabuang. Makanan penutup makanan penutup, jadi kalau misalnya musyawarah mau meminang, yang meminang untuk madu dan datang itu Mama yang laki-laki atau yang perempuan. Itu ada beberapa jenis adat kita, datang untuk meminang. Disediakan makan dulu. Kalau belum makan, belum ada pokok persoalan dibuka. Setelah makan itupun dengan tata caranya yang ada pasambrahan namanya. Dan, setelah makan makanan pokok itu diminta lagi untuk makan parabuang (bahasa Indonesia: bubungan atap atap, kalau tidak ada bubungannya, kalau hujan dia akan bocor). Jadi, istilahnya makan sudah, nanti kalau hari hujan gimana, apa sang prabuang dulu. Baru kita berunding. Artinya ibarat kita masuk satu rumah selesai pokoknya, kalau anti bocor ya dipasang. Jadi, tinggi sekali nilai makanan itu di masakan Minang. Mungkin ndak sesederhana gitu. Jadi jangan kita sepelekan makan itu. Bukan hanya untuk meengenyangkan perut, memenuhi kebutuhan gizi, dan protein, itu nanti bagian dari adab. Jad kalau dalam hal ini, katakan, itu diplomasi makanan tadi, kalau orang tidak memenuhi tata cara tersebut, itu akan dianggap tidak beradab? Benar, ndak beradab itu. Kalau ndak beradab di Minang itu dianggap Hina. Jadi itu gak beradab atau bisa juga dibilang tidak bersuku. Jadi orang tidak bersuku itu bukan orang Minang karena orang minang itu pakai suku. Jadi kalau artinya ndak beradab, orang dagang bilang langsung ndak beradab, ndak bersuku, artinya tidak ada suku berarti gak tahu adat gitu. Jadi levelnya yang enggak beradab itu lebih paling tinggi, yang paling berat, yaitu kalau sudah sampai. Tapi, yang paling berat itu kan murtad. Soal makanan ini kaitannya dengan agama juga jadinya ya. Iya betul karena orang Minang itu sudah menerima Islam secara keseluruhan, secara kaffah. Karena itu, kalau ada yang keluar dari agama Islam, mereka ya namanya dibuang sepanjang adat. Jadi, kalau misalnya pertemuan, dia tidak dianggap lagi bagian dari kita. Jadi ada pertemuan dalam ketentuannya, jika dia seharusnya ikut ndak akan dikasih tahu lagi. Istilahnya, tidak dibawa sehilir semudi. Jadi, kita orang kaya ilir, dia ditinggalkan saja, tapi biasanya orang yang sudah terkena perlakuan seperti itu, dia ndak akan tahan akan keluar sendiri. Tapi apakah itu berlaku untuk mereka-mereka yang masih di dalam komunitas Minang di Sumatera Barat atau juga berlaku untuk orang-orang Minang yang sudah jauh di perantauan. Berlakulah, tetap berlaku itu. Jadi secara apa yang orang Minang lakukan itu juga akan punya Datuknya, punya Ninik mamaknya di rantau. Di Minang itu kan berlaku ungkapan “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Artinya, mereka itu menyesuaikan dengan keadaan budaya setempat tapi dia tidak tercerabut dari akarnya, ndak mungkin dia melepaskan diri dari orang Minang, kalau jadi orang apa dia? Dalam kasus apa orang itu bisa dibuang sepanjang adat, dan apakah pernah terjadi kasus-kasus semacam ini? Banyak, yang dibuang sepanjang adat itu bukan pemerintah tapi masyarakat adat itu sendiri. Jadi banyak di dalam Kampung itu. Di Minangkabau itu juga berlaku adat salingka Nagari, setiap negeri punya kekhasan masing-masing, tapi ada yang disebut adab sebatang panjang. Artinya seluruh Minangkabau itu mendukungnya. Adat itu yang disebut ada kepada adat, asal adat yang sebanyak adat itu adalah adat bersandi syarak syarak bersandi kitabullah, itu salah satunya. Kemudian sistim matrilineal yang sampai sekarang belum ada orang Minang yang mengingkari. Matrilineal itu garis ibu, belum ada orang yang mengganti sukunya kepada suku lain. Jadi saya ini Chaniago menurut dari ibu saya ya, bukan dari bapak. Jadi sampai saat ini belum ada orang Minang yang mau mengganti sukunya diganti dengan apa gitu? Kan nggak mungkinlah saya pergi ke suku bapak saya ndak bisa jadi apapun. Berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Sushi Sukato, Jeffrey Hadler, Avanza Pembenda Bekman, itu selalu mengatakan berbagai cobaan terhadap Minang ini. Berbagai konflik Perang Paderi dan segala macam, tapi yang sistem matrilineal itu tetap kukuh sampai sekarang. Jadi orang yang dibuang sepanjang adat itu bisa, pertama yang paling tinggi itu karena murtad, dia tidak lagi beragama Islam. Ada contohnya, yang jadi pendeta di Jakarta. Namanya Januardi Koto, orang Pasung itu oleh sukunya di sana sudah dibuang. Jadi dia tidak dianggap lagi orang Minang, tidak dianggap lagi bagian dari mereka. Tapi, juga hal-hal lain yang prinsip melanggar ketentuan adat yang di dalam Nagari. Di Nagari adat itu kan berlakunya di nagari. Nagari ini Kecamatan atau apa? Nagari itu Desa, kalau di dalam undang-undang kita itu disetarakan dengan desa lebih. Ada negari itu yang besar malah berpenduduk puluhan ribu, ada yang cuma ribuan. Nagari itu kesatuan masyarakat adat yang dari dulu sampai sekarang sudah ada, dari berabad-abad yang lalu sudah ada. Dalam negari itu minimal ada empat suku. Itu namanya Nagari bampat suku babalai bamusaji. Artinya ada balairung tempat pertemuan, ada masjid. Jadi setiap negara itu punya masjid. Kalau ndak belum memenuhi syarat dia Nagari. Itulah tandanya. Jadi agama ini betul-betul dan benar-benar nggak bisa dilepaskan sama sekali dari masyarakat Minang ini. Ya itulah. Jadi mungkin kajiannya agak panjang, mengapa misalnya seluruh orang Minang itu menerima Agama Islam itu secara bersama-sama sepakat. Itu panjang kajiannya. Ada Profesor Mister Muhammad Nasrun guru besar hukum adat di Universitas Indonesia dan pernah menjadi gubernur Sumatera Tengah, yang juga seorang cendekiawan, pemikir otonomi daerah. Jadi tahun 40-an, Istana Suni sudah berpikir tentang otonomi daerah. Dia menulis buku, judulnya falsafah dasar adat Alam Minangkabau. Kalau kita kaitkan dengan penelitian dalam History of Sumatra, sejarah Sumatera abad ke-19 itu ditulis, masuknya Islam ke Minangkabau berbeda dengan masuknya Islam ke daerah-daerah lain. Pada umumnya Islam itu masuk ke daerah lain seperti Aceh sampai Makassar tersebut melalui kerajaan. Artinya, rajanya dulu yang beragama Islam, lalu dia perintahkan rakyatnya. Tapi di Minangkabau tidak, dia langsung ke rakyat yang menerima. Setiap hari orang masuk kerja, berpindah ke agama Islam. Kenapa? Demikian kata Mister Muhammad Nasrun. Karena ajaran Islam sesuai dengan falsahah adat mereka alam takambang jadi guru. Artinya, belajar ke alam, kemudian di dalam Al-Qur’an itu ada diajarkan dan diperintahkan untuk belajar kepada tanda-tanda alam. Jadi mereka merasa cocok, sehingga Islam itu masuk tanpa kekerasan tanpa perintah, tapi diterima dengan pemahaman dan kesadaran dan pengetahuan. Itu sebabnya yang berbeda dengan beberapa hal lain masuknya Islam itu. Saya kira penting ngobrol soal ini agak panjang karena untuk memahami, orang akan menganggap bahwa orang Minang terlampau reaktif. Namanya makanan dan menunya bisa saja digelar ya Bang Hasrul. Jadi hal lainnya yang membahayakannya kenapa kita bereaksi, orang-orang Minang banyak sekali. Begitu ada viral soal ini, kemudian memberikan reaksi bermacam-macam karena itu efeknya besar, selain samping bisa mengganggu kerukunan kita dalam bangsa ini, antar suku bangsa, antaretnis. Ini juga bisa membahayakan kepada masakan Padang, masakan Minang yang sudah diterima di mana-mana. Oh, rupanya ada juga babi dalam masakan Minang. Ini citra yang luar biasa. Nanti orang jadi bertanya dan akan datang ke suatu restoran Padang ini. Ada babi enggak? Ini kan membahayakan sekali. Padahal ini salah satu penopang ekonomi masyarakat Minang, dan saya kira juga penopang ekonomi Indonesia. Kalau terjadi seperti itu efeknya akan besar sekali karena itu kita juga harus luruskan, harus redakan ini, harus diklarifikssi, diselesaikan ini dengan cepat. Ini bisa jadi semacam peribahasa karena Nila setitik bisa rusak susu sebelanga ini ya. Bisa jadi kalau itu dianggap, Oh rupanya masakan Padang ada juga babinya. Nanti dikatakan, tadi juga ada yang WA saya, apa kita tidak bisa bertoleransi. Oh kita harus bertoleransi? Saya bilang, jangan. Kalau menyangkut aqidah, tentu kita tidak bisa lagi. Tidak ada toleransi. Dia contohkan begini, ada misalnya masakan Korea halal, masakan China itu halal, Vietnam halal, nggak ada masalah. Tapi, ini akan jadi masalah kalau sebaliknya, masakan Minang haram. Karena dia sudah jelas dibikin secara halal. Ini ndak ada tujuan kita, misalnya untuk apa komersialisasi, ini betul-betul berkaitan dengan budaya kita kalau sekarang misalnya. Saya 10 tahun yang lalu ke Vietnam Hanoi itu sulit sekali mencari makanan halal. Ada satu restoran Malaysia, satu restoran Indonesia katanya. Kemudian ada satu-satunya Mesjid. Mesjid An-nur namanya di sana tahun 2011. Orang yang pertama ke sana itu sulit sekali mencari makanan halal. Tapi begitu pariwisata Vietnam berkembang Halong Bay saja bisa menyedot enam juta, tujuh juta orang setahun, dan itu kebanyakan dari Timur Tengah, dari Arab, mereka menyadari, harus menyediakan makanan halal, masakan halal. Kalau gak, mereka akan dijauhi. Jadi, tahun sebelum Pakde Mini, awal 2019 saya ke sana sudah banyak sekali dan saya mampir di Mesjid An-nur. Dia bilang, sekarang pengurus Umat Islam sudah dibentuk dewan halal. Pemerintahnya menyadari, harus menyediakan makanan halal. Sekarang makanan halal kita haramkan. Sempat lihat terjadi seperti itu. Makanya ia bikin-bikin shock-lah. Apalagi pemerintah sendiri menganggap bahwa makanan Minang khususnya rendang ini sebagai salah satu yang menjadi andalan pemerintah dan ingin diwariskan dan didaftarkan menjadi salah satu warisan ke UNESCO. Saya dengar begitu. Tapi ada juga klaim misalnya dari negara tetangga kita. Malaysia juga sudah patenkan di sana, saya pun tidak reaktif kalau Malaysia, kenapa? Karena Malaysia bawa rendang itu memang dari Minangkabau juga. Jadi mereka mengakui nenek moyangnya dari Minangkabau. Dan sebagai orang Minangkabau, mereka namanya hidup dalam adat perpati, mereka beragama Islam juga. Di sana semuanya begitu. Ada yang non-muslim orang Minang. Di Malaysia jumlah mereka lebih sejuta orang itu yang sudah turun temurun gitu. Jadi dengan penjelasan dari bahasa Chaniago tadi jelas, pemerintah ini tidak boleh menganggap enteng. Apalagi kemudian ada orang-orang wah ini orang Islam terlalu reaktif, muncul semacam itu ya? Kita sama-sama menghargailah. Kalau soal toleransi, siapapun sebenarnya boleh saja bikin masakan Minang atau Padang karena resepnya pun beredar dimana-mana tapi hargailah budaya yang melatarbelakanginya. Saya katakan dalam hal ini tentu kita harus bertoleransi karena, maaf saja, di Sumatera Barat ini juga banyak yang lidahnya itu ndak suka dengan masakan Jawa, misalnya. Jadi, mereka juga bikin warung pecel lele. Jadi ya kita harapkan saudara-saudara kita yang non-muslim misalnya, ada banyak juga yang bikin RM Padang, tapi kalau bisa tolong disertifikasi halal. Ada banyak begitu supaya jangan menimbulkan isu-isu yang macam-macam. Itu ndak mungkin kita larang. Toh orang Padang juga bisa bikin masakan Jawa. Pecel lele banyak sekarang Mas, tapi orang-orang Minang yang bikin di sini. Oke tapi yang jadi masalah ketika kemudian disebut bahwa restoran babi Ambo itu menyebar itu-itu saja. Tapi kalau masak di rumah sendiri memang senang babi dimasak resep rendang nggak jadi persoalan bahaya? Ini dikomersialkan, viral lagi, masuk di Grabfood, masuk juga di yang lain, ini saya lihat banyak sekali, itu yang masalah. Ini seharusnya membangun kesadaran kita bersama orang Minang nggak ada ingin bikin masalah ya mungkin saya bisa katakan di mana ada orang Minang itu cukup banyak jumlahnya di Indonesia ndak pernah ada kerusuhan. Nggak pernah orang Minang itu bikin kerusuhan bikin keributan gitu. Jadi kalau reaktif itu untuk hal-hal yang prinsip mereka yang memang selalu mau menegakkan kebenaran. Karena di Minangkabau itu yang kita pahami juga masyarakatnya egaliter, tapi itulah kekayaan kita yang agak feodal, ada yang egaliter, ada yang demokratis, ada yang seperti saudara kita di Papua, misalnya. Begitu patuh kepada kepala suku. Itu adab budaya kita. Tapi, orang Minang yang egaliter ini memang semua orang merasa berhak bicara seperti itu. Makanya kalau ada soal-soal seperti ini orang bicara dan mereka itu tidak bisa berbasa-basi dalam hal-hal prinsip ini. Makanya ada ungkapan Raja Alim Raja disembah Raja lalim Raja disanggah. Itu ungkapan Minangkabau. Jadi kalau pemimpin salah kita terbuka saja mengkritik dan meluruskannya, great karena agama pun harus seperti itu. Kawan yang baik adalah yang mau mengingatkan kesalahan kawannya sendiri ya kan? Terima kasih Bang Hasril Chaniago. Ini budayawan, saya mengenal beliau juga sebagai sejarawan Minang. Lain kali kita bisa bicara tentang sejarah makanan Minang juga ya? Waktunya nanti akan banyak lagi ceritanya makanan itu bagi orang Minang. Sekali lagi bukan hanya sekedar pengganjal perut itu ya karena adanya nilai-nilai budaya dan nilai-nilai religius di situ. (mth/sws)
Di Hadapan Purnawirawan TNI, LaNyalla: Pasal 222 UU Pemilu Pemicu Ketidakadilan dan Kemiskinan
Jakarta, FNN – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan tegas menyatakan, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia.Oleh sebab itu, secara kelembagaan DPD RI telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 tersebut.“Pasal yang kami gugat adalah tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Bagi DPD RI, pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia,” kata LaNyalla dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur kongsi untuk menentukan pimpinan nasional bangsa.“Pasal 222 telah memaksa partai politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas. Yang kemudian terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat menjadi sangat terbatas,” jelasnya.Lebih lanjut LaNyalla menyampaikan, pasal tersebut menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk mengatur dan mendesain pemimpin nasional yang akan mereka ajukan ke rakyat melalui Demokrasi Prosedural, Pilpres.Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengaku tidak heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat yang diucapkan kandidat Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud.“Karena, yang membiayai proses munculnya pasangan Capres dan Cawapres itu adalah Oligarki Ekonomi. Tujuannya adalah untuk memperkaya diri dari kebijakan dan kekuasaan yang tentunya harus berpihak kepada mereka,” terangnya.LaNyalla kemudian mempertanyakan soal kemampuan seorang Capres untuk menghentikan Impor Garam, Gula dan komoditas lainnya, sementara Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres adalah bagian dari penikmat uang rente dari keuntungan Impor.“Bagaimana mungkin seorang Capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ayat 1, 2 dan 3, bila Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah penikmat konsesi lahan atas sumber daya alam hutan dan tambang?” tanyanya lagi.Seorang Capres juga tak akan mampu melakukan Re-Negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Listrik dan Energi, jika Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut.“Itulah mengapa DPD RI secara kelembagaan mengajukan Judicial Review ke MK. Selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi kita,” terang LaNyalla.Sementara, Ketua PPAD DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn) Prijanto menegaskan bahwa purnawirawan adalah prajurit tua yang tidak pernah mati karena selalu dikenang sebagai Bhayangkari Negara.“Kami juga tegaskan bahwa pengabdian purnawirawan tetap tegak lurus kepada negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Makanya kita berharap PPAD bisa jadi wadah purnawirawan untuk silaturahmi, berpikir dan berjuang bagi bangsa ini,” katanya.Sedangkan Kasdam Jaya, Brigjen TNI Edy Sutrisno yang mewakili Pangdam Jaya mengapresiasi pembentukan PPAD sebagai wadah para purnawirawan untuk tetap berperan aktif dalam pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa.“Konsistensi dari keteladanan para purnawirawan atas nilai kejuangan akan memberikan dampak positif kepada generasi penerus bangsa,” ucapnya.Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo berharap kepada para purnawirawan yang tergabung dalam PPAD ikut membantu negara agar bisa keluar dari krisis yang dihadapi.“Kkita ketahui, akibat dari pandemi Covid-19 hampir 2 juta rakyat kehilangan pekerjaan. Ini berdampak pada permasalahan ekonomi, sosial, keamanan dan politik. Makanya sebagai seorang pejuang dan Bhayangkari negara hendaknya jadi bagian tak terpisahkan dalam membantu negara,” tuturnya.Ditegaskan Doni, Indonesia negara sangat kaya dengan sumber daya alam dan potensi lainnya. Namun sampai saat ini kita masih sebatas sebagai penonton.“Makanya kita harus jadi pendorong agar siapa saja yang mampu membuat kebijakan supaya bisa menjadikan potensi tersebut menjadi kenyataan,” katanya.Ketua DPD RI hadir dalam pembukaan Musda didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol.Hadir juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, para pengurus dan anggota PPAD DKI Jakarta serta akademisi. (mth/*)
Boyamin MAKI Soroti Beda Mencolok Gaji dan Anggaran Kejaksaan Agung dengan KPK
Jakarta, FNN – Sebagaimana diketahui, berdasar hasil survey Indikator Politik Indonesia (IPI), Kejaksaan Agung telah melakukan kerja yang mengesankan masyarakat dalam penanganan dugaan korupsi langka dan mahalnya Minyak Goreng. Selain perkara Minyak Goreng, Kejaksaan Agung selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Kedua (2019 – 2022) telah menangani perkara lain dengan penyelamatan kerugian negara sangat tinggi (fantantis) yaitu: 1. Kasus Jiwasraya, aset dan uang yang bisa diselamatkan Rp 18 triliun dari kerugian Rp 16 triliun, 2. Kasus Asabri, mampu selamatkan Rp 16 triliun, kerugian Rp 20 triliun. 3. Kasus Impor Tektil Batam, menyelamatkan kerugian perekonomian negara, menyelamatkan Rp 1,2 triliun. 4. Kasus Mafia Minyak Goreng mampu menyelamatkan perekonomian Rp 5,6 trilliun, dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 6 bulan. 5. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekpor Impor (LPEI) Rp 2,5 triliun. 6. Kasus Garuda Rp 3,6 triliun. 7. Kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung karena peyidikan masih berjalan (Waskita Precast, kasus impor baja, dll). “Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp 46,8 triliun,” Boyamin bin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam siaran persnya yang diterima FNN, Ahad (13/6/2022). Berdasar hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum Komisi III DPR untuk Tahun Anggaran 2023 adalah 24 triliun, sementara itu Anggaran Tahun Berjalan (2022) adalah Rp 9 triliun (awalnya Rp 11 triliun). Khususnya untuk penanganan pidana khusus, termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp 30 miliar (beda dengan KPK sebesar Rp 70 miliar). Menurut Boyamin, dengan prestasi hebatnya dan ranking survey meningkat, maka semestinya Presiden Jokowi dan DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 24 triliun sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan hadiah pada Kejaksaan Agung. Penambahan anggaran Rp 24 triliun diperlukan untuk kesejahteraan Jaksa, termasuk untuk penambahan gaji yang cukup supaya terhindar dari perilaku menyimpang. Gaji Jaksa Agung dan jajaran divbawahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan Pimpinan KPK dan jajaran di bawahnya yaitu: 1. Pelaksana (Penyidik dan Penuntut) di Kejaksaan Agung bergaji Rp 11 juta, sementara Pelaksana di KPK (Penyidik dan Penuntut) berkisar Rp 25 juta. 2. Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung (Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi) bergaji Rp 25 juta, eselon II KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp 40 juta. 3. Pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staf Ahli) bergaji Rp 30 juta, sementara Eselon I KPK (Sekjen dan Deputi) bergaji sekitar Rp 60 juta. 4. Jaksa Agung bergaji Rp 35 juta, sedangkan Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp 100 juta. Boyamin menambahkan, sisi lain untuk menjaga marwah Jaksa dan untuk mencegah dugaan penyimpangan, diperlukan penguatan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap oknum jaksa nakal (tidak sekedar proses kode etik). “Selain itu semestinya ditambah anggaran untuk Jamwas,” tegas Boyamin. (mth/sws)
Luhut Pegang 27 Jabatan, Rocky Gerung: Eh Kalian Itu Sudah tidak Ada Gunanya Lagi, yang Berguna Tinggal Pak Luhut
Jakarta, FNN – Banyaknya jabatan yang dirangkap oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pertanyaan banyak orang. Ada kesan hanya Luhut yang bisa bekerja yang lain tidak. Kalau Luhut tidak rakus mustinya ia bisa menolak, kalau tidak mau menolak artinya Luhut meyakinkan Presiden bahwa menteri-menteri yang lain nggak bisa bekerja, hanya dia yang bisa kerja. Dugaan lain, mungkin Joowi hanya percaya kepada Luhut, karena memang Jokowi diasuh oleh Luhut dalam karakter bisnisnya. Sejak awal mereka berdua punya bisnis yang sama. Akhirnya efisiensi diselesaikan dengan kedekatan personal. Buruknya, sinyal itu sebetulnya harus membuat menteri-menteri yang lain malu dan merasa tersinggung. Demikian rangkuman wawancara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 12 Juni 2022. Berikut petikannya: Ternyata dalam rapat Badang Anggaran (Banggar) Menko Marves Luhut Panjaitan mengaku sendiri bahwa ia bukan memegang 10 jabatan seperti yang selama disebut Jokowi, tetapi punya 27 penugasan (istilahnya Luhut). Ada yang melalui Perpres, Keppres, ada yang cuma melalui arahan (di sidang kabinet diperintahkan). Hal itu ditunjukkan Luhut dalam rapat banggar dalam slidenya, banyak sekali. Pokoknya terakhir masalah minyak goreng. Pak Luhut menyebutnya dari “Space X sampai minyak goreng. Yang jadi masalah kenapa Pak Luhut nggak bisa nolak. Kan itu intinya. Kan Pak Luhut bisa bilang, Pak Presiden, kebanyakan nih saya dan saya nggak mungkin efisien lagi. Jadi pertanyaan publik kenapa Pak Luhut tidak menolak? Kalau dia tidak menolak artinya memang dari awal Pak Luhut meyakinkan presiden bahwa menteri-menteri nggak bisa bekerja, karena itu kasih ke saya saja. Yang terjadi di belakang layar sebetulnya bahwa itu penugasan presiden. Pasti penugasan presiden. Asal-usulnya yang kita persoalkan. Dan tema-tema yang dikuasai Pak Luhut sebetulnya tema yang bisa diserahkan pada menteri teknis. Tapi kenapa Pak Luhut yang lakukan itu. Lalu fungsi Menko koordinatornya apa kalau semuanya dilakukan sendiri, tidak lakukan koordinasi. Jadi, ini yang disebut sebagai semakin banyak terlibat sebetulnya output-nya kurang maksimal, low of diminishing return dalam ilmu ekonomi. Jadi semakin banyak kesibukan justru output-nya turun. Return-nya atau hasilnya memburuk. Itu yang terjadi dan orang menganggap bahwa ya kalau itu konsekuensi dari kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Luhut, sebaiknya lakukan penyederhanaan kabinet supaya tidak membebani anggaran. Kalau Pak Luhut pikir bisa ngerjain semua tugas teknis Kementerian, ya cukup Pak Luhut yang jadi menteri, yang lain dianggap Dirjen. Jadi menteri satu saja, Dirjen yang banyak. DPR tentu mempersoalkan itu karena mungkin dianggap pemborosan atau dianggap bahwa masalahnya DPR tanya saja ke presiden, tanyakan kenapa banyak begitu. Jangan juga cecer Pak Luhut. Itu juga tidak fair DPR. Itu ditunjuk oleh Presiden kok kenapa Luhut yang dipersoalkan. Boro-boro tanya ke Pak Jokowi, kemarin ketika rapat Banggar dengan Pak Luhut, mereka mengaku ciut nyalinya. Makanya mereka harus hati-hati sekali mengajukan pertanyaan. Yang menarik Pak Luhut menyatakan bahwa alhamdulillah komplit tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi. Itu artinya Pak Luhut mengingatkan bahwa kenapa masih dipersoalkan dan harusnya tidak ada sekat-sekat ini yang membuat bangsa enggak maju. Dari pernyataan Pak Luhut tadi sepertinya Pak Luhut memang nggak keberatan. Saya kira juga Pak Luhut greget lihat bahwa ini menteri tidak delivery. Setiap kali sidang kabinet Pak Luhut mendengarkan menteri sana ngomong yang enggak pernah tuntas. Sebagai militer dia ingin efisiensi, teori efisiensi, bahwa kalau sudah membidik itu artinya sasarannya sudah dikunci. Bila jempolnya sudah di depan pelatuk yang harus segera nembak sebelum objeknya berubah dimensinya, berpindah satu cm saja peluru bisa meleset. Jadi kebiasaan itu mungkin yang terbawa sehingga Pak Luhut greget lihat, kok nggak bisa ya langsung dieksekusi masalahnya. Nah, cara Pak Luhut tentu memberitahu pada presiden dalam bahasa yang hanya mereka berdua yang tahu, karena hanya mereka berdua sebetulnya yang punya relasi paling panjang selama kabinet Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi anggap bahwa kalau begitu, Pak Luhut saja yang kerjain. Iya memang lihai saya, karena saya yang lebih mampu mengatasi. Jadi psikologi itu dengan sendirinya terbentuk karena kedekatan. Pak Jokowi kan nggak sedekat Pak Luhut dengan Erick Thohir kan. Pak Erick Thohir jauh sekali. Erick Thohir lebih dekat dengan anaknya Pak Jokowi daripada Pak Jokowi, lebih dekat dengan Gibran mungkin. Jadi bagian ini yang kita sebut sebagai kimia politik itu dengan sendirinya berlangsung di antara mereka yang saling kenal. Kalau bahasa istilahnya a like attack each other saling menguatkan saling tertarik satu sama lain. Itu dasarnya kenapa kemudian Pak Luhut menganggap kenapa sih kalian cemburu? Kan ini dasarnya persahabatan dan saling percaya di antara Pak Luhut dan Pak Jokowi. Masalah politiknya, kenapa Pak Jokowi tidak percaya pada orang lain. Kan kalau kita lihat Menko itu kan bukan hanya Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Pak Euhajir efendi, atau ada menteri-menteri teknis. Tetapi kenapa semua diborong dan sepertinya masih akan ada penugasan-penugasan lain? Kompleksitas kebijakan di istana itu makin lama makin memungkinkan berantakannya perencanaan. Dan itu artinya bagi Pak Jokowi lebih efisien kalau yang merencanakan itu adalah orang yang paham karakter Pak Jokowi. Jadi kira-kira begitu. Memang secara faktual hanya Pak Luhut yang paham karakter Pak Jokowi. Karakter politiknya karena memang Pak Jokowi diasuh oleh Pak Luhut dan karakter bisnisnya. Karena dari awal mereka berdua punya bisnis yang sama. Jadi, sebetulnya masalahnya akhirnya diefisienkan dengan kedekatan personal. Baik atau buruk keadaan itu? Ya sebetulnya itu baik saja. Kan nanti efeknya lebih mudah dikontrol daripada sidang kabinet mending diselesaikan dulu di antara dua tiga orang. Tetapi buruknya sinyal itu sebetulnya harus membuat menteri-menteri yang lain malu dan merasa tersinggung. Nah, itu yang justru bagi saya aneh betul ya. Ini menteri-menteri sudah tidak dipedulikan sama Pak Jokowi kok masih terima gaji dan masih mau sok pamer bahwa dia portofolionya adalah menteri A menteri B. Kan lebih baik mundur karena sudah tidak dianggap. Kan sinyal Pak Jokowi, eh kalian itu sudah tidak ada gunanya lagi, yang berguna tinggal Pak Luhut. Jadi, tahu dirilah menteri-menteri itu bahwa itu sindiran halus dari seorang presiden yang masih memakai klutur Jawa di dalam mengoperasikan kekuasaan. Itu dari sisi Pak Luhutnya. Sementara dari sisi Pak Jokowinya kan kemudian orang bertanya-tanya, lah sebenarnya yang jadi presiden siapa, kok semua tugas dan tanggung jawabnya diserahkan kepada Pak Luhut? Kalau itu tanya ke Elon Musk. Jadi itu sudah menjadi rahasia umum bahwa memang yang menguasai kimia kekuasaan itu adalah Pak Luhut sebetulnya dan Pak Jokowi terpaksa ditawan oleh incapacity-nya. Lain kalau Pak Jokowi bisa tampil sebagai orang mengerti makroekonomi, ngerti tentang konstitusi, maka Jokowi akan kasih sinyal bahwa oke saya perintahkan itu karena saya mau efisien. Tapi kalau yang sekarang terjadi Jokowi perintahkan itu karena Jokowi sendiri nggak ngerti masalah. Itu jadinya kan. Jadi itu yang dipamerkan. Dan Pak Luhut memang paham masalah. Yang jadi masalah kenapa DPR tidak bertanya ke Presiden kepana Pak Luhut terus yang diangkat. Bertanya dengan cara apapun, kirim nota bertanya supaya Presiden jawab. Kan pertanyaan publik begitu, kenapa favoritisme itu ada pada Pak Luhut? Apakah memang ada perjanjian yang lebih dari sekadar kedudukan Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan Iinvestasi? Jangan-jangan ada agreemnet lain di belakang itu. Itu sebetulnya, keterbukaan yang musti diajukan. Kita sudah seringkali bertanya, Presiden Jokowi nggak pernah jawab. Akibatnya bertanya ke Pak Luhut. (sws)
Projo Bongkar Fakta, Jokowi Tetap Ingin Tiga Periode
Jakarta, FNN – Uji coba telah dilakukan. Mulanya Jokowi menyiapkan Ganjar Pranowo sebagai penerus rezim, namun survei membuktikan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu tak beranjak naik. Akhirnya bisa ditebak, Jokowi tak mau ambil risiko, ia harus kembali turun ke lapangan. Indikasinya sangat gamblang – Projo – penyokong utama kemenangan Jokowi dalam Pilpres sebelumnya, menegaskan bahwa para capres yang saat ini muncul, standarnya di bawah Jokowi. Demikian benang merah yang bisa disimpulkan dari analisis wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, 12 Juni 2022. “Akhirnya kita sekarang dapat jawaban pasti apa makna ucapan Presiden Jokowi tentang Ojo Kesusu pada Rakernas relawan Projo beberapa waktu lalu,” kata Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief. Menurut Hersu, Jokowi memang masih menginginkan untuk maju kembali pada Pilpres 2024 atau kita kenal dengan opsi tiga periode. Jokowi akan kembali berjuang agar dia bisa memperpanjang masa jabatannya. Itulah makna yang tersurat dan juga tersirat dari pernyataan Jokowi. \"Urusan politik ojo kesusu, jangan tergesa-gesa meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,\" kata Jokowi. Fakta bahwa Jokowi tetap berjuang memperpanjang masa jabatannya itu dibongkar sendiri oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia mengibaratkan balapan, bahwa banyak tikungan dan tajam. Ia tidak bisa menduga siapa pemenang di lap terakhir. Hal ia sampaikan dalam diskusi kolaborasi antara detikcom dengan Total Politik seperti dikutip CNN Indonesia. Alasan Budi Arie yang biasa dipanggil Muni, mengapa mereka tetap menghidupkan opsi Jokowi tiga periode, karena kelas capres yang muncul saat ini standarnya jauh dari Jokowi. “Kondisi bangsa ini menghadapi kenyataan bahwa dengan segala hormat Pak Jokowi memberikan brand mark kepemimpinan nasional yang tinggi, loh kok ingin menggantinya. Mohon maaf skornya agak jauh dari Pak Jokowi. Masyarakat berpikir kenapa tidak tiga periode saja?,” kata Budi Arie. Menurut Hersu, sudah clear ketika Jokowi mengucapkan ojo kesusu itu sebuah kalimat yang bersayap untuk tetap menjaga agar opsi 3 periode tetap hidup. Namun di satu sisi dia jaga-jaga harus menyiapkan skoci kalau sampai opsi itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Jadi, Ganjar Pranowo lah yang dia siapkan sebagai subsesornya. Apa yang kita bisa baca dari pernyataan Ketua Umum Projo, itu pertama ini Confirm dan fix bahwa Jokowi itu masih menginginkan untuk melanjutkan jabatannya sampai tiga periode. Kita tidak tahu apakah setelah 3 periode nanti apakah menjadi 4 periode 5. Kita tidak pernah tahu. Kedua, sebagai subsesor, Ganjar Pranowo belum cukup kuat dan tidak ada jaminan dia menang. Dengan begitu dia bisa mengamankan kepentingan politik dan ekonomi Jokowi bersama para oligarki yang menjadi pendukungnya dan penopang kekuasaannya selama dua periode ini. Ketiga pernyataan Ketua Umum Projo ini merupakan aba-aba agar para relawan Projo dan semua elemen kekuatan pendukung tiga periode, bersiap menghidupkan kembali mesin politiknya dan bertarung pada Pilpres 2024. Mari kita bahas satu persatu. Pertama Jokowi dengan berbagai cara bertekad ini untuk menerobos barikade konstitusi yang tidak membolehkannya mencalonkan kembali untuk periode yang ketiga. Tekad itu tercermin dari pernyataan Budi Arie bahwa mereka akan menghadapi jalan terjal untuk mengusung opsi 3 periode ini. Jalan terjal yang dimaksud adalah posisi partai pendukung pemerintah wabil khusus PDIP yang sudah menutup pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, karena memang dengan hanya dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 amandemen konstitusi itu bisa diubah aturannya untuk memperpanjang masa jabatan dari dua periode menjadi tiga periode. Bagaimana caranya, urusan partai pendukung sekarang ini relatif sudah mulai beres, walaupun belum beres penuhnya. Golkar, PAN dan PPP sudah berhasil dilipat oleh Jokowi dengan membuat Koalisi Indonesia Bersatu. Siapa yang mau diusung sebagai Capres, tidak ada figur yang kuat. Kalau hanya mengandalkan para ketua umum partai, sebagai contoh Airlangga Hartarto, tahu walaupun sudah berkampanye sekian lama, elektabilitasnya sangat rendah. Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa malah tidak pernah mencalonkan diri sebagai capres. Begitu juga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, juga tidak pernah menyebut dirinya akan mencalonkan diri jadi capres. Sekarang memang tinggal bagaimana Jokowi meyakinkan Megawati bahwa dialah saat ini, opsi satu-satunya apabila PDIP tetap ingin menjadi partai penguasa sekaligus menempatkan kadernya di istana. Kalau mengandalkan Puan untuk bertarung sebagai capres, jelas sangat berat. Peluang terbesar hanya Cawapres, tetapi ini pun mesti dicari dengan tepat siapa yang akan menggandeng Puan menjadi Cawapresnya. Selama ini digadang-gadang Puan dengan Prabowo sebagai Capres. Tapi kelihatannya opsi ini mulai meredup seiring dengan manuver-manuver dari para Ketua Umum Partai Politik termasuk manuver dari Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Seandainya Jokowi memberikan jaminan bahwa Puan akan menjadi Cawapres sekaligus dia tetap menjadi Ketua Umum PDIP, jelas ini opsi yang cukup menarik dan tidak mudah ditolak oleh Megawati. Coba perhatikan berbagai pertemuan Jokowi dengan Megawati dalam dua hari terakhir, pertama Jokowi dan Megawati bertemu di istana menjelang pelantikannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP untuk kedua kalinya. Pertemuan kedua yang ini malah lebih bersifat privat, yakni Jokowi menghadiri peresmian Masjid Attaufiq di sekolah kader PDIP Lenteng Agung Jaksel. Masjid Attaufiq ini dimaksudkan untuk mengabadikan nama almarhum suami dari Megawati, Taufiq Kiemas. Kehadiran Jokowi - seperti pengakuan Megawati - membuatnya senang banget. Jadi, dua kali pertemuan tersebut yang pertama bersifat formal karena pelantikan pejabat negara dan yang kedua ini lebih bersifat formal dan dilaksanakan ini tengah-tengah munculnya publik yang mencium ada ketegangan antara Pak Jokowi dengan Megawati. Kemarin saya sudah bahas sinyal-sinyal ketegangan itu, mulai dari soal ketidakhadiran di perkawinan adik Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, sampai kemudian Megawati tidak hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Ketegangan ini muncul karena ada upaya Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya, kemudian muncul wacana berikutnya yakni penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabatan. Nah yang terbaru kemungkinan Jokowi itu bakal mengusung Ganjar Pranowo bila opsi tiga periode dan penundaan Pemilu serta perpanjangan masa jabatannya tidak terlaksana. Jadi, dua kali pertemuan terakhir ini kelihatan Jokowi menunjukkan kemesraannya dan keakrabannya dengan ibu Megawati. Kita bisa lihat sebagai upaya Jokowi untuk mengambil hati sekaligus meluluhkan hati Megawati. Jokowi misalnya membantah bahwa hubungan keduanya itu meregang atau menegang. Jokowi mengatakan bahwa Megawati itu sudah dianggap sebagai orangtuanya sendiri, ibunya sendiri. Dan sebagai anak, Jokowi mengakui bahwa dia terkadang bandel. Pengakuan semacam ini rupanya yang membuat Megawati hatinya mulai sedikit luluh. Kemarin ketika hadir dalam peresmian Masjid Attaufiq, Jokowi menunjukkan keseriusannya, karena dia meski terbang dulu ke Jawa Tengah untuk meresmikan Kawasan Industri di Batang Jawa Tengah dan kemudian dia balik ke Jakarta dan setelah itu dia pergi lagi ke Sulawesi. Pertemuan-pertemuan itu bisa dilihat sebagai upaya Jokowi untuk meluluhkan hati Mega agar membuka kembali pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memungkinkan dia bisa maju kembali untuk tiga periode. Yang kedua ini pernyataan Budi Arie bahwa standar capres-cawapres capres-cawapres yang muncul sekarang ini, masih jauh dari standar Jokowi yang tinggi. Tampaknya hal ini lebih ditujukan kepada Ganjar Pranowo yang akan menjadi subsesornya. Pasti bukan kepada Capres yang lain. Terlalu berlebihan bila disebut bahwa tidak ada Capres yang punya standar lebih tinggi dari Pak Jokowi. Banyak banget kalau kita mau sebut satu per satu, karena faktanya, baik pengamat dalam maupun luar negeri sepakat bahwa kondisi Indonesia di bawah Pak Jokowi itu khususnya indeks demokrasi - terus merosot. Indonesia di bawah Jokowi, dalam percaturan geopolitik global menjadi negara varian. Kita enggak lagi terlalu diperhitungkan di dunia internasional. Di kawasan Asia Tenggara saja Indonesia sudah tidak diakui sebagai Big Brother. Bagaimana mau punya perannya kalau Pak Jokowi sendiri memang tampaknya sangat menghindari forum-forum internasional kita mencatat pada masa periode awal pemerintahannya. Kan selama lima tahun dia tidak pernah menghadiri sidang umum PBB di New York. Yang hadir selalu wakilnya Jusuf Kalla. Sekali kalinya Pak Jokowi hadir dalam Sidang Umum PBB, itu pada periode pertama pemerintahannya. Itu pun karena di masa pandemi. Jadi, Jokowi tidak hadir ke New York, dia cukup menyampaikan pidato yang sudah direkam lalu disampaikan secara virtual. Belum lagi kalau kita menyoroti bahwa di bawah pemerintah Jokowi sekarang yang berkuasa itu bukan Jokowi, karena semua kekuasaan Jokowi dilimpahkan kepada Luhut Panjaitan. Kalau begitu, apaakah benar bahwa kualitas kepemimpinan Ganjar itu jauh di bawah Jokowi? Saya pikir bukan itu juga maksudnya. Kalau kita mau bandingkan apel to apel misalnya ketika Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah dan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya kira skornya sebelas duabelas, walaupun sebenarnya tidak terlalu fair, karena Jokowi waktu memimpin DKI Jakarta hanya setengah periode. Jadi, belum bisa dikatakan dia sukses atau dia gagal. Tapi kalau disebut skor Jokowi tinggi, ini berlebihan. Tapi berhubung yang menyampaikan Projo, wajar karena mereka pendukung utama Jokowi. Saya membagi lagi poin ini. Ada dua alasan mengapa Ganjar disebur kelasnya jauh dari Jokowi. Pertama Ganjar ditolak oleh partai yang semula disiapkan sebagai skoci untuk pencalonan Jokowi yakni Golkar, PPP dan PAN yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Penolakan itu tercermin dari pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bahwa mereka akan mengusung capres di antara mitra koalisi, bukan kader dari partai lain. Saya meyakini bahwa pernyataan Airlangga itu sesungguhnya lebih ditujukan kepada Ganjar, bukan kepada Pak Jokowi, sebab tidak mungkinlah Airlangga Hartarto. Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa secara terang-terangan menolak. Kedua elektabilitas Ganjar walaupun sudah didongkrak habis-habisan melalui publikasi lembaga survei, kampanye media sosial yang sangat masif dan juga pembentukan relawan serta deklarasi relawan di mana-mana, ini tetap tidak naik, kalah moncer dibandingkan dengan Anies Baswedan. Soal ini bisa dijelaskan mengapa tiba-tiba Anies Baswedan diserang dengan berbagai deklarasi palsu dari sejumlah elemen yang mengatasnamakan FPI, HTI dan eks napi. Ini mainin lama, mainan stigma Islam radikal. Tetapi walaupun dianggap sebagai upaya black campaign untuk mendongkrak Ganjar, tapi ternyata malah kalau kita lihat alih-alih mendongkrat, malah semakin memperkuat basis dukungan terhadap Anies. Bukan hanya black campaign yang dilakukan oleh mereka. Dalam waktu yang nyaris bersamaan - CSIS - kita tahu ini lembaga milik organisasi Katholik, juga melansir hasil survei di kalangan ahli bahwa disebutkan bahwa 51,8% ahli itu tidak puas dengan kinerja Anies dan Riza Patria. Coba perhatikan, pilihan surveinya di kalangan ahli ini jelas cara yang sangat cerdik oleh CSIS untuk membuat framing terhadap Anies, sebab bila pilihannya survei publik apalagi dilakukan di Jakarta, jelas elektabilitas Anies bakal jauh lebih moncer dibandingkan Ganjar. Apalagi Anies Baswedan baru saja jadi perhatian dunia karena sukses menggelar Formula E. Pendek kata, Tim Jokowi sudah sampai pada kesimpulan bahwa Ganjar bukanlah lawan seimbang dari Anies Baswedan. Mau diapa-apain juga susah menggenjot elektabilitas Ganjar. Semakin digenjot semakin muncul kontra narasi dan penilaian negatifnya. Selama memimpin Jateng, macam-macamlah, mulai dari kemiskinan yang semakin meluas di sejumlah provinsi, kemudian banjir rob yang menggenangi Semarang dan Pantura, kasus Wadas dan banyak hal lain yang memang agak berat menjual Ganjar. Pilihannya, Jokowi harus kembali diterjunkan untuk menghadapi Anies Baswedan. Saya kembali ke poin ketiga mengapa dugaan menghidupkan opsi tiga periode itu, sekarang yang jadi opsi utama kembali ke pernyataan Ketua Umum Projo bahwa Projo ini adalah Ormas yang afiliasinya sangat tegas dan jelas mendukung Jokowi. Sebagai Ketua Umum Projo sekaligus juga Budi Arie adalah pembantu Jokowi, karena dia masuk dalam kabinet sebagai wakil Menteri Desa. Pernyataan Budi Arie semacam komando bagi relawan Projo untuk kembali fokus menggarap Jokowi dan melupakan opsi Ganjar Pranowo. Bagaimana sekarang peluangnya, ini saya kira ini menjadi pertanyaan yang menarik, apakah Megawati akan menyaksikan Jokowi menyebut dirinya sebagai anak yang kadang bandel, sudah menganggap sebagai orangtuanya sendiri, saya kira, kita jangan kesusu untuk mengambil kesimpulannya. Hitung-hitungannya, kalkulasinya, tukar tambah politiknya, itu sangat rumit. Kalau kita meminjam istilah dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi itu masih sangat terjal. (sws)
Ketua DPD RI Minta Panglima TNI Fasilitasi Relawan Kemanusiaan MER-C Masuk Palestina
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membantu memfasilitasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang terhalang masuk ke Palestina melalui Mesir. Secara administrasi, relawan MER-C telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan. Hanya saja, mereka terhalang oleh izin intelijen Mesir. “Ini butuh koordinasi antar intelijen negara, dalam hal ini BAIS yang memang di bawah kendali Panglima TNI. Maka saya meminta Panglima TNI untuk memfasilitasi hal ini, agar relawan MER-C bisa masuk ke Gaza dengan misi kemanusiaannya,” tutur LaNyalla saat menerima audiensi pengurus MER-C di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (12/6/2022). Senator asal Jawa Timur tersebut mengatakan segera berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk membantu relawan kemanusiaan MER-C supaya bisa membantu kesehatan rakyat Palestina, melalui rumah sakit yang didirikan dari donasi masyarakat Indonesia. \"Secepatnya harus ditindaklanjuti agar masyarakat Palestina segera mendapatkan hak kesehatan yang layak. Saya sangat mendukung dan mendorong agar relawan MER-C dapat segera difasilitasi masuk ke Palestina,\" tegas LaNyalla. Dalam audiensi tersebut, jajaran pengurus MER-C mengeluhkan akses yang sulit untuk dapat masuk ke Palestina melalui Mesir. “Kami meminta akses untuk dapat masuk ke Palestina. Hubungan Indonesia dan Mesir sangat bagus. Tapi, pemerintah tak bisa meyakinkan Pemerintah Mesir, dalam hal ini intelijen mereka, agar relawan MER-C dapat diberikan akses masuk ke Palestina,” tutur Head of Presidium MER-C, dr Sarbini Abdul Murad. Menurutnya, bulan lalu dua orang relawannya tertahan di perbatasan Palestina-Mesir lantaran tak diberikan akses masuk oleh intelijen Mesir. “Untuk masuk ke Palestina, selain visa dan persyaratan lainnya, juga harus ada izin dari intelijen. Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI di Mesir. Tapi tetap gagal masuk dari perbatasan karena terhambat oleh izin intelijen Mesir,\" ujar Sarbini. Sementara untuk pengembangan rumah sakit di sana, mereka butuh akses yang mudah untuk masuk karena kita membawa material, tukang, tenaga ahli, dokter, relawan dan lainnya. Sebagaimana diketahui, akhir 2015 rumah sakit hasil donasi masyarakat Indonesia telah beroperasi di Palestina. Setiap harinya lebih dari 500 pasien masyarakat Palestina memanfaatkan fasilitas kesehatan rumah sakit hasil donasi masyarakat Indonesia itu di Palestina. Karena kebutuhan fasilitas pelayanan, saat ini fasilitas ditambah dengan membangun dua lantai agar pelayanan dapat lebih maksimal. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah pengurus MER-C, diantaranya dr Sarbini Abdul Murad, Tonggo Meaty, Ita Muswita, Luly Larissa, dr Zackya Yahya, dr Henry Hidayatullah, dr Hadiki Habib dan Rima Manzanaris. (mth/*)
Asal Bukan Anies
Sejak kemunculan awal kiprah kepemimpinannya, Anies memang menyita banyak perhatian. Sorotan publik juga mengikutkan suara minor yang terkadang lahir sebagai subyektifitas yang tak terkendali. Bukan hanya sekedar rasa tidak suka, perjalanan karir politik Anies kerapkali dirundung rasa kebencian, permusuhan dan tidak terkecuali gelombang fitnah yang tak tahu kapan surutnya. Kehilangan akal sehat, menampakkan kepandiran sejatinya, menjadi rasis dan ikut-ikutan tidak suka baik karena takut kehilangan posisi sebagai keset kekuasaan atau gemar mengisi ruang produksi framing jahat, begitu marak merundung orang-orang sok politis dan seolah-olah berkarakter. Dari para buzzer pemulung uang receh, Ketua Umum Partai Politik berotak miring, hingga para pakar beraroma sampah yang pikirannya dipenuhi kotoran. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI ANIES sendiri sejatinya kental dengan figur pemimpin yang identik sebagai penggiat pendidikan, bukan sebagai gelandangan politik yang mencari petualangan demi mengejar ambisi jabatan dan kekuasaan. Atau sibuk berbisnis dan telaten bergerilya \"polling capital\", membentuk status sosialnya sebagai orang kaya dan kuat memengaruhi kehidupan publik. Citra diri orang berpendidikannya kental dan tak terbantahkan dengan jejak rekam sebagai Rektor Universitas Paramadina, Pendiri Program Indonesia Mengajar, hingga menjadi menteri pendidikan dan gubernur Jakarta. Anies seiring waktu sepertinya terus mengokohkan dirinya sebagai pemimpin yang kuat dalam wilayah konseptual juga kuat dalam wilayah praksis. Sebagai seorang intelektual sekaligus akademisi, Anies sejauh ini berhasi menciptakan harmoni dan keselarasan antara wacana, paradigma dan persfektif pembangunan dengan kebijakan yang implementatif. Anies telah mempertontonkan kehadiran seorang pemimpin, layaknya pribadi yang satunya kata dan perbuatan, menonjolkan kapasitas, integritas dan holistik. Capaiannya selama ini, khususnya ketika memoles kota Jakarta yang semakin modern dan tetap tidak mengabaikan sisi-sisi humanisnya, membuat Anies tidak hanya dicintai warga Jakarta, pesonanya juga telah merasuki sebagian besar seluruh rakyat Indonesia. Anies begitu dielu-elukan rakyat, tanpa sihir massal, ia begitu kuat membangkitkan kesadaran dan kerinduan rakyat akan pentingnya keberadaan pemimpin sejati. Boleh jadi, euforia yang telah menjadi kebutuhan mendesak rakyat, mencerminkan kinerja elok dan prestasi yang membumbung tinggi serta kesabaran dan ketulusannya menghadapi ujian berat kepemimpinannya. Seperti torehan tinta sahabat Ady Amar dalam bukunya, \"Tak Tumbang Dicerca, Tak Terbang Dipuja, Anies sekan menjelma menjadi salah satu dari sedikit manusia Indonesia, yang tengah menegakkan yang hak dan melawan yang batil. Pemimpin yang tak pernah lelah menanam kebaikan meski terus menuai badai hujatan diiringi hama kedengkian. Fenomena Anies kini ibarat realitas di negeri ini secara keseluruhan. Anies berusaha merubah pertentangan antara politik ideal dengan politik realitas. Sama halnya dengan negara dan bangsa ini, disatu sisi sangat mengagungkan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, di lain sisi dengan kesadaran telah mencampakkan sekaligus membunuhnya pelan-pelan. Anies menjadi harapan bagi rakyat yang telah kehilangan ruh dan jiwa kebangsaaannya, padahal bumi pertiwi menyediakan surga bagi pribumi bumiputera pemiliknya. Anies telah menjadi penghilang dahaga rakyat seumur hidup kemerdekaan republik pada pemimpin yang mengemban amanat penderitaan rakyat, mekipun tidak sedikit yang telah menuangkan racun pada minumannya. Dicintai rakyat namun dimusuhi para pencoleng-pencoleng demokrasi dan konstitusi. Persekongkolan permufakatan jahat dilengkapi \"senjata\" lengkap pembunuh aspirasi dan kehendak rakyat, tak ingin Anies sebagai presiden yang dicintai rakyat dan begitupun dengan rakyatnya yang tak boleh memiliki presiden yang mencintai rakyatnya. Dengan kata lain ada kejahatan yang terstruktur, masif dan sistematik yang tak menginginkan Anies sebagai pemimpin nasional, Anies sebagai presiden Indonesia yang merangkul rakyatnya. Sebuah pementasan politik yang sarat \"Asal Bukan Anies\". Munjul, Cibubur - 12 Juni 2022.
Erick Thohir Dorong BUMN Bantu Tingkatkan Mutu Pendidikan Pesantren
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong perusahaan-perusahaan pelat merah untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren guna mewujudkan kemajuan peradaban dan perekonomian Indonesia. \"Kita tidak mau umat (Islam) yang mayoritas hanya menjadi buih dalam ekonomi Indonesia, tapi kita harus menjadi ombak yang menjaga fondasi negara kita,\" kata Erick Thohir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. \"Pondok pesantren sangat penting bagi perekonomian nasional, maka BUMN terus mendorong agar pendidikan di pondok pesantren terus dikembangkan, sehingga tak hanya membangkitkan ekonomi umat tetapi juga ekonomi kerakyatan,\" ujar Erick Thohir Pemerintah mencanangkan program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN di Jawa Timur. Kegiatan yang berpusat di Pondok Pesantren Qomaruddin, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jumat (10/6), berupa program bisnis terapan atau vokasi PesantrenPreneur bagi 26 pondok pesantren di Jawa Timur dan bantuan untuk masyarakat Madura, dengan melibatkan 42 perusahaan pelat merah. Program yang diinisiasi Kementerian BUMN itu diawali dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) PesantrenPreneur 2022 yang diikuti sebanyak 78 guru pengasuh. TOT merupakan kegiatan pelatihan bagi para guru pengasuh untuk meningkatkan kualitas hard skill sebagai bekal ilmu dan pengalaman untuk diajarkan kepada para santri di pondok pesantren. Materi yang diajarkan meliputi teknologi dan rekayasa, teknologi dan informasi, kesehatan, agrobisnis, perikanan, agroteknologi, bisnis dan manajemen serta tata rias, dan tata boga. \"Saya ingin membangun kemandirian pesantren dan meningkatkan keterampilan santri agar memiliki jiwa kewirausahaan, dapat melihat peluang usaha, memanfaatkan jaringan untuk berkolaborasi, dan menerapkan teknologi berbasis digital,\" ucap Erick Thohir. Lebih lanjut ia berharap program itu menjadi salah satu jalan agar industri halal di dalam negeri kian berkibar mengingat Indonesia merupakan muslim di dunia. Selain pelatihan, tiga perusahaan pelat merah yaitu Semen Indonesia, PLN, dan Pelindo, yang mewakili 31 BUMN melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. MoU itu meliputi pendampingan implementasi pendidikan bisnis terapan dari BUMN dan Universitas Airlangga bagi pondok pesantren di Jawa Timur selama satu tahun. Sedangkan, 21 BUMN lainnya memberikan bantuan TJSL bagi masyarakat di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Bantuan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat itu diberikan dalam bentuk sarana air bersih, renovasi dermaga rakyat, rehabilitasi mangrove, dan pengembangan 15 UMKM serta BUMDesa. (mth/Antara)
POPULER
