NASIONAL
IPW: Rumah Judi Sponsor Klub Sepakbola Harus Diproses Hukum
Jakarta, FNN – Sponsor rumah judi terhadap sepakbola Indonesia secara resmi telah dilaporkan ke kepolisian. Pihak Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi bernomor: STTL/301/VIII/2022/Bareskrim, tertanggal 22 Agustus 2022 untuk menangani pelegalan judi melalui promosi tersebut. Rilis Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan, laporan polisi itu bernomor: LP/B/0473/VIII/2022/Bareskrim,” sebut sumber, Senin (22/8/2022). Adapun peristiwa dugaan pidananya yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian juncto perjudian atau memberi kesempatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 303 KUHP. IPW menyebut, pihak yang dilaporkan dalam dugaan pidana itu adalah klub Sepakbola Persikabo 1973, PSIS Semarang, Arema Malang, PT. Liga Indonesia Baru dan PSSI. Sedang pelapornya, yakni Rio Johan Putra SE. SH. MSi. Ak CA BKP, seorang pecinta bola dan akademisi/dosen. Harapannya, kepolisian memproses perjudian dan iklan judi melalui sarana kompetisi sepak bola Liga 1 yang digulirkan PSSI melalui operatornya PT LIB. “Pasalnya, judi sebagai penyakit masyarakat masih dilarang oleh pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,\" jelasnya. \"Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila. Disamping membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,\" lanjutnya. Oleh karena itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai sponsor rumah judi pada klub-klub sepak bola Indonesia sangat merusak moral bangsa terutama generasi muda. \"Karenanya, orang-orang yang terlibat pada masuknya rumah judi untuk mensponsori klub-klub sepakbola di Indonesia harus ditangkap dan diproses hukum oleh kepolisian tanpa pandang bulu,\" tegasnya. Dalam Rilis disebut pelanggaran tindak pidana itu diduga dilakukan Persikabo 1973, PSIS Semarang dan Arema Malang. Persikabo 1973 dimasuki sponsor rumah judi SBOTOP yang dipasang di depan kostum timnya dan ada di adboard pinggir lapangan. SBOTOP merupakan situs judi yang mengklaim terpercaya, termurah, dan tercepat. Terpercaya untuk melayani pelanggan saat bertaruh di Sbobets. Termurah karena layanan deposit Sbobets termurah yang hanya dengan Rp 10.000 dapat bermain judi online. Tercepat bagi agen judi online dalam bertransaksi. Sedang PSIS telah bekerjasama dengan Skore88.news yang identik dengan rumah judi Skore88. Sementara Arema Malang bekerjasama dengan Bola88.fun yang berafiliasi dengan rumah judi Bola88. \"Penyimpangan dan pelanggaran ini harus diusut tuntas. Apalagi saat ini, pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian termasuk judi online. Genderang perang itu langsung disuarakan pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya melalui video conference kepada seluruh jajaran se-Indonesia, Kamis (18/8/2022). \"Saya sudah perintahkan, yang namanya perjudian, saya ulangi yang namanya perjudian apapun bentuknya apakah itu darat, apakah itu online semua itu harus ditindak. Saya ulangi yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus di tindak,\" tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (mth)
KAMMI Ancam Demo Jika Pemerintah Naikan BBM
Jakarta, FNN - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengancam akan turun ke jalan melakukan aksi demo jika pemerintah menaikkan harga BBM. Pemerintah kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite dan Solar. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pengumuman kenaikan harga Pertalite dan solar akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada pekan ini. Menyikapi rencana kenaikan harga BBM, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Zaky Ahmad Riva’i memperingatkan jika harga BBM naik maka harga diri Presiden akan dipertaruhkan. Sebab, menurut Zaky pengambilan keputusan Presiden akan menunjukkan keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap rakyatnya. “Kita nantikan sikap keberpihakan dari Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan ini. Apakah peka dan mendengarkan keluhan dari rakyatnya? Atau sudah tidak peduli lagi dengan rakyatnya sendiri. Karena wacana kenaikan harga BBM tidaklah tepat dilakukan saat ini. Kita sedang berjuang bersama memulihkan perekonomian bangsa akibat pandemic covid-19. Jangan sampai kenaikan BBM ini justru menghambat pemulihan perekonomian. Maka keputusan menaikkan harga BBM atau tidak nantinya akan mempertaruhkan harga diri Presiden Joko Widodo di hadapan rakyatnya sendiri. Jika harga BBM ini terus naik maka maaf harga diri Presiden turun terus,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/8/2022) Zaky juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak inflasi dari kenaikan harga BBM. “Kenaikan harga BBM jelas akan menimbulkan inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat. Belakangan harga sembako cenderung tidak stabil. Jika ditambah dengan kenaikan BBM ini akan membuat rakyat semakin menderita. Kami minta pemerintah mempertimbangkan dampak kedepannya jangan sampai rakyat dibebani dengan keputusan ini,” kata Zaky. Sementara itu Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim Bil Haq, juga mengingatkan pemerintah agar tidak main-main soal wacana kenaikan harga BBM Subsidi. “Persoalan BBM ini memang tak kunjung beres. Penyaluran BBM Subsidi yang tak tepat sasaran, aplikasi MyPertamina tidaklah solutif bahkan sebaliknya mempersulit rakyat, karena belum tentu seluruh pengguna pertalite memiliki akses internet dan juga gadget yang memadai. Sekarang akan ditambah lagi dengan wacana kenaikan harga BBM. Tahun lalu 80% pengguna BBM itu jenis pertalite. Jika kenaikan ini terus dipaksakan akan banyak yang terkena dampaknya. Pemerintah harusnya tidak main-main soal BBM bersubsidi karena ini kebutuhan mendasar rakyat kita,\" terangnya. APBN masih surplus untuk menutupi subsidi energi. Alih-alih menaikkan harga BBM jenis Pertalite yang efek dominonya sampai kepada rakyat, pemerintah seharusnya pangkas proyek nasional yang tidak ada manfaat langsung untuk rakyat. \"Kenaikan harga BBM Pertalite, sama saja pemerintah merestui pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Sehingga kami menyerukan kepada kader KAMMI diseluruh daerah untuk bersiap-siap melakukan aksi turun ke jalan. Sikap KAMMI jelas menolak keras wacana kenaikan harga BBM ini”, tegas Ammar. (TG)
Dalam Sidang Paripurna, DPD RI Sepakat Perkuat Peran dan Fungsi Kelembagaan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memimpin Sidang Paripurna ke-3 DPD RI di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Senin (22/8/2022). Dalam sidang yang menetapkan alat kelengkapan (alkel) DPD RI itu, disepakati untuk memperkuat peran dan fungsi kelembagaan DPD RI. Penguatan peran dan fungsi DPD RI datang dari jajaran anggota. Seperti dari Senator asal Bali, I Made Mangku Pastika, yang menilai peran dan fungsi DPD RI terlalu kecil. Dalam hal perumusan anggaran, DPD RI sama sekali tidak memiliki peran yang berarti. “Sehingga kita tidak bisa mengoreksi, karena semua sudah ditetapkan tanpa melibatkan peran DPD. Dana perimbangan pusat dan daerah sebesar Rp800 triliun, itu saya kira sangat sedikit. Semestinya Rp1.500 triliun, baru daerah itu bisa berkembang,” kata Mangku Pastika. Namun, DPD tak memiliki peran dan fungsi dalam hal perumusan anggaran sejak awal. Oleh karenanya, Mangku Pastika mengusulkan agar peran dan fungsi DPD RI diperkuat. “Kalau kita mau besar, maka kita juga harus berpikir besar. PURT itu kan sifatnya ad hoc karena hanya panitia. Pun halnya hanya mengurusi rumah tangga internal saja. Mengapa kita tidak buat Badan Anggaran (Banggar) agar kita bisa ikut merumuskan anggaran kepentingan daerah,” tandas Mangku Pastika. Senator asal Aceh, Abdullah Puteh, menyatakan hal senada. Dalam hal perumusan kebijakan berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan daerah, amat minim sekali yang menjadi prioritas untuk dibahas. Pada sisi lain, penguatan peran dan fungsi DPD RI mendapat dukungan publik. “Hal itu terungkap dari hasil kunjungan kerja Pak Ketua DPD RI berkeliling Indonesia, publik mendukung penguatan peran dan fungsi DPD RI. Oleh karenanya, hal ini sekiranya perlu dirumuskan, agar bagaimana ke depan peran dan fungsi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah dapat terus diperkuat,” katanya. Senator asal Maluku, Anna Latuconsina, berharap Rapat Koordinasi (Rakor) antara Presiden dan DPD RI dapat dihidupkan kembali. “Di periode lalu kita punya yang namanya Rakor antara Presiden dan DPD RI agar persoalan di daerah mendapat atensi langsung dari pemerintah. Saya meminta kepada pimpinan agar hal ini dapat dilakukan kembali,” kata Anna. Pimpinan Sidang, Nono Sampono, sependapat dengan hal tersebut. Seluruh aspirasi dari anggota akan ditampung dan diperjuangkan agar bagaimana peran dan fungsi DPD RI dapat terus dimaksimalkan. “Kita tentu sependapat bagaimana peran dan fungsi ini dapat diperkuat. Kita tampung aspirasi, usulan dan pendapatnya, untuk dapat dirumuskan penguatan peran dan fungsi kita sebagai wakil rakyat di daerah,\" kata Nono. Hal senada diungkapkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, apa yang dilakukannya selama ini adalah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan, termasuk di dalamnya memperkuat peran dan fungsi DPD RI. “Upaya-upaya itu terus kita lakukan agar DPD RI ini memiliki peran dan fungsi yang cukup kuat, tak hanya sebagai penampung aspirasi dan pengawasan belaka. Tetapi bagaimana agar DPD RI ini dapat ikut menentukan arah perjalanan bangsa ke depan,” tutur LaNyalla. “Sebagai wakil daerah, DPD RI harus berpikir next generation, bukan next election. Mari kita resonansikan peta jalan untuk memperbaiki bangsa ini, agar perjalanan arah bangsa kita kembali kepada seperti apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. (mth/*)
Bisa Berefek Domino, LaNyalla Minta Kenaikan Harga Pertalite Dipertimbangkan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespons Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, terutama Pertalite. Menurut LaNyalla, kebijakan itu bisa memiliki efek domino yang serius. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan suara keberatan dari masyarakat. “Efek domino dari kenaikan harga BBM ini yang harus dilihat. Karena pasti berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Siapa yang mendapatkan dampak paling berat, pasti masyarakat kecil,\" ujar dia, Ahad (21/8/2022). Menurut LaNyalla, kenaikan harga-harga itu dikhawatirkan membuat masyarakat frustrasi. Pasalnya, ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19. Hal demikian seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. “Kita ini baru mulai bergeliat lagi setelah dilanda pandemi hampir dua tahun. Masyarakat kita ini masih berjuang memperbaiki perekonomian keluarga. Bahkan sebagian dari korban PHK masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan pengganti, dan masih banyak juga yang belum memiliki penghasilan,” tutur LaNyalla. Di sisi lain ia juga menanggapi mekanisme penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Hal ini berkaitan dengan aplikasi dari Pertamina sebagai langkah distribusi. “Terkait penyaluran BBM perlu kesiapan yang tepat mengingat banyak yang terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut. Seperti masih banyak pemilik kendaraan belum atas nama dirinya sendiri, tetapi tidak semua pemilik kendaraan mahir menggunakan aplikasi pada HP smartphone dan tidak semua setiap hari mereka online, bisa jadi kuotanya habis dan juga tidak semua tempat SPBU terdapat jaringan internet yang stabil,” papar dia. Karena itu pemerintah perlu menyiapkan skema lain, yakni cara paling simpel dan dapat diakses oleh penerima manfaat BBM subsidi. (mth)
Hendrajit: Politik Identitas Itu Bukan Fanatisme Agama!
Jakarta, FNN - Undang undang ITE terkait politik identitas tidak boleh menjadi pedang bermata dua, yang ditumpangi skema hukum Hatzai artikelen era penjajahan Belanda dulu, untuk memberangus suara-suara yang tidak sejalan dengan penguasa. Hal itu disampaikan oleh Hendrajit, Alumni Universitas Nasional, Jakarta, dalam Talk Show Launching Caritahu.com, di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2022, siang. Talk Show itu mengambil tema “Mampukah UU ITE Memangkas Politik Identitas pada Pilpres 2024?” Acara yang dipandu oleh Chika Jessica itu dihadiri oleh Tamu Spesial Hotman Paris Hutapea, Keynote Speaker Ganjar Pranowo, dengan Nara Sumber Hendrajit dan Eko Kuntadhi. “Harap disadari, arus besar bangsa Indonesia adalah nasioanalis religius dan religius nasionalis. Menyatu dan bersenyawanya keduanya, itulah jatidiri bangsa Indonesia,” ujar Hendrajit. Menurut Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI) itu, maka itu, semua elemen bangsa harus bijak menggunakan UU ITE terkait politik identitas. “Mana yang memang bertujuan mempolitisasi SARA dan mana yang memang sekadar merefleksikan identitas alaminya baik keagamaan maupun karakteristik kedaerahannya,” tegasnya. Hendrajit mengatakan, di sinilah pentingnya semua elemen bangsa itu sadar, geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional. Geopolitik adalah bersatunya aneka ragam suku bangsa dan agama yang bersenyawa dengan karakteristik dan aspirasi geografis masing masing daerahnya. Jadi, jangan sampai karena salah pikir dan salah tindak dalam memilah mana identitas yang dipolitisasi dan mana yang murni memperjuangkan aspirasi geografis yang mana agama dan kedaerahannya memang natur dan kulturnya sebagai bangsa, malah memantik konflik yang tidak perlu antara nasionalis religius dan religius nasionalis yang merupakan jatidiri bangsa. Sehingga menguntungkan kepentingan-keptingan asing untuk menguasai geopolitik Indonesia. “Di sinilah geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional harus dapat dihidupkan kembali, agar kita kenal diri, tahu diri, dan tahu harga diri sebagai bangsa,” ungkap Hendrajit. Terkait dengan itu, lanjutnya, aspirasi geografis beberapa daerah untuk menerapkan hukum syariah, selama hal itu cerminan dan pancaran dari bersenyawanya agama dan kearifan lokal daerahnya seperti Aceh dan Sumatra Barat. “Itu bukan fanatisme agama, melainkan refleksi dari natur dan kultur daerahnya,” kata Hendrajit. Di sinillah ungkapan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 masih tetap relevan hingga kini. Bung Karno mengakatan bahwa Indonesia bukan dipersatukan oleh kesamaan agama, bahasa atau suku, melainkan oleh geopolitik. “Bersatunya masyarakat dari beragam agama, daerah atau ras antar bangsa, yang bersenyawa dengan aspirasi dan karakteristik geografis daerahnya masing-masing,” tutur Hendrajit. (mth)
Din Syamsuddin Sebut Kerusakan Bangsa Terjadi Secara Kultural dan Struktural
Sleman, FNN – Kehidupan bangsa yang ditandai dengan aneka masalah sekarang ini memerlukan penanganan yang serius, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kerusakan itu ada yang bersifat kultural dan ada yang bersifat struktural. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2014 Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, pada Pengajian Ahad Pagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Depok, Sleman, Ahad, 21 Agustus 2022. Pengajian di Aula SD Muhammadiyah Condong Catur itu dihadiri sekitar 1000 jamaah yang memadati lantai atas dan bawah Aula. Menurut Din Syamsudin, kerusakan kultural ditandai melemah, bahkan memudarnya nilai etika dan moral di kalangan sebagian warga bangsa, yakni merebaknya buta aksara moral (moral illiteracy) yang menjangkiti kaum terpelajar. “Mereka berpendidikan dan berpangkat tinggi tapi ternyata mereka gagal membaca nilai-nilai moral,” tegasnya. Buta aksara moral ini sangat berbahaya jika menjangkiti para pemangku amanat, mereka akan melanggar sumpah jabatannya, dan mengabaikan amanat, bahkan berkhianat terhadap amanat rakyat. “Mereka mengejar jabatan tapi kemudian memanfaatkan jabatan guna menumpuk kekayaan,” ungkap Din Syamsudin. Gejala demikian akan semakin berbahaya jika menimpa aparat penegak hukum. Mereka akan tega melanggar hukum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, bahkan tega menghilangkan nyawa seseorang atau sekelompok orang demi mengamankan diri dari pelanggaran hukum, ataupun demi kepentingan politik tertentu. “Pada sisi lain, Indonesia juga mengalami kerusakan struktural berupa penyimpangan sistematis dari Konstitusi Negara dan Falsafah Bangsa,” lanjut Din Syamsudin. Menurutnya, penyimpangan ini terjadi dalam kehidupan ekonomi dan politik yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi yang ada, “tapi menjadikan keduanya sebagai tameng dan alat pemukul lawan politik dengan tuduhan anti Pancasila.” Dua gatra kerusakan nasional tersebut, kultural dan struktural, saling berkelindan dan telah menciptakan lingkaran setan dalam kehidupan bangsa dan negara. Kerusakan ini jika dibiarkan maka tidak mustahil akan meruntuhkan sendi-sendi negara bangsa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. “Maka wis wayahe untuk dilakukan penyelamatan dan perbaikan radikal, yaitu suatu upaya untuk mengembalikan kehidupan bangsa dan negara ke akar radix atau akarnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan negara pada 18 Agustus 1945,” tegasnya. Dalam kaitan itu Muhammadiyah, sebagai salah satu komponen bangsa yang berjasa dan berperan besar dalam penegakan negara harus merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kerusakan dan pengrusakan. “Muhammadiyah yang telah berjasa dan berperan besar dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dituntut untuk terus tetap berperan mengawal bangsa dan negara dengan meningkatkan amar makruf nahyi munkar,” ujar Din Syamsudin. (mth/MD)
Siap-Siap, Luhut Sudah Perintahkan Jokowi Naikkan Harga Pertalite
MENKO Marinves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Solar dan Pertalite pekan depan. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar. Pasalnya, subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun telah membebani APBN. Menurut LBP, subsidi itu digunakan untuk BBM, LPG dan juga listrik. Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM yang masih subsidi. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat kebijakan kenaikan harga BBM yang disampaikan LBP ini? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (21/8/2022). Kita tetap harus update karena banyak sekali peristiwa-peristiwa penting dan saya kira buat publik ini sudah harus bersiap-siap. Saya kira bukan bersiap-siap yang udah siap gitu bahwa harga BBM Pertamax Pertalite naik. Kenapa? Pak Luhut sudah memberikan sinyal bahwa pekan depan ya pekan depan tuh kan Senin sampai Sabtu Pak Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM itu. Ya itu hal yang udah diprediksi dan nggak mungkin terus-menerus, ditalangi itu. Berdarah-darah tuh APBN tetapi keterangan-keterangan yang kita peroleh dari awal kan sebetulnya menunjukkan, tugas negara itu melindungi rakyatnya dan kita masih berupaya untuk meminta agar supaya ada bagian yang dikorbankan, tapi Pak Jokowi kan enggak mau korbankan bagian yang ambisius, yaitu IKN dan terlihat makin bolong. Tetapi memang ada suasana dunia di Inggris juga di Amerika tadinya inflasi udah dua digit, Inggris juga sekarang inflasi dua digit, sehingga bahkan UMKM gak bisa lagi memproduksi karena dianggap biaya energi, biaya bahan baku dan biaya energi mahal sekali itu. Jadi, krisis Dunia itu sedang berlangsung, Indonesia dari awal ada dari kerentanan. Saya baca data terakhir dari minggu lalu ILO memproduksi hasil risetnya bahwa di dunia ini akan ada 78 juta penganggur berusia muda antara 15 24 tahun dan Indonesia masuk dalam area berbahaya itu. Jadi kita membayangkan ada kesulitan ekonomi, ada generasi muda yang menganggur, ada polisi yang tidak bisa membereskan kasus, lalu kita masuk ke tahun pemilu. Jadi semua keadaan itu yang memungkinkan kita dulu menganggap ini bakal terjadi kerusuhan kekacauan, tapi selalu datang semacam jalan keluar dengan membujuk supaya publik menganggap pemerintah masih online dengan janji-janjinya itu. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah berbohong berkali-kali tuh ya, akhirnya dia harus menyerah juga, karena dulu dalil kita ambisi politik itu akan dibatalkan oleh APBN, sekarang sudah mulai terjadi itu. Tapi kalau kita ingat lagi bahwa yang dirumuskan kemarin oleh Luhut itu artinya sesuatu yang sebetulnya hanya sekedar ditunda dari awal sebetulnya udah mesti itu dilakukan. Saya balik pada poin, perintah konstitusi pada presiden yaitu pelihara orang miskin dan cerdaskan kehidupan bangsa, cuman itu 2 perintah konstitusi 2-2 itu udah batal sekarang kita berpikir, apakah pemilu juga akan batal? Kelihatannya begitu. Karena gak ada uang buat biayain pemilu, nanti ada upaya lagi untuk memperlebar defisit, sehingga hutang bisa ditambah segala macam dengan alasan kesejahteraan padahal tahun lalu kita sebetulnya bisa salurkan keuntungan kita atau pemasukan APBN dari hasil ekspor komoditas untuk mem-back up daya beli rakyat tapi itu disembunyikan uangnya itu enggak mau diturunkan. Jadi, terlihat sekali bahwa kendati APBN ada uang tetapi karena ada kepentingan politik untuk memaksimalkan penyogokan orang miskin nanti oleh tahun depan maka dilakukanlah pencabutan subsidi itu, itu bahayanya. Tapi itu sebetulnya juga menguntungkan saja karena nanti juga akan terjadi keresahan, buruh udah pernah sebulan lalu atau dua minggu lalu, Jumhur Hidayat pemimpin buruh dan ada disiplin itu artinya dengan mudah buruh akan kembali ke jalan, Inggris itu udah 2 kali pembukaan buruh karena soal daya beli yang turun. Jadi, Indonesia juga akan masuk pada hal yang sama berbahaya dalam keadaan semua bara sedang sudah mulai berasap. Justru kepolisian itu kebingungan bagaimana nanti memadamkan asap sosial ini atau kebakaran sosial kalau dia sendiri belum mampu untuk memadamkan konflik berbara di dalam tubuh Polri itu sendiri, jadi ini komplikasinya. Tapi kalau saya mendengar uraian Anda, saya malah curiga jangan-jangan memang ada yang senang nih kalau sampai kemudian pemilu enggak jadi. Kenapa? Karena saya awal Pak Jokowi dan gengnya atau orang-orang sekitar Pak Jokowi kan berharap bahwa Pemilu itu memang ditunda dengan alasan memang tidak ada biaya tadi, ekonomi kita sulit sedang tumbuh selalu itu yang digunakan. Ya itu yang kemudian jadi britex, jadi pembenar terhadap aktivitas musyawarah rakyat, tapi ini berbalik arah nanti kalau hal yang kita sebut dari kekacauan ini tidak bisa dipadamkan oleh negara tuh, itu bahayanya di situ. Jadi, walaupun Pak Jokowi punya ambisi untuk tiga periode dengan mengandalkan basa-basi APBN kosong itu, tapi jika hal itu terjadi di perusahaan ya Pak Jokowi juga ikut lengser dengan keresahan itu jadi ini bahayanya itu. Dan, persaingan di antara petinggi-petinggi Polri itu juga diincar oleh para politisi untuk saling pasang skrup pertama siapa yang akan pasang skrup pertama di Tarunojoyo itu, itu yang akan menentukan keadaan ke depan tapi saya menghitung atau kita menghitung itu akan panjang. Jadi, pembegalan APBN ini juga akan bersamaan dengan pembegalan di kepolisian, begal-membegal ini yang akan ditonton oleh rakyat bangsa Indonesia dan juga dunia dan para pemain strategis politik di kawasan Indo-Pasifik mengincar Indonesia sebagai tempat yang paling enak untuk mulai pasang strategi karena Indonesia lebih lemah, ini kan yang enggak dibicarakan oleh publik atau publik tahu itu tapi presiden enggak morais. Jadi, mulai besok kita akan lihat bagaimana perusahaan mulai datang dari wilayah-wilayah, lalu bagaimana daya tahan Kapolda sementara banyak Kapolda lagi kebingungan untuk menyelamatkan dirinya dari desain-desain yang tadinya tersembunyi tapi kemudian makin lama makin nyata. Kita ada di dalam keadaan kebingungan itu karena kecemasan saya kalau konflik sosial itu berubah menjadi kerusuhan rasial itu saja sebetulnya. Kalau konflik sosial ini menyebabkan pemilu batal, itu kita senang sekali asal jangan jadi kerusuhan sosial, karena memang gak ada hak lagi bagi presiden untuk mengklaim prestasinya dan dia lupa, dia itu ditugaskan untuk memelihara daya beli rakyat bukan mencabut subsidi. Dengan alasan apapun dia kan bilang ya karena harga keekonomiannya sudah enggak ada. “Iya tapi negeri kita bukan negeri Amerika Serikat atau Inggris yang tidak ditugaskan untuk mensubsidi kebutuhan pokok”. Jadi, sekali lagi mereka yang punya tabungan pensiun menganggap nilai pensiunnya gak ada gunanya lagi jika dimakan inflasi dan mereka yang merupakan bermain nutrition out segala macam itu sudah habis saja semuanya kan. Jadi, keadaan ini membuat orang bukan sekedar frustasi menganggap Indonesia betul-betul sudah enggak ada harapan. Dan kita bisa membayangkan begitu diumumkan pertelite karena pertelite ini sebab memang salah satu bahan bakar yang bahan bakar penugasan istilahnya gitu yang masih bersubsidi dan masih bisa terjangkau publik. Sebenernya kita sudah punya gambaran kalau angkanya sekarang 7600 mungkin naik nanti sekitar 10.000 atau 10 ribu sekian lah, seperti itu dan kita bisa perkirakan kenaikannya sekitar 25%. Tapi kita tahu bahwa dampak dari kenaikan 25% pada BBM itu berkali-kali lipat tidak bisa berdampak 50% terhadap komoditi-komoditi, belum lagi transportasi juga naik misalnya fenomena di perkotaan itu soal ojek online atau sopir mobil online. Itu kan dia dipastikan akan merogoh kocek lebih dalam untuk biaya operasionalnya dan itu mau nggak mau pasti akan berubah pada konsumen dan ketika konsumen dibebani itu dia udah punya turun, kemudian pendapatan dari para sopir online maupun ke ojek online juga akan menurun. Jadi ini dampak ikutannya itu luar biasa. Ya itu kita lihat multiplayer efeknya pasti kemana-mana tapi Pemerintah juga udah tunggu saya kira dia udah tunggu nanti di awal tahun depan dikeluarkanlah dana-dana sogokan itu. Jadi, orang yang kesulitan ekonomi dan miskin itu pasti rentan untuk disogok lalu mulai masuk ide 3 periode segala macam, jadi inilah yang sebetulnya ini kalau minta bikin peta, ini lebih gila dari Kaisar Sambo karena panah-panahnya pun kita bisa bikin dengan mudah kita lihat ucapan seorang tokoh publik kita hubungkan saja dengan nomor hand phone-nya. Jadi, ke mana arah pembicaraan diantara kabinet misalnya. Kita lihat ada keutuhan kabinet untuk mengawal permintaan presiden, jadi menteri-menteri mesin juga menganggap “Yaudah silakan presiden berbohong, silakan presiden menganggap bahwa uang yang tersisa itu bisa bermain politik”. Tetapi para tokoh politik yang notabene adalah menteri juga mengharapkan uang itu masuk ke mereka karena itu mereka mulai mendekati presiden semua yang tidak diucapkan di publik kita tahu tuh bahwa hanya melalui pendekatan dengan Presiden para capres ini bisa memperoleh limpahan suara dari agen-agen Presiden. Jadi, sekali lagi demokrasi betul-betul sudah padam karena akan dikendalikan nanti oleh uang rakyat yang harusnya tiba ke rakyat untuk menopang daya beli tapi disimpan untuk menyogok rakyat dengan alasan bahwa “Oke dengan sogokan itu maka ide perpanjangan kekuasaan akan bertambah”. Tetapi sekali lagi enggak ada teori bahwa rakyat itu bisa disogok terus-menerus, pada satu saat APBN juga atau tabungan untuk menyogok raiyat habis karena apa? Karena kita lagi menghadapi krisis Global lain kalau cuman kita sendiri yang terproteksi APBN kita kan itu intinya itu. Nilai tukar berubah sedikit udah habis cadangan devisa yang dipakai untuk mempertahankan rupiah atau menstabilkan rupiah itu intinya tuh, jadi gampang sekali kita lihat sebetulnya kecemasan yang ada di istana tuh. Oke walaupun cemas tapi kelihatannya Pemerintah tetap menggunakan sebagai sebuah peluang gitu ya, di dalam kesulitan itu buat mereka ada peluang kan gitu selalu ada apanya adagium semacam itu sudah bisa membayangkan itu tadi justru akan digunakan untuk ketika masyarakat menceritakan digunakan ini sebagai kampanye penurunan presiden atau pemerintah datang sebagai sinterclas bagi-bagi BLT dan orang-orang seperti kelas bawah ini kan memang mereka rentan dimanipulasi. Ya itu mulai sekarang akan dipersiapkan survei-survei publik politik big data akan dipakai lagi untuk pembenaran itu. Tapi, sekali lagi ada yang hal yang juga sebetulnya nggak akan berat-berat amat karena kita udah belajar bahwa kalau terjadi krisis ekonomi berlakulah prinsip paman, mantu, keponakan, saudara jauh akhirnya dikasih kerjaan nah sebagai pembantu rumah tangga tuh karena Indonesia masih menganut antropologi Extended family tuh. Jadi, setiap beban ekonomi pada rakyat bisa diambil alih oleh keluarga oleh keluarga dekatnya karena prinsip persaudaraan macam-macam tapi itu tetap ada batasnya tuh dan kita nggak bisa ukur apa yang akan terjadi dalam dua semester depan kalau ketegangan ekonomi Amerika dengan China masih berlangsung terus, walaupun ada tanda-tanda Rusia akan berdamai dengan Ukraina karena diplomasi dari Turki. Tapi, secara keseluruhan ekonomi dari dunia itu memang buruk dan itu yang nggak bisa kita pantau lagi, karena kita bukan penentu stabilitas moneter internasional misalnya tuh. Jadi, kegalauan cinta sebetulnya semakin menjadi-jadi, karena kita paham bahwa pemerintah nggak paham tentang finager market global itu intinya. Jadi, ini walaupun kita katanya Surve Sri ya termasuk Sri Mulyani gitu ya jadi menuju arah Sri Lanka itu juga sulit terhindarkan. Yaitu, dengan mudah kita terperosok, jadi tinggal langkah kecil adik Sri Mulyani melangkah ke Sri Lanka kondisi-kondisi ini kan ada di dalam kita baca sedikit laporan Presiden Jokowi kemarin tapi kita tunggu apa implikasinya. Ternyata sebetulnya sebelum laporan itu dibuat Pak Luhut sudah tau lebih dahulu bahwa pertalite gak mungkin gak dinaikkan. Dulu juga hal yang sama sudah diucapkan Pak Luhut lalu komisaris pertamina bilang “Nggak, nggak bisa itu” ya, tapi sekarang akhirnya terdesak juga tuh keadaan. Keterdesakan ini yang tumbuh bersamaan dengan keresahan sosial kalau gak ada kekuasaan sosial apalagi kepercayaan pada lembaga penertiban Republik Itu polisi semakin merosot, maka kemungkinan-kemungkinan yang kita bayangkan tadi yaitu kerusuhan itu akan berlangsung dan membatalkan semua agenda kita. Kita selalu ingin supaya kerusuhan berlangsung tapi yang berantakan harusnya kekuasaan saja jangan rakyat berantakan karena isu SARA. Saya jadi teringat betul ya Pak Luhut beberapa waktu yang lalu sudah mengingatkan bahwa pertalite kemudian gas melon yang gas 3 kg itu mau akan segera naik betul. Kemudian banyak dibantah dan sekarang sudah mulai Pak Luhut gak tahan lagi lebih baik mendahului dari sekarang bilang bahwa pekan depan kemungkinan Presiden akan menyampaikan kenaikan harga pertalite karena beliau udah gak sabar lagi. Dan saya kira ini kenaikan gas melon itu juga tinggal menunggu waktu saja dan sempurnalah. Saya kira kesulitan hidup yang terjadi pada masyarakat terutama pada kelas menengah. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengevaluasi konstitusi dan yang sedang diributkan sekarang kan soal fungsi konstitusi untuk menatap politik padahal ada prinsip lain di konstitusi, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kita tahu konstitusi kita itu basisnya kalau dalam ilmu ekonomi atau filsafat ekonomi basisnya adalah welfare state dan itu artinya spending pemerintah memang diperlukan yang orang sebut Kenshin Policice itu bahwa dalam keadaan kemiskinan, ketiadaan daya beli ekonomi mesin dihidupkan dengan cara pemerintah membubarkan dispose membuang semua uangnya supaya timbul pasal. Jadi, Pemerintah harus pending, harus keluarkan uang, bukan ditahan-tahan uangnya tuh. Kalau prinsip sekarang Pemerintah menahan uang dengan cara mencabut subsidi. Padahal subsidi diperlukan oleh sebuah Welcastrip kita sekarang menganggap Pemerintah betul-betul melenceng dari perintah konstitusi. Walaupun pemerintah akan bikin dalil, yaitu seluruh dunia juga begitu Oh iya tapi seluruh dunia tidak punya konstitusi seperti Indonesia yang mewajibkan negara itu ikut campur dalam waktu keadaan urusan ekonomi itu. Sekarang ikut campur pemerintah itu kan dengan subsidi itu sedang dicabut jadi dia sudah melanggar konstitusi sebetulnya tuh dan itu yang mestinya mulai diproses bahwa hak-hak dasar rakyat yang ditentukan oleh konstitusi dan diperintahkan untuk diwujudkan oleh Presiden tidak dia lakukan. Dimulailah berpikir bahwa dia bisa di divisi juga dengan prinsip bahwa \"tidak menjalankan perintah konstitusi bahkan bukan sekedar tidak menjalankan bertentangan dengan perintah konstitusi\" mencabut subsidi itu bertentangan dengan perintah konstitusi, tentu para ekonom akan bilang ya secara ekonomi itu memang terpaksa meski ia terpaksa karena kedunguan dari awal desain ekonominya. Oke. Jadi besok hari Senin kita siap-siap kepastian akan terjadi kenaikan itu tapi saya kira Azzam sudah ada instruksi Pak Luhut kepada Jokowi untuk mengumumkan kenaikan Pertalite gitu ya. Iya dulu kita anggap bahwa ada yang disebut jokowinomics tapi enggak ada intinya tuh dan orang akhirnya ya bertumpu pada kearifan Pak Luhut, Luhutdian economics kira-kira begitu. Ekonomi ala Pak Luhut yang mengandalkan kecepatan untuk menyelesaikan soal tapi seringkali kecepatan menyelesaikan soal itu bertentangan dengan prinsip normatif dari konstitusi. Dan saya kira mungkin beban Pak Jokowi dan Pak Luhut berbeda karena bagaimanapun yang terpilih yang dipilih oleh rakyat itu Pak Jokowi dan supaya beliau pasti berhitung-hitung soal begitu. Sementara Pak Luhut itu lebih dingin, gitu saja melihat persoalan seperti seorang dokter bedah saja dia tidak melihat ya pokoknya karena kalau enggak saya amputasi ini penyakitnya menjalar kemana-mana, amputasi saja. Bbegitu kira-kira saya membayangkan cara berpikir Pak Luhut. Ya itu bener. Pak Luhut dingin melihat kebijakan dan kedinginan itu didasarkan pada prinsip efisiensi saja kan harus ada semacam dalam prinsip milteru efisiensi itu jadi apapun variabelnya harus diputuskan harus diambil keputisan. Jadi duel di dalam kabinet akhirnya dimenangkan oleh Pak Luhut pasti karena semua menteri sibuk dengan eksternal dia tuh, jadi politisi. Nah Pak Luhut karena dia hanya fokus berinvestasi maka dia secara dingin lakukan amputasi itu diulang amputasi air walaupun itu nanti akan dipersoalkan secara konstitusi, tapi hanya itu pilihannya memang. Lain kalau Pak Jokowi mampu untuk membaca lebih komprehensif keadaan dunia mungkin dia akan undang beberapa tokoh ekonomi guna berdebat dengan Pak Luhut. Tapi, Pak Jokowi memang gak punya pengalaman itu apalagi kapasitas itu dengan sendirinya secara natural Pak Luhut yang terdepan kira-kira begitu saja. Oke saya mikir-mikir sebenernya enak dong jadi tokoh model Pak Luhut tidak perlu ikut kampanye ikut Pemilu nyapres tapi berbagai kebijakan dia bisa ambil dan presidennya tinggal ikut saja. Kalau kita ingat sinyal dulu now we are all Keys yang mungkin now we are hujan pada akhirnya negeri ini harus tunduk dan ikut pada efisiensi yang dipikirkan oleh LBP kira-kira begitu. Oke dan anda menyiapkan opsi kalau semua skenarionya tidak berjalan LBP yang lain ya. Oh ya itu namanya Liga Boikot Pemilu dan saya kira juga Pak Luhut akan setuju karena kalau keadaan udah tidak bisa diselamatkan ya Pak Luhut akan ambil kebijakan juga dan itu enaknya kalau jadi Pak Luhut, semua hal dia paham dan dia bisa putuskan dengan cepat sementara kabinet memang lamban memikirkan keadaan bangsa. (mth/sws)
APBN Rp3000 Triliun di Tahun Sulit, Serupiah Pun Harus Dipertanggungjawabkan
Jakarta, FNN - Dalam acara diskusi Indonesia Leader Talk pada Jumat (19/08/22), Mardani Ali Sera mempertanyakan APBN itu untuk siapa? Hal itu merupakan upaya menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada sidang bersama DPR RI pada 16 Agustus lalu yang mengumumkan jumlah APBN sebesar 3041 triliun. Dalam video yang berjudul Merdeka, Kok APBN 3000T? yang disiarkan oleh kanal YouTube Rasil TV dan PKS TV itu, Mardani yang selaku politisi PKS dan salah seorang anggota DPR RI menjelaskan alokasi dari APBN tersebut. \"Di era pasca pandemi dan kita ingin coba bedah menjadi warga negara yang cerdas dan 3041 triliun itu pemerintah sudah jelaskan alokasinya ada sekitar 600 triliun untuk SDM, kemudian 479 triliun untuk safety net karena perlindungan sosial tetap, subsidi energi diturunkan dari 502 yang sekarang ini ke 336 triliun. Kemudian ada infrastruktur 392 termasuk IKN,\" tuturnya. Dirinya pun mengatakan bahwa masalah besar ini sudah terjadi sangat lama. \"Problem besar kita sudah terlalu lama, sejak zaman 1986 ketika pak Harto masih dipuncak-puncaknya. Kita ada dalam middle income trap, ya, ke jebakan negara berpenghasilan menengah. Sempat kita higher middle income, tapi karena pandemi kita lower middle income kembali,\" ungkapnya. Dari besaran APBN itu, Mardani pun mempertanyakannya, \"APBN ini untuk siapa? Ini yang harus kita bedah karena ini adalah anggaran negara dan negara perlu punya kepemihakan dan pemihakan itu mestinya kepada masyarakat menengah ke bawah. Dan itu dialokasikan dengan cerdas, bukan sekadar memberikan ikan, tapi juga memberikan kail dan ekosistemnya, termasuk bagaimana memberdayakan masyarakat.\" Dalam acara yang dimoderatori oleh Aldi dan juga pembicara lain mulai dari Faisal Basri selaku Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Antony Budiawan selaku Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), dan Rocky Gerung selaku pengamat politik. Dalam kesempatan tersebut Rocky Gerung mengatakan bahwa bukan sekedar soal politik anggaran, tetapi anggaran dipakai untuk berpolitik. Menanggapi hal tersebut, Antony menjelaskan hal yang melatarbelakangi belanja negara ditekan terus karena salah satunya dipakai sebagai alat politik. \"Di mana toko belanja negara tahun depan akan digenjot supaya di situ ada pertumbuhan di masa politik,\" ungkap Antony. Menjawab hal itu Mardani pun berpendapat, \"Masuk akal kalau ada budget politik karena memang penguasa selalu ingin mendapatkan insentif elektoral. Apalagi 2023 ini kan pemilunya Februari 2024, jadi memang harus digenjot. Makanya ketika 3041 triliun itu diumumkan, wow saya langsung berkomentar, ketika tahun sulit nggak nyambung gitu loh. Pak Jokowi bilang ini tahun sulit, tahun berat tapi anggarannya wow gitu loh.\" Dan dalam pernyataan penutupnya, Mardani mengingatkan kembali tentang usaha rakyat yang menjadi sumber anggaran, serta mengajak untuk mewujudkan rasa tanggung jawab. \"3000 triliun itu uangnya rakyat yang datang dari keringat, air mata, dan darah. Karena itu, kami di DPR mesti betul-betul bekerja keras mengawasi. Setuju sama prof Antony dan bang Faisal Basri, satu rupiah itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi, itu akan sulit terwujud ketika keseimbangan oposisi koalisi tidak terwujud. Tetapi, itu bisa diwujudkan dengan koalisi bersama rakyat, koalisi bersama para pemegang etika dan logika, serta koalisi bersama hati nurani,\" terangnya. (rac)
Fadel Melawan Pemecatan dari Wakil Ketua MPR Unsur DPD
Jakarta, FNN – Fadel Muhammad tidak terima dengan keputusan DPD RI yang mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR. Menurut Fadel Muhammad, pencopotan dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR inkonstitusional. Ia pun menyatakan akan melakukan sejumlah upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.“Mekanisme mosi tidak percaya (tersebut), tidak ada dalam aturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan tata-tertib, maupun aturan lain yang ada di DPD dan MPR. Jadi, segala bentuk usulan atau yang diistilahkan pengambilalihan mandat oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional,\" kata Fadel dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022). Adapun pencopotan Fadel dari jabatan Wakil Ketua MPR diputuskan dalam Sidang Paripurna ke-2 DPD Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).Sidang Paripurna DPD tersebut memutuskan anggota DPD Tamsil Linrung menggantikan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR perwakilan unsur DPD. Fadel menyatakan kedudukan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 sah menurut hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.Ia mengaku sudah bekerja dan menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan Pasal 138 ayat (1) Peraturan DPD tentang Tata Tertib yang mengamanatkan dirinya untuk menyampaikan laporan kinerja di hadapan Sidang Paripurna DPD.Fadel pun mengatakan langkah yang dilakukan sejumlah anggota DPD terkait pencopotan dirinya tersebut tak sesuai kaidah hukum dan aturan perundang-undangan.Menurut Fadel, langkah tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang tidak melaksanakan sumpah atau janji jabatan yang telah diucapkannya, serta kewajiban sebagai anggota DPD untuk menaati Pancasila, UUD 1945, dan aturan perundang-undangan yang berlaku.Mantan politikus Partai Golkar itu pun menyatakan akan melaporkan anggota DPD yang menandatangani pencopotan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR ke Badan Kehormatan (BK) DPD, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta mengajukan gugatan secara perdata dan pidana.“Kita tidak boleh membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan di negara ini, terlebih di lembaga tinggi negara. Makanya, saya akan menempuh seluruh upaya hukum, untuk melawan ketidakpatuhan terhadap hukum dan seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar dia.Sementara itu, La Nyalla mengungkapkan keputusan pencopotan Fadel dari Wakil Ketua MPR perwakilan unsur DPD dilakukan setelah mosi tidak percaya terhadap Fadel diteken oleh 97 anggota DPD. Tamsil akhirnya terpilih menggantikan Fadel setelah mendapatkan dukungan dari 39 anggota DPD dalam proses pemilihan lewat pemungutan suara atau voting. (mth)
Negara Hukum untuk Kedaulatan Rakyat, Bukan Kekuasaan Belaka!
Jakarta, FNN – Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan, “Mengapa DPR hanya diam saja ketika ada meledak kasus Brigadir Joshua ini?” ucap Harsubeno Arief mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dalam kanal YouTube Hersubeno Point yang berjudul “Fahri Hamzah: Komisi III DPR, Sudah Jadi Komisi Tega”. Dalam video tersebut Hersubeno mengangkat kembali topik yang dia dengar dari Gelora TV, Rabu (17/8/2022) dengan topik “77 Tahun Kemerdekaan: Negara Hukum dan Masa Depan Indonesia” dengan pembicara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K. Harman, serta pengamat hukum dan tata negara Refly Harun. Fahri Hamzah mengutarakan keresahan yang dirasakan oleh dirinya dan juga temannya, “Karena sistem seperti sekarang ini memang mempersulit wakil rakyat untuk tetap menjadi wakil rakyat ini ada problem juga pada sistem kita”. “Tantangan paling besar bagi negara kita ini adalah tentang negara hukum ini. Hal itulah yang menjelaskan kenapa pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia yang terutama pasca amandemen dalam bentuk dan kedaulatan itu mencantumkan konsepsi-konsepsi dasar,” tambahnya. Fahri Hamzah menambahkan, dalam pasal pertama UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, serta kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Baru kemudian pasal atau ayat ketiganya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Dari hal tersebut Fahri Hamzah menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus jelas penegakannya. “Indonesia sebagai negara hukum harus menganggap bahwa setelah persoalan bentuk negara dan persoalan kedaulatan rakyat, maka negara hukum adalah perintah yang paling penting yang menjadi dasar kita untuk membaca negara dari hari ke hari. Jangan sampai perhatian kita itu beralih kepada soal jalan debatan dan lain-lain,” tegasnya. Benny K. Harman menangapi dan berpendapat bahwa Indonesia ini belum merdeka secara hukum. Karena ada dua alasan. “Pertama, hukum yang kita bikin dari awal sampai sekarang ini kan material, hukum pertama yang kita bikin ini rakyat tidak dilibatkan,” ujarnya. Hal itu disebabkan hanya yang memiliki kekuasaan yang membentuk hukum, sedangkan rakyat hanya menjalani hukum tersebut. “Yang kedua, hukum yang mereka buat itu bukan berasal dari jiwa rakyat. Tapi hukum itu banyak diimpor dari luar. Sumber materialnya dari luar, sumber material dari luar ini dirumuskan sedemikian rupa menjadi aturan hukum dan itulah yang dilaksakan oleh rakyat kita,” tambah Benny Harman. Benny Harman juga berpendapat tentang pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak adil karena substansi hukumnya sendiri sudah tidak adil. Padahal makna kemerdekaan tadi adalah kedaulatan dalam bidang politik dan kemandirian dalam bidang ekonomi. Polemik inilah yang membuat negara kita sekarang ini tampak rapuh karena tidak berbasiskan pada hukum sebagai fondasi awalnya, akan tetapi berbasiskan kekuasaan. Benny juga menggambarkan situasi ini dengan adanya kasus internal di Polri. Dari kasus tersebut dapat dilihat bagaimana proses penegakan hukum yang dilandasi kekuasaan. “Ini kan perkembangan ini salah satu model contoh bagaimana sebetulnya aktor-aktor penegak hukum ini bekerja secara menonton, secara formalistik, teknik birokratik gitu ya, yang membuat publik juga kalau lembaga resmi saja menyampaikan informasi bohong begitu, siapa lagi yang kita percaya,” tandas Benny Harman. Usia 77 tahun kemerdekaan Indonesia harusnya menjadi tonggak evaluasi perjalanan kita dalam bernegara. Banyaknya permasalahan dalam penegakan hukum membuat masyarakat bertanya kembali tentang landasan negara kita yang katanya \'negara hukum\'. (Fikri)
POPULER
