NASIONAL
ACT Menyampaikan Permohonan Maaf
Jakarta, FNN - Terkait pemberitaan di media massa, serta percakapan di sosial media, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Permohonan maaf tersebut disampaikan Presiden ACT, Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin sore (4/7/2022). ACT merasa perlu memberikan beberapa pernyataan untuk melakukan klarifikasi terkait Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 4 Juli 2022. Dalam laporan utamanya, Majalah Tempo menyebut ACT dengan Aksi Cepat Tilap. Tempo memberitakan bahwa para petinggi lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan donasi publik. Duit sedekah itu diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT. Gaji pengurus mencapai ratusan juta rupiah. Duit donasi, demikian Laporan Tempo, ada yang mengalir untuk keluarga pimpinan lembaga ini. Sementara itu, sejumlah penyaluran donasi bermasalah. Presiden ACT Ibnu Khajar menegaskan bahwa sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga. \"Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Ibnu Khajar. Restrukturisasi lembaga ACT, kata Ibnu, termasuk manajemen, fasilitas dan budaya kerja. Pergantian managemen ini merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktifitas. \"SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas. Pada 2021 lalu, jumlah karyawan 1.688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang,\" ujar Ibnu Khajar. ACT merupakan sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan kiprah di 47 negara. Sepanjang tahun 2020 telah melakukan 281.000 aksi. Pergantian Ketua Pembina Sejak Januari 2022 pula, ACT juga melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative di Turki, Palestina dan Jepang. Menurut Ibnu, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal. Ini penting dilakukan, untuk mendorong laju pertumbuhan organisasi. Ibnu Khajar mengatakan, restrukturisasi yang terjadi juga berupa penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi tiga tahun, dan pembina menjadi empat tahun. Selain itu, sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial, yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme ini juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT. Terkait fasilitas yang didapatkan, Ibnu menegaskan sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu. \"Seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah mobil Innova. Kendaraan tersebut pun tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT, \" ungkap Ibnu. Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen. \"Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya,\" kata Ibnu. Untuk diketahui, ACT merupakan lembaga kemanusiaan global yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Sosial RI. ACT juga memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) termasuk dalam Opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020, ACT secara total menerima Rp 519 miliar dan telah disalurkan ke sekitar 281.000 aksi kemanusiaan. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT. \"Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat,\" pungkas Ibnu Khajar. (TG)
Di Luar Negeri Jokowi Diolok-olok, Apalagi di Dalam Negeri
Jakarta, FNN – Hasrat untuk mendamaikan dua negara Ukraina dan Rusia yang bertikai cukup besar, namun tidak bisa mengukur dan merasa diri, akibatnya jadi bahan olok-olok dunia internasional. “Akhirnya pers internasional mengolok-olok beliau. Semua berita yang masuk menunjukkan bahwa Jokowi sebenarnya melakukan sesuatu yang percuma, dan akan dicatat oleh sejarah bahwa Indonesia gagal menjadi fasilitator. Dan kegagalan ini juga menjadi beban baru pada Pak Jokowi kan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 04 Juli 2022. Dobel beban mental yang diderita Jokowi menurut Rocky lantaran sebelumnya Jokowi juga diolok-olok oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat menghadapnya di kantor DPP PDIP. Sang Ratu – sebutan untuk Megawati, sebetulnya mengolok-olok atau mempermalukan Presiden Jokwi dengan memviralkan video pendek itu. Menurut Rocky, tradisi semacam itu sangat buruk buat demokrasi. “Kalau ada problem antara partai dan kadernya, selesaikan di belakang layar, bukan dipamerkan. Jadi orang sekarang mulai berhitung apakah Pak Jokowi juga menyimpan dendam kepada Ibu Mega? Ya sangat mungkin karena sampai sekarang foto itu masih diviralkan. Video pendek itu masih viral. Nah, bagian ini sebetulnya yang kita merasa bagaimanapun dia presiden dan terbakarnya hati Pak Jokowi itu hendak dia padamkan dengan pergi ke luar negeri dengan misi perdamaian supaya batinnya lega. Ternyata enggak juga. Jadi kami ikut prihatin dengan kondisi psikis Pak Jokowi,” paparnya. Rocky meyakini adegan Jokowi menghadap Megawati dengan duduk di kursi kayu, sudah sipersiapkan sebelumnya. “Ya, kalau dilihat dari sudut pengambilan kamera, sangat-sangat mungkin Pramono yang mengambil gambar itu. Dan orang bertanya kenapa Pram mengambil gambar, ya mungkin dokumentasi. Kenapa itu bocor ke publik? Itu bukan urusan dokumentasi. Itu pasti ada semacam ketidaksengajaan atau bahkan ketidaksengajaan yang ingin disengaja,” tegasnya. Jadi menurut Rocky semua hal itu harus kita analisis secara masuk akal. Dan ruangan itu adalah ruangan inti PDIP, di mana yang ada di dalam situ adalah seluruh tokoh kunci PDIP. “Jadi sebetulnya akhirnya orang mulai menduga, ya lakukan semangat gestimation, antara gasing dan estimasi bahwa itu semacam desain untuk memang menjatuhkan moral Pak Jokowi, sekaligus menjatuhkan moral Ganjar. Jadi satu paket yang kelihatannya disiapkan dalam sebuah skenario,” katanya. Dan sangat mungkin, lanjut Rocky PDIP akan membantah bahwa itu hanya ketidaksengajaan, kegembiraan. Akan tetapi bagian analisis yang sudah memahami apa yang sedang terjadi dalam PDIP, ini yang disebut sebagai kremlinologi. “Kita sebut kremlinologi karena pengaturan siasat itu di belakang layar. Itu yang berupaya untuk ditampilkan melalui peristiwa kemarin itu. Jadi yang di belakang layar yang harusnya disembunyikan, memang sengaja ditaruh di depan layar. Untuk memancing reaksi balik supaya diatur lagi siasat. Itu yang namanya kremlinologi,” paparnya. (ida, sws)
Jumhur Hidayat: Demokrasi Bisa Ideal Jika Penghasilan Pekerja Rp 8 Juta per Orang per Bulan
Jakarta, FNN – Ketua KSPSI, Muh Jumhur Hidayat dalam kesempatannya sampaikan tentang esensi kemerdekaan dalam acara Sarasehan Nasional yang digelar oleh Syarekat Islam pada Ahad, 3 Juli 2022 di Sekretariat Syarekat Islam yang baru (samping SI lama), kawasan taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, yang bertajuk Thema Demokrasi dan Keadilan Sosial. Berdasarkan sejarah, menurut Jumhur, bahwa bangsa kita, India, Pakistan, Brunei, dll sama-sama pernah mengalami dijajah, namun kemerdekaannya masing-masing berbeda. Kemerdekaan bangsa kita menurut Jumhur tidak lepas dari intervensi Allah SWT. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari Konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Menurut Jumhur, fakta sejarahnya antara lain peran raja-raja nusantara saat itu banyak memberikan sumbangan, kontribusi seperti wilayah, sumber alam serta dukungan personilnya untuk mencapai kemerdekaan, sehingga akhirnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, ada beberapa hal yang sulit ditolak bahwa kemerdekaan kita merupakan kehendak Allah SWT selain perjuangan para pahlawan terdahulu. Hal itu, kata Jumhur, bahwa kemerdekaan itu seperti istilah umum, yaitu “Satu untuk semua dan semua untuk satu”. Namun dalam pelaksanaannya perwujudan itu masih jauh dari cita-cita, yang fakta satu untuk bangsa Eropa dll, bukan satu untuk rakyat. “Oleh karenanya terkait kualitas demokrasi kita saat ini masih jauh panggang dari panggang, seperti dibuatnya UU Omnibuslaw,” tegas Jumhur. Menurutnya, demokrasi bisa ideal jika pendapatan buruh pekerja/masyarakat kita Rp 8.000.000 per orang per bulannya. Artinya, jika sekeluarga yang bekerja Suami Istrinya masing-masing @Rp 8 juta, maka ia bisa hidup dengan baik dengan keluarganya. Lebih lanjut Jumhur membandingkan keadaan saat ini bagi buruh pekerja di ibukota (UMR), misalnya ia sebagai kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp 4,7 juta, jika istirahat dan anak-anaknya tidak bekerja, maka penghasilan Rp 4,7 juta harus bisa cukup untuk kebutuhan keluarganya selama sebulan, sementara harga-harga alami banyak kenaikan. Dalam sarasehat itu, narasumber lain yang hadir dalam acara ini antara lain, Prof. Siti Zuhro, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, Dr. Hamdan Zoelva, Dr. Ferry Juliantono (Moderator). (mth)
Syahganda: Demokrasi Buruk, Feodalisme Berusaha Wariskan Kekuasaan
Jakarta, FNN – Sarasehan Nasional yang digelar oleh Organisasi Islam tertua di Indonesia yakni Syarekat Islam (SI) pada Ahad, 3 Juli 2022 di Sekretariat Syarekat Islam yang baru (samping SI lama), kawasan taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, mengangkat tema “Demokrasi dan Keadilan Sosial”. Dalam paparannya Dr. Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle menyinggung berbagai hal terkait tema, bahwa menurutnya hal itu terjadi karena adanya struktur feodalisme. Aktivis yang juga akademisi itu menjelaskan, dalam struktur feodalisme itu berfikir bagaimana berupaya mewariskan kekuasaannya, kepada anak-anaknya, seperti yang dilakukan Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, juga Megawati Soekarnoputri. “Sehingga kita terkunci tidak saja oleh oligarki semata, tapi juga oleh oligarki primordial,” kata Syahganda. Syahganda menyampaikan bahwa di jamannya Ir. Soekarno pernah alami problem yang sama terkait penindasan serta feodalisme yang dilakukan oleh oligarki, yakni kolonial Belanda dan bangsa Eropa. Soekarno saat hadir dalam persidangan Belanda di Bandung ia menuntut kepada Belanda atas kebebasan merdeka yang diberikan kepada Pekerja di Negeri Belanda berbeda dengan di Indonesia, yang mana nasib bangsa kita ditindas. Selanjutnya Syahganda menuturkan bahwa menurut suatu buku yang ditulis oleh pengamat Oligarki, Jefry Winters, bahwa praktek oligarki yang pernah terjadi di masa sebelum Indonesia merdeka kembali marak lagi saat masa pemerintahan Soeharto dengan membentuk raja-raja kecil/konglomerat yang kemudian kini mereka berubah menjadi oligarki. D isisi lain Syahganda mengungkap indeks demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi menurun drastis. Secara kualitatif, Syahganda mengutip pernyataan dari Amnesty Internasional Indonesia (AII), pada seminar tentang demokrasi di Jakarta tahun ini, bahwa selama 14 tahun terakhir, tahun inilah tahun demokrasi yang paling buruk. Kemunduran ini akibat pemerintah ingin mengembalikan kekuasaan menjadi sentralistik, otoriter, dan melemahkan institusi reformasi seperti KPK dan MK. Pembungkaman demokrasi, kebebasan sipil, pembungkaman media sosial dan spying, serta pemenjaraan aktivis politik kembali terjadi secara massif dalam era Jokowi. “Rezim intelijen di masa orde baru kembali muncul dengan massif lagi di masa Jokowi ini,” ungkap Syahganda. Narasumber lain yang hadir dalam acara ini antara lain, Prof. Siti Zuhro, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat (Ketum KSPSI), Dr. Hamdan Zoelva (Keynote speaker dari Presiden SI) dan moderator Dr. Ferry Juliantono (Sekjend SI). (mth)
La Nyalla Mattalitti Gugat PT 20 Persen: Itu Perjuangan Rakyat Melawan Oligarki
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, gugatan pihaknya melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atas ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen adalah bagian dari perjuangan rakyat melawan oligarki. Karena tanpa ambang batas tersebut, rakyat bisa punya banyak pilihan calon pemimpin nasional. “Jika Allah memberikan amanah kepada saya, saya siap menerima untuk mempercepat mengembalikan kedaulatan rakyat,” ujar LaNyalla. Ia meminta MK jernih dan tegas menjaga konstitusi. Hal itu berkaitan dengan judicial review pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur khusus tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. “MK tidak boleh membiarkan negara ini dikuasai oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik yang membuat aturan seenaknya, tanpa ada sandaran hukum berdasarkan konstitusi kita,” ujar LaNyalla. Ia pun mempertanyakan jadwal putusan atas gugatan yang dilayangkan DPD. LaNyalla mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja MK dalam memutus kasus judicial review atas presidential threshold ini. “Silakan rakyat mengawasi. Silakan tanyakan MK kapan keputusan yang berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat itu akan diputuskan. Mari kita tanyakan kepada MK. Silakan rakyat tanyakan kepada MK,” ujar LaNyalla. (mth)
Resah dengan Kondisi Hari Ini, Ibu-Ibu di Palembang Deklarasikan LaNyalla Capres 2024
Palembang, FNN – Ratusan perempuan Sumatera Selatan yang menamakan diri Relawan Cindo Sriwijaya mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Dekelarasi tersebut berpusat di Aston Hotel, Kota Palembang, Ahad (03/07/2022). Koordinator Relawan Cindo Sriwijaya, Yuni Darti menambahkan bahwa karakter LaNyalla yang Egaliter, sehingga sangat dibutuhkan oleh Negara saat ini. Masyarakat Sumatera Selatan berharap pemimpin di masa depan mampu memperjuangkan aspirasi para ibu dan perempuan. Khususnya kebutuhan dasar di rumah tangga.Seperti mahalnya bahan kebutuhan pokok sehari-hari hingga masih tingginya harga minyak goreng di pasaran. “Persoalan Minyak Goreng yang sampai hari ini masih menjadi keluhan para ibu-ibu juga perlu diselesaikan oleh pemimpin yang menggali langsung permasalahan ke bawah, dan Pak LaNyalla memiliki itu,” kata Yuni Darti. (mth)
Presiden dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan Empat Negara
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Indonesia pada Sabtu (2/7) usai melakukan kunjungan kerja ke empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia, dan Persatuan Emirat Arab (PEA) selama sepekan.Berdasarkan keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, Presiden tiba dengan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 06.25 WIB, setelah menempuh perjalanan selama delapan jam dari Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, PEA.Di tangga pesawat, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak disambut oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pj. Gubernur Banten Almuktabar.Selama di Jerman, Presiden Jokowi menghadiri KTT G7 sebagai negara mitra sekaligus pemegang Presidensi G20.Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain dengan Kanselir Jerman, Presiden Prancis, Perdana Menteri (PM) India, PM Kanada, dan PM Inggris.\"Selain membahas isu penguatan kerja sama bilateral, isu terkait perang di Ukraina dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dunia dibahas hampir di semua pertemuan bilateral tersebut,\" kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Munich, Jerman, Senin (27/6) lalu.Di dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa waktu dunia tidak panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan dan pupuk.Dari Jerman, Presiden melakukan lawatan dengan misi perdamaian ke Ukraina melalui Polandia.Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meninjau reruntuhan gedung terdampak perang di Kota Irpin, lalu menyerahkan bantuan kemanusiaan di salah satu rumah sakit di Kyiv.Presiden Jokowi kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina dan menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.Dari Ukraina, Presiden Jokowi menuju Moskow, Rusia, dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.Presiden Jokowi menyatakan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara Rusia dengan Ukraina dan meminta jaminan keamanan Rusia bagi jalur ekspor pangan Ukraina.Setelah itu, Presiden melakukan lawatan ke Abu Dhabi, PEA, dan bertemu dengan sejumlah pengusaha dan investor PEA.Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Presiden PEA, Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, dan menyaksikan pertukaran dokumen IUAE-CEPA (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah disepakati kedua negara di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat (1/7). (mth/Antara)
Kapolda Lampung Terima Hoegeng Awards 2022
Bandarlampung, FNN - Kapolda Lampung Irjen Pol. Akhmad Wiyagus menerima penghargaan polisi teladan kategori Polisi Berintegrasi Hoegeng Awards 2022 dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Jumat (1/7).Selain Kapolda Lampung, kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad di Bandarlampung, Sabtu, ada dua polisi lainnya yang memperoleh penghargaan Hoegeng Awards kategori Polisi Berdedikasi, yaitu Aipda Rohimah dan Brigjen Pol. Eko Rudi Sudarto.\"Irjen Pol. Akhmad Wiyagus baru 2 hari serah terima jabatan dari Kapolda Gorontalo menjadi Kapolda Lampung. Beliau merupakan mantan penggawa KPK,\" terang Pandra.Akhmad Wiyagus dikenal sosok polisi yang antisuap dan tidak bisa dinegosiasikan. Oleh karena itulah, Dewan Pakar akhirnya mendapuknya sebagai penerima Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas.\"Akhmad Wiyagus merupakan mantan penggawa KPK. Beliau dikenal bawahan dan koleganya sebagai sosok polisi yang antisuap dan tidak bisa dinego,\" imbuh Pandra.Dewan Pakar mulai memproses pencarian polisi teladan sejak 14 Maret hingga 9 Mei 2022 dengan sejumlah kriteria, salah satunya adalah pengecekan rekam jejak di Posko Presisi Polri.Pada tahapan selanjutnya, kandidat yang lolos seleksi awal dibagi menjadi tiga kategori Polisi Berintegrasi, Polisi Inovatif, dan Polisi Berdedikasi. Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022 akhirnya memilih tiga penerima penghargaan tersebut.Hoegeng Awards 2022 diberikan lewat proses diskusi panjang dengan libatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga almarhum Jenderal Hoegeng, Divisi Humas Mabes Polri, Posko Presisi Polri, hingga Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022.Dalam pemilihan tersebut yang menjadi dewan pakar Hoegeng Awards 2022 adalah Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. Purn. Benny Mamoto, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, serta anggota Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam.Untuk penerima Hoegeng Awards kategori Polisi Berdedikasi adalah Aipda Rohimah dianugerahi Hoegeng Awards 2022. Polwan yang akrab disapa dengan nama Mpok Imeh itu sebelumnya diusulkan oleh warga untuk dianugerahi Hoegeng Awards 2022.Untuk penerima Hoegeng Awards Kategori Polisi Inovatif adalah Brigjen Pol. Eko Rudi Sudarto. Dia telah berupaya memenangkan hati dan pikiran warga Papua agar warga tidak tertarik pada propaganda kelompok kriminal bersenjata (KKB). (sws, ant)
Mahalnya Biaya Politik Disebut LaNyalla Jadi Penyebab Tingginya Korupsi
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut tingginya korupsi tidak selalu disebabkan mental korup. Tetapi juga dipicu tingginya biaya politik. “Dapat kita simpulkan jika biaya politik mahal ini menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),\" tutur LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Sabtu (2/7/2022). Dikatakan LaNyalla, biaya politik yang mahal menimbulkan potensi sikap korup para pejabat yang terpilih. Biaya politik yang mahal juga tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat. Selain potensi sikap yang korup, potensi kinerja pun rendah dan cenderung tidak memikirkan masyarakat pemilih. “Fakta banyaknya para pejabat yang terjerat dugaan kasus korupsi selama ini menunjukkan bahwa biaya politik ada hitungannya,” beber LaNyalla. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat diberikan edukasi politik yang baik dan etis. Tidak lagi bersedia memilih jika diberi uang dan jika tidak diberi uang oleh si pemilih, maka tidak mau memilih. Perilaku money politic dilakukan oleh para politikus yang ingin serba instan ingin menjadi pejabat, namun dampaknya besar bagi masyarakat. Senator asal Jawa Timur itu melihat pentingnya menanamkan kesadaran politik agar para politikus dan calon pejabat beradu gagasan, perjuangan, etika serta berwawasan bahwa jabatan bukan satu-satunya target yang harus dicapai, sehingga menghalalkan berbagai cara. “Perlu segera dilansir berapa sesungguhnya biaya politik yang wajar dan rasional agar tidak masuk ke dalam jebakan politik transaksional,” tutur LaNyalla. Ditambahkannya, politik yang rasional dimulai dari rasionalitas undang-undangnya itu sendiri. “Jika aturan-aturan main sudah tidak rasional, semua mekanisme politik kita akan tidak rasional, termasuk biaya yang melangit, sedangkan gaji yang diterima sangat relatif,” ujar LaNyalla. Seperti diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Bahkan untuk kepala daerah tingkat II saja bisa mencapai puluhan miliar. “KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar,” kata Alex. (mth/*)
Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab
Lamongan, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga Pendidikan mencetak generasi yang berakhlak dan beradab. Bukan sekedar mencetak siswa atau santri yang cerdas saja. \"Negara ini krisis orang-orang yang memiliki etika, moral dan adab,\" kata LaNyalla saat meresmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, Jawa Timur, Jumat (1/7/2022). Ditegaskannya, esensi dari tujuan Pendidikan Nasional adalah menghasilkan kaum terdidik atau intelektual yang beretika, yang bermoral dan berbudi pekerti luhur seperti para pendiri bangsa. \"Makanya saat memberi kata pengantar buku 1 Abad Tamansiswa, saya sampaikan pentingnya membumikan kembali semboyan yang digagas Ki Hajar Dewantoro. Yaitu Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani. Karena menurut saya itulah etika. Itulah moral. Itulah budi pekerti atau akhlak. Yang seharusnya menjadi esensi dari tujuan Pendidikan Nasional bangsa ini,\" paparnya. Menurut LaNyalla, mereka yang bermoral, beretika dan memiliki akhlak inilah, yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik. Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak,\" kata dia lagi. Menurut LaNyalla, akhlak dan adab adalah fondasi dari generasi bangsa. Tanpa akhlak dan adab, generasi bangsa ini tidak akan memiliki karakter dan ketahanan di tengah kondisi negara Indonesia yang semakin sekuler, liberal dan kapitalistik. Karena terus terang saja, negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Dimana kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi perwakilan yang didesain oleh para pendiri bangsa sudah terkikis dan hilang. Puncaknya dari semua itu adalah saat dilakukannya Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam dengan cara yang ugal-ugalan dan tidak menganut pola addendum. Sehingga kita menjadi ‘bangsa’ yang lain dan tercerabut dari akar sejarahnya. \"Karena itulah dengan menghasilkan generasi bangsa yang berakhlak dan beradab, Insya Allah kita akan dapat mengembalikan Indonesia kepada Pancasila sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kembali kepada demokrasi asli bangsa ini yang pendekatannya konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas,\" tukasnya. \"Semoga para siswa dan santri yang dididik di Yayasan DHMS ini menjadi salah satu dari generasi yang berakhlak dan beradab tersebut. Sehingga perjuangan untuk mengembalikan Indonesia kepada nilai-nilai luhur yang digagas oleh para pendiri bangsa semakin cepat terwujud. Sehingga Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri,\" tutupnya. Hadir dalam acara tersebut Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, Ketua Dewan Pembina Yayasan DHMS, H Makruf Syah, Ketua Pengurus Yayasan DHMS, Ahmad Anas Faqih, Para Tokoh Masyarakat, Para Ustadz, Wali Santri dan para Santri. (mth/*)
POPULER
