NASIONAL
Di Depan Keluarga Pinrang, LaNyalla Sebut Pasal 222 MK Koyak Persatuan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali lagi menegaskan Mahkamah Konstitusi harus menghapus Presidential Threshold yang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain tidak derifatif dengan Konstitusi, pasal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu polarisasi di masyarakat yang mengoyak semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, DPD RI sebagai Lembaga Negara yang secara resmi telah mengajukan gugatan Judicial Review ke MK terkait pasal tersebut masih menunggu sikap MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. “Apakah MK akan membiarkan Pasal 222 tersebut terus-menerus menjadi pemicu polarisasi di masyarakat dan merugikan bangsa? Ataukah akan berdiri bersama rakyat Indonesia,” kata LaNyalla secara virtual dalam Pelantikan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Pinrang (BPP KKP) 2022-2027, di Jakarta, Ahad (26/6/2022). Dijelaskannya, aturan presidential threshold memaksa partai politik bergabung untuk dapat mengusung calon. Sehingga dalam dua kali pilpres, rakyat hanya diberi dua pasang calon. “Saya selalu sampaikan bahwa polarisasi bangsa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir harus kita akhiri. Polarisasi di masyarakat jelas sangat tidak produktif dan menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika. Polarisasi juga mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa,” papar dia. Selain itu, ambang batas juga menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi untuk ikut membiayai proses Pilpres yang mahal. Hal inilah yang kemudian menyandera Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mengambil kebijakan dan mewujudkan janji kampanye. “Siapapun capres dan cawapres tahun 2024, selama oligarki ekonomi terlibat membiayai, maka akan sulit untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya. Sudah menjadi watak oligarki ekonomi, apalagi yang sudah menyatu dengan oligarki politik, untuk menyandera kekuasaan dan memaksa kebijakan negara berpihak kepada kepentingan mereka,” ucapnya lagi. Itulah inti dari permasalahan kebangsaan hari ini. Permasalahan yang bersifat fundamental dan berada di wilayah Hulu, bukan di wilayah Hilir. Sehingga penyelesaiannya juga harus dengan pendekatan yang fundamental. “Pendekatan fundamental yang saya maksud adalah dengan memurnikan kembali demokrasinya. Yaitu mengembalikan demokrasi dari kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur,” tegasnya. Dan untuk dapat melakukan itu, kita harus kembali kepada Pancasila sebagai falsafah dari Konstitusi kita. Sebagai sumber inspirasi dari semua Pasal-Pasal yang ada di dalam Konstitusi kita. “Karena Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa adalah grondslag yang paling sesuai dengan karakter dan DNA asli bangsa ini,” imbuhnya. Makanya LaNyalla menegaskan, organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat seperti Kerukunan Keluarga Pinrang mutlak diperlukan sebagai bagian dari yang menggugah kesadaran kita sebagai bangsa. Bahwa oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat. Sebab, Kedaulatan Rakyat semakin terkikis sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 silam. “Kita telah meninggalkan ciri utama dari Demokrasi Pancasila, dimana semua elemen bangsa yang berbeda-beda harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan, meninggalkan perekomian berdasar azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun oleh mekanisme pasar,” tukas LaNyalla. Makanya, untuk menghentikan kerusakan di negara ini, LaNyalla mengajak kembali kepada sistem Demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Hadir dalam acara itu Ketua Umum BPP KKP Abdillah Natsir beserta jajaran pengurus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Hasanuddin selaku Ketua Dewan Pakar BPP KKP, Bupati Pinrang, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Pengurus KKP Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, tokoh masyarakat Pinrang dan warga KKP se-Jabodetabek. (mth/*)
Damaikan Ukraina-Rusia: Indonesia Bahaya, Bisa Diabaikan Amerika!
PRESIDEN Joko Widodo bertolak mengunjungi empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia hingga Uni Emirat Arab (UEA), dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad (26/6/2022). Dalam keterangannya sebelum keberangkatan, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, dia menyampaikan bahwa kunjungan ke Jerman dalam rangka menghadiri KTT G7 yang diselenggarakan pada 26-28 Juni 2022.Posisi Indonesia dalam G7 adalah sebagai negara mitra sekaligus diundang sebagai negara Ketua G20. Agendanya, setelah itu, Jokowi akan menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow, Rusia, untuk mengajak keduanya membuka ruang dialog perdamaian atas perang yang terjadi antara kedua negara.Kemudian setelah itu Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Jokowi berinisiatif ingin menjadi “juru damai” masalah Ukraina dengan Rusia. Topik menarik ini dibahas wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (27/6/2022). Berikut ini petikannya. Jokowi kemarin terbang ke Jerman itu menghadiri acara G7. Sebenarnya fokus G7 lebih pada kredensial, ketemu-ketemu soal kerjasama. Tapi ada yang serius yaitu Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Sebenarnya apa agendanya yang diharapkan Jokowi dari kunjungannya itu, mengingat bagaimanapun profil Indonesia sekarang ini di dunia internasional bukan high-profile lagi. Ini beliau bukan diundang tapi mencoba menginisiatif untuk mengupayakan perdamaian di kawasan itu. Ya itu problemnya karena bagi publik atau pengamat politik internasional kita akan jadi penengah di situ. Apalagi yang datang figur Presiden Jokowi, yang dianggap oleh dunia internasional kemampuan dia untuk berdiplomasi rendah sekali. Kan kalau kita menjadi penengah kita musti punya moral standing yang kuat bahwa bangsa ini juga utuh sehingga akan didengar oleh internasional. Bahwa ekonomi kita cukup tangguh untuk menjadi landasan, kita tidak ada problem dalam negeri, lalu ingin keluar negeri menyelesaikan masalah orang lain. Kan dia disebut sebagai daya tahan dalam negeri untuk dijadikan profil dalam diplomasi internasional. Kalau sekedar ingin ketokohannya, Jokowi bisa kirim beberapa orang yang mungkin justru lebih diterima di dunia internasional, Pak JK (Jusuf Kalla) atau Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) misalnya, yang punya pengalaman diplomasi. Jadi kalau langsung Presiden Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia, itu artinya dia mau bikin headline di dalam negeri, bukan di luar negeri. Kan tidak akan dianggap oleh luar negeri, ini ngapain presiden. Lain kalau misalnya ada keputusan PBB minta beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk jadi semacam yang dulu biasa disebut komisi penengah. Jadi ini sebetulnya orang akan anggap pencitraan saja. Apalagi kalau politik internasional itu dikaitkan dengan financial player yang melihat Indonesia ini negara yang bakal mengikuti Sri Lanka, mau bangkrut, karena enggak mampu mengolah inflasi, enggak mampu mengelola utang, segala macam. Jadi soal-soal semacam ini akan diulas dengan sangat tajam oleh masyarakat internasional. Tapi okelah karena Indonesia punya semacam prinsip ikut serta dalam membangun perdamaian dunia, lalu dianggap sebagai itu sesuatu yang sensasional. Padahal, sebetulnya waktu kita menyebutkan Indonesia itu non-blok dan ikut memberi perdamaian dunia, itu betul-betul karena faktor figur dari Presiden Soekarno yang sangat kuat kemampuan dia untuk tampil secara profesional dan intelektual di forum internasional. Nah ini Jokowi bisa berbahaya kalau ada wawancara dengan Jokowi tentang apa sebetulnya yang sekarang relevan untuk dijadikan dasar Indonesia ikut dalam perdamaian dunia. Enggak ada. Enggak ada point-nya nantinya. Itu bahayanya di Asia Tenggara, Indonesia sudah bukan lagi pemimpin Asia Tenggara, Indo-Pasifik, Indonesia diabaikan oleh Amerika Serikat. Jadi soal-soal semacam itu. Tapi kita mau lihat ini sebagai seperti yang saya terangkan, akan jadi berita di dalam negeri lalu dieksploitasi oleh buzer atau pendengung bahwa kita berhasil bertemu. Bukan bertemu point kita, apa yang akan diusulkan. Amerika Serikat tentu tetap dalam posisi, Indonesia ini mencla-mencle. Tak tahu apa posisinya tiba-tiba ada di sana di tengah-tengah ketegangan NATO dan Rusia. Padahal Amerika Serikat menginginkan posisi Indonesia dalam politik proksi. Indonesia ambil inisiatif. Inisiatif itu nggak ada basisnya. Kira-kira begitu jika saya gambarkan percakapan yang sekarang berlangsung. Mungkin pers Eropa sekarang udah dapat redaksi untuk cari tahu apa point-nya yang akan kita tanyakan pada presiden Indonesia. Kira-kira kita perlu mengucapkan ini dengan serius, bukan kemudian dianggap kita selalu nyinyir kepada Jokowi. Tapi serius kita pertanyakan soal ini karena sekali ini buzer tidak mungkin bisa menggoreng seperti biasa saja karena pers International pasti langsung menyoroti itu. Dan saya kira ini sangat berbahaya. Itu bisa menjadi satu dari itu beberapa hal yang (kalau memang tidak ada pokoknya) akan semakin memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Karena kemarin kita juga membahas bahwa Jokowi ini sudah mulai disorot dunia internasional dalAm soal menggunakan isu radikalisme untuk menindak musuh-musuhnya di dalam negeri. Yang kedua, ini kan juga masuk ke wilayah yang sangat berbahaya kalau kita masuki. Meskipun ada pengamanan yang sangat ketat, risikonya sangat tinggi. Jadi jujur memang, saya dalam beberapa hari ini bertanya-tanya kenapa Pak Jokowi tetap mengambil langkah itu. Okelah kalau bertemu dengan dengan Zalensky mungkin itu bisa dianggap sebagai sebuah dukungan, tapi bertemu dengan seorang Putin yang profilnya di dunia internasional luar biasa tinggi, yang dia dengan negara-negara besar seperti Amerika dan negara Eropa pun dia bisa abaikan, apalagi dengan Indonesia? Ini yang bahaya adalah pasca-kunjungan itu, yang nggak ada point. Kan tetap orang melihat point Indonesia apa? Mungkin Putin juga akan memakai kaus oblong. Ellon Musk saja pakai kaos doang. Putin bagaimanapun juga ingin memanfaatkan posisi Indonesia sebagai bemper di dalam persaingan dengan Amerika Serikat. Jadi idenya tentu bagi Putin ya gue manfaatin saja, mumpung Presiden Jokowi datang, lalu dia puter headline-nya nanti bahwa Indonesia itu sebetulnya lebih cocok bergaul dengan Rusia karena Presiden Soekarno dulu juga ada di dalam blok Rusia. Itu lebih gila lagi. Lalu Amerika marah besar dan kita nggak punya kemampuan untuk menahan kemarahan Amerika. Karena, bahkan satu peluru pun kita masih tergantung pada Amerika dalam soal persenjataan. Jadi hal-hal semacam ini memungkinkan kita untuk pada akhirnya harus merumuskan bahwa Presiden Jokowi sedang berupaya untuk menaikkan elektabilitasnya, yang sebetulnya nggak perlu lagi itu. Justru itu berbahaya bagi bangsa ini karena kan tetap ketegangan itu soal keputusan, mau pro NATO atau pro Blog Rusia dan proksinya China itu. Jadi, sekali lagi, bagi mereka yang ingin mengamati politik dunia di dalam gejala kita sekarang kita masuk dalam realisme itu bahwa NATO sudah siap-siap buat menyerbu; Amerika Serikat sebagai superpower menganggap China sebagai pengganggu sementara, walaupun China pasti blingsatan juga kalau diancam betul-betul secara resmi oleh Amerika. Karena ekonomi China nggak mampu untuk membiayai perang yang panjang, sementara Amerika menguasai ekonomi dunia, walaupun ada stagnasi tapi tetap orang pakai parameter Amerika, terutama kekuatan dolarnya. Jadi kita balik lagi tadi bahwa Indonesia kalau mau menyatakan diri misalnya, kami ingin ada perdamaian. Di dalam negeri sendiri Islamofobi masih tumbuh, pembelahan-pembelahan segmented antara kaya dan miskin itu juga kuat sekali terjadi. Jadi tidak ada dasarnya Indonesia ikut campur atau berupaya menunjukkan diri sebagai mampu untuk jadi jembatan konflik di Eropa. Jadi, sekali lagi, ya bagus juga sekedar memberitahu bahwa ya kita peduli, tapi kepedulian itu kan basisnya adalah kematangan politik dalam negeri yang justru fatal dalam banyak hal. Ya, saya sepakat dengan Anda tadi bahwa harusnya begini ini mestinya level-levelnya, jangan langsung presiden. Presiden ini kan (kalau istilah permainan sepakbola) tinggal mengegolkan. Kalau ada proses, di level-level bawah atau ministing tingkat kementerian baru kemudian ke level presiden. Ini kan langsung Pak Jokowi terjun bebas. Tapi, apapun kita berharap Pak Jokowi bisa pulang dengan selamat, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, meskipun jujur kita mesti mengatakan kita pesimis. Itu point kita selalu. Kan dalam diplomasi ada yang dibereskan supaya begitu presiden datang mutunya itu tinggalkan wawancara, atau tinggal deklarasikan bahwa sudah ada point yang dibuat Indonesia. Di sini nggak ada satu berita bahwa Departemen Luar Negeri sudah lakukan semacam pertemuan Menteri Luar negeri, Departemen Pertahanan sudah bujuk-bujuk Putin supaya nahan sedikit-sedikit. Itu tidak terjadi. Tiba-tiba presiden datang ke situ. Itu artinya, sama seperti pionnya belum berjalan, rajanya sudah maju ke depan. Lalu sasaran tembaknya terbuka di dalam the fields yang masuk ke ranah bidiknya. Kan berbahaya itu. Ya, dalam hal ini, karena Pak Jokowi ini ke dunia internasional, ke luar negeri, ini mewakili bangsa Indonesia, mewakili kita semua juga. Tetapi kita musti menyuarakan itu karena ini wajah kita juga dipertaruhkan oleh Pak Jokowi di dunia internasional. Itu point kita sudah begitu. Bahwa wajah Presiden itu adalah wajah bangsa. Tiba-tiba datang ke sana dan orangnya cerca atau orang lecehkan. Ngapain ini anak kecil ngikut-ngikut pertarungan orang gede-gede. Kira-kira begitu. Itu kalkulasi yang musti kita hitung. Lain kalau kita memang sudah pastikan kita punya profil kuat maka kita akan didengar oleh Putin dan itu akan menjadi point bagi Amerika untuk mengukur kembali kekuatan Putin. Jadi kita mau kasih pesan pada Amerika sebetulnya, bukan pada Putin. Dan Putin menganggap ya apa iya dia boleh, tapi ya ini kayak lampiran yang ditaruh di nomor 12 mungkin dalam desain politik Rusia. Atau jangan-jangan lampiran yang nggak sempat dijepret sehingga tercecer di mana-mana. Mudah-mudahan pesimisme kita ini enggak terbukti. Kita selalu berharap yang terbaik untuk bangsa. (mth/sws)
Syahganda: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu, Presiden Sekarang Asli atau Tidak
Bandung, FNN – Sebuah pengakuan menarik disampaikan Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan. Syahganda mengaku telah mendapatkan bocoran dari intelijen soal apakah Presiden Joko Widodo benar-benar asli pribumi atau tidak. Hal tersebut diungkapkan oleh Syahganda dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) bersama DPD RI berjudul “Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan” di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Kota Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Ahad (26/6/2022). Awalnya, Syahganda menjelaskan, poros perubahan bertujuan agar negeri ini dikembalikan kepada konstitusi sesuai dengan tujuan Proklamator Soekarno-Hatta memerdekakan Republik Indonesia, yaitu untuk kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Syahganda merasa heran, saat ini justru banyak oligarki yang telah menguasai harta dan tanah di Indonesia. Padahal, Indonesia bukan seperti Amerika yang sudah ditinggalkan oleh pribuminya.“Di Indonesia ini masih ada keturunan raja-raja seperti Jumhur ini. Kita banyak yang asli Indonesia, jadi Indonesia asli itu ada. Makanya Soekarno dan Hatta mengatakan Pasal 6 UUD 1945 itu harus presidennya orang Indonesia asli pribumi. Yang sekarang asli enggak? Yang bisa jawab dunia intelijen nih,” ujar Syahganda, Ahad (26/6/2022).Syahganda mengaku sudah pernah mendapatkan bocoran soal ini dari Letjen TNI Purn Sutiyoso yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).“Saya sih sudah pernah dikasih tahu sama Sutiyoso. Apa dia benar pribumi, apa enggak. Biar Sutiyoso saja-lah yang harus mengungkapkan, jangan saya, karena saya bukan intelijen. Tapi Sutiyoso sudah kasih tahu saya, apakah yang sekarang asli (pribumi) atau tidak,” ungkap Syahganda.Syahganda lantas membandingkan kondisi di Indonesia dengan di Malaysia. Di mana, di Malaysia ketika pribumi berkuasa, harga minyak goreng bisa lebih murah dibanding di Indonesia.“Di Malaysia ketika pribumi Malaysia berkuasa, minyak goreng sampai sekarang harganya cuma Rp 7.600 per liter. Sementara pengkhianat bangsa ini membuat minyak goreng harganya puluhan ribu per liter. Yang sudah diungkapkan sendiri oleh menterinya, bahwa mereka itu ada mafia minyak goreng, yang mungkin menterinya juga bagian daripada mafia minyak goreng itu,” pungkasnya.Selain Syahganda, acara diskusi ini dihadiri oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang memberikan pidato kebangsaan. Juga sambutan dari Ketua KPI, Tito Roesbandi. Dilanjutkan dengan acara diskusi yang menghadirkan lima narasumber lainnya, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B), Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman; Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Joko Juliantono; Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira; dan pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah. (mth)
Gaya Berpolitik Jokowi Dipakai Gibran “Ojo Kesusu”
Jakarta, FNN – Gibran Rakabuming yang tak lain adalah anak dari Presiden Joko Widodo dikabarkan akan diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? “Saya kemarin menyimpulkan kehadiran pak Jokowi, Ganjar, dan pernyataan Bu Megawati bahwa pada pilpres 2024 itu Jokowi sudah finished dan Ganjar juga sudah game over, tapi kemarin saya memakai tanda tanya ya, nah sejak kemarin, Rabu 22 juni 2022 semakin nyata kesimpulan saya, pak Jokowi pagi-pagi mengajak Puan melakukan perjalanan ke Kalimantan Timur, apakah ini bisa kita jadikan simbol Jokowi melepaskan Ganjar?” tanya wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022). Pertanyaan yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi terkait dukungannya kepada Ganjar ataukah Puan Maharani, Jokowi tidak bisa menjawab, dan menggaris bawahi kalimat “ojo kesusu”, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Apabila dikaitkan dengan berbagai peristiwa, panas dingin hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, kemudian mereka baik kembali, bertemu kembali, kita dapat gambaran apa yang tengah terjadi. “Ada beberapa point yang ingin saya sampaikan dari fenomena ini, pertama Jokowi tampak menyadari opsi memperpanjang pemilu sudah tertutup rapat, kedua Jokowi dan Ganjar tegakkan bendera putih, ketiga ada barter Jokowi dan Megawati,” tegas Hersubeno Arief. Barter politik antara Jokowi dan Megawati kelihatannya mendapatkan jaminan karena putranya Gibran Rakabuming itu dipastikan mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah, tetapi kelihatan dari kepentingannya dan strategisnya, Jakarta menjadi incaran utamanya. Selain bertemu dengan Prabowo Subianto, Gibran juga bertemu Megawati dan Puan, dalam bahasa Gibran, pertemuannya itu mendapat nasihat dan arahan untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Jelas ini ada isyarat politik sangat jelas bahwa PDIP akan mendukung Gibran apabila maju menjadi Gubernur. Kemudian ketika Gibran ditanya terkait dirinya akan maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, Gibran menjawab bahwa dia mau fokus untuk membangun Kota Solo, Jawa Tengah dahulu. Gaya berpolitik Jokowi ini dipakai oleh Gibran, seperti dahulu pada ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan ketika ditanya wartawan dia tidak memikirkan copras-capres, tetapi dia memikirkan kaki-lima. “Sekali lagi kalau kita mau membuat tafsir, kita harus ingat catatan dari Jokowi, ojo kesusu, ojo grasak grusuk ojo dumeh,” jelas Hersu, penggilan akrab Hersubeno Arief. (sws)
Sinyal Megawati untuk Ganjar, Sudahlah!
Jakarta, FNN – Tampaknya Ganjar Pranowo sudah game over terkait dengan ambisinya untuk ikut kontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Sinyal ini bisa dilihat ketika Gubernur Jawa Tengah ini membacakan rekomendasi hasil dari Rakernas PDIP, Kamis (23/6/2022). Rekomendasi politiknya, bahwa dia membacakan untuk urusan pencapresan itu diserahkan sepenuhnya kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Di situ aplause-nya luar biasa karena orang tahu belakangan ini soal Ganjar,” kata wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Bersama para relawannya, Ganjar digadang-gadang maju Pilpres 2024. Namun Megawati belum memberikan sinyal kalau DPP PDIP bakal memajukan Ganjar sebagai Capres yang diusung PDIP karena ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga disebut-sebut maju Pilpres 2024. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung membahas sinyal Megawati itu di Rocky Gerung Official, Sabtu (25/6/2022). “Apakah, saya boleh mengaitkan Pak Jokowi ini mengajak Mbak Puan ke IKN, kemudian sebelumnya Gibran Rakabuming bertemu dengan Mbak Puan dan Ibu Megawati dan disarankan untuk menjadi gubernur. Ini artinya sebenarnya sudah terjadi trade off antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan final mereka akan mendorong Mbak Puan?” tanya Hersubeno kepada Rocky Gerung. ”Trade off-nya bukan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Menurut saya trade off justru terjadi antara Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan relawan. Sebab relawan kehilangan mainan. Kehilangan mainan artinya kehilangan bisnis. Kan Ganjar akhirnya tidak bisa lagi diproposalkan oleh relawan,” ungkap Rocky Gerung. Tentu saja relawan merasa kita masih Ganjar juga, tapi kalau Ganjar akhirnya hilang karena perubahan tadi, arahnya ke Puan dan bahkan Gibran, mainnya habis. Rocky Gerung mengatakan, bayangkan berapa banyak MoU yang telah diteken oleh relawan dengan investor batal. Batal karena timbulnya rasa saling sayang baru antara Presiden Jokowi dan Megawati. “Tapi saya tetap lihat ini di permukaan saja karena sebetulnya di akar bawah tetap operasi Ganjar jalan terus pasti. Kan Ganjar nggak mungkin juga merasa oke saya hentikan semua ini. Karena Ganjar sudah masuk dalam radar bahwa dia memang populis, lepas dari soal nggak kualitas segala macam,” lanjutnya. Tapi elektabilitasnya tinggi di atas Puan. Itu problem yang nantinya akan jadi tulang patah tapi nerobos daging, jadi daging itu terkena saraf lalu perih lagi. Jadi ini soalnya tuh. “Berupaya untuk cari solusi tapi sebetulnya fakta sosiologis Ganjar tetap ada di dalam top of mine, terutama dari pemilih PDIP di Jawa,” ungkap Rocky. “Jadi kalau Anda lihat apakah Puan sudah final atau masih akan berproses karena kita lihat sejak awal konsisten Ibu Megawati menyatakan tidak ada koalisi-koalisian, dia juga menyatakan bahwa ini saya diberi prerogatif, dan sebagainya,” tanya Hersubeno. Menurut Rocky Gerung, Mega selalu bertahan pada prinsip bahwa elektabilitas bukan satu-satunya prinsip untuk menghitung kapasitas seseorang. Ya bagus juga. Tapi kemudian orang ingin lihat kalau bukan elektabilitas lalu apa yang bisa dipatenkan pada Mbak Puan. Kemarin Mega sudah ucapkan secara samar-samar bahwa Mbak Puan sudah terlatih memimpin DPR, bahkan terlatih ikuti dalam konferensi internasional karena dia juga adalah Ketua IPU. Ini sinyal, tetapi kita selalu ingin melihat bahwa berpolitik itu ada bagian yang normatif, ada bagian yang deskriptif. “Secara normatif tentu Ibu Mega merasa bahwa kader PDIP satu-satunya yang punya darah Soekarno adalah Mbak Puan. Tapi itu fakta normatifnya. Tetapi, secara deskriptif sosiologi di bawah itu orang tetap menganggap Puan bagus sebagai sinyal PDIP karena ada darah Soekarno mengalir di situ,” ujarnya. Tapi, lanjut Rocky Gerung, dara popularitas itu ada pada Ganjar. Jadi mendua di situ nanti. Nanti kita mungkin bisa juga duga oke kalau gitu masalahnya dan Ibu Mega paham itu masalahnya, konflik antara fakta normatif dan fakta deskriptif. “Maka itu bisa ditambal melalui survei, melalui rekayasa elektabilitas. Bisa saja. Tapi tetap itu jadi problem baru kalau misalnya ada penantang, Ganjar juga akan tetap pakai surveyor untuk supaya namanya tetap dilambungkan di situ,” ungkap Rocky Gerung. Dan jangan lupa ini masih ada proses dua tahun dan Ganjar bisa konsolidasi diri itu. Kalau Ganjar mampu konsolidasikan diri, Presiden Jokowi diam-diam juga akan balik mendukung Ganjar. Ini soalnya. “Kenapa saya ucapkan itu, karena politik kita itu yang ada di arus bawah itu kadangkala nggak terlihat. Kan nggak mungkin Pak Jokowi merasa bahwa ini sudah beres dengan Ibu Mega. Tetap ada mereka yang menganggap bahwa Pak Jokowi sebetulnya elektabilitasnya di tahun 2019 itu melampaui pencapaian suara PDIP,” lanjut Rocky Gerung. Kalau kita ingat misalnya, PDIP menang 19,5 persen suara Pemilu, Jokowi menang 55%. Artinya, pemilih Jokowi itu bukan cuma pemilih PDIP. Itu juga sering salah kalangan PDIP menganggap itu dimenangkan oleh PDIP. “Iya, tapi 19 persen itu tidak cukup untuk memenangkan Jokowi,” tambahnya. Menurut Rocky, Jokowi dapat limpahan suara lain, mungkin juga sebagian dari bekas Gerindra, dari masyarakat muslim juga, sehingga dia dapat 55%. Jadi, Jokowi juga tahu bahwa dia punya kemampuan atau punya dukungan sosiologis lebih tinggi dari PDIP. Itu juga yang dimanfaatkan oleh kalangan Ganjar untuk menghitung bahwa kalau cuma 19%, Jokowi tidak jadi presiden. Karena dia dapat 55% itu artinya ada dukungan non PDIP yang tiba di kotak suara buat Jokowi. Nah, bagian ini akan dieksploitasi oleh Ganjar. “Jadi saya menghitung bahwa Ganjar akan fight back. Demikian juga Jokowi. Tentu kita nggak ingin fight back itu berlangsung di depan publik seperti yang kemarin, sehingga terjadi banyak interpretasi. Tapi nggak soal karena senyum dua hari lalu itu juga bisa menjadi tangisan minggu depan kalau variabelnya berubah,” tukas Rocky Gerung. “Kalau tadi Anda menyinggung soal relawan sebenarnya bukan hanya relawan, buzer juga sudah ke Ganjar semua. Ganjaris itu buzer. Jadi mereka sementara ini masih bisa berharap tidak akan kehilangan kontrak-kontrak ya?” timpal Hersubeno. “Ya tapi mereka bakal kering. Kira-kira begitu WA diantara mereka. Waduh, kering kita, kering-kering. Jadi, ini psikologi kan. Begitu Pak Jokowi kasih sinyal bahwa bukan Ganjar tapi Puan, ya pindah. Investor juga langsung pindah ke Puan. Itu sifat politik kita begitu,” jawab Rocky Gerung. “Kan nggak ada orang yang mau invest pada seseorang yang dianggap sudah diselesaikan. Sudah babak belur. Dibabak-belurkan oleh Ibu Mega di rapat itu lalu akhirnya cuma disuruh sekedar jadi pembaca kesimpulan. Kan itu juga sinyal bagi Ganjar bahwa sudahlah,” lanjutnya. Hersubeno Arief menyimpulkan, “Saya kira itu bukan tidak by design bahwa Ganjar yang harus membacakan rekomendasi. Bahwa itu ketua umum yang berhak (memutuskan).” (mth/sws)
Rocky Gerung: Jurnalis Bukan Humas Istana
Jakarta, FNN – Tampaknya ketegangan yang terjadi terkait isu Pilpres 2024 antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah cair dan mereda. Megawati sudah melupakan soal main di “dua-tiga” kaki yang dilakukan oleh “petugas partainya”. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 21-23 Juni 2022, sebelum membuka acara, Jokowi terlebih dahulu berpidato. Dalam pidatonya, Jokowi memuji-muji Megawati. “Bu Mega, beliau memang hari ini sejak saya ketemu pagi tadi, memang beliau adalah auranya adalah sangat cantik sekali dan sangat kharismatik. Ini benar dari lubuk hati yang paling dalam,” ungkap Jokowi, Selasa, 21 Juni 2022. Mendengar pujian Jokowi, Megawati tampak tersipu-sipu sambil tersenyum menutup mulutnya dengan tangan. “Auranya meskipun sudah berumur 57 tahun, tetapi aura kecantikannya tidak pernah pudar,” kata Jokowi memancing tawa Megawati dan para kader PDIP. Jokowi memelesetkan usia Megawati yang tahun ini genap 75 tahun. Saat itu, para kader PDIP memberikan tepuk tangan. Namun, Presiden Jokowi meminta kader PDIP untuk menepuk tangan lebih kencang. \"Tepuk tangannya kurang,” kata Jokowi. Pujian Presiden Jokowi itu menimpali ucapan Megawati yang terlebih dahulu memuji diri-sendiri. Menurutnya, auranya yang kharismatik itu menurun dari bapaknya, Presiden RI Pertama, Soekarno. “Menurun sama saya. Saya cantik dan kharismatik,” kata Megawati. “Ada yang saling memuji dalam dua hari ini?” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada akademis dan pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (25/6/2022). “Iya. Indonesia senang bahwa puji-pujian itu membuat kita tersenyum setelah kemaren kita cemberut semua karena sebuah peristiwa di ruang kuliah PDIP dan seorang dosen sedang menceramahi mahasiswanya, tapi kemudian sang mahasiswa memuji dosennya. Kira-kira begitu,” kata Rocky Gerung. Dan terjadilah ucap mengucap yang akhirnya membuat dua belah pihak sumringah. Siapakah itu? Ada di semuanya head line. “Iya kemarin yang sempat kita bahas sekilas bahwa Pak Jokowi nggak lama setelah acara di PDIP kemudian Mbak Puan Maharani diajak ke ibukota baru. Di situ ternyata banyak wartawan para pemred yang diajak sama Pak Jokowi. Lalu sehari kemudian setelah penutupan Rakernas Bu Megawati memuji-muji soal Pak Jokowi dan mengklaim bahwa pilihannya tidak salah menjadikan Jokowi sebagai presiden,” tukas Hersubeno. Bagus juga ketegangan di kalangan elit mereda. Tapi dia tidak membuat kita percaya pada demokrasi itu karena akhirnya kita musti temukan semacam rumus yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. “Dan itu artinya demokrasi cuma urusan dua orang, diselesaikan dengan ha ha hi hi saling puji lalu 20 persen dilupain, lalu peristiwa-peristiwa politik pelanggaran HAM kemarin dilupain. Kan bukan itu maksudnya tuh. Harga sawit tinggal seribu perak dilupain itu,” lanjut Rocky Gerung. Jadi ini sebetulnya masalahnya yang kita perlukan. “Kita perlu ngebahas ini lebih jauh dan saya lihat beberapa wartawan yang diajak Jokowi sumringah itu kayak memuji-muji. Dan diwawancara lalu dipuji seolah ia ini bagus, harapan, segala macam. Kan bukan begitu sifat kritis jurnalis,” katanya. Menurut Rocky, jurnalis mengikuti kegiatan presiden untuk memberi berita dan keseimbangan berita, termasuk perspektif kritis terhadap IKN. Seolah jurnalis merasa ya ini sesuatu yang akan membuat Indonesia bahagia. Sementara, opini publik justru menentang IKN. Saya khawatir kalau kalangan jurnalis kehilangan perspektif kritisnya hanya karena diundang oleh Presiden. “Kan kita ingin supaya terlihat bahwa pers itu betul-betul sparing partner dari pemerintah, bukan undangan yang kemudian jadi humasnya Istana,” ujarnya. “Saya lihat bahasa tubuh beberapa tokoh pers itu agak jadi humas istana buat mempromosikan IKN. Bukan. Ibukota baru itu problem yang akan menetap karena soal anggaran dan soal lingkungan. Itu yang musti diulas oleh jurnalis, bukan sekedar suka senyum-senyum di depan kamera agar presiden bahagia. Itu lain soalnya,” tegas Rocky Gerung. (mth/sws)
GP Ansor Minta Walikota Jakarta Utara Tutup Holywings
Jakarta, FNN -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Jakarta Utara mendatangi Kantor Walikota meminta agar izin usaha tempat hiburan Holywings dicabut. Desakan itu disampaikan sehubungan dengan promosi minuman keras gratis kepada pengunjung Holywings bernama Muhammad dan Maria. Promosi tersebut telah menyinggung Umat Islam. Ketua GP Ansor Kota Jakarta Utara, Mujawi Rasudin Al Bantani menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen Holywings sudah melecehkan dan menistakan agama. \"Itu jelas disengaja merusak agama dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Kalau pihak manajemen bilang tidak sengaja, itu bohong,\" ungkap Mujawi, Ahad (26/6), dikantor PCNU Kota Jakarta Jalan Kramat Jaya UKA Koja. Mujawi mendesak Walikota Jakarta Utara untuk mencabut ijin operasional Holywings yang berlokasi di Kelapa Gading dan Penjaringan. \"Kalau izin Holdings dicabut akan berdampak kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras dan melakukan tindakan yang dilarang agama ,\" tegas Mujawi. Minuman keras merupakan barang berbahaya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal itu sudah gamblang diterangkan dalam Al Qur\'an Surat ke 5 ayat 90. \"Bahwa minuman keras itu najis dan termasuk perbuatan syetan. Karena itu apabila tuntutan kami tidak dikabulkan maka GP Ansor dan Banser akan mendatangi kembali kantor Wali Kota Jakarta Utara,\" Ucap Mujawi dengan kepalan tangannya. Hal senada juga disampaikan oleh Mahdi Kholik, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, (Lakpesdam) Kota Jakarta Utara. Jika Walikota Jakarta Utara mengabaikan tuntutan ini, Mahdi Kholik akan bergerak bersama jaringan yang ada untuk menutup kegiatan hiburan di Holywings. \"Siapapun yang berada dalam lingkaran Holywings akan kita kasih warning,\" tegas Mahdi yang juga anggota FKDM Kecamatan Cilincing Jakut. (TG)
Syahganda Nainggolan: Oligarki Mengendalikan Politik Mempertahankan Kemiskinan
Bandung, FNN - Problem yang dihadapi Indonesia saat ini ada pada demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki. Untuk itu, kemiskinan yang dipertahankan oleh oligarki harus segera dihentikan. Begitu tegas Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul \"Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan\" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6).Dalam acara diskusi ini, Syahganda mereview apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang pidatonya tidak terdengar oleh peserta melalui virtual karena ada kendala teknis. Syahganda mengurai adanya pengkhianatan terhadap demokrasi. Di mana, problem pokok bangsa Indonesia saat ini adalah demokrasi dikendalikan oleh oligarki, baik oligarki kapital maupun oligarki politik.“Dua-duanya mempunyai kejahatan konstitusional. Karena konstitusi kita itu mengatakan setiap orang berhak untuk menjadi presiden. Tapi dengan permainan mereka dibatasi,” ujar Syahganda, Ahad siang (26/6/2022).Selanjutnya problem bangsa Indonesia yang kedua adalah soal kemiskinan yang terus menerus dipertahankan di Indonesia. “Jadi oligarki itu memang dia mengendalikan politik untuk mempertahankan kemiskinan. Jadi tantangan kita yang pertama demokrasi dikhianati, kedua adalah kemiskinan yang dipertahankan,” pungkas Syahganda.Dalam acara ini selain pidato dari LaNyalla, juga ada sambutan dari Ketua KPI, Tito Roesbandi, dan lima narasumber lainnya dalam diskusi, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Joko Juliantono, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Indra Perwira, dan pemerhati kebangsaan Muhammad Rizal Fadillah. (mth)
Jokowi Bawa Misi Hentikan Perang dan Bangun Perdamaian Ukraina-Rusia
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo membawa misi membangun dialog, menghentikan perang, dan membangun perdamaian dalam rencana kunjungan ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pemimpin kedua negara tersebut pada akhir Juni 2022.Presiden dijadwalkan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, setelah menghadiri KTT G7 di Jerman 26-28 Juni 2022. Pertemuan Jokowi dengan Zelensky dan Putin diperkirakan dilakukan antara tanggal 29 dan 30 Juni 2022.\"Setelah dari Jerman saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky, misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian,\" kata Kepala Negara dalam keterangannya soal rencana kunjungan ke empat negara yakni Jerman, Ukraina, Rusia dan Uni Emirat Arab yang dimulai sejak Minggu (26/6).Presiden Jokowi menyampaikan pertemuan dengan Presiden Zelensky juga dilakukan guna mendorong terbangunnya perdamaian antara Ukraina dan Rusia, sebab perang harus dihentikan, dan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali.Setelah bertemu Zelensky di Kiev, Jokowi akan bertolak ke Moskow, Rusia, menemui Vladimir Putin.Presiden akan membawa misi serupa dalam pertemuannya dengan Putin, baik membuka ruang dialog perdamaian, mendorong dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin, hingga menghentikan perang.Presiden Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Kiev dan Moskow sejak konflik kedua negara terjadi.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangannya beberapa waktu lalu menyampaikan langkah Presiden Jokowi menemui Zelensky dan Putin untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan, serta memberikan kontribusi mengenai krisis pangan akibat perang.Menlu Retno menegaskan meskipun situasi sulit dan kompleks, namun Presiden Jokowi memilih berkontribusi untuk mengatasi perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, dan tidak memilih untuk diam. (mth/Antara)
Presiden Bertolak ke 4 Negara Hadiri KTT G7 Hingga Upayakan Perdamaian
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo bertolak mengunjungi empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia hingga Uni Emirat Arab (UEA), dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu.Dalam keterangannya sebelum keberangkatan, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Minggu, dia menyampaikan bahwa kunjungan ke Jerman dalam rangka menghadiri KTT G7 yang diselenggarakan pada 26-28 Juni 2022.Posisi Indonesia dalam G7 adalah sebagai negara mitra sekaligus diundang sebagai negara ketua G20.Setelah itu, dia akan menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Kiev, Ukraina, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Rusia, untuk mengajak keduanya membuka ruang dialog perdamaian atas perang yang terjadi antara kedua negara.Kemudian setelah itu Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab guna melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab.\"Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan,\" kata dia. (mth/Antara)
POPULER
