NASIONAL
Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut, Turunkan BBM atau Jokowi
Jakarta, FNN – Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM masih terus berlanjut. Persoalan kian menyebar hingga massa megkritik kinerja penguasa yang kurang tanggap akan isu terkait. Seperti yang diberitakan, mahasiswa Trisakti sempat menyerukan seruan \"Turunkan Jokowi\" pada demo besar buruh dan mahasiswa pada Selasa (13/09/22). Hal ini menjadi salah satu bahasan Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Kamis (15/09/22). Rocky menyatakan mahasiswa menganggap permasalahan BBM ini bukan hanya sekadar menuntut penurunan BBM, namun juga berhubungan dengan tuntutan penurunan Presiden Joko Widodo yang digerakkan mahasiswa Trisakti. \"Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. Jadi bisa dibayangkan misalnya mahasiwa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar “turunkan Jokowi dan menyanyi Jokowi turun” gitu,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam video berjudul \"Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut \"Turunkan Jokowi\"\", Kamis, 15 September 2022. Mengulas singkat peristiwa tahun 1998 tragedi Reformasi Trisakti, Rocky mengatakan peristiwa tersebut sebagai pengingat bahwa fungsi mahasiswa dalam upaya perubahan sosial. \"Dan peristiwa itu tentu membekas pada publik dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu,\" ujar Rocky. (Ida, oct)
Tak Perlu Dikompori, Demo Turunkan BBM Semakin Masif: Aparat Jangan Represif!
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, sesuatu yang telah disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. “Jadi sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik,” kata Rocky Gerung. Presiden Akal Sehat itu menyebut, yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. “Kan orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis dan kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa,” lanjutnya. “Tapi nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Bahwa semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat,” kata Rocky Gerung. “Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan,” ujar Rocky Gerung ketika dialog dengan Wartawan Senior FNN dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (16-9-2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, paling penting tetap semangat ya karena saya monitor, sekarang unjuk rasa memang berlaku masif sampai pelosok penjuru negeri. Kemarin ketika presiden Jokowi ke Maluku Tenggara, juga berlangsung aksi unjuk rasa. Tapi di sana berlangsung dengan kekerasan. Begitu Bung Rocky situasinya dan Anda mau pilih dari mana saja pasti ketemu demo. Laporannya sampai kota-kota kecil itu pasti akan ketemu unjuk rasa soal BBM ini. Sesuatu yang disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. Kan selalu begitu dalilnya. Dan, dari semester lalu kita sudah analisis bahwa ini pasti meledak di bulan September dan bahkan kita secara agak bercanda di FNN, saya sebutkan jangan-jangan nanti Pak Jokowi nggak bakal, bukan Pak Jokowi yang bakal membuka G20. Itu sebetulnya yang kita katakan bahwa hanya kuantitas yang bisa mengubah kualitas. Dan, itu sekarang terjadi. Kuantitas itu artinya secara masif tadi terjadi, karena pikiran mahasiswa itu sudah tiba pada satu kesepakatan yaitu kendati rapatnya lewat online, tapi mereka bersepakat untuk mempercepat perubahan. Dan kalau kita lihat ada kekerasan mulai terjadi di mana-mana, pada saat yang sama ada kegembiraan tuh. Jadi, mahasiswa nyanyi-nyanyi saja, biasa-biasa, diikat oleh suatu yang kita sebut politic of hope. Jadi, politik harapan itu muncul di jalan-jalan. Dan, itu artinya rakyat mendukung. Kemarin saya lihat petani ikan dan nelayan juga lakukan protes karena itu menyangkut hak hidup mereka. Kemarin saya di Cirebon juga ketemu dengan beberapa lagi makan di warung, juga datang nelayan, yang memberitahu hal yang sama, bahwa kesulitan itu ekonomi nggak mungkin bisa mereka atasi hanya dengan BLT segala macam. Saya tanya berapa BLT-nya? Oh, saya nggak peduli berapa BLT-nya. Mau berapa pun tapi mereka anggap begitu BBM naik itu seluruh bahkan makan di pinggir jalan sudah naik. Jadi, apa gunanya BLT? Jadi, memang seluruh ekonomi akhirnya kena efek inflasi dari BBM. Nah, mahasiswa yang paling paham itu dan mereka menduga bahwa memang ada kesengajaan dari kekuasaan untuk menunda-nunda membagi-bagikan APBN karena mau membagi-bagikan nanti di tahun depan untuk main politik, kira-kira begitu. Mahasiswa bilangnya amplop pasti beredar di 2023 untuk nyogok kita. Kira-kira begitu. Tetapi, sebetulnya hal yang dengan mudah kita deteksi bahwa pemerintah memang nggak punya kapasitas lagi untuk bahkan membujuk secara amplop pun sudah nggak mungkin. Apalagi membujuk untuk 3 periode. Atau Pak Presiden mungkin akan bilang ya saya jadi tiga periode deh, tapi izinkan saya jadi wakil presiden. Lalu mahasiswa bilang sudah Pak Jokowi nggak usah maju, nanti juga dapat jatah jadi Menteri Sosial di 2024. Ngapain jadi wapres, jadi menteri sosial saja. Jadi, ledekan-ledekan itu sudah berjalan dan khas mahasiswa terhubung di dalam koridor-kooridor kampus. Sekarang baru mulai buka pendaftaran mahasiswa baru juga baru mulai kuliah. Permintaan ceramah sekarang banyak terus. Jadi, sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik. Sudah. Jadi, nggak perlu lagi ada sponsor ini sponsor itu. Kan dulu Istana berupaya untuk kendalikan gerakan mahasiswa dengan kirim agen-agennya untuk ngasih duit ke mana-mana. Iya, tapi itu nggak akan berhasil karena yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka nggak bicara lagi oligarki-oligarki. Mereka sudah tahu semua itu. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. Sudah sangat lantang. Nggak ada lagi semacam sinisme atau kalimat-kalimat terselubung. Jokowi turun, Jokowi turun. Itu sudah standar. Jadi standar dari perubahan sosial ada di situ, dari kegembiraan demonstrasi itu. Nah, ini yang berat kan biasanya orang arogan, karena dia merasa kuat. Kan gitu ya. Tapi kan realitasnya pemerintah sekarang sangat lemah. Tetapi kenapa masih tetap arogan. Itu juga yang dibicarakan oleh, bahkan, masyarakat kemarin saya ketemu petugas bank, itu Satpam bank juga bilang begitu. Pak Harto dulu biasa saja tuh ketika lihat mahasiswa mulai bergerak, akhirnya dia merasa oke dia punya kesalahan itu. Jadi, dulu juga Presiden Soeharto merasa sangat kuat, tapi dia mampu untuk membaca hati nurani rakyat. Ini yang diterangkan petugas satpam-satpam itu. Ini bilang begitu ke saya. Di Cirebon kemarin saya nunggu kereta lalu ke ATM. Saya menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu telah tiba pada suatu kesepakatan moral kita sebut kesepakatan etis secara akademis bahwa kekuasaan ini tidak menjamin kesejahteraan. Itu kan. Ditambah lagi tuh, kalau nggak menjamin kesejahteraan yang nggak usah aroganlah. Kalau masih arogan ya itu nasibnya ditumbangkan nanti. Orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis, kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa. Dan, nggak ada emak-emak yang menahan anaknya untuk nggak demo karena ini menyangkut politik dapur yang sering kita katakan bahwa ekonomi dapur itu memang adalah gangguan utama dari kebijakan-kebijakan dungu pemerintah. Ini kita sayangkan ya, seperti Anda sebut tadi video-video kiriman dari mana-mana, aparat kepolisian mulai represif. Padahal kita sudah ingatkan bahwa dalam situasi sekarang ini Pak Sigit (Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo) sendiri sedang berusaha mati-matian untuk mengembalikan citra kepolisian karena jadi babak-belur akibat kasus Sambo. Harusnya, momentum ini kan bisa digunakan oleh polisi itu untuk tampil lebih manis, mengajuk hati publik. Kalau terus-terusan begini nih tambah berat ini tugas dari Pak Sigit untuk memulihkan citra kepolisian. Kelihatannya di ujungnya Pak Sigit nggak bisa kendalikan itu karena ada frustrasi juga di kalangan prajurit mungkin yang tiap hari mesti berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa juga paham bahwa teman-teman mereka ini, di asrama-asrama Polisi juga ada kesulitan. Jadi frustrasi itu harus sama-sama untuk kembali jalan. Tapi, nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat. Aparat juga pada akhirnya akan berpihak pada rakyat. Itu cuman di awalnya, ya sudah akan ada perintah untuk mobilisasi aparat supaya menghalangi mahasiswa, itu sebentar doang. Juga kawat duri itu juga nggak ada gunanya. Itu juga akan berbalik menjadi senjata mahasiswa untuk menganggap rezim ternyata masih memakai kekerasan. Jadi, kawat duri itu sumber kekerasan. Mending dialog saja. Kan nanti ada pemimpin Kapolres misalnya, dialog dengan mahasiswa dengan pimpinan-pimpinan mereka. Lalu dibikin kesepakatan, oke kami hanya akan demo sampai sekian, jam sekian, tapi kami jangan dikerasi. Itu dasarnya. Dan, enggak mungkin seluruh aparat kepolisian itu diturunkan ke jalan-jalan di 370.000 Kecamatan. Itu kan nggak masuk akal. Jadi, kalau di Jakarta itu memang diperlihatkan adanya kekerasan, di Cirebon bulan lalu juga ada kekerasan, di Mataram segala macam. Itu sinyal bahwa kekuasaan menyala kecil lalu padam, nanti dikepung rakyat juga habis itu. Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan. Emak-emak nanti akan datang dengan panci, lalu para perempuan mungkin akan diorganisir supaya ada di depan menghalangi aparat untuk berkelahi dengan anak-anak mereka. Jadi, satu peristiwa sosial yang selalu berulang dalam semua peristiwa politik di dunia gerakan mahasiswa pasti di-back up rakyat. Dan rakyat tetap merasa aspirasinya memang hanya bisa disalurkan di jalanan. Lain kalau DPR datang temui mahasiswa lalu bilang oke kami partai-partai yang tadinya berkoasi dengan Jokowi kami akan mundur dari DPR, fraksinya kami bubarkan, dan kami bersama-sama mahasiswa memperjuangkan. Maka itu akan lebih masuk akal sehingga aparat merasa oke wakil rakyat sudah turun di jalan juga tuh. Tapi ini wakil rakyat masih pragmatis. Apalagi yang dibayangkan oleh partai-partai yang masih mengincar reshuffle kabinet, sudah tidak ada gunanya kan? Jadi seharusnya beberapa menteri di dalam kabinet mundur saja supaya terlihat bahwa memang keadaan ini hanya bisa diselesaikan dengan berubahnya kualitas kekuasaan. Nah, perubahan kualitas itu hanya bisa dipercepat melalui ekspresi kuantitatif. Jadi, video-video yang beredar itu adalah ekspresi kuantitatif dan Pak Jokowi kan nggak bisa tidur tenang tuh justru di hari-hari ini. Ini memang masif. Saya sulit untuk membayangkan. Kalau dulu mungkin ya setiap kali ada terjadi unjuk rasa begini itu ada mobilisasi pasukan, ada pergerakan-pasukan terutama Brimob itu dari daerah-daerah dikirim ke Jakarta. Kalau sekarang ini masing-masing Polda sudah sibuk, bahkan Polres pun sudah sibuk dengan penanganan unjuk rasa seperti ini. Jadi, ya saya mesti ngomong ini berat situasi semacam ini. Ya, memang nggak cukup itu kan bagaimana Kota Kabupaten di mana ada Universitas atau sekolah tinggi itu pasti demo. Dan berapa banyak polisi di kabupaten sebetulnya yang mau dimobilisasi untuk diangkut lewat Hercules pesawat-peswat ke Jakarta juga nggak ada. Hal yang lebih utama adalah polisi juga di daerah merasa, apa sebetulnya tugas kita tuh kalau sekedar disuruh menghalangi mahasiswa sementara kepolisian sendiri lagi berantakan tuh. Di mata mahasiswa kepolisian sedang mengalami demoralisasi itu. Jadi hal semacam ini berulang kali kita terangkan pada pemerintah jangan arogan, jangan andalkan atau jangan manfaatkan aparat kepolisian untuk menghalangi demonstrasi, bahkan dengan kekerasan. Itu nggak akan mempan itu. Apalagi kalau mulai ada luka, itu semangat solidaritas selalu tiba di jalan saat ada victim di jalan. Dan orang akan dengan mudah untuk menganggap bahwa kalau begitu curang dong pemerintah. Sudah naikin BBM, menyulitkan rakyat, tapi masih mukulin juga. Kan itu intinya. Rasa keadilan rakyat Indonesia itu tinggi sekali dan solidaritas di jalan pasti juga akan mengikat lebih jauh keinginan mereka untuk terus bertahan di jalan-jalan dalam demonstrasi untuk menuntut perubahan politik. (sws)
Syahganda: Anies Sudah Bisa Berkeliling Indonesia Menyapa Rakyat
Jakarta – Lengsernya Anies Baswedan dari kursi Gubenur DKI Jakarta, bulan depan memberikan dia keleluasaan untuk bergerak sebagai calon Presiden 2024. Anies tidak lagi terikat pada kepatutan birokrasi dan pemerintahan yang membatasi geraknya hanya pada lingkup jabatannya. Sebagai orang bebas, Anies bisa berkampanye ke seluruh Indonesia. Aktivis dan pengamat sosial politik Syahganda Nainggolan menyatakan hal itu kepada KBA News dalan perbincangan, Kamis, 15 September, malam. Dia diminta pendapat atas berakhirnya jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. DPRD Jakarta sudah menggelar rapat tentang usulan pergantian kepada Mendagri pada 13 September, sebagaimana ketentuan UU bahwa sebulan sebelum habis masa jabatan kepala daerah, harus dibahas di rapat paripurna DPRD. “Anies akan mempunyai waktu yang semakin banyak untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Dia bisa melakukan perenungan dan pemikiran tentang bagaimana memajukan Indonesia di masa depan. Dia juga bisa membuat konsep bagaimana Indonesia diperbaiki jika dia ditakdirkan sebagai pemimpin pada 2024,” kata Syahganda. Salah seorang pimpinan di Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle itu menyatakan, Anies tidak saja mempunya banyak waktu untuk berpikir tentang Indonesia di masa depan, tetapi dia pun bisa berkeliling ke pelosok Tanah Air untuk makin memperbesar elektabilitas dirinya dan menyerap aspirasi dan kehendak rakyat. Ditambahkannya, Anies selalu berada di tiga besar survei, tanpa dia minta dan tanpa dia menjadi pejabat partai. “Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan Anies jika dia melakukan pengenalan diri ke daerah-daerah,” kata alumnus ITB dan Doktor UI tersebut yang meyakini akan kemampuan Anies untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Siap maju Sementara itu, ketika ditanya Reuters di Singapura, Anies untuk pertama kalinya secara resmi menyatakan dia siap untuk bertarung merebut kursi Presiden pada tahun 2024. Meskipun dia mengakui bahwa sampai saat ini belum ada partai yang secara resmi mencalonkannya. “Saya belum mempunyai tiket, tetapi siap jika ada partai yang mencalonkan,” kata Anies. Dia berterima kasih atas survei –survei yang menyebutkan dia selalu berada di tiga besar. Dia mengaku tidak pernah menyuruh dan meminta para lembaga survei itu berbuat untuk kepentingan dirinya. “Alhamdulillah saya selalu berada di tiga besar,” katanya. (kba)
Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersiap Mendemo Pemerintah
Jakarta, FNN - Aliansi Aksi Sejuta Buruh menggelar acara press conference di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dalam acara yang digelar pada Jumat, 16 September 2022 tersebut, dihadiri oleh 40 konfederasi dan serikat kerja mandiri untuk membahas wacana aksi. Adapun aksi tersebut diwacanakan akan digelar pada 10 Oktober 2022 mendatang untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), cabut Omnibus Law cipta kerja, dan pembatalan RUU-KUHP yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Aksi tersebut rencananya akan digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat dengan melibatkan 200 ribu buruh. (Rac)
Anthony Budiawan: Pembela Oligarki Tidak Pantas Disebut Pemimpin Bangsa
Jakarta, FNN – Ini salah satu contoh dari banyak kebijakan dan praktek bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha oligarki. PLN kelebihan supply akibat perjanjian jual-beli listrik dengan pembangkit listrik swasta (IPP) dengan skema take or pay. Hal itu disampaikan Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). DPR yang seharusnya membela kepentingan rakyat, koreksi perjanjian jual-beli listrik yang merugikan PLN/negara kembali, malah dengan mudahnya mengalihkan kerugian tersebut kepada rakyat, dengan mengalihkan daya dari 450 Volt Ampera (VA) ke 900 VA, dan 900 VA ke 1.200 VA? “Artinya, rakyat diminta subsidi Independent Power Producer (IPP)?” Kenaikan daya listrik akan membuat biaya listrik naik, dan mengakibatkan kemiskinan meningkat. Kalau biaya energi (listrik, gas) masyarakat melebihi 10% dari penghasilan, mereka masuk kategori keluarga miskin (energi), fuel poverty: DPR sepertinya tidak memikirkan nasib rakyat. Menyedihkan, pemimpin bangsa ini, eksekutif dan legislatif, sepertinya tidak peduli kondisi sosial masyarakat, tidak peduli nasib rakyat apakah kebijakan tertentu, menaikkan paksa daya listrik, akan memiskinkan rakyat: mereka pembela oligarki tidak pantas disebut pemimpin bangsa. Sebelumnya diberitakan, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar daya listrik 450 V) dihapus untuk kelompok rumah tangga miskin. Sebagai gantinya, kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mangatakan daya listrik 450 VA perlu dihapus untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Namun ia menilai hal itu tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat ini, karena membutuhkan data penerima subsidi. \"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka,\" kata Said, Selasa (13/9/2022). Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini berawal dari kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami oversupply listrik. Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT). Untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun karena dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terdapat skema take or pay. Ini artinya dipakai atau tidak listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak. Maka dari itu, Banggar menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply. “Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 V, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, over supply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA,” kata Said dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, dilansir Kompas.com, Senin (12/9/2022). Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat menyepakati adanya penambahan daya listrik untuk kelompok rumah tangga miskin dari 450 VA ke 900 VA. Maka dengan kata lain, golongan listrik 450 VA dihapus. Namun, kesepakatan itu pada dasarnya masih berupa usulan Banggar kepada pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membantah daya listrik 450 VA dihapus. Menurutnya, pemerintah berfokus untuk mendorong subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran. “Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan. Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA,” ujar Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022). (mth)
Ada dugaan Korupsi Kabupaten Subang, KPK Harus Turun Tangan
Jakarta, FNN – Center for Budget Analysis (CBA), meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Subang. “Dugaan kasus korupsi ini terkait 2 proyek Dana Alokasi Khusus Pemerintah pusat kepada Kabupaten Subang tahun anggaran 2022 senilai Rp 24,1 miliar,” ungkap Direktur CBA Uchok Sky Khadafi. Terdapat 2 proyek bermasalah yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Subang dan di bawah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Proyek tersebut adalah: Pertama, proyek peningkatan jalan pagaden-balingbing (DAK Reguler) dengan pagu anggaran Rp 14,7 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. Kedua, proyek peningkatan Jalan Sukahaji-Blanakan (DAK Penugasan) dengan pagu anggaran Rp 9,3 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. “Kedua proyek di atas yang dikerjakan tahun anggaran 2022 diduga kuat adanya permainan,” lanjut Uchok Sky Khadafi. Modusnya berupa pengaturan pemenang melalui persyaratan-persyaratan tender yang tidak dimilik perusahaan lain, Seperti persyaratan tender pada dukungan batcingplant dan dukungan quary. Akibat dari kongkalikong oknum pejabat Pemkab Subang dengan swasta, terdapat potensi kerugian negara sedikitnya Rp 1, 6 miliar. Hal ini disebabkan nilai proyek yang ditetapkan tidak sesuai standar harga pasar dan proses lelang diduga dijalankan dengan tidak sehat. Selain itu, Dugaan permainan proyek pada Pemkab Subang telah dilaporkan masyarakat Subang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, namun sayangnya belum ada tindak lanjut. Oleh karena itu CBA meminta KPK untuk turun tangan menuntaskan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Subang. “Panggil dan periksa pihak-pihak terkait dalam dua proyek DAK Kabupaten Subang,” tegas Uchok Sky Khadafi. Yakni Kabag UKPBJ Kabupaten Subang Iwan Kurniawan, Ade Riswanto, S.T selaku Kasie Perencanaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, serta H Ruhimat selaku Bupati Kabupaten Subang dan Kuasa Anggaran. (mth/*)
Mahasiswa : Kami Kecewa, Tapi Takkan Lelah
Jakarta, FNN - Demonstrasi pada Kamis, 15 September 2022 lagi-lagi berujung kecewa. Perwakilan mahasiswa kembali gagal menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden Jokowi, yang kabarnya, memilih menghindar keluar kota. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) lewat Koordinatornya Muhammad Yuza Augusti menyatakan kekecewaannya karena pemerintah terbukti tidak mau mendengar aspirasi mereka bahkan sebaliknya bersikap represif dengan meminta polisi menghalangi unjuk rasa. Yuza Augusti sebelumnya adalah Presiden BEM KM Institut Pertanian Bogor (IPB) dan menggantikan Koordinator BEM SI sebelumnya Nofrian Fadil Akbar. \"Lagi-lagi kami ditahan kembali oleh bapak-bapak yang mengaku memberikan keamanan kepada mahasiswa. Tapi nyatanya hanya memberi represifitas terhadap mahasiswa,\" akunya dalam rilis resmi BEM SI yang mereka keluarkan pada Kamis, 15 September 2022. Ia menambahkan bahwa, cara pemerintah dalam merespon demonstrasi ini justru menimbulkan korban dari pihak mahasiswa. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya mahasiswa yang mengalami luka-luka akibat terkena kawat yang dijadikan sebagai penghalang akses ke istana, maupun yang pingsan akibat berlama-lama di jalan karena tak kunjung diterima ke dalam istana. \"Kami pada hari ini menjadi korban tindakan represif aparat keamanan ada tujuh orang mahasiswa yang luka-luka akibat tertahan oleh bapak-bapak di depan yang katanya memberikan keamanan terhadap aksi kali ini,\" lanjutnya. Menurutnya juga sikap itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mau mendengar aspirasi masyarakat yang sudah turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM sejak 6 September lalu. \"Mulai dari tanggal 6 hingga pada hari ini pemerintah yang ada didepan sana tidak mau mendengar aspirasi rakyat! Kami kecewa,\" cetusnya. Meski begitu Yuza menegaskan bahwa BEM SI tidak akan pernah lelah mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi dari rakyat karena mahasiswa adalah hati nurani rakyat. Demo BEM SI dimulai sejak pukul 10.00 WIB di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Monas. Terjadi beberapa kali bentrokan antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya mahasiswa membubarkan diri pada pukul 16.44 WIB. (Habil)
Din Syamsuddin Minta Fajar Laksono Dicopot Dari Jabatannya Sebagai Jubir MK
Jakarta, FNN - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Mahkamah Konsitusi (MK) berpolitik. Hal tersebut terkait dengan pernyataan juru bicara MK, Fajar Laksono yang mengatakan, Presiden Joko Widodo boleh mencalonkan diri kembali sebagai wakil calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024. Din mengatakan, pernyataan juru bucara MK itu mencerminkan sikap lembaga tersebut yang tendensius, free kick, dan potensial dianggap melanggar konstitusi. Oleh karena itu, supaya Fajar Laksono dicopot dari jabatannya sebaga jubir MK. Sebelumnya, Jubir MK Fajar Laksono mengeluarkan keterangan yang menyebutkan presiden dua periode dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden (Cawapres). Ucapannya itu menuai protes dari berbagai kalangan, meskipun kemudian meluruskan bahwa yang dikatakan Fajar Laksono itu merupakan pendapat pribadi. Pernyataan itu tidak bisa tidak, dianggap sebagai pernyataan lembaga MK. Sebab, ujar Din, seorang jubir biasanya mewakili lembaga, dan tidak akan berani mengeluarkan pernyataan kecuali atas restu, bahkan perintah pimpinan MK. “Kalau MK membantah, maka harus ada sanksi tegas berupa pencopotan sang jubir yang telah melakukan pelanggaran, tidak hanya off side tapi free kick,” ujar mantan Ketua Dewan Perimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu. Pernyataan jubir MK yang tidak atas pertanyaan atau permintaan seseorang, lembaga maupun organisasi, kata Din, adalah tendensius. Hal itu semakin membenarkan dugaan MK selama ini tidak netral, tidak imparsial, dan tidak menegakkan keadilan menyangkut isu Pemilu dan Pilpres, seperti yang ditunjukkannya pada keputusan tentang Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Din menyatakan hal ini sama seperti banyaknya judicial review yang ditolak oleh MK ihwal Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold (PT). Dia mengklaim sebagai warga mulai tak percaya dengan MK. “Jika ini benar, maka merupakan malapetaka bagi negara Indonesia yang berdasarkan hukum atau konstitusi. Akan tetapi, perisai terakhir penegakan hukum atau konstitusi justru berkecenderungan melanggar hukum atau konstitusi itu sendiri,” ucap Din dalam rilis yang diterima FNN, di Jakarta, Kamis (15/9/2022). Din menegaskan sudah waktunya rakyat mereview atau merevisi keberadaan MK dari perspektif UUD 1945 yang asli. “MK tidak hanya harus mengenakan sanksi tegas atas jubirnya, tapi harus mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua masa jabatan berturut-turut dan tidak boleh diotak-atik untuk diberi peluang mencalonkan diri lagi walau sebagai wakil presiden,” ucapnya. 0elain meminta agar Fajar Laksono dicopot dari jabatannya, Din juga mengharapkan supaya MK mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua periode masa jabatan berturut-turut. Tidak boleh diotak-atik, diberi peluang mencalonkan diri lagi walaupun sebagai Wapres. Din menyebut jika ini diabaikan oleh MK, maka dirinya sebagai warga negara bersedia bergabung bersama rakyat cinta konstitusi melakukan aksi protes besar-besaran. (Lia/FNN)
Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut “Turunkan Jokowi”
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. “Itu juga yang berbahaya kalau KASD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka,” tegas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (15/9/2022). “Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh,” lanjut Rocky Gerung. “Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak KSAD kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi,” tambahnya. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi, semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. “Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik,” ungkap Rocky Gerung. “Kita hanya (bisa) beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi, sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan,” kata Rocky Gerung. Dialog lengkapnya bisa dibaca dalam tulisan berikut. Halo apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Kamis. Waktu cepet berlalu. Tapi kalau buat orang yang menghitung-hitung berapa besar unjuk rasa itu akan berlangsung mungkin waktu terasa sangat lambat. Iya. Orang masih ingin memastikan gerakan mahasiswa akan berlanjut. Ini saya lagi di Cirebon, diundang oleh Universitas Gunung Jati dan teman-teman kasih ceramah sebetulnya, semacam kuliah umum tentang pendidikan dan soal-soal sosial. Tapi mungkin akan dibuat di luar Universitas karena ada sedikit persoalan perizinan. Biasalah. Mahasiswa tetap merasa bahwa saya nggak boleh pulang. Tetapi musti berada dengan mereka di Cirebon dan mereka juga banyak cerita kemarin tentang gerakan dan semacam mereka sebut telah terjadi kimia antara mahasiswa, buruh, dan emak-emak. Kira-kira begitu. Kan kemaren dia juga habis demo, dan tadi malam saya sampai pakai kereta dan langsung dibajak ke tempat-tempat diskusi. Kira-kira itu. Tapi ya sudah itu bagian dari Cirebon yang akan kita lihat aktivitas ini akan terhubung dengan mahasiswa BEM se-Indonesia karena tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. Jadi, bisa dibayangkan misalnya mahasiwa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar “turunkan Jokowi dan menyanyi Jokowi turun” gitu. Dan, kita ingat ‘98 itu kan dimulai di Trisakti dan mereka mengingatkan ulang betapa pahlawan reformasi Elang pada waktu itu terbunuh di jembatan Grogol karena sniper segala macam. Dan, peristiwa itu tentu membekas pada publik dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu. Apalagi kita selalu ingat dengan semacam jargon bahwa sejarah itu akan selalu berulang. Dan, kelihatannya sudah sedang berulang ini. History in the making. Saya kira kita sedang menghadapi situasi semacam itu ya ketika gerak sejarah itu saya kira tidak akan bisa dicegah. Apalagi ada pelemahan-pelemahan institusi. Kita selalu belajar misalnya teori dulu tahun ‘90 itu Huntington bikin thesis “the political decay”, ‘pembusukan politik’ dimulai dari melemahnya lembaga-lembaga negara negara: Ada kepolisian yang lagi rapuh, lalu kemarin ada soal konflik antara DPR dan TNI yang sebetulnya antar figur saja tuh antara Effendi Simbolon. Tapi Efendi Simbolon itu tetap dia adalah wakil rakyat, lalu Pak Dudung (KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman) bereaksi macam-macam. Jadi sudah ini ada satu kondisi yang memang kita sangat rapuh sebetulnya. Apalagi dari kacamata intelijen internasional, Indonesia rapuh. Nah, itu dia. Jadi saya kebetulan kemarin juga memandu sebuah diskusi. Sumbernya di Kami. Tapi diskusinya tidak ada kaitannya dengan masalah Pak Dudung, Sambo, dan sebagainya. Ini masalah soal BBM, tetapi tentu saja karena banyak wartawan yang hadir mereka pasti ingin tahu pendapat Pak Gatot itu. Dan ternyata menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Efendi Simbolon dalam sebuah forum yang terbuka di komisi I rapat kerja dan disiarkan secara langsung, kemudian menyatakan ada disharmoni antara pimpinan TNI. Itu kan dari intelijen pasti valid. Pasti intelijen sudah mengendus itu. Tetapi, dengan adanya pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR ini kan semacam konfirmasi buat mereka. Saya lihat Pak Gatot (mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo) agak ngamuk sebetulnya karena tentu ada disebut sebagai es to corp yang terganggu. Tapi saya bisa paham, prajurit pasti marah karena diucapkan terbuka dan dituduh gerombolan. Itu tentu secara, bahkan secara personal menganggap kok nggak hargai ya keadaan kita hari ini. Jadi, itu satu soal. Jadi perspektif prajurit itu sah walaupun nanti akan dicari keterangan kenapa prajurit itu tiba-tiba secara masif melakukan tindakan yang “mengejar” pernyataan dari Effendi Simbolon yang kemudian terbuka bahwa itu adalah perintah secara tidak langsung atau bahkan orang anggap itu suruhan langsung dari KSAD. Itu juga yang berbahaya kalau KSAD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka. Karena ini bukan sekadar TNI ansih tetapi juga orang Indonesia merasa bahwa kok ada ancaman gitu. Dan itu juga tertuju pada lembaga DPR. Kita paham juga kemarahan KSAD, tapi kita juga paham bahwa KSAD itu seharusnya tidak melakukan itu. Tapi sudah terjadi maka kita tidak perlu mencari siapa yang salah lagi. Karena tetap juga orang merasa bahwa DPR juga sering kurang ajar. Gitu kan. Walaupun kita musti terangkan pada teman-teman prajurit juga pada publik bahwa ini negara diasuh oleh civilian value. Tentu Effendi menganggap dia diproteksi oleh hak imunitas sebagai anggota DPR. Itu kalau DPR-nya bermutu. Tapi kita lihat kan DPR nggak bermutu. Jadi rakyat juga berhak untuk menghujat DPR atau Effendi Simbolon. Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh. Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak Kasad kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik. Jadi, hal semacam itu yang bagi kita analis oke kita musti selesaikan ini supaya ada ketenangan, ada keteduhan. Apalagi kalau kita hitung sebetulnya secara lebih dekat, toh Panglima TNI Pak Andika (Jenderal TNI Andika Perkasa) juga lebih dekat dengan PDIP, juga Pak Dudung dekat dengan PDIP, Effendi Simbolon adalah PDIP. Jadi, kalau kita bilang ini PDIP’mans. Lalu orang anggap itu kenapa terjadi sinyal semacam itu? Apa semuanya ingin dapat semacam asosiasi dengan partai politik. Tapi bagi rakyat, rakyat ingin ada ketenangan, dst. Jangan sampai TNI itu melemah hanya karena soal-soal yang ya sedikit personal semacam ini. Demikian juga Polri. Polri lembaga yang betul-betul ingin pertahankan integritasnya. Kita hanya beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan. Itu solusi bijaknya begitu. Ini sangat menarik yang Anda sebutkan, all the PDIP Jenderal. Betul yang Anda sampaikan karena ini kaitannya dengan mertuanya, Pak Hendropriyono, yang sangat dekat dengan Ibu Megawati dan sejarahnya panjang gitu, masa Orde Baru dulu. Pak Hendropriyono dari masa Orde Baru dekat sekali dengan Ibu Megawati dan itu kita tahu kedekatan itu karena Ibu Mega dizolimi sebetulnya oleh Orde Baru. Tapi saya lebih tertarik pada yang Anda sebutkan tadi, yaitu satu bahwa ini sebenarnya mencerminkan juga fenomena yang kita lihat adanya kekacauan di semua lembaga pemerintahan. Dan, ini menunjukkan juga sudah masuk ke TNI. Yang kedua adanya tarik-menarik kepentingan politik pada TNI. TNI kan sekarang sudah back to basic, sudah menjadi TNI yang profesional. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa perebutan posisi Puncak Panglima TNI itu membuat para politisi juga bermain-main, para perwira tinggi yang juga ingin berada di posisi itu juga bermain-main dengan kepentingan politik. Ini saya inget teorinya Pak Salim Said. Keterlibatan TNI dalam politik itu sebagai teori pull dan push, ada kepentingan dorong dan tarik dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau sekarang itu pull-nya lebih kuat. Artinya, dari dalam kepentingan Presiden Joko Widodo apa terhadap Panglima. Tentu Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahannya dinilai lemah karena itu dia musti cari semacam perlindungan. Dan kita selalu harus mampu memproyeksikan kalau terjadi disobedience, sebut saja kekacauan politik menjelang 2024 atau mungkin sebulan ini menjelang G20, siapa yang akan bertanggung jawab. Dan presiden tidak kasih sinyal. Presiden selalu merasa bahwa oke itu soal yang bisa diselesaikan secara internal. Tetapi, keadaan ekonomi politik kita menunjukkan presiden sebetulnya sudah lemah. Jadi, dalam keadaan presiden melemah maka muncul ambisi-ambisi ini Ambisi biasa saja, ada jenderal yang dia merasa lebih berhak dan kasih sinyal pada presiden. Lain kalau presiden dari awal menganggap oke saya hanya menerima keputusan dari Wanjakti. Jadi, secara formal Presiden akan mengangkat Panglima. Tetapi, proses rekrutmen kepemimpinan, itu jangan dikaitkan dengan kepentingan presiden. Kan ini kepentingan negara. Presiden sebagai simbol kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi. Tetapi, sinyal politik nggak boleh masuk, sehingga tidak ada persaingan di antara Jenderal yang memang berlebih, sekarang mungkin sudah 100. Demikian juga yang di bawah itu, yang lapisan berikutnya kan juga menunggu sirkulasi di dalam kepemimpinan. Bayangkan, Letkol, Kolonel, mungkin sudah seribu yang menanti soal-soal semacam itu. Sementara prajurit tentu nggak terlibat di situ. Prajurit hanya ingin melihat intitusi TNI itu tangguh, sehingga dia bisa bangga sebagai prajurit NKRI. Hal-hal semacam ini yang musti masuk ke dalam kepala presiden supaya presiden paham bahwa TNI adalah lembaga negara. Jadi jangan sekalipun ada sinyal politik like dan dislike, favorit isu, dan segala macam. Biarkan TNI tumbuh dan rakyat tentu menginginkan seluruh kapasitas TNI itu hanya dipakai untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi kekuasaan atau seorang politisi. Itu saya kira dasar berpikirnya harus mulai dari situ. (sws)
Redam Aksi Demo Mahasiswa, Polisi Dengungkan Shalawat Nabi
Jakarta, FNN – Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (15/09/22). Aksi saling dorong antarpolisi dan mahasiswa beberapa kali terjadi dikarenakan massa memaksa menerobos kawat berduri dan barisan blokade polisi ke arah Istana Negara. Para mahasiswa mengaku geram dengan tidak adanya tanggapan dari Presiden Joko Widodo memgenai kenaikan BBM setelah kesekian demo yang terus bergulir lebih dari seminggu yang lalu. Pihak istana sempat mengirimkan perwakilan, Abraham, untuk turun ke jalan dan memberikan penjelasan singkat mengenai anggaran BBM, namun hal tersebut belum menjawab keluhan mahasiswa. Aksi dorong mendorong pun terjadi dan menyebabkan beberapa mahasiswa terjatuh dan mengalami luka ringan akibat kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian untuk menghadang massa. Di tengah demontrasi, polisi berusaha meredamkan amarah massa demonstrasi dengan mendengungkan rekaman suara lantunan shalawat, istighfar, dan dzikir. Di belakang para demonstran, Yayasan Maharani Peduli Indonesia mensuplai kebutuhan makanan dan minuman serta bantuan medis lainnya yang dibutuhkan. Adhitya, selaku Humas Yayasan Maharani Peduli, mengatakan bahwa timnya datang atas dasar aksi kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan logistik. \"Karena ini kan aksi kerakyatan, kemanusiaan, apalagi ini adik-adik mahasiswa di sini. Sesuatu yang ada kumpulan massa dan butuh-butuh makanan itu kita bisa turun. Ya, kepentingan sosial, apalagi yang pro rakyat,\" jelasnya. Saat demo dirasa tidak membuahkan hasil, para mahasiswa membubarkan diri sekitar pukul 16.45 WIB setelah pembacaan press release oleh Koordinator Pusat BEM-SI, Yuza Augusti, yang menyinggung keadaan masyarakat yang menderita, namun tidak didengar pemerintah. \"Masyarakat Indonesia masih dalam IGD dan tidak pernah pulih. Masyarakat Indonesia terus menangis dan memberikan pertolongan kepada yang lain, namun tidak pernah didengar oleh para pemerintah di depan,\" ujarnya. Demo kali ini merupakan salah satu dari rangkaian demo besar yang dipelopori BEM Seluruh Indonesia. Mahasiswa yang geram akan orasi-orasi yang tidak mendapatkan respons dari pemerintah menyulut emosi massa. (oct)
POPULER
