NASIONAL
Resah dengan SE Menpan-RB, Nakes Honorer Curhat ke Ketua DPD RI
Jakarta, FNN - Sejumlah Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia menumpahkan keresahan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat audiensi di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua FKHN Sepri Latifan, Wakil Ketua FKHN drg Anisah S Alatas dan dr Bara P, Bendahara Umum FKHN Han Han VH, beberapa Ketua FKHN wilayah dan para anggota FKHN. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. FKHN resahan dengan surat edaran Menpan-RB Tjahjo Kumolo terkait penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023. Oleh karena itu mereka meminta dukungan penguatan regulasi dan anggaran sehingga ada kejelasan nasib para tenaga honorer nakes. Ketua FKHN Sepri Latifan mengatakan organisasi ini sudah hadir di 22 provinsi sebagai wadah aspirasi nakes dan non nakes terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Menpan-RB. Pada dasarnya FHKN menyambut baik kebijakan tersebut sebagai upaya untuk melindungi non ASN. \"Tetapi faktanya sejauh ini belum ada regulasi yang baik. Kami khawatir para nakes maupun non nakes yang sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum. Ini yang tidak boleh terjadi,\" katanya. Simpelnya, lanjut Sepri, bagaimana dengan adanya Surat Edaran penghapusan tenaga honorer di 2023, para nakes mendapatkan kejelasan status dan keberlangsungan profesinya. \"Kami ingin seperti guru honorer. Mereka ini prosesinya rapi, mulai dari regulasi sampai persiapannya. Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi. Jadi kami masih khawatir. Kemenkes belum menggulirkan regulasi seperti Kemendikbud,\" paparnya. Makanya FKHN meminta DPD RI mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang bijak dan tambahan anggaran dari pusat untuk daerah. \"Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi. Artinya teman-teman yang mengabdi di daerah semua terakomodasi meskipun dengan bertahap,\" lanjutnya. Sementara itu Ketua FKHN Jawa Barat, Ade Yonendra, menyoroti pendataan nakes honorer yang masih kurang. Dia mencontohkan di Jabar sendiri, masih banyak yang belum terdata. \"Bagaimana dengan daerah lain, daerah yang lebih terpelosok daripada Jabar. Misalnya di luar Jawa,\" tanyanya Ketua FKHN DKI Jakarta dr Bara P meminta pemerintah menghargai jasa dan pengabdian para nakes honorer. Selama pandemi Covid-19, banyak juga nakes honorer yang meninggal dalam berjibaku melawan wabah. \"Artinya jangan diragukan perjuangan para nakes. Makanya jangan di-cut bahkan seharusnya disejahterakan. Jangan habis manis sepah dibuang, waktu lawan Covid garda terdepan sudah landai jadi dilupakan,\" tegas dia. Menanggapi hal itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan DPD RI akan meminta alat kelengkapan terkait untuk merespon serius permasalahan ini. Sehingga tenaga honorer kesehatan baik nakes maupun non nakes mempunyai kejelasan masa depan. “Saya akan minta alkel terkait untuk merespon. Terutama Komite III. Kalau perlu dijajaki untuk Panja atau Pansus. Nanti aspirasi tertulis saya teruskan untuk dibahas di Panmus sebelum sidang paripurna,” tukasnya. Di sisi lain LaNyalla juga menyampaikan bahwa saat ini rakyat Indonesia termasuk para nakes terdzholimi. Tetapi kenapa rakyat tidak bergerak untuk menyuarakan keresahannya. \"Yang punya negara ini adalah rakyat. Seharusnya pemimpin negara ini mendengarkan suara rakyat. Kalau tidak didengar, sudah saatnya kedaulatan rakyat direbut,\" ujarnya. (mth/*)
Rocky Gerung : Anies Kerap “Diserang” Black Campaign Pakai Lembaga Survei
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi terkena upaya black campaign menjelang pilpres 2024. Rocky menyerukan gerakan presidential threshold nol persen untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menolak adanya aturan tersebut karena tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, membatasi warga negara untuk menjadi calon presiden (capres). “Kalau koalisi 20% itu enggak mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kita bikin gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Sekarang mulai gempar, karena dianggap adalah gerakan makar. Ini bukan makar. Ini yang disebut gerakan people power, yaitu gerakan kekuatan atau kedaulatan rakyat yang harusnya diucapkan di parlemen, tapi parlemen menghalangi kedaulatan rakyat dengan 20% itu,” kata Rocky dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (28/6/2022). Rocky bahkan menyebut PT 20 persen itu menjadi tempat untuk menyuburkan para oligarki. Pasalnya, dengan adanya ambang batas yang tinggi itu para oligarki sangat mudah memainkan perannya. Sama seperti Anies yang mulai disorot oleh media massa, diatur sedemikian rupa dan dikadrun-kadrunkan. Beberapa proyeknya mulai disorot kembali, itu merupakan bagian upaya membatalkan kompetisi politik. Padahal koalisi itu sudah punya 20 persen, tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang gak punya tiket. “Kalau Anies tidak punya tiket, ngapain dimusuhi? Tapi saya percaya, semakin dimusuhi semakin orang lihat bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies,” ungkap Rocky. Rocky menjelaskan, bahwa ia bukan promosikan Anies, kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk bisa ikut berkompetisi di garis start yang sama. Hal itu juga berlaku pada kontestasi Pemilu 2024. Pemilu 2024 diminta untuk tidak menerapkan aturan PT 20 persen karena membatasi orang untuk berkompetisi. Anies sangat mungkin dia juga sudah diintip dan hendak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendakinya untuk memimpin negeri ini. Karena dianggap bahwa dia akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam itu akan diberikan. Padahal, Anies adalah Gubernur dari sebuah Ibukota Negara yang sangat plural. Jadi bayangkan, misalnya, nanti mulai ada spanduk lagi bahwa ini soal mayat segala macam yang sebetulnya dibikin oleh satu orang saja, tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan, seolah Anies intoleran. “Semakin banyak atau akan ada semakin banyak black campaign pada Anies Baswedan, itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan sudah berada di atas sebetulnya. Tapi kita musti balik pada prinsip kita tadi, kita musti jujur bahwa kita akan minta Anies Baswedan juga mengucapkan demokrasi yang paling awal, yaitu jangan sampai Anies Baswedan dimenangkan oleh oligarki melalui teori presidential threshold 20%.” tegas Rocky Gerung. (Ida, Lia)
KPK Harap Periksa Proyek Kemenag Rp 733 Miliar
Jakarta, FNN – Kementerian Agama melaui Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, saat ini sedang menjalankan mega proyek Asrama Haji yang berlokasi di Kabupaten Indramayu. Mega proyek ini dijalankan multiyear dari tahun 2020 sampai 2024, dan total anggaran yang akan digunakan sebesar Rp 733,2 miliar. Terkait mega proyek ini, Center for Budget Analysis (CBA), menemukan adanya banyak dugaan penyimpangan anggaran. “Salah satu temuan kami adalah terkait proyek pembangunan gedung asrama haji Indramayu Tower 2. Proyek ini dilaksanakan tahun 2022 dan berlokasi di Jl. Raya Pantura Desa Legok, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indaramayu, adapun anggaran yang disiapkan oleh Kemenag untuk satu proyek ini sebesar Rp 45,4 miliar,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. CBA mengendus, dalam penentuan pagu dan harga perkiraan sendiri oleh pihak Kemenag sangat janggal, pagu dan HPS hampir sama, hanya ada selisih Rp 1,6 juta. Padahal nilai proyeknya puluhan miliar. “Mengingat ini adalah proyek multiyear yang sudah dijalankan sejak 2020 dan banyak tendernya yang telah dijalankan, tentunya Pokja ULP Kemenag bisa menentukan harga perkiraan sendiri yang rasional dan efisien,” kata Jajang Nurjaman. Dalam proses tender, terdapat 136 perusahaan yang ikut serta dan hanya 8 perusahaan yang mengajukan penawaran harga. Anehnya lagi, dari 8 perusahaan yang menawarkan pengajuan harga, yang dimenangkan oleh Kemenag adalah PT. Analisa Jaya Konstruksi (PT. AJK) yang beralamat di Kasongan DK. XVII RT 04 Bangunjiwo Kasihan, Bantul, DI Jogjakarta. Menurut CBA, hal ini janggal, karena PT AJK dari penilaian harga berada di posisi ke 7 dengan tawaran nilai kontrak sebesar Rp 44.444.444.444. Bahkan jika dibandingan dengan penawar terendah selisihnya sangat tinggi Rp 7,6 miliar. Selain proyek pembangunan gedung asrama haji Indramayu Tower 2 itu, pengadaan proyek yang masuk tahap 1 atau dilaksanakan tahun 2020 juga ditemukan banyak kejanggalan. Misalnya proyek pengadaan alat pendingin ruangan yang menghabiskan anggaran Rp 1,03 miliar, proyek pengadaan furniture yang menghabiskan anggaran Rp 1,2 miliar. Dua proyek ini diduga dikerjakan tanpa perencanaan matang, atau bahkan sebagai modus tambahan uang saku bagi oknum Kemenag, karena waktu pelaksanaannya di akhir tahun bulan November dan Desember. “Berdasarkan catatan di atas, CBA mendesak pihak berwenang khususnya KPK segera bertindak, karena proyek terkait asrama Haji Kemenag diduga banyak penyimpangan,” tegas Jajang Nurjaman kepada FNN. Panggil dan periksa pihak yang bertanggung jawab dalam proyek asrama haji Kemenag di Indramayu H. Adib sebagai kepala Kanwil Kemenag Jabar. Serta H. Sarbin Sehe sebagai kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara, masih terkait proyek asrama haji dan berlokasi di Maluku Utara yang sebelumnya sudah CBA sampaikan. (mth)
Anies Undang Tukang Bakso Kaya: Blunder-Blunder Megawati!
Jakarta, FNN – Gara-gara tukang bakso, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini jadi uring-uringan, baper dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasto mempertanyakan, sebagai gubernur DKI Jakarta hampir lima tahun ini Anies ke mana saja kok baru sekarang mengundang tukang bakso. “Seingat saya, Pak Anies jadi gubernur itu sudah sejak tahun 2017 kenapa baru sekarang bertemu tukang bakso?” tanya Hasto di Jakarta Convention Center, Sabtu, 25 Juni 2022. “Ya, itulah sebagai contoh ketika politik tidak mengakar sehingga terlambat bertemu rakyat kecil,” tambah Hasto. Statement Hasto ini dikutip dari CNN Indonesia edisi Ahad siang pada 26 Juni 2022 sikap Hasto yang baper dengan aktivitas Anies yang mengundang tukang bakso itu mau gak mau membuat media kemudian mengkait-kaitkan dengan pernyataan Ketum PDIP Megawati yang dianggap melecehkan profesi tukang bakso. Gara-gara pernyataan Megawati saat membuka Rakernas PDIP bahwa dia tak mau punya menantu tukang bakso itu, PDIP dan tentu saja Ibu Megawati yang mengucapkannya itu jadi bulan-bulanan di media sosial. “Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal ketidaknyamanan hubungan PDIP dengan tukang bakso ini, mari kita cek dulu ya mengapa Hasto kok jadi baper dengan Anies Baswedan,” jelas wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Selasa (28/6/2022) Sebuah situasi yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat belakangan ini kan ada upaya menjodoh-jodohkan Anis dengan Puan Maharani pada pilpres 2024 yang jadi Mak Comblang itu juga bukan orang main-main. Menurut Hersu, panggilan karib Hersubeno Arief, yang pertama mengusulkan adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga pernah menjadi Ketum Partai Golkar, dan yang terbaru ini diperkuat lagi oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh bahkan mengaku, dia sudah menyodorkan nama Anies kepada Presiden Joko Widodo untuk dipasangkan dengan Puan. “Ini perkembangan yang menarik karena selama ini kan disebut-sebut Pak Jokowi akan mencalonkan Ganjar Pranowo, dan sebelumnya Nasdem juga sudah pernah menyodorkan Ganjar berpasangan dengan Anies,” ujarnya. Tapi, sekarang yang terbaru, justru Anies dipasangkan dengan Puan. “Saya mencoba menelusuri beritanya kapan sih peristiwanya Anies Baswedan ini mengundang tukang bakso,” ungkap Hersu. Rupanya itu terjadi Jum’at malam atau sehari setelah penutupan Rakernas PDIP itu Gubernur Anies Baswedan mengundang sejumlah pelaksana dari gelaran Formula E itu mulai dari Jakpro, panitia penyelenggara dan sponsor serta mendukung program lainnya, termasuk di dalamnya adalah UMKM ya mereka-mereka ini akan diberi pot untuk berjualan selama gelaran Formula E kemarin. Salah satu yang diundang itu adalah seorang pemilik usaha bakso Malang bernama Rully Renaldi. Ketika melakukan jumpa pers, Rully Renaldi ini berdiri di sebelah kiri Anies Baswedan dan dia dikenalkan begitu. Soalnya rupanya yang menarik perhatian media dan ditafsirkan sebagai sindiran halus kepada Megawati dan yang sangat menarik memang tidak seperti yang dikesankan oleh Megawati. Rully ini pemilik balanced juragan bakso. “Kalau saya tampilannya itu tampil perlente dengan kemeja batik lengan panjang,” katanya. Rupanya soal inilah yang membuat Hasto merasa tersindir. Kata Hersu, soal benar atau tidaknya Anies punya niat menyindir Megawati kita tentu tidak tahu tapi dalam politik simbol-simbol kecil semacam ini bisa dianggap sebagai sebuah pesan politik. “Tapi kalau kemudian Anies Baswedan mencoba menyindir Ibu Megawati apa urusannya ya? Tetapi kalau tidak menyindir, tidak punya niat menyindir Ibu Megawati kenapa mesti tukang bakso yang diperkenalkan Anies Baswedan ini. Biarlah mereka sendiri yang nanti menjelaskan,” ungkap Hersu. Tapi yang jelas soal kosakata tukang bakso ini dalam sepekan terakhir ini memang menjadi isu yang sangat sangat sensitif lagi PDIP. Seperti apa sih sebenarnya ucapan Ibu Megawati kok sampai bikin geger itu sukses membuat banyak tukang bakso baper dan apakah benar seperti yang disampaikan oleh sejumlah fungsionaris PDIP bahwa ucapan Bu Megawati itu dipelintir oleh media. Yuk kita simak lagi videonya; Makanya lebih baik betul kawin campurkan aja dah. Lo betul loh saya ini kan gado-gado, saya gado-gado lo. Bung Karno itu oh kurang apa saya selalu bilang mau tahu bapak saya, kayak apa dia tampan dan karismatik, sekarang nurun sama saya, saya cantik dan kharismatik. Jadi saya bilang, saya bilang kemarin lo di Angkatan Laut. Jadi kalau bapak saya itu ada perempuan-perempuan berpapasan dengan bapak saya, bukan bapak saya yang melirik ke perempuan-perempuan yang lirik ke bapak saya, dan sekarang terbalik laki-laki ngelirik kepada saya. Eh. Laila inilah PDIP Perjuangan. Iya iyalah kenapa nggak cari dong yang keren gitu loh, aduh kalau saya udah kan mataku bagus ya. Jadi kalau saya ketemu orang-orang iki ngopo to. Yoyo tapi gusti Allah maringi apamau pula tahu kok lo sy. Tapi ternyata kisah akan bilang, saya tahu ilmu genetika ada namanya, apa namanya di engineering rekayasa, rekayasa genetika. Bapak saya melakukan hal itu loh. Beliau Jawa, Jawanya aja katanya Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi ibunya Bali. Bayangin keluarlah beliau, keren. Terus dia cari toh istri terus diambil dari Bengkulu, Sumatera, Ibu saya santai lo kayak-kayaknya lebih cantik dari saya deh. Kamu minta dibayar berapa? Loh ini bener lo serius loh, jadi sudah terbukti loh, terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya tiga. Awas lho kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Sorry jadi bayangkan tapi pokok piye, maaf tapi bukan apa. Maksud saya manusia Indonesia ini kenapa kan Bhinneka Tunggal Ika ya jadikan haruskan berpadu itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan tapi juga dari apa itu tadi rekayasa genetika itu loh kita cari-cari gitu. “Anda sudah menyimak sendiri ya ucapan langsung dari Ibu Megawati. Nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambahin. Untuk bagian tukang bakso tadi itu, untuk menantu yang tidak mau tukang bakso tadi,” ujar Hersu. Menurutnya, walaupun konteksnya sesungguhnya kalau kita lihat tadi, Ibu Megawatu itu bercanda. Tetapi ucapan tadi memang seharusnya tak muncul dalam sebuah forum resmi, apalagi di-publish melalui akun YouTube resmi PDIP dan juga beritanya viral di mana-mana, dan media banyak mengutip. Tak lama setelah video itu tersebar dan media massa ikut memberitakannya, reaksi di media sosial itu sungguh luar biasa banyak yang membuat konten-konten sindiran, bahkan serangan balasan ke Ibu Megawati yang walaupun kalau kita lihat dikemas dengan nada bercanda tetap saja bisa membuat kuping yang mendengarnya jadi panas. “Jangan malu punya suami tukang bakso, selalu menyuguhkan kehangatan, bukan kebencian mencari rezeki dengan memeras keringat, bukan mencuri uang rakyat”. “Hah belum tentu aku juga mau punya mertua macam ibu mendingan tukang bakso, tapi nyari uangnya halal daripada pejabat sering makan uang rakyat”. “Tukang Bakso” Hersu menyebut, sesungguhnya bukan hanya soal serangan balik dari tukang bakso itu yang dikhawatirkan. Tetapi, dampak negatif yang bisa memberi efek itu membuat efek elektabilitas PDI itu anjlok ini pasti jauh lebih serius, apalagi bagi PDIP yang selama ini mengklaim sebagai partainya wong cilik. “Isu ini bisa sangat sensitif ya, tukang bakso ini mayoritas mereka itu adalah wong ciilik. Bener sih, beberapa diantaranya yang punya sampingan bisnis itu bukan lagi wong cilik, sudah jadi juragan. Tapi mosok iya partainya wong cilik kemudian meremehkan wong cilik,” sindir Hersu. “Ini yang saya kira membuat PDIP menjadi baper karena sesungguhnya PDIP itu sudah berusaha melakukan semacam apa memperbaiki kesalahan ucapan Megawati itu dengan mengundang sejumlah tukang bakso,” lanjutnya. Mereka diundang ke sekolah partai PDIP di kawasan Lenteng Agung setelah penutupan Rapat Kerja Nasional, Kamis 23 Juni 2022. Kemudian Megawati bersama Puan, dan putranya yang lain, Prananda Prabowo, dan petinggi PDIP serta para peserta Rakernas rame-rame makan bakso. “Jadi, pesta makan bakso nih ceritanya yaa, tapi manajemen bencana secara komunikasi politik itu tampaknya tidak cukup berhasil meredam kemarahan netizen, masih saja muncul berbagai konten di medsos, jika mengamatinya,” ungkap Hersu. Dalam suasana semacam itu tiba-tiba Anies menggelar jumpa pers. Kok yang diminta mendampingi ya tukang bakso, inilah berpangkal soalnya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal blunder politik yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu sebenarnya bukan hanya bercandaan selalu tukang bakso. “Ini sebelumnya ketika terjadi antrian minyak goreng dimana-mana itu, mama antri sampai ada yang pingsan, ada yang meninggal dunia akan tercatat ada dua orang meninggal dunia di Kalimantan Timur. Ibu Megawati melontarkan pertanyaan dan menyatakan keheranannya mengapa mama itu sampai harus antri minyak goreng? Mengapa tidak membuat makanan dengan merebus atau mengukus? “Sekarang kita lihat loh hebohnya urusan beli minyak goreng saya tuh sampai mengelus dada. Bukan urusan, masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng,” kata Megawati dalam Webinar yang diselenggarakan salah satu media nasional bertajuk cegah stunting untuk generasi emas, Kamis, 17 Maret 2022. “Saya itu sampai mikir. Jadi, tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus (dan) selalu mengukus atau seperti rujak,” tuturnya. Pernyataan Megawati itu mengundang berbagai kecaman. Dia dianggap tidak sensitif dengan persoalan rakyat kecil, wong cilik yang menjadi basis massa pemilihnya memang soal antri minyak goreng ikan ke semata-mata untuk konsumsi rumah tangga untuk rebusan banyak diantaranya. Itu untuk usaha kecil menengah, termasuk tukang gorengan. Pun juga untuk warung tegal dan sebagainya, terus industri makanan kecil di rumah. Itu juga semua banyak menggunakan minyak goreng. “Jadi, mereka mau nggak mau antri. Kalau cuma direbus saja dia ditinggalkan para pedagangnya misalnya jualan tempe rebus, tahu rebus kita saya nggak bisa membayangkan itu atau bakwan rebus,” sindir Hersu. Untuk menetralisir kritik dan menjelaskan maksud ucapannya itu, Megawati kemudian di DPP PDIP pada 28 Maret membuat acara demo memasak tanpa menggoreng. Selang sebulan lebih setelah kehebohan soal rebus-merebus itu mereda, Megawati kembali membuat pernyataan yang menghebohkan soal minyak goreng. Dan kali ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketum PDIP. Tetapi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Karena kita tahu selain Ketua Dewan Pengarah BPIP itu, Megawati juga ex-officio BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). “Ini rupanya yang diamati Ibu Megawati,” ujar Hersu. “Ini menjelang harga barang kemarin ya, saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya PPKM ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya. Padahal di sisi lain bingung, mereka antri minyak goreng,” ujar Megawati dalam acara Kick Off pembentukan berita yang ditayangkan secara virtual, Rabu, 20 April 2022. Dalam pernyataan Megawati, fenomena ibu-ibu ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Ia pun menilai bahwa peran badan riset dan inovasi daerah ini menjadi penting untuk memotret fenomena-fenomena sejenis di daerah. “Dengan demikian setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu menjadi lebih terukur, ini harus diriset mengapa apakah benar kita jatuh ke arah depresi,” ujar Megawati. Soal ini juga lagi-lagi mengundang kecaman di berbagai media massa, apalagi media sosial itu sangat-sangat berisik. (mth/sws)
Syahganda Nainggolan: Koalisi Rakyat Untuk Perubahan Harus Melawan Neokolonialisme
Palembang, FNN - Berkurangnya angka kemiskinan sebesar hanya 0,19% di Sumsel dari 12,88% menjadi 12,79% pada 2020 ke 2021, menunjukkan kehancuran cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk memakmurkan Indonesia dan menyejahterakan rakyat, ironisnya ini terjadi ketika Sumatera Selatan menjadi simbol kekayaan alam Indonesia. Sebanyak puluhan triliun rupiah produk kekayaan alam berupa batubara, karet, kayu, sawit dan migas diekspor, namun nasib rakyat tetap terpuruk dalam kemiskinan. Sementara segelintir oligarki menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia terus, dan terus menambah kekayaan mereka, bahkan di masa pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global saat ini. Demikian kata Syahganda Nainggolan dalam ceramahnya pada acara FGD Dewan Perwakilan Daerah RI bekejasama dengan LSM SIJARUM, di Palembang Sumatera Selatan, Selasa (28/6/2022). \"Ini adalah bentuk kolonialisme baru, yang terjadi saat ini. Esensinya sama saja dengan yang dijelaskan Bung Karno ketika diadili oleh penjajahan Belanda di Landraad, Bandung pada 1930,\" tambah Syahganda. Untuk itu Syahganda mendukung ide Ketua DPD-RI, La Nyalla Mattalitti, yang menjelaskan perlunya koalisi rakyat untuk perubahan. Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perubahan yang dimasukkan LaNyalla dalam pidato pembukaan FGD tersebut antara lain dengan rakyat menolak kehendak partai politik yang melahirkan aturan Presidential Threshold 20% untuk calon presiden ke depan. PT 20% tersebut adalah bentuk penyaringan calon-calon pemimpin nasional yang syarat dengan pendiktean pemilik modal alias Oligarki. Menurut Syahganda, Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. Itu hanya bisa diperoleh apabila Indonesia bisa menghasilkan banyak calon-calon presiden yang tidak bisa diijon oleh oligarki. Salah satunya melalui penghapusan PT 20%, yang bertentangan dengan UUD 1945. (mth)
Rocky Gerung Sebut People Power Alat Uji Kedaulatan Rakyat
Palembang, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana people power yang tengah menggema di kalangan rakyat bukan sebagai bentuk tindakan makar. Sebaliknya, Rocky menilai people power sebagai alat uji kedaulatan rakyat. \"Rakyat itu punya hak bertanya dan hak itu bisa dilakukan di jalanan. Itulah yang dinamakan people power. Dia bukan makar. Tetapi itulah kedaulatan rakyat. Di situlah kita uji rakyat ini berdaulat atau tidak. People power itu tidak berbahaya,\" kata Rocky, pada acara yang diselenggarakan oleh Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) di 101 Hotel, Palembang, Selasa (28/6/2022). Pada diskusi yang diselenggarakan secara offline dan online itu, Rocky menyitir pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, meski LaNyalla menegaskan akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024, namun LaNyalla tetap akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi yang diserahkan kepada dirinya. \"Beliau ini paham demokrasi, bahwa evaluasi tak boleh ditahan melalui siklus pemilu lima tahunan. Kita bisa simpulkan bahwa DPD RI ini adalah dewan yang berpikir. Sementara DPR RI adalah dewan yang berpolitik, meski keduanya berjalan di atas rel yang namanya konstitusi,\" sebut Rocky. Oleh karenanya, Rocky meminta kepada LaNyalla untuk menjadikan DPD RI agen perubahan dan diskursus pemikiran. Sebagai misal mengenai anggaran untuk mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya mencapai total Rp1.500 triliun di semua pos APBN. Maka, hal itu harus kita tagih kepada Presiden. Sebab, dengan anggaran yang besar itu mestinya kemiskinan di Sumatera Selatan dapat berkurang drastis. \"Presiden itu diwajibkan konstitusi dengan dua tugas. Pertama adalah memelihara orang miskin dan kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, mengapa anggaran Rp1.500 triliun yang disuplai ke dalam APBN itu tetap tidak menghasilkan kecerdasan yang bisa diukur,\" tutur Rocky. Rocky juga menyinggung kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu tinggi di negeri ini. Ada 1 persen kelompok orang yang menguasai setengah kekayaan di Republik ini. “Kita tak boleh menyerah. Kita tak boleh memberikan kekuasaan kepada orang yang salah. Kita yang memilih pemimpin. Ini bukan sipil-militer, tapi yang penting adalah bagaimana value-nya. Sebab, ada sipil yang bertindak seperti militer, begitu juga sebaliknya,\" tutur Rocky. Dikatakan Rocky, ketika rakyat menghimpun diri dalam koalisi, mereka merupakan upaya untuk menghalau Indonesia dari jerat utang. \"Sekarang ini Jokowi menghadiri G-20 dan seakan-akan mendamaikan perang Rusia dan Ukraina. Nanti katanya akan ada pernyataan bersama. Mungkin Presiden Putin akan bilang, \'Anda ngurusin minyak goreng saja tidak bisa kok,\'\" tutur Rocky disambut tertawa para peserta. Menurut Rocky, nilai yang dimaksudnya di atas sebagaimana ada dalam diri Vladimir Putin, yang mana saat ini ia menjadi idola bagi generasi muda berdasarkan survei kecil-kecilan yang dilakukannya. “Saya bikin survei profil kepemimpinan dunia siapa yang disukai. Jawabannya adalah Putin. Kita melihat profil seperti Putin ada pada diri LaNyalla. Hal itu bisa dilihat dari ketegasan sikapnya. Ketenangannya ada,\" imbuh LaNyalla. Kata dia, jika disodorkan tiga nama yakni Prabowo Subianto, Andika Perkasa dan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, maka pilihan rakyat kemungkinan besar akan jatuh kepada LaNyalla. Sebab, Prabowo profil militernya akan terus terkenang di benak rakyat. Pun halnya Andika Perkasa yang masih aktif menjabat. “LaNyalla ini orang sipil dan paham konstitusi. Kalau kita survei cepat dan terjadi perubahan cepat, maka kemungkinan besar terpilih. DPD RI itu yang paling paham hingga daerah. Partai itu tahunya hanya uang. Maka, kita dorong DPD RI jadi agen perubahan. Dengan begitu, poros perubahan rakyat dari Sabang sampai Merauke akan terbentuk,\" terang Rocky. Oleh karenanya, dari Palembang perubahan harus kita gelorakan perubahan arah bangsa. \"Di Palembang ini meski tadi dipaparkan tingkat kemiskinannya tinggi, tapi mereka otaknya bekerja. Kenapa begitu, karena mereka makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan,\" kelakar Rocky. Saat ini, Rocky menyebut jika Indonesia tengah dalam kecemasan. Semua orang nyaris meragukan apakah usia kekuasaan sampai pada tahun 2024 secara normal. \"Pidato Megawati mengindikasikan adanya kekacauan di internal PDIP. Kalau terjadi perubahan politik, ketika Jokowi akan dilengserkan, dia bisa intervensi melalui MK,\" tutur Rocky. Oleh karenanya, Rocky menilai saat ini Indonesia butuh pemimpin sementara. Kita pun harus siap dengan keadaan darurat politik. \"Politik itu membatalkan hal yang tak mungkin. Kalau rakyat yang beri tiket untuk LaNyalla, maka bukan tak mungkin jadi Presiden. Kita berharap pemerintahan mulus hingga 2024. Tapi kalau tak mulus, kita harus mempersiapkan panitia dalam keadaan darurat,\" jelas Rocky. Sebab, kata Rocky, Indonesia mulai meninggalkan wajah demokrasi. Praktik demokrasi di negeri ini berhenti ketika Jokowi menyebut tak butuh lagi oposisi sebagai penyeimbang. Saat menyampaikan closing statement, LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta rakyat membangun kesadarannya berpikirnya sebagai pemegang kedaulatan. \"Kita harus sadar bahwa kita ini rakyat. Kita adalah rakyat yang merupakan pemegang sah kedaulatan di Republik ini,\" tegas LaNyalla. LaNyalla mengajak agar rakyat jangan mudah tertipu oleh gimmick politik yang tengah didramakan oleh para petinggi partai politik yang tengah sibuk bertemu menjalin koalisi untuk suksesi nasional tahun 2024. \"Kita jangan mau diarahkan ke kanan dan ke kiri, ke sana dan ke sini, lalu kemudian membentuk badut politik untuk memimpin negeri ini,\" kata LaNyalla. (mth/*)
Mengapa Aktif Perjuangkan Kedaulatan Rakyat, LaNyalla: Karena Kewajiban Sumpah Jabatan
Palembang, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan perjuangannya mengembalikan kedaulatan rakyat dilakukan setelah ia bertransformasi menjadi pejabat negara. Hal itu disampaikan LaNyalla menjawab pertanyaan publik berkaitan dengan sikap dan konsistensinya memperjuangkan kedaulatan rakyat yang disampaikan langsung kepadanya, baik melalui Whatsapp, maupun platform media sosial lain. Pertanyaan itu berkaitan dengan sikap dan konsistensinya memperjuangkan kedaulatan rakyat. Rata-rata mereka juga mempertanyakan mengapa baru belakangan ini Senator asal Jawa Timur itu bersikap kritis ketika mengupas persoalan yang dihadapi bangsa ini. \"Ada banyak pertanyaan dari beberapa kalangan, mengapa akhir-akhir ini saya kritis dengan narasi-narasi fundamental tentang negara. Dulu kemana saja? Begitu inti dari banyak pertanyaan jika saya simpulkan,” tutur LaNyalla saat menyampaikan keynote speech pada diskusi publik Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) Sumatera Selatan, Selasa (28/6/2022). Karena menurutnya, ia kerap dipandang sebagai preman atau stigma negatif lainnya, termasuk koruptor. Meskipun dirinya tidak pernah divonis sebagai terpidana kasus korupsi. Sehingga wajar muncul pertanyaan seperti itu. Padahal, menurutnya, kalau pun dirinya preman, adalah preman yang berpikir, dan preman yang bertransformasi menjadi pejabat negara dengan kewajiban sumpahnya. “Pertanyaan itu wajar bagi mereka yang tidak mengikuti perjalanan saya sejak dilantik menjadi Ketua DPD RI pada 2 Oktober 2019, dini hari, silam. Karena sejak saat itu, saya paham betul bahwa saya telah melakukan transformasi posisi dari sebelumnya aktivis organisasi menjadi pejabat negara. Sehingga saya wajib berbicara tentang negara,” papar LaNyalla. Karena sejak dilantik, dirinya memutuskan untuk keliling Indonesia, karena dirinya Ketua Lembaga Negara yang mewakili daerah. Dengan tujuan untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dari daerah. “Saya ingin lembaga DPD RI ini memiliki manfaat sebagai wakil daerah. Apalagi lembaga ini dibiayai dari APBN, meskipun jauh lebih kecil dibanding anggaran DPR RI,” jelas LaNyalla. Dari perjalanan itu, LaNyalla menemukan dua persoalan yang hampir sama, yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan. LaNyalla menyimpulkan jika dua persoalan itu merupakan persoalan fundamental bangsa ini yang tak bisa diatasi dengan pendekatan karitatif dan kuratif. Ibarat di dunia medis, LaNyalla mengatakan persoalan tersebut hanya symptom dari sebuah penyakit dalam. Oleh karenanya, untuk mengurainya harus di hulu, bukan di hilir. Ini semua tentang arah kebijakan negara yang dipandu melalui konstitusi dan ratusan undang-undang yang ada. \"Saya sering mengatakan bahwa ini bukan soal pemerintah hari ini saja atau Presiden hari ini saja, tetapi persoalan kita sebagai bangsa,\" tegas LaNyalla. Oleh karena itu, saat DPD RI menjadi penyelenggara Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 lalu, LaNyalla mulai menyampaikan persoalan kebangsaan ke muka publik dalam sidang yang dihadiri semua lembaga negara saat itu, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. “Sejak saat itu, saya terus menerus meresonansikan, bahwa kita harus melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa, karena negara ini semakin hari semakin sekuler, liberal dan kapitalis,” beber LaNyalla. Sebab itu, LaNyalla kerap menyatakan kepada semua pejabat negara untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan, bukan politisi. \"Negarawan tidak berpikir next election, tapi berpikir next generation,\" imbuhnya. LaNyalla pun menyampaikan terima kasih kepada Simpul Jaringan Umat Institute, untuk terus menggelorakan semangat merebut kembali kedaulatan rakyat dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Dengan begitu, rakyat tidak hanya menjadi penonton kesibukan para ketua umum partai politik yang saling berkunjung dan menggelar rapat-rapat tertutup untuk menentukan suksesi kepemimpinan nasional negara ini. \"Karena pada hakikatnya, demokrasi harus menjadi alat rakyat untuk mencapai tujuan. Karenanya tidak boleh terjadi, rakyat justru menjadi alat demokrasi. Rakyat adalah pemilik sah negara ini. Maka, sudah semestinya kedaulatan ada di tangan rakyat,\" tegas LaNyalla. LaNyalla rela menghabiskan waktunya, semata-mata agar rakyat berdaulat. Tak terbersit sama sekali hal itu dilakukannya agar ia bisa menduduki posisi Presiden RI kelak. \"Saya tegaskan, ini bukan karena keinginan saya menjadi Presiden. Saya tidak akan pernah meminta jabatan. Bagi saya, jabatan bukan urusan saya, tetapi menjadi urusan dan takdir dari Allah SWT. Dan saya sudah sampaikan di Bandung kemarin, jika saya ditakdirkan Allah SWT memimpin bangsa ini, maka pekerjaan besar yang saya lakukan adalah mengembalikan Kedaulatan rakyat kepada pemilik negara ini, yaitu rakyat Indonesia asli,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin. Hadir pula Ketua Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute), Khalifah Alam dan sejumlah akademisi, tokoh dan aktivis lintas elemen dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Palembang. Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Pengamat Politik Rocky Gerung, Guru Besar Sosiologi UIN RF Palembang Prof Abdullah Idi, Ketua Gerakan Reformasi Politik Indonesia Andrianto, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan Daerah Solehun. (mth/*)
Ketua DPD RI: Yang Menolak Perjuangkan Kedaulatan Rakyat adalah Pengkhianat
Palembang, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat. Menurut LaNyalla, seluruh elemen bangsa sudah seharusnya mendukung perjuangan tersebut. \"Mereka yang tidak setuju atau menolak perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat adalah pengkhianat rakyat,\" tegas LaNyalla, saat diskusi publik Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) Sumatera Selatan, Selasa (28/6/2022). LaNyalla menjelaskan, perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat dalam terminologi Islam bersifat fardu ain, bukan fardu kifayah. Dan kedaulatan rakyat harus dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Senator asal Jawa Timur itu mengungkap, kedaulatan rakyat semakin hilang dan terkikis karena ada persoalan serius di dalam konstitusi kita. Karena kita telah meninggalkan sistem demokrasi perwakilan sebagaimana didesain para pendiri bangsa. “Kita telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag negara ini. Puncaknya terjadi saat kita melakukan amandemen konstitusi secara ugal-ugalan pada tahun 1999 hingga 2002,\" tutur LaNyalla, pada diskusi Poros Perubahan yang bertema \'Oligarki, Demokrasi dan Konstitusi\' itu. Menurut LaNyalla, sejak saat itu bangsa tercerabut dari akar sejarahnya. Falsafah Pancasila dalam sistem demokrasi Indonesia diganti dengan demokrasi ala Barat. Begitu pula dengan peraturan perundangan-undangan, sejak amandemen tersebut banyak melahirkan peraturan perundangan yang menyumbang ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Hal itu pula yang ditemukan LaNyalla selama berkeliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. \"Hal itu terjadi karena kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan. Kita juga telah meninggalkan demokrasi Pancasila yang dicirikan dengan prinsip keterwakilan semua elemen bangsa sebagai pemilik kedaulatan negara ini,\" tutur LaNyalla. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, sejak amandemen konstitusi, tak ada lagi ruang partisipasi elemen non-partisan untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Perjalanan bangsa diserahkan ke partai politik sebagai penentu tunggal. \"Negara ini akhirnya dibajak oleh bertemunya oligarki ekonomi dengan oligarki politik. Mereka menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka,\" papar LaNyalla. Itulah pentingnya kesadaran kebangsaan ini harus kita resonansikan kepada seluruh elemen bangsa ini, bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali, karena rakyat adalah pemilik sah negara ini. Untuk mengurai persoalan itu, LaNyalla menegaskan harus dibenahi dari hulu, bukan hilir. Oleh karenanya, untuk memperbaiki Indonesia harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. \"Kita harus kembalikan demokrasi yang selama ini dibajak kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, yang bermoral dan yang berbudi pekerti luhur,\" tegas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Hadir pula Ketua Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute), Khalifah Alam dan sejumlah akademisi, tokoh dan aktivis lintas elemen dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Palembang. Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Pengamat Politik Rocky Gerung, Guru Besar Sosiologi UIN RF Palembang Prof Abdullah Idi, Ketua Gerakan Reformasi Politik Indonesia Andrianto, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan Daerah Solehun. (mth/*)
KAMI Lintas Provinsi Minta DPD RI Memproses dan Mengawal Pemakzulan Presiden Jokowi
Palembang, FNN – Di tengah-tengah acara “Diskusi Publik Simpul Jaringan Umat Institute Sumatera Selatan Koalisi Rakyat Untuk Poros Perubahan”, di Palembang, 28 Juni 2022, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima surat dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Listas Provinsi. Kepada DPD RI, KAMI Lintas Provinsi meminta memproses dan mengawal aspirasi untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Meniru KAMI Lintas Provinsi, bahwa telah banyaknya perbuatan melanggar UU oleh Presiden Jokowi, diantaranya menerbitkan UU yang bertentangan dengan UUD 45 diantaranya PERPPU Nomor 1/2020 Kartu Prakerja, Pendirian LPI (Lembaga Pengelola Investasi); UU KPK (melanggar independensi KPK), BI membeli SUN di pasar primer (UU Keuangan Negara dan UU BI), UU IKN (berpotensi melanggar UUD), Penentuan Anggaran Proyek Kereta Cepat (memakai APBN) tanpa prosedur anggaran secara benar serta proyek-proyek tol BUMN yang membengkak tanpa ada audit investigasi. Bahwa Presiden Jokowi berpotensi merugikan Negara dalam jangka panjang. Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia menjadikan Negara Indonesia dalam jangka panjang berutang ke China tanpa keuntungan. Itu akibat dari kurangnya penumpang dan biaya perawatan yang tinggi. Menurut kajian banyak ekonom Indonesia, proyek kereta cepat ini tidak akan mencapai titik impas hingga 30-40 tahun, sehingga ke depan proyek ini akan menambah lebih banyak utang luar negeri bagi Indonesia. Bahwa, UU pengampunan pajak (tax amnesty) yang diberlakukan dari Juli 2016 hingga Maret 2017 sangat menguntungkan oligarki, menguntungkan pengusaha, dan anggota partai politik. “Pada kenyataannya merupakan Pemutihan uang gelap,” ungkap tokoh Mega-Bintang Mudrick SM Sangidu dari KAMI Jawa Tengah. KAMI Lintas Provinsi juga menyoroti Pemerintahan Jokowi yang melakukan pembiaran Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin terbuka. Dengan kebijakan mengangkat pengusaha menjadi penguasa dan sebaliknya. Sehingga banyak kebijakan berpihak kepada pengusaha, yang bisa merugikan rakyat dan negara (APBN). Contoh Kebijakan penetapan harga tes covid yang sangat mencekik rakyat dan APBN, kebijakan ini secara langsung menjadikan penguasa merangkap pengusaha menjadi pemilik perusahaan tes covid. “Bahwa, UU Cipta Kerja yang kelahirannya sangat tidak partisipatif, sangat berpihak kepada pengusaha. Dengan alasan penciptaan lapangan kerja, pada akhirnya merugikan kaum pekerja,” lanjut Mudrick Sangidu. KAMI Lintas Provinsi menilai, UU ini akan menghambat upaya pemberantasan kemiskinan, dan akan memperlebar kesenjangan sosial. Kaum kaya semakin kaya, kaum miskin tetap miskin. “UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan inkonstitusional oleh MK, tapi masih tetap dipertahankan. Secara terang benderang Presiden Jokowi menunjukkan arogansi melawan UUD 45,” tambah Daniel M Rasyid dari KAMI Jawa Timur. Bahwa, Pemerintah Jokowi memanfaatkan dan membiarkan kroni pejabat menikmati proyek anggaran bernilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah selama pandemi Covid. Seperti proyek Kartu Prakerja, proyek bantuan sosial, atau proyek atas nama pemulihan ekonomi nasional. Sementara UU Nomor 2 Tahun 2020 telah sengaja disiapkan oleh pemerintah untuk mengebiri wewenang budgeting DPR, mengamputasi KPK dan BPK di bidang pengawasan, serta lembaga peradilan untuk memeriksa dan mempertanggungjawabkan anggaran pandemi ribuan triliun, dengan memberikan imunisasi berlebihan kepada pejabat eksekutif yang mengelola dana pandemi tersebut. KAMI Lintas Provinsi menilai, Presiden Jokowi membiarkan para menterinya dan relawannya (PROJO) melakukan orkestrasi pembentukan opini secara terang-terangan bertujuan untuk melanggar UUD dengan memperpanjang masa jabatan Presiden dan keinginan 3 periode, dengan rekayasa berbagai cara. Tanpa memberikan sanksi dan melarang secara tegas, hanya memberikan alasan berwacana di alam demokrasi tidak bisa dilarang. Padahal niat dan keinginan serta tindakan tersebut sangat jelas melanggar UUD. Bahwa Presiden semestinya sangat tahu bahwa pengusaha besar bermasalah yang membantu usaha keluarga terutama anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, yang merupakan dugaan tindak pidana money laundering, semestinya kewajiban Presiden memberikan larangan terhadap keluarganya, dan secara tegas seharusnya meminta KPK untuk melakukan penyelidikan. Walaupun itu terhadap anak sendiri. Menurut KAMI Lintas Provinsi, Presiden Jokowi semestinya sangat paham UU Kehakiman terutama Hakim MK yang sangat terkait dengan permasalahan hukum pemerintahan, sehingga mustinya tidak membenarkan adanya konflik kepentingan terjadi pada insitusi terhormat tersebut. Karena UU melarang hakim punya hubungan keluarga/ipar dengan eksekutif. “Presiden diam tanpa bersikap berarti dengan sengaja melanggar UU,” lanjut Daniel Rasyid. Bahwa dari kajian tersebut diatas KAMI Lintas Provinsi berpendapat bahwa Presiden Jokowi diduga terbukti telah melanggar hukum secara berat. Untuk hal tersebut berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Dasar atau UUD 1945, presiden bisa diberhentikan/ dimakzulkan oleh MPR. “Karena DPD-RI adalah Lembaga Tinggi Negara sejajar dengan DPR-RI dan merupakan bagian dari MPR-RI, Kami menyampaikan aspirasi kepada DPD-RI melalui Ketua DPD, untuk memproses dan mendalami serta mengawal aspirasi yang kami himpun dari denyut nadi berbagai kalangan masyarakat di daerah,” tegas Sekretaris KAMI Lintas Provinsi, Sutoyo Abadi. (mth)
Hadi Angkat Bicara Soal 300 Sertifikat Redistribusi Tanah Disita Satgas BLBI
Jakarta, FNN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto angkat bicara terkait 300 sertifikat redistribusi tanah yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hadi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, mengatakan objek redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah. “Bahkan, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" kata Hadi.Namun demikian, kata dia, dengan adanya permasalahan yang berkembang maka akan dilakukan pendalaman untuk mencari penyebabnya. \"Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi melekat dengan beberapa pihak terkait, utamanya dengan Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), termasuk dengan kepolisian,\" kata mantan Panglima TNI ini. Di samping itu, Hadi menegaskan kepada masyarakat bahwa pihaknya tengah mencarikan solusi atas permasalahan yang timbul. Hadi menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan. \"Solusi atas masalah 300 sertifikat itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo,\" papar Hadi. Menurut Hadi, Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui proses penataan aset. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejauh ini telah melakukan penataan aset, salah satunya melalui proses redistribusi tanah. Redistribusi tanah sendiri dilakukan pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu tanah yang dikuasai negara, dan/atau tanah yang telah dimiliki masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi. Salah satu objek redistribusi tanah, yakni tanah eks hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir. (mth/Antara)
POPULER
