NASIONAL
Letjen TNI Bambang Darmono: Oligarki Semakin Luar Biasa Saat Ini
Jakarta, FNN – Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono bersama rekannya membentuk “Gerakan Kaji Ulang”. Gerakan ini dibentuk untuk mengkaji perubahan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa purnawirawan yang tergabung dalam gerakan ini, salah satunya Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan masih banyak lagi. “Apa yang mendorong para senior ini yang sudah pensiun unutk kembali turun gunung menanganin masalah ini?” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Selasa (21/6/2022) Letjen Bambang mengatakan, ini bukan soal turun gunung tetapi kami ingin menangani masalah ini karena persoalaan negara yang mesti kita sikapi dan gak boleh kita anggap remeh, karena berjalannya negara ini di-drive dengan yang namanya konstitusi. Kalau konstitusi tidak benar sampai kapanpun negara akan oleng. Kemudian, Letjen Bambang Darmono selaku Ketua Tim Sosialisasi dalam gerakan kaji ulang ini menyebutkan sepuluh alasan mengapa kaji ulang ini harus dilakukan : 1. Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen 4 kali berbasis ideologi liberal kapitalis dan itu betul-betul bertentangan dengan Pancasila. 2. Undang-undang Dasar 1945 yg diamandemen ini enkonsistusi dan enkohen terhadap pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 3. Undang-undang Dasar 45 yang tlah diamandemen ini bukan hasil amanden tapi merupakan perubahan total karena hamper 99% Undang-undang Dasar 1945 telah dirubah. 4. Telah mengekbiri kedalautan rakyat menjadi kedaulatan partai politk mengakibatkan rakyat kehilangan kedaulatan huum dasar dalam masa depannya. 5. Produk amandemen mengingkari kesepakatan perubahan Undang-undang Dasar 1945 6. MempratekKan demokrasi mayoritas yang mengakibatkan politik uang, korupsi, oligarki. 7. Mengakibatkan kehidupan masyrakat bangsa dan negara menjauhi nilai Pancasila baik sebagai ideologi filosofi dan dasar negara. 8. Menutun efisiensi dalam ekonomi mengakibatkan system padat karya berganti menjadi padat modal sehingga rakyat kehilangan pekerjaan. 9. Menafikan GBHN, mengakibatkan bangsa Indonesia tdk memiliki masa depan dan hanya tergantung presiden terpilih. 10. Produk hukum dri amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini tidak bernomer sehingga legalitasnya ditanyakan. “Ini lengkap banget ya pointnya, ini ditujukan kepada siapa? Apakah melibatkan akademisi, atau ahli hukum tata negara?” ungkap Hersubeno Betul kita melibatkan temam-teman dari akademisi ada Prof. Dr. Sofian Effendi, Prof. Gnawan, dan banyak lagi. Artinya bahwa untuk sampai pada hal yang saya sampaikan tadi itu berkat pikiran bersama teman-teman para akademisi, bukan karangan Purnawirawan TNI. Letjen Bambang melihat yang menikmati amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini adalah partai politik, mereka hari ini berkuasa dan mereka tidak akan mau melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini kembali, kami bertemu dengan partai politik ketika kita berdiskusi satu ruangan isinya setuju, begitu di luar tidak ada suaranya. Gerakan kaji ulang ini memiliki empat disclaimer: 1. Kami bukan gerakan politik untuk makar terhadap Pemerintahan Republik Indonesia yang sah. 2. Kami bukan gerakan politik yang anti pada Pemerintahan Republik Indonesia yang sah. 3. Kami bukan gerakan politik yang memperjuangkan masa kepresidenan 3 periode. 4. Kami bukan gerakan politik yagn membicarakan politik praktis, politik partai, Pemilu atau Pilkada. Letjen Bambang menyebutkan bahwa Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti belum terkontaminasi oleh oligarki jadi ya kita dorong dia, lo bawa ini ke MPR sehingga paling tidak tahun ini menjadi pidato, itu menjadi satu polemik atau isu yang memang kita butuhkan. “Terus komitmennya bagaimana dari kemaren dari ketua DPD RI?” tanya Hersu Ketua DPD RI mengatakaan akan membawa isu itu dan dia kebetulan ketika menghadap pak Try Sutrisno, pak Try memberi wasiat kepada ketua DPD, jalankan ini supaya kita kembali ke Undang-Undang yang benar. Saya paham perjuangan ini super berat karena kita menghadapi kelompok masyarakat yang saat ini saya harus mengatakan mereka tidak peduli dengan kehidupan masyarakat bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Gerakan kaji ulang Undang-undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh teman-teman purnawirawan adalah dalam rangka memperbesar kekuatan masyarakat untuk mendorong ini Siapa saja orang mengaku pancasialis, tapi kalau tidak mau mendukung kaji ulang Undang-undang Dasar 1945, buat saya orang-orang itu adalah orang munafik, clear buat saya karena ini bertentangan dengan Pancasila. (mth/sws)
Rocky Gerung: Jokowi Wariskan Cara Berpolitik Pada Gibran
PUTRA Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mulai dilirik oleh sejumlah partai politik untuk maju bertarung pada Pilkada 2024 mendatang. Dan yang menarik, “Cerita lama ini terbukti juga soal kemungkinan Gibran akan maju menjadi Gubernur sebelum bapaknya turun dari jabatan, karena ia sudah bertemu Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Mbak Puan, bahkan ia didorong untuk menjadi Gubernur di dua daerah, Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah,” ungkap wartawa senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Senin (20/6/2022). Bagaimana tanggapan pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung melihat hal ini? Berikut jawabannya kepada Hersubeno Arief. Ini kalau di luar negeri biasanya dikasih oleh koran kuning itu dikasih sinyal yang judulnya mungkin “Diplomasi di kandang kuda”. Kira-kira begitu, karena ini mengingatkan juga diplomasi dengan Pak Jokowi juga di tempat yang sama. Jadi ada pewarisan cara berpolitik. Pak Jokowi wariskan pada anaknya cara melobi itu ya di kandang kuda. Sebab kalau di kandang bebek jauh ke Kalimantan. Biar Pak Jokowi sendiri yang suka ngumpet di kandang bebek. Tapi kita mau lihat itu serius bahwa semua analis boleh saja bikin kalkulasi tentang rasionalitas politik Jokowi, rasionalitas politik Prabowo. Tetapi, base line-nya tetap, Presiden Jokowi sudah land duck. Karena itu dia ingin ada backup yang paling dia percaya tentu politik dinasti dia tuh. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa Pak Jokowi tetap berupaya untuk jadi Presiden tiga periode. Kalau dia gagal, dia musti siapkan pengganti dia yang akan dijamin bahwa dia tidak akan dipersoalkan secara politik nanti. Bagaimana kalau gagal? Ya kalau gagalpun, yang paling aman ya siapkan dinastinya. Itu rumus yang paling sederhana. Jadi Gibran ada di sana itu pasti disiapkan dengan maksud yang jelas supaya jadi Gubernur DKI. Sebab, itu lompatan paling bagus nanti ke periode berikutnya. Artinya, Pak Jokowi membebani bangsa ini dengan politik tuker tambah semacam itu. Jadi betul dari parsial trade-off dan Pak Prabowo juga ngerti itu. Trade off itu artinya Pak Prabowo ingin dapat game lebih banyak. Pak Prabowo kan sangat ahli dalam soal political trading semacam ini. Iya, kalau sinyal itu diberikan ke Pak Prabowo ya silakan masuk jadi gubernur segala macam, ya itu Pak Prabowo sudah tahu sinyalnya lebih dahulu. Jadi, sebelum diucapkan mending Pak Prabowo duluan. Begitu juga Ibu Mega. Kalo Ibu Mega itu ada ukuran-ukuran kecil. Kalau Pak Prabowo itu betul-betul soal taktik Pak Prabowo saja. Kalau Ibu Mega mengucapkan itu, itu betul-betul ada tuker tambah. Kalau Gibran dianjurkan masuk jadi Gubernur DKI bersama-sama Mbak Puan juga mempersoalkan hal yang sama. Tapi di atas kertas begitu dibawa kertas tetapi ini ada desain Presiden Jokowi untuk mempertahankan dinastinya. Jadi sekarang jadi ngeh bahwa kenapa kemarin Pilkada 2020 yang naik di situ Gibran dan menantu Pak Jokowi di Medan, Bobby, tetap diadakan di tengah masa pandemi. Tapi kemudian dengan alasan yang serupa Pilkada berikutnya ditunda sampai 2024. Jadi betul-betul sudah dihitung matang time frameny. Rocky Gerung menambahkan bahwa yang sibuk itu kan surveyor yang kita tahu dari awal menyiapkan bantalan untuk rel kereta baru. Kan seperti itu. Jadi bantalannya dibikin di Jakarta, di Medan. Itu lebih mudah karena langsung riil pegang kekuasaan. Ya bagaimanapun Pak Jokowi itu adalah seorang player, pemain politik yang memang ingin agar ekspansi kekuasaannya betul-betul bisa dia kontrol. Kalau polisi kan tetep saja bisa ditipu. Pak Jokowi merasa jadi lebih baik kalau dia siapkan juga jalan keluar lain, yaitu perpanjang dinastinya. Itu mudah sekali diterangkan. Apalagi kalau kita ingat bahwa Pak Jokowi hidup dalam kultur politik Jawa, yang hanya keluarga yang bisa memastikan keamanan kekuasaan. Jadi, pewarisan legacy itu sebenarnya bukan infrastruktur yang sudah pasti gagal, akhirnya legacy-nya adalah dinasti. Jadi, kita gambarkan ini atau kita buat deskripsi saja bahwa begitulah politik dalam pengertian senyatanya-nyatanya. Nah, terlihat jelas infrastrukturnya sudah mulai disiapkan sangat serius berkaitan dengan Gibran. Kalau Bobby saya belum lihat bagaimana track record-nya, tapi saya kira kalau dari Medan kemudian menjadi gubernur Sumatera Utara itu kan tinggal satu langkah. Kalau Gibran agak berputar kalau dia ke Jakarta. Ketua PBNU Jakarta sudah menyebut nama Gibran dengan Gus Gibran, walaupun tradisi NU Jakarta beda, tidak kenal dengan seperti itu. KNPI Yogyakarta juga sudah menyerukan supaya dia jadi Ketua Umum KNPI. CSIS juga sudah membuat survei para ahli skor kepemimpinan Gibran itu termasuk sepuluh besar, bahkan mengalahkan skornya Riza Patria, Wakil Gubernur DKI, dan nama Ahmad Syahroni, ketua fungsionaris Nasdem yang kemarin sukses menggelar Formula One. Kita tahu sebetulnya sudah ngerti apa yang ada di belakang otak CSIS. kita hafal political gimmick-nya telah kita tahu, siapa yang mendesain soal-soal protoleransi propluralisme segala macam. Politik Jokowi mulai sekarang sudah jelas bahwa Jokowi akhirnya berupaya untuk memperlihatkan bahwa di ujung kekuasaannya ia menghendaki bahwa siapapun yang terpilih harus di bawah pengaruh dia. Jadi sudah clear desainnya seperti apa Jokowi sudah kebaca semua berkaitan dengan Gibran terutama. (mth/sws)
Tugas Baru Menko Luhut: Urus Kuota Haji
SETIDAKNYA ada dua berita yang cukup menarik untuk dibahas. Pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi agar Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, dan Wakil Ketua MK Asmanto didemo KAHMI Pare-Pare di rumahnya harus mundur. “Tapi ini mundurnya sebagai Ketua dan Wakil Ketua, tidak mundur sebagai Hakim Konstitusi,” kata wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Selasa (21/6/2022). Berita kedua yang menarik adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang dapat jabatan baru dari Presiden Jokowi yang ke-28 untuk mengurus kuota haji. Bagaimana Rocky Gerung melihat dua berita ini? Berikut petikan wawancara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Kita mulai soal Ketua Mahkamah Konstitusi dulu. Menurut Anda? Ini akal-akalan, sebetulnya atau dalam ilmu hukum penyelundupan hukum. Walaupun terkesan bahwa mulai ada pengertian tentang yang disebut conflict of interest. Tetapi kita mesti tahu bahwa memang dia nggak bisa diberhentikan karena dijamin oleh Undang-Undang sampai 70 tahun segala macam. Itu jaminan legal. Yang dipersoalkan publik adalah jaminan etisnya. Karena Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga etis pertama-tama, baru lembaga hukum. Itu yang dimaksud dengan prinsip the guardian of the constitution. Menjaga konstitusi itu artinya seseorang paham dari awal kedudukan dia yang sebetulnya mewakili semacam devine order yang biasa disebut begitu, tatanan surga. Jadi tidak ada urusan dengan undang-undang. Undang-undang itu mengatur administrasi dari seseorang yang jadi hakim. Tetapi batin dan integritasnya tidak diatur oleh undang-undang. Justru ini dianggap sebagai hakim yang sudah makrifat maka nggak perlu lagi lirik-lirik undang-undang tentang soal etis. Jadi itu intinya. Jadi kalau betul bahwa ketua dan wakil ketuanya diminta mundur, itu artinya dari awal memang ada pelanggaran etis. Nah kita teruskan saja pelanggaran etis itu tidak boleh setengah-setengah, ya mundur sekalian gitu. Jadi mundur separuh itu setengah melanggar etis berati masih etis. Jadi hal ini yang nggak bisa dipahami teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Memang kemudian ya kami bersih-bersih dari dalam. Ya bukan itu soalnya. Keteguhan kita untuk mendalilkan kemahkamahan, itu disebut mahkamah, karena ada kemuliaan di situ. Prinsip yang biasa disebut dalam bahasa Perancis oblesse noblesse, semakin tinggi semakin noblesse. Semakin dia mulia (noble) maka semakin dia dituntut untuk peka. Kewajiban untuk peka itu yang disebut oblesse noblesse. Tetapi, itu tidak berlaku di kita, karena selalu mengincar celah, maka ditemukanlah celah hukumnya itu. Oh, iya mengundurkan diri karena aturan ini, tetapi bukan tentang aturan yang lain. Tukar tambah begitu tetap justru memerosotkan nilai noblesse-nya dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada mahasiswa bikin skripsi ini bagus. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyelundupkan hukum untuk membenarkan conflict of interest. Jadi bagian-bagian ini yang ingin kita benahi dari awal. Tidak ada maksud kita untuk cemburu atau mengurusi privasi orang. Justru sifat noblesse nobelty dari MK. Kita sebut dia mahkamah, itu sudah di atas hukum positif. Etika itu yang mesti didahulukan. Kalau misalnya Pak Ketua MK bilang, oke saya sekaligus mengundurkan diri karena saya mendengarkan pembicaraan Rocky Gerung dan Hersubeno Arief. Itu yang namanya bermutu. Karena hasilnya bermutu dia akan diingat. Dia justru akan dicatat dalam sejarah Mahkaman Konstitusi bahwa Hakim pertama yang mengerti tentang prinsip oblesse noblesse tersebut, tentang kemakrifatan Mahkamah Konstitusi itu adalah Pak Anwar ini, yang adalah ipar Presiden. Jadi akan ditunjukkan justru karena dia adalah ipar maka dia paham tentang etika tertinggi dari MK. Itu keren banget. Akan ada lagi disertasi yang akan menulis tentang: etik dan politik, studi kasus Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah ipar Presiden Jokowi. Itu keren banget. Sudah dapat kan dua desertasi. Pak Jokowi juga dapet point dong. Hal-hal begini sebetulnya yang ingin kita ajarkan lewat FNN Channel. Karena kita serius ini. Kalau kita lihat kemarin Gibran (Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo), katanya dia mendapat nasihat dari Prabowo, Megawati, dan Puan Maharani untuk maju Pilkada DKI atau Jawa Tengah. Saya kira tanpa mendapat nasihat pun dan tanpa dapat saran pun kita tahu pasti dia akan maju pada pilkada 2024. Bobby (Bobby Nasution, Walikota Medan, menantu Presiden Jokowi) begitu juga di Sumatera Utara. Jadi potensi-potensi konflik Pilkada ini kan muaranya semua nanti ke MK. Jadi, tetap saja nanti, seperti sekarang sudah ditunjukkan Anwar Usman, ketika ada kepentingan dia sendiri dia bisa bersikap adil. Kalau toh adil orang tetap curiga, apalagi kalau tidak adil. Menang kemudian dimenangkan orang curiga, kalah dimenangkan orang lebih curiga lagi. Ya ini kita mau dorong sebelumnya Pak Anwar Usman supaya betul-betul jadi figur yang membersihkan proses peradilan kita. Jadi kalau Pak Anwar Usman melakukan suatu tindakan radikal maka orang akan ingat, Presiden Jokowi memang tidak menghendaki adanya conflict of interest. Itu berarti hakim-hakim di tingkat bawah juga akan lihat itu sebagai sinyal. Jadi kita ingin ada sinyal-sinyal mulia dari mahkamah yang mulia, supaya tadi kecurigaan orang berhenti. Kan tetap orang itu anggap bahwa memang dipersiapkan untuk membela kepentingan Istana kalau terjadi gugatan konstitusional karena pemilu dan yang lain-lain. Jadi tetap itu nggak akan hilang. Pak Anwar lebih baik lakukan secara paripurna dan publik akan kasih hadiah, yaitu hadiah moral yang baik betul buat Pak Anwar. Jadi sebuah peristiwa seringkali di belakangnya ada sesuatu yang tersembunyi. Yang kita inginkan sebetulnya bukan mengusir Pak Anwar dari MK, tapi Pak Anwar mengusir persepsi publik tentang conflict of interest dengan cara dia mundur sepenuhnya. Dan itu yang akan menandakan bahwa Pemilu ada jaminan dari Mahkamah Konstitusi kelak akan bersifat imparsial. Jadi, sinyal-sinyal moral itu yang hilang dari bangsa ini sebetulnya, yang justru diajarkan oleh orang-orang yang mendirikan bangsa ini dan bermutu semua. Iya karena kalau saya lihat Anwar Usman tahun ini usianya 65 jalan 66 tahun. Jadi seperti memang sudah memasuki usia pensiun. Tetapi, karena undang-undang yang baru, undang-undang nomor 7 tahun 2020, itu sekarang mengatur bahwa hakim konstitusi baru pensiun pada usia 70 tahun. Artinya, pada tahun 2026. Dan itu melewati tahun 2024, yang menjadi tahun-tahum politik. Ya itu skandal-skandal kan ada di 2024 akhir atau 2025 awal. Itu skandalnya masih ada di situ dan nanti orang berhitung oh memang ditunda dulu karena masih akan terima banyak skandal politik yang akan masuk ke MK. Makin buruk citra yang akan dipersepsikan orang terhadap Pak Anwar sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi hitungan ini yang kita sebut selalu hitungan etis. Itu intinya. Lagi-lagi teman-teman juga yang lain dalam mahkamah juga, sebetulnya ikut bersalah karena tidak mau bikin semacam kasih public address bahwa kami disenting opinion terhadap Keputusan Mahkamah kami sendiri. Kan begitu. Supaya DPR juga tahu kalau undang-undang itu sebetulnya dimaksudkan hanya untuk mengatur administrasi kepejabatan. Bukan soal moral. Kan itu soal perpanjangan segala macam. Waktu DPR bikin undang-undang itu, dia cuman menghitung bahwa setiap Hakim yang akan memperpanjang masa jabatannya, sekaligus sampai 70 tahun itu moralnya bagus itu. Kan dia enggak dihitung bahwa oh nanti pada 2022 ada perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan adik presiden. Itu nggak pernah dibayangkan terjadi, tapi justru karena itu Pak Anwar ingatkan bahwa prinsip undang-undang itu hanya mengatur administrasi masa tugasnya, bukan mengatur etika. Etika itu diatur dari dalam hati. Dari kesepakatan di dalam para hakim sendiri yang disebut sebagai community of ethics. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu adalah community of ethics, bukan community of low. Itu intinya. Ya kemarin ada dua orang yang menyampaikan “disenting opinion” tapi saya kira itu bukan berkaitan dengan usia 70 tahun, tapi lebih pada masa jabatan tadi. Karena tadi Anda menyinggung tahapan-tahapan yang orang kemudian bisa saja curiga jangan-jangan memang sudah disiapkan karena sudah ada presedennya. Ini berkaitan dengan soal majunya Gibran dan Bobby ke Pilkada 2024. Kita ingat lagi tahun 2020 ketika sedang sangat tinggi-tingginya pandemi justru pada waktu itu dipaksakan tetap ada Pilkada. Alasan yang dibuat Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya kepala daerah yang definitif nanti penanganan dari covid bisa jauh lebih efektif. Sekarang kemudian ketika tahun 2022, ketika ada sejumlah kepala daerah akan pensiun, termasuk salah satunya Anies Baswedan, itu kemudian ditunda tahun 2024 dengan alasan juga yang sama. Sekarang pandemi benar sudah berakhir. Jadi itu alasan bisa dibatalkan sekarang ini. Iya mungkin mereka bikin peraturan itu, terutama Makhkamah Konstitusi (karena) belum divaksin Booster. Jadi, kalau kita masukkan, semuanya sudah divaksin 70 persen, dan boosting-nya juga sudah banyak, ngapain lagi. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kemudian kita ingat sebagai cara ngakali demi kepentingan politik. Jadi akal-akalan ini kan kalau cari akal-akalan ya cari yang lebih kongkritlah atau yang lebih rumit. Kalau ini kan jadi skandal, covid dijadikan dasar. Kata covid ngapain gua nggak ikut pemilu. Jadi, bagian ini yang bahayanya. Kalau kita bikin satire nanti, jika undang-undang ini digugat musti dibawa ya virus covid buat jadi saksi ahli. Balik pada soal tadi, ini akal-akalan. Dan akal-akalan itu akan membuat legitimasi pemilu menjadi buruk. ‘ Demikian juga dengna penyelenggaranya, yaitu Presiden. Presiden Jokowi penyelenggara pemilu. Jadi orang akan menganggap ini dipersiapkan oleh penyelenggara, yaitu presiden. Kan perintah undang-undang, presiden yang menjalankan Pemilu. Ya semua sinyal seminggu ini menunjukkan, semuanya sudah dirancang dari awal dan sekarang mulai dicicil dibuktikan itu. Luhut Urus Kuota Haji Oke jadi tadi itu termasuk anomali hukum. Kita sekarang lanjutkan dengan anomali kekuasaan. Tadi kita singgung Luhut ini tiba-tiba sekarang ngurusi kuota haji karena kemarin bertemu dengan MBS (Muhammad bin Saud, Raja Arab Saudi) ini diposting di instagram-nya Luhut. Yang menarik, yang diajak itu Ketua PBNU, bukan Menteri Agama. Memang Ketua PBNU itu kakak kandung dari Menteri Agama. Ini jangan dikaitkan dengan agama ya, memang kebetulan Luhut agamanya bukan Islam, tapi ini soal tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Ya tidak ada soal sebetulnya, siapapun bisa mengurus haji karena haji kan urusan administrasi. Urusan teologinya itu adalah pada kelompok-kelompok itu sendiri yang punya pengatur rohaninya. Tentunya Pak Luhut tidak akan mengatur rohani ibadahnya, tetapi dia mau memuluskan perjanjian-perjanjian penyelenggaraan itu, terutama kuota. Tapi kalau itu ditaruh di Instagram, itu sesuatu yang jadi politik juga karena seolah mau memberitahu bahwa saya non-muslim, saya yang ngurus itu. Sebetulnya nggak ditaruh di IG juga publik tahu bahwa Pak Luhut itu bisa menyelesaikan banyak hal, termasuk apa saja soal ibadah haji. Yang musti tersinggung mustinya Menteri Agama. Itu tugas Menteri Agama, mengurus administrasi orang beragama. Menteri Agama bukan mengurusi iman orang tapi mengurus administrasi orang beragama. Administrasi Islam itu adalah haji, administrasi Kristen, Budha, dan segala macam. Jadi administrasinya yang dia urus. Kalau administrasinya diambil alih oleh Pak Luhut, kita mau tanya lalu gaji yang diberi rakyat pada Menteri Agama untuk mengurus administrasi kenapa diterima? Kan ini intinya. Menerima gaji tapi tidak menjalankan fungsi. Saya kritik itu dari segi public policy. Menteri Agama teman baik saya. Nggak ada soal saya kasih kritik pada beliau dalam kedudukannya sebagai Menteri. Jadi orang di belakang Ini menghitung itu, ada apa? Kenapa Pak Luhut yang mengambil alih lagi. Mungkin sekali sedang dipersiapkan satu upaya untuk membedakan Pak Luhut mengerti semua masalah, termasuk dalam masalah-masalah keagamaan. Karena itu sahlah Pak Luhut menjadi Perdana Menteri. Atau sedang diupayakan untuk dicalonkan jadi presiden oleh Presiden Jokowi. Jadi diperlihatkan kemampuan itu. Kalau soal kapasitas Pak Luhut itu sudah over-lah, sudah semuanya bisa dia tangani. Yang menjadi masalah adalah sistem bernegara kita. Suatu waktu mungkin nanti menteri Pak Prabowo atau Menteri Pariwisata, Kementerian Koperasi, yang mengurus jatah ibadah haji. Jadi soal ini yang orang pertanyakan, di mana yang disebut sebagai meritocracy profesionalism di dalam kabinet Jokowi. (mth/sws)
Megawati: Siapa yang Berbuat Manuver, Silakan Keluar!
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan peringatan keras kepada seluruh kader partai yang melakukan manuver politik untuk pencalonan presiden pada Pemilu 2024.\"Kalian, siapa yang berbuat manuver, keluar,\" tegas Megawati dengan suara tinggi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.Dia menegaskan PDI Perjuangan tidak menginginkan kader yang suka bermain politik dengan mengedepankan oportunisme.\"Tidak ada di dalam PDI Perjuangan, yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver,\" tambahnya.Dia pun meminta semua kader untuk bersabar menunggu keputusannya dalam menentukan siapa sosok yang akan menjadi bakal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024, termasuk partai koalisi yang akan digandeng.Dia juga mengingatkan kepada seluruh kader bahwa dia memiliki hak prerogatif untuk menentukan dua pilihan tersebut, sosok capres-cawapres dan keputusan koalisi. Amanat tersebut menjadi haknya setelah seluruh kader secara mufakat memilihnya sebagai Ketua Umum.Dia juga meminta seluruh kader PDI Perjuangan tidak mendahului untuk berkomunikasi terkait urusan koalisi. Seluruh kader partai banteng moncong putih tersebut diminta untuk patuh dan tunduk sambil menunggu mandat pencalonan presiden dari Megawati.\"Ingat lho! Lebih baik keluar deh, daripada saya pecat lho kamu, saya pecat-pecati lho,\" tambahnya.Dia mengatakan seluruh kader PDI Perjuangan harus taat dan patuh terhadap aturan partai. Kader yang hanya ingin tampil tidak dibutuhkan di PDI Perjuangan, katanya.\"Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya, dan solid bersama dengan rakyat. Lha kalau hanya mau mejeng-mejeng aja, duh, enggak deh,\" ujar Megawati. (mth/Antara)
Pilih Maju Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah, Ini Jawaban Gibran
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjawab wacana maju pemilihan gubernur yang dilontarkan oleh politisi PDI Perjuangan Puan Maharani beberapa waktu lalu.\"Saya fokus di Solo dulu, nggarap ASEAN Para Games,\" kata Gibran, di Solo, Selasa. Meski demikian, ia mengakui sudah melakukan komunikasi terkait politik dengan Ketua DPR RI tersebut. \"Yang namanya ketemu senior, petinggi partai pasti banyak saran-saran. Ini di sini, nanti ke depan di sana,\" katanya.Disinggung mengenai provinsi untuk pemilihan gubernur tersebut, dikatakannya, tidak secara spesifik dibicarakan. \"Tidak secara spesifik seperti itu, intinya banyak saran dan masukan. Ya nanti dulu (provinsi yang akan diikuti untuk rencana pilgub),\" katanya pula.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Gibran kemungkinan besar bakal diusung oleh partai tersebut untuk maju pilgub pada 2024.Meski demikian, ia belum memastikan apakah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan maju di Pilgub Jawa Tengah atau DKI Jakarta, mengingat pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan masih lama yakni November 2024.\"Masih jauh banget, kita pilpres dulu bulan Februari 2024, sementara pilkada masih bulan November. Setelah persiapan pilpres matang, setelah kita selesai pilpres bulan Februari, baru kita persiapan pilkada. Jadi sekarang fokus pada posisi jabatan di kabupaten/kota atau provinsi saja,\" ujar Puan. (mth/Antara)
Ketua DPD RI Usul WFH Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA
Yogyakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan. LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan. \"Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,\" kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut. \"Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,\" tutur LaNyalla. Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi. \"Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,\" ujar LaNyalla. LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi. \"Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,\" papar LaNyalla. Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu. \"Cuti yang panjang dikhawatirkan malah menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,\" urai LaNyalla. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh. (mth/*)
Profesor Hendrajit: Prabowo pun Punya Agenda!
Jakarta, FNN – Manuver Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketemu Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Walikota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menarik perhatian Prof. Hendrajit. Menurut Dosen Universitas Nasional Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Global Future Institut (GFI) itu, kalau membaca dengan cermat, manuver Prabowo ketemu Surya Paloh, Muhaimin, dan Gibran, bukanlah urusan ngusung siapa jadi capres, walaupun nantinya bisa saja begitu. Tapi, fungsinya yang utama sekarang, semacam juru runding koalisi lintas partai yang dimotori parpol-parpol yang menolak 3 periode dan tolak pemilu, untuk menghadapi parpol-parpol yang abu-abu atau condong dukung 3 periode atau tunda pemilu. “Atau bisa juga memediasi antar oligar di koalisi partai yang dimotori PDIP dan Gerindra,” ungkap Hendrajit. Meski masih dalam kerangka praktek oligarki, lanjut Hendrajit, kepribadian Prabowo yang khas dan cenderung anomali sejak 1998 hingga era reformasi, para oligar tak semudah dulu dalam memainkan politik transaksional. Sebab Prabowo bagaimanapun juga punya style. Orang-orang yang terbiasa main-main ketimbang bermain dalam politik, mau tidak mau harus serius memperjelas apa maunya. Transaksional oke, quid pro quo atau politik timbal balik oke. “Tetapi, antara maksud dan tujuan harus sinkron,” ujar Hendrajit. Menariknya, Prabowo sendiri memang membuktikan wataknya itu dalam 3 tahun menjabat menteri. Pastilah bikin konsesi dengan presiden. Pasti ada quid pro quo. Tapi begitu deal tercapai, ya komit. “Nah, komitmen seperti Prabowo ini yang tak ada di kalangan para aktor oligar yang memandang main-main dalam politik itu benar-benar bermain,” ujarnya. Dalam beberapa waktu ke depan, para aktor oligar akan segera menyadari adanya pakem dan aturan main baru dalam membangun konsensus politik. Bahwa bermain itu beda banget dengan main-main. “Kedua, bermain politik itu selain timbal-balik, juga adu lihai mana yang harus dipertahankan mati-matian, mana yang bisa dilepas sebagai suatu konsesi,” ungkap Hendrajit. Tentu saja kita tak boleh menafikan fakta bahwa Prabowo pun punya agenda, punya sasaran strategis maupun taktis, yang siap untuk berkompromi. “Tapi style dan kepribadian Prabowo sendiri yang tidak seperti lazimnya para oligar lainnya, saya bisa pastikan bakal bikin pening para aktor lama,” lanjutnya. (mth)
Kinerja Pemerintah Turun, LaNyalla: Kualitas Hidup Masyarakat Terancam
Blitar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot turunnya kinerja pemerintah menyusul rilis survei Litbang Kompas terbaru. Menurutnya, hal itu mengancam kualitas hidup masyarakat. “Tingkat kepercayaan publik menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para birokrat. Sebab, merosotnya kinerja pemerintah merupakan ancaman bagi kualitas hidup masyarakat,” kata LaNyalla, usai ziarah di Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (20/6/2022). Menurutnya, masyarakat sudah cukup memaklumi keadaan yang disebabkan oleh wabah Covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor. “Namun hal tersebut tidak boleh tidak menjadi faktor yang membuat turunnya kinerja pemerintah,” tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, pengendalian harga pangan merupakan hal yang sangat urgent, karena pangan merupakan kebutuhan dasar. Jika pemenuhannya mengalami hambatan, LaNyalla menilai sektor lain akan terdampak, terutama pada kesehatan, pendidikan serta rendahnya kualitas hidup. “Ancaman ini diharapkan diperhatikan dengan serius dan dibuat skema penanganan yang terfokus,” saran LaNyalla. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang terukur dan terencana dengan baik, agar hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat bisa dapat segera ditanggulangi. “Jangan gadaikan masa depan rakyat. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang terukur agar persoalan dasar rakyat dapat segera dicarikan jalan keluarnya,” tutur LaNyalla. Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022. Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka 73,9 persen. Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen. Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen. Isu bidang ekonomi yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik adalah soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5 persen) dan penyediaan lapangan kerja (54,2 persen). Sementara di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen). (mth/*)
Duet BOIMIN (Prabowo - Imin) Akrobat Baru Cari Panggung
Jakarta, FNN - Menjelang Pilpres 2024, para politisi \"mulai jual diri\" untuk mendapatkan simpati publik, tak terkecuali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Inilah topik bahasan dalam dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Senin (20/6/2022). “Pertemuan itu memunculkan satu titik temu, di lapangan sudah muncul Prabowo-Cak Imin 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jaizul, memproteskan tidak terima Ketua Umum dijadikan sebagai Wakil Presiden, karena dikalangan umum aspirasi PKB, Ketum harus menjasi Presiden. Lalu kenapa tiba-tiba setelah ketemu Prabowo, dia menjadi Wakil Presiden,” kata Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief. Bagaimana Rocky Gerung melihat peristiwa itu, berikut petikannya: Kita bahas dahulu pada prinsipnya, Prabowo dan Cak Imin satu di legislatif dan satu di eksekutif yang artinya keduanya dibayar rakyat untuk melakukan pekerjaan sampai 2024, sekarang waktu yang tersedia dipakai untuk bermain politik, artinya terbengkalai pekerjaan mereka, kasat-kusut bukan hanya menghabiskan uang tetapi menghabiskan waktu, jadi kualitas parlemen seperti apa kalau ketum mengerjakan di luar tugasnya. Seperti pak Prabowo yang digaji sebagai Menteri Pertanahan, kenapa habis waktu mutar mencari koalisi, apa urusan koalisi dengan biaya yang kami keluarkan sebagai rakyat untuk gaji kalian. Pak Jokowi juga harusnya malu, dia kita bayar merawat kabinet, membuat kabinet, sekarang kabinet sibuk membahas politik, dari segi Itu nilai kepemimpinan telah lenyap. Waktu masih setengah tahun, kalo mau main politik ya letakin jabatan. Padahal kita tau Prabowo dengan Cak Imin berkoalisi karna punyak koneksi. Ya walaupun koneksi ada tapi tidak komplementer. Semacam apple to apple tapi bukan itu jadi seperti apple busuk to apple pie kan gak bisa dipisahin, ini artinya permainan untuk cari panggung. Jadi kekacauan ini sangat mengangggu rakyat. Prabowo terkesan merawat hubungan dengan Megawati, karena kemarin waktu lebaran IdulFitri setelah bertemu dengan Jokowi, ia langsung bertemu dengan Megawati. Tetapi sekarang kenapa Prabowo aktif sekali bertemu dengan politisi lainnya bahkan dating pada saat diundang NasDem. Bahkan kadang bertemu PKB, padahal yang kita ketahui PKB udah tiga periode tidak pernah bertemu dengan Gerindra. “Sekarang ini semua lagi gelisah, tidak tahu mau ngapain untuk mencari pegangan. Maka menjadi kacau design negara kita, kemampuan untuk melihat secara tertib sistem presidensial. Jadi ini gejala orang gak paham design bernegara dan secara psikologis dikatakan panik,” Ujar Rocky Bicara tentang probabilitasnya, menurut Anda gimana koalisi Prabowo-Cak Imin? Dari awal dapat kita nilai, kalau tidak Prabowo ditipu diujung atau sebaliknya Cak Imin ditipu Prabowo diujung. Jadi terlihat begitu karena design yang berantakan tidak ada tertib dalam etika berpolitik, janji yang bisa batal, karena fungsi awalnya tidak dimengerti, filosofis dasar dari presidensil itu tidak dipahami, kalau ditanya seneng atau tidak terjadi kegelisahan, ya senang aja karena menunjukkan kekacauan makin diperbanyak, semakin banyak kekacauan semakin mudah bangsa ini melihat arah jalan terang. Saat ini para menteri sibuk kampanye menghadapi pilpres, padahal ekonomi lagi kian memburuk, ancaman resesi global melanda, sekarang survey dari media kompas menganggu jokowi karna tingkat kekuasaan terhadap pemerintahan pak Jowoki turun, hal seperti ini mungkin Jokowi terganggu tetapi kalau ngomongin yang lain tentang harga pasar naik pak Jokowi tidak terganggu, terlihat sudah 2 hari ini Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan tidak turun ke pasar. Rocky menanggapi dua koalisi yang lagi gelisah ini dengan pernyataan seperti ini : “Yang lebih bagus adalah Prabowo dating ke kampus menerangkan begini arah pertahanan kita, terangkan mengapa pada waktu itu ia tidak peduli pad protes emak-emak kan itu lebih baik supaya orang melihat karakter dasarnya, begitu juga sebaliknya Cak imin juga timnya bagus menyodorkan untuk membaca buku, mudah-mudahan Cak Imin membaca kemudian ke kampus menyodorkan saya Cak Imin saya mau jadi presiden, anda punya person ga, saya ga penting threshold yang penting gagasan saya lolos dulu. kan begitu cara lihatnya, itu ga terjadi karna kegelisahan itu”. Seperti orang naik kereta, kata Rocky, kalau tidak sekarang naiknya itu akan ketinggalan kereta, padahal di antara orang yang menunggu kereta itu akan desak-desakan masuk, lalu kereta macet. (ska, sws)
Mendag Zulhas Sebut Inflasi Indonesia Termasuk Paling Rendah
Jakarta , FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, inflasi di Indonesia saat ini termasuk paling rendah jika dibandingkan negara-negara lain di dunia.“Itu termasuk paling rendah di dunia karena memang ada 20 negara lebih yang memboikot, tidak boleh jual pangannya. Ditambah (konflik) berkepanjangan Rusia dan Ukraina kan, sehingga harga pangan dunia naik, dan kita ini paling rendah,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, ketika dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi hingga Mei 2022 sebesar 3,55 persen secara tahun ke tahun (year on year/yoy), dan 2,56 persen secara tahun kalender (year to date/ytd).Zulhas mengatakan pemerintah sudah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi domestik agar tidak terpengaruh signifikan oleh volatilitas harga pangan dan energi di pasar dunia.Pemerintah, kata dia, telah menyubsidi beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan jagung. Namun, ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga memang karena faktor musiman seperti cabai keriting dan cabai merah.“Pemerintah kan bekerja keras untuk itu. Misalnya kedelai, itu disubsidi Rp1.000 per kilogram. Lalu pakan ternak jagung itu juga dapat subsidi Rp1.500 per kilogram. Beras juga kalau ada kenaikan, kalau belum turun juga subsidi ya,” katanya.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengingatkan jajarannya terkait pentingnya menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan karena tertekannya rantai pasok pangan dunia, setelah 22 negara menghentikan ekspor komoditas pangan.Puluhan negara tersebut menghentikan ekspor komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah gejolak rantai pasok akibat konflik militer Rusia dan Ukraina. Misalnya, India yang menangguhkan ekspor gandum untuk melindungi kebutuhan dalam negeri dan menekan inflasi pangan.\"Hati-hati yang namanya urusan pangan, produksi pangan. Sekarang negara-negara dulu bulan Januari baru tiga negara yang stop ekspor bahan pangannya, sekarang sudah 22 negara tidak ekspor bahan pangannya,\" kata Presiden Jokowi pada Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/6). (mth/Antara)
POPULER
