NASIONAL
Ketua KPK: Auditor Berperan Penting Berantas dan Cegah Korupsi
Badung, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan bahwa auditor punya peran penting membantu aparat penegak hukum memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.Oleh karena itu, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memimpin pembahasan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi pada Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) Putaran Ke-2 yang berlangsung di Badung, Bali, pada 5–8 Juli 2022.“Bagaimana kita bisa memberdayakan para auditor, karena kalau auditornya bagus, tentu tidak ada penyelewengan uang negara, karena itu kita memanfaatkan peran audit dalam pemberantasan termasuk pencegahan,” kata Firli Bahuri kepada Antara di Badung, Bali, Selasa.Peningkatan peran auditor dalam pemberantasan korupsi merupakan satu dari tiga isu prioritas yang diusulkan Indonesia pada forum ACWG. Di ACWG Putaran Ke-1. Isu itu mendapat dukungan dari seluruh delegasi G20 untuk masuk tahap pembahasan prinsip tingkat tinggi (high level principle/HLP) sehingga hasilnya nanti menjadi dokumen kebijakan yang mengikat bagi anggota G20.“Dokumen tingkat tinggi yang nantinya disepakati itu akan menjadi acuan kerja untuk dunia, global, bagaimana memberantas korupsi,” kata Ketua KPK RI saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di ACWG Putaran Ke-2.Firli, yang mengikuti pertemuan HLP pertama terkait peran audit, Selasa, mengaku optimistis para delegasi bakal menyepakati prinsip-prinsip yang nantinya terangkum dalam dokumen kebijakan.Untuk Dunia“Tadi saya mengikuti diskusi, ada delegasi dari sembilan negara yang hadir secara fisik, 10 negara (hadir) virtual, dan satu entitas, yaitu Uni Eropa juga ikut berdiskusi. Alhamdulilah, kelihatannya focal point (isu prioritas) yang diusulkan Indonesia bisa disepakati dan dirumuskan,” kata Firli Bahuri.Ia lanjut menyampaikan hasil rangkaian pertemuan ACWG, yaitu ACWG Putaran Ke-3 bakal diisi oleh acara deklarasi yang rencananya berlangsung di Australia pada September 2022.Pertemuan terakhir ACWG berlangsung di Australia karena negara itu pada tahun ini turut menjabat sebagai Ketua Pertemuan (Co-Chair) bersama Indonesia.“Mudah-mudahan apa yang kami (Indonesia) berikan memberi manfaat untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi untuk dunia,” kata dia.Dalam ACWG Putaran Ke-2, delegasi G20 bakal membahas draf/rancangan dokumen kebijakan untuk isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Pembahasan tentang isi draf itu berlangsung tiga hari pada 5–7 Juli 2022. (mth/Antara)
Raja Seluruh Indonesia dan Dunia Kumpul di Bali Agustus 2022
Denpasar, FNN - Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati menerima kunjungan Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara (Matra) yang hendak menggelar pertemuan raja-raja nusantara dan dunia pada Agustus 2022 mendatang.Di Denpasar, Selasa, Ketua DPP Matra Mangku Alam II menyampaikan kepada Wakil Gubernur Bali bahwa pihaknya akan mengadakan festival adat dan budaya nusantara sekaligus pelantikan Ketua DPP baru Andi Bau Malik Baramamase Tatukajanangan dari Kerajaan Gowa.Festival tersebut akan dilaksanakan dari 16 Agustus hingga 20 Agustus 2022 dengan diikuti oleh raja-raja dari 206 kerajaan di seluruh Indonesia dan 30 kerajaan dunia yang memastikan kehadiran.\"Kerajaan mancanegara yang akan hadir antara lain dari Hawaii, Laos, Spanyol, Uganda, Gana, Kongo, Suriah dan Lebanon,\" kata Mangku Alam II di hadapan Wakil Gubernur Bali Cok Ace.Ketua DPP Matra tersebut menjelaskan bahwa Matra telah dibentuk sejak 2016 silam, dengan tujuan melestarikan dan menguatkan adat dan budaya yang tumbuh di nusantara.Atas niat tersebut, pihaknya ingin menggelar kegiatan berkelanjutan dengan akhirnya terpilih rencana pelaksanaan festival adat dan budaya pertama kalinya di Pulau Dewata tepatnya Puri Klungkung.\"Selain berkaitan dengan misi organisasi, kegiatan ini merupakan wujud sumbangsih Matra dalam mendukung pemulihan Bali yang terpuruk karena pandemi COVID-19,\" katanya di Denpasar.Dari tujuan tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Cok Ace merasa senang dan mengapresiasi niat baik Matra dengan memilih Bali sebagai lokasi berkumpulnya raja-raja nusantara dan mancanegara.Selain sebagai lokasi pelantikan pengurus baru dan rangkaian festival adat dan budaya nusantara, Cok Ace menilai kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan adat dan budaya.\"Kegiatan ini memberi sumbangsih bagi upaya pemulihan perekonomian Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, terlebih lagi kegiatan Matra juga akan dihadiri oleh para raja dari sejumlah negara,\" kata Wakil Gubernur Cok Ace. (mth/Antara)
Jokowi Lakukan Blunder Diplomatik, Impian Jadi Sekjen PBB Ambyar
Jakarta, FNN - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia selama sepekan terakhir terus mejadi sorotan berbagai pihak. Apalagi melihat sikap Ukraina yang seolah menyangkal bahwa Jokowi dititipin pesan oleh Presiden Volodymyr Zelensky untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika demikian, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah Jokowi melakukan blunder diplomatik? Dalam persoalan ini siapa yang benar atau salah akan terus berlanjut, yang tergantung dari sudut pandang kepentingan siapa, pemuja Jokowi pasti akan terus menggaungkan mimpi Jokowi itu seperti menerima hadiah Nobel bahkan layak menjadi Sekretaris Jenderal PBB karena berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina. Sebaliknya bagi haters pembenci dari Jokowim, peristiwa ini menjadi semacam justifikasi yang tidak terbantahkan bahwa Presiden Jokowi memang senang ngibul. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Senin (4/1/22), ada satu hal yang lebih serius lagi selain apakah yang satu ngibul atau tidak, yaitu persoalan terselenggaranya pertemuan G20 yang akan berlangsung pada November mendatang di Bali. Hersu menjelaskan sukses tidaknya pertemuan itu akan menjadi pertaruhan politik Jokowi di dalam maupun di luar negeri sebagai presiden atau Ketua G20, yakni tempat berhimpunnya dua puluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Jokowi berkepentingan agar semua negara yang tergabung dalam G20 itu bisa hadir. Sebagai presidensi dari G20 Jokowi harus pandai memainkan perannya dalam dua kekuatan blog besar tadi. Dalam konteks inilah sesungguhnya perjalanan Jokowi menghadiri pertemuan negara-negara G7 di Jerman dan kemudian dilanjutkan ke Ukraina dan Rusia. Secara sederhana sesungguhnya perjalanan Presiden Jokowi itu seharusnya hanya membawa dua misi penting saja. Pertama, meyakinkan negara-negara anggota G7 untuk tetap hadir dalam pertemuan G20 di Bali. Kedua, membuka blokade ekonomi Rusia yang mengakibatkan impor gandum dari Ukraina terhenti. Karena itulah perjalanan Jokowi ke Ukraina menjadi sangat penting. Kenapa? Karena 20% impor gandum Indonesia berasal dari Ukraina tetapi Ukraina juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau Rusia tidak membuka blokadenya. Misi Jokowi ini menjadi acakadut dan jadi bahan tertawaan karena adanya agenda tambahan berupa keinginan Jokowi untuk berperan menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia. “Inilah saya kira dilema yang bakal dihadapi oleh Jokowi menjadi pertaruhan politik yang sangat serius ya alih-alih kunjungannya ke Ukraina dan Moskow tadi berhasil membujuk kedua negara untuk hadir (di Bali), malah justru bisa menimbulkan komplikasi tersendiri dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Ukraina karena ada bantahan dari Ukraina,” ungkap Hersubeno. “Dan juga sebaliknya tadi, bagi Rusia ini juga bisa menjadi persoalan kalau Jokowi kelihatan terlalu bersemangat untuk menghadirkan Ukraina,” ujar lanjut wartawan senior FNN itu. (Ida/Lia)
Front Kedaulatan Negara Dideklarasikan: Tritura Kembali Disuarakan
Jakarta, FNN – Front Kedaulatan Negara (FKN), Mengawal Eksistensi dan Masa Depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dideklarasikan di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. FKN lahir setelah melihat realitas pahit yang mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Deklarasi dibacakan oleh Prof. Mohammad Daniel Rasyid (Surabaya). Mantan penasihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abdullah Hehamahua yang menjadi Koordinator FKN, terlebih dahulu membacakan siaran pers. Sejumlah tokoh hadir dalam acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Diantaranya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, Dr. Teuku Hasanuddin Yusuf (Aceh) dan perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Presiden PPMI, dari Lampung dan juga sejumlah ibu atau emak-emak. FKN melihat lima ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Jokowi. Pertama, semakin membubungnya utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp 17.000 triliun, terdiri dari Rp 7.000 triliun utang pemerintah, Rp 6.000 triliun utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Rp 4.000 triliun utang swasta. “Gurita utang yang tidak disertai tatakelola yang benar dan kemampuan bayar yang memadai akan membawa NKRI pada kebangkrutan seperti terjadi pada Srilangka dan beberapa negara lain. Belenggu utang asing yang sedemikian rupa pada gilirannya mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI,” kata Abdullah Hehamahua. Kedua, terus merajalelanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan para penyelenggara negara di segela level, utamanya di pusat-pusat kekuasaan. Revisi UU KPK nampak jelas sebagai upaya pemandulan terhadap gerak langkah komisi antirasuah dalam memberantas KKN. Ketiga, dominasi oligarki yang semakin sistematik, terstruktur dan masif, serta menyebar ke segenap aspek kehidupan masyarakat, yang membuat kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara terasa pengab dan sempit. Hegemoni media massa, perilaku parpol yang bagaikan paduan suara, dan kelangkaan minyak goreng (migor) yang berbulan-bulan adalah beberapa contoh betapa kuatnya cengkeraman oligarki sudah sedemikian membelenggu. Keempat, gelombang TKA (Tenaga Kerja Asing), khususnya dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang merambah berbagai bidang pekerjaan, termasuk pekerjaan bidang tukang yang semestinya menjadi hak rakyat Indonesia, di tengah badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang melanda dunia usaha serta melemahnya daya beli rakyat sangat mengancam kehidupan ekonomi masyarakat. “Fakta bahwa para TKA asal Tiongkok itu rata-rata sudah mengikuti Wajib Militer (Wamil) selama dua tahun di negaranya, semakin menambah ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI,” ujar Abdullah. Kelima, pembiaran terhadap perilaku sosial yang merusak moralitas bangsa seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender). Saat ini, LGBT bukan sekedar penyimpangan seksual, tetapi telah berubah menjadi gerakan (movement) yang berhasyrat memperbesar dan memperluas pengikutnya. Hal itu sangat mengancam masa depan bangsa. Melihat semua ancaman nyata yang sudah di depan mata itu, mereka yang tergabung dalam FKN menyerukan kepada penyelenggara supaya melakukan tiga hal atau Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Pertama, turunkan harga-harga kebutuhan hidup yang sangat mencekik rakyat seperti telur, migor, cabai, daging, ayam dan lainnya. Kedua, stop utang luar negeri yang membelenggu negara dan rakyat. Ketiga, stop TKA dari RRT. (M. Anwar Ibrahim/FNN).
ACT Menyampaikan Permohonan Maaf
Jakarta, FNN - Terkait pemberitaan di media massa, serta percakapan di sosial media, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Permohonan maaf tersebut disampaikan Presiden ACT, Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin sore (4/7/2022). ACT merasa perlu memberikan beberapa pernyataan untuk melakukan klarifikasi terkait Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 4 Juli 2022. Dalam laporan utamanya, Majalah Tempo menyebut ACT dengan Aksi Cepat Tilap. Tempo memberitakan bahwa para petinggi lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan donasi publik. Duit sedekah itu diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT. Gaji pengurus mencapai ratusan juta rupiah. Duit donasi, demikian Laporan Tempo, ada yang mengalir untuk keluarga pimpinan lembaga ini. Sementara itu, sejumlah penyaluran donasi bermasalah. Presiden ACT Ibnu Khajar menegaskan bahwa sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga. \"Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Ibnu Khajar. Restrukturisasi lembaga ACT, kata Ibnu, termasuk manajemen, fasilitas dan budaya kerja. Pergantian managemen ini merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktifitas. \"SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas. Pada 2021 lalu, jumlah karyawan 1.688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang,\" ujar Ibnu Khajar. ACT merupakan sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan kiprah di 47 negara. Sepanjang tahun 2020 telah melakukan 281.000 aksi. Pergantian Ketua Pembina Sejak Januari 2022 pula, ACT juga melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative di Turki, Palestina dan Jepang. Menurut Ibnu, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal. Ini penting dilakukan, untuk mendorong laju pertumbuhan organisasi. Ibnu Khajar mengatakan, restrukturisasi yang terjadi juga berupa penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi tiga tahun, dan pembina menjadi empat tahun. Selain itu, sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial, yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme ini juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT. Terkait fasilitas yang didapatkan, Ibnu menegaskan sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu. \"Seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah mobil Innova. Kendaraan tersebut pun tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT, \" ungkap Ibnu. Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen. \"Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya,\" kata Ibnu. Untuk diketahui, ACT merupakan lembaga kemanusiaan global yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Sosial RI. ACT juga memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) termasuk dalam Opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020, ACT secara total menerima Rp 519 miliar dan telah disalurkan ke sekitar 281.000 aksi kemanusiaan. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT. \"Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat,\" pungkas Ibnu Khajar. (TG)
Di Luar Negeri Jokowi Diolok-olok, Apalagi di Dalam Negeri
Jakarta, FNN – Hasrat untuk mendamaikan dua negara Ukraina dan Rusia yang bertikai cukup besar, namun tidak bisa mengukur dan merasa diri, akibatnya jadi bahan olok-olok dunia internasional. “Akhirnya pers internasional mengolok-olok beliau. Semua berita yang masuk menunjukkan bahwa Jokowi sebenarnya melakukan sesuatu yang percuma, dan akan dicatat oleh sejarah bahwa Indonesia gagal menjadi fasilitator. Dan kegagalan ini juga menjadi beban baru pada Pak Jokowi kan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 04 Juli 2022. Dobel beban mental yang diderita Jokowi menurut Rocky lantaran sebelumnya Jokowi juga diolok-olok oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat menghadapnya di kantor DPP PDIP. Sang Ratu – sebutan untuk Megawati, sebetulnya mengolok-olok atau mempermalukan Presiden Jokwi dengan memviralkan video pendek itu. Menurut Rocky, tradisi semacam itu sangat buruk buat demokrasi. “Kalau ada problem antara partai dan kadernya, selesaikan di belakang layar, bukan dipamerkan. Jadi orang sekarang mulai berhitung apakah Pak Jokowi juga menyimpan dendam kepada Ibu Mega? Ya sangat mungkin karena sampai sekarang foto itu masih diviralkan. Video pendek itu masih viral. Nah, bagian ini sebetulnya yang kita merasa bagaimanapun dia presiden dan terbakarnya hati Pak Jokowi itu hendak dia padamkan dengan pergi ke luar negeri dengan misi perdamaian supaya batinnya lega. Ternyata enggak juga. Jadi kami ikut prihatin dengan kondisi psikis Pak Jokowi,” paparnya. Rocky meyakini adegan Jokowi menghadap Megawati dengan duduk di kursi kayu, sudah sipersiapkan sebelumnya. “Ya, kalau dilihat dari sudut pengambilan kamera, sangat-sangat mungkin Pramono yang mengambil gambar itu. Dan orang bertanya kenapa Pram mengambil gambar, ya mungkin dokumentasi. Kenapa itu bocor ke publik? Itu bukan urusan dokumentasi. Itu pasti ada semacam ketidaksengajaan atau bahkan ketidaksengajaan yang ingin disengaja,” tegasnya. Jadi menurut Rocky semua hal itu harus kita analisis secara masuk akal. Dan ruangan itu adalah ruangan inti PDIP, di mana yang ada di dalam situ adalah seluruh tokoh kunci PDIP. “Jadi sebetulnya akhirnya orang mulai menduga, ya lakukan semangat gestimation, antara gasing dan estimasi bahwa itu semacam desain untuk memang menjatuhkan moral Pak Jokowi, sekaligus menjatuhkan moral Ganjar. Jadi satu paket yang kelihatannya disiapkan dalam sebuah skenario,” katanya. Dan sangat mungkin, lanjut Rocky PDIP akan membantah bahwa itu hanya ketidaksengajaan, kegembiraan. Akan tetapi bagian analisis yang sudah memahami apa yang sedang terjadi dalam PDIP, ini yang disebut sebagai kremlinologi. “Kita sebut kremlinologi karena pengaturan siasat itu di belakang layar. Itu yang berupaya untuk ditampilkan melalui peristiwa kemarin itu. Jadi yang di belakang layar yang harusnya disembunyikan, memang sengaja ditaruh di depan layar. Untuk memancing reaksi balik supaya diatur lagi siasat. Itu yang namanya kremlinologi,” paparnya. (ida, sws)
Jumhur Hidayat: Demokrasi Bisa Ideal Jika Penghasilan Pekerja Rp 8 Juta per Orang per Bulan
Jakarta, FNN – Ketua KSPSI, Muh Jumhur Hidayat dalam kesempatannya sampaikan tentang esensi kemerdekaan dalam acara Sarasehan Nasional yang digelar oleh Syarekat Islam pada Ahad, 3 Juli 2022 di Sekretariat Syarekat Islam yang baru (samping SI lama), kawasan taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, yang bertajuk Thema Demokrasi dan Keadilan Sosial. Berdasarkan sejarah, menurut Jumhur, bahwa bangsa kita, India, Pakistan, Brunei, dll sama-sama pernah mengalami dijajah, namun kemerdekaannya masing-masing berbeda. Kemerdekaan bangsa kita menurut Jumhur tidak lepas dari intervensi Allah SWT. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari Konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Menurut Jumhur, fakta sejarahnya antara lain peran raja-raja nusantara saat itu banyak memberikan sumbangan, kontribusi seperti wilayah, sumber alam serta dukungan personilnya untuk mencapai kemerdekaan, sehingga akhirnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, ada beberapa hal yang sulit ditolak bahwa kemerdekaan kita merupakan kehendak Allah SWT selain perjuangan para pahlawan terdahulu. Hal itu, kata Jumhur, bahwa kemerdekaan itu seperti istilah umum, yaitu “Satu untuk semua dan semua untuk satu”. Namun dalam pelaksanaannya perwujudan itu masih jauh dari cita-cita, yang fakta satu untuk bangsa Eropa dll, bukan satu untuk rakyat. “Oleh karenanya terkait kualitas demokrasi kita saat ini masih jauh panggang dari panggang, seperti dibuatnya UU Omnibuslaw,” tegas Jumhur. Menurutnya, demokrasi bisa ideal jika pendapatan buruh pekerja/masyarakat kita Rp 8.000.000 per orang per bulannya. Artinya, jika sekeluarga yang bekerja Suami Istrinya masing-masing @Rp 8 juta, maka ia bisa hidup dengan baik dengan keluarganya. Lebih lanjut Jumhur membandingkan keadaan saat ini bagi buruh pekerja di ibukota (UMR), misalnya ia sebagai kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp 4,7 juta, jika istirahat dan anak-anaknya tidak bekerja, maka penghasilan Rp 4,7 juta harus bisa cukup untuk kebutuhan keluarganya selama sebulan, sementara harga-harga alami banyak kenaikan. Dalam sarasehat itu, narasumber lain yang hadir dalam acara ini antara lain, Prof. Siti Zuhro, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, Dr. Hamdan Zoelva, Dr. Ferry Juliantono (Moderator). (mth)
Syahganda: Demokrasi Buruk, Feodalisme Berusaha Wariskan Kekuasaan
Jakarta, FNN – Sarasehan Nasional yang digelar oleh Organisasi Islam tertua di Indonesia yakni Syarekat Islam (SI) pada Ahad, 3 Juli 2022 di Sekretariat Syarekat Islam yang baru (samping SI lama), kawasan taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, mengangkat tema “Demokrasi dan Keadilan Sosial”. Dalam paparannya Dr. Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle menyinggung berbagai hal terkait tema, bahwa menurutnya hal itu terjadi karena adanya struktur feodalisme. Aktivis yang juga akademisi itu menjelaskan, dalam struktur feodalisme itu berfikir bagaimana berupaya mewariskan kekuasaannya, kepada anak-anaknya, seperti yang dilakukan Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, juga Megawati Soekarnoputri. “Sehingga kita terkunci tidak saja oleh oligarki semata, tapi juga oleh oligarki primordial,” kata Syahganda. Syahganda menyampaikan bahwa di jamannya Ir. Soekarno pernah alami problem yang sama terkait penindasan serta feodalisme yang dilakukan oleh oligarki, yakni kolonial Belanda dan bangsa Eropa. Soekarno saat hadir dalam persidangan Belanda di Bandung ia menuntut kepada Belanda atas kebebasan merdeka yang diberikan kepada Pekerja di Negeri Belanda berbeda dengan di Indonesia, yang mana nasib bangsa kita ditindas. Selanjutnya Syahganda menuturkan bahwa menurut suatu buku yang ditulis oleh pengamat Oligarki, Jefry Winters, bahwa praktek oligarki yang pernah terjadi di masa sebelum Indonesia merdeka kembali marak lagi saat masa pemerintahan Soeharto dengan membentuk raja-raja kecil/konglomerat yang kemudian kini mereka berubah menjadi oligarki. D isisi lain Syahganda mengungkap indeks demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi menurun drastis. Secara kualitatif, Syahganda mengutip pernyataan dari Amnesty Internasional Indonesia (AII), pada seminar tentang demokrasi di Jakarta tahun ini, bahwa selama 14 tahun terakhir, tahun inilah tahun demokrasi yang paling buruk. Kemunduran ini akibat pemerintah ingin mengembalikan kekuasaan menjadi sentralistik, otoriter, dan melemahkan institusi reformasi seperti KPK dan MK. Pembungkaman demokrasi, kebebasan sipil, pembungkaman media sosial dan spying, serta pemenjaraan aktivis politik kembali terjadi secara massif dalam era Jokowi. “Rezim intelijen di masa orde baru kembali muncul dengan massif lagi di masa Jokowi ini,” ungkap Syahganda. Narasumber lain yang hadir dalam acara ini antara lain, Prof. Siti Zuhro, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat (Ketum KSPSI), Dr. Hamdan Zoelva (Keynote speaker dari Presiden SI) dan moderator Dr. Ferry Juliantono (Sekjend SI). (mth)
La Nyalla Mattalitti Gugat PT 20 Persen: Itu Perjuangan Rakyat Melawan Oligarki
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, gugatan pihaknya melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atas ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen adalah bagian dari perjuangan rakyat melawan oligarki. Karena tanpa ambang batas tersebut, rakyat bisa punya banyak pilihan calon pemimpin nasional. “Jika Allah memberikan amanah kepada saya, saya siap menerima untuk mempercepat mengembalikan kedaulatan rakyat,” ujar LaNyalla. Ia meminta MK jernih dan tegas menjaga konstitusi. Hal itu berkaitan dengan judicial review pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur khusus tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. “MK tidak boleh membiarkan negara ini dikuasai oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik yang membuat aturan seenaknya, tanpa ada sandaran hukum berdasarkan konstitusi kita,” ujar LaNyalla. Ia pun mempertanyakan jadwal putusan atas gugatan yang dilayangkan DPD. LaNyalla mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja MK dalam memutus kasus judicial review atas presidential threshold ini. “Silakan rakyat mengawasi. Silakan tanyakan MK kapan keputusan yang berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat itu akan diputuskan. Mari kita tanyakan kepada MK. Silakan rakyat tanyakan kepada MK,” ujar LaNyalla. (mth)
Resah dengan Kondisi Hari Ini, Ibu-Ibu di Palembang Deklarasikan LaNyalla Capres 2024
Palembang, FNN – Ratusan perempuan Sumatera Selatan yang menamakan diri Relawan Cindo Sriwijaya mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Dekelarasi tersebut berpusat di Aston Hotel, Kota Palembang, Ahad (03/07/2022). Koordinator Relawan Cindo Sriwijaya, Yuni Darti menambahkan bahwa karakter LaNyalla yang Egaliter, sehingga sangat dibutuhkan oleh Negara saat ini. Masyarakat Sumatera Selatan berharap pemimpin di masa depan mampu memperjuangkan aspirasi para ibu dan perempuan. Khususnya kebutuhan dasar di rumah tangga.Seperti mahalnya bahan kebutuhan pokok sehari-hari hingga masih tingginya harga minyak goreng di pasaran. “Persoalan Minyak Goreng yang sampai hari ini masih menjadi keluhan para ibu-ibu juga perlu diselesaikan oleh pemimpin yang menggali langsung permasalahan ke bawah, dan Pak LaNyalla memiliki itu,” kata Yuni Darti. (mth)
POPULER
