NASIONAL
LaNyalla: Hilangnya Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi Jadi Pangkal Utama Karut Marut Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut adalah dihilangkannya Pancasila sebagai Identitas Konstitusi. \"Penghilangan Pancasila itu dilakukan bangsa ini secara \'malu-malu tapi mau\', atau \'malu-malu kucing\'. Sehingga kita menjadi bangsa yang memalukan, karena terhina untuk selalu meminta-minta pinjaman dan utang,\" kata LaNyalla secara virtual dalam Diskusi Publik Forum News Network (FNN) di Jakarta, Rabu (10/8/2022). Menurut LaNyalla, Pancasila sudah tidak digunakan lagi dalam berbangsa dan bernegara sejak tahun 2002. Atau sejak penggantian Konstitusi tuntas dikerjakan oleh MPR. \"Meminjam istilah Profesor Kaelan dari UGM, sejak saat itu kita telah menggunakan UUD baru, yaitu UUD 2002. Bukan lagi UUD 1945,\" papar dia. Menurut LaNyalla, sangat jelas cita-cita dan tujuan nasional di dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pancasila sudah tidak nyambung lagi dengan isi Pasal-Pasal di dalam Konstitusi. Bahkan, Naskah Penjelasan UUD 1945 yang sangat terang benderang menjelaskan bagaimana mewujudkan Cita-Cita dan Tujuan Nasional negara ini resmi dihapus total sejak tahun 2002. \"Ini bisa kita baca di Aturan Tambahan UUD Hasil Amandemen 1999-2002 di Pasal II, yang tertulis; ‘Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal,\" tukas Senator asal Jawa Timur itu. Belum lagi di masa Reformasi, tepatnya tanggal 13 November 1998, MPR melalui Ketetapan (TAP) MPR Nomor. XVIII/MPR/1998 telah mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4. Pertimbangannya materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Ini artinya materi P4 yang merupakan penjabaran nilai-nilai dan butir-butir Pancasila di tataran fraksis dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. \"Jadi kalau hari ini kita melakukan refleksi 77 Tahun Indonesia merdeka, dengan tonggak Proklamasi 17 Agustus 1945, menjadi tidak nyambung lagi. Karena negara Proklamasi sudah bubar, sejak tahun 2002,\" kata LaNyalla dalam diskusi bertema Refleksi 77 Tahun Indonesia Merdeka, Membangun Ekonomi, Politik dan Hukum yang Beradab itu. \"Penggantian Konstitusi yang dilakukan di tahun 1999-2002 telah memenuhi unsur-unsur pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dimana nilai perjanjian luhur bangsa Indonesia dan nilai Proklamasi sebagai suatu kelahiran baru suatu negara sudah ditiadakan. Juga dokumen nasional yang mengandung suatu perjanjian luhur bangsa, sebagai identitas nasional dan lambang persatuan sudah dihilangkan,\" imbuhnya. Dari situlah, awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staatsfundamentalnorm. Juga menjadi awal persoalan bangsa semakin kompleks karena ketidakadilan dan kemiskinan struktural terjadi. Ditambahkannya, saat ini bangsa Indonesia sedang dalam proses pencaplokan oleh bukan orang Indonesia asli dan mereka ingin menguasai tiga sektor kunci. Yaitu sistem politik, perekonomian dan kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. Dan UUD 2002 membuka peluang untuk itu terjadi. Karena Pasal 6 UUD 1945 naskah asli yang menyebutkan: Presiden ialah Orang Indonesia Asli telah diganti dengan menghapus kata ‘Asli’. \"Jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan Orang Indonesia Asli, maka Anda semua akan bisa apa? Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk kelas bawah yang tidak kompeten dan tidak mampu bersaing, karena Anda miskin. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang dilanggengkan,\" beber dia lagi. Oleh karena itu, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm. Agar Indonesia kembali dengan sistemnya sendiri, seperti diucapkan oleh H.O.S Cokroaminoto yaitu; Zelfbestuur. \"Mari kita kembali ke sistem yang paling cocok dengan watak bangsa yang super majemuk dan bangsa kepulauan yang terpisah oleh lautan,\" katanya. Semua elemen bangsa ini, katanya, harus berpikir dalam kerangka Negarawan. Memikirkan masa depan anak cucu kita. Karena negeri ini sebenarnya kaya-raya dengan kekayaan alam dan iklim serta berada di garis katulistiwa. Negeri yang sungguh bisa besar dan menjadi adi daya di dunia sebagai penjaga harapan hidup manusia di bumi, melalui kekayaan biodiversity hutan untuk menghasilkan oksigen dan sumber kekayaan hayati. \"Jangan sampai potensi itu dirampok oleh bukan orang Indonesia asli secara sistemik melalui agresi non-militer. Marilah kita ingat pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Mereka menyabung nyawa dengan semboyan: “Merdeka atau Mati” sebuah semboyan yang kini mungkin terasa absurd di ruangan ber-AC ini. Tetapi itu semua mereka lakukan demi kemerdekaan. Demi perwujudan kecintaan kepada tanah air, dan demi satu harapan mulia; agar tumbuh generasi yang lebih sempurna,\" tuturnya. Hadir dalam kesempatan itu Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran, Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Senator Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Pengamat Politik, Rocky Gerung, Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy dan Pengamat Hukum, Ahmad Yani. (mth/*)
Tuntaskan Kasus Kematian Brigadir J, LaNyalla Apresiasi Sikap Tegas Kapolri
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi tindakan tegas Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dalam menuntaskan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Ketegasan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diperlihatkan dengan keputusan institusi Polri untuk menetapkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus tersebut. \"Saya apresiasi keberanian dan ketegasan Kapolri dalam mengusut kasus ini. Termasuk keputusan institusi Polri dalam menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Langkah tersebut menunjukkan Polri bersungguh-sungguh dalam mengungkap kasus yang menjadi atensi Presiden dan sorotan tajam di masyarakat,\" katanya, Selasa (9/8/2022). Proses hukum secara jujur dan transparan, menurut LaNyalla, akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap marwah lembaga Polri. Dimana saat ini citra Polri sangat terpuruk. \"Citra Polri menjadi pertaruhan karena keterlibatan beberapa petinggi dan rekayasa-rekayasa maupun pelanggaran prosedur yang dilakukan. Sehingga pengungkapan dan penyelesaian kasus tewasnya Brigadir J ini bisa mengembalikan persepsi buruk Polri di masyarakat,\" tukas Senator asal Jawa Timur itu. \"Selain itu, penyelesaian kasus tersebut akan menunjukkan bahwa Presisi-nya Polri bukan sekedar jargon, tetapi implementasinya nyata,\" imbuh dia. Diketahui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengumumkan tersangka baru kasus kematian Brigadir J, Selasa (9/8/2022). Eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka utama. Sebagaimana diketahui Ferdy Sambo sudah ditahan di Mako Brimob Depok sejak Sabtu (6/8/2022) malam. “Saya apresiasi keberanian dan ketegasan Kapolri dalam mengusut kasus ini. Termasuk keputusan institusi Polri dalam menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J,” kata LaNyalla. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan Polri bersungguh-sungguh dalam mengungkap kasus yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo dan sorotan tajam di masyarakat. Citra Polri menjadi pertaruhan karena keterlibatan beberapa petinggi dan rekayasa-rekayasa maupun pelanggaran prosedur yang dilakukan. Sehingga pengungkapan dan penyelesaian kasus tewasnya Brigadir J ini bisa mengembalikan persepsi buruk Polri di masyarakat. Selain itu, penyelesaian kasus tersebut akan menunjukkan bahwa Presisi-nya Polri bukan sekedar jargon, tetapi implementasinya nyata. (mth/*)
Presiden Jokowi: Jangan Sampai Kasus Brigadir J Rusak Citra Polri
Jakarta. FNN – Presiden RI Joko Widodo menegaskan pengusutan perkara meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J harus tuntas agar tidak merusak citra dan kepercayaan terhadap Polri di hadapan publik.\"Ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting, citra Polri apa pun tetap harus kita jaga,\" kata Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa.Hingga kini penyidik baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J, yakni Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal (RR). Keduanya disangkakan lakukan pembunuhan berencana dari Pasal 340 juncto Pasal 338 jo. Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.\"Sejak awal \'kan saya sampaikan, sejak awal saya sampaikan usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya,\" tegas Presiden.Inspektorat Khusus (Irsus) Timsus Polri dalam perkara tersebut telah memeriksa 25 personel Polri yang melanggar prosedur tidak profesional dalam menangani olah tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, Jakarta Selatan.Dari 25 orang tersebut, empat di antaranya ditempatkan di tempat khusus, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo selama 30 hari di Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk pemeriksaan.Tim gabungan Itsus melakukan pengawas pemeriksaan khusus terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo atas dugaan melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri.Tim telah memeriksa 10 saksi dan beberapa bukti terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur oleh Ferdy Sambo dalam penanganan TKP Duren Tiga.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga telah mencopot tiga perwira dari jabatannya, yaitu Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Polri menjadi pati Yanma Polri, selanjutnya Brigjen Pol. Benny Ali dicopot dari jabatan Karo Provost Div Propam Polri menjadi pati Yanma Polri.Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan kepada wartawan bahwa sudah ada tiga orang sebagai tersangka. Sel Bharada E, juga ada sopir dan ajudan Putri Chandrawathi berinisial Brigadir RR dan K. (mth/Antara)
Mengenang 30 Hari Kematian Brigade J, Komunitas Masyarakat Sipil Nyalakan Lilin di TIM
Jakarta, FNN - Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam CSI (Civil Society Indonesia) menggelar aksi solidaritas untuk mengenang 30 hari meninggalnya Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J di depan Plaza Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Senin malam (8/8/2022). Aksi bertajuk “Keadilan untuk Joshua” ini diisi dengan kegiatan menyalakan 3000 lilin dan doa bersama mengenang kematian Brigadir J, dihadiri beberapa tokoh masyarakat antara lain Burzah Zarnubi, Irma Hutabarat, Saur Hutabarat, dan masyarakat lainnya. Pantauan FNN di lokasi pukul 18.30 WIB, Senin (8/8/2022), terlihat masyarakat sudah memenuhi pelataran taman. Sebagian dari mereka terlihat memegang poster bertulisan \'Justice for Joshua\'. Terlihat juga lilin merah putih menyala terang yang dibentuk angka 30. Ini sebagai bentuk memperingati 30 hari meninggalnya Brigadir J. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa bersama, dan pidato-pidato dari berbagai tokoh hingga akhirnya panitia menutup acara. “Kita berkumpul untuk kebajikan, untuk mengawal agar tidak ada lagi satu pun putra Indonesia yang mati sia-sia, tidak ada lagi orang Batak yang mati dibunuh dan tidak dipertanggungjawabkan,\" kata penanggung jawab CSI, Irma Hutabarat di lokasi. Irma menyatakan simpati yang mendalam atas kasus yang menimpa Brigadir Joshua dan pihak berwajib bisa memproses secara tegas dan adil. \"Kami menyalakan lilin untuk menunjukkan empati, saya mulai sebagai Boru Hutabarat, lalu juga yang merasakan apa rasanya Ibu dari Joshua yang mengharapkan keadilan karena anaknya sudah mati, sudah tidak bisa lagi dibalikkan nyawanya. Tidak ada lagi yang bisa kita bikin. Apapun yang dilakukan oleh Kapolri, oleh seluruh bangsa ini, tidak bisa mengembalikan nyawa Joshua. Tetapi yang bisa kita lakukan yang masih hidup ini, yang masih dikasih kekuatan adalah mencari kebenaran dan supaya jangan terjadi lagi peristiwa seperti ini,\" tutur Irma yang mantan pendiri KPK itu. Aktivis lainnya, Arios Aritonang sebagai salah satu hadirin dari perkumpulan Hutabarat di Jakarta mengatakan bahwa acara tersebut merupakan aksi solidaritas. \"Kami tergerak dari solidaritas orang Batak, agar terang benderangnya kasus ini,\" ucap Arios. Dirinya juga menambahkan atas tuduhan yang terjadi pada brigadir J. serta harapan ke depannya. Arios meyakini bahwa tidak ada peristiwa peleehan seksua dalam peristiwa itu. \"Saya 100% tidak percaya terhadap adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh beliau, karena buktinya saja yang valid sudah meninggal. Harapan kita ke depannya agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, harus setara di depan hukum, jangan karena istilahnya ada pangkat tinggi jangan ditutupi,\" pintanya. Di akhir pernyataannya, Irma Hutabarat menegaskan bahwa lembaga kepolisian harus menjadi lembaga yang bersih dan amanah dalam menegakkan keadilan. (ind)
Bunuh Diri Akibat Rentenir Masih Marak, LaNyalla: Salah Satu Dampak Kemiskinan Struktural
Jakarta, FNN – Masih maraknya kasus bunuh diri akibat terjerat utang pada rentenir, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, miris. Menurutnya, selain pendidikan keluarga dan minimnya ilmu agama, semakin berkuasanya Oligarki ekonomi dan Oligarki politik, maka semakin banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Sekadar informasi, peristiwa itu terjadi di Kulonprogo. Tepatnya menimpa ibu rumah tangga, Trimurni (54). Korban mengakhiri hidup karena tidak kuat menghadapi tekanan ekonomi. Sebab, selain dikejar rentenir, anaknya pun selalu meminta uang untuk membeli motor. “Sangat miris jika kita melihat kondisi keluarga-keluarga yang harus terjerat masalah ekonomi. Karena, sebagian dari mereka memilih meminjam uang dari rentenir untuk menghadapi masalahnya. Ini kemiskinan yang sudah sangat akut. Sangat terstruktur di masyarakat kita. Rakyat kita sudah banyak yang menangis,” tutur LaNyalla, Selasa (9/8/2022). Padahal, terang LaNyalla, masyarakat yang datang ke rentenir bukan sedang menyelesaikan masalah. Sebaliknya memperbesar masalah yang didapat. “Inilah yang membuat kasus bunuh diri karena terjerat utang rentenir kembali terulang. Faktanya, tekanan ekonomi yang berat dan menjadi tekanan mental banyak dihadapi oleh kelompok rentan. Ini harus dihentikan di bangsa kita tercinta ini. Bangsa ini sejatinya kaya, tapi rakyatnya miskin,” katanya. Pria yang lahir di Jakarta, besar di Surabaya dan yang berdarah Bugis itu menegaskan jika oligarki ekonomi dan oligarki politik merupakan biang keladi yang membuat bangsa tetap miskin meski memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Dijelaskan LaNyalla, Indonesia sesungguhnya merupakan negeri yang berpotensi menjadi bangsa yang besar dan menjadi negara adidaya di dunia sebagai penjaga harapan hidup manusia di bumi, melalui kekayaan biodiversity hutan untuk menghasilkan oksigen dan sumber kekayaan hayati. Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang bisa menjamin ketersediaan pangan dan air bagi penduduk bumi di masa depan. LaNyalla mengingatkan agar jangan sampai potensi itu dirampok oleh bukan orang Indonesia asli secara sistemik melalui agresi non-militer. “Oleh karena itu saya selalu utarakan bahwa kita harus kembali kepada Pancasila. Saya mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir dalam kerangka negarawan. Mari kita pikirkan masa depan anak cucu kita. Generasi yang baru lahir di Bumi Pertiwi ini,” tegas Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Berangkat dari pemahaman tersebut, LaNyalla menilai persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini atau soal Presiden hari ini. “Persoalan bangsa ini sesungguhnya adalah adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, ini harus dihentikan,” ujar LaNyalla. (mth/*)
Gibas dan HNSI Dukung LaNyalla Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli
Jakarta, FNN – Upaya Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli, mendapatkan dukungan dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Dukungan tersebut disampaikan langsung ke LaNyalla saat kedua lembaga tersebut beraudiensi ke Kantor DPD RI, Senin (8/8/2022). Dalam audiensi itu, hadir Dewi Anggareni, Penasehat Gibas yang juga anggota Lemhanas, Ketua Gibas Aria Riefaldhy, dan Ketua Bidang Hukum HNSI Secarpiandy. Sementara LaNyalla didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin Ketua Gibas Aria Riefaldhy mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan pihaknya di pertemuan tersebut. Yang pertama adalah Gibas ingin peran serta Gibas dan masyarakat berperan aktif untuk mengawal perjalanan bangsa. Masyarakat harus diberi ruang untuk membangun dan menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. \"Ke depan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menangkal radikalisme dan penyebaran narkotika. Semua ini bisa kita laksanakan kalau kita punya sosok seperti Ketua DPD RI. Apalagi perjuangannya yang saat itu menghapus ambang batas presidential threshold dan sekarang mengembalikan naskah asli UUD 45 semua sesuai dengan perjuangan Gibas,\" katanya. Tidak itu saja, dia mengatakan harus ada upaya agar masyarakat menjadi lebih sadar politik. Oleh karenanya, Aria mengaku siap meresonansikan gagasan LaNyalla untuk membangun kesadaran masyarakat agar paham terhadap situasi kebangsaan kekinian. \"Salah satu peran serta masyarakat yang diharapkan adalah dapat meminimalisir golput atau meningkatkan gerakan sadar politik di masyarakat. Semua harus paham politik, karena untuk mengawal perjalanan bangsa,\" katanya. Sedangkan Ketua Bidang Hukum HNSI Secarpiandy, mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani seperti Soekarno dan Soeharto. Dari sekian banyak tokoh nasional yang tampak, LaNyalla merupakan figur yang memiliki ketegasan dan keteguhan sikap dalam berpolitik. LaNyalla, Secarpiandy melanjutkan, juga memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap persoalan kebangsaan yang dirasakan masyarakat. \"Dari semua tokoh yang ada, LaNyalla inilah yang berani dan cocok menjadi pemimpin. Karena, bapak ini punya karakter,\" katanya. Senator asal Lampung, Bustami, mengatakan DPD akan menampung semua aspirasi dan rencana ke depan dari Gibas dan HNSI. \"Silakan aspirasi ditulis dan kami akan tindak lanjuti. Situasi yang terjadi di bangsa ini, semuanya terjadi karena amandemen UUD 45. Silahkan baca Peta Jalan yang dibuat oleh Ketua DPD RI. Semua tertuang lengkap di situ. Kalau udah baca kita akan semakin paham arah perjalanan bangsa ke depan,\" tuturnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan akan terus memperjuangkan agar UUD1945 bisa kembali ke naskah asli. \"Semua yang terjadi di bangsa ini, adalah akibat amandemen yang berkali-kali dilakukan. Dan itu sudah keluar dari semangat para pendiri bangsa. Oleh sebab itu, kita akan terus berjuang agar naskah asli UUD 1945 bisa dikembalikan untuk selanjutnya kita sempurnakan dengan adendum,\" katanya. (mth/*)
Di Kepulauan Seribu, LaNyalla dan Para Anggota DPD RI Sub Wilayah II Samakan Persepsi Perjuangan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan para anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II melakukan kunjungan ke Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Senin (8/8/2022). Dalam kesempatan itu Ketua DPD RI dan seluruh anggota DPD yang hadir berdiskusi untuk menyamakan persepsi agar perjuangan Ketua DPD RI dan DPD RI seirama. Terutama perjuangan Ketua DPD RI untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. Para anggota DPD RI yang hadir antara lain Eni Sumarni (Jawa Barat), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Fahira Idris (DKI Jakarta) Andiara A.H (Banten), Habib Ali Alwi (Banten), Adilla Azis (Jatim), Dailami Firdaus (DKI Jakarta), KH. Amang Syafrudin (Jabar), Asep Hidayat (Jabar), Bambang Sutrisno (Jateng), Abdi Sumaithi (Banten), Bustami Zainudin (Lampung), Oni Suwarman (Jabar), Bambang Santoso (Bali) Anak Agung Gde Agung (Bali), Jihan Nurlela (Lampung), Abdul Hakim (Lampung), Abdul Kholik (Jateng) Ahmad Bastian SY (Lampung), Hilmy Muhammad (DIY) dan PM Afnan Hadikusumo (DIY). \"Saya berharap teman-teman anggota DPD RI untuk mengkampanyekan gerakan yang sudah saya suarakan, yaitu kembali ke UUD 1945 naskah asli. Suarakan hal ini sampai ke tingkat bawah agar masyarakat mengetahui bahwa ada solusi konkrit yang bisa memecahkan persoalan bangsa kita ini,\" ujar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, UUD hasil amandemen 1999-2002 membuat bangsa ini jauh meninggalkan Pancasila sebagai dasar negara. Secara demokrasi, bangsa ini semakin liberal, sedangkan secara sistem ekonomi menjadi semakin kapitalistis. \"Apa yang kita rasakan selama 20 tahun ini? Berubah menjadi baik atau justru semakin terpuruk? Gara-gara UUD hasil amandemen 1999-2002, utang negara semakin banyak, masyarakat semakin sengsara karena sumber daya alam yang melimpah ini diambil oleh segelintir orang. Artinya selama 20 tahun ini sudah jelas oligarki politik dan oligarki ekonomi semakin kuat,\" kata dia. Senator asal Jawa Timur itu menyampaikan sudah mempersiapkan peta jalan kembali ke UUD 1945. Yakni berupa kajian komprehensif perbedaan UUD 1945 naskah asli dengan UUD hasil amandemen 1999-2002. \"Dari situ kita bisa lihat bahwa 95 persen UUD 1945 diganti, bukan diamandemen. Dari situ juga nantinya di bagian mana yang perlu disempurnakan. Terpenting kita harus kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" papar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, persoalan fundamental bangsa harus diselesaikan dengan fundamental juga supaya perbaikan negeri ini menyeluruh dan jangkauannya luas, bukan parsial. \"Saya akan terus istiqomah membela kebenaran. Berjuang demi kedaulatan rakyat. Pasalnya saat ini hanya DPD RI datu-satunya lembaga yang masih dipercaya rakyat Makanya kepercayaan itu tidak boleh disia-siakan,\" ujarnya. Senator asal Lampung Abdul Hakim sepakat dengan gagasan Ketua DPD RI mengembalikan kedaulatan rakyat atas nama konstitusi. \"Pemikiran tersebut luar biasa. Setelah kita semua seirama, kita perlu memikirkan bagaimana strategi untuk menggolkan gerakan perubahan ini,\" ucapnya. Menurutnya, tahapan-tahapan perjuangan harus dilaksanakan dengan agenda riil. Artinya tidak hanya resonansi ke masyarakat yang digalakkan tetapi proses internal di MPR harus ada langkah konkrit. \"Utusan DPD RI di MPR harus berjuang keras agar gerakan perubahan ini berhasil,\" tukas dia. Sementara itu Eni Sumarni, anggota DPD RI asal Jabar mengaku sangat paham dengan gerakan perubahan yang digaungkan Ketua DPD RI. Dia yakin semua anggota DPD RI memberi dukungan. \"Ibarat kapal, kondisi bangsa ini sudah mau karam, sehingga perlu segera diselamatkan. Gerakan penyelamatan bangsa yang dilakukan Pak Ketua ini sangat penting didukung. Oleh karena itu diperlukan kesolidan antara anggota DPD RI,\" tukasnya. Sylviana Murni, Oni Sunarwan, Amang Safrudin dan Jihan Nurlela menyatakan hal serupa. Mereka semua akan Sami’na Wa Atho’na dalam perjuangan bersama Ketua DPD RI. \"Kami juga siap meresonansikan pikiran-pikiran Ketua DPD RI ke masyarakat. Hanya saja sedikit masukan saja, sebaiknya seluruh anggota DPD RI diberikan pendalaman bersama terkait gerakan kembali ke UUD 1945 ini supaya lebih sefrekuensi, karena pastinya pemahaman masing-masing anggota juga berbeda,\" tukas Senator asal Lampung itu. (mth/*)
Ajudan Istri Ferdy Sambo Brigadir RR Ditetapkan Sebagai Tersangka
Jakarta, FNN – Bareskrim Polri menahan Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR, ajudan Putri Chandrawathi, istri Irjen Pol. Ferdy Sambo, di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Minggu, setelah ditetapkan sebagai tersangka.“Namanya sudah ditahan, pasti sudah tersangka,” Ketua Tim Penyidik Timsus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi, saat dikonfirmasi di Bareskrim Polri, Minggu.Andi yang juga Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu menyebutkan, Brigadir RR disangkakan dengan Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana.“(RR disangkakan) dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,” katanya.Penahanan terhadap Brigadir RR, kata Andi, terhitung mulai hari ini (Minggu-red), ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri.Sebelumnya, Tim penyidik Timsus Bareskrim Polri telah menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezir Pudihang Lumiu atau Bharada E sebagai tersangka, dengan sangkaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal ini berbeda dengan dengan yang disangkakan kepada Brigadir RR.Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yakni terkait dugaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP juncto 338, juncto 351 ayat (3) juncto 55 dan 56 KUHP.Adapun penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 terhadap tersangka Bhadara E dan Brigadir RR dimungkinkan masih ada tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini.Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, dihubungi terpisah menyebutkan ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus Brigadir J selain Bharada E.“Diduga akan ada tersangka lain dengan adanya sangkaan Pasal 55 terhadap E. Mohon publik bersabar,” kata Poengky.Polri telah memeriksa sebanyak 25 anggotanya yang terlibat pelanggaran prosedur dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Jumat (8/7) lalu.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mencopot dari jabatan 10 perwira terkait pelanggaran kode etik karena tidak profesional dalam menangani TKP Duren Tiga, salah satunya Irjen Ferdy Sambo dicopot dari jabatan Kadiv Propam Polri.Ferdy Sambo juga ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Klapa Dua Depok dalam rangka pemeriksaan terkait pelanggaran prosedural penanganan TKP tewasnya Brigadir J. (mth/Antara)
TNI AL Kuatkan Pertahanan Negara Melalui Binpotmar
Jakarta, FNN – Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Kadipotmaral) Laksamana Pertama TNI Suradi mengatakan bahwa TNI AL menyiapkan seluruh potensi nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara bersifat semesta melalui pembinaan potensi maritim (Binpotmar).“Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) sebagai salah satu tugas TNI Angkatan Laut dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk menyiapkan seluruh potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan negara bersifat semesta. Dawilhanla dilaksanakan melalui Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar),” kata Suradi saat membuka Pelatihan Babinpotmar (Bintara Pembina Potensi Maritim) Tahun Anggaran 2022 di Lantamal IX Ambon, Senin.Dalam keterangan yang diterima, Suradi mengatakan bahwa untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut, TNI Angkatan Laut melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pembinaan Insan Potmar karena insan Potmar merupakan ujung tombak dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Untuk itu, tutur ia melanjutkan, TNI Angkatan Laut menyelenggarakan Pelatihan Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) sebagai upaya untuk mewujudkan insan potmar yang profesional, serta memiliki kompetensi dan kemampuan binpotmar.“Juga sebagai sarana untuk membekali kemampuan para babinpotmar dalam menyelenggarakan kegiatan potmar di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.Pelatihan Bapinpotmar ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Harian dan Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono untuk membangun SDM TNI AL yang unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman.Selain itu, Kadispotmaral juga berharap agar Babinpotmaral memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan potensi maritim untuk kepentingan pertahanan negara dan memiliki kemampuan bersosialisasi dan memotivasi masyarakat dalam upaya bela negara.Lebih lanjut, ia berharap agar Babinpotmaral memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat dalam pembinaan potensi maritim dengan mengakomodasikan kepentingan pertahanan negara di lingkungan tugasnya, serta memiliki kemampuan menyusun, mengumpulkan, dan menyajikan data potensi maritim yang diperlukan oleh satuan untuk kepentingan pertahanan negara.“Laksanakan pembinaan potensi maritim yang tidak hanya berorientasi kepada pendekatan kesejahteraan semata, tetapi juga melakukan upaya-upaya pendekatan kepada pemangku kepentingan yang memiliki sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas TNI Angkatan Laut,” kata Suradi.Pelatihan Bapinpotmar yang diselenggarakan oleh Dispotmaral tersebut berlangsung selama satu bulan. Selain Lantamal IX Ambon, juga telah digelar di Lantamal V Surabaya beberapa waktu yang lalu dan di Lantamal VI Makassar. Pelatihan diikuti 150 personel Babinpotmar.Selain itu, dalam Lantamal IX Ambon juga dilaksanakan panen budidaya ikan hasil kegiatan para Babinpotmar dan penanaman 100 bibit pohon kelapa. (mth/Antara)
Komnas HAM Agendakan Pemeriksaan Ulang Bharada E
Jakarta, FNN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengagendakan pemeriksaan atau permintaan keterangan ulang terhadap Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J.\"Kami sudah mengagendakan itu. Karena sekali lagi kami melakukan apa yang kami dapat kemudian disandingkan dengan keterangan dan alat bukti yang lain,\" kata Komisioner Komnas HAM RI Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin.Anam menjelaskan keterangan atau bukti-bukti yang diperoleh Komnas HAM butuh pendalaman sehingga pemeriksaan ulang terhadap pihak yang diperiksa termasuk Bharada E dibutuhkan. Terkait pernyataan pengacara Bharada E yang menyampaikan kliennya diperintah oleh atasan untuk menembak Brigadir J, Anam mengaku belum mengetahui pernyataan dari pengacara Bharada E yang baru tersebut.Akan tetapi, sambung dia, dalam menyelidiki kasus tersebut Komnas HAM berangkat dari permintaan keterangan yang dilakukan sendiri setelah menyandingkan antara kesesuaian satu dengan lainnya.Khusus hari ini, kata dia, awalnya Komnas HAM mengagendakan suatu kegiatan namun terpaksa ditunda karena adanya perkembangan kasus Brigadir J dalam beberapa hari terakhir.Agenda lainnya ialah Komnas HAM mendatangi suatu lokasi guna mengecek atau memastikan terkait yang telah didapatkan sekitar dua hingga tiga minggu sebelumnya.\"Itu ditujukan untuk memastikan kelengkapan informasi dan kedalaman dari apa yang sudah kami dapat,\" ujarnya.Ketika dikonfirmasi spesifik lokasi dan apa yang dicek ulang, ia mengatakan hal tersebut belum bisa disampaikan ke publik karena dikhawatirkan bisa mengganggu proses penyelidikan.\"Kita sudah kirim tim, sudah komunikasi agar kami mendapatkan konfirmasi lebih detail terkait dua atau tiga minggu lalu yang kami dapatkan,\" jelasnya.Selain mengagendakan pemeriksaan atau pendalaman terhadap saksi lain, Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan terkait uji balistik. (mth/Antara)
POPULER
