NASIONAL
Lewat Ganjar, Jokowi Lawan Mega?
DALAM Dialog Kanal Off The Record FNN kali ini dua wartawan senior FNN, Agi Betha dan Hersubeno Arief mengajak kita untuk diskusi di balik meja redaksi soal dugaan adanya permainan Buzzer PDIP yang tahu siapa Bohirnya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang sedang menyiapkan diri untuk turut dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Berikut dialog antara Hersubeno Arief dengan Agi Beta: Saya kira yang menarik sekarang kalau kemarin soal Formula E sudah kita bahas banyak bahas yah, tapi sebenanya ada topik yang ingin kita bicarakan ini berkaitan dengan kehadiran mbak Puan (Puan Maharani, Ketua DPR RI) di Formula E. Mbak Puan yang digadang-gadang mau dipasangkan dengan Pak Anies (Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta). Kenapa? Karena ini terjadi pertarungan di internal kandang Banteng lawan Celeng. Celeng ini tadinya juga sama dari kandang Banteng, yakni Ganjarist yah. Yang disebut Ganjarist itu yang akan kita bahas, tapi nanti ada beberapa topik lain yang saya kira perlu kita bahas, tapi yang menjadi topik utama pembahasan kita adalah soal para Ganjarist ini, siapa sih mereka? Karena dalam dialog kanaidast misalkan, disebutkan bahwa politisi PDIP itu tahu kok siapa yang jadi bohirnya alias para penyandang dananya dari para Ganjarist ini. Kalau kita lihat foto-fotonya, ini gerombolan Ganjarist semua ini di ulang tahun Ganjar yang pertama ini. Ini sih pasti kalau Anda suka memperhatikan seru, ini buzer satu ini dari Cokro Tv minus PSI. Saya kira yang belum kelihatan ini yah. Ya, ya… Minus PSI, mungkin itu yah, tapi sebenarnya mereka itu kan saling terafiliasi satu sama lain. Kita bisa liat jejak digitalnya orang yang mendirikan PSI adalah orang yang juga mengelola Cokro TV. Begitulah ini bisa dikatakan demikian, kita tahu namanya tapi kita tidak perlu sebutkan di sinilah. Orang tersebut pada banyak acara terus kemudian seperti Bang Yos (Letjen TNI Purn Sutiyoso, mantan Kepala BIN) yang digoreng ramai-ramai soal dia TKA China itu. Itu juga dari PSI Grace Natalie mengudarakan pendapatnya itu di Cokro Tv, Mas Hersu (Hersubeno Arief). Karena memang kalau berdasarkan jejak digital mereka itu satu grup. Jadi, mereka satu grup dalam hal orang yang ada di belakangnya. Orang yang ada, menjadi petinggi di PSI adalah juga orang yang mendirikan Cokro Tv dan juga media yang satu, ada media lainnya lagi, tidak hanya 1. Ada beberapa begitu yah. Kemudian memakai nama dia si orang ini, gitu. Jadi, kita kembali kepada ulang tahun Ganjarist ini. Ketuanya adalah Kuntet yang selama ini dikenal Eko kuntadi, salah satu dari orang yang memang aktif di Cokro Tv tersebut begitu. Dan kemudian sebenarnya Ganjarist ini sebelumnya ketuanya kalau tidak salah orang yang bernama Mas Jopray. Mas Jopray ini seorang Buzzer yang kemudian pada akhir tahun lalu itu ada pergantian Koornas (Koordinator Nasional), lalu dipegang oleh Eko Kuntadi ini. Kemudian pada acara ILC ini diundang pak Karni Ilyas berhadapan dengan Trimedya Panjaitan dari PDIP, politikus PDIP, dan kita tahu mas Hersu juga membahas bersama Bang Rocky Gerung bahwa Trimedya Panjaitan bersama Masinton Pasaribu dari PDIP juga. Masinton Pasaribu sesama politikus senior dari PDIP ini suara mereka adalah suara dari Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketum DPP PDIP). Jadi apa yang dikatakan mereka itu adalah tentunya atas persetujuan Bu Mega. Kita lihat itu adalah atas persetujuan Bu Mega. Jadi, yang dikatakan mereka itu tentunya adalah seruan Bu Mega. Kita bisa melihat itu sebagai kepanjangan lidah Bu Mega. Dan ini menarik sekali saya bacakan apa yang dikatakan oleh Bang Trimedya Panjaitan ini kepada Eko Kuntadi. “QRelawan ini duitnya darimana? Apa iya relawan kerja sendiri. Saya ini politisi, konkret kalau sudah bertarung. Kalau jual kaos mana kena bagi saya. Tolong saya minta Ganjarist jujur. Kita tahu siapa-siapa bohirnya. Kita juga tahu, Ganjarist setiap kegiatan membagikan sembako. Kami ini orang politik jangan digurui, rakyat jangan dibodohi, seakan-akan relawan itu tak perlu duit.” Begitu. Ini jawaban dia karena Kuntet tadi menjawab bahwa uangnya berasal dari jualan kaos, Mas Hersu. Polanya Anda inget dulu kawan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) itu kan juga begitu. Katanya ngakunya jualan kaos, ngumpulin duit dari para donatur, dan orang-orangnya itu juga di balik semua. Jadi polanya ini juga sama. Makanya gak salah kalau kita nyebut sebenarnya memang Ganjar ini mencoba menggunakan trek yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ngincar tiketnya dari PDIP dan dengan pola yang sama itu membaranding orang dengan lembaga survei terus kemudian juga relawan seperti itu. Tapi, kan Bu Mega gak mau kecolongan yang kedua kalinya. Pada waktu Pak Jokowi kecolongan dan sekarang Bu Mega gak mau kecolongan. Dan, feeling Bu Mega sekarang benar karena sekarang ini PDIP harus berhadapan dengan Pak Jokowi. Karena ketika berbeda pilihan dan Ganjar melakukan hal yang sama soal ini. Ya benar Mas Hersu, karena ini seperti copy paste gitu dan juga merupakan relawan branding relawan branding. Jadi, berfungsi 2, sebagai relawan Jokowi dan juga relawannya Ganjar. Jadi kita bisa melihat siapapun seperti Jokowi dan juga relawan Ganjar. Dan, ini kita bisa lihat juga ketika Pak Jokowi menghadiri acara Projo yang diketuai oleh Ari Budi Setiadi itu yah, yang di daerah Borobudur, di daerah sama dan kemudian apa yang dikata Pak Jokowi itu tersirat. Bahwa yang Ojo Kesusu itu, dan kemudian di situ ada Ganjar bahwa mungkin orangnya ada di sini. Kemudian Ari Budi Setiadi ini juga datang di acara KIB, yaitu kemarin. Di situ saja kita sudah melihat bahwa Ari Budi Setiadi sejajar loh dengan ketua partai. Jadi, memang ada partai relawan. Ada partai di sini dikumandani oleh Projo sebagai relawan yang besar, karena dia juga duduk di pemerintahan, kan Ari Budi Setiadi ini. Wakil Menteri Desa atau apa gitu di Kemendes.Jadi ya memang sangat strategis profesi Ari Budi Setiadi ini. Makanya ketika ada rencana Deklarasi Jokowi 3 periode oleh para aparatur desa kemudian dia juda hadir di acara tersebut, orang melihatnya wah ternyata ini orang yang tidak hanya dari BUMN saja yang kemudian menyambi bekerja politik. Tapi, ini juga menyambi karena dia punya kewenangan di desa dan kemudian selain Ganjarist ini memang ada banyak deklarasi-deklarasi di tingkat desa. Jadi kita tahu bahwa Sabtu, 4 Juni kemarin itu diklaim ada sekitar 25.000 aparatur desa yang kemudian melakukan deklarasi di Jepara. Kalau saya lihat memang orangnya banyak sekali dan katanya itu datang dari 32 provinsi, mungkin ada 2 provinsi belum ada cabangnya, belum ada DPD- nya, tapi mereka mengatakan itu aparatur desa dari seluruh Indonesia. Wah luar biasa, dananya dari mana Mas Hersu kira-kira yah? Itu yang disebut dari Trimedya, saya tahu bahwa karena kalau kita lihat Ganjar ini identik dengan Jokowi, dan Rocky Gerung sebut sebagai the little Jokowi gitu yah. Jadi ini kan saya pernah menyebut bahwa Ganjar ini kursi penyelamat kalau Pak Jokowi itu tidak bisa lagi maju sampai 3 periode meskipun sekarang kita melihat ini ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi mulai lebih serius menyiapkan kursinya karena mulai deklarasi di mana-mana, gitu ya. Walaupun saya tetap saja mengingatkan, prioritas utama itu ke Pak Jokowi. Jadi jangan menganggap bahwa ini sudah tutup buku wacana 3 periode, ini sudah tutup buku. Wacana itu masih terus berlanjut. Dan sebenernya waktu itu ketika beliau menyebutkan ojo kesusu itu bagian dari itu, kenapa? Karena memang pada waktu acara di Borobudur itu mereka sudah menyiapkan diri untuk Deklarasi Ganjar. Dan itu disampaikan sendiri oleh banyak fungsionalis Projo, termasuk Joman juga, meskipun dia tidak hadir di situ. Mereka juga siap-siap untuk mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, tapi kan pada waktu itu Jokowi mengatakan ojo kesus.u Itu kan artinya Pak Jokowi sebenarnya menyiapkan Ganjar sebagai skoci, tapi sebenarnya opsi utamanya adalah bagaimana pak Jokowi bisa maju 3 periode. Kalau sekarang mulai kenceng, mulai keceng deklarasi-deklarasi itu, saya kira ada indikator sedikit melemah di 3 periode, tapi tetap saja itu jangan ditutup. Siapa sih kendaraannya? Kendaraanya jelas tadi, kan orang tidak salah kalau menduga bahwa Golkar, PPP dan PAN itu akan digunakan Jokowi sebagai kendaraannya. Seperti itu dan kecurigaan itu semakin nyata seperti yang tadi Anda bilang dalam Silaturahmi Nasional yang berlangsung di hutan kota Senayan. Itu Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves) hadir, dan kita tahu pak Luhut ini kan Dirijen 3 periode, kemudian ada Projo. Ketua Projo, artinya ini memang disiapkan dari kendaraan Pak Jokowi, dan kalau tidak, Pak Jokowi disempurnakan ya Ganjar yang akan disiapkan. Jadi sebenernya ini kalau orang Jawa menyebutnya “ceto welo welo”. Ya begitu masifnya ya? Jadi kita melihatnya seperti Mas Hersu bilang ini terang benderang kita melihatnya ceto welo-welo, apalagi saat ini kemudian orang melihatnya bahwa itu juga wajar, karena memang deklarasi itu terjadi di banyak provinsi. Kemudian di semua provinsi hampir di semua provinsi, dan kemudian diikuti dengan deklarasi-deklarasi untuk Ganjar Presiden di Kabupaten dan di Kota sampai Kecamatan, bahkan sampai di tingkat Desa. Dan kemudian kita masih ingat yah Bara pernah mengaku dalam wawancara oleh media, deklarasi itu sekitar 50 juta, tetapi kemudian dia mengatakan, deklarasi yang biasa saja, deklarasi yang misalnya ada di desa gitu. Deklarasi yang sederhanalah, yang biasa-biasa saja di kecamatan dan sebagainya, yang dihadiri oleh tidak terlalu banyak orang. Kita bayangkan bagaimana kalau jumlahnya sampai ratusan hingga ribuan, menyewa gedung pertemuan loh, dan kemudian mereka semuanya biasanya mendapat fasilitas. Di situ mereka mendapat juga goodieback, bahkan amplop. Kan biasanya seperti itu. Makanya kemudian Pak Trimedya Panjaitan ini, dia bilang, mengetahui siapa bohirnya. Karena dia ini bukan kaleng-kaleng loh. Dia ini sangat senior dan dia mewadahi relawan. Dia mengatakan di situ bahwa relawan itu kalau tidak ada duit ya mereka tidak jalan. Padahal Ganjar ini selain bagi sembako, juga di Sumatera Selatan kalau tidak salah, dia juga membangunkan rumah, renovasi rumah. Jadi semacam bedah rumah. Ini kan luar biasa sekali Mas Hersu. Ya jadi ini kan kalau kita dengar apa yang dikatakan Masinton, kita dengar apa yang dikatakan Trimedya, ini semacam insight information, ini informasi orang dalam. Mereka bagaimamapun pernah bekerja sama pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sekarang ini kebetulan saja mereka jadi bersimpang jalan. Ini yang jadi masalah. Makanya kenapa kelihatannya sengit banget, gitu kan yang ada di PDIP. Betul pengakuan dari Pak Trimedya. Dia mengatakan bahwa jangan salah, dia ikut menggolkan Ganjar menjadi Gubernur gitu. Pada saat periode pertama itu Ganjar menjadi Gubernur itu dari Pak Taufik (Taufik Kiemas) yah, almarhum dengan Puan (Puan Maharani) begitu. Jadi, mereka tahu persis bagaimana dukungan, cara menggerakkan relawan-relawan itu kepada Ganjar. Jadi, dia tahu persis bagaimana dan kemudian itu dilakukan sekarang ini. Jadi kalau sekarang dia mengatakan demikian itu sangat-sangat wajar. Sebab, mereka juga bisa memprediksi berapa orang yang beredar itu. Begitu. Kita juga masih ingat Mas Hersu, sebuah unggahan Ganjar tahun lalu soal rokok, kemudian Ganjar ini ada di Jawa Tengah, dan unggahan itu adalah keprihatinan soal video tersebut. Jadi dia melakukan monolog keprihatinan soal buruh-buruh pabrik rokok yang sebaiknya ada dari pemerintah pusat maupun daerah. Ada keberpihakan kepada buruh rokok. Apabila pemilik industri rokok itu kaya raya, sebaiknya buruhnya juga demikian. Kurang lebih seperti itu. Tapi di situ dari bungkus narasinya kita bisa melihat, ada keberpihakan dia pada pabrik rokok tersebut. Jadi, di balik monolog, dia itu ada pesan tertentu dan kita kemudian bertanya-tanya, kenapa dia membicarakan itu dan kita tahu siapa bohirnya Pak Jokowi dulu ketika Pilpres. Begitu bagaimana peran pabrik industri rokok atau para pengusaha rokok ini, dan Ganjar di situ menyebutkan bahwa mereka itu menyumbang cukai sekitar 170 triliun rupiah kepada para industri rokok itu. Kalau sekedar mendukung Ganjar untuk jadi presiden itu hanya butuh berapa triliun Mas Hersu, sekitar 9 atau 10 triliun untuk mendukung Ganjar, itu kecil sekali kan ya? Ya kecil sekali ya, ada yang menyebut begitu, tapi sesungguhnya itu angkanya lebih besar dari itu ya, tiket saja untuk 1 partai itu sudah sampai 1 trilliun untuk tawaran sekarang ini. Dan ini angka terbaru yang saya dengar, ini yah angka masing-masing partai. Itu saya dengar untuk tiket untuk masing-masing partai. Itu mereka disediakan 1 triliun partai level atas, tapi bukan paling atas, bukan yang suara terbanyak. Itu minimal 1 triliun. Jadi tiket untuk partai politik saja kalau perlu 2 atau 3 sudah sampai 2 triliun, 4 triliun. Kira-kira jumlahnya seperti itu. Belum yang lain. Tadi kan para relawan ini juga bukan relawan. Kalau relawan betul, itu juga bukan relawan. Kalau ini kan relawan macam-macam. Ini ada pernah cerita kepada saya, pengakuan dari Abu Janda. Itu ada relawan yang kemudian jatahnya komisaris. Ini artinya relawan nanti nomor bukti nomor belakang setelah bukti nanti baru dapat. Ada juga yang cash and carry model si Abu Janda mengakunya seperti itu juga kan dia dapatnya. Ya betul ketika dia diwawancara oleh seorang wartawan dari media, ditanya kenapa Anda tidak menjadi komisaris sementara relawan yang lain menjadi komisaris? Ya relawan yang menjadi komisaris itu adalah mereka-mereka yang terlibat dalam tim sukses yang betul namanya mungkin tercantum di situ juga. Dan mereka itu ikut berdarah-darah, gitu istilahnya. Dan mereka ketika itu tidak dibayar seperti dirinya. Temannya itu yang kemudian bayarannya besar. Dia mengakui demikian untuk menjadi buzzer Pak Jokowi pada tahun 2019 lalu. Jadi wajar kalau seandainya saya tidak menjadi komisaris. Nah, sekarang kita tahu kalau komisaris perbulannya ada yang 50 juta, ada 100 juta, ada yang 200 juta, bahkan ada yang lebih, seperti Ahok, kan miliar gitu. Jadi, wajar seandainya sekarang ini mereka menjadi relawan. Dan, ini wajar kalau kita tidak percaya kalau itu adalah berdasarkan dari penjualan kaos, terus kemudian melakukan deklarasi juga di gedung Pertamina kemarin itu. Acara ulang tahun dari Ganjarist ini diadakan di gedung pertemuan Pertamina di Jakarta Timur. Kita tahu, mereka strukturnya ada di berbagai daerah, dan kemudian juga acara-acaranya itu, seperti misalnya ada konvoi mobil, ada bagi-bagi sembako dan kemudian ada acara yang dikemas yang tentunya acara-acara yang berbiaya. Ok, tapi artinya gini dengan sekarang ini kita makin klir karena kita kemarin menyebut bahwa satu mainan baru buzzer ini Ganjar. Waktu kita membahas kelihatannya petugas baru yang dipilih itu Ganjar. Itu klir mainannya yah. Tugasnya apa tentu saja mengamankan kepetingan-kepentingan bisnis para oligarki ini. Kita bisa membayangkan kalau Ganjar dipilih menjadi Presiden nantinya seperti apa? Kira-kira gak akan jauh desain sosial dan politik Indonesia akan seperti sekarang, Pak Jokowi selama 2 periode ini. Ya betul Mas Hersu. Saya jadi teringat nih gara-gara mas Hersu bicara begitu kalau misalnya peserta Off The Record tanya, kira-kira seperti apa yah? Nasib minyak goreng ini di belakangnya para oligarki. Kemudian kita tahu Pak Luhut itu adalah orang yang serba bisa. Pada tanggal 25 Mei lalu dia mengatakan paling cepat 1 minggu, tapi paling lama 2 minggu minyak goreng itu pasti sudah masuk ke target pemerintah harga 14 ribu per liter itu untuk harga minyak goreng curah. Dan sekarang kita tahu, sekarang tanggal tanggal 6 Juni 2022, artinya tinggal hanya 1-2 hari saja itu target 2 minggu dari sejatinya itu. Karena pada tanggal 25 Mei 2022 itu, besok mungkin sudah deadline, sudah 2 minggu, dan mana kenyataannya, harga minyak goreng masih tinggi. Itu tidak hanya Pak Luhut yang mengatakan, tapi Pak Jokowi secara resmi mengadakan jumpa Pers. Dia mengatakan bahwa kuncinya saya sudah tahu, ini kuncinya. Dan kuncinya bisa diterjemahkan siapa orangnya, mafianya. Terus kemudian tempatnya minyak goreng ini ada di mana, di distributor. Apakah di masih di pabrik atau bagaimana? Pak Luhut juga 1-2 hari kemarin mengatakan, dia tidak segan-segan untuk mengatakan dan menghukum mereka-mereka yang bermain minyak goreng ini. Karena sampai saat ini, itu hanya di sebagian daerah saja yang sudah turun. Di bagian lain, provinsi lain, itu masih cukup tinggi. Kita tahu yang bermain adalah oligarki. Tadi Mas Hersu mengatakan kalau seandainya didukung oleh oligarki apalagi oligarki yang sangat kompak yang mungkin di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang berada di papan atas dalam 10 besar terkaya di Indonesia, inilah yang terjadi pada minyak sawit. Bahkan Pak Luhut pun sepertinya kewalahan untuk melawannya walaupun itu juga saya yakin, masih teman-teman atau Pak Luhut juga mengenalnya sebagai sesama pengusaha. Tumanggor kita tahu yang dari Wilmart itu juga ternyata teman dekat Pak Luhut juga. Jadi, gampang kok membayangkan kalau ditanya kira-kira nanti seperti apa? Satu, kalau mau lihat Indonesia di bawah Ganjar nantinya itu seperti di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Ini pasti tak akan berubah karena polanya, dia menagih kekuasaan juga persis seperti template-nya. Pak Jokowi hanya, yang saya sebut tadi, gagal karena Bu Megawati sudah ngertilah caranya seperti itu. Yang kedua, kinerja Anda lihat saja, Jawa Tengah seperti apa, Jawa Tengah kan gitu saja. Ya betul Jawa Tengah sebagai provinsi dengan banyak daerah miskin. Sebutan miskinnya, miskin akut atau miskin kronis. Begitu. Semacam itu, tapi makin bertambah daerah miskinnya. Begitu juga peristiwa terakhir, yaitu banjir rob yang ternyata itu karena pembangunan tidak berpihak kepada lingkungan. Menurut Walhi karena pembangunan daerah pesisir yang masif tambah masif. Padahal itu sudah diperingatkan juga Ibu Megawati. Nanti kalau itu terjadi, Ganjar nangis-nangis. Itu kan kata Bu Mega. Dan ternyata apa yang dikatakan Bu Mega itu betul. Jadi, tidak ada antisipasi terhadap hal itu, karena yang mungkin dihadapi adalah pengusaha-pengusaha, Mas Hersu. Daerah pelabuhan di Semarang itu kan salah satu pelabuhan besar di Indonesia, selain Surabaya, dan Jakarta. Itu pelabuhan pedagangan terbesar sejak jaman Kompeni sampai sekarang, begitu ya. Dan tentunya di sana adalah tempat para oligarki ini mereka untuk mengekspor, mengimpor, dan sebagainya. Mereka melakukan pembangunan yang terus masif dan memang diperlukan. Ini keberpihakan Pemimpin Daerah untuk menjaga lingkungan yang akibatnya kalau itu tidak dijaga, maka akan terkena ratusan, bahkan ribuan orang yang terdampak di sekitarnya. Seperti yang terjadi kemarin di mana kendaraan itu berjalan bersama kapal bisa bertemu dengan air rob yang masuk ke wilayah darat. Ini belief it or not atau bisa masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) karena sebetulnya Pak Jaya Suprana orang Semarang. Itu kan mesti layak supaya perahu bisa berjalan dengan truk dengan bus. Tadinya negara-negara yang maju dengan pengelolaan banjirnya saja seperti Belanda, Amsterdam, gitu ya yang saya lihat itu gak ada namanya kendaraan bisa berbagi jalan antara perahu dengan mobil yang ada di jalan itu. Kendaraan-kendaraan biasa terus perahu-perahnya itu dikanal-kanal kalau diamsterdam gitu yah di Semarang itu luar biasa bisa berbagi jalan itu antara perahu dengan kendaraan-kendaraan biasa itu ini keren memang Ganjar menurut saya mengelola wilayah ini. Padahal itu sesuatu yang bisa diprediksi, sesuatu yang bisa diramalkan. Karena ini berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan sendimentasi, berkaitan dengan abrasi dan sebagainya. Sesuatu yang bisa dihitung secara teknis, sehingga ada mitigasinya. Nah, sekarang bagaimana kalau Ganjar jadi Presiden dan seluruh Indonesia mitigasinya bisa kacau ini. Mas Hersu, kalau dilihat dengan penduduk miskin harusnya ada mitigasinya. Mitigasi, saya ingat kemarin soal Formula E ternyata tanpa pawang juga, gak ada hujan. Sebenarnya bisa gitu. Jadi kalau basisnya saint gitu ya semua itu bisa kita selesaikan. Tapi kan kita masih cara berpolitik itu saja masih sangat primitif. Masih sering bulli-membuli kemudian orang itu memilih berdasarkan pada pilihan-pilihan yang sentimental. Orang sempat memilih Pak Jokowi itu dulu. Uks keren yah Pak Jokowi itu kayak gue banget! Orang memilih itu bukan karena kualitas seseorang apa yang sering kita sebut kapasitasnya, kapabilitasnya, tapi lebih memilih pada orang yang bisa lebih deket, sempat merakyat. Padahal di atas gak seperti itu. Saya kira kita bisa membayangkan kalau Ganjar jadi (presiden) dan kita perlu mengingatkan bahwa modusnya ini kelihatan gaspol ini yah Ganjar Pranowo ini tim suksesnya ini yah. Ya Mas Hersu, saya juga melihatnya demikian. Sama dengan Mas Hersu, saya melihatnya gaspol betul. Karena deklarasi ini terjadi tidak hanya tiap bulan. Bahkan, hampir setiap minggu karena sampai ke pelosok-pelosok desa. Jadi, pergerakannya sangat masif seperti juga Pak Trimedya tadi mengatakan bagi-bagi sembako gitu karena sahabat Ganjar. Kemudian teman Ganjar, relawan Ganjar seperti Ganjarist ini tadi Des Ganjar, yaitu relawan desa untuk Ganjar itu kan mereka memiliki bawahan atau level tingkat bawah itu sampai kedesa-desa ke kampung-kampung kan gitu. Dan, ini sangat-sangat masif kan gitu. Saya tidak membayangkan ini Jawa Tengah yang dalam kondisi sekarang itu perlu penanganan yang sangat khusus karena masih banyaknya ketertinggalan dibandingkan daerah lain karena gubernurnya sangat sibuk. Disibukkan walaupun yang sibuk adalah relawan, tapi gubernur juga keliling ke berbagai daerah. Ta*mencalonkan diri pada 2024 nanti. Jadi artinya apa yang bisa kita simpulkan, semakin jelas yah perpecahan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Dan, Ibu megawati pasti paham lah, ini serius, ini lawan yang harus dihadapi, gitu. Wajar kalau kemudian muncul kemarahan seperti yang kita lihat dari Masinton Pasaribu dan juga Trimedia Panjaitan. Lalu, menyerang Ganjar, itu kenapa? Karena bagaimanapun juga ini saya kira Bu Mega pertarungan terakhirlah. Kita bukan mendahului takdir, tapi dilihat dari sisi usia Bu Mega sudah mulai estafetkan kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan saya kira tahun ini adalah tahun-tahun di mana tongkat estafet harus diserahkan kepada Puan Maharani. Dan antara lain caranya adalah bagaimanapun Puan Maharani ini harus masuk dalam situasi elit kepemimpinan nasional. Tapi, dengan hadirnya Ganjar dan perlawanan Pak Jokowi ini bisa terancam. Karena, jujur bahwa kita ini menilai apa yang sudah sering disampaikan oleh lembaga-lembaga survei, sebenarnya secara kasat mata kita bisa melihat kalau Mbak Puan dihadap-hadapkan dengan Ganjar dengan pertarungan bebas agak akan berat situasinya. Kenapa? Karena memang Ganjar jauh lebih populer dibandingkan Mbak Puan. Jadi, ini kerja keras buat PDIP. Ini pertarungan apa ya? Ini perang saudara sebenarnya. Jadi, jurus-jurusnya, mereka sudah saling tahu. Padahal dulu kan kita sering dikasih tahu bahwa 1 guru 1 ilmu kan dilarang saling mendahului. Yang terjadi ini Ganjar membalap Puan. Dalam situasi semacam ini kemudian didukung Pak Jokowi, wajar jika PDIP sangat kesal soal ini. Ya betul Mas Hersu, dan ini akan menjadi sangat berat. Kemudian juga, kita harus paham, kita harus waspadai bahwa dengan “dihibahkan” dalam tanda kutip relawan-relawan Pak Jokowi dan buzzer-buzzer sebelumnya kepada Ganjar yang tadinya mereka bekerja untuk Pak Jokowi saja, sekarang malah merangkap bekerja untuk Ganjar. Maka keterbelahan akan semakin dalam. Saya sih melihat kedepannya seperti itu. Kita harus betul-betul melihat setiap gerakan mereka, kemudian narasi framming-nya karena mereka cukup profesional. Saya lihat bisa membuat keterbelahan di Indonesia ini menjadi andalan selain melalui Islamofobia. Selain juga melalui Rasisme antar agama dibuat menjadi perpecahan antar agama, kemudian juga antar suku dengan membuat narasi-narasi di medsos yang kemudian diyakini sebagai kebenaran oleh followers-nya mereka dan ini apa yang terjadi di 2019 dan mungkin akan lebih dahsyat lagi pada 2024 ini. Tapi kalau kita baca petahari ini pertempuran yang lebih sengit itu sebenarnya antara kubu para buzzer dengan PDIP yah. Bahkan hari-hari ini dalam pekan-pekan ini yang lebih besar dan kemudian ada juga oposisi minimal sekarang saja segitiga-lah gitu. Karena gini Mas Hersu, kalau pak Jokowi dan pengamat-pengamat juga tahu itu buzzer-buzzer-nya adalah buzzer-buzzer berbayar di 2019 dan kemudian sekarang mungkin yang berbayar dalam bentuk lain gitu ada sumber dana lain, itu adalah relawan. Tapi kalau buzzer ini kan memang buzer politik yang berbayar dan kemudian kita tahu dari pihak PDIP relatif adalah buzzer organik. Saya sih gak lihat ada taman kanak-kanak pembina yang kemudian mengorganisir buzzer-buzzer ini. Gitu itu di PDIP. Kemudian yang melawan adalah ya seperti Demokrat juga melawan misalnya Andi Arief. Di PDIP yang melawan adalah Masington, Trimedya, kemudian yang aktif di medsos, dan di lapangan. Mereka adalah para akrivis. Jadi, mereka ini sebenarnya melawan antara buzer dan aktivis. Ini makin seru permainannya. Tapi posisi maining kita adalah apakah itu Puan, apakah itu Ganjar, apakah itu Anies bergabung di situ. Kalau tidak bicara soal 0 persen, kita juga akan menjadi lawan mereka. Semua posisi kita jelas, kita tetap 0 persen. Demokrasi dimulai dari 0 persen. Kalau Eko tadi menyatakan bahwa dia gak mau kayak di pombensin dimulai dari 0 persen, Presidennya dari 0 dulu gitu. Kita justru dimulainya dari 0 karena kejujuran simbolnya adalah 0, gitu yah. Satu topik saja tentang Ganjar Pranowo. Kita tahu buzernya siapa, bohirnya siapa kan gitu ya. (mth/sws)
Ini Dia Penyebab Panas Dingin Hubungan Jokowi dengan Megawati
Jakarta, FNN – Panasnya hubungan pemilik partai, Megawati Sukarnoputri dengan petugas partai, Joko Widodo mencapai klimaks dengan tersebarnya video pertemuan keduanya di istana negara. Jika ditelusuri ke belakang retaknya hubungan mereka terjadi sejak 2019 lalu. Benarkah mereka telah berdamai? Demikian benang merah yang bisa ditarik dari analisis wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu 08 Juni 2022. Hubungan ibu Megawati, Ketua Umum PDIP dengan Presiden Joko Widodo yang disebut dan diposisikan sebagai petugas partai, kalau kita membaca yang tersirat maupun yang tersurat, jelas sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi untuk menyebut hubungan mereka sudah pecah kongsi, saya kira juga tidak tepat dan terlalu berlebihan. Yang tepat barangkali kalau kita menggunakan kata panas-dingin, kadang-kadang panas kadang-kadang dingin. Ada video yang viral yang bisa menjelaskan keduanya. Video ini diambil dari YouTube resmi Sekretariat Presiden, durasinya tidak terlalu panjang hanya 32 detik saja. Kelihatannya, video ini diambil di ruang transit sebelum Ibu Megawati mengikuti pelantikan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ibu Mega dilantik kembali sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Setelah berbincang-bincang sebentar atau tepatnya basa-basi ternyata Megawati kemudian berjalan ke ruang tengah Istana Merdeka tempat acara pelantikan berlangsung. Megawati terlihat didampingi oleh mantan Wakil Presiden Try Soetisno yang menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ada juga Menteri Sekretariat Kabinet yang juga kader PDIP Pramono Anung, selanjutnya berlangsung acara pelantikan. Tidak ada penjelasan apa yang dibicarakan oleh Megawati dan Presiden Jokowi. Kelihatannya video ini memang sengaja dipublikasikan oleh Sekretariat Istana untuk menyampaikan pesan sekaligus membantah rumors bahwa hubungan kedua figur ini sedang tidak baik-baik saja. Buktinya mereka bertemu dan berjalan bersama dan yang paling penting Ibu Mega dilantik kembali sebagai Dewan Pengarah BPIP. Rumors hubungan keduanya menegang ini sebenarnya sudah berhembus cukup lama. Tetapi memang masyarakat tidak pernah mendengar sepatah kata pun ada ucapan dari Ibu Megawati apalagi Pak Jokowi. Kita hanya bisa membaca isyarat dan bahasa tubuh dari keduanya. Yang tersirat, kita bisa membaca bahwa keduanya sudah tidak lagi bersama dalam momen-momen penting, bahkan momen-momen super penting. Yang tersurat, kita bisa baca dari pernyataan para petinggi PDIP dan politisi PDIP yang saling serang dengan Ganjar Pranowo. Dari petinggi PDIP, yakni Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto misalnya dalam soal penolakan PDIP untuk mengubah masa jabatam Presiden Jokowi dari 2 periode menjadi 3 periode. Berkali-kali kita bisa membaca statemen Hasto Kristianto yang mengatasnamakan Ibu Megawati bahwa PDIP tegas menolak wacana itu. Dan ini kemudian berlanjut dengan silang sengkarut, yakni wacana soal penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Sementara sekarang ini yang sedang panas-panasnya adalah dugaan kuat bahwa Jokowi itu akan mengajukan Ganjar sebagai Capres penggantinya. Padahal, Ibu Megawati jelas menyiapkan putrinya Puan Maharani sebagai subsesornya. Soal Ganjar ini yang sangat keras berbicara adalah politisi PDIP Trimedya Panjaitan. Ini dia sudah tidak lagi di struktur DPP PDIP. Sementara sebelumnya yang bermain dan mengeluarkan pernyataan keras adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryantoro atau Bambang Pacul yang juga merangkap sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Dari Bambang Pacul inilah kemudian muncul istilah barisan banteng versi barisan celeng. Barisan celeng itu mengacu pada pendukung Ganjar yakni kader PDIP yang dianggap tidak disiplin. Mereka ini terlibat dalam berbagai deklarasi mendukung Ganjar. Padahal dengan tegas dinyatakan oleh Bambang Pacul untuk urusan pencapresan itu menjadi hak perogatif dari ibu Megawati. Karena itu ketika mereka masih terus melakukan deklarasi-deklarasi menentang keputusan DPP PDIP, mereka dianggap sebagai barisan celeng. Anda semua paham yang dimaksud dengan celeng adalah babi hutan yang tukang seruduk sana seruduk sini. Soal Pilpres 2024 ini juga tampaknya menjadi pemicu ketegangan antara Jokowi dengan ibu Megawati. Bersimpang jalan ini antar Ketua Umum Partai dengan Petugas Partai ini bermula ketika muncul gerakan menjadikan Jokowi sebagai Presiden untuk periode yang ketiga. Usulan ini muncil setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden, setelah dia memenangkan kontestasi yang sengit dua kalinya dengan rivalnya Prabowo Sugianto. Tadinya banyak yang menduga gerakan ini tanpa restu Jokowi. Apalagi setelah Jokowi pada tanggal 02 Desember 2019 dengan tegas menyatakan menolak wacana tersebut. Anda pasti masih ingat dengan ucapan Presiden Jokowi ketika itu. Dia ngobrol santai dengan para wartawan di Istana dan ketika ditanya soal itu, Jokowi mengatakan ada 3 kemungkinan mereka yang mengusulkan dia menjadi Presiden 3 periode. Ingin menampar muka dia, ingin menjerumuskan dia atau mencari muka pada Jokowi. Namun ternyata makin ke sini, kita mulai melihat ada tanda-tanda presiden Jokowi itu mulai menyukai ide orang-orang Jokowi itu yang ingin menampar mukanya. Operasi politik untuk menjadikan Jokowi Periode ke 3 itu makin gencar. Di berbagai daerah mulai muncul beberapa deklarasi yang kalau kita kenal pada masa Orde Baru itu dengan istilah kebulatan tekad. Kalau kali ini berbeda, ada yang menyebut tegak lurus pada Presiden Jokowi, ada yang menyebutnya pokoknya tahun 2024 ndherek Pak Jokowi atau tetap setia pada Pak Jokowi. Itu basa-basa politik yang dikemas dalam deklarasi 3 periode. Sebagai upaya membendung gerakan ini, PDIP bersama partai-partai pengusung pemerintah seperti Nasdem, PPP dan Gerindra itu menutup pintu amandemen dengan cara menarik diri dari pembahasan PPHN (pokok-pokok haluan negara) di MPR. PPHN ini adalah usulan dari PDIP dan menjadi konsen dari Ibu Megawati. Jadi, ibu Megawati menginginkan Presiden itu ke depan walaupun sekarang sistemnya Presidential, tapi tetap saja punya PPHN yang menjadi pedoman seorang Presiden untuk menjalankan garis-garis besar haluan negara. Gagal dengan amandemen memperpanjang masa jabatan, para pendukung Presiden Jokowi yang dikomandoi oleh Menko Marinves Luhut Panjaitan, mengubah polanya. Kita sama-sama tahu melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia muncul wacana menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi. Dia berkilah itu aspirasi dari dunia usaha, alasannya untuk menciptakan situasi yang kondusif pemulihan ekonomi pasca pandemi. Operasi politik makin konkret ketika Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diikuti oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan penundaan pemilu. PDIP bersama Nasdem, PPP, dan Gerindra kembali menolak wacana tersebut. Tentu plus partai-partai oposisi seperti PKS dan Demokrat. Dari situ kita bisa menangkap ada ketegangan hubungan antara ibu Megawati dengan Jokowi yang kian meningkat. Tanda-tandanya kita bisa meliat pada Lebaran lalu, Presiden Jokowi memilih merayakan Idul Fitri di Jogjakarta bukan di Solo. Di istana Jogjakarta atau kita kenal Gedung Agung dan kemudian dia berlebaran bersilaturahmi dengan Sultan Hamengkubuwono X, bukan sowan ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta seperti biasanya. Jokowi kemudian meneruskan liburannya bersama keluarga ke Bali, baru Lebaran hari ke 6 baru Jokowi bertandang ke rumah Megawati. Ketegangan hubungan ini juga bisa kita baca ketika Megawati dan keluarga tidak hadir dalam pernikahan adik Presiden Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman yang digelar di Solo 26 Mei 2022. Sebelum peristiwa itu terjadi pada tanggal 21 Mei Presiden Jokowi itu bertemu dengan relawannya yaitu Projo (Pro Jokowi) di Kawasan Candi Borobudur yang sedang menyelenggarakan Rakernas. Pada waktu itu muncul statemen yang terkenal dari Jokowi untuk siapa yang ditunjuk menjadi Calon Presiden itu “Ojo Kesusu” dan dia memberikan isyarat bahwa kemungkinan besar hadir di ruangan itu. Dan pada waktu itu ada Ganjar Pranowo. Tapi bukan itu sebenarnya pointnya. Pointnya di situ kelihatan sekali bahwa Jokowi itu sudah seolah dia melupakan statusnya sebagai petugas partai, karena dia yang akan menentukan siapa yang menjadi Calon Presiden. Padahal, keputusan DPP PDIP siapa yang menjadi Presiden adalah hak preodatif dari Ibu Megawati. Pada tanggal 31 Mei 2022 ketika Megawati hadir dalam peresmian Smart Kampus Sekolah Tinggi Intelijen Negara milik Badan Intelijen Negara yang diberi nama Kampus Doktor Insinyur Soekarno, itu giliran Jokowi tidak hadir. Puncaknya sangat mencolok, Megawati baik sebagai Ketua DPP PDIP maupun putri Bung Karno, tidak hadir dalam perayaan hari lahirnya Pancasila di Pulau Ende, Nusa Tenggara Timur. Megawati lebih memilih hadir sebagai pembicara di sebuah acara Webinar yang diselenggarakan para rektor Perguruan Tinggi. Mega mengetahui bahwa ada anggota DPP PDIP yang sudah hadir mewakilinya, jadi bagi-bagi tugas jangan menyalahkan wartawan yang suka iseng menanyakan hal itu. Alasan Megawati tampaknya hanya dalih saja, sebab Hari Lahir Pancasila secara resmi dilakukan di Pulau Ende, NTB tempat Bung Karno pernah dibuang di sana. Itu jelas momentum historis yang luar biasa penting bagi Megawati dan keluarga besar Bung Karno. Di tempat inilah di bawah pohon Sukun, Bung Karno disebut-sebut mendapat ilham dan kemudian merusmuskan dasar negara yang sekarang kita kenal Pancasila. Sekarang ini Bu Mega kembali lagi ke Istana kemudian bertemu dengan Presiden Jokowi, apakah ini sebagai tanda adanya penurunan tensi ketegangan hubungan keduanya atau karena alasan seremonial kepantasan, kepatutan karena kalau sampai tidak hadir kali ini juga, akan menimbulkan spekulasi yang luar biasa sehingga Megawati mau tidak mau harus hadir. Atau memang betul-betul sekarang ini sudah mulai mencair ada semacam saling paham ini baru bisa kita baca beberapa hari mendatang dari pernyataan-pernyataan para politisi PDIP. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan, sampai saat ini kelihatannya ide memperpanjang masa jabatan Jokowi itu belum juga padam. Benar Jokowi sudah mempersiapkan skoci penyelamat menyiapkan Ganjar sebagai subsesornya. Inilah yang kemudian memperpanjang ketegangan antara ibu Megawati dengan Jokowi masih terus berlanjut. (sof, sws)
FPI Reborn adalah FPI Palsu yang Diperalat untuk Menjatuhkan Anies yang Popularitasnya Terus Meroket
Jakarta, FNN – Segerombolan orang dengan atribut menyerupai ormas Front Pembela Islam (FPI) berorasi memberikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Tujuannya mudah ditebak, menstigma Anies sebagai capres yang didukung oleh ormas radikal versi rezim. Sayang, aksi murahan itu banyak cacatnya: orasinya kaku, jilbabnya berantakan, perempuannya pakai jeans ketat, dan belakangan sang koordinator aksi mengaku dibayar Rp 150 ribu. Gubraak. Tak ada penipuan yang sempurna. Demikian benang merah yang bisa dirangkum FNN Online dari analisis wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Harsubeno Point, Selasa, 07 Juni 2022. “Kagak ada panas kagak ada hujan, begitu biasanya orang Betawi menyebutnya. Tiba-tiba saja kemarin kita dikejutkan dengan adanya segerombolan orang yang mengakui dari Front Pembela Islam melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan menjadi Capres tahun 2024 nanti,” demikian Hersu, panggilan akrab Hersubeno Atief memulai analisisnya. Puluhan orang yang mengenakan pakaian putih ada yang bersorban disertai sejumlah ibu-ibu yang juga berpakaian putih memakai kerudung itu menggelar spanduk di Patung Kuda Jalan Thamrin tak jauh dari Balai Kota DKI Jakarta. “FPI dukung Anies untuk jadi Presiden tahun 2024.” Di bawahnya tertulis Anies Presiden, FPI Reborn. Aksi sejumlah orang ini tentu saja, sangat mengejutkan banyak pihak. Front Pembela Islam secara resmi sudah dilarang oleh pemerintah bersama dengan HTI. Sekarang FPI telah bermetamorfosa menjadi Front Persaudaraan Islam, yang kalau dilihat fokusnya lebih pada kegiatan dakwah pendidikan dan yang paling menonjol khususnya kemanusiaan. Front Persaudaraan Islam sangat aktif turun ke berbagai wilayah bencana di Indonesia. Tidak ada lagi aksi besar-besaran, penurunan massa turun ke jalan seperti di masa lalu sebelum FPI itu dilarang. Maka, wajar bila tiba-tiba FPI muncul dengan nama yang janggal dengan sebutan FPI Reborn. Kayak milenial banget. Aneh, FPI dilahirkan kembali dengan kosa kata yang tidak match dengan citra FPI selama ini. Kita tahu FPI itu lebih banyak gaya ke arab-araban, oleh karena itu disebut juga kadrun. Tetapi FPI yang demo kemarin itu kebule-bulean dengan nama FPI Reborn. Ini membuat banyak kening orang berkenyit, kok isu yang dibawa soal pencapresan Anies Baswedan? Di media sosial beredar beberapa foto yang menampilkan kejanggalan dari aksi masa itu. Misalnya beberapa perempuan yang hadir meskipun berbusana muslim dan kerudung, namun mereka menggunakan celana jeans yang sangat ketat, sama sekali tidak mencerminkan citra pendukung FPI yang selama ini kita kenal dengan FPI yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab. Kejanggalan lain, peserta pria menggunakan kupluk, ada yang sorban, tapi ada satu lagi yang menarik perhatian, sebagian mengenakan pita hijau di lengan kanannya. Ini tampaknya semacam sandi atau kode bahwa gerakan ini diorganizir. Lebih menarik lagi setelah aksi bubar, ada foto-foto yang beredar beberapa perempuan itu melepaskan kerudungnya. Jadi fix, kerudung ini hanya properti sesaat, spesial buat unjuk rasa pesanan. Tak lama kemudian ada konfirmasi dari DPP Front Persaudaraan Islam menyampaikan statemen bahwa Front Pesaudaraan Islam ini adalah metamorfosa dari FPI atau Front Pembela Islam. Mereka membenarkan FPI Reborn sama dengan FPI Abal-Abal. Front Persaudaraan Islam menyatakan mereka adalah massa bayaran sesuai pengakuan seseorang yang disebut sebagai korlap atau koordinator lapangan. \"Atas nama Al-fatih KH Khairul Anam meminta maaf kepada Front Persaudaraan Islam. Malam ini, hari ini saya menyatakan pertama kronologis yang sesungguhnya malam itu saya ditelpon oleh bapak Edy jam 9.00 disuruh baca doa atau berdoa di Monas. Pagi-pagi saya mengajak jamaah dan santri ke Monas. Saya berangkat jam 7 dari lokasi langsung menuju ke Monas. Sampai ke lokasi saya merasa kager. Di lokasi ada yang membagikan bendera FPI, sementara saya tidak melihat pengurus dan tokoh besar FPI atau Front Persaudaraan Islam. Saya merasa tertipu dan dibohongi dan diperalat oleh orang tersebut. Selesai acara tersebut jam 11.30, kami pulang naik bis. Lalu bapak Edy mengasihkan uang tiap orang dikasih 150.000 maka kami merasa dibohongin banget oleh orang itu.\" Kalau kita menyimak pengakuan dari tokoh yang disebut korlap, fix bahwa ini FPI palsu dengan massa bayaran. Pria yang disebut sebagai korlap tersebut mengaku sebagai korban penipuan. Pertanyaan sekarang, ini mainan siapa? Benarkah ini dilakukan oleh intelijen hitam seperti disebutkan oleh DPP Front Persaudaraan Islam? Kalau mereka main intelijen-intelijen hitam mengapa bentuknya berupa deklarasi Anies Presiden 2024. Dari situ kita sebenarnya dengan mudah dapat petunjuk, “deklarasi” dalam tanda kutip tadi adalah bentuk kampanye hitam atau black campaign bagi Anies Baswedan. Tujuannya untuk menakut-nakuti yang non-Islam dan yang Islamofobia untuk jangan lagi memilih Anies Baswedan. Front Pembela Islam bagaimana pun selama ini kan sudah diframing sebagai organisasi Islam Radikal, pimpinannya dipenjara, organisasinya dilarang. Jadi kurang apalagi? Sementara Anies juga diframing sebagai figur politik aliran dan bila dia nanti berkuasa, ormas-ormas yang dicap radikal seperti FPI dan HTI akan kembali. Kalau Anies jadi presiden, maka akan seperti Taliban di Afganinstan. Kira-kira begitulah yang digambarkan oleh mereka ini. Publik tentu belum lupa, bahwa tidak lama setelah Ade Armando dianiaya dan ditelanjangi massa di depan gedung MPR DPR, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI (Partai Solidaritas Indonesia) membuat konten di Cokro TV yang mengaitkan pelakunya adalah massa yang terafiliasi dengan Front Pembela Islam dan HTI. Dia kemudian memanfaatkan atau mengambil simpatisan dari Anies Baswedan. Jadi, kemarin kontennya langsung mendapat reaksi yang luar biasa dan banyak yang mempersoalkan itu. Karena inisiatif ini dianggap memprofokasi atau menyebabkan kabar bohong tentang afiliasi antara FPI dan HTI. Memang tidak bisa dipungkiri dalam Pilkada DKI 2017 Habib Rizieq dan FPI mendukung Anies Baswedan, tapi bukan berarti FPI dan Anies Baswedan ini adalah kelompok radikal. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga menampilkan figur yang insklusif. Banyak sekali pengakuan-pengakuan umat non-muslim yang memberikan testimoni bahwa Anies Baswedan ini bukan figur yang eksklusif. Anies adalah figur yang bisa mengayomi semua umat beragama di Jakarta. Yang juga mesti disoroti adalah kenapa “deklarasi” dalam tanda petik itu dilakukan setelah 2 hari Pemprov DKI sukses menggelar Balapan Formula E. Ini kita bisa mengkait-kaitkan soal itu. Kita tahu nama Anies melambung setelah ajang Formula E digelar. Padahal kita tahu berbagai hambatan itu telah dilakukan dan dibuat agar balapan internasional itu gagal. Mulai dari pengajuan hak interpelasi yang diajukan PSI dan PDIP, dilaporkan ke KPK, dan kemudian BUMN tidak mau memberi sponsor. Soal laporan ke KPK ada beberapa media tapi bukan media-media arus utama (media mainstream) yang menyebutkan bahwa KPK akan segera menggelar pemanggilan Anies Baswedan berkaitan dengan gelaran Formula E itu. Ini juga bisa kita kaitkan apakah ini bagian dari operasi media? Ini yang mesti kita kaitkan lebih lanjut. Setelah sukses Formula E, nama Anies mau gak mau menjadi salah satu kandidat Capres atau Cawapres 2024 yang posisinya teratas. Anies bahkan disebut sebagai kandidat Capres dan Cawapres oleh sejumlah tokoh misalnya Mantan Wapres Jusuf Kalla yang berusahan memasangkannya dengan Puan Maharani yang diusung oleh PDIP. Kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyodorkan nama Anies kepada Presiden Jokowi untuk dipasangkan sebagai Cawapresnya Ganjar. Ganjar menjadi Calon Presiden Anies menjadi Calon Wakil Presidennya. Pendek kata, gelaran Formula E ini membuat Anies posisi semakin kokoh pada Pilpres 2024, karena itu Anies harus diamputasi dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan menakut-nakuti umat non-Islam atau umat Islam yang Islamofobia, bahwa Anies ini didukung oleh Islam Radikal. Isu semacam jangan dianggap enteng. Walaupun sudah dibongkar di media secara masif dan juga dikuliti di media sosial, namun dalam masyarakat yang terbelah seperti saat ini, masyarakat yang hidup dalam tsunami isu, sejauh ini terbukti sangat efektif, mengapa? Karena kita hidup dalam era post trust, orang mau mendengar apa yang mereka dengar dan sesuai dengan persepsi dalam benaknya. Sebagai contoh, kalau ada berita yang tiba-tiba sesuai dengan pemikiran Anda, walaupun hanya judul saja, tanpa Anda baca isinya, biasanya Anda lansung percaya dan share. Ini yang sering saya ingatkan berkali-kali, begitu berbahaya, karena banyak sekali berita di media apalagi dengan judul dan isi yang tidak nyambung. Tetapi dalam era post trust seperti ini, orang akan percaya. Ketika ada orang membaca misalnya Anies didukung oleh FPI itu muncul di media-media atau media sosial, mungkin bagi kubu yang tidak mendukung Anies, itu langsung di-share, kemudian terbentuk presepsi Anies didukung oleh Front Pembela Islam. Bahkan bila dijelaskan bahwa itu beritanya bohong atau ada operasi black campaign terhadap Anies, mereka tetap tidak percaya. Ini yang sedang terjadi. Saya melihatnya ada 2 tujuan dari aksi yang digelar kemarin. Pertama ini mengalihkan isu pembicaraan dari sukses menggelar Formula E itu menjadi isu Anies didukung Islam Radikal. Tetapi sejauh ini di media arus utama dan media sosial ini sudah aquarted. Ini lansung dikuliti, langsung ditelanjangi. Kedua, ini untuk menakut-nakuti non-muslim atau Islamofobia bahwa bila Anies terpilih menjadi Presiden, maka Indonesia akan dikuasai oleh Islam Radikal seperti saya sebut tadi. Pokoknya persis kayak model Taliban yang berkuasa di Afganinstan. Sekali lagi jangan anggap remeh bahwa isu murahan itu adalah semacam black campaign yang sangat sukses membelah bangsa kita. Sebagai media secara kelembagaan Forum News Network ingin menyerukan dan menghilangkan sekat-sekat itu. Bahkan kita mulai menjembatani adanya jurang pemisah antara satu anak bangsa dengan anak bangsa lain dalam posisi pencapresan. Kali ini komitmen kami adalah menciptakan lapangan permainan yang fair bagi semua kandidat, yakni lapangan permainan yang sama yakni presidential threshold (PT) 0 persen. Kalau dengan PT 20 persen, selama ini lapangannya mereka yang mengatur yang boleh bermain siapa saja mereka yang mengatur, kemudian wasitnya juga mereka yang mengatur, aturannya seperti sudah diatur dan siapa yang menang pun, mereka yang mengatur, kenapa? Karena dengan PT 20 persen itu maksimal dalam situasi semacam ini, paling banyak 3 kandidat. Tetapi dengan partai-partai dikuasai oleh penguasa dengan ketua umum partai disandera oleh kasus-kasus hukum maupun kasus personal, maka akan sulit membayangkan muncul sampai 3 kandidat, maksimal paling 2 kandidat. Itu pun sudah bisa ditentukan siapa yang akan menang nantinya. Persislah kayak Pilpres 2019. Siapa pun yang posisinya mendukung 0 persen akan kami dukung, tentu setelah sama-sama kita akan sepakat 0 persen, kita akan memilih merekomendasi berdasarkan parameter-parameter objektif sebagaimana omongan Rocky Gerung yakni intelektualitas, etikabilitas, kapasitas, dan kapabilitas. Dari situ kita lupakan lagi soal politik aliran, kita lupakan soal orang populer dan elektabilitasnya tinggi. Bukan itu yang kita pilih, tapi bangsa kita ini Indonesia yang besar, ini harus dipimpin oleh seseorang yang memang punya syarat-syarat tadi. Dengan cara ini kita bisa mengembalikan Indonesia dengan umat Islamnya terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Kita bisa memainkan peran dalam peraturan permainan politik global saat ini. Karena itu kami bertanya kepada Anies Baswedan apakah Anies akan bersama kami dalam barisan PT 0 persen atau ikut dalam permainan arus PT 20 persen dengan prinsip yang penting dapat tiket dalam Pilpres 2024 dan bisa nyapres. Gak peduli partai mana yang mencalonkan itu sepakat dengan PT 0 persen atau tetap bermain dalam PT 20 persen. Kenapa ini penting untuk di-declare oleh Anies? Karena bila posisi Anies seperti itu, bahwa dia ikut arus permainan yang penting dapat tiket, sejak awal kami menyatakan bahwa posisi kami berseberangan dengan Anies Badwedan sebab Anies hanya akan menjadi bagian dari permainan oligarki dan kita akan mengalami kembali pembelahan seperti yang terjadi sekarang ini. (ida, sws)
Polri: Kelompok Khilafatul Muslimin Sebar Pamflet Berpotensi Makar
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkap modus yang dilakukan Kelompok Khilafatul Muslimin di Jawa Tengah dengan menyelenggarakan konvoi kendaraan roda dua dan menyebarkan pamflet berupa maklumat, nasihat, dan imbauan berpotensi makar.\"(Selebaran) yang disebarkan itu diduga memuat berita bohong, menyebabkan keonaran di masyarakat, dan berpotensi makar,\" kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Ia menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Minggu (29/5) di jalan Desa Keboledan, Wanasari, Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Dalam konvoi itu ada kurang lebih 40 orang dengan menggunakan 20 sepeda motor.\"Diketahui bahwa konvoi tersebut membagikan brosur atau selebaran tentang ajakan kepada umat Islam, khususnya di Kabupaten Brebes untuk mengikuti ideologi khilafah,\" ujar Dedi.Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Polri menangkap dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.Ketiga tersangka tersebut masing-masing GZ selaku Pimpinan Cabang Jamaah Khilafatul Muslimin serta DS dan AS yang merupakan Pimpinan Ranting Jamaah Khilafatul Muslimin.Dari penangkapan di Brebes, Polri bergerak ke Lampung, Kantor Pusat Khilafatul Muslimin dan menangkap Abdul Qodir Baraja (AQB), Selasa.Dedi mengatakan kepolisian sedang mendalami adanya keterlibatan AQB terkait dengan Konvoi Motor Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur, pekan lalu.\"Dilakukan penyidikan lebih lanjut terkait kegiatan motor syiar Khilafah di Cawang, Jakarta Timur, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 yang dilakukan Jamaah Khilafatul Muslimim,\" ujar Dedi.Menurut Dedi, AQB telah mengajak mengubah ideologi Pancasila sehingga bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan, kegiatan konvoi rombongan khilafah oleh Khilafatul Muslimin terdapat dalam website, buletin bulanan, dan tindakan nyata yang mereka lakukan di lapangan.Ia menekankan semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum pada website mereka yang menyatakan Pancasila tidak sesuai karena hanya khilafah yang bisa memakmurkan bumi dan menyejahterakan umat sehingga Polda Metro Jaya menangkap Abdul Qodir Baraja.\"Kegiatan Khilafatul Muslimin ini murni melawan hukum, perlu kami tegaskan siapa pun tidak boleh melawan hukum di negara ini, itulah mengapa beberapa saat yang lalu Kapolda Metro Jaya membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti kemudian melakukan perkara dan hari ini melakukan upaya paksa penangkapan di Bandar Lampung,\" terang Dedi.Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 82 A juncto Pasal 59 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Berpasangan dengan Puan, Anies Bakal Ditipu Oligarki
Solo, FNN – Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung saat menjadi salah satu narasumber “Dialog Nasional HUT Mega Bintang 25 Tahun” di Solo, Ahad (5/6/2022) menyebut, jika Anies Baswedan benar-benar berpasangan dengan Puan Maharani pada Pilpres 2024, Anies bakal ditipu Oligarki. “Saya mesti cari cara supaya keterangan dari Pak LaNyalla besok pagi bisa jadi gerakan! Mencari keterangan saya Rocky Gerung partai P3 Partai People Power karena hanya itu yang diinginkan rakyat,” tegas Rocky disambut tepuk tangan meriah peserta dialog tersebut. “Ini ada bahasa Jerman rouhen never gouten itu pasti Pak Mudrick (Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu) atau Pak LaNyalla (AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI) yang tahu. Di situ tuh artinya, dilarang merokok kalau di Istana. Bahasa Jerman deuven for gouten artinya, dilarang mikir kalau di Istana. Dan justru karena itu kehilangan pikiran kita dengan kekacauan akhir-akhir ini,” lanjutnya. Rocky menambahkan, sebetulnya kita tidak pernah memberikan kedaulatan terhadap Presiden ke Anggota DPR, ke Anggota MPR, karena kedaulatan itu adalah nyawa rakyat, tak mungkin kita serahkan nyawa itu pada mereka yang sebetulnya kita pilih dalam 5 tahun. Kedaulatan itu lebih abadi dari masa jabatan Presiden yang betul-betul sudah melekat pada hak untuk mempersoalkan kekuasaan kedaulatan selalu versus kekuasaan. Bagian kecil dari kekuasaan itu namanya oligarki. Jadi, point itu ingin kita pastikan hari ini. Di depan kita disodorkan nama-nama Calon Presiden. Namun, kata Rocky, nama-nama itu dihasilkan oleh siapa? Oleh kedaulatan rakyat, tidak oleh lembaga survei? Betul oleh lembaga survei yang dibiayai oligarki itu intinya, apa itu kedaulatan rakyat? Menurut Rocky, dalam demokrasi, kedaulatan rakyat artinya hak setiap orang untuk berkompetisi dari garis start yang sama. Sekarang ini garis start-nya dibuat 20%. “Jadi, itu yang menyebabkan kenapa kita tidak lega untuk membiarkan politik itu diasuh oleh mereka yang ada di daftar itu sekarang,” tegas Rocky. “Kalau saya tanya misalnya, Anies Baswedan disukai oleh rakyat Solo, ok! Dia melalui apa Anies Baswedan akan maju sebagai Calon Presiden, Partai mana yang sekarang disebut PDIP, Ok boleh saja,” lanjutnya. Tapi pertanyaan berikutnya, PDIP pro 0 persen atau 20 persen? Dengan jalan pikirannya yang sama kita akan tagih pada Prabowo Subianto, hal yang sama akan kita tagih pada Ganjar Pranowo, pada Erick Thohir. Bahkan, “Saya akan pilih, saya akan ajukan mereka untuk dipilih kalau mereka pro kedaulatan rakyat, yaitu 0 persen,” tegas Rocky Gerung. Sekarang yang pro kedaulatan rakyat siapa tokoh-tokoh itu? “Saya ini baru dengar LaNyalla (Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti). Logikanya begitu. Jadi jangan kita dimanipulasi pikirannya seolah-olah Anies itu kan disetujui rakyat. Karena itu mari kita calonkan Anies,” lanjutnya. Siapa yang akan mencalonkan, Nasdem? “Nasdem pro 0 persen atau gak? Jadi, Anies juga akan ditipu oligarki karena kita tidak pernah awasi proses politik. Itu pentingnya kita awasi proses politik. Jadi itulah dasar awal kita berkumpul di sini upaya kita untuk memulihkan kedaulatan rakyat itu bisa kita mulai dari Solo,” tegas Rocky. Menurutnya, kita pernah memulai politik dari Solo. Dan, kita bisa akhiri juga dari Solo. Dulu itu kita mulai politik dari Solo dan kita bisa akhiri juga dari Solo. “Kita pernah mengirim orang dari Solo, dan kita bisa paksa dia pulang ke Solo. Itu jalan pikiran akal sehatnya begitu,” tambahnya. Indonesia bubar bukan karena perbuatan para pengkhianatnya, tapi karena mereka yang diam saja menyaksikannya. Apakah itu kata Panglima Besar Jenderal Sudirman? “Bukannya saya gak pernah baca tentang hal itu. Pasti dari panglima besar Robinhood Bodrex. Tapi orang akan kritik kok palsu oi, kita tafsirkan bahwa Jenderal Sudirman akan setuju perkataan itu. Gak mungkin kalau Jenderal Sudirman abai dengan pengkhianatan. Saya tahu ini akan diolok-olok nanti nih, plagiat-plagiat. Bukan soal plagiat, kita punya imajinasi bahwa kita bisa panggil para pendiri bangsa ini untuk menyetujui pikiran hari ini,” ujarnya. “Kan itu dasarnya Anda boleh taruh apa saja, dan pasti akan disetujui oleh Muh Hatta. Pasti setuju kita bisa ganti-ganti wajah Sudirman, Hatta, Syahrir, Nafsir karena mereka tersiksa di alam baqa sana karena bangsa ini diporak- poranda oleh oligarki,” tegas Rocky Gerung. “Padamu pahlawan kami mengadu tapi aduan ini bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, itu kurang ajar namanya. Apa yang akan kita lakukan sekarang ini kita akan pastikan bahwa kalau 20 persen sebagai peralatan pertama untuk membersihkan politik adalah 0 persen,” lanjutnya. Kalau itu ditolak, kata Rocky, kita semua akan menjadi anggota P3, Partai People Power. Itu dasar berpikirnya. Jadi teman-temab kita pastikan bahwa kehendak untuk mendongkel perubahan harus dimulai dengan mendongkel batasan-batasan yang dibuat oleh elit, yaitu 20 persen. “Baru kita uji pemimpin-pemimpin yang mampu untuk membaca kerutan rakyat. Itu syarat konstituonal pertama adalah 0 persen-kan dulu, nihilkan dulu. Syarat kedua, kita uji calon-calon presiden ini, ujiannya apa, bukan elektabilitas. Itu mainan oligarki. Kita uji pertama dengan prinsip etikabilitas, erikabilìty, dia harus jujur, tidak pernah bohong. Etika yang diajarkan oleh Islam adalah etika itu,” tegas Rocky. Rocky tadi menerangkan kondisi politik terakhir dari bangsa ini ada kondisi ekonomi, ada kondisi global politik. Jadi harusnya kita gembira hari ini karena kita paham asal-usul dari kekacauan kita adalah desain pemilu yang memang dihalangi untuk diwakili oleh kedaulatan rakyat. “Tadi saya terangkan kalau hambatan itu sudah selesai baru kita bisa undang orang untuk berkampanye. Dan, kampanye politik itu bukanlah di panggung-panggun, tapi di forum politik semacam ini supaya kita bisa uji pikiran-pikiran calon pemimpin kita,” terang Rocky. Jadi, lanjutnya, kita biasakan untuk menguji orang di dalam forum yang ada argumentasinya. Bukan sekedar mengguyur orang itu. Itu nanti argumentasi berikutnya. Kalau itu sudah tersedia forum akademis, baru kita mulai kasih pertanyaan pada calon Presiden apakah Anda complai? Apakah Anda lulus etikabilitas? “Ok kasih check point. Apakah Anda ĺulus intelektualitas? Ok, kasih check point. Baru kita uji elektabilitasnya. Begitu jalan pikirannya. Jadi, silakan bikin sendiri parameter lokalnya, apakah seorang calon lokal etikabilitinya itu complai atau negatif buat bikin itu gampang,” ungkap Rocky. Ia menyebut, Boyamin Saiman (Koordinator MAKI) punya daftar mereka yang tidak punya etika politik. Mereka yang kekurangan intelektualitas itu, KHNI punya daftar itu. Jadi, sekali lagi bagian itu yang hendak kita selenggarakan. Yang terakhir baru bicara tentang kemungkinan itu tidak bisa dipenuhi oleh calon siapapun karena tetap 20 persen, dihalangi untuk diucapkan. Kalau itu terjadi, kata Rocky, kita akan sama-sama mengadakan gerakan yang bernama LBP, Liga Boikot Pemilu. Mesti begitu, jadi LBP, bukan Luhut Binsar Pandjaitan. LBP itu artinya Liga Boikot Pemilu. “Itu konstituonal karena dasarnya adalah pemilu menghalangi rakyat berpartisipasi pemilu. Artinya itu adalah partisipasi rakyat. Saya mau berpartisipasi, Ok saya minta mulai dari 0,” ujarnya. “Tapi kata pemerintah mulai dari 20 persen. Itu kurang ajar. Jadi persaingan itu harus mulai dari dasar. Saya kira itu point-nya nanti kita pastikan urutan perkilogramnya, tapi dari Solo kita terbitkan matahari perunahan, dan tidak akan pernah tenggelam sebelum terjadi perubahan politik,” tegas Rocky. Selain Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam Dialog Nasional itu hadir Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ustad Alfian Tanjung, Kolonel Purn Sugeng Waras, Boyamin Saiman, dan lainnya. (mth/sws)
Kekuasaan Luhut Sampai di Puncak Borobudur
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mulai merambah dan menapaki Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana pendapat akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung? Wartawan senior FNN Hersubeno Arief mewawancarai Rocky Gerung melalui kanal Rocky Gerung Official, Senin (6/6/-2022). Berikut petikannya. Heboh Pak Luhut lewat Instagramnya mengumumkan bahwa tiket masuk ke Borobudur akan dinaikkan menjadi 750.000 rupiah dan untuk turis asing itu sampai 100 US Dollar. Jadi heboh karena orang bingung kenapa Pak Luhut yang mengumumkan. Bukannya Borobudur ini bukan BUMN, tapi pariwisata ini di bawah Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Makanya banyak yang lapor ke Pak Sandi, jatah Bapak diserobot sama Pak Luhut. Ya sebagai Perdana Menteri, beliau menentukan semua hal. Sebagai tokoh yang sudah dianggap menguasai semua soal sehingga kekuasaan beliau sekarang sampai ke puncak Borobudur. Jadi hal yang betul-betul mencengangkan, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) memang hanya percaya pada Pak Luhut. Jadi anggap saja sebagai Perdana Menteri semua hal harus sepengetahuan dan bahkan seizin Pak Luhut. Dan netizen tidak perlu kaget karena nanti akan ada jabatan baru lagi. Mungkin Pak Luhut nanti akan dapat jabatan karena sudah sampai di puncak Borobudur. Nanti juga akan dapat jabatan mengkoordinir penyelaman untuk menemukan benda-benda purbakala. Itu juga berhubungan dengan maritim. Jadi, sewaktu-waktu kas negara kosong (bukan kosong sebetulnya) tetapi Sri Mulyani pelit saja). Dia baru dapat duit banyak dari ekspor komoditas tapi nggak mau dipakai karena akan dipakai nanti buat pencitraan dan Pemilu 2024. Karena itu, semua sektor harus dimoneterisasi. Sekarang Borobudur. Dan, sebentar lagi penyelaman benda-benda purbakala buat nutupin APBN yang seharusnya untuk rakyat. Tapi sebetulnya ada masalah bahwa harga itu kan harga yang terlalu berat untuk turis domestik karena memang lebih banyak turis domestik yang ke Borobudur. Jadi kalau alasannya itu untuk menjaga konservasi, ya semua orang juga ingin agar punya pengetahuan tentang Borobudur. Jadi, orang yang ingin tahu kalau dia mahasiswa atau orang biasa ingin tahu ke Borobudur tetap dikasih tarif 750.000 kan? Jadi tetap itu berat sekali. Nah Pak Luhut menganggap bahwa yang naik ke atas itu cuma yang ingin mengerti Borobudur karena itu orang asing. Orang Indonesia juga mau jalan ke situ. Apalagi kalau dibilang tarif dasarnya 750 ribu, lo orang ke Borobudur itu untuk tiba di stupa terakhir bukan sekadar mondar-mandir cari kuliner di Borobudur. Jadi itu. Tapi kita nggak perlu persoalkan karena itu keputusan Perdana Menteri. Ya, kalau itu clear hanya soal konservasi dan sebagainya, kita sepakat karena bagaimanapun itu salah satu situs warisan dan salah satu keajaiban dunia, kita mesti jaga dengan benar. Tapi kan yang kita soroti peran tadi. Tapi kalau lihat aktivitas Menteri BUMN, wajar kalau Pak Luhut kemudian ambil alih tugas itu, karena saya lihat di status medsosnya Pak Erick Thohir sekarang sibuk menghadiri silaturahmi akbar PAN. Saya kira pasti ini urusannya bukan soal ekonomi ini tapi ini soal Pilpres 2024. Ya itu Erick Thohir masih dalam jabatan yang digaji negara untuk membenahi BUMN, dia sibuk mondar-mandir nyari posisi di partai-partai. Jadi, kita bisa mengerti karena kemarin Erick Thohir sebetulnya pamornya sudah dijatuhkan Pak Jokowi karena soal Formula E dan Anies Baswedan yang berkibar lagi, maka pasti Pak Erick mau cari jalan supaya dia naik lagi sebagai figur. Jadi, persaingan Erick dan Anies sudah terbaca publik. Dan kita tahu bahwa Formula ini kan sesuatu yang berhasil dipamerkan oleh Anies dan diakui oleh Internasional karena justru Erick Thohir tidak mau membantu. Jadi kalau Erick Thohir masih mondar-mandir nyari perahu, yaitu Pak Jokowi senang juga. Ya biarin saja duitnya habis untuk mondar-mandir tapi di ujungnya toh dia akan dibatalkan karena pasti Jokowi menganggap bahwa Erick Thohir bukan figur yang bisa setara dengan dia, dalam arti popularitas. Jadi percuma juga. Tapi, okelah biarin saja dia lakukan itu, tetap orang ingin lihat bagaimana politik kita diasuh melalui prinsip dasar yaitu nol persen. Saya membaca berita itu, dia bertemu dengan PAN lalu diminta sinyal supaya menyumbang juga pada KIB dan Koalisi Indonesia Berantakan. Tapi begitulah keadaan kita hari ini, seolah nggak tertahankan ambisi-ambisi itu. Tapi pasti dia akan dibatalkan oleh kesulitan ekonomi ke depan. Itu keyakinan analisis kita. Jadi kelihatannya justru yang nggak sibuk kasak-kusuk itu Pak LBP ya, fokus pada pekerjaannya. Karena Pak LBP nggak perlu nyapres. Tapi kan realitasnya Pak Luhut juga yang berkuasa. Iya Pak Luhut itu ngatur 2 agenda, agenda ekonomi dan agenda politik. Kan kemarin ketemu di Silatnas Golkar yang di tuan rumahi oleh Golkar. Lalu, sekarang PAN lakukan hal yang sama, mirip-mirip begitu. Itu pasti semua sepengetahuan Pak Luhut-lah. Kira-kira begitu. Semua ini kan komorbid yang faksinya hanya bisa melapor ke Pak Luhut. Nanti Pak Luhut yang kasih presiden, mana yang kita amputasi, mana yang kita kasih vaksin ketiga. Kira-kira begitu politik kita. Gampang bacanya. Tapi, yang tidak tercegah adalah keinginan rakyat untuk memulai gerakan yang disebut 20% atau nggak. Jadi kalau Erick Thohir mondar-mandir tapi tetap pro 20 persen itu percuma. Kemaren saya di Solo kita bahas kelakuan para politisi, dan lalu kita sepakat untuk minimal saya yang sepakat sebetulnya, kalau para kandidat ini, Erick, Anies, atau siapapun tidak setuju 0%, itu artinya mereka ini ingin bermain curang. Kan ini semua cari tiket 20 persen kan? Dia cari tiket di NasDem, di Golkar. Jadi gerakan cari tiket 20% ini jangan mengelabui demokrasi karena rakyat tidak menghendaki 20%. Jadi kalau mereka masih ngotot, kita bikin gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Kelihatannya LBP masuk ke mana-mana ya? Bahkan, masuk oposisi dong kalau begitu? Iya karena kita akan pakai lembaga baru itu, Liga Boikot Pemilu, disingkat LBP. Kembali fenomena Pak Luhut yang menunjukkan betapa beliau luar biasa berkuasa, lepas apakah itu nanti terjadi atau tidak tapi kan Pak Luhut sudah menunjukkan intensi akan menangani juga masalah Candi Borobudur, selain minyak goreng. Ini menunjukkan betapa Pak Luhut memang masuk ke mana-mana, minyak goreng, parpol, kemudian sekarang Borobudur, soal penggalihan harta karun. Bagaimana kita memahami fenomena orang seperti Pak Luhut dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini? Tentu prinsip pertama adalah tupoksi. Melanggar tupoksi itu artinya yang kita sebut meritocracy, profesionalisme, memang tidak ada dalam kabinet Jokowi. Kan percuma ada pembagian kerja kalau akhirnya semua diambil alih. Tetapi yang lebih konyol lagi, yang fungsinya diambil alih diam-diam doang kan. Jadi mustinya dia yang malu dia mengundurkan diri saja. Oke, tugas saya sudah diambil Pak Luhut. Soal pariwisata mustinya Pak Sandi bilang, terima kasih karena saya tidak lagi dianggap, maka saya akan mengundurkan diri. Itu teguran pada Sandi, Lutfi (Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan), Airlangga (Menko Ekonomi Airlangga Hartarto). Ini semua itu sebetulnya cara Pak Jokowi untuk mempermalukan menteri-menterinya. Tentu, Pak Luhut tidak mungkin melakukan itu kalau nggak dibisiki secara telepati oleh Pak Jokowi. Jadi mungkin Pak Luhut punya Rara telepati bahwa kalau saya ambil alih ini pasti Pak Jokowi nggak akan larang. Itu artinya, Pak Luhut bilang Pak Jokowi silakan pecat mereka yang nggak mampu karena saya sudah ambil alih. Percuma kita ini bayar menteri-menteri yang secara teknis tidak melakukan tupoksinya. Itu juga melanggar tata tertib anggaran. Demikian juga Pak Luhut, kita cuma bayar satu kali sebagai Menko saja, dia ambil alih aktivis yang lain. Maka kita anggap tidak efisien dong. Kan pembagian tugas itu artinya satu fungsi dilakukan oleh satu institusi. Nah sekarang kalau fungsi itu berlebih, Pak Luhut jadi nggak efisien. Seolah Pak Luhut bilang, saya bisa lakukan sendiri. Hasilnya pasti akan merosot kalau dilakukan dengan cara yang berlebihan. Pak Luhut mungkin sewaktu-waktu akan masuk pada The Law of Diminishing Returns, sementara menteri-menteri yang lain bengong doang. Mereka yang bengong digaji, harusnya mundur. Jadi kontras itu sebetulnya yang sedang dirpertontonkan oleh Istana. Nah, di ujungnya terlihat bahwa memang orkestrasi Jokowi nggak berjalan. Masa ada orkestrasi, tapi yang kedengaran cuma biolanya doang. (mth/sws)
Wacana "People Power" Menyeruak, LaNyalla: Itu Hak Kedaulatan Rakyat
Solo, FNN - Wacana mengenai people power muncul dalam Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Ahad (5/6/2022). Wacana people power muncul jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak penghapusan Presidential Threshold 20 persen atau tidak mencabut Pasal 222 di dalam UU Pemilu yang ditengarai sebagai pintu masuk Oligarki Ekonomi menyandera kekuasaan. Dikatakan LaNyalla, dirinya sebagai pejabat negara harus menjalankan Konstitusi, yaitu menjaga siklus Pemilu 5 tahunan. Karena itu dirinya akan mengamankan pemerintahan Joko Widodo sampai 2024. Ditambahkan LaNyalla, saat dilantik, dirinya disumpah atas nama Tuhan untuk menjalankan amanat Konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi sebagai manusia, dirinya dibekali akal dan pikiran serta hati oleh Tuhan, untuk digunakan. “Makanya saya selalu padukan, akal, pikir dan dzikir. Sehingga kita harus adil sejak dalam pikiran. Jernih dari hati dan berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” imbuhnya. Oleh karena itu, DPD RI menggugat Pasal 222 di UU Pemilu yang menciderai Konstitusi ke MK. Tetapi, kalau MK menolak, kemudian rakyat ingin people power, dirinya tidak berhak menghalangi. “Konstitusi sebenarnya memberi ruang untuk pemberhentian pimpinan nasional. Ada jalurnya. Sampaikan ke DPR dan MPR, nanti MPR ke MK, itu tahapannya. Di luar itu ada ekstra konstitusi. Itu hak rakyat, apabila rakyat sebagai pemilik kedaulatan menghendaki. Saya tidak berhak menolak. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Silakan saja bapak ibu dan saudara, dan pastikan bahwa rakyat yang menang. Untuk itu tunggu komando Pak Rocky Gerung,” timpal LaNyalla. Mendengar timpalan LaNyalla, Rocky pun langsung menyambar mikrophone, dia bertanya ke peserta, kita memilih padam atau menyala. “Karena nama saya tadi langsung disebut oleh Pak LaNyalla, tunggu komando, maka ada waktunya kita pilih, menyala atau padam,” tukasnya disambut teriakan menyala oleh peserta dialog. Sementara Lieus Sungkharisma, narasumber dialog lainnya mengatakan kedaulatan rakyat sudah kalah oleh oligarki. Ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan di negara ini yang membuat rakyat muak dengan kepemimpinan saat ini. “Sekarang rakyat sudah berani untuk bersuara. Jangan anggap mereka diam karena takut. Rakyat diam karena sedang menunggu siapa yang muncul untuk memimpin people power,” katanya. Narasumber lainnya, Ketua Presidium FUI DIY, Syukri Fadholi, berharap kekuatan antara poros Islam dan Nasionalis bersatu untuk selamatkan bangsa dari kerusakan yang terjadi. Selamatkan bangsa dari penyimpangan cita-cita proklamasi. “Perlu ada persatuan antara nasionalis dan religius untuk hancurkan oligarki yang berkuasa saat ini. Sehingga membawa gerakan ke bawah bahwa bukan hanya umat Islam yang tertindas tapi juga kaum marhaen tertindas oligarki,” ujar dia. Sementara Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono, menjelaskan oligarki harus dihentikan. Demokrasi bangsa harus diubah total dengan kekuatan rakyat yang bersatu melawan kedzaliman oligarki. “Pilpres 2024 tidak menjamin terjadinya perubahan signifikan. Makanya semua kekuatan rakyat harus bersatu. Ketua DPD RI, aktivis dan civil society harus berkolaborasi. Karena apa, kekuatan oligarki adalah kekuatan modal. Dan itu hanya bisa dilawan dengan kekuatan massa,” paparnya. Dalam dialog, Ketua DPD RI hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Selain itu, hadir Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu dan pengamat politik Rocky Gerung, hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ustad Alfian Tanjung, Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya.(mth/*)
Apa yang Dimulai dari Solo, Akan Diakhiri di Solo
DALAM kanal Rocky Gerung Official, Ahad (5/6/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief sempat membahas soal Formula E, tetapi Formula E dari sisi olahraga sudah selesai. Alhamdulillah sukses, walaupun tanpa pawang tidak ada hujan. Ini juga tetap menarik, hal-hal yang irasional ternyata sebetulnya bisa kita kesampingkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam politik. Mestinya hal-hal yang irasional seperti itu juga dikesampingkan. Kita masih harus lebih rasional, termasuk dalam soal perkubuan dalam politik antara “Percebongan” dan “Perkadrunan” politik yang irasional. Bagaimana pandangan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung seputar politik irasional maupun rasional? Ikuti wawancara Hersubeno dengan Rocky Gerung. Politik irasional dan politik rasional, bisa Anda jelaskan? Iya, tema irasionalitas itu muncul karena kita nggak bisa kalkulasi politik di dalam fasilitas yang rasional. Dan, tukar-tambah politik itu selalu sifatnya irasional. Yang rasional itu 0% selalu supaya lengkap. Jadi kalau balik, akhirnya setelah racing mobil listrik itu sekarang ada racing politik di area yang sama. Yang lebih dominan adalah meme dan gimick dari orang-orang yang ada di situ. Bahwa Pak Anies membirukan Ancol, akhirnya terlihat senyum sumringah dari Anies dan Puan. Lalu orang bikin kalkulasi di situ. Pak Jokowi akhirnya datang. Yang justru hilang dari peredaran Erick Thohir. Orang anggap ini gara-gara Erick Thohir Pak Jokowi kena getahnya. Coba Erick Thohir dari awal kasih dana untuk itu maka Erick Thohir akan dielu-elukan juga. Jadi, ini sebetulnya yang pinter Pak Jokowi, dia suruh Erick Thohir tahan, Erick Thohir pikir Pak Jokowi pasti nggak datang juga. Eh, Pak Jokowi nongol. Jadi analisis begini yang saya pikir itu tadi, kecerdikan dari Pak Jokowi. Jadi, Erick anggap ya sudahlah nggak dianggap. Jadi, Anda di-prank oleh Pak Jokowi. Begitu yang terjadi dan akhirnya Erick tahu, memang dia tidak mampu atasi Anies di situ. Bagian ini yang menarik kita. Permainannya, game changer-nya adalah Puan dan Anies, tetapi orang tetap lihat bahwa Puan - Anis ini fraksi siapa. Sebagai tontonan lebih menarik foto duet di situ, selfie antara Puan dan Anies. Dan, selfie di situ yang pasti akan merobek-robek fotonya oleh Erick Thohir. Kemaren yang menyedot perhatian orang justru kehadiran Puan, karena ini berkaitan dengan isu bahwa akan dipasangkan. Puan rupanya pulang dari umroh bersama orang kepercayaan JK (Jusuf Kalla), Komjen Purnawirawan Saffrudin, itu langsung nonton ke Formula E. Saya lihat kemarin (Kebetulan saya juga nonton) wajah Puan memang segar. Dia sibuk selfi, sibuk ambil gambar. Dan yang membuat saya terkejut, pagi ini saya dapet kiriman dari kader muda Partai Golkar, barisan pendukung utama Anies - Puan untuk 2024. Baju putih untuk Indonesia politik bebas hambatan, no politik identitas. Anies - Puan rekonsiliasi nusantara. Ya, orang bisa duga dengan kuat bahwa KNPG itu adalah wilayah operasi Jusuf Kalla. Jadi memang jaringan itu sudah disiapkan. Dan Pak JK jagolah bikin begitu. Nah, foto itu bikin Erick Thohir manyun lagi. Mereka kecolongan lagi itu. Tapi memang itulah politik, politik yang tanpa pola tadi, politik yang saling menunggu di tikungan. Itu yang bikin kita jadi buruk sebetulnya. Kan nggak ada ucapan apa-apa tiba-tiba langsung Anies - Puan. Tapi, kita juga harus hati-hati, bisa jadi itu juga jebakan buat Anies kan. Anies tetap punya captive market. Captive market dia adalah masyarakat intelektual kota yang memang sinis terhadap profil politik PDIP dari awal. Demikian juga masyarakat muslim yang ingin agar supaya Anies itu menjadi tokoh yang berseberangan dengan agenda yang sekarang. Kan tetap dianggap bahwa PDIP bagaimanapun adalah bagian dari pendukung Jokowi. Jadi, sebetulnya garis air itu yang seharusnya dipertahankan Anies. Kalau nggak, Anies juga bisa kena tipu juga dia. Dielu-elukan di situ untuk digergaji dan akan ada memang mungkin pengaruh Anies balik jadi cebong. Jadi soal beginian yang musti kita hati-hati. Kita ingin agar supaya politik diasuh dengan betul dengan konsep yang jelas. Kita juga perlu tanya ke Anies. Anies pro 20 persen atau tidak? Jadi, jangan nebeng di pantai yang memang tidak ingin 20% itu dihilangkan. Kalau saya bertanya pada Anies, Anda akan dipilih oleh PDIP, Anda dipilih melalui sistem demokrasi yang jernih apa nggak? Apakah PDIP ingin supaya kompetisi itu dimulai dari nol, PDIP bilang nggak, dia mau tetap 20%. Itu artinya Anies masuk juga di dalam perpolitikan yang buruk secara demokratis dan Anies paham itu sebagai intelektual tentu dia akan kita tagih. Nanti dia pergi ke kampus-kampus Anies akan ditanya lo Anies ikut di dalam gerbong yang antidemokrasi? Kenapa? Sebab Anda pro 20 persen karena PDIP tak mau ada kompetisi bebas. Jadi, di situ sebetulnya jebakan batmannya. Jadi saya kira bikin clear dulu ya kalau memang PDIP mau mengusung Anies, tapi dengan syarat deklarasi bahwa dukung 0% juga. Harus jelas dong supaya orang ngerti bahwa PDIP paham demokrasi. Kalau sekadar nunggang pada popularias Anies tanpa nol persen, itu artinya PDIP membohongi publik lagi. Bahwa seolah-olah itu partai demokratis tapi nggak berani kompetisi bebas. Jadi biarkan ada peluang calon lain. Tentu calon lain mungkin anggap oke, mending kita koalisi aja dengan Anies. Toh kita nggak bisa capai 20%. Tetapi setelah 20% itu dibatalkan dan itu harus juga PDIP bersama PAN, PKS, Demokrat, balik lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK) minta dinolkan. Minta dinihilkan bahkan threshold. Baru ada kompetisi yang sehat. Baru kita anggap bahwa Anies bermutu, PDIP bermutu. Jadi, mulai dari nol persen. Itu rezim politik, dari start-nya dimulai. Oke sekarang kita baca peta hari ini. Yang tadi kan peta wilayah ideal. Peta faktualnya sudah semakin clear ketika kemarin malam ada pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu. Mereka membuat blog baru dan jelas mengusung presiden sendiri. Jadi jelas mereka akan berseberangan dengan Ibu Megawati. Karena itu kemudian ada manuver dari Pak Yusuf Kalla dan tentu saja ini kan namanya gayung bersambut. Pasti nanti juga ada manuver dari PDIP untuk mengusung Anies dengan Puan. Itu petanya. Yang kedua ada peta ideal dan ada peta faktual. Peta idealnya kalau memang bisa bersatu ini sangat bagus kalau idenya soal mengakhiri pembelahan. Tapi peta realitasnya kedua pendukungnya pasti akan saling menolak, baik pendukung Anies maupun Puan. Ya, itu peta faktual yang didesain di bawah meja. Kan kalau faktual mustinya didesain di atas meja biar semua orang clear siapa ingin apa, siapa mau apa, oke transaksinya di atas meja. Kalau di bawah meja kita nggak bahwa mereka ingin kangkangi lagi demokrasi. Kita akan bikin blog sendiri kalau itu. Namanya Koalisi Boikot Pemilu (KBP). Karena ini penting, kita nggak boleh main-main setelah kita tahu perpecahan bangsa dan kita analisis perpecahan bangsa terjadi karena blocking dua head-to-head itu. Jadi demokrasi kita musti kembali kepada garis start yang sama, yaitu 0%. Selama itu nggak ada, tetap kita dorong ini. Ini saya sudah dapat banyak pendukung untuk deklarasi Liga Boikot Pemilu. Bagaimana menurut Anda masa depan dari pemasangan antara Anies dan Puan. Ya itu dua minggu lagi bubar. Kan nggak jujur itu. Itu yang terjadi. Karena kecepatan orang untuk nyari peluang/celah itu tidak kompatibel dengan keadaan di masyarakat yang menganggap bahwa itu permainan yang buruk. Dan Anies bisa dijebak di situ justru. Saya kira Anies mulai paham bahwa itu jebakan. Memang dielu-elukan di situ, memang bisa ditransaksikan di bawah. Tetapi gumpalan politik di luar yaitu masyarakat sipil, muslim politik, buruh, dan mahasiswa, tahu itu adalah permainan buruk. Begitu ekonomi masuk dalam jebakan krisis dunia, itu berantakan semua. Jadi saya tetap melihat di KIB politik Indonesia berantakan. Demikian juga manuver Pak JK. Karena ada bagian dalam diri manusia yang tahu kok dia nggak jujur, kok ini permainan tipu-menipu. Jadi, keadaan itu, moral clarity, sudah dipahami oleh rakyat. Ya elit bisa mulai zig zag, tapi ini ujungnya apa? Orang tetap akan tuntut itu. Oke, selamat berada di Solo ya, bertemu dengan sejumlah tokoh kritis, dengan Pak Mudrick Setiawan MS, inisiator Mega Bintang. Iya, ini Mega Bintang mengaktifkan kembali kenangan bahwa Ibu Megawati pernah bersama-sama dengan kekuatan moslem beroposisi pada Orde Baru. Ini bukan PDIP sekarang, tapi kita mengenang Mega Bintang, yaitu simbol perlawanan rakyat. Kan dulu Mega artinya wong cilik, Bintang artinya ingin keadilan. Jadi dua-duanya satu posisi yang bagus untuk mengingatkan kembali bahwa sekarang wong cilik itu diperas oleh oligarki, sekarang Bintang itu yang disebut sebagai publik Islam, itu terpecah hanya karena soal 20 persen. Kira-kira itu intinya. Jadi kembalikan kekuatan nasionalis dan keadilan versi muslim supaya ada balancing politik. Itu yang akan diperingati nanti. Banyak tokoh yang bicara. Dan itu dimulai dari Solo. Ya, apa yang dihasilkan di Solo bisa dibatalkan di Solo juga. (mth/sws)
Selama Masih “Presidential Threshold” 20 Persen, Boikot Pemilu!
KELIHATANNYA Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkejut, kenapa tiba-tiba pernyataannya berkaitan, tidak harus dirinya yang menjadi Calon Presiden segera diralat. Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa Prabowo capres, bukan Kingmaker. Demikian disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief saat wawancara dengan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Ahad (5-6-2022). Berikut petikannya: Bagaimana Anda melihat sikap Gerindra? Ini orang lupa bahwa Pak Prabowo itu teman bercanda yang enak. Joke-nya enak. Orang yang ada di sekitar dia mengerti bahasa tubuh Pak Prabowo. Yang nggak mengerti adalah publik karena publik memang menginginkan Prabowo jangan maju lagi. Karena itu, ucapan Prabowo jadi king maker saja, dia anggap sebagai wah mending kita rayakan itu. Tapi sebaliknya, kalangan Istana justru cemas karena kalau Prabowo nggak ucapkan itu, Prabowo akan jadi penantang pihak Istana. Jadi, dilemanya ini begitu. Tetapi, itu sudah terucap. Dan, Prabowo tentu saja merasa sialan ini keceplosan kok jadi panjang. Dan itu bisa menyebabkan daerah terutama, risau. Karena tetap pendukung Prabowo di daerah juga masih banyak, terutama emak-emak yang sudah mulai ambil jarak dari Pak Prabowo. Jadi sebetulnya isu politik kita adalah kepastian mendeklarasikan siapa calon presiden. Kalau Gerindra sudah bilang Prabowo adalah Calon Presiden 2024 dari awal, ya harusnya Pak Prabowo berdiplomasi saja. Ya nanti mungkin saya bujuk Gerindra untuk supaya berpikir ulang. Tapi kalau Prabowo yang langsung omong, tentu Gerindra akan ditelepon oleh DPD-DPD. Kan nggak mungkin orang langsung telepon Pak Prabowo. Jadi, kelihatannya DPP lagi banjir telepon dari daerah untuk tanya kepastian itu. Karena itu orang-orang paling dekat Pak Prabowo, yaitu Sekjen dan Ketua fraksinya Pak Sugiono itu langsung ambil alih, tentu dengan izin Prabowo. Jadi, kita baca lagi bahwa ini sudah final, Prabowo itu adalah calon presiden, tinggal dipasangkan dengan siapa dari partai mana yang secara strategis bisa memungkinkan agenda itu tercapai. Jadi sekali lagi, bertafsir menafsir ini enak juga buat kita. Sebetulnya Prabowo sudah ngerti bahwa blok V-nya sudah terjadi, yaitu dia sendiri adalah satu blog, yang lain adalah Jokowi. Kalau ada blog lain yang dibikin Yusuf Kalla (JK) ya bagus juga. Tiga blok ini selesailah. Orang nggak perlu bikin lagi kalkulasi elektabilitas karena Pak Joko Widodo sudah punya Ganjar, PDIP Anies, lalu Gerindra musti cari partner lagi dengan Prabowo. Itu sebetulnya permainan awalnya begitu. Nanti akan ada jam session di antara mereka, itu yang diulas oleh pers. Jadi jelas bahwa Gerindra tetap mencalonkan Prabowo dan Prabowo tetap percaya bahwa suara Gerindra akan naik hanya bila dia dicalonkan sebagai presiden. Jadi clear bahwa Pak Prabowo tetap ingin maju sebagai capres. Persoalannya, kalkulasi menjadi rumit dalam situasi semacam ini. Walaupun kemarin dia bertemu dengan Surya Paloh, secara chemistry mereka tidak akan nyambung. Sulit saya membayangkan ada koalisi antara Nasdem dengan Gerindra. Kita ingat bagaimana ketika Prabowo mau masuk ke kabinet itu ada sinyal-sinyal penolakan. Ingat ketika Pak Prabowo dijamu makan siang nasi goreng oleh Bu Mega di Teuku Umar kemudian Surya Paloh menjamu makan siang Anies. Sebetulnya dari sisi politik sudah paham seperti apa maunya. Kita juga ngerti reputasi tokoh-tokoh ketua partai. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Pak SBY hubungannya dengan Pak Surya Paloh, Pak Prabowo dengan Surya Paloh. Ini semuanya adalah tokoh dan ketokohan itu memerlukan orang ketiga untuk mencairkan. Kalau nggak ada orang ketiga, yaitu basa-basi saja. Pak Prabowo mungkin lagi kirim sinyal ke NasDem. NasDem evaluasi kecil. Demikian juga Pak SBY dari kejauhan menganalisis masalah-masalah ini. Jadi, terlihat bahwa politik kita betul-betul sekedar wacana untuk transaksi posisi kekuasaan semata, bukan wacana untuk mengaktifkan akal sehat demi kemajuan bangsa, demi kemakmuran dan keadilan. Kan itu yang harus kita pikirkan. Selama ini pers juga hanya bisa memanfaatkan headlines semacam itu, lalu digoreng goreng. Padahal kita justru masyarakat jurnalis itu mengolah isu dalam upaya untuk menghasilkan narasi baru, narasi keadilan, narasi kebahagiaan, narasi kedamaian, dan terutama adalah narasi 20% ini. Tapi, jangan lupa bahwa semua ini, kasak-kusuk Prabowo itu, kasak-kusuk NasDem karena negara menghambat persahabatan politik melalui threshold. Jadi itu dihambat. Jadi, kita ini selalu ingin mengatakan bahwa demokrasi itu hanya bisa kita proyeksikan sebagai satu institusi untuk menghasilkan keadilan kalau dari awal ada kompetisi yang fair. Dan kompetisi yang fair itu yang kita sebut sebagai judicial review ke MK. Jadi harus begitu. Lain kalau misalnya Pak Prabowo bilang bahwa oke saya bertemu dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, untuk sama-sama menggugat Mahkamah Konstitusi. Itu baru ada wacana baru dalam politik. Jadi, artinya kalau mereka mau manuver atau siapa ketemu siapa, tidak ada manfaatnya buat bangsa ini? Ya perspektif FNN selalu begitu. Kita mau lihat kedalaman demokrasi, bukan apa yang mengambang di atas. Jadi, selama tidak ada kedalaman itu ya saya akan kampanye lebih baik kita koalisi: Boikot Pemilu! Karena pemilu disebut pemilu kalau demokratis. Kan sudah dua kali kita alami itu dan seolah-olah fasilitas-fasilitas pemerintah, negara, MK, dan segala macam, selama itu nggak bisa diloloskan orang tetap akan menganggap bahwa itu tidak ada demokrasi. Jadi, ngapain kita ikut dalam suatu pesta yang kita tidak bisa ikut mengatur acaranya. Kita hanya diundang dalam pesta itu. Padahal rakyat adalah pemilik pesta. Jadi, dalil itu yang secara filosofis musti kita selundupkan kembali ke dalam benak kekuasaan dan ke benak ketua-ketua partai. Rame-rame-lah kita lakukan Boikot Pemilu Kalau 20% itu tidak didukung oleh partai-partai. Ya kita mesti terbuka bicara bahwa selama masih kecil 20% di situlah oligarki bercokol dan kemudian pada pesta demokrasi masyarakat cuma menjadi stempel. Calon sebenarnya sudah ada di kantong oligarki ini. Ya itu betul kita diundang masuk kotak Pemilu untuk membenarkan pilihan oligarki. (mth/sws)
LaNyalla Punya Etika dan Intelektual, Rocky Gerung: Sesuai Kriteria yang Dibutuhkan Pemimpin Nasional
Solo, FNN - Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai saat ini hanya Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, elit bangsa yang pro rakyat. Menurut Rocky, LaNyalla membuktikan dengan suara kritisnya menolak aturan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ia menjelaskan, Presidential Threshold berimplikasi kepada pengebirian kedaulatan rakyat. Dengan melawan atau menolak PT 20 persen berarti mengembalikan kedaulatan rakyat. “Selama ini Capres-capres yang muncul di media ini belum terbukti ingin kembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Kita belum mendengar Anies, Prabowo, Ganjar atau lainnya yang meminta agar tidak ada ambang batas pencalonan presiden atau PT 0 persen. Hanya LaNyalla yang sudah bicara kemana-mana dan bahkan secara lembaga sudah melakukan gugatan Pasal 222 ke MK ,” kata Rocky saat menjadi narasumber Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun ega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Ahad (5/6/2022). Karena itu, Rocky Gerung mengajak untuk memastikan gerakan yang konkret agar Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 222 di UU Pemilu. “Ini harus dinolpersenkan, supaya semua anak bangsa bisa berkesempatan sama menjadi pemimpin nasional. Kalau MK menolak, mungkin akan muncul PPP alias Partai People Power. Atau karena rakyat yang ingin berpartisipasi telah dihalangi oleh aturan Pemilu maka perlu juga adanya Gerakan LBP atau Liga Boikot Pemilu,” paparnya. Rocky Gerung juga mengatakan jika Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti masuk dalam kriteria pemimpin nasional yang tepat. Ada tiga parameter pemimpin nasional yang baik menurut Rocky Gerung. “Pak LaNyalla ini jarang sekali masuk dalam survey Capres yang dirilis lembaga survey. Padahal menurut saya beliau masuk dalam tiga parameter pemimpin versi saya,” katanya. Parameter pertama adalah Etikabilitas. Dimana pemimpin harus memiliki etika yang tinggi dan moral yang bersih, tidak suka berbohong, juga tidak memperkaya diri atau korupsi. “Parameter kedua adalah Intelektualitas. Pemimpin harus pintar, cakap dan mempunyai konsep komprehensif tentang Indonesia,” jelasnya. Ketiga barulah parameter elektabilitas. Dalam pandangan Rocky, elektabilitas ini merupakan gabungan dari ukuran tentang etika dan kekuatan pola pikir pemimpin. “Ketiga parameter atau kriteria itu dimiliki oleh semua pemimpin saat awal bangsa ini berdiri. Bagaimana kita melihat Natsir, Hatta, Soekarno dan lainnya. Pemimpin dengan karakter seperti itu yang hilang pada diri elit yang berkuasa saat ini,” ucap dia lagi Ditambahkan Rocky, nama LaNyalla selalu disebut terus oleh rakyat karena berani menyatakan gagasan melawan ketidakadilan. Karena ada elit di dalam kekuasaan mempunyai pemikiran jernih dan independen dalam melihat Indonesia yang bopeng dan buruk ini. Makanya positioning itu harus dimanfaatkan. Apalagi bangsa ini juga membutuhkan sosok yang tepat. “Paling tidak dari Solo ini ada sesuatu yang akhirnya bisa tersambung kepada kekuatan publik. Atau dari sini ada cahaya sehingga membukakan mata rakyat yang merindukan adanya pemimpin alternatif. Kita tinggal pilih mau menyala atau padam,” paparnya. Sementara itu Deklarator Mega Bintang, Mudrick Setiawan M. Sangidoe, mengatakan modal untuk menjadi pemimpin adalah keberanian. Karena keberanian itu penting. Tidak punya keberanian, berarti lemah. Tanpa keberanian artinya tak punya bargaining. “Jadi keberanian adalah kekuatan. Saat ini yang dibutuhkan adalah orang yang punya keberanian. Tidak perlu kakehan teori yang mbelgedhes. Makanya dengan hadirnya para aktivis dan lainnya hari ini, semoga akan hadir Musa-Musa baru yang bisa hancurkan Firaun-firaun di negara ini,” tegas dia. Hadir dalam dialog Nasional tersebut Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Selain Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu dan pengamat politik Rocky Gerung, tampak hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Ferry Juliantono (Sekjen Syarikat Islam) M. Jumhur Hidayat (Ketua KSPSI), Syukri Fadholi (Ketua Presidium FUI DIY), Syahganda Nainggolan, Lieus Sungkharisma, Ustad Alfian Tanjung, Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya. (mth/*)
POPULER
