NASIONAL
KPK Jelaskan Soal Ketidakhadiran Lili Pintauli dalam Sidang Etik
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan ketidakhadiran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Selasa (5/7).\"Pada persidangan Selasa (5/7), terperiksa (Lili Pintauli Siregar) tidak dapat hadir dan majelis etik telah menerima surat secara resmi dari pimpinan KPK yang memberitahukan bahwa terperiksa saat ini sedang menjalankan penugasan dinas,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Atas dasar pemberitahuan tersebut, kata dia, majelis sidang etik menunda persidangan untuk melanjutkan kembali pada hari Senin (11/7) pukul 10.00 WIB. Lili sebagai terperiksa akan dipanggil kembali untuk hadir di persidangan.\"Adapun sidang akan digelar secara tertutup. Namun, pembacaan putusan akan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi publik,\" ujar Ali.Sejak Senin (4/7), kata dia, tiga pimpinan KPK melaksanakan penugasan dinas untuk memberikan keynote speech (sambutan kunci) dan menjadi narasumber dalam berbagai rangkaian pertemuan putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Gorup (ACWG) di Bali.\"Agenda ini telah terjadwal sejak awal tahun. Indonesia mulai memegang Presidensi G20 pada tahun 2022 yang tentu juga melibatkan berbagai stakeholder, baik regional, nasional, maupun internasional,\" tuturnya.Oleh karena itu, KPK menyadari urgensi pertemuan tersebut, mengingat korupsi sebagai salah satu permasalahan global yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.\"Untuk memberantasnya, butuh kerja sama, kolaborasi, dan duduk berdampingan berdiskusi guna menghasilkan solusi konkret atas permasalahan bersama tersebut,\" ucap Ali.Selain itu, kata Ali, sebagai chair atau Ketua ACWG dalam Presidensi G20 pada tahun 2022 juga menjadi kesempatan KPK untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemberantasan korupsi pada tataran nasional maupun global.Sebelumnya, Dewas KPK juga telah mengonfirmasi ketidakhadiran Lili sebagaimana surat yang telah diterima dari pimpinan KPK.\"Melaksanakan tugas mengikuti pertemuan G20 di Bali,\" kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangannya pada hari Selasa (5/7).Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK terkait dengan dugaan menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Lili pernah dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. (mth/Antara)
MPR Minta BNPT Telusuri Aliran Dana ACT
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menelusuri aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mengalir ke aktivitas terlarang. \"BNPT bisa menjadikan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bukti awal untuk mengungkap dan mengusut serta menyelidiki kebenaran transaksi yang mencurigakan dari aliran dana ACT tersebut,\" kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, BNPT bersama Densus 88 Antiteror Polri bisa melakukan kajian dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan aliran dana tersebut apakah terkait dengan pendanaan terorisme. Bamsoet meminta BNPT dan Densus 88 memeriksa dugaan penyimpangan dana talangan masyarakat oleh penyelenggara pengumpulan uang dan barang serta membekukan sementara izin lembaga ACT sampai pemeriksaan tuntas. Ia juga meminta Pemerintah dapat bertindak tegas terhadap seluruh pengurus ACT sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa Menteri Sosial berwenang mencabut dan atau membatalkan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran. \"Kami minta Pemerintah juga segera mengaudit lembaga ACT. Kegiatan ACT hentikan sementara sampai adanya kepastian dari Pemerintah,\" tegas Bamsoet. Bamsoet mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan donasi, dan sebaiknya melakukan donasi kepada lembaga resmi milik pemerintah. Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasilnya ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan ada dugaan aktivitas terlarang. Laporan analisis tersebut telah diserahkan PPATK kepada pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pendalaman. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan analisis dan pengembangan dari transaksi keuangan organisasi tersebut. \"Iya, kami sudah dan akan terus berproses mengembangkan,\" kata Ivan. (mth/Antara)
Sri Mulyani Sebut Ketahanan Pangan RI Tiga Tahun Terakhir Aman
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi aman dalam tiga tahun terakhir, termasuk di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia seperti sekarang.“Berbagai negara sudah mengalami kenaikan harga pangan yang signifikan. Indonesia alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir bisa memenuhi kebutuhan,” katanya dalam Securitization Summit 2022 di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani mengatakan ketahanan pangan Indonesia aman dari sisi produksi beras dan komoditas pangan lainnya baik untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.Ia menegaskan pemerintah masih terus membangun ketahanan pangan terutama di tengah situasi geopolitik yang menimbulkan kerawanan ketahanan pangan.Ketahanan pangan ini pun menjadi isu yang mengemuka dalam Presidensi G20 Indonesia seiring kini menjadi sumber inflasi dunia dengan adanya perang di Ukraina yang menimbulkan dampak supplay chain khususnya terhadap makanan dan pupuk.Kinerja inflasi Indonesia hingga Juni 2022 mencapai 0,61 persen (mtm), meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 0,4 persen.Secara tahunan tingkat inflasi pada Juni melonjak 4,35 persen yang merupakan level tertinggi sejak Juni 2017 yaitu sebesar 4,37 persen.Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan terlena dengan pasokan pangan dalam negeri yang aman mengingat risiko inflasi tetap mengintai.“Tidak terlena, tantangan dari inflasi dari pangan harus kita waspadai,” tegasnya. (mth/Antara)
Bahaya! Petani Indonesia Nekat Jual Sawit ke Malaysia
Jakarta, FNN - Harga tandan buah segar (TBS) sawit sampai saat ini terus mengalami penurunan di dalam negeri. Beberapa pekan terakhir ini memaksa petani sawit untuk menjual hasil panennya lewat darat maupun sungai ke Malaysia, mesikpun itu illegal tidak ada suratnya. “Keluhan petani sawit ini secara spontan membuat kita miris melihatnya, bahwa kelapa sawit itu anjlok hanya Rp 400-500 per kg dibeberapa tempat,” ungkap wartawan senior FNN Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (5/7/22). Beberapa petani kelapa sawit menjual hasil tandan buah segar (TBS) mereka ke produsen Malaysia karena harga yang lebih tinggi. Harga TBS di Malaysia itu Rp 3.500-4.500 per kg. Mereka tidak mau menjual ke produsen Indonesia karena harga sudah turun dan mereka merugi. Hal ini telah dilakukan oleh petani di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat karena mereka berbatasan langsung dengan Malaysia. “Aksi petani tersebut berbahaya dan bisa terancam hukum, karena kalau sampai tertangkap imigrasi di sana sangat ketat, dan ini juga mengancam nyawa,” lanjut Agi Menteri perdagangan Zulkifli Hasan menilai wajar aksi petani menjual tandan buah segar (TBS) sawit ke Malaysia. “Wajar dong, di sana (Malaysia) mahal Rp4.500 per kg, kita (Indonesia) cuma Rp1.000 per kg,\" kata Zulkifli di Kementerian Perdagangan, Senin (4/7/22). Agi menyayangkan pernyataan menteri perdagangan tersebut, karena sebagai seorang menteri pak Zulkifli perlu berhati-hati, jangan sesuatu itu ditangkap seolah-olah sikap pemerintah. “Ini tidak wajar, sesuatu yang illegal itu tidak wajar,” tegas wartawan senior FNN Agi. (Lia)
Kajati Jatim Mendapatkan Penghargaan dari Kapolda Jatim
Surabaya, FNN – Dr. Mia Amiati mendapat piagam penghargaan sinergitas dari Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta sebagai wujud bentuk kerjasama yang terjalin baik selama ini. Penghargaan tersebut diberikan saat menghadiri Upacara HUT Bhayangkara ke-76 yang berlangsung di Polda Jawa Timur, Selasa (5/7/2022). Pelaksanaan Upacara Hari Bhayangkara Ke-76 Tahun 2022 Polda Jatim yang dilaksanakan secara serentak dengan Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo dari Akademi Kepolisian Semarang secara virtual. Dalam sambutannya menyampaikan, atas nama rakyat, bangsa, dan negara diucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-76 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat dan dalam membela bangsa dan negara. Seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri, oleh karena itu Polri dituntut bekerja dengan Presisi. Pandemi Covid-19 masih perlu penanganan yang serius, diharapkan Polri selalu siaga dalam penanggulangan Covid-19 dan waspada terhadap krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. “Polri harus mampu memastikan kamtibmas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini serta harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru,” kata Presiden Jokowi. Usai upacara kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan puncak acara HUT Bhayangkara ke 76 di Gedung Mahameru Polda Jatim, dimana dalam acara tersebut Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta memberikan Piagam Penghargaan Sinergitas kepada pihak-pihak yang telah membangun kerjasama dengan Polri. (mth)
Kapolri: Tak Boleh Ada Polarisasi di Masyarakat pada Pemilu 2024
Semarang, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan polarisasi di kalangan masyarakat tidak boleh lagi terjadi pada Pemilu 2024.\"Polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada Serentak 2024,\" kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akademi Kepolisian Semarang, Selasa.Menurut dia, Pemilu 2019 menyisakan masalah yang masih dirasakan hingga saat ini, yakni polarisasi atau pecah belah antarmasyarakat.\"Hal ini sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan Indonesia,\" katanya.Ia menegaskan polarisasi tak boleh lagi terjadi pada Pemilu 2024 karena konflik sosial dan perpecahan akan menjadi kemunduran bagi Bangsa Indonesia.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Polri masih harus menghadapi banyak agenda nasional yang membutuhkan dukungan pengamanan ke depannya.Ia mengatakan Polri harus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.\"Harus antisipasi dengan baik. Beri dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini berjalan baik,\" katanya.Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akpol Semarang ini sendiri mengambil tema \"Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh-Tangguh-Indonesia Tumbuh\". (mth/Antara)
Ketua KPK: Auditor Berperan Penting Berantas dan Cegah Korupsi
Badung, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan bahwa auditor punya peran penting membantu aparat penegak hukum memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.Oleh karena itu, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memimpin pembahasan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi pada Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) Putaran Ke-2 yang berlangsung di Badung, Bali, pada 5–8 Juli 2022.“Bagaimana kita bisa memberdayakan para auditor, karena kalau auditornya bagus, tentu tidak ada penyelewengan uang negara, karena itu kita memanfaatkan peran audit dalam pemberantasan termasuk pencegahan,” kata Firli Bahuri kepada Antara di Badung, Bali, Selasa.Peningkatan peran auditor dalam pemberantasan korupsi merupakan satu dari tiga isu prioritas yang diusulkan Indonesia pada forum ACWG. Di ACWG Putaran Ke-1. Isu itu mendapat dukungan dari seluruh delegasi G20 untuk masuk tahap pembahasan prinsip tingkat tinggi (high level principle/HLP) sehingga hasilnya nanti menjadi dokumen kebijakan yang mengikat bagi anggota G20.“Dokumen tingkat tinggi yang nantinya disepakati itu akan menjadi acuan kerja untuk dunia, global, bagaimana memberantas korupsi,” kata Ketua KPK RI saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di ACWG Putaran Ke-2.Firli, yang mengikuti pertemuan HLP pertama terkait peran audit, Selasa, mengaku optimistis para delegasi bakal menyepakati prinsip-prinsip yang nantinya terangkum dalam dokumen kebijakan.Untuk Dunia“Tadi saya mengikuti diskusi, ada delegasi dari sembilan negara yang hadir secara fisik, 10 negara (hadir) virtual, dan satu entitas, yaitu Uni Eropa juga ikut berdiskusi. Alhamdulilah, kelihatannya focal point (isu prioritas) yang diusulkan Indonesia bisa disepakati dan dirumuskan,” kata Firli Bahuri.Ia lanjut menyampaikan hasil rangkaian pertemuan ACWG, yaitu ACWG Putaran Ke-3 bakal diisi oleh acara deklarasi yang rencananya berlangsung di Australia pada September 2022.Pertemuan terakhir ACWG berlangsung di Australia karena negara itu pada tahun ini turut menjabat sebagai Ketua Pertemuan (Co-Chair) bersama Indonesia.“Mudah-mudahan apa yang kami (Indonesia) berikan memberi manfaat untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi untuk dunia,” kata dia.Dalam ACWG Putaran Ke-2, delegasi G20 bakal membahas draf/rancangan dokumen kebijakan untuk isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Pembahasan tentang isi draf itu berlangsung tiga hari pada 5–7 Juli 2022. (mth/Antara)
Raja Seluruh Indonesia dan Dunia Kumpul di Bali Agustus 2022
Denpasar, FNN - Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati menerima kunjungan Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara (Matra) yang hendak menggelar pertemuan raja-raja nusantara dan dunia pada Agustus 2022 mendatang.Di Denpasar, Selasa, Ketua DPP Matra Mangku Alam II menyampaikan kepada Wakil Gubernur Bali bahwa pihaknya akan mengadakan festival adat dan budaya nusantara sekaligus pelantikan Ketua DPP baru Andi Bau Malik Baramamase Tatukajanangan dari Kerajaan Gowa.Festival tersebut akan dilaksanakan dari 16 Agustus hingga 20 Agustus 2022 dengan diikuti oleh raja-raja dari 206 kerajaan di seluruh Indonesia dan 30 kerajaan dunia yang memastikan kehadiran.\"Kerajaan mancanegara yang akan hadir antara lain dari Hawaii, Laos, Spanyol, Uganda, Gana, Kongo, Suriah dan Lebanon,\" kata Mangku Alam II di hadapan Wakil Gubernur Bali Cok Ace.Ketua DPP Matra tersebut menjelaskan bahwa Matra telah dibentuk sejak 2016 silam, dengan tujuan melestarikan dan menguatkan adat dan budaya yang tumbuh di nusantara.Atas niat tersebut, pihaknya ingin menggelar kegiatan berkelanjutan dengan akhirnya terpilih rencana pelaksanaan festival adat dan budaya pertama kalinya di Pulau Dewata tepatnya Puri Klungkung.\"Selain berkaitan dengan misi organisasi, kegiatan ini merupakan wujud sumbangsih Matra dalam mendukung pemulihan Bali yang terpuruk karena pandemi COVID-19,\" katanya di Denpasar.Dari tujuan tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Cok Ace merasa senang dan mengapresiasi niat baik Matra dengan memilih Bali sebagai lokasi berkumpulnya raja-raja nusantara dan mancanegara.Selain sebagai lokasi pelantikan pengurus baru dan rangkaian festival adat dan budaya nusantara, Cok Ace menilai kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan adat dan budaya.\"Kegiatan ini memberi sumbangsih bagi upaya pemulihan perekonomian Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, terlebih lagi kegiatan Matra juga akan dihadiri oleh para raja dari sejumlah negara,\" kata Wakil Gubernur Cok Ace. (mth/Antara)
Jokowi Lakukan Blunder Diplomatik, Impian Jadi Sekjen PBB Ambyar
Jakarta, FNN - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia selama sepekan terakhir terus mejadi sorotan berbagai pihak. Apalagi melihat sikap Ukraina yang seolah menyangkal bahwa Jokowi dititipin pesan oleh Presiden Volodymyr Zelensky untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika demikian, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah Jokowi melakukan blunder diplomatik? Dalam persoalan ini siapa yang benar atau salah akan terus berlanjut, yang tergantung dari sudut pandang kepentingan siapa, pemuja Jokowi pasti akan terus menggaungkan mimpi Jokowi itu seperti menerima hadiah Nobel bahkan layak menjadi Sekretaris Jenderal PBB karena berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina. Sebaliknya bagi haters pembenci dari Jokowim, peristiwa ini menjadi semacam justifikasi yang tidak terbantahkan bahwa Presiden Jokowi memang senang ngibul. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Senin (4/1/22), ada satu hal yang lebih serius lagi selain apakah yang satu ngibul atau tidak, yaitu persoalan terselenggaranya pertemuan G20 yang akan berlangsung pada November mendatang di Bali. Hersu menjelaskan sukses tidaknya pertemuan itu akan menjadi pertaruhan politik Jokowi di dalam maupun di luar negeri sebagai presiden atau Ketua G20, yakni tempat berhimpunnya dua puluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Jokowi berkepentingan agar semua negara yang tergabung dalam G20 itu bisa hadir. Sebagai presidensi dari G20 Jokowi harus pandai memainkan perannya dalam dua kekuatan blog besar tadi. Dalam konteks inilah sesungguhnya perjalanan Jokowi menghadiri pertemuan negara-negara G7 di Jerman dan kemudian dilanjutkan ke Ukraina dan Rusia. Secara sederhana sesungguhnya perjalanan Presiden Jokowi itu seharusnya hanya membawa dua misi penting saja. Pertama, meyakinkan negara-negara anggota G7 untuk tetap hadir dalam pertemuan G20 di Bali. Kedua, membuka blokade ekonomi Rusia yang mengakibatkan impor gandum dari Ukraina terhenti. Karena itulah perjalanan Jokowi ke Ukraina menjadi sangat penting. Kenapa? Karena 20% impor gandum Indonesia berasal dari Ukraina tetapi Ukraina juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau Rusia tidak membuka blokadenya. Misi Jokowi ini menjadi acakadut dan jadi bahan tertawaan karena adanya agenda tambahan berupa keinginan Jokowi untuk berperan menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia. “Inilah saya kira dilema yang bakal dihadapi oleh Jokowi menjadi pertaruhan politik yang sangat serius ya alih-alih kunjungannya ke Ukraina dan Moskow tadi berhasil membujuk kedua negara untuk hadir (di Bali), malah justru bisa menimbulkan komplikasi tersendiri dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Ukraina karena ada bantahan dari Ukraina,” ungkap Hersubeno. “Dan juga sebaliknya tadi, bagi Rusia ini juga bisa menjadi persoalan kalau Jokowi kelihatan terlalu bersemangat untuk menghadirkan Ukraina,” ujar lanjut wartawan senior FNN itu. (Ida/Lia)
Front Kedaulatan Negara Dideklarasikan: Tritura Kembali Disuarakan
Jakarta, FNN – Front Kedaulatan Negara (FKN), Mengawal Eksistensi dan Masa Depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dideklarasikan di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. FKN lahir setelah melihat realitas pahit yang mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Deklarasi dibacakan oleh Prof. Mohammad Daniel Rasyid (Surabaya). Mantan penasihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abdullah Hehamahua yang menjadi Koordinator FKN, terlebih dahulu membacakan siaran pers. Sejumlah tokoh hadir dalam acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Diantaranya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, Dr. Teuku Hasanuddin Yusuf (Aceh) dan perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Presiden PPMI, dari Lampung dan juga sejumlah ibu atau emak-emak. FKN melihat lima ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Jokowi. Pertama, semakin membubungnya utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp 17.000 triliun, terdiri dari Rp 7.000 triliun utang pemerintah, Rp 6.000 triliun utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Rp 4.000 triliun utang swasta. “Gurita utang yang tidak disertai tatakelola yang benar dan kemampuan bayar yang memadai akan membawa NKRI pada kebangkrutan seperti terjadi pada Srilangka dan beberapa negara lain. Belenggu utang asing yang sedemikian rupa pada gilirannya mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI,” kata Abdullah Hehamahua. Kedua, terus merajalelanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan para penyelenggara negara di segela level, utamanya di pusat-pusat kekuasaan. Revisi UU KPK nampak jelas sebagai upaya pemandulan terhadap gerak langkah komisi antirasuah dalam memberantas KKN. Ketiga, dominasi oligarki yang semakin sistematik, terstruktur dan masif, serta menyebar ke segenap aspek kehidupan masyarakat, yang membuat kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara terasa pengab dan sempit. Hegemoni media massa, perilaku parpol yang bagaikan paduan suara, dan kelangkaan minyak goreng (migor) yang berbulan-bulan adalah beberapa contoh betapa kuatnya cengkeraman oligarki sudah sedemikian membelenggu. Keempat, gelombang TKA (Tenaga Kerja Asing), khususnya dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang merambah berbagai bidang pekerjaan, termasuk pekerjaan bidang tukang yang semestinya menjadi hak rakyat Indonesia, di tengah badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang melanda dunia usaha serta melemahnya daya beli rakyat sangat mengancam kehidupan ekonomi masyarakat. “Fakta bahwa para TKA asal Tiongkok itu rata-rata sudah mengikuti Wajib Militer (Wamil) selama dua tahun di negaranya, semakin menambah ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI,” ujar Abdullah. Kelima, pembiaran terhadap perilaku sosial yang merusak moralitas bangsa seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender). Saat ini, LGBT bukan sekedar penyimpangan seksual, tetapi telah berubah menjadi gerakan (movement) yang berhasyrat memperbesar dan memperluas pengikutnya. Hal itu sangat mengancam masa depan bangsa. Melihat semua ancaman nyata yang sudah di depan mata itu, mereka yang tergabung dalam FKN menyerukan kepada penyelenggara supaya melakukan tiga hal atau Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Pertama, turunkan harga-harga kebutuhan hidup yang sangat mencekik rakyat seperti telur, migor, cabai, daging, ayam dan lainnya. Kedua, stop utang luar negeri yang membelenggu negara dan rakyat. Ketiga, stop TKA dari RRT. (M. Anwar Ibrahim/FNN).
POPULER
