NASIONAL
Sri Mulyani Sebut Ketahanan Pangan RI Tiga Tahun Terakhir Aman
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi aman dalam tiga tahun terakhir, termasuk di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia seperti sekarang.“Berbagai negara sudah mengalami kenaikan harga pangan yang signifikan. Indonesia alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir bisa memenuhi kebutuhan,” katanya dalam Securitization Summit 2022 di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani mengatakan ketahanan pangan Indonesia aman dari sisi produksi beras dan komoditas pangan lainnya baik untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.Ia menegaskan pemerintah masih terus membangun ketahanan pangan terutama di tengah situasi geopolitik yang menimbulkan kerawanan ketahanan pangan.Ketahanan pangan ini pun menjadi isu yang mengemuka dalam Presidensi G20 Indonesia seiring kini menjadi sumber inflasi dunia dengan adanya perang di Ukraina yang menimbulkan dampak supplay chain khususnya terhadap makanan dan pupuk.Kinerja inflasi Indonesia hingga Juni 2022 mencapai 0,61 persen (mtm), meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 0,4 persen.Secara tahunan tingkat inflasi pada Juni melonjak 4,35 persen yang merupakan level tertinggi sejak Juni 2017 yaitu sebesar 4,37 persen.Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan terlena dengan pasokan pangan dalam negeri yang aman mengingat risiko inflasi tetap mengintai.“Tidak terlena, tantangan dari inflasi dari pangan harus kita waspadai,” tegasnya. (mth/Antara)
Bahaya! Petani Indonesia Nekat Jual Sawit ke Malaysia
Jakarta, FNN - Harga tandan buah segar (TBS) sawit sampai saat ini terus mengalami penurunan di dalam negeri. Beberapa pekan terakhir ini memaksa petani sawit untuk menjual hasil panennya lewat darat maupun sungai ke Malaysia, mesikpun itu illegal tidak ada suratnya. “Keluhan petani sawit ini secara spontan membuat kita miris melihatnya, bahwa kelapa sawit itu anjlok hanya Rp 400-500 per kg dibeberapa tempat,” ungkap wartawan senior FNN Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (5/7/22). Beberapa petani kelapa sawit menjual hasil tandan buah segar (TBS) mereka ke produsen Malaysia karena harga yang lebih tinggi. Harga TBS di Malaysia itu Rp 3.500-4.500 per kg. Mereka tidak mau menjual ke produsen Indonesia karena harga sudah turun dan mereka merugi. Hal ini telah dilakukan oleh petani di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat karena mereka berbatasan langsung dengan Malaysia. “Aksi petani tersebut berbahaya dan bisa terancam hukum, karena kalau sampai tertangkap imigrasi di sana sangat ketat, dan ini juga mengancam nyawa,” lanjut Agi Menteri perdagangan Zulkifli Hasan menilai wajar aksi petani menjual tandan buah segar (TBS) sawit ke Malaysia. “Wajar dong, di sana (Malaysia) mahal Rp4.500 per kg, kita (Indonesia) cuma Rp1.000 per kg,\" kata Zulkifli di Kementerian Perdagangan, Senin (4/7/22). Agi menyayangkan pernyataan menteri perdagangan tersebut, karena sebagai seorang menteri pak Zulkifli perlu berhati-hati, jangan sesuatu itu ditangkap seolah-olah sikap pemerintah. “Ini tidak wajar, sesuatu yang illegal itu tidak wajar,” tegas wartawan senior FNN Agi. (Lia)
Kajati Jatim Mendapatkan Penghargaan dari Kapolda Jatim
Surabaya, FNN – Dr. Mia Amiati mendapat piagam penghargaan sinergitas dari Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta sebagai wujud bentuk kerjasama yang terjalin baik selama ini. Penghargaan tersebut diberikan saat menghadiri Upacara HUT Bhayangkara ke-76 yang berlangsung di Polda Jawa Timur, Selasa (5/7/2022). Pelaksanaan Upacara Hari Bhayangkara Ke-76 Tahun 2022 Polda Jatim yang dilaksanakan secara serentak dengan Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo dari Akademi Kepolisian Semarang secara virtual. Dalam sambutannya menyampaikan, atas nama rakyat, bangsa, dan negara diucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-76 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat dan dalam membela bangsa dan negara. Seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri, oleh karena itu Polri dituntut bekerja dengan Presisi. Pandemi Covid-19 masih perlu penanganan yang serius, diharapkan Polri selalu siaga dalam penanggulangan Covid-19 dan waspada terhadap krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. “Polri harus mampu memastikan kamtibmas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini serta harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru,” kata Presiden Jokowi. Usai upacara kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan puncak acara HUT Bhayangkara ke 76 di Gedung Mahameru Polda Jatim, dimana dalam acara tersebut Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta memberikan Piagam Penghargaan Sinergitas kepada pihak-pihak yang telah membangun kerjasama dengan Polri. (mth)
Kapolri: Tak Boleh Ada Polarisasi di Masyarakat pada Pemilu 2024
Semarang, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan polarisasi di kalangan masyarakat tidak boleh lagi terjadi pada Pemilu 2024.\"Polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada Serentak 2024,\" kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akademi Kepolisian Semarang, Selasa.Menurut dia, Pemilu 2019 menyisakan masalah yang masih dirasakan hingga saat ini, yakni polarisasi atau pecah belah antarmasyarakat.\"Hal ini sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan Indonesia,\" katanya.Ia menegaskan polarisasi tak boleh lagi terjadi pada Pemilu 2024 karena konflik sosial dan perpecahan akan menjadi kemunduran bagi Bangsa Indonesia.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Polri masih harus menghadapi banyak agenda nasional yang membutuhkan dukungan pengamanan ke depannya.Ia mengatakan Polri harus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.\"Harus antisipasi dengan baik. Beri dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini berjalan baik,\" katanya.Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akpol Semarang ini sendiri mengambil tema \"Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh-Tangguh-Indonesia Tumbuh\". (mth/Antara)
Ketua KPK: Auditor Berperan Penting Berantas dan Cegah Korupsi
Badung, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan bahwa auditor punya peran penting membantu aparat penegak hukum memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.Oleh karena itu, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memimpin pembahasan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi pada Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) Putaran Ke-2 yang berlangsung di Badung, Bali, pada 5–8 Juli 2022.“Bagaimana kita bisa memberdayakan para auditor, karena kalau auditornya bagus, tentu tidak ada penyelewengan uang negara, karena itu kita memanfaatkan peran audit dalam pemberantasan termasuk pencegahan,” kata Firli Bahuri kepada Antara di Badung, Bali, Selasa.Peningkatan peran auditor dalam pemberantasan korupsi merupakan satu dari tiga isu prioritas yang diusulkan Indonesia pada forum ACWG. Di ACWG Putaran Ke-1. Isu itu mendapat dukungan dari seluruh delegasi G20 untuk masuk tahap pembahasan prinsip tingkat tinggi (high level principle/HLP) sehingga hasilnya nanti menjadi dokumen kebijakan yang mengikat bagi anggota G20.“Dokumen tingkat tinggi yang nantinya disepakati itu akan menjadi acuan kerja untuk dunia, global, bagaimana memberantas korupsi,” kata Ketua KPK RI saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di ACWG Putaran Ke-2.Firli, yang mengikuti pertemuan HLP pertama terkait peran audit, Selasa, mengaku optimistis para delegasi bakal menyepakati prinsip-prinsip yang nantinya terangkum dalam dokumen kebijakan.Untuk Dunia“Tadi saya mengikuti diskusi, ada delegasi dari sembilan negara yang hadir secara fisik, 10 negara (hadir) virtual, dan satu entitas, yaitu Uni Eropa juga ikut berdiskusi. Alhamdulilah, kelihatannya focal point (isu prioritas) yang diusulkan Indonesia bisa disepakati dan dirumuskan,” kata Firli Bahuri.Ia lanjut menyampaikan hasil rangkaian pertemuan ACWG, yaitu ACWG Putaran Ke-3 bakal diisi oleh acara deklarasi yang rencananya berlangsung di Australia pada September 2022.Pertemuan terakhir ACWG berlangsung di Australia karena negara itu pada tahun ini turut menjabat sebagai Ketua Pertemuan (Co-Chair) bersama Indonesia.“Mudah-mudahan apa yang kami (Indonesia) berikan memberi manfaat untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi untuk dunia,” kata dia.Dalam ACWG Putaran Ke-2, delegasi G20 bakal membahas draf/rancangan dokumen kebijakan untuk isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Pembahasan tentang isi draf itu berlangsung tiga hari pada 5–7 Juli 2022. (mth/Antara)
Raja Seluruh Indonesia dan Dunia Kumpul di Bali Agustus 2022
Denpasar, FNN - Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati menerima kunjungan Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara (Matra) yang hendak menggelar pertemuan raja-raja nusantara dan dunia pada Agustus 2022 mendatang.Di Denpasar, Selasa, Ketua DPP Matra Mangku Alam II menyampaikan kepada Wakil Gubernur Bali bahwa pihaknya akan mengadakan festival adat dan budaya nusantara sekaligus pelantikan Ketua DPP baru Andi Bau Malik Baramamase Tatukajanangan dari Kerajaan Gowa.Festival tersebut akan dilaksanakan dari 16 Agustus hingga 20 Agustus 2022 dengan diikuti oleh raja-raja dari 206 kerajaan di seluruh Indonesia dan 30 kerajaan dunia yang memastikan kehadiran.\"Kerajaan mancanegara yang akan hadir antara lain dari Hawaii, Laos, Spanyol, Uganda, Gana, Kongo, Suriah dan Lebanon,\" kata Mangku Alam II di hadapan Wakil Gubernur Bali Cok Ace.Ketua DPP Matra tersebut menjelaskan bahwa Matra telah dibentuk sejak 2016 silam, dengan tujuan melestarikan dan menguatkan adat dan budaya yang tumbuh di nusantara.Atas niat tersebut, pihaknya ingin menggelar kegiatan berkelanjutan dengan akhirnya terpilih rencana pelaksanaan festival adat dan budaya pertama kalinya di Pulau Dewata tepatnya Puri Klungkung.\"Selain berkaitan dengan misi organisasi, kegiatan ini merupakan wujud sumbangsih Matra dalam mendukung pemulihan Bali yang terpuruk karena pandemi COVID-19,\" katanya di Denpasar.Dari tujuan tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Cok Ace merasa senang dan mengapresiasi niat baik Matra dengan memilih Bali sebagai lokasi berkumpulnya raja-raja nusantara dan mancanegara.Selain sebagai lokasi pelantikan pengurus baru dan rangkaian festival adat dan budaya nusantara, Cok Ace menilai kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan adat dan budaya.\"Kegiatan ini memberi sumbangsih bagi upaya pemulihan perekonomian Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, terlebih lagi kegiatan Matra juga akan dihadiri oleh para raja dari sejumlah negara,\" kata Wakil Gubernur Cok Ace. (mth/Antara)
Jokowi Lakukan Blunder Diplomatik, Impian Jadi Sekjen PBB Ambyar
Jakarta, FNN - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia selama sepekan terakhir terus mejadi sorotan berbagai pihak. Apalagi melihat sikap Ukraina yang seolah menyangkal bahwa Jokowi dititipin pesan oleh Presiden Volodymyr Zelensky untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika demikian, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah Jokowi melakukan blunder diplomatik? Dalam persoalan ini siapa yang benar atau salah akan terus berlanjut, yang tergantung dari sudut pandang kepentingan siapa, pemuja Jokowi pasti akan terus menggaungkan mimpi Jokowi itu seperti menerima hadiah Nobel bahkan layak menjadi Sekretaris Jenderal PBB karena berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina. Sebaliknya bagi haters pembenci dari Jokowim, peristiwa ini menjadi semacam justifikasi yang tidak terbantahkan bahwa Presiden Jokowi memang senang ngibul. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Senin (4/1/22), ada satu hal yang lebih serius lagi selain apakah yang satu ngibul atau tidak, yaitu persoalan terselenggaranya pertemuan G20 yang akan berlangsung pada November mendatang di Bali. Hersu menjelaskan sukses tidaknya pertemuan itu akan menjadi pertaruhan politik Jokowi di dalam maupun di luar negeri sebagai presiden atau Ketua G20, yakni tempat berhimpunnya dua puluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Jokowi berkepentingan agar semua negara yang tergabung dalam G20 itu bisa hadir. Sebagai presidensi dari G20 Jokowi harus pandai memainkan perannya dalam dua kekuatan blog besar tadi. Dalam konteks inilah sesungguhnya perjalanan Jokowi menghadiri pertemuan negara-negara G7 di Jerman dan kemudian dilanjutkan ke Ukraina dan Rusia. Secara sederhana sesungguhnya perjalanan Presiden Jokowi itu seharusnya hanya membawa dua misi penting saja. Pertama, meyakinkan negara-negara anggota G7 untuk tetap hadir dalam pertemuan G20 di Bali. Kedua, membuka blokade ekonomi Rusia yang mengakibatkan impor gandum dari Ukraina terhenti. Karena itulah perjalanan Jokowi ke Ukraina menjadi sangat penting. Kenapa? Karena 20% impor gandum Indonesia berasal dari Ukraina tetapi Ukraina juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau Rusia tidak membuka blokadenya. Misi Jokowi ini menjadi acakadut dan jadi bahan tertawaan karena adanya agenda tambahan berupa keinginan Jokowi untuk berperan menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia. “Inilah saya kira dilema yang bakal dihadapi oleh Jokowi menjadi pertaruhan politik yang sangat serius ya alih-alih kunjungannya ke Ukraina dan Moskow tadi berhasil membujuk kedua negara untuk hadir (di Bali), malah justru bisa menimbulkan komplikasi tersendiri dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Ukraina karena ada bantahan dari Ukraina,” ungkap Hersubeno. “Dan juga sebaliknya tadi, bagi Rusia ini juga bisa menjadi persoalan kalau Jokowi kelihatan terlalu bersemangat untuk menghadirkan Ukraina,” ujar lanjut wartawan senior FNN itu. (Ida/Lia)
Front Kedaulatan Negara Dideklarasikan: Tritura Kembali Disuarakan
Jakarta, FNN – Front Kedaulatan Negara (FKN), Mengawal Eksistensi dan Masa Depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dideklarasikan di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. FKN lahir setelah melihat realitas pahit yang mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Deklarasi dibacakan oleh Prof. Mohammad Daniel Rasyid (Surabaya). Mantan penasihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abdullah Hehamahua yang menjadi Koordinator FKN, terlebih dahulu membacakan siaran pers. Sejumlah tokoh hadir dalam acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Diantaranya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, Dr. Teuku Hasanuddin Yusuf (Aceh) dan perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Presiden PPMI, dari Lampung dan juga sejumlah ibu atau emak-emak. FKN melihat lima ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Jokowi. Pertama, semakin membubungnya utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp 17.000 triliun, terdiri dari Rp 7.000 triliun utang pemerintah, Rp 6.000 triliun utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Rp 4.000 triliun utang swasta. “Gurita utang yang tidak disertai tatakelola yang benar dan kemampuan bayar yang memadai akan membawa NKRI pada kebangkrutan seperti terjadi pada Srilangka dan beberapa negara lain. Belenggu utang asing yang sedemikian rupa pada gilirannya mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI,” kata Abdullah Hehamahua. Kedua, terus merajalelanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan para penyelenggara negara di segela level, utamanya di pusat-pusat kekuasaan. Revisi UU KPK nampak jelas sebagai upaya pemandulan terhadap gerak langkah komisi antirasuah dalam memberantas KKN. Ketiga, dominasi oligarki yang semakin sistematik, terstruktur dan masif, serta menyebar ke segenap aspek kehidupan masyarakat, yang membuat kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara terasa pengab dan sempit. Hegemoni media massa, perilaku parpol yang bagaikan paduan suara, dan kelangkaan minyak goreng (migor) yang berbulan-bulan adalah beberapa contoh betapa kuatnya cengkeraman oligarki sudah sedemikian membelenggu. Keempat, gelombang TKA (Tenaga Kerja Asing), khususnya dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang merambah berbagai bidang pekerjaan, termasuk pekerjaan bidang tukang yang semestinya menjadi hak rakyat Indonesia, di tengah badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang melanda dunia usaha serta melemahnya daya beli rakyat sangat mengancam kehidupan ekonomi masyarakat. “Fakta bahwa para TKA asal Tiongkok itu rata-rata sudah mengikuti Wajib Militer (Wamil) selama dua tahun di negaranya, semakin menambah ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI,” ujar Abdullah. Kelima, pembiaran terhadap perilaku sosial yang merusak moralitas bangsa seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender). Saat ini, LGBT bukan sekedar penyimpangan seksual, tetapi telah berubah menjadi gerakan (movement) yang berhasyrat memperbesar dan memperluas pengikutnya. Hal itu sangat mengancam masa depan bangsa. Melihat semua ancaman nyata yang sudah di depan mata itu, mereka yang tergabung dalam FKN menyerukan kepada penyelenggara supaya melakukan tiga hal atau Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Pertama, turunkan harga-harga kebutuhan hidup yang sangat mencekik rakyat seperti telur, migor, cabai, daging, ayam dan lainnya. Kedua, stop utang luar negeri yang membelenggu negara dan rakyat. Ketiga, stop TKA dari RRT. (M. Anwar Ibrahim/FNN).
ACT Menyampaikan Permohonan Maaf
Jakarta, FNN - Terkait pemberitaan di media massa, serta percakapan di sosial media, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Permohonan maaf tersebut disampaikan Presiden ACT, Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin sore (4/7/2022). ACT merasa perlu memberikan beberapa pernyataan untuk melakukan klarifikasi terkait Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 4 Juli 2022. Dalam laporan utamanya, Majalah Tempo menyebut ACT dengan Aksi Cepat Tilap. Tempo memberitakan bahwa para petinggi lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan donasi publik. Duit sedekah itu diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT. Gaji pengurus mencapai ratusan juta rupiah. Duit donasi, demikian Laporan Tempo, ada yang mengalir untuk keluarga pimpinan lembaga ini. Sementara itu, sejumlah penyaluran donasi bermasalah. Presiden ACT Ibnu Khajar menegaskan bahwa sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga. \"Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Ibnu Khajar. Restrukturisasi lembaga ACT, kata Ibnu, termasuk manajemen, fasilitas dan budaya kerja. Pergantian managemen ini merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktifitas. \"SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas. Pada 2021 lalu, jumlah karyawan 1.688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang,\" ujar Ibnu Khajar. ACT merupakan sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan kiprah di 47 negara. Sepanjang tahun 2020 telah melakukan 281.000 aksi. Pergantian Ketua Pembina Sejak Januari 2022 pula, ACT juga melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative di Turki, Palestina dan Jepang. Menurut Ibnu, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal. Ini penting dilakukan, untuk mendorong laju pertumbuhan organisasi. Ibnu Khajar mengatakan, restrukturisasi yang terjadi juga berupa penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi tiga tahun, dan pembina menjadi empat tahun. Selain itu, sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial, yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme ini juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT. Terkait fasilitas yang didapatkan, Ibnu menegaskan sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu. \"Seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah mobil Innova. Kendaraan tersebut pun tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT, \" ungkap Ibnu. Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen. \"Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya,\" kata Ibnu. Untuk diketahui, ACT merupakan lembaga kemanusiaan global yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Sosial RI. ACT juga memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) termasuk dalam Opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020, ACT secara total menerima Rp 519 miliar dan telah disalurkan ke sekitar 281.000 aksi kemanusiaan. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT. \"Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat,\" pungkas Ibnu Khajar. (TG)
Di Luar Negeri Jokowi Diolok-olok, Apalagi di Dalam Negeri
Jakarta, FNN – Hasrat untuk mendamaikan dua negara Ukraina dan Rusia yang bertikai cukup besar, namun tidak bisa mengukur dan merasa diri, akibatnya jadi bahan olok-olok dunia internasional. “Akhirnya pers internasional mengolok-olok beliau. Semua berita yang masuk menunjukkan bahwa Jokowi sebenarnya melakukan sesuatu yang percuma, dan akan dicatat oleh sejarah bahwa Indonesia gagal menjadi fasilitator. Dan kegagalan ini juga menjadi beban baru pada Pak Jokowi kan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 04 Juli 2022. Dobel beban mental yang diderita Jokowi menurut Rocky lantaran sebelumnya Jokowi juga diolok-olok oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat menghadapnya di kantor DPP PDIP. Sang Ratu – sebutan untuk Megawati, sebetulnya mengolok-olok atau mempermalukan Presiden Jokwi dengan memviralkan video pendek itu. Menurut Rocky, tradisi semacam itu sangat buruk buat demokrasi. “Kalau ada problem antara partai dan kadernya, selesaikan di belakang layar, bukan dipamerkan. Jadi orang sekarang mulai berhitung apakah Pak Jokowi juga menyimpan dendam kepada Ibu Mega? Ya sangat mungkin karena sampai sekarang foto itu masih diviralkan. Video pendek itu masih viral. Nah, bagian ini sebetulnya yang kita merasa bagaimanapun dia presiden dan terbakarnya hati Pak Jokowi itu hendak dia padamkan dengan pergi ke luar negeri dengan misi perdamaian supaya batinnya lega. Ternyata enggak juga. Jadi kami ikut prihatin dengan kondisi psikis Pak Jokowi,” paparnya. Rocky meyakini adegan Jokowi menghadap Megawati dengan duduk di kursi kayu, sudah sipersiapkan sebelumnya. “Ya, kalau dilihat dari sudut pengambilan kamera, sangat-sangat mungkin Pramono yang mengambil gambar itu. Dan orang bertanya kenapa Pram mengambil gambar, ya mungkin dokumentasi. Kenapa itu bocor ke publik? Itu bukan urusan dokumentasi. Itu pasti ada semacam ketidaksengajaan atau bahkan ketidaksengajaan yang ingin disengaja,” tegasnya. Jadi menurut Rocky semua hal itu harus kita analisis secara masuk akal. Dan ruangan itu adalah ruangan inti PDIP, di mana yang ada di dalam situ adalah seluruh tokoh kunci PDIP. “Jadi sebetulnya akhirnya orang mulai menduga, ya lakukan semangat gestimation, antara gasing dan estimasi bahwa itu semacam desain untuk memang menjatuhkan moral Pak Jokowi, sekaligus menjatuhkan moral Ganjar. Jadi satu paket yang kelihatannya disiapkan dalam sebuah skenario,” katanya. Dan sangat mungkin, lanjut Rocky PDIP akan membantah bahwa itu hanya ketidaksengajaan, kegembiraan. Akan tetapi bagian analisis yang sudah memahami apa yang sedang terjadi dalam PDIP, ini yang disebut sebagai kremlinologi. “Kita sebut kremlinologi karena pengaturan siasat itu di belakang layar. Itu yang berupaya untuk ditampilkan melalui peristiwa kemarin itu. Jadi yang di belakang layar yang harusnya disembunyikan, memang sengaja ditaruh di depan layar. Untuk memancing reaksi balik supaya diatur lagi siasat. Itu yang namanya kremlinologi,” paparnya. (ida, sws)
POPULER
