NASIONAL
Partai Buruh Dukung Cuti Melahirkan 6 Bulan untuk Perempuan dan 40 Hari untuk Laki-Laki
Jakarta, FNN - Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh dan Serikat Petani mendukung penuh inisiatif dari DPR yang membuat RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Di mana di dalamnya memuat cuti melahirkan 6 bulan untuk buruh perempuan dan cuti untuk suami yang istrinya melahirkan selama 40 hari. Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, pihaknya tidak hanya melakukan kritik terhadap Pemerintah dan DPR. Tetapi jika memang ada kebijakan yang berpihak pada rakyat, partai buruh akan berdiri di garda terdepan untuk memberikan dukungan. \"Cuti melahirkan selama 6 bulan adalah hal yang biasa bagi perempuan. Perihal cuti ini juga tercantum dalam Konvensi ILO No 183 tentang perlindungan maternitas,\" ujar Said Iqbal. \"Bahkan sudah biasa ketika suami juga ikut cuti ketika istrinya melahirkan. Karena, memang, merawat anak adalah tanggung jawab suami istri,\" lanjutnya. Said Iqbal juga memberikan data beberapa negara yang memberikan cuti melahirkan lebih dari 3 bulan dan upahnya tetap dibayar. Berdasarkan catatan ILO, kata Iqbal, beberapa negara tersebut adalah Swedia 64 minggu, Norwegia 49 minggu, Islandia 48 minggu, Finlandia 46 Minggu, Republik Ceko 28 minggu, Hungaria 24 minggu, dan Italia 20 minggu. Di Finlandia, selain cuti bagi perempuan yang melahirkan selama 46 minggu, juga memberikan cuti bagi laki-laki yang istrinya melahirkan 54 hari. Selama waktu tersebut, keduanya berhak mendapat gaji penuh. \"Dari hasil penelitian ILO, cuti melahirkan yang lebih lama berhasil menurunkan kematian Ibu dan anak. Finlandia sebagai contoh, bahkan menduduki posisi ketiga sebagai negara tingkat kematian ibu dan bayi terendah di dunia,\" kata Said Iqbal. Jangan Hanya di Atas Kertas Sementara itu, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Sosial Partai Buruh Mundiah berharap wacana ini tidak berhenti di atas kertas. \"Jangan hanya sebatas peraturan di atas kerja. Namun harus dipastikan ketentuan ini bisa dijalankan oleh seluruh perusahaan dan instansi pemerinta,\" tegasnya. Untuk itu, harus ada sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar. Tujuannya agar lebijakan cuti melahirkan selama 6 bulan bisa ditaati. \"Kami dari pemberdayaan perempuan, anak, dan sosial meminta DPR jangan hanya megesahkan saja. Tetapi juga memperkuat pengawasan dan monitoring,\" lanjutnya. Selain itu, yang lebih penting, RUU KIA ini harus bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang. RUU PPP saja yang ditolak rakyat bisa disahkan dalam waktu cepat, harusnya UU KIA yang berpihak pada rakyat tidak perlu menunggu waktu lama. (bun)
Sandera Spindik E-KTP untuk Pilpres 2024 dan Kematian Buruh Migran di Malaysia
MESKI Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi, namun seolah sudah di depan mata. “Saya bingung, sebenarnya pilpres itu kapan, sih? Koq kelihatannya kayak pekan depan pilpresnya,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (30/6/2022). Dalam dialognya dengan pengamat politik Rocky Gerung itu, banyak masalah yang dipertanyakan oleh Hersubeno Arief. Bagaimana Rocky Gerung melihat persoalan politik dan sosial yang berkembang ini? Berikut petikannya: Sebenarnya Pilpres itu kapan, sih? Kelihatannya kayak pekan depan ya? Ya betul. Jadi seolah-olah itu suasana politik sudah di depan. Padahal dua tahun (lagi) itu segala macam bisa berlangsung di situ. Apalagi perubahan geopolitik, kesulitan ekonomi. Jadi membayangkan ada siklus normal di 2024 itu agak absurd. Tapi, halang-menghalangi mulai dari sekarang. Jadi, kekacauan itu sudah mulai terjadi per hari ini, karena tidak ada harapan. Kalau ada harapan orang akan tahan-tahan, tertiblah, jangan sodok sini sodok sana dulu. Jadi memang keaadaan kita menunjukkan, orang ingin sebuah percepatan saja lebih baik. Karena itu, sindir-menyindir berlangsung, sprindik antar sprindik sudah mulai dikeluarin. Macam-macamlah isu. Dan itu semuanya isu yang akan membakar kita pada keadaan jika kita tidak bersatu sebagai bangsa. Itu intinya. Jadi secara makro begitu, kecemasan menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaan memaksa orang untuk saling intrik. Kan begitu politik. Saya akan mengajak Anda membahas dua topik sekaligus, karena menurut saya sama-sama menariknya. Yang satu sangat menarik, tapi yang satu lagi mengenaskan. Yang pertama soal sprindik. Tadi ada sebut karena ini mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini sudah dipanggil lagi oleh KPK berkaitan dengan E- KTP. Dalam soal E- KTP politisi dari empat penjuru angin bisa kena libas dan saling sandera Pilpres. Yang berikutnya soal kabar meninggalnya para buruh migran kita di penjara Malaysia. Laporan dari koalisi buruh migran mencapai 149 orang. Tapi rupanya bukan hanya dalam satu peristiwa tapi rentang waktu tertentu, meskipun kemudian dibantah jumlahnya oleh Kemenlu hanya 25 orang. Tetap saja itu jumlah yang sangat besar dan itu tragedi kemanusiaan, khususnya untuk keluarganya. Tapi kalau di luar negeri tentu itu tragedi bangsa. Kita mulai dengan soal sprindik Gamawan Fauzi. Soal Sprindik Gamawan Fauzi Ya, Pak Gamawan Fauzi sudah dihukum untuk soal yang sama dan sekarang ternyata betul, lokomotifnya sudah masuk bengkel, tapi gerbong itu ternyata masih panjang. Dan kita tahu bahwa semua partai ada di itu waktu skandal E-KTP. Tetapi, dengan jelas orang mengasosiasikan pemanggilan Gamawan Fauzi itu adalah untuk menyeret Ganjar Pranowo, karena nama Ganjar yang pertama kali muncul setelah lama itu enggak terdengar makin ke sini nama Ganjar itu disebut lagi. Dan itu bersamaan dengan konflik di PDIP, ketidakmampuan dari Presiden Joko Widodo untuk menetapkan bahwa penerusnya adalah Ganjar. Jadi, ini semua harus kita baca sebagai permainan politik tingkat tinggi saja untuk saling memeras. Itu intinya. Tapi, tetap kita mau menuntut, masyarakat sipil memang menuntut dari awal supaya semua nama yang pernah masuk dalam Radar KPK dipanggil. Tidak bisa hanya karena sudah mengembalikan uang terus dianggap sudah selesai. Problemnya, kenapa dia kembalikan? Dan kenapa baru dikembalikan setelah mulai rame. Jadi, balik lagi pada soal etika. Orang akan ingat apakah Ganjar jujur ketika itu. Kira-kira begitu. Walaupun kita tahu, yang dipanggil adalah Gamawan Fauzi, tapi terhadap apa. Kan Gamawan Fauzi sendiri sudah sudah clear masalahnya. Tentu orang-orang di sekitar maslah E-KTP itu, semua partai terlibat di situ karena pembagiannya cukup merata. Jadi, kita dorong KPK untuk buka itu supaya benar-benar bersihlah. Ganjar itu kan kasihan, dia mau maju tapi terus ada info bahwa dia akan dipanggil KPK. Karena itu Ganjar mungkin sekali lagi operasi supaya dia tidak dipanggil. Tapi ada kekuatan yang memaksa supaya sprindik dikeluarkan buat Ganjar. Kan begitu. Jadi kita hanya bisa menganalisis itu sambil menunggu keterangan resmi KPK. Tapi karena kondisi politik sekarang ada ketegangan, tetap kita lihat bahwa yang disasar adalah Ganjar Pranowo yang adalah calon presiden. Disebutkan oleh Nasdem, PDIP, dan siapa saja. Jadi, kita baca sekarang counterflow-nya yaitu datang dari mereka yang ingin sebetulnya melihat proses politik ini berantakan. Dan, mereka senang kalau ada politik yang berantakan. Dan saya kira kalau Ganjar dilibatkan juga disebutkan oleh Setya Novanto. Jadi sangat mungkin juga Setya Novanto nanti akan dipanggil lagi karena ada kasus misalnya, kemarin kasus Garuda. Emirsyah Attar juga salah satu pengusaha yang dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka lagi. Tapi kalau soal Gamawan Fauzi bagaimanapun juga kita pasti melihat ini kaitannya dengan Partai Demokrat. Apakah ini juga berkaitan dengan isu dan intrik-intrik ingin pembentukan koalisi Pilpres. Ya, sinyalnya pasti begitu. Ganjar adalah sasaran utama, tapi nanti ekornya itu bisa mengimbas ke Demokrat karena pada waktu itu memang demokrat yang berkuasa dan Gamawan Fauzi adalah menterinya SBY. Jadi, sekali lagi, soal yang seolah-olah biasa saja kriminal, di dalamnya ada elemen politik yang tinggi. Ini yang kita sebut black market of justice. Jadi, pasar gelap keadilan di sini. Kalau keadilannya terbuka ya dari dulu dong proses. Siapa di Demokrat yang masih terkait dengan soal Gamawan Fauzi; siapa yang di PDIP; siapa yang di semua partai; di mana Ganjar ketika itu. Jadi, jangan dicicil seolah-olah akan jadi tagihan politik ketika menjelang Pemilu. Itu yang buruk sebetulnya. Tapi ya sudah. Karena sudah dibuka maka lakukan, supaya semua pihak merasa lega bahwa hambatan-hambatan untuk membentuk koalisi tidak lagi dihalangi oleh isu-isu politik. Itu sebetulnya kejelasan. Walaupun kita tetap menganggap bahwa semuanya tidak ada gunanya kalau nol persennya tidak diucapkan, karena itu sinyal pertama. Tapi, bahan bakar politik musti diajukan hari-hari ini. Nah, Gamawan Fauzi adalah bahan bakar yang bagus untuk membakar Ganjar, Demokrat, PDIP, dan segala macam. Nah, di ujungnya kita mau lihat ini permainan siapa? Karena, kita nggak bisa percaya lagi kalau KPK itu punya semacam intensi yang sekadar soal kriminal. Di dalamnya pasti ada intensi politik, dan faksi-faksi di KPK tentu dari awal kita tahu bahwa ya KPK yang sekarang adalah mainan politik. Karena soal ketegangan antar partai politik, isu di dalam DPR waktu memilih komisaris, lalu ada masalah Novel Baswedan yang kemudian sampai sekarang juga terkatung-katung statusnya, walau sudah resmi dikeluarin, tapi dianggap masih memegang sprindik. Jadi banyak hal sebetulnya di dalam KPK yang memungkinkan siapapun bisa masuk ke KPK untuk mencari-cari cara mensprindikkan seseorang. Oke, sebetulnya gampang banget kok membacanya, kenapa sih kasusnya tidak dituntaskan pada waktu itu? Kenapa tidak waktu ramai? Itu mencerminkan ada tarik-menarik kekuasaan pada waktu itu; ini memang sengaja disimpan sebagai sandera, politik sandera. Kita tahu semua kok. Makanya ada temen kita yang menyebutnya bahwa sekarang ini politisi-politisi kita masih menjadi pasien rawat jalan dari KPK. Jadi tinggal nanti sekali waktu seperti dokter bilang ini harus dirawat lagi, harus masuk, baru masuk. Ini sebenarnya betul-betul tidak sehat. Kita bisa membayangkan nanti presiden sekualitas apa yang dihasilkan dari proses semacam ini. Tentu bukan orang yang terbaik, tetapi orang yang memang dikehendaki oleh oligarki. Itu akhirnya politikal ekonomis dari Pilpres sekarang itu tidak sepenuhnya bisa kita anggap demokratis walaupun diterangkan bahwa ini agendanya demokrasi, tetapi isinya bukan demokrasi. Isinya ada kongkalingkong. KPK sudah kasih sinyal dulu bahwa penyebab korupsi itu adalah karena presidential threshold 20% sehingga semua orang mencari tiket dan bayar mahal. Jadi sebetulnya secara eksplisit KPK tahu bahwa 20% itu menghina demokrasi dan bahkan memungkinkan terjadinya korupsi yang di-backup oleh tema 20% itu. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi mustinya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK juga datang sebagai lembaga untuk meminta judicial review, sama seperti LaNyalla (AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI) yang sangat berani akan mengajukan judicial review atas nama lembaga. Kematian Buruh Migran di Tahanan Malaysia Oke kita ganti topik lain dan saya kira ini peristiwa yang mengenaskan. Kalau data dari koalisi buruh migran ini disebutkan ada 149 orang yang meninggal di tahanan imigrasinya Malaysia. Kemudian dibantah Kemenlu, itu hanya ada 25 orang. Tapi, berapapun jumlahnya, menurut saya ini akan menjadi satu situasi yang sangat menyedihkan. Bagaimana sebuah negara tidak bisa melindungi orang-orang yang sering disebut sebagai pahlawan devisanya. Dan orang-orang ini kalau dia bisa punya lapangan pekerjaan di Indonesia yang layak, mereka pasti enggak maulah pergi jauh-jauh meninggalkan anak istri dan keluarganya. Iya, itu kalimatnya Deplu menghina, hanya 25 orang, karena takut disebutkan yang banyak. Kalau hanya 25, misalnya, kenapa nggak waktu masih 2-3 orang itu Deplu tidak bersuara. Kenapa dia musti tunggu 25 orang. Nggak ada yang percaya pada Deplu sekarang. Orang percaya pada buruh migran karena mereka yang ada di depan memantau secara harian statistik kekerasan terhadap buruh migran kita. Jadi, tetap orang anggap itu memang besar betul 141, sementara Presiden Jokowi menganggap bahwa itu kecil karena tugas saya adalah mendamaikan Rusia dan Ukraina. Kan itu jadi kontrasnya begitu. Presiden Jokowi lagi memuji dirinya sendiri mampu mendamaikan Ukraina dengan Rusia, faktanya di tetangga kita, Malaysia, kejahatan kemanusiaan berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah. Pemerintah baru mulai heboh ketika laporan dari buruh migran. Dan hebohnya itu bukannya melakukan protes diplomatik atau kirim tim, tapi langsung membantah enggak, hanya 25 doang. Hanya 25 tuh. Ini bagaimana cara berpikir Deplu. Banyak orang dungu memang yang tidak dalam posisi untuk melindungi citra pemerintah. Kan mustinya Deplu bilang, iya dari awal kita tahu, tapi kami lakukan operasi diplomasi tersembunyi dulu. Ini tidak ada, tiba-tiba sekadar membantah soal jumlah. Ini bukan soal jumlah, tapi ini soal kejahatan yang dialami oleh buruh migran kita. Kejahatannya, bukan jumlah kejahatannya. Itu meski cuma satu pun dia tidak melakukan proteksi. Jadi buruh migran kita tidak diproteksi di luar negeri oleh Deplu. Sedangkan di dalam negeri tidak diproteksi untuk lapangan kerja sehingga mereka harus berceceran, berkeliaran, menghadapi kekerasan di luar negeri. Jadi pemerintah memang gagal memenuhi tugas yang diberikan konstitusi, yaitu melindungi orang miskin, pelihara fakir miskin. Itu benar nggak terjadi. Padahal negara bilang kami surplus Rp 400 triliun. Kalau surplus Rp 400 triliun kenapa orang masih cari kerjaan di luar negeri. Jadi enggak ada tetesan dari masuknya uang ekspor komoditas kita ke APBN terhadap tenaga kerja dan lapangan kerja. Jadi dengan mudah sekali kita bisa tahu bahwa pemerintah ini pelit kok. Dia cuma mau simpan uang itu untuk main politik, bukan untuk membela buruh migran dan bukan untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri supaya tidak ada buruh migran yang mengalami penderitaan, karena harus cari kerja keluar negeri. Saya khawatir ini hanya fenomena gunung es karena ini kan di imigrasi Sabah. Padahal kita tahu banyak sekali buruh-buruh kita juga tersebar bukan hanya di Sabah. Saya kira di Kaula Lumpur juga banyak. Mestinya Deplu lebih proaktif, tidak hanya reaktif menanggapi apa yang terjadi di Sabah. Tapi dengan ini menjadi momentum untuk masuk lebih jauh ke Malaysia. Tetapi karena profil politik luar negeri kita lemah, bahkan terhadap negara tetangga kita Malaysia pun kita tidak bisa berbuat terlalu banyak dalam menghadapi persoalan problem semacam ini. Jadi ajaib. Mustinya Deplu bergembira atau membantu LSM buruh migran ini karena mereka lakukan perhitungan harian. Dan, ini ajaibnya itu, kaya’ Deplu memarahi LSM. Mustinya dia bilang, oke mungkin kita memang salah. Deplu, Anda benar. Mari kita sama-sama lakukan investigasi. Ini dia bantah duluan. Jadi, ajaib negara memusuhi masyarakat. Masyarakat ini sedang membantu masyarakat lain yang mengalami ketidakadilan. Justru diomelin oleh Deplu. Ini betul-betul biadab. Ini orang meninggal dalam tahanan dan kemungkinan besar proses hukumnya itu buruk dan perlindungan hukumnya juga tidak diberikan, tetapi malah dikecil-kecilkan. Sementara mereka yang secara voluntir, teman-teman aktivis buruh migran ini volunter, untuk membela tenaga kerja kita, eh malah dicurigai sebagai sekedar membesar-besarkan jumlah. Itu konyolnya Deplu kita. (mth/sws)
Bangun Insfrastruktur Indonesia Bersama Ribuan Tukang Melalui Teknologi, Gravel Raih Penghargaan iNews Maker Award 2022
Jakarta, FNN – Berawal dari kejelian dua founder perusahaan rintisan (startup) Georgi Putra dan Fredy Yanto yang melihat ribuan pekerja konstruksi yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan kesulitan pemilik proyek untuk mendapatkan tukang yang handal, kedua anak muda lulusan Berkeley University Amerika Serikat dan BINUS ini membangun platform aplikasi yang menyederhanakan proses pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak dengan menjamin kesejahteraan tukang melalui kepastian pembayaran upah tepat waktu. Gravel kini menjadi solusi yang menghubungkan pemilik proyek dengan mitra tukang, yang disebut ‘Dulur’, melalui aplikasi yang juga dapat mengawasi pekerjaan tukang secara real time. Pada tahun 2019, Gravel berhasil merekrut ribuan pekerja konstruksi yang mencari pekerjaan melalui platform umum seperti postingan di media sosial. Saat ini, Gravel telah berkembang melalui inisiatif berbasis teknologi dengan menyediakan pekerja ke lebih dari 2000 proyek di seluruh Indonesia dan menyalurkan miliaran Rupiah dalam bentuk gaji dan insentif kepada pekerja. Dengan semangat “Membangun Indonesia, Membangun Bersama Gravel,” beberapa waktu lalu, Gravel membuka kantor cabang pertamanya di Jawa Timur. Diresmikannya kantor cabang di Mulyorejo, Surabaya, tersebut merupakan tanda dimulainya komitmen Gravel untuk melakukan ekspansi ke daerah khususnya Surabaya dan Jawa Timur. Saat ini Gravel berencana untuk membuka cabang-cabang lain di Indonesia. Inisiatif tersebut membawa Gravel meraih penghargaan “Special Award of Outstanding Performance” dalam kategori “Distinguish Leadership and Service” dalam iNews Maker Awards 2022. Georgi Putra, CEO Gravel, menyampaikan kemenangan tersebut menjadi milik semua karyawan dan para mitra Gravel yang telah bekerja keras membangun proyek-proyek luar biasa. “Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan kepada Gravel, sehingga hasil kerja staf dan mitra tukang dapat dikenal dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat,” ucapnya saat ditemui di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis, 30 Juni 2022. Dalam acara yang turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, iNews Maker Awards 2022 menganugerahkan kepada insan maupun lembaga, baik swasta maupun pemerintah, yang secara aktif memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Indonesia khususnya dalam misi memulihkan perekonomian. Selain Gravel, penghargaan Special Award tersebut juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan PT Indonesia Financial Group. Penghargaan ini menjadi salah satu titik perjalanan untuk mengantarkan Gravel pada mimpi-mimpi besar lainnya. “Kami berharap Gravel bisa mendukung perkembangan infrastruktur yang sedang menjadi prioritas di Indonesia saat ini dan memberikan dampak positif bagi kehidupan para pekerja konstruksi di Indonesia. Semua achievement ini mendorong Gravel untuk menciptakan lebih banyak win-win solution bagi kedua belah pihak yang tentunya dapat mewujudkan lebih banyak proyek yang selesai tepat waktu, sesuai budget dan berkualitas tinggi.” CPO Gravel Fredy Yanto memaparkan. Seperti diketahui PT Gravel Technology atau lebih dikenal sebagai Gravel didirikan pada tahun 2019 merupakan perusahaan yang membangun aplikasi di bidang konstruksi, fokus Gravel saat ini adalah menghubungkan para pencari dan penyedia kerja, dengan memberikan jaminan pertanggungjawaban dari kedua belah pihak. Hingga saat ini, Gravel telah memiliki lebih dari 1,7 juta pekerja konstruksi atau Dulur Gravel, yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya berhenti di sumber daya manusia, Gravel juga ingin mewujudkan lebih banyak proyek yang selesai tepat waktu, sesuai budget dan berkualitas tinggi, melalui adanya financing tools dan penyediaan barang baku bangunan. (sws)
Kepala Polres Maluku Tengah Dicopot Jabatannya, Humas Polda Maluku Bantah Penyebabnya Perselingkuhan
Ambon, FNN - Kepala Kepolisian Resort Maluku Tengah, AKBP Abdul Gafur, dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan perbuatan tercela yang tidak patut sebagai atasan. Informasi yang beredar penyebabnya akibat kasus perselingkuhan, namun itu dibantah oleh Polda Maluku. “Iya, sementara dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala Polres Maluku Tengah,” kata Plh Kabid Humas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Denny Abraham, di Ambon, Rabu. Ia menegaskan, hal yang diduga menjadi penyebab pencopotan dia itu karena perbuatan tercela yang tidak patut sebagai atasan, dan bukanlah kasus perselingkuhan. Hal yang diduga itu adalah perbuatan yang membuat istri Gafur merasa perasaannya tidak enak, lalu mengambil tindakan untuk melaporkan yang bersangkutan ke Propam Polda Maluku. “Saya klarifikasi lagi ya, ini bukan kasus perselingkuhan, tapi ini perbuatan tercela yang tidak patut sebagai atasan. Seperti tidak enak perasaan oleh istrinya makanya langsung dilaporkan ke Propam seperti itu. Kalau bicara kasus selingkuh, harus ada pembuktian hukum,” terangnya.Kata Abraham, saat ini yang bersangkutan sudah menjalani sidang kode etik oleh jajaran Bidang Propam Polda Maluku. \"Sudah sidang kode etik, iya. Bisa saja mutasi, seperti dicopot jabatannya lalu dipindahkan,” katanya. Menurut dia, mutasi itu tindakan tegas dari Kapolda Maluku dalam menegakkan disiplin anggota, yang sudah berkomitmen untuk tidak segan-segan menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. (mth/Antara)
Resah dengan SE Menpan-RB, Nakes Honorer Curhat ke Ketua DPD RI
Jakarta, FNN - Sejumlah Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia menumpahkan keresahan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat audiensi di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua FKHN Sepri Latifan, Wakil Ketua FKHN drg Anisah S Alatas dan dr Bara P, Bendahara Umum FKHN Han Han VH, beberapa Ketua FKHN wilayah dan para anggota FKHN. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. FKHN resahan dengan surat edaran Menpan-RB Tjahjo Kumolo terkait penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023. Oleh karena itu mereka meminta dukungan penguatan regulasi dan anggaran sehingga ada kejelasan nasib para tenaga honorer nakes. Ketua FKHN Sepri Latifan mengatakan organisasi ini sudah hadir di 22 provinsi sebagai wadah aspirasi nakes dan non nakes terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Menpan-RB. Pada dasarnya FHKN menyambut baik kebijakan tersebut sebagai upaya untuk melindungi non ASN. \"Tetapi faktanya sejauh ini belum ada regulasi yang baik. Kami khawatir para nakes maupun non nakes yang sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum. Ini yang tidak boleh terjadi,\" katanya. Simpelnya, lanjut Sepri, bagaimana dengan adanya Surat Edaran penghapusan tenaga honorer di 2023, para nakes mendapatkan kejelasan status dan keberlangsungan profesinya. \"Kami ingin seperti guru honorer. Mereka ini prosesinya rapi, mulai dari regulasi sampai persiapannya. Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi. Jadi kami masih khawatir. Kemenkes belum menggulirkan regulasi seperti Kemendikbud,\" paparnya. Makanya FKHN meminta DPD RI mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang bijak dan tambahan anggaran dari pusat untuk daerah. \"Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi. Artinya teman-teman yang mengabdi di daerah semua terakomodasi meskipun dengan bertahap,\" lanjutnya. Sementara itu Ketua FKHN Jawa Barat, Ade Yonendra, menyoroti pendataan nakes honorer yang masih kurang. Dia mencontohkan di Jabar sendiri, masih banyak yang belum terdata. \"Bagaimana dengan daerah lain, daerah yang lebih terpelosok daripada Jabar. Misalnya di luar Jawa,\" tanyanya Ketua FKHN DKI Jakarta dr Bara P meminta pemerintah menghargai jasa dan pengabdian para nakes honorer. Selama pandemi Covid-19, banyak juga nakes honorer yang meninggal dalam berjibaku melawan wabah. \"Artinya jangan diragukan perjuangan para nakes. Makanya jangan di-cut bahkan seharusnya disejahterakan. Jangan habis manis sepah dibuang, waktu lawan Covid garda terdepan sudah landai jadi dilupakan,\" tegas dia. Menanggapi hal itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan DPD RI akan meminta alat kelengkapan terkait untuk merespon serius permasalahan ini. Sehingga tenaga honorer kesehatan baik nakes maupun non nakes mempunyai kejelasan masa depan. “Saya akan minta alkel terkait untuk merespon. Terutama Komite III. Kalau perlu dijajaki untuk Panja atau Pansus. Nanti aspirasi tertulis saya teruskan untuk dibahas di Panmus sebelum sidang paripurna,” tukasnya. Di sisi lain LaNyalla juga menyampaikan bahwa saat ini rakyat Indonesia termasuk para nakes terdzholimi. Tetapi kenapa rakyat tidak bergerak untuk menyuarakan keresahannya. \"Yang punya negara ini adalah rakyat. Seharusnya pemimpin negara ini mendengarkan suara rakyat. Kalau tidak didengar, sudah saatnya kedaulatan rakyat direbut,\" ujarnya. (mth/*)
Rocky Gerung : Anies Kerap “Diserang” Black Campaign Pakai Lembaga Survei
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi terkena upaya black campaign menjelang pilpres 2024. Rocky menyerukan gerakan presidential threshold nol persen untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menolak adanya aturan tersebut karena tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, membatasi warga negara untuk menjadi calon presiden (capres). “Kalau koalisi 20% itu enggak mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kita bikin gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Sekarang mulai gempar, karena dianggap adalah gerakan makar. Ini bukan makar. Ini yang disebut gerakan people power, yaitu gerakan kekuatan atau kedaulatan rakyat yang harusnya diucapkan di parlemen, tapi parlemen menghalangi kedaulatan rakyat dengan 20% itu,” kata Rocky dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (28/6/2022). Rocky bahkan menyebut PT 20 persen itu menjadi tempat untuk menyuburkan para oligarki. Pasalnya, dengan adanya ambang batas yang tinggi itu para oligarki sangat mudah memainkan perannya. Sama seperti Anies yang mulai disorot oleh media massa, diatur sedemikian rupa dan dikadrun-kadrunkan. Beberapa proyeknya mulai disorot kembali, itu merupakan bagian upaya membatalkan kompetisi politik. Padahal koalisi itu sudah punya 20 persen, tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang gak punya tiket. “Kalau Anies tidak punya tiket, ngapain dimusuhi? Tapi saya percaya, semakin dimusuhi semakin orang lihat bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies,” ungkap Rocky. Rocky menjelaskan, bahwa ia bukan promosikan Anies, kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk bisa ikut berkompetisi di garis start yang sama. Hal itu juga berlaku pada kontestasi Pemilu 2024. Pemilu 2024 diminta untuk tidak menerapkan aturan PT 20 persen karena membatasi orang untuk berkompetisi. Anies sangat mungkin dia juga sudah diintip dan hendak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendakinya untuk memimpin negeri ini. Karena dianggap bahwa dia akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam itu akan diberikan. Padahal, Anies adalah Gubernur dari sebuah Ibukota Negara yang sangat plural. Jadi bayangkan, misalnya, nanti mulai ada spanduk lagi bahwa ini soal mayat segala macam yang sebetulnya dibikin oleh satu orang saja, tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan, seolah Anies intoleran. “Semakin banyak atau akan ada semakin banyak black campaign pada Anies Baswedan, itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan sudah berada di atas sebetulnya. Tapi kita musti balik pada prinsip kita tadi, kita musti jujur bahwa kita akan minta Anies Baswedan juga mengucapkan demokrasi yang paling awal, yaitu jangan sampai Anies Baswedan dimenangkan oleh oligarki melalui teori presidential threshold 20%.” tegas Rocky Gerung. (Ida, Lia)
KPK Harap Periksa Proyek Kemenag Rp 733 Miliar
Jakarta, FNN – Kementerian Agama melaui Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, saat ini sedang menjalankan mega proyek Asrama Haji yang berlokasi di Kabupaten Indramayu. Mega proyek ini dijalankan multiyear dari tahun 2020 sampai 2024, dan total anggaran yang akan digunakan sebesar Rp 733,2 miliar. Terkait mega proyek ini, Center for Budget Analysis (CBA), menemukan adanya banyak dugaan penyimpangan anggaran. “Salah satu temuan kami adalah terkait proyek pembangunan gedung asrama haji Indramayu Tower 2. Proyek ini dilaksanakan tahun 2022 dan berlokasi di Jl. Raya Pantura Desa Legok, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indaramayu, adapun anggaran yang disiapkan oleh Kemenag untuk satu proyek ini sebesar Rp 45,4 miliar,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. CBA mengendus, dalam penentuan pagu dan harga perkiraan sendiri oleh pihak Kemenag sangat janggal, pagu dan HPS hampir sama, hanya ada selisih Rp 1,6 juta. Padahal nilai proyeknya puluhan miliar. “Mengingat ini adalah proyek multiyear yang sudah dijalankan sejak 2020 dan banyak tendernya yang telah dijalankan, tentunya Pokja ULP Kemenag bisa menentukan harga perkiraan sendiri yang rasional dan efisien,” kata Jajang Nurjaman. Dalam proses tender, terdapat 136 perusahaan yang ikut serta dan hanya 8 perusahaan yang mengajukan penawaran harga. Anehnya lagi, dari 8 perusahaan yang menawarkan pengajuan harga, yang dimenangkan oleh Kemenag adalah PT. Analisa Jaya Konstruksi (PT. AJK) yang beralamat di Kasongan DK. XVII RT 04 Bangunjiwo Kasihan, Bantul, DI Jogjakarta. Menurut CBA, hal ini janggal, karena PT AJK dari penilaian harga berada di posisi ke 7 dengan tawaran nilai kontrak sebesar Rp 44.444.444.444. Bahkan jika dibandingan dengan penawar terendah selisihnya sangat tinggi Rp 7,6 miliar. Selain proyek pembangunan gedung asrama haji Indramayu Tower 2 itu, pengadaan proyek yang masuk tahap 1 atau dilaksanakan tahun 2020 juga ditemukan banyak kejanggalan. Misalnya proyek pengadaan alat pendingin ruangan yang menghabiskan anggaran Rp 1,03 miliar, proyek pengadaan furniture yang menghabiskan anggaran Rp 1,2 miliar. Dua proyek ini diduga dikerjakan tanpa perencanaan matang, atau bahkan sebagai modus tambahan uang saku bagi oknum Kemenag, karena waktu pelaksanaannya di akhir tahun bulan November dan Desember. “Berdasarkan catatan di atas, CBA mendesak pihak berwenang khususnya KPK segera bertindak, karena proyek terkait asrama Haji Kemenag diduga banyak penyimpangan,” tegas Jajang Nurjaman kepada FNN. Panggil dan periksa pihak yang bertanggung jawab dalam proyek asrama haji Kemenag di Indramayu H. Adib sebagai kepala Kanwil Kemenag Jabar. Serta H. Sarbin Sehe sebagai kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara, masih terkait proyek asrama haji dan berlokasi di Maluku Utara yang sebelumnya sudah CBA sampaikan. (mth)
Anies Undang Tukang Bakso Kaya: Blunder-Blunder Megawati!
Jakarta, FNN – Gara-gara tukang bakso, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini jadi uring-uringan, baper dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasto mempertanyakan, sebagai gubernur DKI Jakarta hampir lima tahun ini Anies ke mana saja kok baru sekarang mengundang tukang bakso. “Seingat saya, Pak Anies jadi gubernur itu sudah sejak tahun 2017 kenapa baru sekarang bertemu tukang bakso?” tanya Hasto di Jakarta Convention Center, Sabtu, 25 Juni 2022. “Ya, itulah sebagai contoh ketika politik tidak mengakar sehingga terlambat bertemu rakyat kecil,” tambah Hasto. Statement Hasto ini dikutip dari CNN Indonesia edisi Ahad siang pada 26 Juni 2022 sikap Hasto yang baper dengan aktivitas Anies yang mengundang tukang bakso itu mau gak mau membuat media kemudian mengkait-kaitkan dengan pernyataan Ketum PDIP Megawati yang dianggap melecehkan profesi tukang bakso. Gara-gara pernyataan Megawati saat membuka Rakernas PDIP bahwa dia tak mau punya menantu tukang bakso itu, PDIP dan tentu saja Ibu Megawati yang mengucapkannya itu jadi bulan-bulanan di media sosial. “Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal ketidaknyamanan hubungan PDIP dengan tukang bakso ini, mari kita cek dulu ya mengapa Hasto kok jadi baper dengan Anies Baswedan,” jelas wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Selasa (28/6/2022) Sebuah situasi yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat belakangan ini kan ada upaya menjodoh-jodohkan Anis dengan Puan Maharani pada pilpres 2024 yang jadi Mak Comblang itu juga bukan orang main-main. Menurut Hersu, panggilan karib Hersubeno Arief, yang pertama mengusulkan adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga pernah menjadi Ketum Partai Golkar, dan yang terbaru ini diperkuat lagi oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh bahkan mengaku, dia sudah menyodorkan nama Anies kepada Presiden Joko Widodo untuk dipasangkan dengan Puan. “Ini perkembangan yang menarik karena selama ini kan disebut-sebut Pak Jokowi akan mencalonkan Ganjar Pranowo, dan sebelumnya Nasdem juga sudah pernah menyodorkan Ganjar berpasangan dengan Anies,” ujarnya. Tapi, sekarang yang terbaru, justru Anies dipasangkan dengan Puan. “Saya mencoba menelusuri beritanya kapan sih peristiwanya Anies Baswedan ini mengundang tukang bakso,” ungkap Hersu. Rupanya itu terjadi Jum’at malam atau sehari setelah penutupan Rakernas PDIP itu Gubernur Anies Baswedan mengundang sejumlah pelaksana dari gelaran Formula E itu mulai dari Jakpro, panitia penyelenggara dan sponsor serta mendukung program lainnya, termasuk di dalamnya adalah UMKM ya mereka-mereka ini akan diberi pot untuk berjualan selama gelaran Formula E kemarin. Salah satu yang diundang itu adalah seorang pemilik usaha bakso Malang bernama Rully Renaldi. Ketika melakukan jumpa pers, Rully Renaldi ini berdiri di sebelah kiri Anies Baswedan dan dia dikenalkan begitu. Soalnya rupanya yang menarik perhatian media dan ditafsirkan sebagai sindiran halus kepada Megawati dan yang sangat menarik memang tidak seperti yang dikesankan oleh Megawati. Rully ini pemilik balanced juragan bakso. “Kalau saya tampilannya itu tampil perlente dengan kemeja batik lengan panjang,” katanya. Rupanya soal inilah yang membuat Hasto merasa tersindir. Kata Hersu, soal benar atau tidaknya Anies punya niat menyindir Megawati kita tentu tidak tahu tapi dalam politik simbol-simbol kecil semacam ini bisa dianggap sebagai sebuah pesan politik. “Tapi kalau kemudian Anies Baswedan mencoba menyindir Ibu Megawati apa urusannya ya? Tetapi kalau tidak menyindir, tidak punya niat menyindir Ibu Megawati kenapa mesti tukang bakso yang diperkenalkan Anies Baswedan ini. Biarlah mereka sendiri yang nanti menjelaskan,” ungkap Hersu. Tapi yang jelas soal kosakata tukang bakso ini dalam sepekan terakhir ini memang menjadi isu yang sangat sangat sensitif lagi PDIP. Seperti apa sih sebenarnya ucapan Ibu Megawati kok sampai bikin geger itu sukses membuat banyak tukang bakso baper dan apakah benar seperti yang disampaikan oleh sejumlah fungsionaris PDIP bahwa ucapan Bu Megawati itu dipelintir oleh media. Yuk kita simak lagi videonya; Makanya lebih baik betul kawin campurkan aja dah. Lo betul loh saya ini kan gado-gado, saya gado-gado lo. Bung Karno itu oh kurang apa saya selalu bilang mau tahu bapak saya, kayak apa dia tampan dan karismatik, sekarang nurun sama saya, saya cantik dan kharismatik. Jadi saya bilang, saya bilang kemarin lo di Angkatan Laut. Jadi kalau bapak saya itu ada perempuan-perempuan berpapasan dengan bapak saya, bukan bapak saya yang melirik ke perempuan-perempuan yang lirik ke bapak saya, dan sekarang terbalik laki-laki ngelirik kepada saya. Eh. Laila inilah PDIP Perjuangan. Iya iyalah kenapa nggak cari dong yang keren gitu loh, aduh kalau saya udah kan mataku bagus ya. Jadi kalau saya ketemu orang-orang iki ngopo to. Yoyo tapi gusti Allah maringi apamau pula tahu kok lo sy. Tapi ternyata kisah akan bilang, saya tahu ilmu genetika ada namanya, apa namanya di engineering rekayasa, rekayasa genetika. Bapak saya melakukan hal itu loh. Beliau Jawa, Jawanya aja katanya Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi ibunya Bali. Bayangin keluarlah beliau, keren. Terus dia cari toh istri terus diambil dari Bengkulu, Sumatera, Ibu saya santai lo kayak-kayaknya lebih cantik dari saya deh. Kamu minta dibayar berapa? Loh ini bener lo serius loh, jadi sudah terbukti loh, terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya tiga. Awas lho kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Sorry jadi bayangkan tapi pokok piye, maaf tapi bukan apa. Maksud saya manusia Indonesia ini kenapa kan Bhinneka Tunggal Ika ya jadikan haruskan berpadu itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan tapi juga dari apa itu tadi rekayasa genetika itu loh kita cari-cari gitu. “Anda sudah menyimak sendiri ya ucapan langsung dari Ibu Megawati. Nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambahin. Untuk bagian tukang bakso tadi itu, untuk menantu yang tidak mau tukang bakso tadi,” ujar Hersu. Menurutnya, walaupun konteksnya sesungguhnya kalau kita lihat tadi, Ibu Megawatu itu bercanda. Tetapi ucapan tadi memang seharusnya tak muncul dalam sebuah forum resmi, apalagi di-publish melalui akun YouTube resmi PDIP dan juga beritanya viral di mana-mana, dan media banyak mengutip. Tak lama setelah video itu tersebar dan media massa ikut memberitakannya, reaksi di media sosial itu sungguh luar biasa banyak yang membuat konten-konten sindiran, bahkan serangan balasan ke Ibu Megawati yang walaupun kalau kita lihat dikemas dengan nada bercanda tetap saja bisa membuat kuping yang mendengarnya jadi panas. “Jangan malu punya suami tukang bakso, selalu menyuguhkan kehangatan, bukan kebencian mencari rezeki dengan memeras keringat, bukan mencuri uang rakyat”. “Hah belum tentu aku juga mau punya mertua macam ibu mendingan tukang bakso, tapi nyari uangnya halal daripada pejabat sering makan uang rakyat”. “Tukang Bakso” Hersu menyebut, sesungguhnya bukan hanya soal serangan balik dari tukang bakso itu yang dikhawatirkan. Tetapi, dampak negatif yang bisa memberi efek itu membuat efek elektabilitas PDI itu anjlok ini pasti jauh lebih serius, apalagi bagi PDIP yang selama ini mengklaim sebagai partainya wong cilik. “Isu ini bisa sangat sensitif ya, tukang bakso ini mayoritas mereka itu adalah wong ciilik. Bener sih, beberapa diantaranya yang punya sampingan bisnis itu bukan lagi wong cilik, sudah jadi juragan. Tapi mosok iya partainya wong cilik kemudian meremehkan wong cilik,” sindir Hersu. “Ini yang saya kira membuat PDIP menjadi baper karena sesungguhnya PDIP itu sudah berusaha melakukan semacam apa memperbaiki kesalahan ucapan Megawati itu dengan mengundang sejumlah tukang bakso,” lanjutnya. Mereka diundang ke sekolah partai PDIP di kawasan Lenteng Agung setelah penutupan Rapat Kerja Nasional, Kamis 23 Juni 2022. Kemudian Megawati bersama Puan, dan putranya yang lain, Prananda Prabowo, dan petinggi PDIP serta para peserta Rakernas rame-rame makan bakso. “Jadi, pesta makan bakso nih ceritanya yaa, tapi manajemen bencana secara komunikasi politik itu tampaknya tidak cukup berhasil meredam kemarahan netizen, masih saja muncul berbagai konten di medsos, jika mengamatinya,” ungkap Hersu. Dalam suasana semacam itu tiba-tiba Anies menggelar jumpa pers. Kok yang diminta mendampingi ya tukang bakso, inilah berpangkal soalnya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal blunder politik yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu sebenarnya bukan hanya bercandaan selalu tukang bakso. “Ini sebelumnya ketika terjadi antrian minyak goreng dimana-mana itu, mama antri sampai ada yang pingsan, ada yang meninggal dunia akan tercatat ada dua orang meninggal dunia di Kalimantan Timur. Ibu Megawati melontarkan pertanyaan dan menyatakan keheranannya mengapa mama itu sampai harus antri minyak goreng? Mengapa tidak membuat makanan dengan merebus atau mengukus? “Sekarang kita lihat loh hebohnya urusan beli minyak goreng saya tuh sampai mengelus dada. Bukan urusan, masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng,” kata Megawati dalam Webinar yang diselenggarakan salah satu media nasional bertajuk cegah stunting untuk generasi emas, Kamis, 17 Maret 2022. “Saya itu sampai mikir. Jadi, tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus (dan) selalu mengukus atau seperti rujak,” tuturnya. Pernyataan Megawati itu mengundang berbagai kecaman. Dia dianggap tidak sensitif dengan persoalan rakyat kecil, wong cilik yang menjadi basis massa pemilihnya memang soal antri minyak goreng ikan ke semata-mata untuk konsumsi rumah tangga untuk rebusan banyak diantaranya. Itu untuk usaha kecil menengah, termasuk tukang gorengan. Pun juga untuk warung tegal dan sebagainya, terus industri makanan kecil di rumah. Itu juga semua banyak menggunakan minyak goreng. “Jadi, mereka mau nggak mau antri. Kalau cuma direbus saja dia ditinggalkan para pedagangnya misalnya jualan tempe rebus, tahu rebus kita saya nggak bisa membayangkan itu atau bakwan rebus,” sindir Hersu. Untuk menetralisir kritik dan menjelaskan maksud ucapannya itu, Megawati kemudian di DPP PDIP pada 28 Maret membuat acara demo memasak tanpa menggoreng. Selang sebulan lebih setelah kehebohan soal rebus-merebus itu mereda, Megawati kembali membuat pernyataan yang menghebohkan soal minyak goreng. Dan kali ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketum PDIP. Tetapi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Karena kita tahu selain Ketua Dewan Pengarah BPIP itu, Megawati juga ex-officio BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). “Ini rupanya yang diamati Ibu Megawati,” ujar Hersu. “Ini menjelang harga barang kemarin ya, saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya PPKM ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya. Padahal di sisi lain bingung, mereka antri minyak goreng,” ujar Megawati dalam acara Kick Off pembentukan berita yang ditayangkan secara virtual, Rabu, 20 April 2022. Dalam pernyataan Megawati, fenomena ibu-ibu ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Ia pun menilai bahwa peran badan riset dan inovasi daerah ini menjadi penting untuk memotret fenomena-fenomena sejenis di daerah. “Dengan demikian setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu menjadi lebih terukur, ini harus diriset mengapa apakah benar kita jatuh ke arah depresi,” ujar Megawati. Soal ini juga lagi-lagi mengundang kecaman di berbagai media massa, apalagi media sosial itu sangat-sangat berisik. (mth/sws)
Syahganda Nainggolan: Koalisi Rakyat Untuk Perubahan Harus Melawan Neokolonialisme
Palembang, FNN - Berkurangnya angka kemiskinan sebesar hanya 0,19% di Sumsel dari 12,88% menjadi 12,79% pada 2020 ke 2021, menunjukkan kehancuran cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk memakmurkan Indonesia dan menyejahterakan rakyat, ironisnya ini terjadi ketika Sumatera Selatan menjadi simbol kekayaan alam Indonesia. Sebanyak puluhan triliun rupiah produk kekayaan alam berupa batubara, karet, kayu, sawit dan migas diekspor, namun nasib rakyat tetap terpuruk dalam kemiskinan. Sementara segelintir oligarki menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia terus, dan terus menambah kekayaan mereka, bahkan di masa pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global saat ini. Demikian kata Syahganda Nainggolan dalam ceramahnya pada acara FGD Dewan Perwakilan Daerah RI bekejasama dengan LSM SIJARUM, di Palembang Sumatera Selatan, Selasa (28/6/2022). \"Ini adalah bentuk kolonialisme baru, yang terjadi saat ini. Esensinya sama saja dengan yang dijelaskan Bung Karno ketika diadili oleh penjajahan Belanda di Landraad, Bandung pada 1930,\" tambah Syahganda. Untuk itu Syahganda mendukung ide Ketua DPD-RI, La Nyalla Mattalitti, yang menjelaskan perlunya koalisi rakyat untuk perubahan. Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perubahan yang dimasukkan LaNyalla dalam pidato pembukaan FGD tersebut antara lain dengan rakyat menolak kehendak partai politik yang melahirkan aturan Presidential Threshold 20% untuk calon presiden ke depan. PT 20% tersebut adalah bentuk penyaringan calon-calon pemimpin nasional yang syarat dengan pendiktean pemilik modal alias Oligarki. Menurut Syahganda, Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. Itu hanya bisa diperoleh apabila Indonesia bisa menghasilkan banyak calon-calon presiden yang tidak bisa diijon oleh oligarki. Salah satunya melalui penghapusan PT 20%, yang bertentangan dengan UUD 1945. (mth)
Rocky Gerung Sebut People Power Alat Uji Kedaulatan Rakyat
Palembang, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana people power yang tengah menggema di kalangan rakyat bukan sebagai bentuk tindakan makar. Sebaliknya, Rocky menilai people power sebagai alat uji kedaulatan rakyat. \"Rakyat itu punya hak bertanya dan hak itu bisa dilakukan di jalanan. Itulah yang dinamakan people power. Dia bukan makar. Tetapi itulah kedaulatan rakyat. Di situlah kita uji rakyat ini berdaulat atau tidak. People power itu tidak berbahaya,\" kata Rocky, pada acara yang diselenggarakan oleh Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) di 101 Hotel, Palembang, Selasa (28/6/2022). Pada diskusi yang diselenggarakan secara offline dan online itu, Rocky menyitir pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, meski LaNyalla menegaskan akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024, namun LaNyalla tetap akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi yang diserahkan kepada dirinya. \"Beliau ini paham demokrasi, bahwa evaluasi tak boleh ditahan melalui siklus pemilu lima tahunan. Kita bisa simpulkan bahwa DPD RI ini adalah dewan yang berpikir. Sementara DPR RI adalah dewan yang berpolitik, meski keduanya berjalan di atas rel yang namanya konstitusi,\" sebut Rocky. Oleh karenanya, Rocky meminta kepada LaNyalla untuk menjadikan DPD RI agen perubahan dan diskursus pemikiran. Sebagai misal mengenai anggaran untuk mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya mencapai total Rp1.500 triliun di semua pos APBN. Maka, hal itu harus kita tagih kepada Presiden. Sebab, dengan anggaran yang besar itu mestinya kemiskinan di Sumatera Selatan dapat berkurang drastis. \"Presiden itu diwajibkan konstitusi dengan dua tugas. Pertama adalah memelihara orang miskin dan kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, mengapa anggaran Rp1.500 triliun yang disuplai ke dalam APBN itu tetap tidak menghasilkan kecerdasan yang bisa diukur,\" tutur Rocky. Rocky juga menyinggung kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu tinggi di negeri ini. Ada 1 persen kelompok orang yang menguasai setengah kekayaan di Republik ini. “Kita tak boleh menyerah. Kita tak boleh memberikan kekuasaan kepada orang yang salah. Kita yang memilih pemimpin. Ini bukan sipil-militer, tapi yang penting adalah bagaimana value-nya. Sebab, ada sipil yang bertindak seperti militer, begitu juga sebaliknya,\" tutur Rocky. Dikatakan Rocky, ketika rakyat menghimpun diri dalam koalisi, mereka merupakan upaya untuk menghalau Indonesia dari jerat utang. \"Sekarang ini Jokowi menghadiri G-20 dan seakan-akan mendamaikan perang Rusia dan Ukraina. Nanti katanya akan ada pernyataan bersama. Mungkin Presiden Putin akan bilang, \'Anda ngurusin minyak goreng saja tidak bisa kok,\'\" tutur Rocky disambut tertawa para peserta. Menurut Rocky, nilai yang dimaksudnya di atas sebagaimana ada dalam diri Vladimir Putin, yang mana saat ini ia menjadi idola bagi generasi muda berdasarkan survei kecil-kecilan yang dilakukannya. “Saya bikin survei profil kepemimpinan dunia siapa yang disukai. Jawabannya adalah Putin. Kita melihat profil seperti Putin ada pada diri LaNyalla. Hal itu bisa dilihat dari ketegasan sikapnya. Ketenangannya ada,\" imbuh LaNyalla. Kata dia, jika disodorkan tiga nama yakni Prabowo Subianto, Andika Perkasa dan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, maka pilihan rakyat kemungkinan besar akan jatuh kepada LaNyalla. Sebab, Prabowo profil militernya akan terus terkenang di benak rakyat. Pun halnya Andika Perkasa yang masih aktif menjabat. “LaNyalla ini orang sipil dan paham konstitusi. Kalau kita survei cepat dan terjadi perubahan cepat, maka kemungkinan besar terpilih. DPD RI itu yang paling paham hingga daerah. Partai itu tahunya hanya uang. Maka, kita dorong DPD RI jadi agen perubahan. Dengan begitu, poros perubahan rakyat dari Sabang sampai Merauke akan terbentuk,\" terang Rocky. Oleh karenanya, dari Palembang perubahan harus kita gelorakan perubahan arah bangsa. \"Di Palembang ini meski tadi dipaparkan tingkat kemiskinannya tinggi, tapi mereka otaknya bekerja. Kenapa begitu, karena mereka makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan,\" kelakar Rocky. Saat ini, Rocky menyebut jika Indonesia tengah dalam kecemasan. Semua orang nyaris meragukan apakah usia kekuasaan sampai pada tahun 2024 secara normal. \"Pidato Megawati mengindikasikan adanya kekacauan di internal PDIP. Kalau terjadi perubahan politik, ketika Jokowi akan dilengserkan, dia bisa intervensi melalui MK,\" tutur Rocky. Oleh karenanya, Rocky menilai saat ini Indonesia butuh pemimpin sementara. Kita pun harus siap dengan keadaan darurat politik. \"Politik itu membatalkan hal yang tak mungkin. Kalau rakyat yang beri tiket untuk LaNyalla, maka bukan tak mungkin jadi Presiden. Kita berharap pemerintahan mulus hingga 2024. Tapi kalau tak mulus, kita harus mempersiapkan panitia dalam keadaan darurat,\" jelas Rocky. Sebab, kata Rocky, Indonesia mulai meninggalkan wajah demokrasi. Praktik demokrasi di negeri ini berhenti ketika Jokowi menyebut tak butuh lagi oposisi sebagai penyeimbang. Saat menyampaikan closing statement, LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta rakyat membangun kesadarannya berpikirnya sebagai pemegang kedaulatan. \"Kita harus sadar bahwa kita ini rakyat. Kita adalah rakyat yang merupakan pemegang sah kedaulatan di Republik ini,\" tegas LaNyalla. LaNyalla mengajak agar rakyat jangan mudah tertipu oleh gimmick politik yang tengah didramakan oleh para petinggi partai politik yang tengah sibuk bertemu menjalin koalisi untuk suksesi nasional tahun 2024. \"Kita jangan mau diarahkan ke kanan dan ke kiri, ke sana dan ke sini, lalu kemudian membentuk badut politik untuk memimpin negeri ini,\" kata LaNyalla. (mth/*)
POPULER
