NASIONAL
Mahasiswa, Buruh dan Emak-Emak Geruduk Istana
Jakarta, FNN - Aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di Jakarta, Selasa (13/09). Ribuan massa yang berkumpul sejak pukul dua siang itu di antaranya berasal dari FMJ (Front Milenial Jabodetabek), KRL-KKN dari unsur Buruh, KOMANDO, BPP (Blok Politik Pelajar), KOPPI (Koalisi Perempuan Pejuang Indonesia), dll bergerak bersama dalam aliansi gerakan menolak kenaikan BBM. Menurut salah satu juru bicara FMJ, M.Irwansyah aksi kali ini terdiri dari beragam elemen gerakan. \"kawan-kawan kami yang beegerak hari ini berasal dari beragam elemen baik dari elemen mahasiswa, pelajar, buruh, maupun emak-emak\" ujar Irwansyah sebagai juru bicara FMJ yang betasal dari Universitas Pamulang (UNPAM). Salah satu demonstran dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Enji mengatakan bahwa aksi perlawanan ini akan panjang hingga menang. \"Kami siap berjuang sampai menang meski harus berjuang panjang, malam ini juga kami akan bermalam di kampuas evakuasi di Universitas Bung Karno (UBK) atau Universitas Negeri Jakarta (UNJ),\" ujar Enji. Sementara Thoriq dari UPN Veteran Jakarta menegaskan bahwa tuntutan yang diperjuangkan adalah aspirasi takyat. \"Kami akan terus berjuang bersama rakyat, karena kenaikan BBM ini menyengsarakan rakyat dan dampaknya semua kebutuhan pokok dan biaya transportasi baik, rakyat sudah sengsara selama dua tahun, dengan naiknya BBM rakyat makin sengsara,\" tegas Thoriq. (sws)
Tidak Berkontribusi Terhadap DPD, Pencopotan Fadel Muhammad Sesuai Mekanisne
Jakarta, FNN – Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD atau Dewan Perwakilan Daerah sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Apalagi pencopotan mantan Menteri Kelautan dan Kelautan itu dilakukan karena empat latar belakang. Hal itu disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Sekretariat Jenderal DPD, Wahyu Darma, siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Fadel dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Rapat Paripurna DPD yang dipimpin ketuanya, A.A. LaNyalla Mahmud Mattaliti, Kamis 18 Agustus 2022 yang lalu. Melalui voting terbuka, senator Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung terpilih menggantikan Fadel. Ada empat alasan pencopotan Fadel Muhammad itu. Pertama, Fadel Muhammad dinilai tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Kedua, dinilai tidak pernah memperjuangkan keuangan untuk memperkuat program-program MPR RI utusan DPD RI. Ketiga, tidak pernah aktif dalam kegiatan di Alat Kelengkapan DPD RI. Keempat, tidak pernah melaporkan hasil penugasan selama 3 (tiga) tahun terhadap DPD RI yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI. Menurut siaran pers itu, proses penetapan Keputusan DPD RI Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR RI Dari Unsur DPD RI Tahun 2022-2024 telah melalui mekanisme berdasarkan pada UU MD3, Pasal 29 ayat (1) huruf e, Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatib DPD. Dalam Pasal 17 UU MD3, menyatakan, Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Selanjutnya dalam Pasal 19 UU MD3 berbunyi: \"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.\" Sedangkan dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI Pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD. Dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD RI yang dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD RI/I/2022-2023. Keputusan ini diambil dalam forum tertinggi, yakni Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. Diketahui dari 136 anggota DPD, 96 anggota menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad dan mendesak agar Fadel digusur dari posisi Wakil Ketua MPR. Paripurna DPD menetapkan penarikan dukungan kepada Fadel Muhammad. Sebelum rapat paripurna, masing-masing wilayah diminta bermusyawarah untuk mengusulkan calon Wakil Ketua MPR dari utusan DPD RI. Sub Wilayah Barat I mengusulkan nama Abdullah Puteh (Aceh), Sub Wilayah Barat II merekomendasikan Bustami Zainudin (Lampung), Sub Wilayah Timur I usul Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan) dan Sub Wilayah Timur II mengusulkan Yorrys Raweyai (Papua). Karena muryawarah tidak tercapai, pimpinan sidang memutuskan pemilihan dilakukan dengan mekanisme voting yang diikuti sebanyak 96 anggota DPD RI. Akhinya dengan mengantongi 39 suara Tamsil Linrung diputuskan sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI pengganti posisi Fadel Muhammad. (Lia)
LaNyalla: Bangsa Jangan Wariskan Generasi Lemah
Bandung, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika seluruh elemen masyarakat harus memberikan perhatian untuk generasi yang akan datang. Menurut LaNyalla, bangsa ini tidak boleh mewariskan generasi yang lemah. Penekanan tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan orasi di acara Liwetan Gawagis & Ulama Muda Pesantren Pondok Pesantren Mambaul Falah, Kabupaten Bandung, Senin (12/9/2022) malam. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Allah SWT sudah berfirman tentang pentingnya menyiapkan next generation. Karena itu saya sengaja tidak berpikir tentang next election, tetapi next generation. \"Islam menganjurkan kita agar tidak meninggalkan atau membiarkan generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah. Dimana menurut sejumlah Ulama ada empat kriteria generasi yang lemah itu,” tuturnya. Pertama, jangan meninggalkan generasi yang lemah akidah. Karena pertarungan masa depan adalah pertarungan akidah. Karena, generasi mendatang akan dihadapkan kepada kemajuan teknologi dan sekulerisme yang semakin kuat akibat dominasi materialisme. Kedua, jangan meninggalkan generasi yang lemah ibadah. Karena hukum materialisme akan semakin menguat. Sehingga ibadah akan dianggap menghambat proses materialisasi, atau pengejaran keuntungan dunia. Karena bagi mereka time is money. \"Ketiga, jangan meninggalkan generasi yang lemah di bidang ilmu pengetahuan. Karena pertarungan masa depan dihadapkan kepada kompetisi berbasis latar belakang pendidikan dan keilmuan,\" ujarnya. Dan keempat, jangan meninggalkan generasi yang lemah ekonominya. Atau terbelit dalam kemiskinan. Karena kemiskinan dekat dengan kekufuran. \"Perintah agama ini sangat jelas. Tetapi hari ini kita dihadapkan kepada situasi dimana kita sebagai umat Islam, umat terbanyak, penduduk mayoritas, justru berada dalam lingkaran kemiskinan,\" katanya. Dijelaskan LaNyalla, kemiskinan membuat masyarakat menjadi tertinggal dalam kualitas pendidikan. Menjadi terbatas dalam mengakses kesehatan. Menjadi terbelakang dalam penguasaan teknologi dan sains. \"Akibatnya kita menjadi tidak kompetitif. Tidak menjadi epicentrum. Tetapi menjadi marginal atau terpinggirkan. Dan umat Islam menjadi mayoritas penerima BLT Menjadi mayoritas penerima Bansos. Artinya, ada yang salah dalam pengelolaan negara ini,\" ulasnya. LaNyalla menambahkan, bangsa ini juga menghadapi ancaman penguasaan oleh bukan Orang Indonesia Asli melalui tiga tahapan. Yaitu Kuasai perekonomiannya. Kuasai politiknya. Dan terakhir, kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. \"Karena Undang-Undang Dasar hasil perubahan tahun 2002 telah mengubah Pasal 6 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus kata “Asli” pada kalimat ‘Presiden Indonesia ialah Orang Indonesia Asli’,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan Orang Indonesia Asli, maka kita semua tidak akan bisa apa-apa lagi. Kita akan tersingkir dan menjadi penduduk kelas bawah yang tidak kompeten, dan tidak mampu bersaing. \"Karena Anda terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" terangnya. LaNyalla juga membahas fenomena Islamophobia. Dijelaskannya, Islamophobia semakin marak. \"Padahal Sila Pertama dari Pancasila dan Pasal 29 dalam Konstitusi kita jelas-jelas mengatakan bahwa negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa ini semua terjadi? Jawabannya, karena bangsa sudah meninggalkan Pancasila sejak kita melakukan perubahan Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam,\" tuturnya. Diterangkannya, Profesor Kaelan dari UGM menerangkan jika sejak saat itu, kita telah menggunakan UUD baru, yaitu UUD 2002. Bukan lagi UUD 1945 yang disusun para pendiri bangsa. \"Karena sangat jelas, Cita-Cita dan Tujuan Nasional yang terdapat dalam Pembukaan serta Pancasila sudah tidak nyambung lagi dengan isi Pasal-Pasal dalam Konstitusi. Isi pasal-pasal UUD 2002 justru merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme dan Individualisme,\" terangnya. Ideologi liberalisme dan individualisme, lanjutnya, adalah prasyarat dari tumbuh suburnya iklim kapitalisme dan sekularisme. Itulah yang semakin membuat bangsa ini karut marut, dan akan mewariskan generasi mayoritas yang lemah. Untuk itu LaNyalla mengajak semua pihak untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. Sehingga tidak mengubah sistem demokrasi asli Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Falah Kabupaten Bandung, Gus Ali Sururi mengatakan, pihaknya sangat salut dengan Ketua DPD, karena tidak pernah lelah menyambangi rakyat dan menemui rakyat dari provinsi ke provinsi. \"Semuanya mendengarkan aspirasi kami. Langsung action mendorong aspirasi. Termasuk dari kami para gus dan ulama muda. Pak Nyalla juga sangat perduli pesantren, ini adalah sosok yang langka, mencintai santri. Kita Do\'akan, segala hajat pak Nyalla dikabulkan Allah,\" ujarnya. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi oleh Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Selain itu, hadir juga para ulama muda di antaranya adalah, Gus Zahrul Azhar atau Gus Heri Pengasuh Pesantren Darul Ulum Jombang, Gus Athoillah Yusuf (Gus Aat) Pengasuh PP Darul Arqom, Gus Ali Sururi Pengasuh PP Mambaul Falah, para Asparagus se-Jabar, Jateng dan Jatim, serta Koordinator Acara tersebut Gus Tamam alias Ahmad Tamamuddin. (mth/*)
Rocky Gerung: Yang Musti Diturunkan Bukan Hanya BBM, tetapi Kekuasaan
Jakarta, FNN – Demo besar-besaran tolak kenaikan harga BBM dipastikan terjadi di pekan ini berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari buruh, mahasiswa, hingga masyarakat umum akan turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Sistem politik dan kebijakan pemerintah menjadi alasan utama dilakukan demontrasi. Publik berusaha mengkritisi ketegangan yang terjadi dalam negeri. Pengamat Politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas persoalan ini melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang dipublikasikan pada Senin (12/09/22). Rocky mengaitkan persoalan Hacker Bjorka yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat masyarakat. Menurutnya, kepentingan asing seperti Bjorka justru memperkuat gerakan demokrasi. Ia juga menegaskan bahwa demonstrasi merupakan aktivitas menuntut perubahan politik. \"Dan kalau kita sekarang bicara tentang Bjorka-Bjorka itu juga pasti ada hubungannya dengan kepentingan asing, yang seringkali kepentingan asing justru memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Jadi, terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi. Jadi, kalau ada demonstrasi bukan lagi untuk BBM, tapi untuk perubahan politik,\" jelas Rocky dalam video berjudul \"Pekan Ini Demo Besar Tolak BBM Naik. Jutaan Orang Turun ke Jalan\". Mengenai hal ini, walaupun pemerintah menurunkan harga BBM, eskalasi unjuk rasa tidak akan turun juga. Rocky menjelaskan meskipun faktor picunya mengenai BBM, tetapi di bawah sadar publik, mereka juga menuntut penurunan kekuasaan. \"Dalam teori unjuk rasa, ada hal yang disebut precipitating factor. Faktor picunya memang BBM, tetapi di bawah sadar publik bukan BBM sebetulnya, ini kekuasaan. Yang musti diturunkan bukan harga BBM, tetapi kekuasaan yang mustinya diturunkan,\" kata Rocky. Seperti yang diketahui, kenaikan harga BBM mempengaruhi harga bahan pokok. Layaknya sifat pasar, naiknya harga juga akan dibarengi dengan kenaikan daya beli publik. Rocky menyebut keadaan ini sebagai, \"Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi.\" Diberitakan, publik tengah menggencarkan aksi demonstrasi dengan tuntutan utama mengenai kenaikan BBM. Krisis ekonomi dan kurangnya simpati pemerintah membuat geram masyarakat sehingga melakukan pembelaan demgan turun ke jalan demi menuntut keadilan. (Ida, sws)
Rocky Gerung: Begitu Musyawarah Rakyat Meledak, Orang Langsung Paham Jokowi Tidak Ingin Tinggal Gelanggang
Jakarta, FNN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu penolakan masif dari masyarakat. Penolakan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan masyarakat. Dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menjelaskan adanya dampak dari kaitan antara faktor-faktor sosiologis yang bertemu dan menciptakan crossfire antara legitimasi yang turun dan ambisi yang naik. “Ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Senin (12/09/22). Pengamat politik tersebut menghubungkan berbagai faktor yang menyebabkan negara atau pemerintahan berantakan. Menurutnya, faktor tersebut tertutupi oleh ambisi kabinet dalam menentukan penerus Joko Widodo. Hal ini yang kemudian memunculkan tindakan mengasuh dalam politik, seperti yang dilakukan Jokowi dalam musyawarah rakyat (Musra). Rocky menyatakan sejak musyawarah rakyat menjadi isu nasional, masyarakat langsung paham tujuan Jokowi yang tidak ingin tinggal gelanggang dan menitipkan proyeknya pada penerus selanjutnya. \"Kan pemilu itu nggak boleh ada asuh mengasuh. Biarin saja publik menentukan. Tetapi, begitu musyawarah rakyat meledak menjadi isu nasional, orang langsung paham bahwa Pak Jokowi tidak ingin tinggal gelanggang. Paling nggak dia mau titipkan seluruh proyek itu pada seseorang,\" ucap Rocky dalam video yang berjudul \"Pekan Ini Demo Besar Tolak BBM Naik. Jutaan Orang Turun ke Jalan\". Menurut Rocky, Jokowi menghimpun kekuatannya sendiri dengan mengatasnamakan rakyat, sehingga diselenggarakan musyawarah rakyat tersebut. Hal ini membuat masyarakat berpikir Jokowi terkesan ambisius dan arogan terhadap kekuasaan yang dipegangnya. Naiknya harga BBM dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan mendatangkan spekulasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Di tengah konomi global yang sedang terjadi dan berbagai persoalan dalam negeri, masyarakat menilai pemerintah tidak becus dalam memberi harapan pada publik. \"Ini soalnya karena situasi sudah mengubah keadaan. Jadi orang sekarang melihat bahwa ini pemerintah memang nggak becus dan nggak mampu untuk memberi harapan pada publik,\" ungkap Rocky Gerung. (Ida, oct)
Rocky Gerung: Kita Paham, Rakyat Merasa Jokowi Itu Ambisius dan Arogan
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. “Semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri,” tegas Rocky Gerung. “Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat,” lanjutnya kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin 912/9/2022) “Jadi, terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi,” ungkap Rocky Gerung. Jadi, “Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi.” Berikut petikan dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo apa kabar Anda semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di awal pekan di hari Senin, 12 September 2022. Ini bagian dari gerakan September melawan ya Bung Rocky. Ini namanya bulannya Byorka, hahaha… Emang biasanya kalau zaman Orde Baru dulu, pada September ini ada yang spesial dan penting, yaitu peristiwa G30SPKI. Mulai hari ini akan ada gerakan aksi besar-besaran, ada yang mengatakan hari ini, ada yang besok. Tapi, bisa kita pastikan bahwa besar-besaran. Bahkan buruh sudah mengancam bahwa ada 5 juta buruh yang akan mogok selama satu bulan. Nggak main-main. Kemudian mahasiswa juga mulai turun bergerak. Kemudian PA 212 juga sudah mulai bergerak. Saya kira berbagai elemen turun. Jadi kita bisa simpulkan jutaan orang akan turun. Ini ngomong bukan hanya di Jakarta, karena ini kan masif di seluruh negeri ini. Tetapi tentu orang, Saya kira Anda juga pasti dapat kiriman berita, berita bulan lalu ketika Pak Jokowi berbicara di depan PPAT di Sentul. Jokowi kan terkesan kayak nantangin. Dulu naik 10% saja demonya sampai 3 bulan. Kalau naik sampai 100% berapa bulan ini. Sekarang nggak sampai 100% tapi 20 sekian persen. Kalau kita asumsikan ya 6 bulan. lya, jadi kan beberapa minggu lalu itu bahkan selama dua-tiga bulan yang lalu, kita bahas terus keadaan yang kita sebut ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. Kita hitung itu bahwa bulan September ini akan jadi bulan demo. Saya bahkan sebutkan itu di mana-mana. Ini bulan demo. Dan itu yang terjadi memang. Bukan karena kemampuan analisis FNN dan saya, tapi memang secara gampang kita lihat saja faktor-faktor itu ada di depan mata. Tetapi, semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri. Itu konyolnya justru di situ. Kan pemilu itu nggak boleh ada asuh-mengasuh. Biarin saja publik menentukan. Tetapi, begitu musyawarah rakyat meledak menjadi isu nasional, orang langsung paham bahwa Pak Jokowi tidak ingin tinggal gelanggang. Paling nggak dia mau titipkan seluruh proyek itu pada seseorang. Nah itu mengarah pada Ganjar Pranowo. Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat. Itu poin pertama yang dideteksi. Yang kedua adalah kepastian Global Politics yang meminta Indonesia tegas ke arah mana politik Anda. Ke arah Benua Amerika atau Benua Tiongkok. Hal yang simpel dalam politik global, kan Amerika ingin hitung potensi dia untuk punya proksi kalau eskalasi China dan Taiwan itu meledak. Jadi, itu semua adalah underline factor, faktor yang mendasari keadaan hari ini. Nah, sekarang kita tiba pada satu problem, bisa nggak dihentikan demo ini? Ya nggak bisa karena sudah kelewat, yang disebut critical point-nya sudah dilampaui. Sudah ada semacam persatuan diam-diam antara mahasiswa dengan buruh, antara buruh dengan ojol segala macam. Itu yang kemudian terbaca sebagai ketegangan dalam negeri. Dan kalau kita sekarang bicara tentang bjorka-bjorka itu juga pasti ada hubungannya dengan kepentingan asing, yang seringkali kepentingan asing justru memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Jadi, itu terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi. Jadi, kalau ada demonstrasi bukan lagi untuk BBM, tapi untuk perubahan politik. Jadi, itu rumusnya begitu. Dan buzer-buzer ini masih menganggap bahwa masih bisa diselamatkan. Semakin buzer bereaksi semakin bjorka itu mengatakan, ini mau bereaksi apa sama gue ni. Dan bantuan-bantuan variabel oposisi dari bjorka ini yang justru menambah semangat gerakan buruh. Karena nanti gerakan buruh atau gerakan mahasiswa anggap bahwa kita akan di-back up oleh data. Nanti pemerintah akan mengatakan itu dapat dari mana data kalian? Oke, kita bilang tanya sama bjorka. Bjorka nanti kita bahas tersendiri dia aksinya makin menarik dan beberapa hari belakangan semakin ditantang oleh pemerintah dia semakin menunjukkan kedigdayaannya. Balik lagi ke soal harga BBM ini, kelihatannta kalau lihat eskalasi semacam itu, mungkin pemerintah sekarang mulai berpikir. Tanda tanyanya kan sudah ada, seperti disampaikan oleh Menteri ESDM. Ketika ditanya wartawan apakah harga BBM sekarang mulai turun di pasar dunia itu juga akan menurun? Itu kan dia jawab insya’ allah. Kalau waktu itu Pertamina ditanya, jawabnya kalau pertamina mengikuti harga pasar, tetapi itu untuk jenis bahan bakar umum. Tapi, kalau wilayahnya yang penugasan, seperti pertalite dan solar, itu adalah wilayah pemerintah. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kemudian sampai pada satu titik karena lebih mengalami eskalasi kemudian mereka menurunkan, itu bisa menurunkan eskalasi unjuk rasa? Gak. Unjuk rasa itu, dalam teori unjuk rasa ada hal yang disebut precipitating factor, faktor picunya memang BBM, tetapi di bawah sadar publik bukan BBM sebetulnya, ini kekuasaan. Yang musti diturunkan bukan harga BBM, tetapi kekuasaan yang mustinya diturunkan. Logikanya begitu selalu. Lain kalau Indonesia begitu pemerintah menurunkan lalu sekaligus ada semacam statement bahwa ini kita turunkan karena luar negeri harganya turun, sekaligus diimbangi dengan pernyataan-pernyataan bahwa oke, sebetulnya sekaligus saja diturunkan harga BBM. Kita masuk dalam kompetisi yang bebas lalu MK kasih statement oke silakan ajukan lagi judicial review untuk 0%. Demikian juga faktor-faktor kepolisian. Kalau itu dilakukan, pasti reda. Tapi, arogansi-arogansi ini berlanjut terus, kan? Nanti orang ingat lagi, harga BBM diturunkan tapi pemerintah masih ngacak-ngacak PPP. Lalu mereka menganggap ya itu tipu saja turunkan harga BBM untuk mengelabui pemerintah yang mengintervesi PPP karena dianggap bahwa Suharso Monoarfa itu nggak pro calon presidennya Jokowi. Kan isu ini sudah beredar di WA grup semua. Dan itu nggak bisa ditahan lagi. Jadi, sekali lagi BBM itu cuma alasan simpel sajalah yang tidak akan menghentikan demonstrasi. Demontrasi akan jalan terus selama IKN masih dijalanin, selama kereta cepat masih ada di situ, selama Morowali itu masih dianggap sebagai tempat penampungan TKA dan informan-informan China. Jadi soalnya karena situasi sudah mengubah keadaan. Jadi orang sekarang melihat bahwa ini memang nggak becus dan nggak mampu untuk memberi harapan pada publik. Ya, apalagi sekarang kan sebenarnya dampak ikutan atau multiplayer effect dari kenaikan BBM sudah terjadi di mana-mana. Nggak mungkin kita minta turunin lagi pada pedagang di pasar. Atau ojol kita minta balikin harganya karena harga BBM turun. Dan ternyata kita meskipun ojol diberi kenaikan, saya kemarin baca mereka nggak happy juga. Karena mereka menuntut bahwa ini dinaikkan tapi kan yang justru mereka inginkan itu bagi hasilnya dengan operator yang diturunkan. Karena mereka maunya jangan 20% jadi 10 persen untuk mereka 10% tetap nggak naik. Jadi penumpang mereka juga nggak nggak mengalami kenaikan yang tinggi gitu. Jadi memang ini kelihatannya sudah atau point of no return ya buat pemerintah. Iya, ini point of no return dan akhirnya teman-teman di ojol juga paham bahwa mereka diperas sebetulnya oleh sistem komputerisasi itu. Yang di belakangnya adalah kalau kita pakai istilah-istilah analisis struktural kritis, nilai lebihnya dicuri oleh investornya. Jadi, sudah masuk pada analisis sosial yang luar biasa. Itu dikenali sebagai paham analisis struktural. Dan ojol ini walaupun nggak baca teori mereka sudah paham apa yang terjadi karena dihadapi sehari-hari. Dan ojol juga akhirnya mengikuti apa yang diterangkan oleh Anthony Budiawan, Rizal Ramli, dan macam-macam. Jadi akhirnya mereka ambil kesimpulan bahwa mereka itu dieksploitasi. Itu intinya. Dan soal kenaikan harga juga nggak mungkin begitu BBM diturunkan lalu harga langsung turun pada saat yang sama. Mungkin itu tiga bulan lagi karena begitu sifat pasar dan orang merasa oke daya beli publik naik maka harganya nggak usah diturunkan lagi kan. Itu begitu. Jadi, bagian itu memang riil yang dihadapi masyarakat dan nggak mungkin keadaan sekarang masih orang berharap tunggu BLT, kalau BLT datang kita ngga akan naikin. Nggak ada istilah itu. Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi. Tapi jangan-jangan lihat cuman komponen nanas saja yang naik 5000, karena di rumah tangga itu banyak sekali komponennya. Dan sekarang itu semuanya mengalami kenaikan dan jumlahnya pasti lebih tinggi dari persentase kenaikan harga BBM kan? Iya, tempat saya nih tempat semua orang minum kopi, nyari kopi enak karena saya racik sendiri. Saya akan bilang nggak naikin harga, karena gratis ya saya akan bilang oke minumnya dibikin lama, jangan setiap 20 menit nambah kopi. Kira-kira begitu teknik dagang saya nanti. (Ida/sws)
Vonis Edy Mulyadi, Hakim Bernurani dan Jaminan Kebebasan Pers
KETUKAN palu Ketua Majelis Hakim, Adeng Abdul Kohar dari ruang sidang Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 12 September 2022 sangat melegakan hati. Hakim benar-benar masih punya nurani. Sangat berbeda dengan polisi yang menangkap Edy Mulyadi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membegal hati nurani dan membegal hukum. Padahal, polisi dan jaksa adalah bagian dari aparatur penegak hukum. Bahkan, jaksa sejak awal antara lain mendakwa Edy bukan wartawan dan FNN tidak berizin. Kok izin? JPU pun menuntutnya 4 tahun penjara. Sebuah tuntutan yang tidak masuk akal, kecuali bagi mereka yang kerasukan jin. Oleh majelis hakim, Edy dijatuhi vonis sesuai masa tahanan, tujuh bulan 15 hari. Perintah majelis, ia juga harus dibebaskan. Ya, berdasarkan putusan itu, Edy harus segera menghirup udara, berkumpul dengan keluarga dan bertemu dengan sahabat, serta para penggemarnya. Wartawan senior FNN itu segera menghirup udara bebas sejak ditahan 31 Januari 2022 yang lalu. Ya, penahanan yang dilakukan semena-mena, tanpa terlebih dahulu polisi mengarahkan persoalan Edy ke Dewan Pers. Padahal, masalah yang terjadi adalah sengketa pers. Tidak ada hak jawab dan koreksi yang dialamatkan ke FNN oleh mereka yang merasa keberatan atas video Edy itu. Pokoknya, \'jin buang anak\', itu harus dijadikan masalah. Edy sendiri menjadi korban karena dia sudah lama ditarget berkaitan dengan investigasinya dalam kasus pembantaian enam laskar Front Pembela Islam (sekarang Front Persaudaraan Islam-FPI) yang mengawal Habib Rizieq Syihab, yang terkenal dengan peristiwa KM 50. Sebenarnya, sejak awal, perkara yang dialamatkan ke Edy itu adalah rekayasa jahat oleh penguasa, yang diperintahkan kepada polisi. Anda tidak percaya? Buktinya, baru sekali diperiksa, sudah langsung ditahan. Sedangkan Putri Candrawathi yang juga menjadi tersangka pembunuhan berencana bersama suaminya Ferdy Sambo terhadap Josua Hurabarat, sudah dua kali diperiksa, tetapi masih bebas menghirup udara. Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, khususnya bagian cyber terlalu memaksakan kasus tersebut hingga menjadikan Edy tersangka dan langsung ditahan. Jin buang anak yang menjadi malapetaka bagi Edy, jelas tidak masuk akal dan menjadikan aparat penegak hukum menjadi alat penguasa Semua tahu dan maklum, kalimat tersebut tidak memiliki konotasi negatif. Kalimat tersebut hanya mengambarkan sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Tetapi, polisi gelap mata dan memaksa Edy menjadi tersangka dan langsung ditahan sejak Senin, 31 Januari 2022. Nuansa politik sangat kental dalam kasus ini. Edy adalah wartawan senior FNN, yang sudah malang-melintang di beberapa media besar dan resmi. Edy bukan wartawan abal-abal. Intinya, Edy menjadi terdakwa bukan karena kalimat ‘jin buang anak’. Akan tetapi, di video itu ia mengkritisi habis-habisan pembangunan calon Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur yang akan menghabiskan anggaran ratusan triliun. Sebagai wartawan senior, Edy kerap membuat tulisan maupun video yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Misalnya, tulisannya berjudul; “Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk Siapa?” yang dimuat di FNN.co.id sudah dibuka lebih dari 20.000 kali. Belum yang disebar di media sosial lainnya. Sekali lagi, kita apresiasi putusan hakim terhadap Edy. Sebab, putusan itu juga sekaligus memberikan angin segar terhadap dunia pers. Jika mau jujur, seandainya Edy tidak sempat ditahan, majelis hakim akan memvonis bebas. Vonis itu membuat ruang pers bernapas lega. Andaikan vonisnya berat, itu pertanda mulai matinya kebebasan pers. Jika divonis lebih berat, bukan tidak mungkin banyak wartawan akan semakin mudah di-Edy-kan. Ya, akan ada sederet wartawan yang dihukum penjara. Padahal, tugas mereka bukan membela penguasa, tetapi menyampaikan kebenaran. Vonis tersebut juga membuat kebebasan pers yang bertanggungjawab terjamin dan terjaga. (*)
IA ITB Gelar Pengukuhan Pengurus DKI Jakarta
Jakarta, FNN – Ikatan Alumni ITB Pengurus Daerah Jakarta (IA-ITB Pengda Jakarta), akan menggelar pengukuhan pengurus. Setelah sebelumnya diselenggarakan Kongres Daerah X pada tanggal 26 Februari 2022 dan ditetapkan Damoza Nirwan (alumni Teknik Mesin angkatan 2000) sebagai Ketua, Damoza segera menentukan komposisi pengurus daerah dan program kerjanya selama satu periode kepengurusan. “Guna menguatkan legitimasi kami sebagai pengurus daerah IA-ITB Jakarta, kami akan menyelenggarakan pengukuhan pengurus daerah oleh pengurus pusat pada Jumat nanti. Acara akan dilanjutkan dengan diskusi antara alumni ITB dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, guna menyinergikan program kerja kami selama satu periode kepengurusan.”, tutur Damoza. “Diskusi nanti akan menitikberatkan pada pengintegrasian big data untuk akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Jakarta. Kebetulan pada 29 Maret dan 18 Agustus lalu kami sudah beraudiensi dengan Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Gubernur, lalu diputuskan topik tersebut yang akan dipertajam di diskusi nanti.”, tambah Damoza. Seperti diketahui setelah diterjang badai pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun lamanya, hampir semua lini perekonomian mengalami penurunan. Namun setelah diturunkannya level pandemi COVID-19 di Jakarta tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi, aktivitas perekenomian masyarakat Jakarta kembali menggeliat, dimana kesempatan untuk menata kembali pembangunan masyarakat Jakarta yang berkelanjutan dan peluang-peluang bisnis dan investasi di DKI Jakarta pasti akan menyusul. Sementara itu Wakil Kepala LPKSDA Pengurus Pusat IA-ITB, Idham Maulana, mengatakan, “Tentunya kami membersamai segala bentuk kegiatan positif yang diselenggarakan oleh seluruh entitas di IA-ITB. IA-ITB adalah komunitas alumni perguruan tinggi negeri, yang mana mewakili society sekaligus akademisi dalam konsep kolaborasi pentahelix.” “Dengan adanya pengurus-pengurus di daerah yang berkolaborasi dengan setiap pemerintah di daerahnya, tentu radius kolaborasinya akan semakin besar dan tepat sasaran sesuai kondisi di daerahnya masing-masing.”, pungkas Idham. Pengukuhan pengurus dan diskusi sinergi ini akan dilaksanakan mulai pukul 18.00 WIB di Hotel Bidakara Jaarta dan dihadiri oleh Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Honesti Basyir (Direktur Utama PT. Bio Farma), M. Fajrin Rasyid (Direktur Digital PT. Telkom), Salman Subakat (CEO Paragon Technology and Innovation/Wardah). Diskusi akan dipandu oleh Saudara M. Achir Taher (Wakil Ketua IA-ITB Pengda Jakarta yang juga berprofesi sebagai news anchor di SEA Today.)
Faktor Pemimpin Sangat Berpengaruh Terhadap Upaya Perpecahan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua Umum Majelis Tao Dharma Indonesia (MTDI), Taosu Agung Kusumo, mengingatkan seluruh komponen bangsa mengedepankan persatuan dan kerukunan pada saat suhu politik yang terus meningkat. Sebab, cukup banyak negara yang hancur lebur dan terjadi perang saudara hanya karena masing-masing lebih mengedepankan egoisme. Kusumo mengatakan, segenap komponen bangsa Indonesia sekuat tenaga secara terus-menerus membangun harmonisasi yang sudah lama terjalin. “Harus berupaya juga supaya bangsa yang majemuk ini terhindar dari perpecahan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya, di Jakarta, Sabtu, 11 September 2022. Faktor sikap, karakter dan kejujuran para pemimpin bangsa juga sangat berpengaruh penting dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. “Rakyat akan selalu mencermati prilaku para pemimpin dan keteladanan sangat menentukan terbelah atau tidaknya bangsa,” tutur Kusumo. Menurut Kusumo, selama ini rakyat cukup dewasa dalam membangun proses demokratisasi. Akan tetapi, jika para pemimpinya tidak jujur dan tidak ada yang diteladani, maka demokrasi yang dibangun akan rapuh. Keberadaan Perhimpunan dan Majelis Tao yang dipimpinnya bertujuan membantu semua masyarakat yang sedang susah, menjaga kerukunan umat dan mendoakan agar negara Indonesia selamat dari berbagai ujian dan tetap utuh dalam persatuan. Kusumo menilai, sejak dahulu hingga kini semua masih rukun. “Jika ada pergesekan, itu hanya dipicu oleh ulah oknum yang menginginkan perpecahan bangsa,”\' tegas Kusumo. Menurutnya, sejak dulu kerukunan beragama di Indonesia sudah bagus. Tidak ada yang tidak rukun karena setiap anak bangsa dari dulu sampai sekarang semua bersatu. “Yang terjadi adalah ulah oknum-oknum yang ingin membuat tidak rukun,” katanya. Menurut Kusumo, sebagai anak bangsa jangan sampai ada yang terpengaruh dan semua harus memperkuat diri, memperkuat iman serta memberikan dukungan kepada negara agar bisa mencapai kemajuan bersama. “Sebagai anak bangsa, kita jangan terpengaruh. Harus menguatkan diri, kuatkan iman, supaya mendukung negara ini maju,” tururnya. Pendiri PTDI dan MTDI tersebut menekankan, semua harus bersyukur karena Indonesia memiliki hasil bumi yang begitu melimpah dan bisa diberdayakan. Oleh karena itu, rakyat harus kompak agar tidak bangkrut seperti beberapa negara di luar negeri yang tidak memiliki apa pun. “Kita melihat di luar negeri sudah banyak negara yang bangkrut karena mereka tidak kompak. Padahal, mereka tidak memiliki sumberdaya alam. Kalau negara ini, ada hasil bumi yang sangat banyak. Kalau nggak ada hasil bumi pada hari ini, Indonesia mau menjadi negara apa,” ujarnya. (Anwar)
Pemerintah Menjadikan Permainan Harga Minyak untuk Isu-isu Negara Kesejahteraan yang Palsu
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, kita musti tagih terus bahwa negara itu diwajibkan untuk menyejahterakan rakyat. “Kalau kebijakannya tidak menyejahterakan rakyat maka dia musti minta maaf pertama-tama, lalu kalau dia bilang oke ada kesalahan, dia ganti kesalahan itu,” tegasnya. “Rakyat nggak setuju ibukota itu dibiayai lewat pajaknya, artinya meras rakyat kok tetap dipaksa,” ujar Rocky Gerung dalam dialog dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (10/9/2022). Terkait framing KOMPAS atas Anies Baswedan, Rocky Gerung mengebutkan, di-framing jahat Kompas, Anies membalas dengan halus tapi menohok. “Tapi intinya adalah Anies paham itu, tapi Anies membalas dengan cara yang semacam pukulan tersembunyi bahwa oke saya nggak akan lapor ke Dewan Pers, tapi rakyat berhak tahu,” tegasnya. Berikut petikan lengkap dialog mereka. Halo halo, Bung Rocky, ketemu lagi di akhir pekan. Ini enak suasananya, sejuk ya, karena sepanjang hari kemarin hujan lebat di mana-mana. Juga banyak kali saluran-saluran internet ini lagi nggak stabil. Jadi mohon maaf kalau pagi ini kita suaranya juga agak putus- putus. Tetapi tetap saja walaupun putus-putus kita tidak pernah putus harapan. Yang putus harapan sebenarnya pemerintah kalau melihat situasi sekarang. Iya putus harapan. Kita selalu punya harapan ketika semakin banyak Byorka beroperasi. Masalah BBM Oke, biarkan byorka itu nanti kita bahas pada bahasan yang kedua. Kita kan ada dua topik, yang pertama soal Anies Baswedan dengan Kompas dan juga soal BBM. Ini menarik karena ternyata hari ini kan tanggal 10 ya. Ojol sudah secara resmi mulai menaikkan tarifnya. Kita tahu itu pasti bukan kabar gembira juga buat para ojol. Ini justru kabar buruk buat mereka karena mereka pasti tahu bisa saja potensi kehilangan penghasilan, akan berkurang. Begitu juga kabar buruk dengan para UMKM yang selama ini juga mengandalkan mereka untuk menjualnya. Nah, di tengah situasi itu kemarin tiba-tiba Menteri ESDM karena dituntut orang, ini harga BBM pasaran dunia turun kok kita malah naik. Dia bilang kemungkinan juga kalau harga terus menurun ya pertalite bisa turun. Ini pilihannya kelihatannya presidennya turun atau pertalitenya turun. Tapi juga ribut sekali ini petisi. Nanti saya akan ajak ngobrol sendiri ke Agustinus Edi yang sangat kritis ini dan mantan wartawan, LBH. Dia bilang lo di tengah subsidi dicabut kok bonus dari Direksi dan Komisaris Pertamina gila-gilaan tuh gedenya, sampai ratusan miliar itu. Itu Menteri ESDM mendengarkan suara publik, tetapi nada bicaranya atau warna kalimatnya kan kemungkinan. Kan ini menteri yang dia itu pelaksana teknis, yang mutusin kan pasti Menteri Keuangan, Direksi Pertamina, terus presiden sendiri. Tapi, bukan itu poinnya. Kalau dibilang oh mungkin akan dicabut, harganya diturunkan, itu berarti subsidinya ditarik lagi gitu. Kan orang berpikir begitu kan. Ada orang berpikir ya sudah biarin saja naikin terus-menerus tapi subsidi naikin terus juga tuh. Jadi nggak ada lagi semacam kesatuan pikiran sebetulnya tuh karena tetap orang menganggap bahwa apapun yang disodorkan oleh istana pada publik, itu pasti akan di belakang bukan sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Tuker tambahnya banyak. Jadi soal harga BBM ini tidak lagi akan diturunkan, mau dinaikkan, orang anggap bahwa poinnya bukan sekadar lagi harga BBM, tetapi pemerintah yang memang pelit; pemerintah yang mempermainkan harga diri publik itu. Seolah-olah oke nanti subsidi kita tambah. Iya, tapi itu kan artinya membuat orang merasa dia jadi pengemis. Jadi hak yang disebut hak itu, tidak diperhatikan pemerintah. Pemerintah justru mau menjadikan permainan harga minyak ini untuk isu-isu negara kesejahteraan yang palsu. Kami akan melindungi orang miskin, kami akan memberikan tambahan ini, kami ya tapi orang tahu bahwa Istna itu musti batalkan sesuatu yang tidak dikehendaki rakyat, IKN, kereta cepat. Kan hanya itu sinyalnya sebetulnya. Kalau presiden bilang oke, saya mengerti bahwa memang yang diminta rakyat itu bukan sekadar turunkan harga minyak, tetapi ganti proyek-proyek yang menggerogoti perekonomian Indonesia. Makronya begitu sebetulnya. Jadi, bolehlah Menteri ESDM ngomong, tapi tetap tuntutan utama publik adalah hak batalkan proyek-proyek mercusuar yang hanya untuk kepentingan 2-3 orang, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu dasar kita bernegara. Nah, soal ojol ini kan juga dilematis. Pemerintah minta agar kita mengurangi konsumsi BBM. Orang kemudian beralih katanya. Oke, diparkirlah kendaraan-kendaraan pribadi. Kalau kita pakai kendaraan pribadi, kita akan pindah ke kendaraan umum. Tetapi, kendaraan umum juga naik semua. Jadi kan kita betul-betul dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit buat buat publik. Mobil parkir, tapi ketika kita mau pindah ke transportasi umum, ternyata transportasi umum juga jadi mahal. Jadi terus mau ngapain kita, bertapa di rumah, gitu? Nanti pemerintah bilang kalian beli lagi mobil yang 900 cc. Itu jalan pikiran yang konyol. Kan begitu sebetulnya, diarahkan untuk beli mobil cc kecil. Padahal dia yang bikin kebijakan sehingga mobil yang tadinya berharap beli pertalite sudah keburu kebeli. Kalau di Eropa, kalau pemerintah bikin kebijakan konyol, dia akan ganti kekonyolan itu. Dia bilang oke, saya siapin ke mesin 900 cc, dia ganti semua. Itu namanya pemerintah yang bertanggung jawab. Dia bikin kesalahan, dia suruh orang lain cari solusinya. Jadi, brengseknya di situ tuh cara berpikir itu. Jadi tetap, kita musti tagih terus bahwa negara itu diwajibkan untuk menyejahterakan rakyat. Kalau kebijakannya tidak menyejahterakan rakyat maka dia musti minta maaf pertama-tama, lalu kalau dia bilang oke ada kesalahan, dia ganti kesalahan itu. Kan bukan kita yang disuruh beli mobil baru, dia musti ganti mobil kita. Kan begitu. Kan kemarin ingat kita, beberapa waktu yang lalu, itu biaya pajak mobil mewah dihapuskan. Tadinya katanya cuma untuk yang cc bawah, tapi seperti biasa kita duga itu hanya strategi awal saja, lama cc tinggi juga dihapus. Sekarang orang-orang yang kadung beli mobil cc yang tinggi itu karena dengan harapan pada waktu mobil murah, karena pajak ekspor dan barang mewahnya dihapus, eh tiba-tiba sekarang bensinnya dinaikkan. Jadi, itu poin-poin atau dalil-dalil mendasar itu tuh yang musti kita terangkan kepada publik bahwa kita berhak untuk minta penggantian sesuatu yang kita prediksikan dari awal, dipuji-puji oleh pemerintah, terus pemerintah ternyata bohong. Beli mobile ini murah segala macam tapi begitu beli harganya dinaikkan minyaknya. Padahal, mereka yang membeli mobil itu dengan perhitungan. Oke, disuruh beli itu artinya disediakan fasilitas supaya mobil itu bisa jalan. Sekarang fasilitas utamanya BBM itu hilang. Begitu kan. Sama saja dengan petani sawit, dijanjiin Pak Jokowi tahun lalu bahwa harga sawit akan stabil segala macam, lalu petani sawit bikin proyeksi kehidupan keluarganya. Kalau begitu, saya akan kirim dua anak saya sekolah ke Jawa. Eh ternyata harga sawit ngaco jadinya. Maka dia batalin lagi. Mustinya diganti oleh pemerintah karena pemerintah yang menjaminkan kebijakan itu. Bukan dengan alasan fluktuasitas harga komoditas internasional. Ya pastilah semua orang tahu harga komoditas ada up-nya ada down-nya. Jadi, pemerintah berbohong dalam membuat kebijakan. Jadi, poin dasarnya kira-kira di situ, kemampuan kita untuk melihat kebohongan itu. Lalu IKN yang diminta dibatalkan, malah pemerintah bilang kalau begitu bisnis-bisnis masih berjalan tapi 20% diambil dari APBN. Saya nggak setuju IKN, lalu saya disuruh bayar IKN, kan ngaco. Kan lewat APBN artinya pajak rakyat dipakai buat IKN. Ya tanya saja pada rakyat, mau nggak kita bikin IKN. Baru ambil pajak dari rakyat. Rakyat nggak setuju ibukota itu dibiayai lewat pajaknya artinya meres rakyat kok tetap dipaksa. Kalau bisnis ke bisnis ya silakan saja, kan nggak ganggu pajak saya. Saya dipajaki saya setuju supaya tetangga saya bisa dapat beasiswa untuk sekolah anaknya, bukan pajak saya dipakai untuk IKN sehingga tetangga saya kekurangan IQ. Jadi cara bicara berpikir politik-ekonomi nggak dipahami oleh Presiden, ya. Iya. Di tengah situasi itu seperti tersebut tadi, muncul petisi. Ini rupanya ada bonus untuk direksi dan komisaris Pertamina. Jadi total, tapi ini sudah bonus terhutang segala macem, 446 miliar rupiah. Jadi kalau dibikin rata-rata katanya direksi itu akan dapat 35 miliar bonusnya, sementara komisarisnya 33 miliar. Tapi nanti wawancara lengkapnya bisa kita simak di Hersubeno Point channelnya. Ini sebenarnya juga kebijakan yang tidak masuk akal, tidak sensitif, atau apalagi namanya. Ya, itu pongah namanya. Pongah. Jadi kan orang ingin lihat Indonesia itu tumbuh dalam persaudaraan, dalam penderitaan orang berbagi itu. Kalau ada sedikit rezeki, tetangganya senang. Ini mereka kuras harga diri rakyat, tapi mereka naikkan harga insentif mereka tahu harga bonus mereka. Jadi, ya sudah kalau statistik menunjukkan kejomplangan antara 4 orang terkaya di Indonesia menguasai separuh dari harta umat, bahkan NU pernah bikin perumpamaan satu orang kaya di Indonesia itu setara dengan 100 juta kekayaan umat NU. Kan itu sudah betul-betul gila. Ini NU yang bikin. Sekali lagi kita lihat kontras itu. Jadi, satu orang di pertamina itu mungkin setara dengan 300.000 sekolah yang terlantar karena akses jalan desa itu nggak dibuat. Hersu: Dapat dihitung 150.000 untuk BLT, dan mereka ini dia cuma dapet empat bulan, jadi cuma 600.000. Sementara yang ini dapat 35 miliar dan 33 miliar. Dibandingkan dengan itu berapa juta kali. Jadi, harga minyak yang dipermainan itu adalah subsidi rakyat terhadap komisaris dan direksi. Kan begitu jadinya. Kan logikanya gampang saja. Soal Anies Baswedan Oke, makin banyak ketidakwarasan akal-akal di kalangan pemerintahan. Tetapi, seperti tadi saya singgung, ini saya kira tetap menarik soal Anies Baswedan. Saya tahu pasti ketika Anda kemarin membuat konten sama saya soal Islamophobia, pasti banyak yang kebakaran jenggot. Saya nggak tahu apakah Anda sudah dikontak oleh Kompas karena Anies Baswedan ini statusnya di Instagram di Facebook, dan lain-lain dia ternyata sudah dikirimi surat permintaan maaf dari Kompas dan kemudian dia mengaku dia mendapat desakan banyak orang untuk melaporkan ke Dewan Pers, tetapi dia merasa nggak perlu dia melaporkan soal itu. Ya, saya ada yang memuji dan ada yang menyesalkan ucapan saya. Saya bilang ya memang saya ucapkan itu, bahwa Kompas itu di dalam analisis saya di belakang kepalanya secara psikoanalisis masih memelihara Islamophobia. Saya terangkan begitu. Banyak teman saya di Kompas yang seperti protes. Enggak, itu analisis saya, bukan saya menyebabkan Kompas dianggap Islamophobia, tetapi dalam alam bawah sadar orang itu, bahkan saya pakai istilah Sigmund Freud, Freudian Key-nya bisa kita temukan, kita buka dengan kunci itu, kunci psikoanalisis bahwa di belakang politik redaksional Kompas diam-diam masih dihuni oleh kalangan Islamophobia. Itu biasa saja sebagai (pengajar), kan saya mengajar critical thinking dan saya pakai semua peralatan akademi untuk membaca itu dan memang ternyata begitu akhirnya kan? Kalau enggak ngapain Kompas ralat itu. Biarin saja itu mengalir dan musti menerangkan pada Anies lewat surat bahwa nggak begitu maksud kami. Iya, semakin tidak begitu semakin begitu anlisis saya. Jadi itu intinya. Saya tidak ada problem dengan Kompas. Saya hanya mengamati gerak naratif dari Kompas. Jadi, karena dibahas dalam berita Kompas kan kita bisa baca dalam narasi dia. Itu gampang, yang diajarin di teori dasar filsafat komunikasi, Noam Chomsky, Walter Lippmann. Tapi intinya adalah Anies paham itu, tapi Anies membalas dengan cara yang semacam pukulan tersembunyi bahwa oke saya nggak akan lapor ke Dewan Pers, tapi rakyat berhak tahu. Iya, sudah, rakyat berhak tahu, ya sudah. Rakyat juga berhak tahu analisis saya, ngapain saya dibuli. Jadi hal itu biasa saja. Jadi buzer-buzer nggak usah baperlah. Kalau mau debat intelektual, taruh di situ saya layani satu persatu. Kalau bisa pararel. (Ida/sws}
POPULER
