NASIONAL
Presiden dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan Empat Negara
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Indonesia pada Sabtu (2/7) usai melakukan kunjungan kerja ke empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia, dan Persatuan Emirat Arab (PEA) selama sepekan.Berdasarkan keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, Presiden tiba dengan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 06.25 WIB, setelah menempuh perjalanan selama delapan jam dari Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, PEA.Di tangga pesawat, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak disambut oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pj. Gubernur Banten Almuktabar.Selama di Jerman, Presiden Jokowi menghadiri KTT G7 sebagai negara mitra sekaligus pemegang Presidensi G20.Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain dengan Kanselir Jerman, Presiden Prancis, Perdana Menteri (PM) India, PM Kanada, dan PM Inggris.\"Selain membahas isu penguatan kerja sama bilateral, isu terkait perang di Ukraina dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dunia dibahas hampir di semua pertemuan bilateral tersebut,\" kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Munich, Jerman, Senin (27/6) lalu.Di dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa waktu dunia tidak panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan dan pupuk.Dari Jerman, Presiden melakukan lawatan dengan misi perdamaian ke Ukraina melalui Polandia.Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meninjau reruntuhan gedung terdampak perang di Kota Irpin, lalu menyerahkan bantuan kemanusiaan di salah satu rumah sakit di Kyiv.Presiden Jokowi kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina dan menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.Dari Ukraina, Presiden Jokowi menuju Moskow, Rusia, dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.Presiden Jokowi menyatakan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara Rusia dengan Ukraina dan meminta jaminan keamanan Rusia bagi jalur ekspor pangan Ukraina.Setelah itu, Presiden melakukan lawatan ke Abu Dhabi, PEA, dan bertemu dengan sejumlah pengusaha dan investor PEA.Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Presiden PEA, Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, dan menyaksikan pertukaran dokumen IUAE-CEPA (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah disepakati kedua negara di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat (1/7). (mth/Antara)
Kapolda Lampung Terima Hoegeng Awards 2022
Bandarlampung, FNN - Kapolda Lampung Irjen Pol. Akhmad Wiyagus menerima penghargaan polisi teladan kategori Polisi Berintegrasi Hoegeng Awards 2022 dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Jumat (1/7).Selain Kapolda Lampung, kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad di Bandarlampung, Sabtu, ada dua polisi lainnya yang memperoleh penghargaan Hoegeng Awards kategori Polisi Berdedikasi, yaitu Aipda Rohimah dan Brigjen Pol. Eko Rudi Sudarto.\"Irjen Pol. Akhmad Wiyagus baru 2 hari serah terima jabatan dari Kapolda Gorontalo menjadi Kapolda Lampung. Beliau merupakan mantan penggawa KPK,\" terang Pandra.Akhmad Wiyagus dikenal sosok polisi yang antisuap dan tidak bisa dinegosiasikan. Oleh karena itulah, Dewan Pakar akhirnya mendapuknya sebagai penerima Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas.\"Akhmad Wiyagus merupakan mantan penggawa KPK. Beliau dikenal bawahan dan koleganya sebagai sosok polisi yang antisuap dan tidak bisa dinego,\" imbuh Pandra.Dewan Pakar mulai memproses pencarian polisi teladan sejak 14 Maret hingga 9 Mei 2022 dengan sejumlah kriteria, salah satunya adalah pengecekan rekam jejak di Posko Presisi Polri.Pada tahapan selanjutnya, kandidat yang lolos seleksi awal dibagi menjadi tiga kategori Polisi Berintegrasi, Polisi Inovatif, dan Polisi Berdedikasi. Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022 akhirnya memilih tiga penerima penghargaan tersebut.Hoegeng Awards 2022 diberikan lewat proses diskusi panjang dengan libatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga almarhum Jenderal Hoegeng, Divisi Humas Mabes Polri, Posko Presisi Polri, hingga Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022.Dalam pemilihan tersebut yang menjadi dewan pakar Hoegeng Awards 2022 adalah Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. Purn. Benny Mamoto, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, serta anggota Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam.Untuk penerima Hoegeng Awards kategori Polisi Berdedikasi adalah Aipda Rohimah dianugerahi Hoegeng Awards 2022. Polwan yang akrab disapa dengan nama Mpok Imeh itu sebelumnya diusulkan oleh warga untuk dianugerahi Hoegeng Awards 2022.Untuk penerima Hoegeng Awards Kategori Polisi Inovatif adalah Brigjen Pol. Eko Rudi Sudarto. Dia telah berupaya memenangkan hati dan pikiran warga Papua agar warga tidak tertarik pada propaganda kelompok kriminal bersenjata (KKB). (sws, ant)
Mahalnya Biaya Politik Disebut LaNyalla Jadi Penyebab Tingginya Korupsi
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut tingginya korupsi tidak selalu disebabkan mental korup. Tetapi juga dipicu tingginya biaya politik. “Dapat kita simpulkan jika biaya politik mahal ini menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),\" tutur LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Sabtu (2/7/2022). Dikatakan LaNyalla, biaya politik yang mahal menimbulkan potensi sikap korup para pejabat yang terpilih. Biaya politik yang mahal juga tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat. Selain potensi sikap yang korup, potensi kinerja pun rendah dan cenderung tidak memikirkan masyarakat pemilih. “Fakta banyaknya para pejabat yang terjerat dugaan kasus korupsi selama ini menunjukkan bahwa biaya politik ada hitungannya,” beber LaNyalla. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat diberikan edukasi politik yang baik dan etis. Tidak lagi bersedia memilih jika diberi uang dan jika tidak diberi uang oleh si pemilih, maka tidak mau memilih. Perilaku money politic dilakukan oleh para politikus yang ingin serba instan ingin menjadi pejabat, namun dampaknya besar bagi masyarakat. Senator asal Jawa Timur itu melihat pentingnya menanamkan kesadaran politik agar para politikus dan calon pejabat beradu gagasan, perjuangan, etika serta berwawasan bahwa jabatan bukan satu-satunya target yang harus dicapai, sehingga menghalalkan berbagai cara. “Perlu segera dilansir berapa sesungguhnya biaya politik yang wajar dan rasional agar tidak masuk ke dalam jebakan politik transaksional,” tutur LaNyalla. Ditambahkannya, politik yang rasional dimulai dari rasionalitas undang-undangnya itu sendiri. “Jika aturan-aturan main sudah tidak rasional, semua mekanisme politik kita akan tidak rasional, termasuk biaya yang melangit, sedangkan gaji yang diterima sangat relatif,” ujar LaNyalla. Seperti diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Bahkan untuk kepala daerah tingkat II saja bisa mencapai puluhan miliar. “KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar,” kata Alex. (mth/*)
Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab
Lamongan, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga Pendidikan mencetak generasi yang berakhlak dan beradab. Bukan sekedar mencetak siswa atau santri yang cerdas saja. \"Negara ini krisis orang-orang yang memiliki etika, moral dan adab,\" kata LaNyalla saat meresmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, Jawa Timur, Jumat (1/7/2022). Ditegaskannya, esensi dari tujuan Pendidikan Nasional adalah menghasilkan kaum terdidik atau intelektual yang beretika, yang bermoral dan berbudi pekerti luhur seperti para pendiri bangsa. \"Makanya saat memberi kata pengantar buku 1 Abad Tamansiswa, saya sampaikan pentingnya membumikan kembali semboyan yang digagas Ki Hajar Dewantoro. Yaitu Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani. Karena menurut saya itulah etika. Itulah moral. Itulah budi pekerti atau akhlak. Yang seharusnya menjadi esensi dari tujuan Pendidikan Nasional bangsa ini,\" paparnya. Menurut LaNyalla, mereka yang bermoral, beretika dan memiliki akhlak inilah, yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik. Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak,\" kata dia lagi. Menurut LaNyalla, akhlak dan adab adalah fondasi dari generasi bangsa. Tanpa akhlak dan adab, generasi bangsa ini tidak akan memiliki karakter dan ketahanan di tengah kondisi negara Indonesia yang semakin sekuler, liberal dan kapitalistik. Karena terus terang saja, negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Dimana kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi perwakilan yang didesain oleh para pendiri bangsa sudah terkikis dan hilang. Puncaknya dari semua itu adalah saat dilakukannya Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam dengan cara yang ugal-ugalan dan tidak menganut pola addendum. Sehingga kita menjadi ‘bangsa’ yang lain dan tercerabut dari akar sejarahnya. \"Karena itulah dengan menghasilkan generasi bangsa yang berakhlak dan beradab, Insya Allah kita akan dapat mengembalikan Indonesia kepada Pancasila sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kembali kepada demokrasi asli bangsa ini yang pendekatannya konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas,\" tukasnya. \"Semoga para siswa dan santri yang dididik di Yayasan DHMS ini menjadi salah satu dari generasi yang berakhlak dan beradab tersebut. Sehingga perjuangan untuk mengembalikan Indonesia kepada nilai-nilai luhur yang digagas oleh para pendiri bangsa semakin cepat terwujud. Sehingga Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri,\" tutupnya. Hadir dalam acara tersebut Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, Ketua Dewan Pembina Yayasan DHMS, H Makruf Syah, Ketua Pengurus Yayasan DHMS, Ahmad Anas Faqih, Para Tokoh Masyarakat, Para Ustadz, Wali Santri dan para Santri. (mth/*)
Jahat, Seorang Profesor Menuduh Anies Baswedan Bersedia Makan Babi Asal Jadi Presiden
Jakarta, FNN – Akun twitter pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tengah ramai diperbincangkan warganet. Hal itu karena cuitannya yang menyinggung soal Gubernur rela makan babi demi menjadi Presiden. “Ini komunitas yang sering jadi sasaran intoleransi Gubernur itu sekarang inclusive terhadap berbagai kelompok agama. Saya bilang kalau nggak ngerti bodoh aja, orang itu jangankan nyabanin gereja, disuruh makan babi pun dia makan kalau bisa jamin jadi presiden,” ungkap Mujani dalam unggahan twitternya, Rabu (29/6/22). Walaupaun tidak menyebutkan siapa nama Gubernur yang dimaksud, tetapi akibat cuitannya itu beberapa netizen kemudian mengaitkan ini yang dimaksud oleh Saeful Mujani pasti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena dia saat ini menjadi Gubernur bahkan disebut calon presiden. “Saya jadi bingung kenapa Saiful Mujani memilih kosa kata seperti itu, padahal dia seorang Profesor, seorang political science, terlebih lagi dia ini polster, pemilik lembaga survey,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (1/7). Dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official Rabu (1/7) , Rocky menceritakan sebetulnya mereka ini satu geng the di awal. Itu yang saya kenal. Kalau sekarang terjadi perselisihan itu artinya sudah ada blocking yang habis-habisan di antara kawan-kawan ini. Jadi persaingan itu kemudian meledak di media sosial karena saling kirim info. Apalagi dalam beberapa terakhir ini ada berita bahwa Anies Baswedan itu mulai dekat dengan oligarki yang disebut oligarki melalui Suny Tanuwijaya, tangan kanannya Ahok. (Sama-sama alumnus Nort Illinoi di Amerika, sama-sama Doktor dengan Anies). “Jadi soal-soal semacam itu. Dan kesimpulan orang Anies berarti sudah diasuh oleh poster lain semacam CSIS yang memang secara ideologis harusnya berseberangan dengan Anies, karena Anies dianggap 212 identiknya, sementara CSIS identik dengan Katolik, komunitas Cina, konglomerasi segala macam, kita tahu petanya. Mungkin karena itu, ada bisnis yang juga terganggu di antara para polster. Begitu kira-kira. Tapi kemudian bisnis itu dikait-kaitkan dengan kejengkelan, ya sangat mungkin ada yang dibatalkan lembaga surveinya,” ujar Rocky Semuanya berubah, Grace Natalie yang PSI dulu juga mengatakan bahwa Pak Suny yang biasanya jadi sponsor financial atau jembatan dengan yang kita tahu disebut oligarki akhirnya pindah ke Anies. Jadi semua variabel berubah, itu yang memicu kejengkelan. Peta bisnis politik berubah, berarti juga dana-dana pesanan oligarki juga berubah itu survei. “Saya hanya bisa menangkap itu, gejala itu. Karena kok marah betul ya Saiful Mujani terhadap Gubernur yang disebutnya pokoknya kalau suruh makan babi pun mau asal jadi presiden, Tapi oke, biarkan kita lihat itu dan kita analisis itu sebagai sinyal bahwa ada yang sedang berantakan di kalangan komunitas lembaga survei.” tegas Rocky. (Ida, Lia)
Usai Diminta Ma’ruf Amin, MUI Kaji Fatwa Ganja Medis
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji fatwa seputar ganja medis. Menurutnya, MUI diperlukan untuk membuat fatwa baru mengenai kriteria kebolehan penggunaan ganja untuk medis. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh mengapresiasi permintaan tersebut. Dia menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti dengan pengkajian komperehensif dalam perspektf keagamaan. “Kami akan menindaklanjuti dengan pengkajian komperehensif dalam perspektif keagamaan. Kami akan kaji, yang intinya MUI akan berkontribusi dalam memberikan solusi keagamaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum secara holistik,” ujar Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya, (Kamis,30/6/22). Kemudian pada hari yang sama, sebelumnya Santi juga diterima pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk audiensi. Pimpinan DPR berjanji usulan legalisasi ganja medis akan dibahas dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kini sedang digodok DPR bersama pemerintah. “Wacana legalisasi ganja untuk medis ini menguat setelah Santi Warastuti, warga Sleman, Yogyakarta, mengampanyekan legalisasi ganja untuk medis pada hari (Minggu, 26/6/22) ketika ada car free day (CFD) di Jakarta. Kemudian ibunya Fika ini membawa tulisan berisi tuntutan kepada Mahkamah ‘Tolong anakku butuh ganja medis’, karena anaknya mengidap celebral palsy, kondisi kelainan yang sulit diobati. Sampai saat ini treatment yang paling efektif adalah menggunakan minyak biji ganja,” ujar wartawan senior FNN Agi Betha dalam wawancara di kanal YouTube Off The Road FNN, Rabu (29/6). Di beberapa negara ganja itu memang dapat dipakai untuk pengobatan ataupun medis. Namun, di Indonesia Undang-undang kesehatan ataupun narkotika masih belum memungkinkan dan belum mengakomodir hal tersebut. Karena hal ini sudah ramai di publik, DPR akan berkoordinasi dengan Komisi terkait dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyikapi penggunaan ganja medis. Terpisah dari hal itu, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan sampai saat ini Indonesia belum memiliki wacana untuk membahas legalisasi ganja sekalipun untuk kepentingan medis. BNN juga mengatakan bahwa di Indonesia, ganja masih menjadi salah satu jenis narkotika yang masih dilarang digunakan sebagai obat. Sehingga ganja sama sekali illegal di Indonesia. Hal Ini tentunya sangat menarik, dan akan menjadi perdebatan panjang untuk beberapa hari kedepannya, karena Wapres sudah meminta untuk dikaji, sehingga akan menjadi wacana nasional, dan Nahdlatul Ulama (NU) juga mulai mendukung persoalan itu. “Posisi kita sekarang ini, kalau soal untuk kesehatan ya namanya obat-obatan butuh di support, tetapi pesan kita adalah bagaimana pengawasan penegakan hukumnya jalan, dan yang ini jujur saja kita tidak bisa berharap sangat banyak,” tutup wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam wawancara di kanal YouTube Off The Road FNN, Rabu (29/6). (Lia)
Partai Buruh Dukung Cuti Melahirkan 6 Bulan untuk Perempuan dan 40 Hari untuk Laki-Laki
Jakarta, FNN - Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh dan Serikat Petani mendukung penuh inisiatif dari DPR yang membuat RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Di mana di dalamnya memuat cuti melahirkan 6 bulan untuk buruh perempuan dan cuti untuk suami yang istrinya melahirkan selama 40 hari. Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, pihaknya tidak hanya melakukan kritik terhadap Pemerintah dan DPR. Tetapi jika memang ada kebijakan yang berpihak pada rakyat, partai buruh akan berdiri di garda terdepan untuk memberikan dukungan. \"Cuti melahirkan selama 6 bulan adalah hal yang biasa bagi perempuan. Perihal cuti ini juga tercantum dalam Konvensi ILO No 183 tentang perlindungan maternitas,\" ujar Said Iqbal. \"Bahkan sudah biasa ketika suami juga ikut cuti ketika istrinya melahirkan. Karena, memang, merawat anak adalah tanggung jawab suami istri,\" lanjutnya. Said Iqbal juga memberikan data beberapa negara yang memberikan cuti melahirkan lebih dari 3 bulan dan upahnya tetap dibayar. Berdasarkan catatan ILO, kata Iqbal, beberapa negara tersebut adalah Swedia 64 minggu, Norwegia 49 minggu, Islandia 48 minggu, Finlandia 46 Minggu, Republik Ceko 28 minggu, Hungaria 24 minggu, dan Italia 20 minggu. Di Finlandia, selain cuti bagi perempuan yang melahirkan selama 46 minggu, juga memberikan cuti bagi laki-laki yang istrinya melahirkan 54 hari. Selama waktu tersebut, keduanya berhak mendapat gaji penuh. \"Dari hasil penelitian ILO, cuti melahirkan yang lebih lama berhasil menurunkan kematian Ibu dan anak. Finlandia sebagai contoh, bahkan menduduki posisi ketiga sebagai negara tingkat kematian ibu dan bayi terendah di dunia,\" kata Said Iqbal. Jangan Hanya di Atas Kertas Sementara itu, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Sosial Partai Buruh Mundiah berharap wacana ini tidak berhenti di atas kertas. \"Jangan hanya sebatas peraturan di atas kerja. Namun harus dipastikan ketentuan ini bisa dijalankan oleh seluruh perusahaan dan instansi pemerinta,\" tegasnya. Untuk itu, harus ada sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar. Tujuannya agar lebijakan cuti melahirkan selama 6 bulan bisa ditaati. \"Kami dari pemberdayaan perempuan, anak, dan sosial meminta DPR jangan hanya megesahkan saja. Tetapi juga memperkuat pengawasan dan monitoring,\" lanjutnya. Selain itu, yang lebih penting, RUU KIA ini harus bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang. RUU PPP saja yang ditolak rakyat bisa disahkan dalam waktu cepat, harusnya UU KIA yang berpihak pada rakyat tidak perlu menunggu waktu lama. (bun)
Sandera Spindik E-KTP untuk Pilpres 2024 dan Kematian Buruh Migran di Malaysia
MESKI Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi, namun seolah sudah di depan mata. “Saya bingung, sebenarnya pilpres itu kapan, sih? Koq kelihatannya kayak pekan depan pilpresnya,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (30/6/2022). Dalam dialognya dengan pengamat politik Rocky Gerung itu, banyak masalah yang dipertanyakan oleh Hersubeno Arief. Bagaimana Rocky Gerung melihat persoalan politik dan sosial yang berkembang ini? Berikut petikannya: Sebenarnya Pilpres itu kapan, sih? Kelihatannya kayak pekan depan ya? Ya betul. Jadi seolah-olah itu suasana politik sudah di depan. Padahal dua tahun (lagi) itu segala macam bisa berlangsung di situ. Apalagi perubahan geopolitik, kesulitan ekonomi. Jadi membayangkan ada siklus normal di 2024 itu agak absurd. Tapi, halang-menghalangi mulai dari sekarang. Jadi, kekacauan itu sudah mulai terjadi per hari ini, karena tidak ada harapan. Kalau ada harapan orang akan tahan-tahan, tertiblah, jangan sodok sini sodok sana dulu. Jadi memang keaadaan kita menunjukkan, orang ingin sebuah percepatan saja lebih baik. Karena itu, sindir-menyindir berlangsung, sprindik antar sprindik sudah mulai dikeluarin. Macam-macamlah isu. Dan itu semuanya isu yang akan membakar kita pada keadaan jika kita tidak bersatu sebagai bangsa. Itu intinya. Jadi secara makro begitu, kecemasan menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaan memaksa orang untuk saling intrik. Kan begitu politik. Saya akan mengajak Anda membahas dua topik sekaligus, karena menurut saya sama-sama menariknya. Yang satu sangat menarik, tapi yang satu lagi mengenaskan. Yang pertama soal sprindik. Tadi ada sebut karena ini mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini sudah dipanggil lagi oleh KPK berkaitan dengan E- KTP. Dalam soal E- KTP politisi dari empat penjuru angin bisa kena libas dan saling sandera Pilpres. Yang berikutnya soal kabar meninggalnya para buruh migran kita di penjara Malaysia. Laporan dari koalisi buruh migran mencapai 149 orang. Tapi rupanya bukan hanya dalam satu peristiwa tapi rentang waktu tertentu, meskipun kemudian dibantah jumlahnya oleh Kemenlu hanya 25 orang. Tetap saja itu jumlah yang sangat besar dan itu tragedi kemanusiaan, khususnya untuk keluarganya. Tapi kalau di luar negeri tentu itu tragedi bangsa. Kita mulai dengan soal sprindik Gamawan Fauzi. Soal Sprindik Gamawan Fauzi Ya, Pak Gamawan Fauzi sudah dihukum untuk soal yang sama dan sekarang ternyata betul, lokomotifnya sudah masuk bengkel, tapi gerbong itu ternyata masih panjang. Dan kita tahu bahwa semua partai ada di itu waktu skandal E-KTP. Tetapi, dengan jelas orang mengasosiasikan pemanggilan Gamawan Fauzi itu adalah untuk menyeret Ganjar Pranowo, karena nama Ganjar yang pertama kali muncul setelah lama itu enggak terdengar makin ke sini nama Ganjar itu disebut lagi. Dan itu bersamaan dengan konflik di PDIP, ketidakmampuan dari Presiden Joko Widodo untuk menetapkan bahwa penerusnya adalah Ganjar. Jadi, ini semua harus kita baca sebagai permainan politik tingkat tinggi saja untuk saling memeras. Itu intinya. Tapi, tetap kita mau menuntut, masyarakat sipil memang menuntut dari awal supaya semua nama yang pernah masuk dalam Radar KPK dipanggil. Tidak bisa hanya karena sudah mengembalikan uang terus dianggap sudah selesai. Problemnya, kenapa dia kembalikan? Dan kenapa baru dikembalikan setelah mulai rame. Jadi, balik lagi pada soal etika. Orang akan ingat apakah Ganjar jujur ketika itu. Kira-kira begitu. Walaupun kita tahu, yang dipanggil adalah Gamawan Fauzi, tapi terhadap apa. Kan Gamawan Fauzi sendiri sudah sudah clear masalahnya. Tentu orang-orang di sekitar maslah E-KTP itu, semua partai terlibat di situ karena pembagiannya cukup merata. Jadi, kita dorong KPK untuk buka itu supaya benar-benar bersihlah. Ganjar itu kan kasihan, dia mau maju tapi terus ada info bahwa dia akan dipanggil KPK. Karena itu Ganjar mungkin sekali lagi operasi supaya dia tidak dipanggil. Tapi ada kekuatan yang memaksa supaya sprindik dikeluarkan buat Ganjar. Kan begitu. Jadi kita hanya bisa menganalisis itu sambil menunggu keterangan resmi KPK. Tapi karena kondisi politik sekarang ada ketegangan, tetap kita lihat bahwa yang disasar adalah Ganjar Pranowo yang adalah calon presiden. Disebutkan oleh Nasdem, PDIP, dan siapa saja. Jadi, kita baca sekarang counterflow-nya yaitu datang dari mereka yang ingin sebetulnya melihat proses politik ini berantakan. Dan, mereka senang kalau ada politik yang berantakan. Dan saya kira kalau Ganjar dilibatkan juga disebutkan oleh Setya Novanto. Jadi sangat mungkin juga Setya Novanto nanti akan dipanggil lagi karena ada kasus misalnya, kemarin kasus Garuda. Emirsyah Attar juga salah satu pengusaha yang dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka lagi. Tapi kalau soal Gamawan Fauzi bagaimanapun juga kita pasti melihat ini kaitannya dengan Partai Demokrat. Apakah ini juga berkaitan dengan isu dan intrik-intrik ingin pembentukan koalisi Pilpres. Ya, sinyalnya pasti begitu. Ganjar adalah sasaran utama, tapi nanti ekornya itu bisa mengimbas ke Demokrat karena pada waktu itu memang demokrat yang berkuasa dan Gamawan Fauzi adalah menterinya SBY. Jadi, sekali lagi, soal yang seolah-olah biasa saja kriminal, di dalamnya ada elemen politik yang tinggi. Ini yang kita sebut black market of justice. Jadi, pasar gelap keadilan di sini. Kalau keadilannya terbuka ya dari dulu dong proses. Siapa di Demokrat yang masih terkait dengan soal Gamawan Fauzi; siapa yang di PDIP; siapa yang di semua partai; di mana Ganjar ketika itu. Jadi, jangan dicicil seolah-olah akan jadi tagihan politik ketika menjelang Pemilu. Itu yang buruk sebetulnya. Tapi ya sudah. Karena sudah dibuka maka lakukan, supaya semua pihak merasa lega bahwa hambatan-hambatan untuk membentuk koalisi tidak lagi dihalangi oleh isu-isu politik. Itu sebetulnya kejelasan. Walaupun kita tetap menganggap bahwa semuanya tidak ada gunanya kalau nol persennya tidak diucapkan, karena itu sinyal pertama. Tapi, bahan bakar politik musti diajukan hari-hari ini. Nah, Gamawan Fauzi adalah bahan bakar yang bagus untuk membakar Ganjar, Demokrat, PDIP, dan segala macam. Nah, di ujungnya kita mau lihat ini permainan siapa? Karena, kita nggak bisa percaya lagi kalau KPK itu punya semacam intensi yang sekadar soal kriminal. Di dalamnya pasti ada intensi politik, dan faksi-faksi di KPK tentu dari awal kita tahu bahwa ya KPK yang sekarang adalah mainan politik. Karena soal ketegangan antar partai politik, isu di dalam DPR waktu memilih komisaris, lalu ada masalah Novel Baswedan yang kemudian sampai sekarang juga terkatung-katung statusnya, walau sudah resmi dikeluarin, tapi dianggap masih memegang sprindik. Jadi banyak hal sebetulnya di dalam KPK yang memungkinkan siapapun bisa masuk ke KPK untuk mencari-cari cara mensprindikkan seseorang. Oke, sebetulnya gampang banget kok membacanya, kenapa sih kasusnya tidak dituntaskan pada waktu itu? Kenapa tidak waktu ramai? Itu mencerminkan ada tarik-menarik kekuasaan pada waktu itu; ini memang sengaja disimpan sebagai sandera, politik sandera. Kita tahu semua kok. Makanya ada temen kita yang menyebutnya bahwa sekarang ini politisi-politisi kita masih menjadi pasien rawat jalan dari KPK. Jadi tinggal nanti sekali waktu seperti dokter bilang ini harus dirawat lagi, harus masuk, baru masuk. Ini sebenarnya betul-betul tidak sehat. Kita bisa membayangkan nanti presiden sekualitas apa yang dihasilkan dari proses semacam ini. Tentu bukan orang yang terbaik, tetapi orang yang memang dikehendaki oleh oligarki. Itu akhirnya politikal ekonomis dari Pilpres sekarang itu tidak sepenuhnya bisa kita anggap demokratis walaupun diterangkan bahwa ini agendanya demokrasi, tetapi isinya bukan demokrasi. Isinya ada kongkalingkong. KPK sudah kasih sinyal dulu bahwa penyebab korupsi itu adalah karena presidential threshold 20% sehingga semua orang mencari tiket dan bayar mahal. Jadi sebetulnya secara eksplisit KPK tahu bahwa 20% itu menghina demokrasi dan bahkan memungkinkan terjadinya korupsi yang di-backup oleh tema 20% itu. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi mustinya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK juga datang sebagai lembaga untuk meminta judicial review, sama seperti LaNyalla (AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI) yang sangat berani akan mengajukan judicial review atas nama lembaga. Kematian Buruh Migran di Tahanan Malaysia Oke kita ganti topik lain dan saya kira ini peristiwa yang mengenaskan. Kalau data dari koalisi buruh migran ini disebutkan ada 149 orang yang meninggal di tahanan imigrasinya Malaysia. Kemudian dibantah Kemenlu, itu hanya ada 25 orang. Tapi, berapapun jumlahnya, menurut saya ini akan menjadi satu situasi yang sangat menyedihkan. Bagaimana sebuah negara tidak bisa melindungi orang-orang yang sering disebut sebagai pahlawan devisanya. Dan orang-orang ini kalau dia bisa punya lapangan pekerjaan di Indonesia yang layak, mereka pasti enggak maulah pergi jauh-jauh meninggalkan anak istri dan keluarganya. Iya, itu kalimatnya Deplu menghina, hanya 25 orang, karena takut disebutkan yang banyak. Kalau hanya 25, misalnya, kenapa nggak waktu masih 2-3 orang itu Deplu tidak bersuara. Kenapa dia musti tunggu 25 orang. Nggak ada yang percaya pada Deplu sekarang. Orang percaya pada buruh migran karena mereka yang ada di depan memantau secara harian statistik kekerasan terhadap buruh migran kita. Jadi, tetap orang anggap itu memang besar betul 141, sementara Presiden Jokowi menganggap bahwa itu kecil karena tugas saya adalah mendamaikan Rusia dan Ukraina. Kan itu jadi kontrasnya begitu. Presiden Jokowi lagi memuji dirinya sendiri mampu mendamaikan Ukraina dengan Rusia, faktanya di tetangga kita, Malaysia, kejahatan kemanusiaan berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah. Pemerintah baru mulai heboh ketika laporan dari buruh migran. Dan hebohnya itu bukannya melakukan protes diplomatik atau kirim tim, tapi langsung membantah enggak, hanya 25 doang. Hanya 25 tuh. Ini bagaimana cara berpikir Deplu. Banyak orang dungu memang yang tidak dalam posisi untuk melindungi citra pemerintah. Kan mustinya Deplu bilang, iya dari awal kita tahu, tapi kami lakukan operasi diplomasi tersembunyi dulu. Ini tidak ada, tiba-tiba sekadar membantah soal jumlah. Ini bukan soal jumlah, tapi ini soal kejahatan yang dialami oleh buruh migran kita. Kejahatannya, bukan jumlah kejahatannya. Itu meski cuma satu pun dia tidak melakukan proteksi. Jadi buruh migran kita tidak diproteksi di luar negeri oleh Deplu. Sedangkan di dalam negeri tidak diproteksi untuk lapangan kerja sehingga mereka harus berceceran, berkeliaran, menghadapi kekerasan di luar negeri. Jadi pemerintah memang gagal memenuhi tugas yang diberikan konstitusi, yaitu melindungi orang miskin, pelihara fakir miskin. Itu benar nggak terjadi. Padahal negara bilang kami surplus Rp 400 triliun. Kalau surplus Rp 400 triliun kenapa orang masih cari kerjaan di luar negeri. Jadi enggak ada tetesan dari masuknya uang ekspor komoditas kita ke APBN terhadap tenaga kerja dan lapangan kerja. Jadi dengan mudah sekali kita bisa tahu bahwa pemerintah ini pelit kok. Dia cuma mau simpan uang itu untuk main politik, bukan untuk membela buruh migran dan bukan untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri supaya tidak ada buruh migran yang mengalami penderitaan, karena harus cari kerja keluar negeri. Saya khawatir ini hanya fenomena gunung es karena ini kan di imigrasi Sabah. Padahal kita tahu banyak sekali buruh-buruh kita juga tersebar bukan hanya di Sabah. Saya kira di Kaula Lumpur juga banyak. Mestinya Deplu lebih proaktif, tidak hanya reaktif menanggapi apa yang terjadi di Sabah. Tapi dengan ini menjadi momentum untuk masuk lebih jauh ke Malaysia. Tetapi karena profil politik luar negeri kita lemah, bahkan terhadap negara tetangga kita Malaysia pun kita tidak bisa berbuat terlalu banyak dalam menghadapi persoalan problem semacam ini. Jadi ajaib. Mustinya Deplu bergembira atau membantu LSM buruh migran ini karena mereka lakukan perhitungan harian. Dan, ini ajaibnya itu, kaya’ Deplu memarahi LSM. Mustinya dia bilang, oke mungkin kita memang salah. Deplu, Anda benar. Mari kita sama-sama lakukan investigasi. Ini dia bantah duluan. Jadi, ajaib negara memusuhi masyarakat. Masyarakat ini sedang membantu masyarakat lain yang mengalami ketidakadilan. Justru diomelin oleh Deplu. Ini betul-betul biadab. Ini orang meninggal dalam tahanan dan kemungkinan besar proses hukumnya itu buruk dan perlindungan hukumnya juga tidak diberikan, tetapi malah dikecil-kecilkan. Sementara mereka yang secara voluntir, teman-teman aktivis buruh migran ini volunter, untuk membela tenaga kerja kita, eh malah dicurigai sebagai sekedar membesar-besarkan jumlah. Itu konyolnya Deplu kita. (mth/sws)
Bangun Insfrastruktur Indonesia Bersama Ribuan Tukang Melalui Teknologi, Gravel Raih Penghargaan iNews Maker Award 2022
Jakarta, FNN – Berawal dari kejelian dua founder perusahaan rintisan (startup) Georgi Putra dan Fredy Yanto yang melihat ribuan pekerja konstruksi yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan kesulitan pemilik proyek untuk mendapatkan tukang yang handal, kedua anak muda lulusan Berkeley University Amerika Serikat dan BINUS ini membangun platform aplikasi yang menyederhanakan proses pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak dengan menjamin kesejahteraan tukang melalui kepastian pembayaran upah tepat waktu. Gravel kini menjadi solusi yang menghubungkan pemilik proyek dengan mitra tukang, yang disebut ‘Dulur’, melalui aplikasi yang juga dapat mengawasi pekerjaan tukang secara real time. Pada tahun 2019, Gravel berhasil merekrut ribuan pekerja konstruksi yang mencari pekerjaan melalui platform umum seperti postingan di media sosial. Saat ini, Gravel telah berkembang melalui inisiatif berbasis teknologi dengan menyediakan pekerja ke lebih dari 2000 proyek di seluruh Indonesia dan menyalurkan miliaran Rupiah dalam bentuk gaji dan insentif kepada pekerja. Dengan semangat “Membangun Indonesia, Membangun Bersama Gravel,” beberapa waktu lalu, Gravel membuka kantor cabang pertamanya di Jawa Timur. Diresmikannya kantor cabang di Mulyorejo, Surabaya, tersebut merupakan tanda dimulainya komitmen Gravel untuk melakukan ekspansi ke daerah khususnya Surabaya dan Jawa Timur. Saat ini Gravel berencana untuk membuka cabang-cabang lain di Indonesia. Inisiatif tersebut membawa Gravel meraih penghargaan “Special Award of Outstanding Performance” dalam kategori “Distinguish Leadership and Service” dalam iNews Maker Awards 2022. Georgi Putra, CEO Gravel, menyampaikan kemenangan tersebut menjadi milik semua karyawan dan para mitra Gravel yang telah bekerja keras membangun proyek-proyek luar biasa. “Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan kepada Gravel, sehingga hasil kerja staf dan mitra tukang dapat dikenal dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat,” ucapnya saat ditemui di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis, 30 Juni 2022. Dalam acara yang turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, iNews Maker Awards 2022 menganugerahkan kepada insan maupun lembaga, baik swasta maupun pemerintah, yang secara aktif memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Indonesia khususnya dalam misi memulihkan perekonomian. Selain Gravel, penghargaan Special Award tersebut juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan PT Indonesia Financial Group. Penghargaan ini menjadi salah satu titik perjalanan untuk mengantarkan Gravel pada mimpi-mimpi besar lainnya. “Kami berharap Gravel bisa mendukung perkembangan infrastruktur yang sedang menjadi prioritas di Indonesia saat ini dan memberikan dampak positif bagi kehidupan para pekerja konstruksi di Indonesia. Semua achievement ini mendorong Gravel untuk menciptakan lebih banyak win-win solution bagi kedua belah pihak yang tentunya dapat mewujudkan lebih banyak proyek yang selesai tepat waktu, sesuai budget dan berkualitas tinggi.” CPO Gravel Fredy Yanto memaparkan. Seperti diketahui PT Gravel Technology atau lebih dikenal sebagai Gravel didirikan pada tahun 2019 merupakan perusahaan yang membangun aplikasi di bidang konstruksi, fokus Gravel saat ini adalah menghubungkan para pencari dan penyedia kerja, dengan memberikan jaminan pertanggungjawaban dari kedua belah pihak. Hingga saat ini, Gravel telah memiliki lebih dari 1,7 juta pekerja konstruksi atau Dulur Gravel, yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya berhenti di sumber daya manusia, Gravel juga ingin mewujudkan lebih banyak proyek yang selesai tepat waktu, sesuai budget dan berkualitas tinggi, melalui adanya financing tools dan penyediaan barang baku bangunan. (sws)
Kepala Polres Maluku Tengah Dicopot Jabatannya, Humas Polda Maluku Bantah Penyebabnya Perselingkuhan
Ambon, FNN - Kepala Kepolisian Resort Maluku Tengah, AKBP Abdul Gafur, dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan perbuatan tercela yang tidak patut sebagai atasan. Informasi yang beredar penyebabnya akibat kasus perselingkuhan, namun itu dibantah oleh Polda Maluku. “Iya, sementara dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala Polres Maluku Tengah,” kata Plh Kabid Humas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Denny Abraham, di Ambon, Rabu. Ia menegaskan, hal yang diduga menjadi penyebab pencopotan dia itu karena perbuatan tercela yang tidak patut sebagai atasan, dan bukanlah kasus perselingkuhan. Hal yang diduga itu adalah perbuatan yang membuat istri Gafur merasa perasaannya tidak enak, lalu mengambil tindakan untuk melaporkan yang bersangkutan ke Propam Polda Maluku. “Saya klarifikasi lagi ya, ini bukan kasus perselingkuhan, tapi ini perbuatan tercela yang tidak patut sebagai atasan. Seperti tidak enak perasaan oleh istrinya makanya langsung dilaporkan ke Propam seperti itu. Kalau bicara kasus selingkuh, harus ada pembuktian hukum,” terangnya.Kata Abraham, saat ini yang bersangkutan sudah menjalani sidang kode etik oleh jajaran Bidang Propam Polda Maluku. \"Sudah sidang kode etik, iya. Bisa saja mutasi, seperti dicopot jabatannya lalu dipindahkan,” katanya. Menurut dia, mutasi itu tindakan tegas dari Kapolda Maluku dalam menegakkan disiplin anggota, yang sudah berkomitmen untuk tidak segan-segan menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. (mth/Antara)
POPULER
