NASIONAL
Rocky Gerung: Jika Tidak Nol Persen, Sebaiknya Anies Tolak Dukungan Nasdem Jadi Capres
Hasil dari Rakernas Nasdem sebanyak 32 dari 34 DPW mengusulkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hanya dua provinsi yang tidak mengusulkan nama Anies, yakni, Papua Barat dan Kalimantan Timur. Tetapi aneh, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, suara terbanyak belum tentu masuk daftar tiga rekomendasi capres Partai NasDem. \"Belum tentu (masuk daftar capres rekomendasi), karena pada dasarnya pembobotan yang dicalonkan itu sama, siapa pun itu,\" ujar Surya di Jakarta Convention Center, Jakarta. “Itu sinyal buruk dalam upaya kita untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas di dalam partai sendiri,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube, Rocky Gerung Official, Jumat, 17 Juni 2022. Petikannya: Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah menyimak soal nama-nama yang muncul dalam Rakernas Nasdem karena viewer kita mengikuti terus perkembangan politik. Iya, akhirnya Nasdem memberi kepastian tentang ketidakpastian. Kenapa Anda sebut kepastian yang tidak pasti? Karena orang menduga dengan kuat di dalam Nasdem terjadi semacam perbedaan pendapat yang tajam, karena nama yang muncul di situ pasti dari awal sudah kita duga, Anies dan Ganjar. Dan memang Pak Surya Paloh dari awal memberi sinyal bahwa Anies sebetulnya lebih familiar dengan Nasdem karena Anies ikut mendirikan Nasdem yang formal. Ya, sebetulnya kita mau lihat apa sebetulnya akibat dari reshuffle kemarin. Ya, nggak ada akibatnya sebetulnya. Hanya orang menginginkan semacam kepastian bahwa kalaupun reshuffle itu enggak bermutu, minimal Nasdem mengeluarkan keputusan yang bermutu, walaupun itu baru tanggal 17. Tapi, justru karena masih tanggal 17 keriwehan sudah terjadi di ruang sidang dan ataupun tokoh-tokoh Nasdem langsung berbeda pendapat itu. Itu sangat terlihat bahwa ada faksi Ganjar yang mungkin didesain dari awal oleh orang luar Nasdem. Kita selalu membaca bahwa partai itu ada dua layer, layer yang diatur oleh DPP dan layer yang diatur oleh para pembisik, para pengatur dari luar sana yang biasanya punya kapital uang maupun kapital koneksi. Jadi, nama Anies akhirnya diucapkan secara mayoritas di Nasdem. Tetapi, harusnya, kalau kita pakai nama partai politik, begitu nama Anies disebutkan, maka Anies harusnya bergembira karena disebutkan namanya. Minimal itu. Tetapi, justru karena disebutkan, maka muncul keragu-raguan dari Nasdem sendiri, bahwa ya itu belum tentu. Ya, buat apa kalau begitu sistem bertahap dari bawah? Kita tahu bahwa partai itu, lokasi awal dari pantai adalah DPC, DPW. Memang ada semacam aturan macam-macam partai bahwa nanti hak ketua umum. Iya, tapi itu tidak boleh bertentangan dengan hak dari dasar karena partai dasarnya adalah cabang-cabangnya. Jadi, itu sebetulnya problem kita. Tapi ya sudah, kita paham bahwa memang ada permainan luar biasa dari faktor luar untuk memastikan bahwa Anies tidak boleh ada di dalam radar. Jadi, itu sebetulnya sinyal pertama. Kendati memang dari awal Anies juga mengerti bahwa dia diombang-ambingkan oleh ketidakpastian karena dia tidak punya partai. Bahkan kalau dia punya partai, dia masih tidak pasti juga karena partai itu dua persen bukan milik partai, tapi milik si penyewa partai yang punya modal untuk meloloskan seseorang dengan membeli tiket 20%. Jadi, kita balik lagi pada problem awal bahwa oligarki tetap berkuasa dan partai itu sebetulnya adalah cabang dari oligarki saja. Jadi, mudah sekali kita rumuskan itu. Itu juga akan berlaku di partai-partai yang lain, karena kebetulan Nasdem jadi kelinci percobaan pertama. Kita mau tahu budaya kelinci percobaan. Kita menghitung bagaimana determinasi dari Surya Paloh itu. Kalau betul kuat, maka harusnya secara optimistis beliau mengerti dan harus mengatakan bahwa oke ada mayoritas dan sangat mungkin kita akan perhatikan suara mayoritas. Itu lebih mungkin diucapkan daripada bilang belum tentu, walaupun dipilih dari bawah nama Anies, tapi dia belum tentu kita calonkan. Itu sudah sinyal buruk dalam upaya kita untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas di dalam partai sendiri. Ya, memang orang jadi agak bingung, makanya wajar kalau Anda menyebutkan ini sebuah kepastian tapi ketidakpastian. Karena kok aneh kalau nama yang teratas tapi belum tentu yang dicalonkan. Tapi okelah, mungkin itu bagian dari tarik ulur dalam proses politik yang kita pahami bersama-sama. Tetapi satu fenomena yang menarik juga rupanya ada perubahan yang cukup menarik pada diri Ganjar karena sebelum ini berlangsung, sebelum namanya muncul dan rupanya dia sudah tahu juga pasti namanya muncul, tapi dia menyatakan bahwa saya itu kader PDIP. Ini apa yang terjadi dengan Ganjar? Bukan yang terjadi bukan pada Ganjar, tapi pada PDIP. Ia berhasil dilobi. Tapi Ganjar akhirnya disuruh untuk sudah balik lagi ke PDIP, gua beresin PDIP. Kira-kira begitu kata si bos besar. Jadi, begitu sebetulnya cara kita melihat. Tapi di belakang ini ada persaingan politik identitas sebetulnya, karena PDIP tetap menganggap bahwa Ganjar itu tetap dibesarkan oleh partai untuk memelihara identitas partai. Sementara kalau Anies masuk ke PDIP itu agak tidak mix dengan baik kimianya. Karena orang anggap masa Kadrun masuk ke kandang Banteng. Jujur begitu tuh. Karena itu masih ada sampai sekarang, sinyal-sinyal semacam itu. Apalagi sponsor di belakang Anies maupun Ganjar juga kita tahu berbeda. Anies disponsori oleh semacam keinginan untuk melihat perubahan dan menganggap bahwa ada peluang sebetulnya muslim politik itu mengartikulasikan pandangan kepemimpinannya melalui Anies. Bagaimana pun sinyal itu kuat. Itu sebabnya PDIP juga balik mulai memikirkan buat kalau sinyal itu kuat, itu berarti ada peluang nasionalisme akan dikalahkan oleh religiusitas. Kira-kira begitu. Jadi, kalau bilang nasionalis religius Anies pasti ditafsirkan oleh PDIP sebagai bagian dari religius, bukan yang nasionalis. Ganjar tetap nasionalis. Dan pikiran itu yang kemudian mungkin diolah oleh oligarki, oligarki plus lah kira-kira, untuk memastikan bahwa sebaiknya Ganjar kembali ke PDIP dan akan disponsori habis-habisan. Saya menduga begitu. Dan think tank think tank di belakang PDIP kan kita tahu apa saja isi pikirannya. Demikian juga think tank-nya Anies. Dan terlihat bahwa kalau kalkulasi-kalkulasi yang kita buat itu akhirnya Indonesia tidak bisa melakukan yang berkali-kali kita sebut sebagai cost cutting loyal piece, bahwa partai nasionalis harusnya juga melihat figur yang walaupun datang dari tradisi religius tapi figurnya bersih. Kan begitu. Jadi, bukan berbasis pada politik identitas yang et all cost. Demikian juga Ganjar. Kalau dicalonkan oleh PDIP yang memang karena Ganjar nasionalis, tetapi kita tahu Ganjar gagal untuk menghasilkan keadilan, bahkan pada masyarakat Wadas. Jadi, poin-poin rill itu akhirnya dibatalkan oleh sentimen-sentimen yang sudah berurat akar dalam partai masing-masing, seolah-olah identitas partai itu tidak memperhatikan soal di luar masalah persaingan ideologi. Ada soal yang lebih riil di situ, soal lingkungan, soal kesetaraan, segala macam. Jadi, yang kita mau bicarakan sebetulnya adalah bahwa keinginan kita untuk menghasilkan kemajemukan dalam politik akhirnya kelihatannya tidak akan terwujud karena orang balik pada Ganjar siapa memang. Kan Ganjar kita yang pilih. Anies siapa? Ya Anies kan bagian dari perkadrunan. Jadi masih begitu. Tapi sudah, kita mungkin lihat nanti kalau Pak Surya Paloh juga gagal untuk mengatasi itu, maka artinya seluruh partai sudah dikuasai oligarki. Gampangnya begitu. Artinya akan ada satu paket lagi yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai pendamping Ganjar supaya seolah-olah demokratis, tapi bukan Anies. Sehingga oke ada dua pasangan atau bahkan tiga pasangan. Yang satu sengaja untuk diumpankan, yang lain sengaja untuk dilemahkan, sehingga sebetulnya secara riil hanya ada satu calon yang sudah dsepakati. Dan itu terkait dengan kuota 20 persen yang enggak mau dibahas di MK. Jadi, sekali lagi pandangan kita adalah politik Indonesia sebetulnya tetap masuk di dalam sinyal monolitik. Jadi, ditentukan searah dan demi arah yang sudah dipastikan oleh mereka yang menguasai partai melalui kekuatan modal dan kekuatan lobi. Ini saya menangkap nadanya sangat pesimistis dari Anda, karena kelihatannya pakemnya sudah jelas dan begitu kuatnya mereka ini mencengkram sistem politik kita sehingga meskipun banyak suara-suara kritis bermunculan, banyak sekali manuver-manuver politik untuk menggagalkan gerakan-gerakan para oligarki ini, tapi tetap saja mereka jauh lebih dalam mencengkeramkan kuku-kukunya di kekuasaan kita. Iya, dan pada akhirnya praktik bisnis lebih diunggulkan daripada praktik demokrasi. Tapi kita tahu di ujung sana nanti akan ada gerakan sosial yang akan menuntut keadilan kenapa elektabilitas yang juga kita kaitkan dengan etikabilitas dan intelektualitas yang sebetulnya ada pada Anies, minimal relatif terhadap yang lain, itu harus batal. Itu yang sering saya sebut potensi untuk people power. Demikian sebaliknya. Pada Ganjar, kalau elektabilitasnya tinggi dan PDIP tolak, maka akan ada people power dari dari pengikut Ganjar. Begitu kan jalan pikirannya. Jadi, dua soal itu yang akan meledak nanti kalau tidak ada semacam kesepakatan baru bahwa politik itu enggak boleh sekadar diasuh oleh identitas partai, tapi musti ada semacam basis yang lebih luas untuk mengevaluasi apakah seorang mau jadi pemimpin bangsa, boleh jadi pemimpin bangsa, dan potensi untuk menggerakkan bangsa. Kalau begini bangsa akan terpecah lagi, karena pengkubuan itu itu akhirnya dipastikan akan berlangsung terus.(ida, sws)
Ending Reshuffle: Jokowi Ajukan Ganjar Pranowo – Puan Maharani?
Jakarta, FNN - Apa yang Anda pikirkan bila melihat foto-foto dan video ini? Ini adalah saat tujuh orang ketua umum Parpol pendukung pemerintah berjalan bersama mengapit Presiden Joko Widodo. Demikian pertanyaan yang disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu (16/6/2022). Jokowi berada di tengah, di sebelah kanannya Ketum PDIP Megawati, diikuti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan di ujung kanan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di sebelah kiri Jokowi itu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Suharso Monoarfa, dan yang ada di ujung paling kiri itu Ketum PAN Zulkifli Hasan. “Entah kebetulan atau memang sudah diatur sedemikian rupa posisi di kanan yang paling jauh tadi ditempati oleh Prabowo, dan diujung sebelah kiri paling jauh ini Zulkifli Hasan dua ketua umum partai ini pada pemilu lalu kan tidak berada dalam barisan pendukung Jokowi,” tegas Hersubeno. Prabowo malah menjadi capres saingan Jokowi. Dia malah menjadi penantang Jokowi. Namun sebelum pembentukan kabinet Prabowo berhasil “diakuisisi” menjadi pendukung Jokowi sekaligus ditarik masuk menjadi bawahan Jokowi dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Zulkifli Hasan, setelah melalui tarik-menarik penantian yang panjang akhirnya masuk juga dalam kabinet ini, tapi di masa akhir pemerintahan periode kedua dari Jokowi. Menurut Hersubeno, PAN pada awalnya terganjal masuk kabinet karena masih dijaga Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Tapi, seiring pergolakan internal bahkan kemudian pertikaian antar desa. Karena Amien Rais dengan Zulkifli Hasan ini besan. Kemudian setelah Zulkifli Hasan terpilih pada kongres PAN di Kendari ketika itu kemudian Amien Rais kemudian diberhentikan dari partai. Masuknya PAN dalam kabinet ini hanya tinggal masalah waktu saja tapi memang terjadi tarik-menarik yang cukup panjang dan baru sekarang penantian itu berakhir. Momen Jokowi “jalan bareng”, seperti tayangan dalam video itu terjadi setelah tujuh Ketum parpol pendukung makan siang bersama sebelum pengumuman dan pelantikan menteri yang baru dilaksanakan pada pukul 13.30 hari Rabu kemarin. “Sekali lagi saya tanyakan kepada Anda apa yang anda pikirkan dan kemudian simpulkan dari video tadi betapa perkasanya ya pemerintah Jokowi, didukung oleh tujuh dari sembilan partai di parlemen, menyisakan PKS dan Demokrat di luar pemerintahan. Saya enggak mau menyebutnya sebagai oposisi karena di luar pemerintahan,” ujar Hersubeno. Total kursi yang mereka kuasai di parlemen saat ini ke kursi para pendukung pemerintah itu 81,9 persen. Artinya itu tersisa hanya 18,1 persen kursi di DPR di luar koalisi pemerintah. Dengan UU Pemilu yang masih menggunakan ambang batas atau presidential threshold 20% untuk syarat mencalonkan, maka praktis hanya partai-partai pengusung pemerintah yang bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2024. Mereka tinggal baku atur siapa yang akan dijadikan presiden dan wapresnya. Tentu untuk basa-basi mereka tidak akan mengajukan calon tunggal tapi ada dua calon dan satu calon boneka. “Kira-kira begitu skenarionya. Nanti calon boneka itu juga akan mereka tarik dan beri posisi di kabinet, persis seperti apa yang terjadi pada pilpres ketika Jokowi-Ma\'ruf Amin berhadapan dengan Prabowo-Sandiaga Uno,” lanjutnya. Prabowo langsung ditarik masuk pada awal pembentukan kabinet, sementara Sandiaga Uno menyusul di tengah jalan, mereka semua senang, happy, tinggal rakyat yang dibiarkan melongo, uring-uringan, marah, karena merasa sudah dikhianati. Dan yang paling parah sampai sekarang terjadi pembelahan yang terus berlanjut. Ritual semacam itu, menurut Hersubeno, sangat mungkin akan terulang lagi pada Pilpres 2024. Partai-partai pendukung pemerintah tersebut pada awalnya memang sempat terbelah karena isu tiga periode. Kemudian isu penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan. Tapi, reshuffle kabinet jilid-3 yang dilakukan oleh Jokowi itu menunjukkan, mereka sesungguhnya masih sangat kompak, bahkan semakin kuat dengan masuknya PAN ke kabinet. K “Keputusan Jokowi melakukan reshuffle kabinet secara parsial ini yang hanya mengganti dua orang menteri plus menggeser tukar personil dan penambahan seorang wakil menteri ini menunjukkan betapa cerdiknya Jokowi memainkan bidak catur politiknya,” ungkap Hersubeno. Setidaknya ada empat alasan mengapa Hersubeno menyebut Jokowi sangat cerdik memainkan bidak catur politiknya ini. Pertama, Jokowi sama sekali tidak mengurangi jatah partai-partai pendukungnya. Yang kedua, Jokowi memanfaatkan reshuffle kabinet ini dengan menambah jumlah partai pendukung pemerintah, dan yang ketiga, Jokowi memperkuat posisi pendukungnya di kabinet yang berasal dari non partai. Keempat, skenario yang sangat seru karena Jokowi ini semakin kuat menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pencapresan pada Pilpres 2024 nanti. Mengapa Hersubeno menyebut ada empat alasan pertama tadi Jokowi dan sama sekali tidak mengurangi jatah partai pendukungnya. Langkahnya ini sangat taktis untuk menjaga ketenangan di akhir masa jabatannya. Semula berhembus spekulasi Menko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar akan dicopot dari jabatannya. Spekulasi itu sudah cukup lama berhembus, bahkan kemudian diikuti dengan rumor dia akan dikudeta dari jabatannya. Rumor ini semakin santai dan kuat ketika dewan pakar PAN Drajat Wibowo menyatakan akan ada nama besar yang terdepak dari kabinet dan reshuffle tersebut akan menjadi efek domino dalam politik Indonesia. Ucapan semacam itu petunjuk bahwa Airlangga akan dicopot. Sebelumnya, sejumlah media berspekulasi apakah mungkin kalau nama besar itu Luhut Binsar Pandjaitan. Memang nggak salah spekulasi semacam itu, karena nama besar sekarang yang kita sebut di dunia politik Indonesia pasti mengacu kepada Luhut. Dia kalau kita lihat tidak mungkin. Yang paling mungkin dicopot adalah Airlangga Hartarto. Bahkan, sejumlah media itu menyebut posisinya akan diganti oleh Luhut. Luhut dari Menko Marinves menggantikan posisi dari Airlangga sebagai Menko Perekonomian. Posisi yang ditinggalkan Luhut sebagai itu akan diisi oleh Erick Thohir. Begitu juga dengan NasDem yang sehari sebelum reshuffle itu nama Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo juga termasuk dalam daftar yang akan dicopot. SYL adalah kader partai NasDem. Dia bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan M. Luthfi, dan Menteri Agraria Sofyan Djalil bahkan sudah dipanggil ke Istana dan oleh media ini dijadikan isyarat, ketiganya akan dicopot. Dugaan media ini tidak terlalu meleset ya karena Luthfi dan juga Sofyan Djalil benar-benar dicopot dari jabatan masing-masing sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria Tata Ruang, tapi Mentan Syahrul Yasin Limpo lolos dari lubang jarum. “Dengan mempertahankan Airlangga dan SYL dan tidak mengutak-atik pos kementerian dari parpol, maka Jokowi ini berhasil menjaga ketenangan dan sekaligus dia bisa memperteguh, memperkuat dukungan dari parpol-parpol pendukungnya,” ungkap Hersubeno. Begitu juga dengan partai-partai lain termasuk PKB, PPP, Gerindra dan tentu saja PDIP tak ada yang diganggu Jokowi bahkan partai non parlemen seperti PSI pun itu sama sekali tidak diganggu jatah mereka sebagai Wamen ATR. Hanya ditukar personilnya dari Surya Chandra bertukar posisi dengan Raja Juli Antoni yang masuk. Kedua, melalui reshuffle kabinet ini, Jokowi memperbesar dan memperkuat partai pendukungnya. Jokowi memasukkan Zulkifli Hasan sebagai Menteri perdagangan menggantikan Luthfi dan menambah partai baru non parlemen dengan menjadikan Sekjen PBB Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Khusus untuk Afriansyah Nur ini kita perlu memberi catatan bahwa Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra itu bersama dengan Ketua DPD LaNyalla Mattalitti sudah mengajukan gugatan Presidential Threshold 20%, padahal PT 20% ini betul-betul yang sangat dijaga oleh pemerintah. Karena untuk apa tadi? “Untuk menjaga permainan. Hanya mereka saja yang boleh bermain, hanya mereka saja yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden,” tegas Hersubeno. Dengan masuknya Apriansyah Nur ini pasti akan jadi bahan pertimbangan dari Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketum PBB apakah dia masih bersikeras juga untuk menggugat PT 20% walaupun kalau kita lihat sejarahnya dia ini bukan hal yang baru dia sudah sejak lama menggugat ini. Dengan masuknya Apriansyah Nur tadi Jokowi sekaligus menambah jumlah politisi di kabinetnya. Sekarang ini total menjadi 50 orang yang ada di pos kementerian dan wakil menteri, 24 orang berasal dari politisi. Ketiga, Jokowi juga mulai menambah jumlah pendukungnya yang dari non partai dengan memasukkan nama mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Marsekal Hadi ini adalah kolega lama Jokowi semasa dia menjadi Walikota Solo bahkan karir Hadi yang melejit sampai menjadi Panglima TNI ini juga tidak lepas dari perkoncoan lama mereka. Yang keempat, “Ini saya kira yang paling menarik ya ini salah satu langkah persiapan lain menuju Pilpres 2024. Ini Jokowi yang menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pada pilpres 2024. Gimana ceritanya?” Semula, partai yang diperkirakan akan berpeluang besar mendukung Anies itu adalah Nasdem, PAN, dan PPP. Kemudian Jokowi sudah mulai menutup ke peluang itu dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN Ini dicurigai dan diduga akan menjadi partai yang mengusung Jokowi untuk tiga periode ataukah kalau tidak tiga periode, ini akan digunakan oleh Ganjar Pranowo sebagai sekocinya Jokowi. Dengan masuknya Zulhas ke kabinet ini, maka praktis peluang itu sudah benar-benar tertutup nggak mungkinlah sekarang Zulhas bermain mata gitu dengan Anies Baswedan. Padahal kita tahu bahwa konstituen PAN itu mayoritas menginginkan Anies Baswedan, tapi kita sudah sama-sama tahu bahwa aspirasi rakyat aspirasi konstituen tidak selalu sejalan dengan aspirasi atau keinginan dari para elit politik kita. Menurut Hersubeno, sekarang berarti tinggal NasDem yang tersisa. “Dan saya kira hari ini kita akan mendengar apakah NasDem tetap akan menyebut nama Anies sebagai salah satu kandidat yang akan diusungnya,” tuturnya. Kita bahwa para pengurus wilayah dari NasDem itu dalam Rakernas Nasdem kali ini diminta untuk mengusulkan nama-nama siapa yang akan diusung menjadi calon presiden pada pilpres 2024. Dan nanti tiga nama ditentukan oleh Surya Paloh. Dari berbagai daerah memang nama Anies ini yang paling kuat. Bila kemudian ternyata Surya Paloh memutuskan tidak mengusung nama Anies itu artinya memang sudah terjadi di dalam kabinet tidak mengusung nama Anies maka praktis tiket untuk Anies sudah tidak tersedia. Tapi, bila Anies masih masuk sebagai salah satu capres yang bakal diusung NasDem, peluangnya masih terbuka walaupun Hersubeno jujur menyatakan, sangat berat. Kenapa? Karena di luar NasDem kemungkinan yang bisa mengusung Anies Baswedan itu adalah koalisinya bersama PKS dan Demokrat. Bila NasDem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, maka jumlah kursi mereka mencukupi syarat ambang batas pencapresan, yakni 20%. Mengapa peluangnya cukup berat? Sebab kalau kita mencermati dinamika internal di PKS suara mereka ini tidak bulat, sinyal itu tidaknya bisa kita tangkap dari ucapan Sekjen PKS Habib Abubakar Al-Habsyi yang menyatakan partainya tidak mau lagi berada di luar pemerintahan. Media menafsirkan bahwa mereka sudah lelah menjadi oposisi dan dengan begitu benar-benar mereka harus melakukan kalkulasi dengan siapa mereka akan berkoalisi pada Pilpres 2024 kalau peluangnya misalnya Anies sangat kecil mereka tidak akan masuk dalam koalisi itu. Jadi syarat utamanya adalah secara kalkulasi politik yang diusung itu harus menang Pilpres. “Jadi Anda boleh tidak sepakat dengan langkah Jokowi, boleh menilai bahwa reshuffle kali ini hanya menyenangkan elit karena ada tukar-tambah politik yang menguntungkan, tak ada kaitannya dengan masyarakat,” tukas Hersubeno. Namun, lanjutnya, bukan itu tujuan dari reshuffle kabinet kali ini. “Nggak ada urusannya soal minyak goreng dan sebagainya. Itu hanya gimmick atau kalau kata halusnya, komunikasi politik saja,” tegasnya. Tapi bagi Jokowi dan juga bagi para pendukungnya, terutama bagi kelompok kepentingan yang berada di belakangnya yang sering disebut sebagai oligarki, reshufle kali ini setidaknya bisa membuat mereka sementara menarik nafas sangat lega. Itu disebabkan, sejak munculnya ide tiga periode atau penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, Jokowi berada dalam tekanan yang sangat berat dari partai pendukungnya. Tapi kalau dilihat apa yang terjadi setelah reshuffle itu, kelihatannya semuanya sudah mulai berbaik-baikan. Kalau toh ada sedikit catatan, ada sedikit muncul ketidakpuasan itu dari PDIP mungkin kurang tepat juga kalau menyebutnya sedikit, karena apa? Pertama, target mereka untuk menggusur Menko Luhut itu tidak tercapai. Sudah lama sekali kita tahu bahwa PDIP ingin menggusur Luhut tapi dengan waktu yang tersisa tinggal dua setengah tahun rasanya sampai akhir periode ini niatan dari PDIP ini tidak akan tercapai. Yang kedua, mereka juga tidak dapat tambahan kursi apakah itu merambah posisi menteri ataupun wamen. Kita membaca di media, sebelumnya sejumlah fungsionaris PDIP menyatakan keyakinannya bahwa PDIP akan mendapatkan tambahan jatah kursi di kabinet. “Jadi apa dong kira-kiranya akan dijanjikan atau yang sudah dijanjikan oleh pak Jokowi kepada Megawati?” tanya Hersubeno. Sehingga kemarin setelah Jokowi hadir dalam peresmian di masjid At-Taufiq, Megawati menyatakan senang. Ini tampaknya, dugaan banyak pengamat yang menduga ada upaya-upaya untuk merukunkan Megawati dengan Jokowi itu dengan cara menduetkan Ganjar-Puan. Selama ini gara-gara Ganjar tersebut, hubungan dengan PDIP menjadi rendah. Pertama tadi jelas soal tiga periode, dan kedua juga adanya kecenderungan, adanya kecenderungan Jokowi mengajukan Ganjar sebagai capres itu juga menjadi persoalan yang mengganjal hubungan antara Jokowi plus Ganjar dengan Megawati dan PDIP. Anda pasti bertanya-tanya apa mungkin dia menduetkan Puan dengan Ganjar dalam hal ini Puan sebagai Wakil Presiden dan Ganjar sebagai Presiden. Dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin karena kalau Anda cepat baca-baca di media ini Guntur Soekarnoputra bahkan dikabarkan akan membuka Musyawarah Nasional Laskar Ganjar yang akan dilaksanakan di Kota Blitar 19 Juni mendatang dan di situ Laskar Ganjar ini menyatakan akan mengusung pasangan Ganjar dan Puan sebagai capres dan cawapres pada pilpres 2024. “Bagaimana menurut Anda? Silakan Anda menyimpulkan sendiri. Saya yakin udah punya penilaian yang berbeda dengan saya,” kata Hersubeno. (mth/sws)
Mahfud Sebut Indonesia Tak Punya Catatan Pelanggaran HAM di PBB
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Indonesia tidak memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Dewan HAM PBB.\"Yang lebih menggembirakan lagi, di Dewan HAM PBB, tidak ada catatan apa pun tentang pelanggaran HAM di Indonesia,\" kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual mengenai kunjungannya ke Dewan HAM PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss, sebagaimana dipantau dalam kanal YouTube Menko Polhukam RI, di Jakarta, Kamis.Dalam pidato Pembukaan Sesi Ke-50 Sidang Dewan HAM yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi HAM PBB, lanjut dia, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar 21 negara yang perkembangan HAM-nya sedang dirujuk oleh mereka.\"Komisioner Tinggi HAM menyebut 21 negara yang perkembangan HAM-nya dirujuk, Indonesia tidak termasuk di dalamnya,\" ujar Mahfud.Dengan demikian, Mahfud pun mengatakan Indonesia sudah tiga kali berturut-turut sejak tahun 2021 sampai 2022 ini, tidak menjadi negara yang dinilai oleh Dewan HAM PBB memiliki permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM.\"Sudah tiga tahun ini, tepatnya sejak tahun 2020, Dewan HAM PBB tidak menyebut Indonesia dalam catatan negara yang punya masalah pelanggaran HAM,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.Lebih lanjut, Mahfud pun menyampaikan capaian itu menandakan bahwa Indonesia sudah mengalami kemajuan dan mengomunikasikan secara proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan bahwa tudingan mengenai Indonesia yang menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM tidaklah benar.\"Catatan lain dalam kunjungan saya ke Dewan HAM dan Kantor Komisi Tinggi HAM di Jenewa, ternyata, tidak benar adanya tudingan bahwa Indonesia menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM,\" ungkap Mahfud.Ia menjelaskan memang terdapat laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada Special Procedure Mandate Holders (SPMH). Namun, lanjut dia, laporan laporan itu tidak pernah dibahas di sidang Dewan HAM.Mahfud mengatakan laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk diselesaikan.\"Laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada Pemerintah kita dan setelah dijawab, masalahnya selesai dan tidak sampai dibawa ke Dewan HAM,\" tambah Mahfud.Di samping itu, Mahfud juga menegaskan informasi tentang adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk menyelidiki pelanggaran HAM tidaklah benar.\"Selain itu, juga tidak benar adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan. Justru, kita yang mengundang mereka ke Indonesia, tetapi jadwal-nya belum ditetapkan,\" ucap Mahfud. (mth/Antara)
Jika Gugatan Presidential Threshold DPD RI Ditolak, KPI Sebut MK Lecehkan Lembaga Negara dan Rakyat
Jakarta - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komite Peduli Indonesia (KPI), mendukung DPD RI yang secara kelembagaan yang mengajukan uji materi (judicial review) Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Dengan tegas, KPI mengatakan MK akan melecehkan lembaga negara dan rakyat jika menolak gugatan DPD RI. Hal itu disampaikan KPI saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Delegasi, Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022). “Jika gugatan DPD RI ditolak juga, berarti penghinaan lembaga tinggi negara. Artinya juga penghinaan bagi rakyat karena DPD RI ada karena dipilih rakyat. Bahkan, jumlah suaranya lebih besar dari suara para anggota DPR RI,” kata Tito Roesbandi, Ketua KPI. Ditambahkan oleh Tito, ada beberapa anggota KPI yang secara pribadi telah melakukan gugatan Presidential Threshold 20 persen. Namun, semua ditolak karena dianggap tidak punya legal standing. “Di tengah keputusasaan kami ini, ada lembaga negara yang ternyata berani menyuarakan keprihatinan kami itu. Tentu hal itu membuat kami berenergi kembali dan menambah kekuatan kami untuk mewujudkan PT 0 persen,\" tegasnya. Anggota KPI Lukman Hakim menegaskan, PT 20 persen merupakan biang kerusakan bangsa. Untuk itu, dia berterima kasih kepada DPD RI dan LaNyalla. “Harapan kami, Presidential Threshold 0 persen dijadikan dasar baru dalam pemilihan yang akan datang. Kami siap bersama DPD RI bela negara ini dengan awalnya adalah jadikan PT 0 persen,\" papar dia. Anggota KPI lainnya, Safril Sofyan, secara pribadi melakukan gugatan PT 20 persen ke MK mengatakan bahwa dalil berbeda dari dalil yang diajukan oleh penggugat sebelumnya hanyalah kamuflase MK. “Katanya harus ada dalil yang kuat, yang beda dengan yang sudah ditolak MK sebelumnya. Padahal dalil kami benar-benar berbeda, ternyata ditolak. Artinya dalil berbeda hanya kamuflase,” ujarnya. Harapannya, DPD RI bisa bekerja bersama aktivis agar kesewenang-wenangan bisa dihentikan. “KPI percaya DPD RI amanah, dan ini adalah lembaga yang berpihak terhadap rakyat,” ujar Safril Sofyan. Lukman Mulhakim, anggota KPI yang perajin sepatu menyampaikan, dirinya termasuk orang yang ajukan gugatan PT 10 persen ke MK. Alasannya karena melihat banyak sosok atau tokoh di negeri ini baik dan bagus, tetapi saat Pemilu mereka tak bisa dipilih. “Jadi PT 20 persen sangat membatasi calon pemimpin bangsa ini. Padahal banyak yang pintar dan bagus, kita dipaksa hanya memilih 1 calon,” ucap dia. Menurut Rustam, aktivis KPI lainnya, MK adalah Mahkamah Kematian karena membunuh semua potensi yang ada di negara ini. “Makanya kami dukung DPD RI golkan 0 persen. Kalau tidak gol, kita tempur di MK,\" tukasnya. Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti menyampaikan terima kasih atas dukungan KPI yang terdiri dari para aktivis 77/78, aktivis 98 dan akademisi. Menurutnya MK sudah semestinya menghapus ambang batas pencalonan presiden itu. “MK adalah penjaga konstitusi, sementara dalam hal ini DPR bersama dengan pemerintah membuat pasal 222 di UU Pemilu yang sudah jelas tidak sesuai Konstitusi. Makanya, saya ingatkan, jangan coba-coba MK kalahkan DPD RI dan memenangkan lembaga tinggi yang jelas-jelas melanggar konstitusi. Kalau ini terjadi, itu berarti preseden buruk bagi penegakkan Konstitusi di negara ini,” tegas LaNyalla. Selain Ketua KPI Tito Roesbandi, hadir pula Penasehat KPI Syafril Sofyan, Bendahara KPI Endang W, dan beberapa anggota KPI lainnya. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator asal Kepri Dharma Setiawan. (mth/*)
Soal Pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Mendag, Anis Matta: Saya Salut Nyalinya, Berani Memegang Bara Api
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi sebagai anomali besar abad ini. Anis Matta menilai penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2024 mendatang. Keberhasilan dan kegagalan Jokowi nantinya akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan. \"Saya ingin katakan, Pak Zulkifli Hasan berani bener menjadi Menteri Perdagangan. Ini seperti menggenggam bara api, karena bukan masalah sederhana. Tapi saya salut atas nyalinya Pak Zulkfili Hasan berani menggenggam bara api,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk \"Kapan dan Bagaimana Akhir Perang Rusia-Ukraina? Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Dunia?, Rabu (15/6/2022). Pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan, menurut Anis Matta, merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi sejak 24 Pebruari 2022 lalu. Saat ini, Indonesia dinilai mulai merasakan adanya dampak kenaikan harga komoditas energi dunia (minyak dan gas), harga bahan pangan, sehingga menyebabkan tingginya inflasi. \"Mendag (Muhammad Lutfi, red) itu diganti, karena kesalahan dia sendiri dalam menerapkan kebijakan. Bagaimana mungkin kita negara produsen terbesar sawit mengalami kelangkaan minyak goreng, itu sama saja seperti kelangkaan BBM yang terjadi di Arab Saudi,\" ujarnya. Menurut Anis Matta, sebagian besar pemimpin di dunia termasuk di Indonesia, mulai kebingungan dan tidak mengerti cara dalam menghadapi krisis yang sangat kompleks saat ini. \"Sudah banyak Presiden dan Perdana Menteri di dunia ini yang jadi korban, jatuh pemerintahannya akibat krisis sekarang. Tapi bedanya di sini, korbannya Mendag (Muhammad Lutfi, red),\" tegas Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, penujukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag bisa menjadi solusi bagi Jokowi, atau sebaliknya menjadi bumerang dan menjadi masalah baru bagi Kabinet Indonesia Maju. \"Menjelang Pemilu 2024 mendapatkan pos baru di kabinet itu sangat bagus. Tapi taruhannya sangat besar seperti menggenggam bara api,\" tandasnya. \"Nanti kita akan melihat, apakah Pak Zulkifli Hasan ini akan menjadi solusi atau justru akan menjadi masalah baru bagi kabinet Jokowi,\" imbuh Anis Matta. Namun Anis Matta berpandangan, penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Mendag belum tentu akan menyelesaikan permasalahan krisis sekarang. Malahan sebaliknya, justru bisa memicu krisis ekonomi akan semakin dalam, dan berlanjut ke krisis sosial dan politik. \"Saya kira krebilitas Pak Zulkfli Hasan dipertaruhkan. Tapi yang jauh lebih besar, adalah reputasi kabinet dan Pak Jokowi yang dipertaruhkan. Kita bisa kita lihat nanti, apakah semakin hari semakin mengalami degradasi atau tidak,\" ujarnya. Anis Matta mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih cermat dalam membaca situasi global sekarang, dengan merespon berbagai kebijakan yang bisa menjawab tantangan utama secara substansial dan permanen dalam mengatasi krisis yang kompleks saat ini. Hal senada disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan. Ia mengatakan, dampak dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, minyak sun flower (bunga matahari) dan minnyak nabati/CPO (minyak goreng). \"Kenaikan harga minyak goreng harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningatkan pemasukan, dan memenuhi kebutuhan domestik market di dalam negeri. Tapi Alhamdulillah korbannya di sini masih dalam tingkat menteri,\" kata Fadhil. Fadhil Hasan menilai larangan ekspor CPO dan turunannya yang sempat diberlakukan sebelumnnya oleh mantan Mendag Muhammad Lutfhi beberapa waktu lalu, merupakan kesalahan besar dan kerugian bagi Indonesia yang menyebabkan kehilangan devisa negara sebesar USD 2 miliar. Sebagai produsen terbesar minyak nabati dunia, lanjutnya, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara maksimal besarnya permintaan pasar dunia saat ini, agar mendapatkan penerimaan besar di luar pajak guna memperkuat APBN kita. \"Tapi pemasukan itu, harus ditabung Pak Jokowi jangan dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak perlu seperti IKN, kalau digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tidak masalah,\" ujar Fadhil Hasan. Ekonom senior Indef ini mengingatkan, pemerintah untuk mewaspadai bahaya stagflasi, yakni ancaman inflasi global yang tengah membayangi pertumbuhan ekonomi dunia. Apalagi APBN kita saat ini masih kekurangan anggaran lebih Rp 100 triliun lebih, akibat menanggung beban subsidi dan kebutuhan anggaran perlindungan sosial yang semakin meningkat. \"Jadi stagflasi itu ditandai oleh inflasi yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah. Permintaan barang yang kita ekspor menurun, akibatnya penerimaan kita juga akan menurun. Sementara inflasinya tetap tinggi, harga-harga tetap tinggi. Hal ini akan menyebabkan gap yang sangat besar antara penerimaan dan pengeluaran. Ini bahaya yang kita perlu waspadai,\" jelasnya. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Imron Cotan menambahkan, stagflasi itu ditandai tiga fenomena yang sangat fundamental, yakni pengangguran tinggi, inflasi tinggi dan pertumbuhan lemah. \"Jadi kalau Presiden Jokowi sedang mencoba mengakomodasi partai politik untuk berpartisipasi dalam kabinetnya, itu adalah dalam rangka menghadapi turbulensi dari dampak perang Rusia-Ukraina yang akan datang,\" kata Imron Cotan. Imron Cotan memprediksi perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama, karena Rusia ingin mengakhiri dominasi Amerika Serikat (AS) dalam energi maupun tujuan strategis lainnnya. \"Ukraina ini didesain untuk menjadi kuburan oleh Rusia, seperti halnya Afghanistan oleh Amerika, sehingga Ukraina tidak dimanfaatkan Amerika dan Nato dalam jangka panjang supaya tidak menjadi ancaman bagi Rusia,\" kata diplomat senior ini. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah agar mewaspadai upaya AS memindahkan medan tempur baru dari Ukraina ke Taiwan. Jika ini terjadi, AS akan berperang melawan China, karena Presiden AS Joe Biden sudah mulai terang-terangan mendukung Taiwan \"Presiden Joe Biden saat ini tengah kehilangan muka di dalam negerinya soal kebijakan perang di Ukraina. Perang Ukraina menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, menyebabkan inflasi tinggi mencapai 9 persen,\" kata Connie. Presiden Joe Biden, lanjutnya, tengah berupaya menghilangkan tekanan di dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan bantuan persenjataan ke negara lain, termasuk mencari lokasi perang baru yang jauh dari Amerika dan Eropa, yakni pilihan di Taiwan-China. \"Karena itu kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini, apakah kita menempatkan Taiwan itu sebagai negara atau bagian dari China. Jika terjadi perang akan mempengaruhi kawasan Laut China Selatan, mempengaruhi Indonesia juga. Karena Taiwan-lah yang memegang dokumen klaim China atas Laut China Selatan sejak zaman Dinasti Ming. Saya sudah melihat semua dokumen-dokumennya,\" tegas Connie Rahakundini Bakrie. (sws)
Dikunjungi KPU, Ketua DPD RI Tekankan Upaya Minimalisir Kecurangan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan perlunya upaya yang signifikan agar kecurangan dalam Pemilu mendatang bisa diminimalisir. Hal itu disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU yang menyambanginya di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU Hasyim Asy\'ari dan dua komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos dan Mochammad Afifuddin. Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Ahmad Bastian, Senator asal Kepri Dharma Setiawan dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. “Aksi kecurangan masih selalu mewarnai Pemilu kita terutama pada saat penghitungan suara. Ini yang harus diantisipasi dengan baik oleh KPU. Misalnya masih saja terjadi meningkatkan suara kandidat yang disukai, termasuk membeli suara, intimidasi, isian surat suara, salah mencatat suara, penyalahgunaan surat suara atau pembatalan surat suara,” ujar LaNyalla. Selain hal itu, LaNyalla menyinggung agar Indonesia mulai menerapkan sistem e-voting dalam Pemilihan Umum. Sistem tersebut dinilai lebih efektif, efisien dan sudah berhasil diterapkan di sejumlah negara. “Digitalisasi dalam Pemilu yakni e-voting ini berpeluang besar diterapkan. Kami minta untuk mulai dikaji, sehingga bisa dipakai sistem itu. Tetapi dari segi keamanan teknologi harus terjamin dan bisa diaudit forensik,” jelas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, DPD RI siap mem-back up dan mendukung langkah KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan pemilu yang jujur dan adil, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik. “Kita support KPU dan Bawaslu, sehingga setiap tahapan berjalan lancar sampai selesai. Kami berharap agar KPU adil tegakkan kebenaran, jangan sampai ada intervensi dari siapapun,” tukas LaNyalla. Pimpinan Komite I DPD RI yang juga Senator asal Lampung, Ahmad Bastian lebih menyoroti soal penomoran dalam surat suara calon anggota DPD RI. “Kami minta KPU RI dan Bawaslu RI dalam penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPD RI, khususnya yang terkait dengan penomoran dalam surat suara dapat berkonsultasi dengan DPD RI, sehingga terwujud adanya kesetaraan dengan peserta pemilu lainnya,” ujar Ahmad Bastian. “Pada pemilihan 2019, calon DPD penomorannya meneruskan nomor parpol. Padahal surat suara capres diberikan nomor tersendiri,” tegasnya. Menanggapi usulan soal e-voting Ketua KPU Hasyim Asy\'ari memberikan alasan bahwa KPU belum bisa menerapkan sistem itu. “Hingga saat ini e-voting belum bisa diterapkan karena belum ada landasan hukum yang mengatur soal itu. Regulasinya memang masih mengatur pemilihan secara manual sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU 10/2016 terkait pilkada. Artinya kalau mau diterapkan, UU tersebut harus diubah terlebih dahulu,” papar Hasyim Asy\'ari. Berkaitan soal penomoran surat suara anggota DPD RI, Hasyim menjelaskan pihaknya akan melakukan kajian hal itu. “Kami akan mengkajinya supaya ada kesetaraan atau keadilan dalam hal ini,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Hasyim Asy\'ari juga menjelaskan berbagai tahapan yang sudah dimulai oleh KPU. Pihaknya meminta dukungan DPD RI agar tahapan hingga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai trek. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami selalu mohon dukungan dari semua pihak, termasuk DPD RI. Semandiri-mandirinya kami, tetap harus dapat dukungan dan doa restu banyak pihak,” papar dia. (mth/*)
Ratusan Kali Reshuffle Tidak Ada Gunanya, karena Masalahnya Ada di Presiden
Jakarta, FNN - Reshuffle kabinet telah menjadi ritual baku bagi rezim ini. Polanya sama sejak dulu, yakni lempar isu, lempar nama -nama yang mau diganti dan penggantinya. Masyarakat dibikin penasaran dan menunggu-nunggu, seakan-akan dengan reshuffle, persoalan bangsa ini jadi tuntas. \"Padahal, berapapun reshuffle dilakukan tidak ada faedahnya sama sekali karena persoalan bangsa ini ada pada presiden,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 14 Juni 2022. Simak wawancara lengkapnya di bawah ini: Pasti banyak yang sedang dag dig dug, bukan kita, tapi mereka-mereka yang ada di kabinet atau orang yang berharap di kabinet atau yang keluarganya mungkin bakal direshuffle. Kalau buat kita saya kira posisinya sudah clear soal reshuffle ya. Reshuffle kan artinya dikocok ulang. Dikocok ulang artinya ada yang dimasukkan ada yang dikeluarkan. Tapi poin kita selalu adalah buat apa sebenarnya reshuffle. Dari awal reshuffle itu artinya memasukkan kembali orang-orang politik. Kan itu intinya. Padahal Pak Jokowi dari dulu mengatakan kabinet saya tidak akan diisi oleh politisi. Jadi dari awal itu reshuffle di dalam kolam sendiri. Begitu jadinya. Lebih parah lagi ini kayak mau perang. Pasukannya diganti tapi komandannya tetap cebong. Kan nggak bisa itu. Tapi kita mau lihat sebetulnya persoalan kita, kalau kita bikin satire nanti berbeda tafsiran lagi. Yang jelas Presiden Jokowi yang adalah pemimpin kabinet, punya problem dengan kabinetnya. Supaya kabinetnya bersih mustinya satu paket itu diselesaikan. Dan orang tahu bahwa yang bermasalah itu terutama yang diincar adalah 2 sampai 3 orang saja sebetulnya. Tetapi, kemudian Presiden Joko Widodo berpikir mereshuffle itu sekaligus menambah dukungan, bukan membuat efektif kebijakan. Jadi menambah dukungan justru bisa membuat kebijakan sebelumnya itu makin kacau. Karena itu, orang menganggap bahwa sudah nggak usah reshuffle, biarkan Pak Luhut yang memimpin kabinet sehingga Pak Luhut punya akses lebih jauh dari sekadar 27 jabatan itu. Sekali lagi, banyak orang yang menganggap enggak ada gunanya reshuffle karena masalahnya ada pada Presiden, bukan para menteri. Itu saya kira poinnya, kenapa banyak orang yang skeptis dan kalau ada yang menanggapinya serius adalah orang-orang yang berkepentingan, apakah mereka keluar kabinet atau mereka akan masuk kabinet. Herannya, dalam situasi semacam ini, di mana kita tahu situasinya sangat berat dan sulit, potensi kabinet untuk gagal juga sangat tinggi, kenapa masih ada juga orang yang senang masuk ke kabinet. Iya biasa, ada yang ikut pesta terakhir lalu menganggap di bawah meja pesta masih ada remah-remah. Jadi berebut remah-remah sebetulnya itu, yang sebetulnya dulu zaman Romawi juga gitu. Ini saya terangin sejarahnya. Tetapi, selalu begitu keadaan, seolah-olah dengan bergerombol di kabinet bisa dapet limpahan kekuasaan. Padahal kita lihat problem kita sekarang itu nggak ada lagi faktor yang bergairah untuk menunggu reshuffle kabinet. Bahkan saya kemarin ngomong dengan milenials yang datang ke tempat saya buat bikin podcast tentang Indonesia masa depan, mereka menganggap itu siapa sih yang disebut menteri, yang dimaksud dengan kabinet apa itu? Jadi mereka mempertanyakan sebetulnya apa kaitannya kabinet dengan masa depan milenialls? Tidak ada orang yang bicara tentang kepentingan millenials. Mereka bilang bahwa kami 80% akan memilih nanti di 2024. Jadi kita tunggu saja. Kalau yang sekarang kita nggak ngerti siapa. Mereka hanya tahu bahwa ada baliho dan macam-macam. Jadi mereka diolok-olok sebetulnya. Kabinet Jokowi diolok-olok oleh millenial. Oke, sebagai sebuah berita dia tetap jadi berita. Tetapi, sebenarnya korelasinya dengan rakyat nggak ada urusannya itu. Pasti tidak mungkin menjadikan harga-harga komoditi yang sekarang melonjak tinggi jadi turun, atau bahkan sekarang problem serius ini adalah para peternak kita yang sedang banyak menangis menjelang Idul Adha karena tiba-tiba ternaknya (sapinya) terkena penyakit mulut dan kuku dan banyak yang mati. Saya banyak menerima video-video para peternak menangis. Ya, itu saya juga melihat sendiri di Bima beberapa minggu lalu, petani mengeluh bahwa sudah diedarkan berita bahwa virus atau penyakit kuku itu dalam varian yang baru masuk ke Bima, tetapi tidak ada mitigasinya. Lalu mereka protes bahwa kami petani daging, petani sapi, harganya sudah drop padahal sapi kami masih sehat. Kita enggak tahu apa penyebabnya. Jadi itu yang akan dijadikan bahan sebetulnya oleh Pak Jokowi untuk mereshuffle. Kan mustinya itu. Kan mustinya Pak Jokowi reshuffle orang-orang yang nggak mampu mempertahankan harga daging, misalnya. Bukan untuk sekadar tukar tambah politik supaya harga politik Jokowi naik terus. Yang naik terus sekarang adalah harga cabe. Tadi kebetulan mengobrol dengan orang di warung, dia bilang sudah 100 ribu harga cabe. Bayangkan misalnya harga cabe bisa sampai 150.000 ribu, menteri pertaniannya bisa direshuffle hanya karena harga cabe. Tapi lebih dari itu, yang orang mau lihat itu Pak Jokowi paham nggak dengan penderitaan di bawah? Karena terkesan sekali dari awal resuffle itu hanya untuk menyelamatkan beliau dari goncangan politik, bukan dari goncangan harga emak-emak yang menderita yang laporan dari dapur terus sekarang berada di mana-mana. Jadi itu intinya sebetulnya. Tidak ada hubungan antara keadaan riil masyarakat dengan resuffle. Jadi sinyalnya adalah resuffle itu tuker tambah baru supaya Pak Jokowi tetap terkesan mampu untuk mengendalikan politik. Kan palsu saja sinyalnya. Kalau kita lihat dengan komposisi itu kan sebenernya target Pak Jokowi adalah melanggengkan kekuasaan. Anda melihat bagaimana kira-kira gambaran dari komposisi ini akan memberikan peluang semacam ini. Kalau yang diganti misalnya menteri-menteri yang secara politis memang berbahaya karena bisa menggagalkan pekerjaan Pak Jokowi, tidak ada soal. Tetapi yang terjadi nantinya adalah partai yang sama dimintakan kandidat yang baru, partai yang baru mendukung Jokowi dikasih peran dua atau tiga tambahan kursi, misalnya. Jadi, sekali lagi ini cuma kursi politik, bukan kursi yang memungkinkan orang paham tentang public policy. Karena itu kita menganggap ini yang diresuffle itu apa? Idenya yang diresuffle? Arah kabinet yang diresuffle? Atau cuma ganti orang? Ya semua orang yang akan menggantikan juga datang dari partai politik yang sama. Itu hasil konsultasi dengan ketua partainya. Jadi ketua partai kirim lagi orang dari partainya sendiri kan. Sama saja itu, misi untuk mengubah mindset orang bahwa Jokowi mampu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan terobosan di tahun depan, tidak ada sama sekali. Namanya memang berubah, tapi sumbernya kan dari partai poltik. Kita kan membaca bahkan ada juga penjelasan dari para politisi PDIP sendiri bahwa mereka aman dan bahkan akan dapat tambahan kursi. Bagaimana Anda membaca ini? Apalagi sebelumnya hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega renggang akibat rencana Pak Jokowi untuk terus maju tiga periode. Kita bayangkan PDIP, apa kritik PDIP pada kabinet Pak Jokowi? Satu-satunya kritiknya adalah jumlah menterinya kurang dari PDIP. Kan cuma itu yang diminta. Jadi orang melihat lalu hubungan antara harga minyak goreng dan harga cabe yang dulu diprotes keras oleh Ibu Mega berhasil apa enggak diturunkan? Kan Ibu Mega musti kasih tahu itu. Kalau nggak berhasil, bukan menterinya yang harus dicopot. Ya presidennya yang musti dicopot kan? Karena sudah dua bulan tiga bulan yang dituntut oleh PDIP tak berhasil juga tuh. Nah sekarang hanya sekedar sogokan 2 - 3 tambahan porsi lalu PDIP merasa oke, kalau gitu wong cilik harga minyak dan harga cabe akan turun tuh. Kan konyol cara berpikir semacam ini. Tapi kita tahu bahwa transaksi politik mendahului pujian-pujian PDIP. Jadi kalau PDIP akhirnya masuk lagi lalu wah kami senang karena dapat tambahan. Iya tapi tambahannya apa? Apa arti itu? Memang, itu seolah elektabilitas PDIP akan naik lagi. Tapi bukan itu poinnya. Orang tetap melihat bahwa PDIP akhirnya terlalu dangkal bermain politik. Karena Ibu Mega seolah-olah memberi kesan memimpin arah bangsa, tapi begitu arahnya dibengkokkan dikit dengan 2 - 3 menteri berubah lagi cara berpikirnya. Itu sinyalnya. Kita tetap ingin lihat PDIP konsisten memperjuangkan wong cilik, memperjuangkan marhaenisme. Itu artinya dia musti menolak semua kebijakan yang berorientasi pada kepentingan oligraki. Kan itu intinya. Jadi bagaimana mungkin Soekarno bisa kita rayakan, sementara politik Marhaen itu atau solidaritas sosial tidak dihasilkan oleh kabinet dan Ibu Mega tentu paham itu. Ibu Mega berdampingan dengan Pak Erick Thohir memuji-muji banteng di relief Sarinah, ya tapi bagi Bung Karno saya ini Marhaen, Erick Thohir itu adalah kapitalis. Jauh sekali jarak idiologisnya. Jadi, sekali lagi kita mau tagih sebetulnya konsistensi dari PDIP. Ya partai-partai lain ya sudahlah, mau bergelimpangan pun di bawa meja, mereka akan terima jabatan itu, karena mau cari remah-remah di bawah meja saja. (sws)
Mega-Bintang Dukung Ketua DPD RI Tuntut MK Tetapkan “Presidential Threshold” Nol Persen
Surakarta, FNN - Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, Ketua Dewan Pembina Mega-Bintang mengatakan bahwa Konstitusi Negara RI memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk tampil sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Menurutnya, Presidential Threshold 20% telah mengamputasi dan sekaligus mendiskriminasi hak warga negara tersebut. Oleh karena itu Keluarga Besar Mega Bintang mendukung sepenuhnya atas langkah hukum yang diambil oleh Ir. H. AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, MSi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menetapkan Presidential Threshold 0%. “Dengan langkah hukum yang diambil oleh Ketua DPD RI ini menunjukkan bahwa DPD RI adalah Benteng Demokrasi,” tegas Mudrick Sangidu dalam siaran pers yang diterima FNN, Rabu (15/6/2022). Selengkapnya, Pernyataan Sikap Mega Bintang adalah sebagai berikut: 1. Mahkamah Konstitusi (MA) menerima seluruhnya dan mengabulkan tuntutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2. Mencabut Persyaratan Presidensial Threshold 20% dalam Pencalonan Presiden pada Pemilihan Umum Presiden pada Pemilu yang akan datang. 3. Apabila tuntutan Presidential Threshold 0% ini tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ada indikasi MK melindungi kepentingan kelompok tertentu atau Oligarki. Maka Mahkamah Konstitusi (MK) layak dibubarkan demi tegaknya Kedaulatan Rakyat. 4. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung langkah hukum Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan apabila terjadi kebuntuan langkah hukum, maka rakyat akan menuntut haknya dengan cara People Power. 5. Menolak keras segala upaya untuk melanggengkan jabatan Presiden sampai 3 (tiga) periode jabatan. Ingat Pesan Alm. Jenderal Besar Sudirman: “Indonesia Bubar Bukan Karena Perbuatan Pengkhianatnya, Tetapi Karena Mereka Yang Diam Saja Menyaksikannya”. (mth)
LaNyalla Ingatkan Pentingnya Regulasi, SDM dan Infrastruktur untuk Memperkuat Telematika
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penguatan sektor telematika di Indonesia. Hanya saja, dibutuhkan regulasi baru, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga infrastruktur untuk memaksimalkannya. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual dalam “Silaturahmi Sinergi di Era Konvergensi Telematika” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Telematika Indonesia, di Jakarta, Senin (13/6/2022). Hadir Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Sarwoto Atmosutarno dan Masyarakat Telematika lainnya. “Hari-hari ini bidang teknologi telekomunikasi hampir mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita. Teknologi telekomunikasi saat ini bukan hanya soal urusan telepon atau layanan dasar voice dan SMS melalui handphone, tetapi sudah merambah ke berbagai fungsi komputer, komputasi awan, media sosial, bahkan sudah merambah ke soal metaverse,” kata LaNyalla. Artinya, teknologi telekomunikasi kini bukan hanya bicara telekomunikasi an sich atau secara harfiah, tapi juga mencakup dan berpadu dengan informatika. “Konvergensi itulah yang mestinya membuat bangsa ini harus semakin sadar tentang pentingnya penguatan sektor telematika, baik dari sisi regulasi, SDM, hingga infrastrukturnya,” lanjut Senator asal Jawa Timur itu. Ditegaskan LaNyalla, Indonesia memerlukan regulasi yang komprehensif dan relevan dengan zaman, sehingga akan mampu mendukung serta mengelola ekosistem digital Tanah Air. Pada akhirnya hal itu akan berdampak pada lompatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Saat ini Undang-Undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sudah tidak cukup relevan. Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa. Termasuk di dalamnya, misalnya, soal perlindungan data pribadi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan telematika untuk pelayanan publik yang murah dan cepat, serta pemerataan infrastruktur secara nasional,” papar dia. Kesiapan regulasi, menurutnya, menjadi hal yang sangat penting mengingat dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis. Hitungan perubahannya bukan tahun, tapi hari, bahkan jam. Menurut LaNyalla, hal lain yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama adalah mengikis lebarnya kesenjangan akses digital di masyarakat. Dalam pandangannya, hal itu berkaitan dengan dua hal. Yakni pertama, kesiapan infrastruktur. Dimana fasilitas infrastruktur telekomunikasi memang belum merata. “Hanya di kawasan barat Indonesia yang pembangunannya tampak masif. Sedangkan di kawasan timur Indonesia relatif belum memadai. Akibatnya, terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun hanya berpusat di Jawa, Sumatera, Bali dan sebagian Sulawesi,” jelas LaNyalla. Soal infrastruktur digital, dikatakannya, sama penting dengan membangun jalan tol dan jembatan. Makanya di berbagai daerah ia sering menyampaikan agar Pemda tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, tapi juga membangun atau menyediakan infrastruktur digital. Pekerjaaan rumah kedua adalah peningkatan literasi digital. Karena LaNyalla prihatin ketika melihat bahwa akses digital oleh kebanyakan masyarakat hanya digunakan untuk bermedia sosial yang berkaitan dengan gaya hidup. Padahal tantangan ke depan, harus merambah ke soal pemanfaatan ekonomi digital melalui penguasaan e-commerce, seperti pengembangan aplikasi, dan pengayaan ilmu pengetahuan. Literasi digital yang baik tentunya akan membawa Indonesia bisa mencukupi kebutuhan SDM digitalnya. Alumnus Universitas Brawijaya itu meyakini SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital. “Ada data menyebutkan, pada 2030, Indonesia butuh 17 juta SDM di bidang digital dengan kemampuan teknologi informasi yang memadai. Mampukah kita memenuhinya dengan anak-anak bangsa sendiri, yang dari Sabang sampai Merauke? Sehingga tidak diisi oleh tenaga asing?” paparnya. Oleh karena itulah, lanjutnya, DPD RI akan terus mendorong pengembangan SDM dengan kompetensi digital bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok Tanah Air, melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi. (mth/*)
Reshuffle Rabu Pahing, PDIP Ingin Jokowi Pecat LBP, Beranikah?
MENKO Marives Luhut Binsar Pandjaitan dianggap duri dalam daging dalam kabinet oleh PDIP karena dominasi jabatan yang sangat nyata. Maka tuntutan untuk me-reshuffle Menteri Segala Ada itu makin kuat. Hanya saja, jika benar Presiden Joko Widodo berani memecat LBP, maka kabinet ini segera ambruk, karena ada 27 jabatan yang dipegangnya otomatis berantakan. Namun jika tidak dipecat, publik masih akan terus melihat Menteri yang dicap publik sebagai arogan dan jarang senyum di layar televisi dan medsos ini. Tak hanya itu kegaduhan di dalam kabinet akan terus terjadi. Apakah Presiden Jokowi berani mengambil keputusan radikal dengan memecat Luhut, ikuti wawancara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 14 Juni 2022. Berikut petikannya: Isu kuat Luhut dipecat. Emang Pak Jokowi berani? Besok, Rabu, 15 Juni 2022, menjadi spekulasi bahwa akan terjadi reshuffle kabinet. Ini jadi kebiasaan Pak Jokowi karena kalau tidak Rabu Pon ya Rabu Pahing. Tapi polanya mulai berubah saya lihat. Kalau waktu peresmian Titik Nol Ibu Kota Baru itu hari Senin, bukan hari Rabu. Tapi ini Rabu Pahing, malah ada yang menghitung wukunya Kuningan. Katanya akan ada reshuffle. Banyak hal yang terjadi dalam politik dan dicarikan tanggal baiknya, kira-kira begitu. Semacam primbon atau sesuatu yang kadangkala tidak bisa kita uji dengan metodologi. Tapi justru di situ kita dapat keterangan bahwa bangsa ini, terutama pemimpinnya, memang tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Juga nggak mungkin bisa kita minta untuk berterus terang, karena selalu bilang tunggu momentum, nanti ada hari baik. Apa itu? Dalam politik hari baik itu kalau ada pemilu dengan threshold 0%. Itu yang kita ucapkan. Tapi ya sudah. Seperti biasa kita tunggu saja. Apa yang disebut sebagai suatu gejala kebudayaan politik Jawa yang kita bahas berkali-kali di forum ini. Nah, saya kira yang menarik ini, sekarang kita spekulasi saja, itu jauh lebih menarik karena ada petinggi PAN, fungsionaris PAN, Mas Drajat Wibowo, mendengar kabar akan ada reshuffle dan reshuffle itu akan berdampak pada nama besar yang keluar dari kabinet dan itu efeknya Domino terhadap politik Indonesia. Kalau begini sebenarnya kita gampang menebaknya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa berani? Iya, itu main-main tebak-tebakan. Nama besar kita bisa asumsikan seseorang. Kalau ditanya siapa nama besarnya? Ya seseorang yang namanya tiga huruf, gitu kira-kira. Lalu macam-macam, reputasinya ada di semua portofolio dalam kabinet dan operasinya melebihi operasi Perdana Menteri. Misalnya begitu. Tapi, semua itu hanya berupaya untuk mengatakan bahwa ini akan terjadi sesuatu yang baru. Tapi, sebetulnya mau nama besar atau nama kecil itu tidak ada gunanya lagi, karena kita hanya ingin melihat sebuah janji dan satu keputusan pemilihan demokratis. Kalau cuma bongkar pasang di kabinet itu pasti harus terjadi karena sudah terlalu lama orang mengincar nama-nama besar itu supaya diganti. Apalagi kalau ditanya pada PDIP, PDIP pasti bilang nggak usah sebut nama besarlah, bilang saja Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira begitu saya bacanya. Oke, saya kira orang juga begitu disebut nama oleh Mas Drajat nama besar yang efek domino tadi, pasti orang nggak jauh-jauh akan menduga seperti itu. Dan itu memang agenda PDIP juga yang sudah lama kita tahu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah mungkin dan berani Pak Jokowi melakukan langkah itu. Karena, kalau kita lihat bahwa Pak Jokowi itu memberi penugasan kepada Pak Luhut (sorry ya Pak Luhut, bukan kita menduga Anda yang di-reshuffle). Ini meneruskan analisisnya Mas Drajat Wibowo saja. Sebab siapa lagi namanya kalau bukan Bapak. Karena Pak Luhut kan punya 27 jabatan, kalau direshuffle berapa menteri yang harus dapat peran baru dari Pak Jokowi. Saya kira bagus, kita sudah siapkan, karena saya lagi kampanye Pak Luhut memimpin satu gerakan baru. Namanya Liga Boikot Pemilu, LBP. Jadi nanti kalau Pak Luhut misalnya dilengserkan itu efek dominonya itu pasti terjadi. Jadi kalau disebut nama besar sebetulnya orang bergembira, wah berarti bukan saya, berarti bukan Airlangga, bukan Bahlil, bukan Erick Thohir. Mereka bergembira karena langsung menganggap Luhut Pandjaitan. Tetapi, sebaliknya, mereka juga mengaku mereka enggak dianggap. Jadi mustinya mereka bersedih karena mereka tidak dianggap oleh Presiden Jokowi. Yang dianggap adalah seseorang dengan nama besar. Kita boleh bikin kalkulasi apa pun, tetapi di ujungnya kita musti tanya pada partai-partai ini, nanti kalau ada reshuffle memang kalian mau kirim siapa di situ. Seolah-olah ada nama bagus dari PKB kalau di-reshuffle, dari Golkar, macam-macam hidup. Tetap kita tahu bahwa di-reshuffle dengan cara apa pun, yang nggak di-reshuffle itu panggung belakangnya, yang kita sebut kemarin panggung yang dikendalikan oleh oligraki. Kan itu bentuknya begitu politik kita. Jadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa pelembagaan politik yang disebut menteri itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena itu semua sekrup doang. Yang obeng itu dipegang oleh oligarki. Mau dikencengin, mau dilonggarin. Nah, Presiden Jokowi lantas berupaya untuk memberitahu bahwa dia masih memegang kekuasaan. Dia akan melakukan reshuffle. Reshuffle itu kalau muter-muter di dalam situ juga, itu namanya cuma rotasi saja sebetulnya. Nggak ada yang disebut reshuffle. Yang disebut kocok ulang itu mustinya menghasilkan barang baru. Ini barang yang sudah ada dikocok ulang. Kan nggak ada gunanya. Oke. Saya juga nggak terlalu antusias menanggapi reshuffle. Mari kita sekarang bayangkan kalau betul itu seperti dugaan banyak orang, nama besar itu, dan itu pasti Pak Luhut. Kalau bukan berarti itu salah informasinya. Apakah Pak Jokowi berani? Kira-kira seperti apa yang Anda bayangkan konfigurasi akan terjadi? Betul Pak Jokowi sudah enggak samping-samping. Pertama, kepentingan mereka yang diberi akses oleh Pak Luhut untuk sebut saja Pak Luhut ini jembatan yang bagus antara kekuasaan dan oligarki. Tapi kelihatannya Pak Luhut akhir-akhir ini berupaya untuk menegur secara agak berlebihan para oligarki. Bahasanya begitu. Mungkin oligarki melapor ke Pak Jokowi bahwa ini bisa justru berbahaya. Jadi kalau Pak Luhut yang dilengserkan, itu artinya ada kepentingan bisnis yang tidak lagi menghendaki Pak Luhut jadi jembatan. Akan ada jembatan baru. Tapi, bagi Pak Jokowi kalau ada yang menggantikan Pak Luhut sebagai orang besar, orang itu harus lebih besar dari Pak Luhut kan? Akses politiknya ke luar negeri, akses lobinya ke dalam negeri. Jadi kelihatannya enggak ada orang sekaliber Pak Luhut. Jadi percuma saja mengganti Pak Luhut kalau nggak ada orang yang mampu menyandang 27 jabatan itu. Di situ Pak Jokowi yang mungkin kita lihat sekarang dia mulai ragu. Mungkin nanti malam dia berpikir kalau Pak Luhut kita ganti, siapa yang akan jadi konduktor dari kabinet. Di situ kita sebut bukan sekadar efek domino, seluruh kabinet langsung ambruk. Itu karena kan Pak Jokowi beri jabatan lebih pada Pak Luhut karena menganggap kabinet nggak bisa kerja. Jadi kalau Pak Luhut dicopot maka tidak ada lagi menteri koordinator di atas kekuasaan menteri-menteri yang lain. Problem ini yang kita sebut tadi efek dominonya langsung hancur satu kabinet. Betul kalau kita jawab pasti nggak beranilah Pak Jokowi menghentikan Pak Luhut. Apalagi kalau kita hitung track record-nya. Pak Luhut itu diangkat bukan karena dia petinggi Golkar atau karena dia mantan militer, tapi karena ada kedekatan personal dalam bisnis selama berpuluh-puluh tahun lalu dengan Pak Luhut. Itu yang saya kira kekuatan Pak Luhut. Dan Pak Luhut tahu relasi bisnis artinya di dalamnya saling pegang rahasia. Ini kayaknya yang orang luput mengamati, hubungan personal antara Pak Luhut dengan Pak Jokowi. (sws)
POPULER
