NASIONAL
Gaya Hidup Polisi yang Hedon Bikin Netizen Kepo dan Salfok
SEORANG pejabat Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi, yang dalam beberapa kali tampil tampak kece kita lihat fotonya. Dia pakai baju warna hitam garis-garis dan beda sekali dengan yang lain yang berseragam. Terus waktu dia pakai baju kemeja putih mirip Presiden Jokowi itu, tapi ternyata ada garis hitamnya kecil. Rupanya perhatian netizen itu luar biasa karena ternyata baju itu produk dari Burberry, brand ternama. Pakaian yang dikenakan Brigjen Andi Rian membuat netizen tertarik untuk membahasnya. “Saya kira netizen memang agak iri itu karena mereka cuma bisa melihat brand-nya,” komentar pengamat politik Rocky Gerung. “Yang mungkin dipersoalkan netizen, ngapain polisi itu musti pamer Burberry? Polisi itu harusnya setara dengan kesederhanaan rakyat. Polisi nggak boleh jadi social climber,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut ini petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (3/9/2022). Halo Bung Rocky, ketemu di akhir pekan hari Sabtu. Sekarang ini di di media sosial ramai sekali, bahkan sekarang sudah mulai muncul di media-media mainstream, media konvensional, yang menyoroti ini Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi, yang dalam beberapa kali tampil memang kece kita lihat fotonya. Dia pakai baju warna hitam garis-garis dan beda sekali dengan yang lain yang berseragam. Terus waktu dia pakai baju kemeja putih mirip Jokowi itu, tapi ternyata ada garis hitamnya kecil gitu. Rupanya perhatian netizen itu luar biasa karena ternyata baju itu produk dari Burberry, brand ternama gitu. Memang saya baca perdebatannya apa nih, sampai ini mirror bukan? Miror itu KW. Ini kalau dulu misalnya terkenal ada DKNY (Donna Karan New York), tetapi Donna Karan itu dulu produksi dua layer, layer yang memang mahal dan layer yang rada murah. DKNY itu bagian murahnya sebetulnya. Tapi kan orang Indonesia nggak-ngerti itu. Kalau Donna Karan itu produk mahal mungkin dibikin cuman 30 pcs: 5 ditaruh di Milan, 2 ditaruh di Tokyo, sisanya ditaruh di Perancis. Itu yang disebut sepenuhnya high fashion. Ada bagian yang bisa dibeli di Tanah Abang, DKNY, yang sudah dibuat di Bandung dan orang bisa bikin sendiri. Jadi itu yang disebut sebagai “mau mencitrakan diri dengan mengonsumsi sesuatu”. Saya kira netizen memang agak iri itu karena mereka cuma bisa melihat brand-nya. Kalau kita pelajari misalnya Burberry ini, kan itu persaingan di dalam fashion Eropa mungkin 200 tahun lalu dan berupaya untuk mempertahankan brand itu dan memang berhasil. Dulu kan brand itu industri rumahan, tapi karena diasuh dengan baik lalu Burberry jadi konsumsi bintang film mungkin tahun 1950-an. Dulu saya pernah cerita soal tas mewah Hermes yang dulu dipakai oleh Crace Kelly untuk menutupi kandungan dia kemudian terfoto oleh paparazi, tahun 50-an. Sekarang semua orang ingin beli Hermes itu, padahal Hermes dulu itu dipakai untuk merahasiakan kepribadian. Karena itu disebut dulu Grace Kelly bag. Orang nggak tahu sejarahnya Grace Kelly ketika menikah dengan pangeran dari Monaco. Semua merek itu ada sejarahnya. Di kita sekarang tas Hermes menjadi barang mewah yang sudah dipamer-pamerkan, padahal tas itu di dalamnya ada suatu peristiwa hak asasi manusia. Sekarang ada orang pakai Hugo Boss, padahal Hugo Boss itu sebetulnya yang pakaian militer Jerman. Jadi Hugo Boss ini temennya Hitler, disewa oleh Hitler untuk bikin pakaian tentara Jerman, jadi memang bagus betul. Jadi, kita tahu bahwa Hugo Boss itu mengakumulasi kapitalnya justru dengan memperlihatkan tawanan perang. Mereka yang pakai Hugoboss sebetulnya itu melanggar hak asasi karena Hugoboss itu kapitalisasinya dia manfaatkan tawanan perang Hitler waktu itu. Tapi itu peristiwa masa lalu. Saya cuma mengingatkan bahwa di setiap merek ternama ada jejak dan mungkin Burberry itu produk Inggris dan pasti itu produk bermutu. Burberry bahan yang pertama kali tahan air, karena saya suka naik gunung saya tahu untuk bahan Buberry bahan pertama yang waterproof, tapi dulu dipakai oleh tentara perang itu Burberry. Ya bagus juga Pak Polisi tadi juga mungkin ingin hujan-hujanan, sehingga pakai Burberry. Sekali lagi, yang mungkin dipersoalkan netizen, ngapain sih polisi itu musti pamer Burberry? Ngapain anggota DPR musti pakai Hugoboss yang harganya mungkin 60 juta rupiah yang paling murah. Kan mereka wakil rakyat. Demikian juga polisi. Kan polisi itu harusnya setara dengan kesederhanaan rakyat. Agak aneh mereka pakai baju mahal. Pamer begituan yang buat orang Indonesia akhirnya dicari-cari walaupun ada juga orang yang iri sebetulnya. Kan orang iri pasti nyari. Tapi rasa iri itu memang terhadap pejabat-pejabat yang dianggap berlebihan. Nggak ada orang yang iri kalau ada CEO naik privat jet dan memang dia punya aktivitas kapital yang besar ya biasa saja. Justru bagi pejabat-pejabat yang di bawah itu yang berupaya untuk naik kelas jadi agak aneh, jadi social climber. Dan polisi kan nggak boleh jadi social climber. Ini kan kalau saya baca misalnya harga baju yang garis-garis hitam ini katanya 12 juta sudah diskon, tapi tetap sajalah jauh dari profil seorang polisi, sekalipun dia Jenderal. Dari segi kemampuan mungkin kalau setahun sekali gantinya bolehlah, tapi kalau ganti-ganti fashionnya kelihatan banyak. Ya, hal-hal semacam ini bagi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kolonialisasi, itu kelihatannya berlebihan. Tentu kita nggak akan larang hak orang itu, tetapi kemasukalannya yang dipersoalkan. Ya mungkin polisi bisa jawab bahwa itu hadiah atau istri saya punya bisnis. Itu urusan mereka. Urusan kita adalah kemasukakalan dari penampilan-penampilan ini. Memang agak ramai sih, sebelumnya misalnya Putri Candrawati pun ketika dia sedang menjalani rekonstruksi juga netizen tahu harga tasnya. Disebutkan tasnya guci. Walaupun guci lama tapi harganya juga masih puluhan juta. Kemudian waktu rekonstruksi di rumahnya juga disorot ada satu lemari khusus tas branded gitu. Belum lagi mobil-mobil mewah Ferdy Sambo, mobil mewah Hendra Kurniawan yang sekarang sedang menghadapi sidang kode etik. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa sebenarnya fenomena semacam ini? Karena banyak sekali orang hedon. Iya itu kata hedonisme juga bukan hal yang tepat sebetulnya karena di dalam hedonism ada etiknya juga itu. Tapi bagi muda sekarang kok hedon banget? Kira-kira begitu kan? Kok mau pamer banget. Jadi pamer kemewahan sebetulnya kan? Jadi istilah hedonisme langsung dianggap ini kok mewah yang nggak pantas. Sebab ada orang yang hedon itu ya memang dia pantas karena misalnya musti datang ke jetset society ada gala dinner, musti tahu table manner segala macam. Itu bukan hedonisme. Itu memang aturan peradaban begitu. Tetapi kalau dia dilebih-lebihkan yang nggak penting sebetulnya itu baru disebut oleh anak seorang hedon. Nah, gejala hedon ini yang selalu terkait dengan akumulasi kapital. Jadi pameran kapitalisme itu pasti menimbulkan hedonisme. Padahal sebetulnya milenial dunia sekarang itu berupaya untuk tidak lagi mengonsumsi barang-barang yang diproduksi dengan akibat lingkungan jadi rusak. Sekarang misalnya netizen di British di tempat Burberry ini dibuat, anak mudanya itu akan cari lewat internet siapa anak muda di Brazil yang size-nya sama dia mau kirim bajunya supaya tuker-tukeran gitu. Jadi mereka berupaya supaya nggak usah lagi beli baju. Paling baju yang dibuat untuk dipakai 2 tahun itu paling dalam enam bulan orang sudah bosen. Lalu fashion-nya berubah. Sekaligus saya terangkan bahwa fashion itu artinya yang berubah-ubah. Fashion artinya yang berubah-ubah. (ida)
Hanya Iblis Bernafsu Tiga Periode
Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presiden GMNI BUKAN cuma presidennya yang ndablek karena kegagalan kepemimpinannya. Bahkan sebuah ormas kumpulan relawan tak bermutu, berlagak seperti partai politik membuat musyawarah yang mengklaim rakyat menginginkan presiden tiga periode. Rakyat yang mana? Rakyat yang menderita karena utang yang meroket, maraknya korupsi, pajak yang mencekik, rutinnya kenaikan BBM, harga sembako yang melambung, dan pelbagai kebobrokan lainnya penyelenggaraan negara? Selain bertentangan dengan konstitusi dan mengabaikan realitas obyektif kondisi rakyat yang begitu memprihatinkan, itu adalah pemikiran sesat dan upaya kasak-kusuk mengolah perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Apalagi sampai mengamandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden yang sudah baku dua periode demi kepentingan sesaat dan sesat. Bukan saja membunuh demokrasi dan melukai hati nurani rakyat. Lebih dari itu, syahwat kekuasaan yang menghalalkan segala cara, terkesan bagai orang kesurupan yang membabi-buta. Keinginan menjadi presiden untuk periode ketiga, saat waktunya belum genap dua periode menimbulkan kesengsaraan rakyat dan nyaris menghancurkan kehidupan bernegara dan berbangsa. Entah keinginan itu dari presidennya sendiri maupun orang di sekelilingnya atau bahkan dari ormas relawan pendukungnya. Hasrat sarat siasat itu hanya menunjukkan rezim ini memang benar-benar dalam kedunguan tingkat akut dan krisis moral yang identik dengan kebiadaban. Tanpa malu karena miskin prestasi, menjadi penguasa yang dzolim karena berorientasi harta dan jabatan serta memisahkan kehidupan rakyat dari kemakmuran dan keadilan. Aspek politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan, cenderung mengalami distorsi yang diikuti kerusakan struktural dan sistemik menahun. Negara secara internal telah begitu tajam mengalami degradasi kemanusiaan, sementara secara eksternal terus tereliminasi dalam pergaulan internasional. Negeri nusantara sudah larut menjadi bangsa kacung yang primitif dan tak bermartabat. Konflik sesama akibat pembelahan sosial untuk berebut kekuasaan dan saling membunuh demi memenuhi kepuasan harta dan jabatan. Menjadi identifikasi paling relevan bagi Indonesia meskipun mengusung Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dengan tingkat pendapatan perkapita paling rendah dilihat dari ukuran sebagai negara dengan kekayaan alam berlimpah. Kemudian terus-nenerus mengalami penurunan indeks demokrasi dan penegakan hukum. Serta yang paling miris terjadinya kemerosotan budaya yang tercermin dari kemiskinan ahlak seiring kemiskinan ekonomi bangsa. Pantaslah negeri ini dikatakan dipimpin oleh para pejabat yang tidak kompeten, tidak akuntabel dan nihil integritas. Kepemimpinan yang tidak manusiawi, yang tega dan acuh mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan kelompok. Membuat para pemangku kepentingan publik itu, tak ubahnya seperti gerombolan berwujud manusia yang dominan kerasukan setan. Melalui sokongan oligarki, tampaknya rezim ini terlalu percaya diri sekaligus tak tahu diri. Mengambil ancang-ancang berupaya merekayasa politik demi presiden tiga periode sebagai target utama. Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Ormas relawan bersama sub koordinat lainnya rezim yang ngga jelas peran dan fungsinya buat rakyat, terus menggonggong menyuarakan presiden tiga periode sembari berharap tetap dalam zona nyaman turut menikmati kue kekuasaan. Tanpa disadari menutup mata, telinga, dan batin dari kenyataan pahit yang dialami rakyat dan negara bangsa Indonesia. Tak lagi dapat membedakan mana kebenaran dan kejahatan, mana yang hak dan batil serta mana kejujuran dan kebohongan. Boleh jadi sisi-sisi kemanusiaanya telah raib dari jiwa raganya, dan perlahan namun pasti bertransformasi menjadi iblis kekuasaan. Iblis yang bernafsu tiga periode. (*)
Pertahanan Negara Ditentukan oleh Sains dan Teknologi
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertahanan sebuah negara ditentukan oleh sains dan teknologi.“Saya garis bawahi, pertahanan sebuah negara di abad XXI ditentukan oleh sains dan teknologi. Bangsa Indonesia harus merebut sains dan teknologi,\" kata Prabowo, sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi inspektur upacara Pembukaan Pendidikan Program Vokasi diploma (D-3), program sarjana (S-1), program magister (S-2) dan program doktoral (S-3) serta kenaikan pangkat kadet mahasiswa D-3 dan S-1 Universitas Pertahanan (Unhan) RI Tahun Ajaran 2022/2023 di Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat.Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menilai Universitas Pertahanan merupakan lembaga pendidikan yang strategis dan vital terkait dengan persoalan pertahanan negara ini. Hal tersebut, lanjut dia, karena Universitas Pertahanan merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mendalami seluruh spektrum kajian dan pelajaran tentang strategi manajemen pertahanan serta ilmu perang.“Pertahanan adalah hal yang mutlak. Kalau kita kaya, kita harus kuat menjaga kekayaan. Kalau kita ingin merdeka, kita harus kuat menjaga kemerdekaan. Kalau kita ingin berdaulat, kita harus kuat menjaga kedaulatan. Di sinilah pentingnya Universitas Pertahanan,\" jelas dia.Selanjutnya, Prabowo pun menyampaikan bahwa sejak awal bertugas sebagai Menteri Pertahanan, dia menempatkan pengembangan Universitas Pertahanan sebagai salah satu hal yang bernilai penting agar institusi pendidikan ini mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal, idealis, dan profesional.Langkah tersebut dia lakukan karena pada saat ini perkembangan teknologi dan sains di dunia membutuhkan sumber daya manusia yang andal, idealis, serta profesional.Adapun mahasiswa Universitas Pertahanan yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023 ini berjumlah 792 orang dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka terdiri atas 175 orang di program D-3, 300 orang di S-1, 293 orang di S-2, serta 24 orang di S-3. (Sof/ANTARA)
Berbohong Stok BBM Kritis, Pertamina Bisa Digugat “Class Action”
SEBELUM isu kenaikan harga BBM subsidi, PT Pertamina pernya menyatakan bahwa stok BBM bersubsidi menipis. Ditambah lagi, beban APBN berat kalau subsidi tidak dicabut. Setelah rakyat panik dan sempat antri di SPBU jelang 1 September 2022, ternyata Pertamina tidak menaikkan. “Tetap kita (hanya) ingin lihat bahwa ini problem yang tertunda dan memang ada kalkulasi bahwa ini demi menyelamatkan reputasi Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), harus berkorban APBN buat terus-menerus subsidi,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. “Dan keadaan yang sekarang yang kita cukup sebut situasi yang disruptif ini setiap saat justru bisa jadi katastrofi,” lanjut Presiden Akal Sehat itu dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petikannya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (2/9/2022). Halo apa kabarmu Bung Rocky, ini ketemu di hari Jumat, menjelang akhir pekan. Orang bilang thanks God is Friday. Thanks God, bukan kepada Jokowi. Thanks God karena harga pertalite ternyata tidak jadi naik. Tetapi, tetap kita ingin lihat bahwa ini problem yang tertunda dan memang ada kalkulasi bahwa ini demi menyelamatkan reputasi Pak Jokowi harus berkorban APBN buat terus menerus subsidi. Mungkin sama dengan yang jadi semacam pertaruhan hukum politik sekarang. Demi menyelamatkan Sambo maka skenarionya harus sampai di situ saja. Kira-kira begitu kan. Desas-desus yang kita lihat dari berbagai pembicaraan di DPR atau Komnas HAM mungkin berpikir begitu. Jadi semuanya itu serba tidak pasti. Tetapi, kita bisa bayangkan seandainya terjadi kekacauan ekonomi, lalu terjadi juga guncangan politik, dan semua yang tidak pasti itu akhirnya terbongkar bahwa ini hanyalah upaya untuk menghalangi melebarnya isu politik, melebarnya isu hukum, melebarnya isu asmara segala macem. Jadi kita ada dalam kecemasan sebetulnya. Apalagi soal pertalite yang seolah-olah yang mungkin buat sementara karena harga minyak dunia agak turun maka kesempatan untuk membujuk kembali legitimasi publik. Tapi ini semua nggak pasti. Dan keadaan yang sekarang yang kita cukup sebut situasi yang disruptif ini setiap saat bisa jadi katastrofi itu justru. Iya. Ini kan jadinya kredibilitas pemerintah makin hancur. Realitas sebelumnya kan bagaimana corporate secretary PT Pertamina ini menyatakan bahwa ini stok solar dan pertalite itu akan habis tahun ini. Tiba-tiba kemarin Pertamina umumkan bahwa stok sampai tahun baru aman. Jadi kalau begitu terus ada yang tanya, ini tuyul dari mana yang bawa minyak. Iya, ini Pertamina juga jadi tempatnya jin buang anak. Orang itu menganggap Pertamina tempat angker. Kira-kira begitu kalau bilang perspektif kemarin jin buang anak karena kita nggak tahu siapa yang kendalikan Pertamina. Kenapa Humasnya beda-beda itu. Direksi bisa beda dengan…. Kan musti satu suara antara Humas, Direksi, Komisaris, Menteri Keuangan. Kan itu soalnya. Jadi, dalam keadaan ketiadaan informasi, orang akhirnya kasak-kusuk bahwa ini ada isu politik di situ. Lalu masuk segala macam kecurigaan bahwa ini ada uang yang akan ditahan dulu untuk permainan politik, untuk sementara oke subsidi tidak akan dicabut. Jadi hal-hal semacam itu bikin mereka yang panik sebetulnya karena ketahuan oleh rakyat. Istana itu panik sendiri saja sehingga di antara mereka saling menghumaskan diri. Jadi, setiap orang di Istana jadi humas buat dirinya sendiri. Kalau kita lihat ini kan soal mazhab. Sri Mulyani jelas mazhabnya ingin cabut subsidi. Pak Luhut tadinya juga termasuk yang kenceng menyuarakan. Tetapi, saya kira Pak Luhut ini satu suara dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sudah ngomong hati-hati itu dan DPR kemarin untuk pertama kalinya kompak ini. Ya ada satu dua fraksi yang sepakat. Yang lain menolak untuk pencabutan dan selalu mereka bilang pro orang cilik. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai mengendus ini ada semacam itu. Kalau nggak perpecahan ya kita bilang ada perbedaan mazhab. Ujungnya, itu nanti juga persoalan bagaimana mengelola negara ini. Ya, itu selain perbedaan mazhab juga perbedaan raport atau proksi pada presiden. Kan jelas Pak LBP lebih dekat dengan Presiden Jokowi karena reputasi beliau bahkan sebelum Jokowi jadi presiden. Jadi, orang yang paling kenal watak dan sekaligus kecemasan Pak Jokowi adalah Pak Luhut. Jadi mungkin Pak Luhut juga membaca wah itu Presiden Jokowi potensial untuk kehilangan legitimasi maka diubahlah kebijakan-kebijakan itu. Dan itu memang hal yang dari dulu kita tahu selama presiden tidak kasih sinyal yang kuat maka presiden menunggu reaksi publik. Nah, karena reaksi publiknya kencang ya presiden menganggap wah bahaya nih, kalau tiba-tiba ada situasi kritis, satu POM bensin saja dibakar, itu bisa menular ke mana-mana kontinjen efeknya. Ini yang harus diantisipasi memang. Tentu semua orang merasa kok tiba-tiba ada analisis POM bensin dibakar. Loh, ini keadaan rakyat ini, keadaan unthrush sosial ini, apa saja bisa terjadi. Saya kira itu ada temuan dari intelijen berdasarkan bigdata mungkin bahwa potensi kerusuhan itu bisa meledak karena memang daya belinya rendah sekali. Jadi pembuktian hoaks itu sebetulnya juga bukan hoaks ini, karena memang pemerintah mau mendeteksi ambang kemarahan rakyat dengan melihat mengularnya kemarin di hari pertama isu mau dinaikkan. Jadi bara sosial itu tetap ada di situ. Dinaikin atau tidak tetap rakyat masih ingat bisa-bisa besok dinaikin malam-malam. Jadi tetap ketegangan sosial sudah terjadi. Jadi, artinya sebenarnya kita juga mengendus bahwa pemerintah diam-diam menyadari soal itu dan itu bagi kita menunjukkan bahwa ya memang realitas seperti itu yang terjadi pada masyarakat. Suasananya seperti kita sebut dulu seperti ranting yang kering gitu. Yang satu memantik saja itu bisa jadi mudah terbakar. Ya, keadaan ini yang membuat kita menganggap bahwa seluruh informasi dari relawan buzer Istana soal Musra, ada dukungan tentang tiga periode itu dan tokoh-tokohnya ini itu, itu kan jadi absurd juga akhirnya, nggak ada gunanya kan. Misalnya Presiden Jokowi bikin musyawarah rakyat pertama di Bandung, Presiden Jokowi tinggi sekali. Itu artinya bahwa rakyat Jawa Barat itu ingin menghendaki Presiden Jokowi kan? Kan yang dikumpulkan Jawa Barat kemarin. Padahal, faktanya di Jawa Barat justru Presiden Jokowi jeblok suaranya kan? Itu bagaimana saat Pemilu kemarin kan jeblok betul suara Pak Jokowi. Jadi rekayasa itu terjadi. Lalu orang bertanya sekarang hebat betul ya masyarakat Jawa Barat ingin Presiden Jokowi jadi presiden lagi, lalu orang ingatkan, hai tunggu dulu ya, ada data hasil pemilu Presiden Jokowi itu suara di Jawa Barat itu rendah. Demikian juga PDIP sebagai partai pendukung dalam perbandingan dengan partai lain. Jadi kalau di Jawa Tengah masuk akal, masa di Jawa Barat orang Jawa Barat pro Jokowi. Itu agak kacau logika itu. Ya, saya mendapat gambaran bagaimana sebenarnya pemerintah. Dengan cara itu saja kita bisa mengendus bahwa sesuatu sedang terjadi di sana. Iya betul. Something rotten in Denmark, ada yang membusuk di Denmark kalau lakonnya Shakespiare. Nah, sekarang kita mau coba lihat impact-nya apa nanti. Apakah betul-betul akan dihitung ulang anggaran subsidi ini dan para pakar betul-betul sudah pikir ya subsidinya memang kecil kok, kenapa digede-gedein sampai ratusan triliun. Nah, poin-poin ini yang harusnya dikritisi oleh DPR. Nah DPR jangan sekadar menunggang isu bahwa rakyat tidak menghendaki subsidi dicabut tapi dia juga musti breakdown dong karena soal anggaran itu fungsi dari DPR. Supaya jelaslah bagian ini disubsidi buat itu, yang ini buat ini, yang sini ditahan untuk main politik, kan gampang. Jadi, jangan DPR di satu pihak muji-muji Pak Kapolri, di pihak lain sekarang berupaya untuk memuji-muji rakyat itu. Padahal, lembaga itu adalah lembaga yang paling koruptif mentalnya di dalam survei-survei. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan melihat situasi bangsa kita saat ini. Kalau melihat situasi semacam ini kan sebenarnya harusnya pemerintah itu kan kebijakannya tidak hanya sekedar yang tadi permen itu tidak dinaikkan, menjanjikan BLT, dan sebagainya, tetapi kita juga mengendus bahwa ini dampaknya tidak hanya persoalan APBN, tetapi juga berkaitan dengan banyak sekali program hukum legacy Pak Jokowi, salah satunya jelas kita sebut IKN, kemudian infrastruktur- infrastruktur lain yang jadi andalan Pak Jokowi. Itu selalu yang mesti kita ingatkan bahwa trade of itu terjadi dan kekacauan kebijakan bukan tidak soal BBM saja, banyak hal yang memang kacau. Tapi demi legacy tetap dilakukan musra itu seolah ingin memberi keterangan bahwa Presiden Jokowi itu masih disukai rakyat. Jadi informasi yang tidak dikenali dengan positif oleh rakyat itu justru yang dimanipulasi oleh para surveiyor. Kan baru-baru ini kan para surveyor justru mengeluarkan angka baru 79 persen. Itu artinya, ada informasi yang gak sampai di responden. Kan mustinya surveyor itu kasih tahu dulu keadaannya. Baru ditanya apa pendapat kalian. Bukan sekadar asal tanya dan mengandalkan, responden tahu. Padahal buyers pendidikan itu sudah terlihat bahwa responden kita memang tidak mampu untuk mencerna kekacauan kebijakan. Yang kedua, responden kita sudah fatalistis, suka-sukalah Istana. Bagian ini yang tidak dikontrol dalam metodologi. Jadi saya menganggap itu survei-survei yang tiba-tiba memberatkan lagi dukungan kepercayaan publik pada Presiden itu tinggi artinya gagal mendeteksi variabel ignorantia dari respondennya. Ya, saya kira ini sebenernya jangandianggap sepele ya apa yang disampaikan oleh Pertamina kemarin menyatakan bahwa stok solar dan pertalite itu akan habis akhir tahun dan kemudian sekarang ternyata tidak habis, aman sampai tahun 2006, mereka bisa dikenakan hoaks yang luar biasa besar karena ada orang-orang antre. Kemudian yang lebih parah lagi kan harga-harga ini meskipun pertalite dan solar tidak jadi naik, tapi harga-harga sudah naik. Ini sebenarnya bisa dituntut, bisa class action kita terhadap Pertamina. Nah, ini mustinya ada class action. Tapi sebelum ada class action kan DPR bisa panggil direksi dan tanyakan ngapain kalian berbohong. Kami wakil rakyat, rakyat kalian bohongi itu. Ini yang musti kita dorong juga atau nggak kita dorong itu harusnya sudah otomatis kalau DPR punya otak, panggil dong. Ini ada apa? Kenapa menyembunyikan stok? Apa kalian Pertamina juga sudah jadi penyelundup? Kan saya lama-lama jadi berpikir, jangan-jangan yang selama ini terjadi seperti itu gitu. Jadi ini cuman permainan mereka menakut-nakuti rakyat sebagai justifikasi untuk menaikkan harga. Ya memang begitu. Yang diawalnya kan begitu, stok menipis, APBN nggak mampu. Oleh karena itu secara rasional ekonomi, harga harus naik. Kalau itu diterangkan dengan bagus dan dukungan pada Jokowi betul-betul jujur, orang akan oke, sama-sama kita berkorban. Ini dia sudah menipu dua kali rakyat Indonesia. Dan dalam penipuan itu terlihat manipulasi angka, nilai itu untuk menyelamatkan reputasi Jokowi. Kan cuman itu intinya. Dan yang kedua adalah bagaimana lembaga sebesar pertamina itu bermain politik, menunggangi isu publik, lalu main-main di situ. Itu bukan etik korporasi, itu etik manipulatif. Oke jadi kita tunggu ya, karena rakyat jutaan orang berbondong-bondong antre dan yang lebih parah dampaknya harga-harga sudah naik. Itu hanya ulah dari Pertamina yang menyatakan bahwa stok solar dan pertalite menipis, tapi ternyata mereka punya stok sampai akhir tahun tetap aman. Jadi ini silakan kalau ada yang mau melakukan class action. Saya kira ini sudah memenuhi unsur (kalau dalam pidana unsur deliknya sudah ada). (Ida)
Ketua DPD RI Ajak Warga PSHT Kawal Gerakan Mengembalikan UUD 1945 Naskah Asli
Madiun, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Ketua Dewan Pembina Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), mengajak seluruh warga PSHT untuk mengawal gerakan mengembalikan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. LaNyalla mengatakan, cara tersebut tidak akan menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm. \"UUD 1945 naskah asli mutlak kita sempurnakan agar kita tidak mengulang penyimpangan praktik yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru, karena kita harus selalu belajar dari sejarah,\" ujarnya, pada puncak peringatan 1 Abad PSHT di Graha Krida Budaya Padepokan Agung, Madiun, Jawa Timur, Jumat (2/9/2022). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, saat ini Pancasila hanya sebatas slogan. Dalam praktiknya, Pancasila tak pernah disertakan dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Hal itu terjadi sejak amandemen konstitusi sebanyak empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 silam. \"Setelah konstitusi diamandemen, antara Pancasila dengan isi dan bunyi pasal-pasal dalam UUD hasil perubahan itu sudah idak nyambung lagi,\" tegas LaNyalla. Dijelaskannya, konstitusi baru hasil amandemen 1999-2002 sangat kental dengan ideologi individualisme dan liberalisme. “Maka tak heran jika belakangan ini kapitalisme dan sekulerisme semakin menguat di Indonesia,\" papar LaNyalla. LaNyalla juga membangkitkan kesadaran kritis warga PSHT sebagai penjaga Pancasila. \"PSHT harus menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila dari serangan liberalisme dan kapitalisme yang lahir dari ideologi individualisme dan sekulerisme,\" tegasnya. Sebagai organisasi yang berkontribusi terhadap lahirnya Indonesia, LaNyalla mengajak agar warga PSHT melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. \"Ada banyak pradoksal di tengah-tengah kita, baik dalam hal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural,\" paparnya. Untuk itu, LaNyalla mengajak warga PSHT bersama-sama mengembalikan kedaulatan rakyat kembali di tangan rakyat. Sebab, kata LaNyalla, oligarki ekonomi yang bersekutu dengan oligarki politik telah menyandera penguasa yang pada akhirnya bertindak ugal-ugalan dalam membuat kebijakan nasional. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menekankan agar warga PSHT membangun kesadaran kritis terhadap konsep kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. \"Cita-cita bangsa ini dalam kalimat \'mencerdaskan kehidupan bangsa\' bukan hanya sekadar mencerdaskan otak saja, tetapi juga mencerdaskan kehidupan. Artinya, mencerdaskan kemanusiaan secara utuh, termasuk di dalamnya moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,\" urainya. Menurut LaNyalla, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta ilmu agama, generasi yang dihasilkan hanya akan menjadi lawan di masa depan. Ditambahkannya, semua pihak harus membuka sejarah, membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. \"Baca ulang pikiran-pikiran Ki Hadjar Hardjo Utomo saat beliau mendirikan PSHT 100 tahun yang lalu. Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem demokrasi bangsa ini, di mana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila,\" ulas LaNyalla. Sistem syuro bermakna kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan yang lengkap. Pada akhir acara, Ketua DPD RI diminta meresmikan Graha Krida Budaya dengan menandatangani prasasti dan memukul gong sebagai peresmian monumen 1 Abad Terate Emas untuk Dunia. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Muhammad Afnan Hadikusumo (Yogyakarta). Sementara sejumlah tamu undangan yang hadir di antaranya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Komandan Seskoal Laksma TNI Yoos Suryono Hadi, Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro. Hadir pula Ketua Umum PSHT, Raden Moerdjoko Hadi Widjojo beserta jajaran dan Ketua Dewan Pusat PSHT, Issoebiantoro beserta jajaran. (mth/*)
Oligarki Semakin Menguat, Para Tokoh Bangsa Khawatir Indonesia Bisa Bubar
Jakarta, FNN – Oligarki yang semakin menguat mencengkeram ke dalam sistem politik dan negara dikhawatirkan bisa membuat negara Indonesia bubar. Direktur Institute Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang dalam diskusi \"Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia” Kamis, 1 September 2022 di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta menyebut bahwa secara sederhana oligarki dapat diartikan sebagai segelintir orang yang mengatur Negara. Dan istilah oligarki sekarang sudah dipahami oleh masyarakat umum, bahwa ternyata negara Republik Indonesia yang didirikan dengan semangat musyawarah mufakat itu, berujung menjadi diatur oleh segelintir orang. Implementasi dari oligarki, menurut Hatta, secara nyata ada di bidang politik dengan \"mengatur\" Pilpres misalnya, bahkan mereka bisa mengatur siapa yang menang dalam Pilpres atau Pemilu. Dari sisi politik, kata Hatta oligarki bisa mengatur dana partai politik. Dari sisi ekonomi mereka juga menguasai sumber daya alam dan sumber daya finansial. Akibatnya, terjadi perkawinan antara pengusaha dan penguasa. Prof. DR. Hafidz Abbas, akademisi yang juga mantan komisioner Komnas HAM mengutip publikasi Bank Dunia dalam \'Indonesia\'s Rising Divide\' bahwa Indonesia bisa bubar karena empat penyebab: Pertama, adanya diskriminasi yang terjadi pada seluruh warga. Seperti ada yang diberi kesempatan menguasai sumber daya alam namun ada yang tidak. Menurut catatan Hafidz Abbas, orang miskin di Jakarta misalnya pada era Gubernur Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama mengalami 193 kali digusur. Namun di sisi lain hampir 50 juta lahan di Indonesia dikuasai oleh hanya segelintir orang. \"Bayangkan, empat orang, bukan empat perusahaan, menguasai kekayaan hampir setengahnya dari kekayaan seluruh penduduk negeri ini,\" kata Hafidz. Kedua, adanya diskrepansi mutu manusia Indonesia karena kebanyakan berpendidikan rendah. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke sektor ekonomi modern. \"Dia hanya bisa berdoa, tertinggal. Karena yang menikmati kekayaan alam Indonesia itu hanya 3 persen,\" ujarnya. Ketiga, orang-orang Indonesia mayoritas tidak punya tabungan untuk masa depan anaknya juga tidak punya tabungan untuk kesehatannya. Keempat, uang yang beredar hanya kepada sekitar 2000-an perusahaan besar. Sementara 59 juta perusahaan mikro kecil lainnya tidak bankable. \"Jadi, kalau dilihat dari empat faktor ini, Bank Dunia tidak bisa melihat Indonesia bisa selamat,\" ungkap Hafidz. Menurut Hafidz, negara Indonesia sejatinya sudah lapuk dari dalam. \"Dan persoalan oligarki, menurut saya, adalah persoalan selamat atau tidaknya bangsa Indonesia di masa depan,\" ungkapnya. Dr Marwan Batubara juga melihat oligarki di Indonesia sudah kian akut. Marwan menyoroti soal UU Ciptaker yang nyata-nyata dibuat untuk kepentingan oligarkis. Pembentukan UU Korona Nomor 2/2020, UU Minerba 2020, UU Ciptaker Nomor 11/2020, maupun UU IKN Nomor 3/2022, menurut Marwan proses pembentukannya terlihat jelas menunjukkan peran oligarki. \"Negara semakin otoriter, oligarki semakin kuat, Presiden Jokowi makin otoriter, DPR dan partai-partai cenderung di bawah kendali penguasa dan oligarki,\" ujarnya. Menurut Marwan, oligarki telah mengubah secara perlahan Indonesia dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Menanggapi hal ini, aktivis Syahganda Nainggolan menyitir Jeffrey Winters ketika diwawancara. \"Bagaimana menurut Anda mengalahkan oligarki? Dia bilang, mesti ada orang seperti Mahatma Gandhi,\" kata Syahganda. \"Maksudnya, itu kan di India, kalau di Indonesia model Gandhi itu ya Habib Rizieq. Tapi ini personifikasi, maksudnya adalah orang yang tidak bisa dibeli,\" lanjutnya. Mantan Duta Besar DR. Hazairin Pohan melihat, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Menurutnya, setelah kasus Sambo struktur oligarki Indonesia saat ini sedang berantakan. \"Ini kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik karena secara global, China juga sedang menurun pasca Covid-19,\" ungkapnya. Sutoyo Abadi dari Kajian Merah Putih mengungkapkan bahwa diskusi dan seminar tidak akan menyelesaikan masalah menguatnya oligarki di Indonesia. \"Tidak bisa melawan oligarki di Indonesia dengan cara ke MK atau ke lembaga lainnya. Tidak bisa. Satu-satunya harus muncul \'people power dan revolusi\'. Karena situasinya sudah gawat,\" tegas Sutoyo Abadi. Dia juga meyakinkan bahwa Indonesia tidak akan bisa selamat atau bubar jika tidak kembali kepada UUD 1945. Sejumlah tokoh senior dan aktivis menghadiri diskusi \"Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia” Kamis, 1 September 2022 di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, antara lain Suripto Djoko Said, Sri Bintang Pamungkas, MS. Kaban, Jumhur Hidayat, dan sejumlah tokoh lainnya. (mth/*)
Jokowi Tinjau Tambang Grasberg Freeport di Ketinggian 3.325-4.285 mdpl
Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, yang terletak di ketinggian 3.325—4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl).Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Jokowi didampingi Ibu Negara dan rombongan menuju Tambang Grasberg mengendarai kendaraan roda empat sekitar pukul 07.00 WIT.Setelah itu, Presiden akan menuju lokasi tambang bawah tanah di OB 04 untuk meninjau ruang kontrol pengendali alat berat berteknologi 5G.Presiden juga akan menuju DMLZ underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah, yaitu Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.Setelah itu, Presiden akan menuju Tera Shop untuk meluncurkan teknologi terbaru di sektor pertambangan, yaitu 5G mining.Teknologi 5G mining sendiri merupakan hasil kerja sama antara Telkom Group dan PTFI.Saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan karyawan PTFI, Rabu (31/8) malam, Jokowi ingin melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining.\"Ini yang mau saya lihat seperti apa sih me-manage sebuah tambang dengan 5G system, saya mau lihat besok,\" kata Presiden.Pada Kamis sore, Presiden dan Ibu Negara akan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, melalui Bandara Internasional Mozes Kilangin Timika.Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara dalam kunjungan kerja ini, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (mth/Antara)
Jutaan Orang Kena Prank Antri BBM, Waspadai Potensi Kerusuhan Sosial!
ANTRIAN masyarakat yang akan membeli BBM bersubsidi sejak petang hingga jelang dini hari, Rabu (31/8/2022) tampak di berbagai SPBU di Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Mereka rela antri karena kabarnya PT Pertamina pada Kamis (1/9/2022) bakal menaikkan harga BBM bersubsidi. Ternyata, sampai dengan Rabu (1/9/2022) tidak ada kenaikan harga BBM seperti yang sebelumnya dikabarkan berbagai media. “Ini satu psikologi dalam politik yang ingin testing the water,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. “Tetapi, reputasi presiden juga bisa dibatalkan oleh keadaan APBN. Selalu ekspektasi itu mendahului hal yang konkret,” lanjut Rocky Gerung dalam dialognya bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (1/9/2022). “Saya menghitung pasti dinaikkan karena dengan kalkulasi apapun tidak mungkin keadaan itu dipertahankan. Jadi, semua soal kita taruh di atas kertas dan kita tahu ada krisis, ada potensi kerusuhan. Pasti itu akan terjadi,” tegas Rocky Gerung. Bagaimana pandangan Rocky Gerung terkait prank kenaikan harga BBM ini? Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya ini jutaan orang di Indonesia kena prank sejak kemarin dan katanya media-media juga sudah menduga bahwa hari ini, 1 September akan ada kenaikan harga BBM. Jadi orang antre di mana-mana. Kalau Anda lihat foto-foto atau video-videonya di berbagai kota terjadi antrean. Ternyata nggak jadi, kena prank deh. Ya, ini satu psikologi dalam politik yang ingin testing the water. Kira-kira begitu. Ini sangat mungkin nanti kalau memang banyak dibatalkan. Demi apa? Demi reputasi presiden (Joko Widodo). Tetapi, reputasi presiden juga bisa dibatalkan oleh keadaan APBN. Itu saja intinya, urutan-urutannya. Tetapi, selalu ekspektasi itu mendahului hal yang konkret. Harga-harga sudah pasti naik kemarin begitu diumumkan. Jadi satu kebijakan negara yang memang tidak mungkin negara itu terus-menerus berbohong. Satu waktu dia akan terjebak oleh rentetan kebohongan dia sendiri. Jadi sekarang kita lihat apa impaknya nanti kalau ternyata harganya akhirnya naik juga itu. Dua kali orang berebut di POM bensin nantinya. Mungkin juga diam-diam nanti sebetulnya sudah diputuskan di kabinet bahwa memang harus naik. Jadi rasionalitas ekonomi itu pasti yang akan menuntun keresahan ini. Saya (sudah) menghitung pasti dinaikkan karena dengan kalkulasi apapun tidak mungkin keadaan itu dipertahankan. Jadi, siap-siap saja bahwa nanti akan ada kenaikan kedua yang orang mungkin anggap ini prank padahal riil. Lalu mulai terjadi kerusuhan sosial. Kan itu soalnya. Nah, soal ini kan sudah diingatkan juga oleh Mendagri. Saya kira itu Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa kalau ada kenaikan harga BBM ini pasti akan berdampak implikasi pada krisis sosial dan bisa ke krisis politik. Itu sudah warning disampaikan seperti itu. Ya, hitungan itu sudah ada di atas kertas. Yang paling paham pasti Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Karena dia punya tim yang bagus, bahkan melampaui semua tim yang lain. Dan, pasti konsultasi pertama dengan Pak LBP. Beliau pasti sudah isyaratkan bahwa harus naik. Tetapi Presiden mungkin setelah ikut atau mendengarkan hasil musyawarah rakyat, dia berpikir wah ini rakyat bahaya ini, bisa elektabilitas dia turun lagi. Padahal barusan dijagokan oleh musyawarah rakyat (Musra). Ini hitungan-hitungan yang nggak masuk akal sebetulnya karena presiden masih ngotot bahwa implikasi dari kenaikan BBM tidak boleh menurunkan legitimasi dia. Padahal itu pasti terjadi. Jadi, di mana-mana kenaikan bahan pokok dan energi pasti menurunkan legitimasi, di seluruh dunia, mau di negara modern, negara ke setengah modern, di Barat atau Timur. Tapi Presiden nggak mau melihat fakta itu. Jadi, dia ingin dua kali menang itu. Menang elektabilitas, juga menang nanti kalau harga dinaikkan. Itu trade of pasti terjadi. Tapi beliau biasa, jadi euforia. Karena jadi nomor 1 di dalam hasil sidang musyawarah rakyat. Oke. Tapi kita tahu bahwa meskipun harga tidak jadi naik, itu sebenarnya kantong rakyat sudah harus lebih dirogoh lebih dalam. Hanya satu faktor saya, yaitu kenaikan BBM faktor pemicu kenaikan barang-barang. Tetapi, angka psikologi di pasar, biasa pedagang, begitu dihubungkan walaupun belum diumumkan, tidak jadi diumumkan, barang tetap naik dulu. Ya, itu problemnya begitu selalu. Ekspektasi mendahului fakta nanti. Dan kita lihat yang ngantre kemarin itu juga bukan mobil rakyat. Itu mobilitas menengah juga antre pertalite. Juga dimungkinkan bahwa mobil-mobil ini sebetulnya hanya menyimpan stok saja. Dan di beberapa tempat kan sudah terlihat ada yang ditangkap karena menyimpan stok pertalite. Jadi memang penyelundupan itu sudah berlangsung dan kebohongan-kebohongan kekuasaan itu akan dijawab oleh kekacauan ekonomi. Kan gampang saja. Semua info dari istana itu akhirnya nggak dipercaya. Mau dinaikin atau tidak dinaikin orang anggap mending berfikir dinaikin, supaya lebih aman. Maka mulai terjadi harga mulai dinaikkan, ditimbun. Nanti ada angkot ngambil berkali-kali buat dijual ke kelas menengah yang nunggu di tikungan. Kan itu semuanya kekacauan itu. Iya. Tetapi, perlu diingat juga ya Bung Rocky, ada satu fenomena yang di Indonesia orang sebutnya near poor, dekat dengan miskin, dan fenomena yang terjadi pada pandemi kemarin mereka punya mobuil, mereka punya rumah, tetapi ini kredit semua. Dan ketika mereka terjadi kehilangan pekerjaan atau tabungannya menipis, sebenarnya mereka memang punya mobil, tadi sebenarnya mereka miskin juga. Makanya wajar kalau kemudian mereka juga ikut antre. Ya, itu poinnya kalau krisis itu bertumpuk-tumpuk dan dalam hitungan kalau dibikin snapshots statistiknya itu yang near poor itu sudah jadi poor sebetulnya. Dan emak-emak yang paling kena pertama. Mungkin sudah 100 juta atau 150 juta sekarang yang disebut di bawah garis kemiskinan kalau hitungan itu konsumsi per hari, daya beli per hari ini. Jadi, semua soal kita taruh di atas kertas dan kita ini tahu ada krisis, ada potensi kerusuhan. Pasti itu akan terjadi. Tapi presiden menganggap bahwa ya masih bisa dipermainkan dengan tiga periode. Jadi berjanji lagi. Karena keadaan ini yang potensi keos ini udah di depan mata. Nah, itu yang mungkin harus kita hitung bagaimana kalau kepolisian sekarang amburadul, lagi berantakan. Apakah Pak Jokowi tunggu kepolisian diberesin dulu baru harga dinaikin. Itu juga faktor yang dihitung dan mungkin 3-4 orang ada di situ lalu mulai ada di sekitar Pak Jokowi lalu kasih sinyal. Jangan dulu Pak, ini bahaya, polisi belum bisa dipegang. Perkelahian antar-geng itu bisa membahayakan pengendalian kerusuhan nanti atau demo BBM. Demikian juga militer. Militer juga memantau dengan cermat perkembangan ini karena tetap tentara juga merasa ada potensi atau ada asap yang tiba-tiba bisa berubah jadi api. Prajurit juga terkena karena keadaan ekonomi pasti masuk ke semua tempat. Nggak bisa misalnya prajurit masuk pasar tradisional lalu tukang daging atau ayam kampung bilang oke Pak, kami kasih diskon. Nggak bisa gitu karena harga itu adalah harga ekonomi. Jadi semua kalangan pasti kena itu dan teman-teman di kepolisian yang di asrama-asrama juga militer TNI yang ada di asrama-asrama itu kena dampak yang pasti signifikan. Kan Pak Jokowi suka blusukan, bahkan malam-malam juga blusukan ke daerah-daerah. Beliau pasti sangat paham gitu. Banyak sekali rumah tangga kita ini sekarang karena berbagai macam faktor, salah satunya karena publik transportasi yang tidak cukup buruk, itu satu rumah dari keluarga miskin bisa ada dua tiga empat sepeda motor. Dan itu semua menjadi konsumsi bahan bakar semua. Dan ini pasti langsung terasa begitu terjadi kenaikan sekecil apapun karena ada skema ini mau dinaikkan seberapa pertalite ini. Tadinya 10.000 disebut angkanya, kemudian mungkin dimainkan secara psikologi saja, mungkin 10.000 kurang dan sebagainya gitu. Tetapi, tetap saja berdampak. Iya. Dua hari lalu saya naik ojek tikungan, bukan ojek online, dia tiba-tiba mampir dulu di yang sudah dijual-jual di botol. Itu uangnya tinggal Rp20.000 di dompetnya, tapi dia cuman minta tolong sisain 5000. Jadi dia beli Rp15.000. Sambil menunggu pelanggan baru, baru bisa beli lagi pertalite. Jadi, kesulitan itu terasa betul. Tetapi, secara makro memang bahwa presiden anggap belum kita dibandingkan dengan yang lain memang baik-baik saja ekonominya. Jadi pengertian-pengertian baik-baik saja itu itu selalu terhubung dengan pamer saja. Nanti kalau nggak baik-baik juga salurkan BLT. Mungkin juga Sri Mulyani kasih info baru bahwa nggak cukup BLT itu untuk nyogok rakyat dalam 3 bulan karena kalau pertalite dinaikin itu pasti terus-menerus. Nggak mungkin satu minggu naik terus diturunin lagi harganya walaupun ekspektasi harga internasional mungkin akan menurun. Jadi, gampangnya kecemasan dalam Istana itu terbaca pada ketidakpastian naik apa tidak harga itu. Ya, coba kita teruskan nanti kalau daripada kita dibilang memprovokasi, pasti akan ada dampak kerusuhan. Mari kita teruskan soal realitasnya ini. Tadi Anda bicara soal ojek pengkolan. Bagaimana dengan ojek online yang sekarang sudah menjadi fenomena, apalagi di kota-kota besar. Itu dampak ikutannya besar sekali. Kan mereka ini sekarang banyak yang hidup dari ojek online, dan kemudian ojek online menghidupkan juga industri makanan-minuman dan sebagainya. Ini besar sekali jumlahnya sehingga begitu terjadi kenaikan saya kira sangat sensitif. Kalau memainkan 20-30 persen saja itu dampaknya juga sangat terasa buat mereka. Ya, itu sudah menjadi pembicaraan di warung-warung Tegal. Kan saya juga sering makan di warung Tegal yang memang enak itu. Dan, ibu itu bilang begini, kadang saya pesan teri kacang itu, ”Bu, tolong sisanya buat beli teri kacang”, lalu ibu itu bilang, “Paling dua sendok ini”. Jadi, harga kacang dan teri itu terimplikasi, terdampak. Sayur asam juga begitu. Jadi, akhirnya keadaan ini masuk secara masif dan membuat yang mau membeli memang nggak ada pemasukan, yang mau menjual juga susah untuk terus-menerus menahan harga. Jadi itu intinya. Nah ini tidak terbaca karena presiden dan kabinet terutama tetap mengandalkan ya nanti kita turunkan BLT. Itu BLT juga bisa habis di jalan karena dikorupsi oleh sistem distribusi BLT yang memang korupti. Poin itu mendasar sekali. (Ida)
LaNyalla Minta Polisi Tangkap Bos Judi Besar, Bukan Kejar Operator Lapangan
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Polri memberantas tuntas kasus perjudian hingga pihak pendukung aktivitas tersebut. Menurutnya, hanya karyawan dari situs judi online yang ditangkap. Padahal dibalik itu, disinyalir ada pengelola besarnya. \"Kita mengapresiasi pemberantasan perjudian oleh aparat kepolisian. Namun sayangnya bos dari judi online belum diberitakan ditangkap. Yang terdengar masyarakat polisi baru menangkap karyawan atau operator lapangan dari situs judi online,\" kata LaNyalla di sela Kunjungan Kerja di Surabaya, Kamis (1/9/2022). Oleh karena itu, dia meminta polisi membongkar secara tuntas dan memprioritaskan pemidanaan kepada bos besarnya. \"Perjudian online sangat merusak mental anak-anak muda. Dua tahun kita dilanda pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan. Ketika muncul perjudian online dengan tawaran-tawaran mudah memperoleh uang, akhirnya hal ini membius anak-anak muda. Mereka terjerumus pada judi online dan sulit menghentikannya,\" papar LaNyalla lagi. Yang lebih parah, lanjutnya, tawaran judi online langsung melalui SMS. Artinya pelaku bukan hanya membuka situs judi online semata tetapi juga membobol data. \"Ini patut menjadi perhatian aparat juga. Sebab menghubungi langsung ke nomer pribadi tentu saja sangat mengganggu privasi. Dan perlu diusut kenapa situs judi ini tahu nomer pribadi orang,\" tuturnya. Mewakili publik, LaNyalla mengaku mendukung Polri agar menangkap pelaku perjudian online dan juga pihak-pihak yang berkait atau pihak lain yang turut melindungi aktivitas perjudian. Dia juga berharap aparat kepolisian dan instansi terkait mengedukasi pengguna internet agar tidak masuk pada situs judi online. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya, mulai dari Mabes hingga Polda, untuk memberantas pelaku aktivitas judi baik online maupun konvensional. (mth/*)
Operasi Politik: Apapun Caranya, Anies Baswedan Tak Boleh Jadi Capres
DALAM beberapa hari ini, muncul isu ada upaya menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Jika dilihat dari elektabilitasnya yang selalu berada di tiga besar, menjegal Anies sesungguhnya bukan perkara mudah, tapi karena Anies tidak punya partai, hal itu juga bukan tidak mungkin. Isu adanya upaya penjegalan Anies pertama kali didengungkan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi membangun asumsi tersebut dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut, belum tentu sosok yang elektabilitas tinggi bisa maju pada 2024. Sebab, kewenangan mengajukan capres-cawapres ada di partai politik. Asumsi kemudian dia kuatkan dengan klaim mendengar kabar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Hal itu dilakukan agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres. “Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi,” ucapnya, seperti dikutip Twitter @Andiarief_, Ahad (28/8/2022). Elektabilitas Anies Baswedan itu adu cepat dengan bakal dikeluarkannya sprindik. Anies berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai, tapi popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya, dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI Jakarta. “Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung-kacung neokolonial saja tuh,” tegas pengamat politik Rocky Gerung saat dialog dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (31/8/2022). “Kompetisi itu artinya, biarkan orang bertarung. Bukan dijegal dulu. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan oleh kekuasaan. Ganjar Pranowo dan Anies biarkan saja bersaing,” lanjutnya. Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak enak... Yang tidak enak adalah menunggu harga BBM. Oke, kita tinggalkan dulu per-Sambo-an karena kemarin sudah rekonstruksi walaupun orang kemudian mencatat ada beberapa kejanggalan kenapa tiba-tiba soal adegan penembakan kepala oleh Ferdy tidak ada. Karena sebelumnya muncul informasi soal itu, bahkan itu disampaikan oleh Kapolri mengutip pernyataan dari Barada Richard. Yes, yaitu skenario yang belum selesai. Polisi tentu berupaya untuk mencari cara supaya win-win solution, kira-kira begitu. Karena bagaimanapun ini menyangkut nama-nama yang akan terlibat kiri-kanan itu. Jadi kelihatannya soal Sambo ini tetap akan diproduksi. Karena diproduksi, itu artinya diperlihatkan proses hukumnya. Tapi, di ujung ada kebimbangan bagaimana jika hakim memutuskan lain. Jadi itu soalnya. Ya, ya. Jadi ada semacam unfinish skenario gitu. Iya, unfinish crime. Atau unfinish political konspirasi. Bisa juga begitu. Kalau itu lebih tepat. Konspirasi politik nggak pernah finish. Kita mau ngomongin juga soal political konspirasi ini yang diteriakkan oleh Demokrat dan kemudian dibenarkan oleh PKS, soal skenario menjegal Anies Baswedan. Saya kira ini tidak kalah menariknya dan saya heran sih kenapa Demokrat dan PKS baru teriak sekarang. Kita juga sudah tahu. Iya sudah pasti itu. Berkali-kali kita bahas soal itu. Dalam setiap saat begitu elektabilitas Anies Baswedan naik, sprindiknya bertambah. Begitu kira-kira. Jadi, elektabilitas Anies itu adu cepat dengan bakal keluarnya sprindiknya. Karena kita bisa bayangkan, Anies berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai. Tetapi, popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI. Tetapi, justru itu yang membuat Anies makin cepat bolak-balik dipanggil KPK, misalnya. Kan dipanggil bolak-balik KPK menggali kasusnya nggak ada. Itu sudah bikin orang merasa bahwa ini nggak bakal jadi. Karena begitu tadi, konspirasi kekuasaan tidak menginginkan Anies. Itu saja soalnya. Lepas kita suka atau tidak suka, kita kritik Anies atau kita puji, tapi dia berhak untuk menikmati kebebasan dia dalam upaya pengeksplorasi diri dan potensi dia untuk menjadi presiden. Itu yang mustinya kita bayangkan. Kalau di ujung nggak ada soal, tapi jangan dijegal di depan dong. Itu juga ngaco. Kalau mau jegal pakai 20%, sudahlah. Tetapi ini masih menjegal seseorang dengan konsprirasi politik. Memang PKS dan Demokrat membaca itu, makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies. Tapi kita nggak tahu apakah Anies bisa dijegal. Kan tetap popular vote-nya tinggi sekali dan itu orang akan melihat bahwa kalau begitu kekuasaan bisa putuskan saja bahwa hanya boleh ada satu calon, yang lain nggak boleh. Yang menantang akan di-KPK-kan. Kan gampang. Dan sebenarnya sudah bisa kita baca kok. Kelihatannya formula E, dia akan jadi pintu masuk. Nanti kalau dan nggak harus soal terima duit loh, ini soal administratif juga bisa di-KPK-kan. Ya, itu hal yang mungkin pembukuannya kurang rapi atau ada satu unsur yang belum dimasukkan dalam pertanggungjawabannya. Itu semua soal akuntansi teknik saja. Ya betul, tanpa terbukti pun kalau sudah cacat administrasi pasti dibawa ke KPK. Tapi seolah-olah itu soal yang besar. Tetapi, karena Anies itu elektabilitasnya naik terus maka akan dicari dimana akuntansi pemerintah DKI itu cacat. Jadi, cacat administrasi bisa berubah menjadi upaya untuk menjegal jalan politik seseorang. Itu buruknya begitu kekuasaan kita. Iya. Jadi, buat Anda, para pendukung Anies Baswedan, banyaklah berdoa dan tunggu perjalanan takdir. Karena seperti apapun mereka membuat konspirasi, tapi kalau jalan takdirnya jadi, ya akan jadi juga. Betul. Kalau soal sprindik kan semua calon presiden yang diusung itu juga sprindiknya ada sebetulnya. Ganjar tetap ada soal KTP, Erick Thohir pasti kemarin juga sudah dilaporkan potensi untuk dapat sprindik. Jadi, kelihatannya memang diajukan semua. Di awal oke silakan maju semua, presiden bahkan dan siapapun silakan maju. Tapi dia hanya ingin satu, yaitu yang dia setujui. Yang dia setujui, kendati punya masalah tetap diagung-agungkan. Itu soal kita di situ selalu. Jadi ketiadaan semacam penghormatan respek terhadap potensi seseorang. Anies berpotensi, Ganjar berpotensi, semua berpotensi. Itu bagusnya kita mulai, selalu kita katakan biarkan yang berpotensi itu berkelahi dulu dalam kompetisi politik, baru konspirasi bolehlah di colong-colong. Ini belum dimulai, konspirasi politiknya sudah mau menghambat. Dan jangan salah bahwa hambatan yang sama juga bisa berlaku untuk PDIP. Ganjar sudah diagung-agungkan supaya PDIP bikin blunder maka PDIP juga bisa dikendalikan dalam permainan politik itu. Tetapi, kalau PDIP serius misalnya pasang seorang yang kena isu Istana, itu sprindiknya keluar dua hari kemudian, walaupun sprindik pada PDIP masih banyak. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Saya kira persoalan bangsa kita sekarang ini yang satu ada satu kelompok yang ingin terus berkuasa dengan berbagai cara; yang kedua politisi kita semua juga secara etika juga punya cacat sehingga mudah disandra oleh kekuatan. Itu komorbidnya kebanyakan memang. Jadi, dari awal memang kehidupan politik kita sudah buruk. Penuh dengan intrik korupsi. Sekarang kita mau bayangkan misalnya ini negeri mau ke mana? Kalau kita bisa call para pendiri bangsa itu mereka akan mengatakan ini sudah berantakan. Bayangkan misalnya, standar berpikir founding person kita dibandingkan dengan sekarang kan jauh betul tuh. Nggak ada kita dengar perkelahian ide, pertarungan nilai. Padahal founding person kita melakukan hal yang bermutu. Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung-kacung neokolonial saja tuh. Neokolonialnya sekarang kita sebut oligarki. Jadi nggak ada perubahan mental di situ. Ini tanggung jawab siapa? Ya tentu bukan tanggung jawab lurah, tapi tanggung jawab lurah tertinggi kan. Jadi, kalau Presiden Jokowi nggak pernah kasih public address tentang ideas of democration, yang terjadi beginian, jegal menjegal. Kan itu inti dari politik artinya kompetisi. Kompetisi itu artinya biarkan orang bertarung. Bukan dijegal dulu. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan oleh kekuasaan. Ganjar dan Anies biarkan saja bersaing. Tapi Anies tidak punya partai, itu soal belakangan. Yang penting rakyat Indonesia tahu ide versus ide. Idenya Ganjar apa? Idenya Anies apa? Idenya Erick Thohir apa? Supaya rakyat tahu oke ini pemimpin kita itu punya potensi. Bahwa kemudian dia dibatalkan oleh 20% itu urusan teknis. Tetapi, urusan etisnya selesai, urusan intelektualnya selesai. Di panggung semua orang bisa nonton. Jangan orang suruh nonton rekonstruksi Duren Tiga saja, sementara konstruksi tiga periode jalan terus. Nah, menarik soal public address ini. Karena saya baru menyadari itu. Di mana-mana saya lihat sekarang ini banyak lembaga pemerintah, lembaga publik dan sebagainya, termasuk kemarin Ganjar di Unair itu kan langsung menyanyikan lagu yang kemarin dinyanyikan oleh anak-anak yang di Istana, lagu campursari itu. Karena Pak Jokowi mengendorse itu maka kemudian orang kemudian ke bawah semua melakukan itu. Dan yang semacam itu kelihatannya yang lebih ingin disampaikan oleh Kepala Negara, bukan soal democration value. I Itu, kita disulap atau disihir seseorang yang memang nggak punya kapasitas berpikir, lalu semua orang ikut pada sihir itu kan? Semua tiba-tiba nyanyi lagi itu. Ya apa poinnya lagu itu. Biar saja Farel yang menyanyikan itu. Jangan dipakai itu sebagai alat untuk dapat dukungan atau mobilisasi jadikan penting pemimpin itu membedakan dengan anak kecil anak kecil lucu kalau pemimpin makhluk nyanyian begitunya nggak lucu pemimpin diminta untuk menyanyikan lagu house. Hai bisanya lagu hak asasi manusia lagu Green Economy lagu planet dapat dukungan atau mobilisasi. Pemimpin itu mampu membedakan dengan anak kecil. Anak kecil lucu. Kalau pemimpin nyanyi begitu ya nggak lucu. Pepimpin diminta untuk menyanyikan lagu hak asasi manusia, lagu green economy, lagu planet ke depan. Itu yang nggak mereka pahami. Karena itu numpang pada popularitas anak kecil. Padahal itu sebetulnya mengeksploitasi anak kecil juga karena yang bersangkutan nggak paham ini ngapain ya, tiba-tiba semua pejabat tinggi itu pakai lagu gue. Kira-kira begitu kata si Farel kan? Jadi sebetulnya itu yang disebut pendangkalan, bukan sekadar pemburukan. Pendangkalan cara berpolitik, mengeksploitasi sesuatu. Kita nggak ada ide untuk membayangkan ada debat tentang masa depan planet. Bagaimana Indonesia masuk kembali dalam percaturan politik dunia. Nggak ada tuh. Yang ada di panggung dangdut lalu joged-joged. (Ida, sof)
POPULER
