NASIONAL
Generasi Sandwich Perlu Diberikan Jaminan Sosial, karena Kompleksitasnya Masalah yang Mereka Hadapi
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai bonus demografi ternyata belum menjadi kekuatan bagi Indonesia yang bisa membawa lompatan kesejahteraan. Sebab, usia produktif yang digadang-gadang untuk bisa membawa lompatan kesejahteraan itu ternyata, partisipasi pendidikan tingginya masih relatif rendah, akibat tekanan ekonomi yang mereka alami. \"Bonus demografi ini, ternyata dalam perjalanannya tidak semudah yang kita harapkan. Momentum ini tidak jadi meledak, karena ternyata usia produktif yang digadang-gadang itu, partisipasi pendidikannya relatif rendah,\" Dadi Krismatono, Ketua Bidang Narasi Partai Gelora dalam Gelora Talk Bertajuk \'Generasi Sandwich, Para Pemikul Beban di Usia Produktif, Rabu (14/9/2022). Menurut Dadi, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta sudah mengingatkan hal ini dalam bukunya \'Gelombang Ketiga Indonesia\' yang telah ditulis pada 2013-2014 lalu. \"Memang ada problem kultural dan struktural dalam rantai ekonomi kita. Keluarga dan agama tidak mungkin menjadikan orang Indonesia itu individual, sehingga generasi penerus ini menjadi pemikul beban dan harus mengesampingkan urusannya sendiri,\" ujarnya. Namun, Dadi optimis generasi sandwich atau generasi para pemikul beban ini bisa keluar dari kompleksitas masalah tersebut, meskipun ada nilai-nilai sosial dan agama yang tidak bisa dihilangkan. \"Karena saat ini, siapa yang akan mengurusi lansia (orang tua mereka). Nilai-nilai seperti ini tidak mungkin dihilangkan, tetapi kami optimis akan ada solusi revolusioner yang akan menjadi role model,\" katanya. Partai Gelora, lanjutnya, akan terus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai bonus demografi dalam perspektif bangsa, karena sangat strategis untuk lompatan kesejahteraan. \"Mungkin ada solusi-solusi baik dari segi kebijakan kelembagaan, bahkan dari anggaran negara dan lain-lain. Kita harus gulirkan ini terus, karena punya implikasi terhadap kita sebagai bangsa,\" tegasnya. Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi Ph.D mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan beberapa solusi terkait generasi sandwich, diantaranya masalah jaminan kesehatan. Solusi pemerintah tersebut, juga untuk mengatasi adanya peningkatan percepatan jumlah lansia yang cukup tinggi. Sehingga program Indonesia Emas yang dicanangkan tidak terhambat. \"Kami sedang melakukan kajian berbasis komunitas, bagaimana para pemikul beban ini tidak terus menjadi korban dengan adanya partisipasi masyarakat, dimana beban-bebannya bisa dikurangi. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat di Jogja yang akan kita jadikan role model,\" kata Nawawi. Khusus mengenai lansia, BRIN merekomendasikan agar pemerintah mengadopsi sistem jaminan sosial di Jepang. Namun, dampak yang harus diantisipasi adalah timbulnya individualisme, karena di kita keluarga dan agama menjadi berkah tersendiri. \"Pada masyarakat kita yang menarik, sebenarnya mereka (generasi sandwich, red) mengatakan, hal itu bukan menjadi beban terkait beban-beban ekonomi. Tetapi bagaimana kedepannya bisa bertahan ini, hal yang menarik untuk menjadi catatan,\" katanya. Sebab, pengeluaran yang dikeluarkan oleh generasi sandwich ini untuk orang tua, anak dan lain-lain tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka hasilkan, namun hal itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah besar. \"Agama dan budaya itu sampai saat ini masih kuat, sehingga kita tidak bisa memutus mata rantainya. Inilah tantangan kita sebagai bangsa, kita bisa menjaga identitas kita sebagai orang Indonesia,\" ujarnya. Executive Director youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal menambahkan, generasi sandwich di Indonesia memiliki kelebihan dan perbedaan jika dibandingkan dengan generasi serupa di negara lain. \"Yakni kita selalu perhatian sama orang tua, bahwa membahagiakan orang tua masuk surga. Jadi santunan atau hadiah untuk orang tua itu, dilakukan secara volunteering, bisa dikatakan secara ikhlas bukan sesuatu yang menjadi beban,\" kata Faisal. Faisal mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia melihat kesuksesan ekonomi itu sebagai sebuah kebahagiaan dalam budaya dan politik kita. \"Artinya kesuksesan sebagai sesuatu yang sifatnya kolektif secara ekonomi. Dimana kebahagiaan itu, dilihat berbeda antara budaya individualis dengan budaya politik di Indonesia. Dan itu itu yang bisa menjadi kunci, bagaimana kita bisa melampaui krisis saat ini,\" katanya. Peneliti Litbang Kompas Advent Krisdamarjati mengatakan, Litbang Kompas menemukan fakta dari jajak pendapat bahwa generasi Y dan Z menjadi satu kelompok masyarakat yang dominan sebagai generasi sandwich. \"Generasi sandwich ini mencapai 56,7 juta. Mereka kebanyakan menjalankan kerja sampingan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan. Mereka menanggung beban ganda dalam mempersiapkan finansialnya untuk hari tua,\" kata Advent. Dalam jajak pendapat itu, Litbang Kompas juga menemukan fakta bahwa generasi sandwich wajib dan wajar memikul beban orang tua. Fenomena generasi sandwich saat ini sudah berlangsung empat generasi. \"Namun, sebagian merasa hal ini sangat membebani mereka. Sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan atau mengejar cita-cita mereka sendiri karena lebih banyak biaya yang dikeluarkan bukan untuk kebutuhan mereka sendiri,\" katanya. Apa yang dialami usia produktif ini, kata Advent, cukup membahayakan bagi keberlanjutan bonus demografi Indonesia, karena mereka terlalu sibuk dan kewalahan untuk membiayai yang bukan menjadi tanggung jawab sesungguhnya. \"Dari sinilah sebenarnya menjadi rambu-rambu, bahwa harus segera dilakukan penanganan yang nyata untuk membantu mereka,\" katanya. Pertama dari segi lingkungan keluarga atau individu dengan memberikan kemandiran edukasi tentang kemandirian finansial seperti menabung. Kedua mendorong komunitas yang ada untuk membantu lingkungan keluarga dengan memberikan edukasi dan bimbingan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan seperti mempersiapkan perkawinan secara mental dan kesehatan dengan benar. \"Terakhir perlu ada penanganan untuk memutuskan lingkaran dengan pola finansial atau memperkuat jaminan sosial. Disinilah peran pemerintah dalam mengambil kebijakan, karena bisa jadi daya beli mereka melemah,\" pungkasnya. (*)
Bukan Soal BBM, Satuan Mahasiswa Maluku Jabodetabek Ajukan Tuntutan Pencabutan Operasi Perusahaan di Gedung Kementrian ESDM
Jakarta, FNN - Demonstrasi sebagai bentuk protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi peristiwa terpanas di bulan September ini. Tak hanya buruh, masyarakat dari berbagai kalangan pun ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa yang terus bergulir sejak tanggal 5-13 September 2022. Publik menilai naiknya harga BBM kian mempersulit perekonomian rakyat. Dan ternyata demo akhir-akhir ini tidak melulu soal BBM. Ada juga demo dari kelompok masyarakat pada PT Balam Energy Limited dan PT. Baereu of Geopgysical Prospecting (BGP). Kedua perusahaan yang beroperasi di Maluku ini, khususnya di daerah Bati, oleh masyarakat setempat dinilai berpotensi mencemari lingkungan karena melakukan kegiatan eksploitasi energi di Gunung Bati. Demonstrasi ini diinisasi oleh Satuan Mahasiswa Maluku se-Jabodetabek dengan tajuk gerakan Save Bati. Kegiatan ini dilakukan pada Rabu, 14 September 2022, Pukul 13.00 WIB di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aksi ini disambut oleh Kepala Humas Kementrian ESDM, ia mempersilahkan perwakilan dari massa yang ada untuk menyampaikan aspirasinya di dalam Gedung Kementrian ESDM. Mahasiswa pun membacakan 5 tuntutan, yaitu : 1. Mendesak agar PT. Balam Energy Limited dan PT. BGP dalam kurun 1 x 24 jam agar angkat kaki dari Tanah Bati. 2. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati agar segera menghentikan aktifitas PT Balam Energy Limited dan PT. BGP di Tanah Bati. 3. Mendesak agar Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Pimpinan, Anggota DPRD dan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) memanggil dan menghentikan aktifitas PT Balam Energy Limited dan PT. BGP. 4. Mendesak agar Presiden Joko Widodo mencabut izin operasi PT Balam Energy Limited dan PT. BGP di Tanah Bati. 5. Mendesak agar DPR RI segera mensahkan RUU masyarakat adat. Yani Bofakar selaku koordinator Save Bati se-Jabodetabek memberikan pendapatnya terhadap diterima masuknya aksi ini kedalam gedung Kementrian ESDM. Ia mengatakan bahwa, aksi ini merupakan yang empat kalinya setelah sebelumnya tiga kali gagal untuk masuk dan menyampaikan aspirasi di gedung Kementrian ESDM. \"Ini sudah yang keempat kalinya, sebelumnya kita sudah tiga kali demo tidak digubris sama sekali oleh pihak kementrian,\" akunya. Yani juga menerangkan bahwa pihak humas akan segera meneruskan aspirasi tersebut kepada Menteri ESDM. \"Mereka bilang akan segera memberikan tuntutan kami kepada menteri kepada ESDM agar cepat ditindak lanjuti,\" ujarnya. Intinya Yani dan massa gerakan Save Bati ini meminta tuntutan yang mereka ajukan segera diproses. \"Kami berharap semoga pemerintah dibukakan matanya dan segera memproses tuntutan tersebut agar masyarakat Bati bisa bebas dari pencemaran lingkungan,\" ujarnya. Gerakan Save Bati ini adalah Gerakan solidaritas mahasiswa Maluku yang berjuang untuk menyuarakan hak-hak wilayah di Tanah Adat Bati, Seram Bagian Timur, Maluku. Aksi ini diikuti oleh 30 anggota Satuan Mahasiswa Maluku se-Jabodetabek dengan target tujuan Kementrian ESDM dan Kominfo. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. (Habil)
Gatot Nurmantyo: Kondisi Sekarang Lebih Bahaya dari VOC
Jakarta, FNN – Gatot Nurmantyo memberikan pidatonya pada Diskusi Publik membahas persoalan \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" yang diselenggarakan pada Rabu (14/09/22) berlokasi di Jakarta Pusat. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menyoroti kutipan dari Mulyadi. Menurutnya, bagi negara Pancasila akan menghancur remukan. \"Liberalisme masuk ke bidang sosial menjadi individualisme. Kemudian masuk ke dunia politik menjadi demokrasi. Kalau masuk ekonomi menjadi kapitalisme.\" Gatot menjelaskan adanya unsur protektif terhadap anak bangsa sehingga Pancasila muncul untuk menjaga agar liberalisme, kapitalisme, dan komunisme tidak masuk. Gatot membandingkan kondisi sekarang yang lebih bahaya dari zaman VOC dikarenakan liberalisme melahirkan peluang komunisme yang disebabkan oleh kemiskinan. \"Tapi entah bagaimana, ini sejarah berulang. Jadi kondisi sekarang ini lebih bahaya daripada VOC. Lebih bahaya dari Belanda. Karena berdasarkan teori tadi, kapitalisme, liberalisme yang lahir di sini ini melahirkan juga peluang untuk komunisme. Karena kemiskinan tadi. Ini yang sangat berbahaya,\" tutur Gatot pada diskusi publik yang digelar KAMI pada Rabu (14/09/22). Teori liberalisme tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan dengan Pancasila. BLT merupakan suap politik dengan penguasaan terhadap media yang menyebabkan rakyat terlena. Gatot menggaungkan kepada masyarakat bahwa Pancasila dikeroyok liberalisme dan komunisme. \"Ini perlu kita gaungkan benar agar masyarakat tahu. Sangat berbahaya. Jadi, Pancasila ini sekarang dikeroyok oleh liberalisme dan komunisme,\" ucap Gatot. Mantan Panglima TNI Jenderal tersebut juga membahas krisis yang melanda Indonesia, meskipun negara ini berada di sisi geografis yang paling baik didukung dengan tanah yang subur dan hasil tani yang berkualitas. Di akhir pidatonya, Gatot berpesan agar masyarakat tetap menjaga bangsa dengan bangkit dan tidak abai terhadap negara. \"Ingat, abai adalah awal dari kemusnahan bangsa. Jadi, bangkit atau punah,\" tutup Gatot. (sws, oct)
Gatot Nurmantyo Tersakiti dengan Ucapan Effendi Simbolon
Jakarta, FNN – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo sangat tersinggung dengan ucapan Effendi Simbolon, anggota DPR RI fraksi PDIP dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR yang melecehkan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menduga sedang terjadi pembusukan di dalam tubuh TNI. \"Ini sangat berbahaya. Ini proses pembusukan TNI, dilakukan di dalam forum terhormat dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,\" katanya geram di tengah diskusi publik \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\", Rabu, 14 September 2022 di Kantor KAMI, Jl. Kusumaatmaja 76 Menteng, Jakarta Pusat. Gatot menerjemahkan apa yang disampaikan Effendi Simbolon jika dilihat dari faktor luar negeri maka pesannya, inilah kondisi TNI saat ini yang lemah. \"Jadi sekarang ini di luar negeri, pesannya \'Kalau kamu mau nyerang Indonesia, sekarang! Karena TNI berantakan porak poranda, tidak ada kendali, kayak gerombolan.\' Itu permasalahan dari luar negeri,\" tuturnya dengan menggebu-gebu. Sedangkan dari dalam negeri bisa diterjemahkan bahwa TNI tidak solid, para pimpinannya tidak harmonis dan lebih jelek dari gerombolan. \"Dari dalam negeri, menyampaikan kepada rakyat, \'Hei, rakyat. Jangan kau percaya dengan TNI. TNI itu lebih jelek dari gerombolan-gerombolan ormas. TNI udah gak ada kendali. Tidak patuh sama pimpinan dan terjadi pembangkangan.\' Itu TNI sekarang, sehingga kepercayaan rakyat diharapkan tidak percaya lagi dengan TNI,\" ungkapnya. Gatot menegaskan bahwa central of gravity yang menjaga Indonesia bukan hanya TNI, tetapi bersatunya TNI dengan rakyat. Sehingga apabila TNI ditinggalkan rakyat akan menjadi bangkai. Gatot juga berpesan kepada para prajurit, pimpinan dan Panglima TNI agar tetap merapatkan barisan. \"Rapatkan barisan, konsolidasi, siaga penuh. Jangan mau dipecah-pecah oleh siapapun juga. Jangan menganggap sepele pernyataan ini,\" pesan Gatot. Gatot mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dan meninggalkan perbedaan karena bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. (sws, oct)
Harga BBM Naik, Petani, Peternak dan Pengusaha Mati
Jakarta, FNN – Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai macam profesi. Seluruhnya merasa hidup makin sulit pasca kenaikan yang dipaksakan itu. Kenyataan ini muncul dalam diskusi publik bertemakan \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Rabu (14/09/22). Diskusi ini menghadirkan pemantik ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN. Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM. Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk. Marlan selaku koordinator Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang mencekik para petani. Harga yang berubah-ubah dengan masalah kebijakan yang bergantung pada pasar, World Trade Organization (WTO) dan World Bank. Ia mengharapkan adanya jaminan stok dan harga dari pemerintah. Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga. Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh. Alvino juga menyoroti Satuan Tugas (Satgas) yang belum mampu menurunkan harga di tingkat konsumen dan operasi pasar yang juga tidak berhasil. Namun, fakta bahwa pemerintah tidak ada upaya dalam membantu permasalahan ini menyebabkan peternak perlu mandiri dengan keseriusan pemerintah. Beralih kepada Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang membicarakan tentang paham liberalisme. Ada paham liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya. Menurut Mulyadi, demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan. Mulyadi menegaskan bahwa yang menjadi politisi adalah pengusaha. Apabila Indonesia ingin aman, maka badut politik, bandar politik, dan bandit politik perlu diberantas. Subsidi merupakan tugas negara sehingga tidak ada istilah subsidi dalam negara kesejahteraan (welfare state). Selanjutnya, Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan mengutarakan bahwa John Lock tahun 1600-an, kepemilikan lahan diberikan kepada orang yang bisa menggarap seoptimal mungkin. Lahan yang seharusnya menjadi hak putra daerah, namun terpinggirkan oleh korporasi yang masuk. Anthony menyatakan terdapat 138,9 juta rakyat miskin di Indonesia. Penderitaan masyarakat pasca pandemi Covid-19 dengan APBN defisit sebanyak Rp 1.200 triliun, pemecatan buruh hingga kenaikan harga BBM jelas mencekik rakyat bawah seperti petani, nelayan, dan peternak. Kenaikan pendapatan pemerintah pasca kenaikan BBM hanya berjumlah Rp 31,75 triliun. Namun berdampak sangat besar terhadap kesulitan rakyat. Anthony berpendapat kenaikan harga BBM tidak adil dikarenakan tidak adanya transparansi dan perhitungan kenaikan harga yang fair. Kenaikan BBM telah melukai rakyat banyak dengan segala permasalahan yang ditimbulkan. (sws, oct)
Mahkamah Konstitusi Berpolitik: Wajib Bubar?
Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mempertanyakan, apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi, presiden dua periode boleh maju sebagai cawapres? “Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?” ungkap Anthony Budiawan. MK wajib berhentikan juru bicara yang memberi pernyataan pendapat terkait materi konstitusi tanpa instruksi MK yang didahului sidang uji materi. Kalau tidak, MK diduga telah memberi pendapat konstitusi melampaui wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya: MK melanggar konstitusi. DPR wajib memanggil MK, minta klarifikasi apakah pernyataan juru bicara terkait “Presiden 2 periode boleh menjadi calon Wakil Presiden” merupakan pernyataan resmi MK. “Kalau tidak, DPR wajib minta MK memberi pernyataan publik, bahwa pendapat juru bicara tersebut bukan pendapat MK,” tegasnya. Anthony Budiawan menegaskan, parpol, yang dianggap masyarakat sebagai perusak demokrasi dan konstitusi, dengan PT 20%, sebaiknya tidak mengejar kekuasaan semata, dengan mengabaikan kepentingan masa depan bangsa, wajib menolak cawapres dari presiden yang sudah menjabat 2 periode: Ingat, rakyat mengawasi. Sebelumnya ramai diberitakan, MK menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya. “Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar, dilansir CNN Indonesia.com. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Menurut Fajar, bunyi Pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden periode berikutnya. “Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar. Itu berbeda halnya jika presiden dua periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut atau ada jeda, tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga. “Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu dua kali masa jabatan,” kata Fajar. Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres. Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya. \"Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,\" kata Fadhli. Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama. Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser. “Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya. “Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia. (mth)
Anthony Budiawan: DPR Wajib Usut Tuntas Skandal Raksasa “Satgassus Gate”
Jakarta, FNN – Dana judi online mengalir ke polisi dan masyarakat capai Rp 155 triliun? Lebih dari USD 10 miliar? “Fantastis! Ini skandal raksasa, bisa lebih besar dari skandal sama di AS. Kalau skandal ini melibatkan Satgassus, DPR wajib usut tuntas: audit semua rekening!” tegas Anthony Budiawan. Menurut Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu, kalau DPR tidak usut tuntas Skandal Raksasa Judi Online, masyarakat akan bertanya-tanya: ada apa? “Dikhawatirkan berkembang pendapat liar, jangan-jangan banyak anggota DPR juga terlibat? Ini bisa merusak reputasi negara, bagaimana bisa lembaga legistalif terlibat aktivitas kriminal?” lanjut Anthony Budiawan. Karena, normalnya, kata Anthony Budiawan, DPR akan menyelidiki kasus-kasus yang dianggap berat: ada Buloggate & Bruneigate, meski tidak terbukti melibatkan Gus Dur, atau Centurygate yang “hanya” melibatkan uang Rp 7 triliun. Sedangkan Satgassusgate melibatkan dana Rp 155 triliun: mengalir ke mana-mana. Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, Selasa (13 Sep 2022 18:39 WIB), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK) Ivan Yustiavandana telah mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 Triliun dari judi online. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun),” ujar Ivan di ruang rapat. Menurut Ivan, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Ivan juga menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait temuan itu dengan Polri. “Enggak-enggak (tidak hanya ke rekening polisi) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS,” imbuh Ivan saat ditemui usai rapat. Sepanjang tahun ini, Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah Rp836 miliar yang berhasil dibekukan. Sementara, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. “Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,\" tuturnya. Sebelumnya, Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang periode 2019-2022. Menurutnya, pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. “Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara \'tax haven\',” kata Ivan. (mth)
Situasi Kondusif, Akses Menuju Istana Dibuka Sementara
Jakarta, FNN - Terpantau hingga pukul 09.00 WIB, Rabu, 14 September 2022, akses transportasi sekitaran monas menuju Istana Merdeka kembali dibuka setelah beberapa hari tutup karena adanya demo kenaikan harga BBM. Suwanto selaku salah satu personel POLRI yang ikut mengawal jalannya demo mengatakan bahwa, pembukaan akses ini dikarenakan belum ada tanda-tanda diadakannya demo lanjutan oleh masyarakat. \"Belum ada tanda-tanda demo, jadinya belum ada perintah dari atas untuk menutup jalan ini,\" ujarnya di jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Meski begitu, Suwanto menambahkan bahwa pihak polisi terus siap siaga berjaga di sekitaran Monas. Suwanto menambahkan jika ada tanda-tanda akan dilaksanakannya demo, maka pihak polisi akan bergerak cepat menutup kembali akses dari sekitaran Monas menuju istana. \"Cuma kalo misalkan nanti ada demo dadakan gitu ya, kami udah siap. Bisa diliat juga banyak temen-temen yang berjaga disini. Jadi kita terus siap siaga, ketika ada kabar mau dilaksanakannya demo, kami langsung menutup akses ke istana,\" ujarnya. Dibukanya akses menuju istana ini terjadi setelah demo besar yang dilakukan oleh gabungan buruh dan mahasiswa pada 13 September 2022. Demo tersebut berlangsung dari pukul 13.00, terjadi sedikit bentrokan antara polisi dengan mahasiswa yang mencoba untuk membobol penghalang jalan ke istana sebelum akhirnya para demonstran memutuskan untuk membubarkan diri pada pukul 20.30 malam. (Habil)
Mahasiswa Tilang Mobil Pejabat Saat Demo Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN – Unjuk rasa terkait kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut. Selasa, 13 September 2022 buruh kembali turun ke jalan, kali ini bersama kelompok mahasiswa. Hebohnya lagi mahasiswa hadir tidak hanya untuk mendengar orasi di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, tapi bersama kelompoknya mereka menghentikan mobil-mobil berplat merah yang melintasi kawasan jalan protokol MH Thamrin. Mereka menghadang mobil-mobil dinas yang diduga ditumpangi pejabat negara di dalamnya. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pejabat yang dinilai ikut andil dalam menaikkan harga BBM. Saat mobil berhasil dihentikan, mereka menyerukan beberapa tuntutan dan mengungkapkan kekecewaannya kepada pejabat yang berada dalam mobil. \"Buka dong pak! Dengarkan kami! Kami mau harga BBM turun, rakyat sedang kesusahan pak,\" teriak salah satu mahasiswa asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Beberapa mobil mencoba menghindari cegatan mahasiswa dengan masuk ke jalur khusus transportasi umum Transjakarta. Upaya yang justru memancing orator di mobil komando menyerukan massa mahasiswa menilang mobil yang masuk ke jalur terlarang bagi kendaraan pribadi itu. \"Tilang, tilang, tilang pejabat. Tilang pejabat di jalur busway,\" seru mereka dalam nada lagu \'Menanam Jagung di Kebun Kita\'. Selain mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta aksi juga diikuti oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). (Habil)
Bjorka Bocorkan Data Pribadi Pejabat, Publik Jadi Paham Kelakuan Mereka
Jakarta, FNN - Belakangan ini sedang ramai dibicarakan bocornya data pemerintah yang dilakukan oleh peretas atau hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka. Kebocoran data pemerintah yang dilakukan oleh Bjorka ini awalnya dimulai dari dibocorkan data SIM Card dan sekarang merembet hingga ke data vaksinasi yang menyangkut beberapa pejabat. Akun sosial media Twitter belakangan ini digemparkan dengan kemunculan hacker Bjorka. Dari awal kemunculannya yang membeberkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hingga sempat mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyebarkan data pribadi beberapa pejabat, misalnya Kemenkominfo Johnny G Plate, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan yang terbaru Mendagri M Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Ketua DPR Puan Maharani. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut oleh Bjorka, bahwa baru mendapatkan vaksin dosis dua dan belum melakukan vaksinasi booster. Bjorka sebelumnya mengunggah data pribadi yang diduga milik Luhut, seperti nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), agama, tanggal lahir, alamat, status penduduk, nama istri hingga nama ibu. Di dalamnya juga terdapat status vaksinasi COVID-19 milik Luhut Binsar Pandjaitan, Puan Maharani serta Erick Tohir yang hanya baru divaksinasi dua kali saja Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara di akun Twitter pribadinya. \"Bnyk yg japri sy bhw data pribadi sy dibocorkan oleh bjorka hacker. Sy tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi sy bkn rahasia. bs diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku2 saya, di LHKPN KPK. Data pribadi sy terbuka, tak perlu dibocorkan,\" tulisnya pada akun Twitter @mohmahfudmd pada 13 September 2022. Dari pernyataan Mahfud tersebut, mendapat tanggapan dari Ismail Fahmi selaku Founder of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia yang tidak setuju dengan membalas cuitan milik Mahfud tersebut. \"Maaf pak. Masalahnya bukan di bapak @mohmahfudmd apakah peduli atau tidak. Tetapi pernyataan ini seperti menantang hacker untuk bertindak lebih jauh dan lebih parah. Bjorka ini emosinya tersulut krn dianggap hoak, jdnya malah terus menerus bikin sensasi. Yg rugi publik,\" tulis Fahmi dalam akun Twitter pribadinya @ismailfahmi pada 13 September 2022. Meskipun begitu, netizen sudah terlampau geram melihat bocornya data Luhut yang belum vaksin booster. Hal ini lantaran dikarenakan Luhut yang sebelumnya gencar dalam menyuarakan kepada masyarakat harus vaksin booster. Berbagai tanggapan netizen lontarkan dalam cuitan, beberapa diantaranya seperti \"Eh eh kamu ketahuan, tak vaksin booster, sangat mengecewakan\" tulis akun Twitter @StSyaf***** \"Dan kode vaaksinnya sama, pdhl beda tgl vaksin .. bisa gitu ya?\" tulis akun Twitter @Yuniar**** \"Rakyat di ancamnya dgn berbagaimacam cara & aturan supaya ikut,dia sendiri malah inkar,bisa jd banyak yg begini,bagaiaman kalau Tuhan menampakkan semua aib kalian ya..?\" tulis akun Twitter @herri***** Tak hanya netizen, mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, menyoroti sejumlah data para petinggi yang disebarluaskan oleh Bjorka. “Jika data pribadi yg diungkap Bjorka benar, bbrp pejabat tinggi negara ternyata belum vaksinasi Booster, Bgmn mereka bisa bepergian naik pesawat? SE 23/2002 Satgas Penanganan COVID-19 jelas syaratkan vaksinasi booster bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri @KemenkesRI @jokowi” tulisnya dikutip FNN dari cuitan akun @alvinlie21 yang diunggah pada Senin (12/9/2022). Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berkata bahwa data yang diretas oleh hacker Bjorka ini adalah data-data yang hanya bersifat umum dan tidak spesifik. Bahkan data-data yang diretas bukanlah data-data yang terbaru. \"Setelah ditelaah sementara, data-data yang (diretas) umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang ter-update,\" jelas Johnny Plate usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022). Johnny juga menambahkan bahwa pemerintah akan membuat tim tanggap darurat yang berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang akan berkoordinasi dalam menyelidiki peretasan yang dilakukan hacker belakangan ini. \"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data tata kelola data yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,\" tambahnya. Mengamati kondisi ini, Refly Harun seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, menyampaikan keresahannya terhadap pemerintah, melalui kanal YouTube miliknya yang berjudul \"Siapa Bjorka yang Bikin Malu (Pemimpin) Kita!\" \"Kalau pemerintahan kita baik, maka pertanyaannya adalah kalau ada kebocoran seperti yang dilakukan Bjorka ini siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab? Apakah Menkominfo atau menteri-menteri yang lain ataukah setingkat Sekjen atau Dirjen jadi eselon satu,\" ucapnya. \"Nah, ini sendiri di Indonesia gak jelas. Kalau goverment ini saja tidak jelas, siapa yang harus bertanggung jawab? Maka susah kita bicara tentang manajemen pemberantasannya,\" tambahnya. (Fik)
POPULER
