NASIONAL
Gatot Nurmantyo: Kasus Sambo adalah Pertempuran Polisi Baik VS Polisi Jahat
Jakarta, FNN - Baru saja usai digelarnya diskusi publik yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang berjudul \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" pada Rabu, 14 September 2022 yang disiarkan langsung juga di kanal YouTube FNN TV. Adapun pada diskusi publik ini menghadirkan para pembicara seperti Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI dan deklarator KAMI) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN. Pada salah satu sesi acara terdapat Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI dan deklarator KAMI) diminta untuk ikut memberikan tanggapan salah satunya adalah tentang kasus Ferdy Sambo yang sekarang ini masih panas dibicarakan. Gatot mengatakan bahwa kasus Sambo ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hal ini dilihat dari institusi polisi yang terdiri dari orang-orang yang sudah dilatih dan dipersenjatai serta memiliki kekuasaan yang tinggi dan berada langsung di bawah presiden. \"Dengan kekuasaan yang lebih besar ini, saya melihat apakah under control atau memang dikendalikan oleh pimpinan awalnya dengan membentuk Satgas Merah Putih... Satgas ini sudah sangat luar biasa dia sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman, yaitu Undangan-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020,\" ucap Gatot. Perpol 7 tahun 2022 ini adalah mengatur tentang Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) dan Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) adalah Peraturan Kepolisian yang baru untuk menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. \"Tapi intinya Bang Hersu, saya melihat ini adalah ada pertempuran kenapa pertemuan, ada yang ditembak, bukan tertembak berarti pertempuran di internal polisi. Antara polisi yang baji**an ya, penghianat, pembunuhan, mengkoordinir budi yang tidak manusiawi bahkan gak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran,\" ucapnya. \"Dua kelompok ini sekarang sedang bertempur di kepolisian. Taruhannya sangat berbahaya kalau pertarungan seperti itu, yang kalah harus menyesuaikan mau tidak mau dengan yang menang. Nah, kalau ini yang menang yang baji*an maka seluruh polisi harus jadi baji*an kalau nggak keluar dia, atau nggak ditembak. Makanya saya himbau kita semuanya, beri kesempatan kepada Kapolri untuk membersihkan semuanya,\" tambahnya. Gatot Nurmantyo juga menambahkan terkait dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 yang tidak sesuai dengan etika hukum, bahwasanya Kapolri dalam kurun waktu setelah 3 tahun dapat meninjau ulang perwira yang sudah diberhentikan sebelumnya (oleh presiden melalui putusan presiden) untuk menjabat lagi. \"Inilah yang saya himbau kepada presiden dan Menkopolhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar, secara etika hukum kurang ajar, karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh presiden kan. Nah, sekarang presiden sudah memberhentikan, tiga tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa diralat lagi \'siapa lu?\' ini kan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi,\" ujarnya. Menanggapi ucapan Gatot Nurmantyo, Hersubeno Arief juga menambahkan bahwa jangan senang dahulu apabila Ferdy Sambo dan kawan-kawannya ini diberhentikan permanen, karena dengan keputusan Kapolri tiga tahun lagi bisa ditinjau lagi. \"Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat gitu ya, karena kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga artinya dipecat secara permanen. Dan presiden kan yang mencopot kalau jendral tuh dengan putusan presiden, dengan peraturan Kapolri tiga tahun lagi bisa ditinjau lagi,\" tambah Hersubeno. Sebagai closing statement Gatot Nurmantyo juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu memberikan support kepada kepolisian yang baik dan bergandengan tangan untuk saling membantu. (Fik)
Waspadai Perkapolri, Sambo Bisa Bebas Lho
Jakarta, FNN - Jika masyarakat tidak jeli mengawal persidangan kasus polisi bunuh anak buah, bisa jadi ujungnya akan mengecewakan. Dikhawatirkan tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, bisa lolos dari hukuman. Hal ini terungkap dalam diskusi terbuka, \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" Rabu, 14 September 2022 di Jakarta. Moderator diskusi Hersubeno Arif (FNN) kepada Gatot Nurmantyo (GN),“Jadi sedang terjadi pertempuran dalam institusi Polisi, yaitu kelompok polisi yang tadi saya sebutkan dengan Polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, menegakkan ketertiban, dan penegak keadilan,” terang mantan Panglima TNI. Dua kelompok tersebut menurut Gatot, bahwa saat ini sedang bertempur, taruhannya sangat berbahaya, dalam teori, yang kalah maka akan ikut yang menang, Jika yang menang adalah kelompok yang jahat, maka semua akan mengikuti yang jahat. Oleh karena itu GN menghimbau kepada masyarakat agar memberi kesempatan kepada Kapolri, untuk membersihkan Polisi-polisi yang jahat itu. Kita jangan ganggu, kalau tak bisa membantu, minimal kita doakan, agar polisi yang baik menang. menanyakan soal Satgassus Merah Putih yang menjadi sorotan publik pasca kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J, kepada Gatot Nurmantyo. Menurutnya Satgassus Merah Putih ini sudah sangat luar biasa, dia sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman yaitu UU Kepolisian No. 7 tahun 2020, yang dibentuk sekitar satu tahun setelah Satgassus Merah Putih. “Tapi intinya saya melihat adalah ada pertempuran, karena adanya Polisi yang ditembak, di intern Polisi, antara Polisi yang bajingan, penghianat, pembunuhan, mengkoordinir judi, tidak manusiawi, nggak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran, ujar Gatot Nurmantyo, yang diminta moderator menanggapi pertanyaan di sesi closing statemen diskusi yang bertema “BBM Naik, Rakyat Tercekik” pada Rabu siang, 14/9/2022, di Sekretariat KAMI, Jakarta Pusat. Walaupun menurut GN ada dua teori orang seperti itu, semua orang adalah penakut, yang berani adalah orang gila atau orang OD (over dosis) atau sakau, dan ini juga delik hukum. “Jadi sedang terjadi pertempuran dalam institusi Polisi, yaitu kelompok polisi yang tadi saya sebutkan dengan Polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, menegakkan ketertiban, dan penegak keadilan,” terang mantan Panglima TNI. Dua kelompok tersebut menurut Gatot, bahwa saat ini sedang bertempur, taruhannya sangat berbahaya, dalam teori, yang kalah maka akan ikut yang menang, Jika yang menang adalah kelompok yang jahat, maka semua akan mengikuti yang jahat. Oleh karena itu GN menghimbau kepada masyarakat agar memberi kesempatan kepada Kapolri, untuk membersihkan Polisi-polisi yang jahat itu. Kita jangan ganggu, kalau tak bisa membantu, minimal kita doakan, agar polisi yang baik menang. GN pun menyoroti Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Keputusan Kode Etik Polisi (KKEP) No.7 tahun 2022 soal aturan banding. Bahwa pelaku yang dijatuhi sanksi KKEP dapat ajukan banding, 3 hari setelah sidang KKEP dan selambatnya 21 hari kerja. Dalam Perkap tersebut dijelaskan bahwa apabila pemohon dalam sidang banding tetap dinyatakan melanggar KKEP, pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Kapolri berwenang melakukan Peninjauan Kembali atas KKEP yang telah diputuskan. Proses ini dapat dilakukan selambatnya 3 tahun setelah KKEP ditetapkan. “Saya sudah menghimbau kepada Presiden dan Menkopolhukam untuk meninjau ulang aturan Perkap tersebut,” jelas Gatot Nurmantyo. Secara etika GN sebut bahwa aturan hukum tersebut kurang ajar, karena Perwira Tinggi yang aturannya diberhentikan oleh Presiden, namun dalam Perkap, Kapolri bisa meninjau ulang (meralat) keputusan Presiden. Seolah-olah keputusan Presiden tidak dianggap. Maka saya himbau kita sama-sama saksikan proses ini, dan kita lihat saja nanti siapa yang menang?, tambah Gatot. “Kita harus bersatu support polisi yang baik, agar polisi yang buruk tidak menang,” pungkasnya. (*)
Generasi Sandwich Perlu Diberikan Jaminan Sosial, karena Kompleksitasnya Masalah yang Mereka Hadapi
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai bonus demografi ternyata belum menjadi kekuatan bagi Indonesia yang bisa membawa lompatan kesejahteraan. Sebab, usia produktif yang digadang-gadang untuk bisa membawa lompatan kesejahteraan itu ternyata, partisipasi pendidikan tingginya masih relatif rendah, akibat tekanan ekonomi yang mereka alami. \"Bonus demografi ini, ternyata dalam perjalanannya tidak semudah yang kita harapkan. Momentum ini tidak jadi meledak, karena ternyata usia produktif yang digadang-gadang itu, partisipasi pendidikannya relatif rendah,\" Dadi Krismatono, Ketua Bidang Narasi Partai Gelora dalam Gelora Talk Bertajuk \'Generasi Sandwich, Para Pemikul Beban di Usia Produktif, Rabu (14/9/2022). Menurut Dadi, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta sudah mengingatkan hal ini dalam bukunya \'Gelombang Ketiga Indonesia\' yang telah ditulis pada 2013-2014 lalu. \"Memang ada problem kultural dan struktural dalam rantai ekonomi kita. Keluarga dan agama tidak mungkin menjadikan orang Indonesia itu individual, sehingga generasi penerus ini menjadi pemikul beban dan harus mengesampingkan urusannya sendiri,\" ujarnya. Namun, Dadi optimis generasi sandwich atau generasi para pemikul beban ini bisa keluar dari kompleksitas masalah tersebut, meskipun ada nilai-nilai sosial dan agama yang tidak bisa dihilangkan. \"Karena saat ini, siapa yang akan mengurusi lansia (orang tua mereka). Nilai-nilai seperti ini tidak mungkin dihilangkan, tetapi kami optimis akan ada solusi revolusioner yang akan menjadi role model,\" katanya. Partai Gelora, lanjutnya, akan terus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai bonus demografi dalam perspektif bangsa, karena sangat strategis untuk lompatan kesejahteraan. \"Mungkin ada solusi-solusi baik dari segi kebijakan kelembagaan, bahkan dari anggaran negara dan lain-lain. Kita harus gulirkan ini terus, karena punya implikasi terhadap kita sebagai bangsa,\" tegasnya. Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi Ph.D mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan beberapa solusi terkait generasi sandwich, diantaranya masalah jaminan kesehatan. Solusi pemerintah tersebut, juga untuk mengatasi adanya peningkatan percepatan jumlah lansia yang cukup tinggi. Sehingga program Indonesia Emas yang dicanangkan tidak terhambat. \"Kami sedang melakukan kajian berbasis komunitas, bagaimana para pemikul beban ini tidak terus menjadi korban dengan adanya partisipasi masyarakat, dimana beban-bebannya bisa dikurangi. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat di Jogja yang akan kita jadikan role model,\" kata Nawawi. Khusus mengenai lansia, BRIN merekomendasikan agar pemerintah mengadopsi sistem jaminan sosial di Jepang. Namun, dampak yang harus diantisipasi adalah timbulnya individualisme, karena di kita keluarga dan agama menjadi berkah tersendiri. \"Pada masyarakat kita yang menarik, sebenarnya mereka (generasi sandwich, red) mengatakan, hal itu bukan menjadi beban terkait beban-beban ekonomi. Tetapi bagaimana kedepannya bisa bertahan ini, hal yang menarik untuk menjadi catatan,\" katanya. Sebab, pengeluaran yang dikeluarkan oleh generasi sandwich ini untuk orang tua, anak dan lain-lain tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka hasilkan, namun hal itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah besar. \"Agama dan budaya itu sampai saat ini masih kuat, sehingga kita tidak bisa memutus mata rantainya. Inilah tantangan kita sebagai bangsa, kita bisa menjaga identitas kita sebagai orang Indonesia,\" ujarnya. Executive Director youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal menambahkan, generasi sandwich di Indonesia memiliki kelebihan dan perbedaan jika dibandingkan dengan generasi serupa di negara lain. \"Yakni kita selalu perhatian sama orang tua, bahwa membahagiakan orang tua masuk surga. Jadi santunan atau hadiah untuk orang tua itu, dilakukan secara volunteering, bisa dikatakan secara ikhlas bukan sesuatu yang menjadi beban,\" kata Faisal. Faisal mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia melihat kesuksesan ekonomi itu sebagai sebuah kebahagiaan dalam budaya dan politik kita. \"Artinya kesuksesan sebagai sesuatu yang sifatnya kolektif secara ekonomi. Dimana kebahagiaan itu, dilihat berbeda antara budaya individualis dengan budaya politik di Indonesia. Dan itu itu yang bisa menjadi kunci, bagaimana kita bisa melampaui krisis saat ini,\" katanya. Peneliti Litbang Kompas Advent Krisdamarjati mengatakan, Litbang Kompas menemukan fakta dari jajak pendapat bahwa generasi Y dan Z menjadi satu kelompok masyarakat yang dominan sebagai generasi sandwich. \"Generasi sandwich ini mencapai 56,7 juta. Mereka kebanyakan menjalankan kerja sampingan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan. Mereka menanggung beban ganda dalam mempersiapkan finansialnya untuk hari tua,\" kata Advent. Dalam jajak pendapat itu, Litbang Kompas juga menemukan fakta bahwa generasi sandwich wajib dan wajar memikul beban orang tua. Fenomena generasi sandwich saat ini sudah berlangsung empat generasi. \"Namun, sebagian merasa hal ini sangat membebani mereka. Sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan atau mengejar cita-cita mereka sendiri karena lebih banyak biaya yang dikeluarkan bukan untuk kebutuhan mereka sendiri,\" katanya. Apa yang dialami usia produktif ini, kata Advent, cukup membahayakan bagi keberlanjutan bonus demografi Indonesia, karena mereka terlalu sibuk dan kewalahan untuk membiayai yang bukan menjadi tanggung jawab sesungguhnya. \"Dari sinilah sebenarnya menjadi rambu-rambu, bahwa harus segera dilakukan penanganan yang nyata untuk membantu mereka,\" katanya. Pertama dari segi lingkungan keluarga atau individu dengan memberikan kemandiran edukasi tentang kemandirian finansial seperti menabung. Kedua mendorong komunitas yang ada untuk membantu lingkungan keluarga dengan memberikan edukasi dan bimbingan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan seperti mempersiapkan perkawinan secara mental dan kesehatan dengan benar. \"Terakhir perlu ada penanganan untuk memutuskan lingkaran dengan pola finansial atau memperkuat jaminan sosial. Disinilah peran pemerintah dalam mengambil kebijakan, karena bisa jadi daya beli mereka melemah,\" pungkasnya. (*)
Bukan Soal BBM, Satuan Mahasiswa Maluku Jabodetabek Ajukan Tuntutan Pencabutan Operasi Perusahaan di Gedung Kementrian ESDM
Jakarta, FNN - Demonstrasi sebagai bentuk protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi peristiwa terpanas di bulan September ini. Tak hanya buruh, masyarakat dari berbagai kalangan pun ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa yang terus bergulir sejak tanggal 5-13 September 2022. Publik menilai naiknya harga BBM kian mempersulit perekonomian rakyat. Dan ternyata demo akhir-akhir ini tidak melulu soal BBM. Ada juga demo dari kelompok masyarakat pada PT Balam Energy Limited dan PT. Baereu of Geopgysical Prospecting (BGP). Kedua perusahaan yang beroperasi di Maluku ini, khususnya di daerah Bati, oleh masyarakat setempat dinilai berpotensi mencemari lingkungan karena melakukan kegiatan eksploitasi energi di Gunung Bati. Demonstrasi ini diinisasi oleh Satuan Mahasiswa Maluku se-Jabodetabek dengan tajuk gerakan Save Bati. Kegiatan ini dilakukan pada Rabu, 14 September 2022, Pukul 13.00 WIB di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aksi ini disambut oleh Kepala Humas Kementrian ESDM, ia mempersilahkan perwakilan dari massa yang ada untuk menyampaikan aspirasinya di dalam Gedung Kementrian ESDM. Mahasiswa pun membacakan 5 tuntutan, yaitu : 1. Mendesak agar PT. Balam Energy Limited dan PT. BGP dalam kurun 1 x 24 jam agar angkat kaki dari Tanah Bati. 2. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati agar segera menghentikan aktifitas PT Balam Energy Limited dan PT. BGP di Tanah Bati. 3. Mendesak agar Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Pimpinan, Anggota DPRD dan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) memanggil dan menghentikan aktifitas PT Balam Energy Limited dan PT. BGP. 4. Mendesak agar Presiden Joko Widodo mencabut izin operasi PT Balam Energy Limited dan PT. BGP di Tanah Bati. 5. Mendesak agar DPR RI segera mensahkan RUU masyarakat adat. Yani Bofakar selaku koordinator Save Bati se-Jabodetabek memberikan pendapatnya terhadap diterima masuknya aksi ini kedalam gedung Kementrian ESDM. Ia mengatakan bahwa, aksi ini merupakan yang empat kalinya setelah sebelumnya tiga kali gagal untuk masuk dan menyampaikan aspirasi di gedung Kementrian ESDM. \"Ini sudah yang keempat kalinya, sebelumnya kita sudah tiga kali demo tidak digubris sama sekali oleh pihak kementrian,\" akunya. Yani juga menerangkan bahwa pihak humas akan segera meneruskan aspirasi tersebut kepada Menteri ESDM. \"Mereka bilang akan segera memberikan tuntutan kami kepada menteri kepada ESDM agar cepat ditindak lanjuti,\" ujarnya. Intinya Yani dan massa gerakan Save Bati ini meminta tuntutan yang mereka ajukan segera diproses. \"Kami berharap semoga pemerintah dibukakan matanya dan segera memproses tuntutan tersebut agar masyarakat Bati bisa bebas dari pencemaran lingkungan,\" ujarnya. Gerakan Save Bati ini adalah Gerakan solidaritas mahasiswa Maluku yang berjuang untuk menyuarakan hak-hak wilayah di Tanah Adat Bati, Seram Bagian Timur, Maluku. Aksi ini diikuti oleh 30 anggota Satuan Mahasiswa Maluku se-Jabodetabek dengan target tujuan Kementrian ESDM dan Kominfo. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. (Habil)
Gatot Nurmantyo: Kondisi Sekarang Lebih Bahaya dari VOC
Jakarta, FNN – Gatot Nurmantyo memberikan pidatonya pada Diskusi Publik membahas persoalan \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" yang diselenggarakan pada Rabu (14/09/22) berlokasi di Jakarta Pusat. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menyoroti kutipan dari Mulyadi. Menurutnya, bagi negara Pancasila akan menghancur remukan. \"Liberalisme masuk ke bidang sosial menjadi individualisme. Kemudian masuk ke dunia politik menjadi demokrasi. Kalau masuk ekonomi menjadi kapitalisme.\" Gatot menjelaskan adanya unsur protektif terhadap anak bangsa sehingga Pancasila muncul untuk menjaga agar liberalisme, kapitalisme, dan komunisme tidak masuk. Gatot membandingkan kondisi sekarang yang lebih bahaya dari zaman VOC dikarenakan liberalisme melahirkan peluang komunisme yang disebabkan oleh kemiskinan. \"Tapi entah bagaimana, ini sejarah berulang. Jadi kondisi sekarang ini lebih bahaya daripada VOC. Lebih bahaya dari Belanda. Karena berdasarkan teori tadi, kapitalisme, liberalisme yang lahir di sini ini melahirkan juga peluang untuk komunisme. Karena kemiskinan tadi. Ini yang sangat berbahaya,\" tutur Gatot pada diskusi publik yang digelar KAMI pada Rabu (14/09/22). Teori liberalisme tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan dengan Pancasila. BLT merupakan suap politik dengan penguasaan terhadap media yang menyebabkan rakyat terlena. Gatot menggaungkan kepada masyarakat bahwa Pancasila dikeroyok liberalisme dan komunisme. \"Ini perlu kita gaungkan benar agar masyarakat tahu. Sangat berbahaya. Jadi, Pancasila ini sekarang dikeroyok oleh liberalisme dan komunisme,\" ucap Gatot. Mantan Panglima TNI Jenderal tersebut juga membahas krisis yang melanda Indonesia, meskipun negara ini berada di sisi geografis yang paling baik didukung dengan tanah yang subur dan hasil tani yang berkualitas. Di akhir pidatonya, Gatot berpesan agar masyarakat tetap menjaga bangsa dengan bangkit dan tidak abai terhadap negara. \"Ingat, abai adalah awal dari kemusnahan bangsa. Jadi, bangkit atau punah,\" tutup Gatot. (sws, oct)
Gatot Nurmantyo Tersakiti dengan Ucapan Effendi Simbolon
Jakarta, FNN – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo sangat tersinggung dengan ucapan Effendi Simbolon, anggota DPR RI fraksi PDIP dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR yang melecehkan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menduga sedang terjadi pembusukan di dalam tubuh TNI. \"Ini sangat berbahaya. Ini proses pembusukan TNI, dilakukan di dalam forum terhormat dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,\" katanya geram di tengah diskusi publik \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\", Rabu, 14 September 2022 di Kantor KAMI, Jl. Kusumaatmaja 76 Menteng, Jakarta Pusat. Gatot menerjemahkan apa yang disampaikan Effendi Simbolon jika dilihat dari faktor luar negeri maka pesannya, inilah kondisi TNI saat ini yang lemah. \"Jadi sekarang ini di luar negeri, pesannya \'Kalau kamu mau nyerang Indonesia, sekarang! Karena TNI berantakan porak poranda, tidak ada kendali, kayak gerombolan.\' Itu permasalahan dari luar negeri,\" tuturnya dengan menggebu-gebu. Sedangkan dari dalam negeri bisa diterjemahkan bahwa TNI tidak solid, para pimpinannya tidak harmonis dan lebih jelek dari gerombolan. \"Dari dalam negeri, menyampaikan kepada rakyat, \'Hei, rakyat. Jangan kau percaya dengan TNI. TNI itu lebih jelek dari gerombolan-gerombolan ormas. TNI udah gak ada kendali. Tidak patuh sama pimpinan dan terjadi pembangkangan.\' Itu TNI sekarang, sehingga kepercayaan rakyat diharapkan tidak percaya lagi dengan TNI,\" ungkapnya. Gatot menegaskan bahwa central of gravity yang menjaga Indonesia bukan hanya TNI, tetapi bersatunya TNI dengan rakyat. Sehingga apabila TNI ditinggalkan rakyat akan menjadi bangkai. Gatot juga berpesan kepada para prajurit, pimpinan dan Panglima TNI agar tetap merapatkan barisan. \"Rapatkan barisan, konsolidasi, siaga penuh. Jangan mau dipecah-pecah oleh siapapun juga. Jangan menganggap sepele pernyataan ini,\" pesan Gatot. Gatot mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dan meninggalkan perbedaan karena bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. (sws, oct)
Harga BBM Naik, Petani, Peternak dan Pengusaha Mati
Jakarta, FNN – Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai macam profesi. Seluruhnya merasa hidup makin sulit pasca kenaikan yang dipaksakan itu. Kenyataan ini muncul dalam diskusi publik bertemakan \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Rabu (14/09/22). Diskusi ini menghadirkan pemantik ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN. Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM. Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk. Marlan selaku koordinator Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang mencekik para petani. Harga yang berubah-ubah dengan masalah kebijakan yang bergantung pada pasar, World Trade Organization (WTO) dan World Bank. Ia mengharapkan adanya jaminan stok dan harga dari pemerintah. Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga. Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh. Alvino juga menyoroti Satuan Tugas (Satgas) yang belum mampu menurunkan harga di tingkat konsumen dan operasi pasar yang juga tidak berhasil. Namun, fakta bahwa pemerintah tidak ada upaya dalam membantu permasalahan ini menyebabkan peternak perlu mandiri dengan keseriusan pemerintah. Beralih kepada Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang membicarakan tentang paham liberalisme. Ada paham liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya. Menurut Mulyadi, demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan. Mulyadi menegaskan bahwa yang menjadi politisi adalah pengusaha. Apabila Indonesia ingin aman, maka badut politik, bandar politik, dan bandit politik perlu diberantas. Subsidi merupakan tugas negara sehingga tidak ada istilah subsidi dalam negara kesejahteraan (welfare state). Selanjutnya, Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan mengutarakan bahwa John Lock tahun 1600-an, kepemilikan lahan diberikan kepada orang yang bisa menggarap seoptimal mungkin. Lahan yang seharusnya menjadi hak putra daerah, namun terpinggirkan oleh korporasi yang masuk. Anthony menyatakan terdapat 138,9 juta rakyat miskin di Indonesia. Penderitaan masyarakat pasca pandemi Covid-19 dengan APBN defisit sebanyak Rp 1.200 triliun, pemecatan buruh hingga kenaikan harga BBM jelas mencekik rakyat bawah seperti petani, nelayan, dan peternak. Kenaikan pendapatan pemerintah pasca kenaikan BBM hanya berjumlah Rp 31,75 triliun. Namun berdampak sangat besar terhadap kesulitan rakyat. Anthony berpendapat kenaikan harga BBM tidak adil dikarenakan tidak adanya transparansi dan perhitungan kenaikan harga yang fair. Kenaikan BBM telah melukai rakyat banyak dengan segala permasalahan yang ditimbulkan. (sws, oct)
Mahkamah Konstitusi Berpolitik: Wajib Bubar?
Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mempertanyakan, apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi, presiden dua periode boleh maju sebagai cawapres? “Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?” ungkap Anthony Budiawan. MK wajib berhentikan juru bicara yang memberi pernyataan pendapat terkait materi konstitusi tanpa instruksi MK yang didahului sidang uji materi. Kalau tidak, MK diduga telah memberi pendapat konstitusi melampaui wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya: MK melanggar konstitusi. DPR wajib memanggil MK, minta klarifikasi apakah pernyataan juru bicara terkait “Presiden 2 periode boleh menjadi calon Wakil Presiden” merupakan pernyataan resmi MK. “Kalau tidak, DPR wajib minta MK memberi pernyataan publik, bahwa pendapat juru bicara tersebut bukan pendapat MK,” tegasnya. Anthony Budiawan menegaskan, parpol, yang dianggap masyarakat sebagai perusak demokrasi dan konstitusi, dengan PT 20%, sebaiknya tidak mengejar kekuasaan semata, dengan mengabaikan kepentingan masa depan bangsa, wajib menolak cawapres dari presiden yang sudah menjabat 2 periode: Ingat, rakyat mengawasi. Sebelumnya ramai diberitakan, MK menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya. “Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar, dilansir CNN Indonesia.com. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Menurut Fajar, bunyi Pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden periode berikutnya. “Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar. Itu berbeda halnya jika presiden dua periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut atau ada jeda, tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga. “Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu dua kali masa jabatan,” kata Fajar. Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres. Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya. \"Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,\" kata Fadhli. Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama. Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser. “Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya. “Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia. (mth)
Anthony Budiawan: DPR Wajib Usut Tuntas Skandal Raksasa “Satgassus Gate”
Jakarta, FNN – Dana judi online mengalir ke polisi dan masyarakat capai Rp 155 triliun? Lebih dari USD 10 miliar? “Fantastis! Ini skandal raksasa, bisa lebih besar dari skandal sama di AS. Kalau skandal ini melibatkan Satgassus, DPR wajib usut tuntas: audit semua rekening!” tegas Anthony Budiawan. Menurut Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu, kalau DPR tidak usut tuntas Skandal Raksasa Judi Online, masyarakat akan bertanya-tanya: ada apa? “Dikhawatirkan berkembang pendapat liar, jangan-jangan banyak anggota DPR juga terlibat? Ini bisa merusak reputasi negara, bagaimana bisa lembaga legistalif terlibat aktivitas kriminal?” lanjut Anthony Budiawan. Karena, normalnya, kata Anthony Budiawan, DPR akan menyelidiki kasus-kasus yang dianggap berat: ada Buloggate & Bruneigate, meski tidak terbukti melibatkan Gus Dur, atau Centurygate yang “hanya” melibatkan uang Rp 7 triliun. Sedangkan Satgassusgate melibatkan dana Rp 155 triliun: mengalir ke mana-mana. Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, Selasa (13 Sep 2022 18:39 WIB), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK) Ivan Yustiavandana telah mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 Triliun dari judi online. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun),” ujar Ivan di ruang rapat. Menurut Ivan, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Ivan juga menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait temuan itu dengan Polri. “Enggak-enggak (tidak hanya ke rekening polisi) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS,” imbuh Ivan saat ditemui usai rapat. Sepanjang tahun ini, Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah Rp836 miliar yang berhasil dibekukan. Sementara, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. “Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,\" tuturnya. Sebelumnya, Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang periode 2019-2022. Menurutnya, pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. “Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara \'tax haven\',” kata Ivan. (mth)
Situasi Kondusif, Akses Menuju Istana Dibuka Sementara
Jakarta, FNN - Terpantau hingga pukul 09.00 WIB, Rabu, 14 September 2022, akses transportasi sekitaran monas menuju Istana Merdeka kembali dibuka setelah beberapa hari tutup karena adanya demo kenaikan harga BBM. Suwanto selaku salah satu personel POLRI yang ikut mengawal jalannya demo mengatakan bahwa, pembukaan akses ini dikarenakan belum ada tanda-tanda diadakannya demo lanjutan oleh masyarakat. \"Belum ada tanda-tanda demo, jadinya belum ada perintah dari atas untuk menutup jalan ini,\" ujarnya di jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Meski begitu, Suwanto menambahkan bahwa pihak polisi terus siap siaga berjaga di sekitaran Monas. Suwanto menambahkan jika ada tanda-tanda akan dilaksanakannya demo, maka pihak polisi akan bergerak cepat menutup kembali akses dari sekitaran Monas menuju istana. \"Cuma kalo misalkan nanti ada demo dadakan gitu ya, kami udah siap. Bisa diliat juga banyak temen-temen yang berjaga disini. Jadi kita terus siap siaga, ketika ada kabar mau dilaksanakannya demo, kami langsung menutup akses ke istana,\" ujarnya. Dibukanya akses menuju istana ini terjadi setelah demo besar yang dilakukan oleh gabungan buruh dan mahasiswa pada 13 September 2022. Demo tersebut berlangsung dari pukul 13.00, terjadi sedikit bentrokan antara polisi dengan mahasiswa yang mencoba untuk membobol penghalang jalan ke istana sebelum akhirnya para demonstran memutuskan untuk membubarkan diri pada pukul 20.30 malam. (Habil)
POPULER
