NASIONAL
Jumhur Hidayat: Demokrasi Bisa Ideal Jika Penghasilan Pekerja Rp 8 Juta per Orang per Bulan
Jakarta, FNN – Ketua KSPSI, Muh Jumhur Hidayat dalam kesempatannya sampaikan tentang esensi kemerdekaan dalam acara Sarasehan Nasional yang digelar oleh Syarekat Islam pada Ahad, 3 Juli 2022 di Sekretariat Syarekat Islam yang baru (samping SI lama), kawasan taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, yang bertajuk Thema Demokrasi dan Keadilan Sosial. Berdasarkan sejarah, menurut Jumhur, bahwa bangsa kita, India, Pakistan, Brunei, dll sama-sama pernah mengalami dijajah, namun kemerdekaannya masing-masing berbeda. Kemerdekaan bangsa kita menurut Jumhur tidak lepas dari intervensi Allah SWT. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari Konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Menurut Jumhur, fakta sejarahnya antara lain peran raja-raja nusantara saat itu banyak memberikan sumbangan, kontribusi seperti wilayah, sumber alam serta dukungan personilnya untuk mencapai kemerdekaan, sehingga akhirnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, ada beberapa hal yang sulit ditolak bahwa kemerdekaan kita merupakan kehendak Allah SWT selain perjuangan para pahlawan terdahulu. Hal itu, kata Jumhur, bahwa kemerdekaan itu seperti istilah umum, yaitu “Satu untuk semua dan semua untuk satu”. Namun dalam pelaksanaannya perwujudan itu masih jauh dari cita-cita, yang fakta satu untuk bangsa Eropa dll, bukan satu untuk rakyat. “Oleh karenanya terkait kualitas demokrasi kita saat ini masih jauh panggang dari panggang, seperti dibuatnya UU Omnibuslaw,” tegas Jumhur. Menurutnya, demokrasi bisa ideal jika pendapatan buruh pekerja/masyarakat kita Rp 8.000.000 per orang per bulannya. Artinya, jika sekeluarga yang bekerja Suami Istrinya masing-masing @Rp 8 juta, maka ia bisa hidup dengan baik dengan keluarganya. Lebih lanjut Jumhur membandingkan keadaan saat ini bagi buruh pekerja di ibukota (UMR), misalnya ia sebagai kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp 4,7 juta, jika istirahat dan anak-anaknya tidak bekerja, maka penghasilan Rp 4,7 juta harus bisa cukup untuk kebutuhan keluarganya selama sebulan, sementara harga-harga alami banyak kenaikan. Dalam sarasehat itu, narasumber lain yang hadir dalam acara ini antara lain, Prof. Siti Zuhro, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, Dr. Hamdan Zoelva, Dr. Ferry Juliantono (Moderator). (mth)
Syahganda: Demokrasi Buruk, Feodalisme Berusaha Wariskan Kekuasaan
Jakarta, FNN – Sarasehan Nasional yang digelar oleh Organisasi Islam tertua di Indonesia yakni Syarekat Islam (SI) pada Ahad, 3 Juli 2022 di Sekretariat Syarekat Islam yang baru (samping SI lama), kawasan taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, mengangkat tema “Demokrasi dan Keadilan Sosial”. Dalam paparannya Dr. Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle menyinggung berbagai hal terkait tema, bahwa menurutnya hal itu terjadi karena adanya struktur feodalisme. Aktivis yang juga akademisi itu menjelaskan, dalam struktur feodalisme itu berfikir bagaimana berupaya mewariskan kekuasaannya, kepada anak-anaknya, seperti yang dilakukan Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, juga Megawati Soekarnoputri. “Sehingga kita terkunci tidak saja oleh oligarki semata, tapi juga oleh oligarki primordial,” kata Syahganda. Syahganda menyampaikan bahwa di jamannya Ir. Soekarno pernah alami problem yang sama terkait penindasan serta feodalisme yang dilakukan oleh oligarki, yakni kolonial Belanda dan bangsa Eropa. Soekarno saat hadir dalam persidangan Belanda di Bandung ia menuntut kepada Belanda atas kebebasan merdeka yang diberikan kepada Pekerja di Negeri Belanda berbeda dengan di Indonesia, yang mana nasib bangsa kita ditindas. Selanjutnya Syahganda menuturkan bahwa menurut suatu buku yang ditulis oleh pengamat Oligarki, Jefry Winters, bahwa praktek oligarki yang pernah terjadi di masa sebelum Indonesia merdeka kembali marak lagi saat masa pemerintahan Soeharto dengan membentuk raja-raja kecil/konglomerat yang kemudian kini mereka berubah menjadi oligarki. D isisi lain Syahganda mengungkap indeks demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi menurun drastis. Secara kualitatif, Syahganda mengutip pernyataan dari Amnesty Internasional Indonesia (AII), pada seminar tentang demokrasi di Jakarta tahun ini, bahwa selama 14 tahun terakhir, tahun inilah tahun demokrasi yang paling buruk. Kemunduran ini akibat pemerintah ingin mengembalikan kekuasaan menjadi sentralistik, otoriter, dan melemahkan institusi reformasi seperti KPK dan MK. Pembungkaman demokrasi, kebebasan sipil, pembungkaman media sosial dan spying, serta pemenjaraan aktivis politik kembali terjadi secara massif dalam era Jokowi. “Rezim intelijen di masa orde baru kembali muncul dengan massif lagi di masa Jokowi ini,” ungkap Syahganda. Narasumber lain yang hadir dalam acara ini antara lain, Prof. Siti Zuhro, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat (Ketum KSPSI), Dr. Hamdan Zoelva (Keynote speaker dari Presiden SI) dan moderator Dr. Ferry Juliantono (Sekjend SI). (mth)
La Nyalla Mattalitti Gugat PT 20 Persen: Itu Perjuangan Rakyat Melawan Oligarki
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, gugatan pihaknya melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atas ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen adalah bagian dari perjuangan rakyat melawan oligarki. Karena tanpa ambang batas tersebut, rakyat bisa punya banyak pilihan calon pemimpin nasional. “Jika Allah memberikan amanah kepada saya, saya siap menerima untuk mempercepat mengembalikan kedaulatan rakyat,” ujar LaNyalla. Ia meminta MK jernih dan tegas menjaga konstitusi. Hal itu berkaitan dengan judicial review pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur khusus tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. “MK tidak boleh membiarkan negara ini dikuasai oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik yang membuat aturan seenaknya, tanpa ada sandaran hukum berdasarkan konstitusi kita,” ujar LaNyalla. Ia pun mempertanyakan jadwal putusan atas gugatan yang dilayangkan DPD. LaNyalla mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja MK dalam memutus kasus judicial review atas presidential threshold ini. “Silakan rakyat mengawasi. Silakan tanyakan MK kapan keputusan yang berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat itu akan diputuskan. Mari kita tanyakan kepada MK. Silakan rakyat tanyakan kepada MK,” ujar LaNyalla. (mth)
Resah dengan Kondisi Hari Ini, Ibu-Ibu di Palembang Deklarasikan LaNyalla Capres 2024
Palembang, FNN – Ratusan perempuan Sumatera Selatan yang menamakan diri Relawan Cindo Sriwijaya mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Dekelarasi tersebut berpusat di Aston Hotel, Kota Palembang, Ahad (03/07/2022). Koordinator Relawan Cindo Sriwijaya, Yuni Darti menambahkan bahwa karakter LaNyalla yang Egaliter, sehingga sangat dibutuhkan oleh Negara saat ini. Masyarakat Sumatera Selatan berharap pemimpin di masa depan mampu memperjuangkan aspirasi para ibu dan perempuan. Khususnya kebutuhan dasar di rumah tangga.Seperti mahalnya bahan kebutuhan pokok sehari-hari hingga masih tingginya harga minyak goreng di pasaran. “Persoalan Minyak Goreng yang sampai hari ini masih menjadi keluhan para ibu-ibu juga perlu diselesaikan oleh pemimpin yang menggali langsung permasalahan ke bawah, dan Pak LaNyalla memiliki itu,” kata Yuni Darti. (mth)
Presiden dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan Empat Negara
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Indonesia pada Sabtu (2/7) usai melakukan kunjungan kerja ke empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia, dan Persatuan Emirat Arab (PEA) selama sepekan.Berdasarkan keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, Presiden tiba dengan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 06.25 WIB, setelah menempuh perjalanan selama delapan jam dari Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, PEA.Di tangga pesawat, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak disambut oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pj. Gubernur Banten Almuktabar.Selama di Jerman, Presiden Jokowi menghadiri KTT G7 sebagai negara mitra sekaligus pemegang Presidensi G20.Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain dengan Kanselir Jerman, Presiden Prancis, Perdana Menteri (PM) India, PM Kanada, dan PM Inggris.\"Selain membahas isu penguatan kerja sama bilateral, isu terkait perang di Ukraina dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dunia dibahas hampir di semua pertemuan bilateral tersebut,\" kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Munich, Jerman, Senin (27/6) lalu.Di dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa waktu dunia tidak panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan dan pupuk.Dari Jerman, Presiden melakukan lawatan dengan misi perdamaian ke Ukraina melalui Polandia.Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meninjau reruntuhan gedung terdampak perang di Kota Irpin, lalu menyerahkan bantuan kemanusiaan di salah satu rumah sakit di Kyiv.Presiden Jokowi kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina dan menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.Dari Ukraina, Presiden Jokowi menuju Moskow, Rusia, dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.Presiden Jokowi menyatakan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara Rusia dengan Ukraina dan meminta jaminan keamanan Rusia bagi jalur ekspor pangan Ukraina.Setelah itu, Presiden melakukan lawatan ke Abu Dhabi, PEA, dan bertemu dengan sejumlah pengusaha dan investor PEA.Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Presiden PEA, Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, dan menyaksikan pertukaran dokumen IUAE-CEPA (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah disepakati kedua negara di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat (1/7). (mth/Antara)
Kapolda Lampung Terima Hoegeng Awards 2022
Bandarlampung, FNN - Kapolda Lampung Irjen Pol. Akhmad Wiyagus menerima penghargaan polisi teladan kategori Polisi Berintegrasi Hoegeng Awards 2022 dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Jumat (1/7).Selain Kapolda Lampung, kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad di Bandarlampung, Sabtu, ada dua polisi lainnya yang memperoleh penghargaan Hoegeng Awards kategori Polisi Berdedikasi, yaitu Aipda Rohimah dan Brigjen Pol. Eko Rudi Sudarto.\"Irjen Pol. Akhmad Wiyagus baru 2 hari serah terima jabatan dari Kapolda Gorontalo menjadi Kapolda Lampung. Beliau merupakan mantan penggawa KPK,\" terang Pandra.Akhmad Wiyagus dikenal sosok polisi yang antisuap dan tidak bisa dinegosiasikan. Oleh karena itulah, Dewan Pakar akhirnya mendapuknya sebagai penerima Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas.\"Akhmad Wiyagus merupakan mantan penggawa KPK. Beliau dikenal bawahan dan koleganya sebagai sosok polisi yang antisuap dan tidak bisa dinego,\" imbuh Pandra.Dewan Pakar mulai memproses pencarian polisi teladan sejak 14 Maret hingga 9 Mei 2022 dengan sejumlah kriteria, salah satunya adalah pengecekan rekam jejak di Posko Presisi Polri.Pada tahapan selanjutnya, kandidat yang lolos seleksi awal dibagi menjadi tiga kategori Polisi Berintegrasi, Polisi Inovatif, dan Polisi Berdedikasi. Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022 akhirnya memilih tiga penerima penghargaan tersebut.Hoegeng Awards 2022 diberikan lewat proses diskusi panjang dengan libatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga almarhum Jenderal Hoegeng, Divisi Humas Mabes Polri, Posko Presisi Polri, hingga Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022.Dalam pemilihan tersebut yang menjadi dewan pakar Hoegeng Awards 2022 adalah Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. Purn. Benny Mamoto, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, serta anggota Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam.Untuk penerima Hoegeng Awards kategori Polisi Berdedikasi adalah Aipda Rohimah dianugerahi Hoegeng Awards 2022. Polwan yang akrab disapa dengan nama Mpok Imeh itu sebelumnya diusulkan oleh warga untuk dianugerahi Hoegeng Awards 2022.Untuk penerima Hoegeng Awards Kategori Polisi Inovatif adalah Brigjen Pol. Eko Rudi Sudarto. Dia telah berupaya memenangkan hati dan pikiran warga Papua agar warga tidak tertarik pada propaganda kelompok kriminal bersenjata (KKB). (sws, ant)
Mahalnya Biaya Politik Disebut LaNyalla Jadi Penyebab Tingginya Korupsi
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut tingginya korupsi tidak selalu disebabkan mental korup. Tetapi juga dipicu tingginya biaya politik. “Dapat kita simpulkan jika biaya politik mahal ini menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),\" tutur LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Sabtu (2/7/2022). Dikatakan LaNyalla, biaya politik yang mahal menimbulkan potensi sikap korup para pejabat yang terpilih. Biaya politik yang mahal juga tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat. Selain potensi sikap yang korup, potensi kinerja pun rendah dan cenderung tidak memikirkan masyarakat pemilih. “Fakta banyaknya para pejabat yang terjerat dugaan kasus korupsi selama ini menunjukkan bahwa biaya politik ada hitungannya,” beber LaNyalla. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat diberikan edukasi politik yang baik dan etis. Tidak lagi bersedia memilih jika diberi uang dan jika tidak diberi uang oleh si pemilih, maka tidak mau memilih. Perilaku money politic dilakukan oleh para politikus yang ingin serba instan ingin menjadi pejabat, namun dampaknya besar bagi masyarakat. Senator asal Jawa Timur itu melihat pentingnya menanamkan kesadaran politik agar para politikus dan calon pejabat beradu gagasan, perjuangan, etika serta berwawasan bahwa jabatan bukan satu-satunya target yang harus dicapai, sehingga menghalalkan berbagai cara. “Perlu segera dilansir berapa sesungguhnya biaya politik yang wajar dan rasional agar tidak masuk ke dalam jebakan politik transaksional,” tutur LaNyalla. Ditambahkannya, politik yang rasional dimulai dari rasionalitas undang-undangnya itu sendiri. “Jika aturan-aturan main sudah tidak rasional, semua mekanisme politik kita akan tidak rasional, termasuk biaya yang melangit, sedangkan gaji yang diterima sangat relatif,” ujar LaNyalla. Seperti diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Bahkan untuk kepala daerah tingkat II saja bisa mencapai puluhan miliar. “KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar,” kata Alex. (mth/*)
Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab
Lamongan, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga Pendidikan mencetak generasi yang berakhlak dan beradab. Bukan sekedar mencetak siswa atau santri yang cerdas saja. \"Negara ini krisis orang-orang yang memiliki etika, moral dan adab,\" kata LaNyalla saat meresmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, Jawa Timur, Jumat (1/7/2022). Ditegaskannya, esensi dari tujuan Pendidikan Nasional adalah menghasilkan kaum terdidik atau intelektual yang beretika, yang bermoral dan berbudi pekerti luhur seperti para pendiri bangsa. \"Makanya saat memberi kata pengantar buku 1 Abad Tamansiswa, saya sampaikan pentingnya membumikan kembali semboyan yang digagas Ki Hajar Dewantoro. Yaitu Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani. Karena menurut saya itulah etika. Itulah moral. Itulah budi pekerti atau akhlak. Yang seharusnya menjadi esensi dari tujuan Pendidikan Nasional bangsa ini,\" paparnya. Menurut LaNyalla, mereka yang bermoral, beretika dan memiliki akhlak inilah, yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik. Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak,\" kata dia lagi. Menurut LaNyalla, akhlak dan adab adalah fondasi dari generasi bangsa. Tanpa akhlak dan adab, generasi bangsa ini tidak akan memiliki karakter dan ketahanan di tengah kondisi negara Indonesia yang semakin sekuler, liberal dan kapitalistik. Karena terus terang saja, negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Dimana kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi perwakilan yang didesain oleh para pendiri bangsa sudah terkikis dan hilang. Puncaknya dari semua itu adalah saat dilakukannya Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam dengan cara yang ugal-ugalan dan tidak menganut pola addendum. Sehingga kita menjadi ‘bangsa’ yang lain dan tercerabut dari akar sejarahnya. \"Karena itulah dengan menghasilkan generasi bangsa yang berakhlak dan beradab, Insya Allah kita akan dapat mengembalikan Indonesia kepada Pancasila sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kembali kepada demokrasi asli bangsa ini yang pendekatannya konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas,\" tukasnya. \"Semoga para siswa dan santri yang dididik di Yayasan DHMS ini menjadi salah satu dari generasi yang berakhlak dan beradab tersebut. Sehingga perjuangan untuk mengembalikan Indonesia kepada nilai-nilai luhur yang digagas oleh para pendiri bangsa semakin cepat terwujud. Sehingga Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri,\" tutupnya. Hadir dalam acara tersebut Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, Ketua Dewan Pembina Yayasan DHMS, H Makruf Syah, Ketua Pengurus Yayasan DHMS, Ahmad Anas Faqih, Para Tokoh Masyarakat, Para Ustadz, Wali Santri dan para Santri. (mth/*)
Jahat, Seorang Profesor Menuduh Anies Baswedan Bersedia Makan Babi Asal Jadi Presiden
Jakarta, FNN – Akun twitter pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tengah ramai diperbincangkan warganet. Hal itu karena cuitannya yang menyinggung soal Gubernur rela makan babi demi menjadi Presiden. “Ini komunitas yang sering jadi sasaran intoleransi Gubernur itu sekarang inclusive terhadap berbagai kelompok agama. Saya bilang kalau nggak ngerti bodoh aja, orang itu jangankan nyabanin gereja, disuruh makan babi pun dia makan kalau bisa jamin jadi presiden,” ungkap Mujani dalam unggahan twitternya, Rabu (29/6/22). Walaupaun tidak menyebutkan siapa nama Gubernur yang dimaksud, tetapi akibat cuitannya itu beberapa netizen kemudian mengaitkan ini yang dimaksud oleh Saeful Mujani pasti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena dia saat ini menjadi Gubernur bahkan disebut calon presiden. “Saya jadi bingung kenapa Saiful Mujani memilih kosa kata seperti itu, padahal dia seorang Profesor, seorang political science, terlebih lagi dia ini polster, pemilik lembaga survey,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (1/7). Dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official Rabu (1/7) , Rocky menceritakan sebetulnya mereka ini satu geng the di awal. Itu yang saya kenal. Kalau sekarang terjadi perselisihan itu artinya sudah ada blocking yang habis-habisan di antara kawan-kawan ini. Jadi persaingan itu kemudian meledak di media sosial karena saling kirim info. Apalagi dalam beberapa terakhir ini ada berita bahwa Anies Baswedan itu mulai dekat dengan oligarki yang disebut oligarki melalui Suny Tanuwijaya, tangan kanannya Ahok. (Sama-sama alumnus Nort Illinoi di Amerika, sama-sama Doktor dengan Anies). “Jadi soal-soal semacam itu. Dan kesimpulan orang Anies berarti sudah diasuh oleh poster lain semacam CSIS yang memang secara ideologis harusnya berseberangan dengan Anies, karena Anies dianggap 212 identiknya, sementara CSIS identik dengan Katolik, komunitas Cina, konglomerasi segala macam, kita tahu petanya. Mungkin karena itu, ada bisnis yang juga terganggu di antara para polster. Begitu kira-kira. Tapi kemudian bisnis itu dikait-kaitkan dengan kejengkelan, ya sangat mungkin ada yang dibatalkan lembaga surveinya,” ujar Rocky Semuanya berubah, Grace Natalie yang PSI dulu juga mengatakan bahwa Pak Suny yang biasanya jadi sponsor financial atau jembatan dengan yang kita tahu disebut oligarki akhirnya pindah ke Anies. Jadi semua variabel berubah, itu yang memicu kejengkelan. Peta bisnis politik berubah, berarti juga dana-dana pesanan oligarki juga berubah itu survei. “Saya hanya bisa menangkap itu, gejala itu. Karena kok marah betul ya Saiful Mujani terhadap Gubernur yang disebutnya pokoknya kalau suruh makan babi pun mau asal jadi presiden, Tapi oke, biarkan kita lihat itu dan kita analisis itu sebagai sinyal bahwa ada yang sedang berantakan di kalangan komunitas lembaga survei.” tegas Rocky. (Ida, Lia)
Usai Diminta Ma’ruf Amin, MUI Kaji Fatwa Ganja Medis
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji fatwa seputar ganja medis. Menurutnya, MUI diperlukan untuk membuat fatwa baru mengenai kriteria kebolehan penggunaan ganja untuk medis. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh mengapresiasi permintaan tersebut. Dia menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti dengan pengkajian komperehensif dalam perspektf keagamaan. “Kami akan menindaklanjuti dengan pengkajian komperehensif dalam perspektif keagamaan. Kami akan kaji, yang intinya MUI akan berkontribusi dalam memberikan solusi keagamaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum secara holistik,” ujar Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya, (Kamis,30/6/22). Kemudian pada hari yang sama, sebelumnya Santi juga diterima pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk audiensi. Pimpinan DPR berjanji usulan legalisasi ganja medis akan dibahas dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kini sedang digodok DPR bersama pemerintah. “Wacana legalisasi ganja untuk medis ini menguat setelah Santi Warastuti, warga Sleman, Yogyakarta, mengampanyekan legalisasi ganja untuk medis pada hari (Minggu, 26/6/22) ketika ada car free day (CFD) di Jakarta. Kemudian ibunya Fika ini membawa tulisan berisi tuntutan kepada Mahkamah ‘Tolong anakku butuh ganja medis’, karena anaknya mengidap celebral palsy, kondisi kelainan yang sulit diobati. Sampai saat ini treatment yang paling efektif adalah menggunakan minyak biji ganja,” ujar wartawan senior FNN Agi Betha dalam wawancara di kanal YouTube Off The Road FNN, Rabu (29/6). Di beberapa negara ganja itu memang dapat dipakai untuk pengobatan ataupun medis. Namun, di Indonesia Undang-undang kesehatan ataupun narkotika masih belum memungkinkan dan belum mengakomodir hal tersebut. Karena hal ini sudah ramai di publik, DPR akan berkoordinasi dengan Komisi terkait dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyikapi penggunaan ganja medis. Terpisah dari hal itu, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan sampai saat ini Indonesia belum memiliki wacana untuk membahas legalisasi ganja sekalipun untuk kepentingan medis. BNN juga mengatakan bahwa di Indonesia, ganja masih menjadi salah satu jenis narkotika yang masih dilarang digunakan sebagai obat. Sehingga ganja sama sekali illegal di Indonesia. Hal Ini tentunya sangat menarik, dan akan menjadi perdebatan panjang untuk beberapa hari kedepannya, karena Wapres sudah meminta untuk dikaji, sehingga akan menjadi wacana nasional, dan Nahdlatul Ulama (NU) juga mulai mendukung persoalan itu. “Posisi kita sekarang ini, kalau soal untuk kesehatan ya namanya obat-obatan butuh di support, tetapi pesan kita adalah bagaimana pengawasan penegakan hukumnya jalan, dan yang ini jujur saja kita tidak bisa berharap sangat banyak,” tutup wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam wawancara di kanal YouTube Off The Road FNN, Rabu (29/6). (Lia)
POPULER
