NASIONAL
Terungkap: Ferdy Sambo Pernah Dijadikan Alat Pemenang Kekuasaan Tahun 2019
Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan Brigadir J (Joshua) kembali memunculkan isu-isu baru terkait sepak terjang maupun identitas mantan Kepala Satgassus Inspektur Jenderal Polisi, Ferdy Sambo yang sebenarnya. Setelah sebelumnya terkuak bahwa Ferdy Sambo adalah seorang \"kaisar\" dari sebuah sistem judi online bernama Konsorsium 303, kini Sambo terbukti kuat dijadikan alat pemenang kekuasaan dalam pesta demokrasi yang diadakan pada 2019 lalu. Harsubeno Arief, wartawan senior FNN menjelaskan, Ferdy Sambo diduga kuat pernah dijadikan alat untuk memenangkan kekuasaan. Hal itu didasarkan pada pernyataan salah satu politikus Partai Demokrat Beny K. Harman yang menjelaskan, Satgassus yang salah satu anggotanya adalah Ferdy Sambo pernah digunakan salah satu calon presiden pada kontestasi politik pada 2019. \"Info ini disampaikan oleh politikus Demokrat bernama Beny K. Harman, ia menyebutkan bahwa Satgassus Merah Putih POLRI yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo itu sempat digunakan oleh calon presiden dalam kontestasi politik tahun 2019 lalu,\" ujarnya mengutip salah satu pernyataan politikus Demokrat, Beny K. Harman dalam kanal YouTube, Hersubeno Point menit ke 11.31 – 11.48, Rabu, 5 September 2022. Lebih lanjut Hersubeno Arief menarasikan tentang siapa yang memanfaatkan Satgassus untuk kepentingan politik ini. Ia menjelaskan bahwa mudah bagi kita untuk menduga siapa yang menggunakan Satgassus dengan tanda-tanda yang ada, salah satunya yaitu dengan adanya kenaikan jabatan yang diterima oleh Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri pada 2019, menjadi Menteri Dalam Negeri yang mana merupakan jabatan yang prestisius setelah pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menang atas pasangan Calon Presiden Nomor dua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Kita dapat dengan mudah menduga siapa capres itu. Pada pilpres 2019 kan hanya ada dua pasang capres-cawapres yakni Joko Widodo berpasangan dengan Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah setelah Pilpres dan kemudian Jokowi memenangkan kontestasi, Tito Karnavian itu mendapat promosi jabatan yang sangat prestisius, dia ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Jabatan ini pada periode sebelumnya dipegang oleh politisi PDIP, waktu itu Tjahjo Kumolo, sebagai pengusung utama dari PDIP. Nah kalau kemudian sekarang diserahkan kepada Tito karnavian, tentu saja pasti Tito punya jasa besar terhadap Jokowi,” ujarnya pada menit 14.16 - 15.30. Wartawan Senior itu juga menambahkan bahwa dengan keikutsertaan Sambo dalam menyukseskan politik ini tentu berdampak besar pada kekuatan politik yang ia miliki sekarang, maka tentu bukanlah hal yang mengherankan jika saat ini banyak terjadi kejanggalan dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. “Jadi, Anda saya minta ga usah terlalu terkejut, ini menunjukkan bahwa indikator pengaruh uang dan juga pengaruh politik dari Ferdy Sambo itu masih terus bekerja. Jadi jangan terlalu kaget jika muncul kejutan-kejutan baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua,” ujarnya pada menit 16.46 – 17.02. Diketahui bahwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan karena kekuatan yang dimiliki oleh seorang Ferdy Sambo, salah satunya adalah dengan tidak ditahannya Putri Chandrawathi yang mana merupakan istri dari Sambo sekaligus tersangka pembunuhan berancana yang dikomandoi oleh Ferdy Sambo. (Habil)
BBM Naik, Rakyat Tercekik
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo bersama para menteri terkait telah memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut tentu berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai penyedia jasa transportasi. Contohnya seperti yang dialami oleh salah satu penyedia jasa transportasi dalam bentuk ojol (ojek online) Gojek, Fikri Ramadhana. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat berdampak bagi kesejahteraan ojol karena semakin menguras kocek untuk kebutuhan sehari-hari. \"Ya kita makin susah-lah, apalagi kan kita sebelumnya (sebelum BBM naik) bisa isi bensin sehari 2 kali total Rp50.000, sedangkan pendapatan sehari aja rata-rata cuma Rp150.000 belum dipotong sama uang makan dua kali sehari, dan lain-lain, pokoknya rugi banyak lah,\" ujarnya di depan terminal bus Pasar Minggu, Rabu (5/9/2022). Driver ojol itu juga menambahkan, pihak Gojek pada 14 Agustus 2022 ingin melakukan penyesuaian harga dengan menambah tarif setiap perjalanan yang akan membantu menyesuaikan kebutuhan driver dalam melayani konsumen. Namun, hingga sekarang ini, hal itu hanyalah sebuah wacana dan belum ada kabar kapan akan direalisasikannya wacana tersebut. “Dari kemarin juga janji kenaikan dari tanggal 14 Agustus dari pihak Gojek, juga sampai sekarang belum terealisasi, belum ada kenaikan buat pelanggan,\" ujarnya. Lain cerita namun sama rasa, itulah yang dialami supir angkot di daerah sekitaran terminal bus Pasar Minggu. Supir angkot bernama Samsuardi mengeluhkan naiknya BBM ini membuat supir angkot semakin tercekik. Pasalnya, secara signifikan berdampak pada pendapatan hariannya. \"Kita makin kesusahan, tadinya pendapatan bisa sampe 100.000 per hari, sekarang malah mentok-mentok gocap bahkan bisa ga dapet sama sekali. Itu baru pendapatan, belum bensin, boss ga mau tahu kalau berangkat penuh pulang juga harus penuh itu saja total bisa sampe Rp 70.000an,” ujarnya. Sopir angkot jurusan Pasar Minggu - Kampung Melayu itu mengatakan bahwa walaupun dirinya tidak menaikkan tarif perjalanan, angkotnya tetap sepi dari penumpang. Hal ini karenakan banyak penumpang angkot yang mengira kita menaikkan harga mulai dari Rp 2.000 – Rp 5.000. \"Kita mah tetep paling gede Rp 6.000. Tapi walaupun begitu mah tetap saja penumpang gak ada, maksud kita kan supaya kagak pada protes ya cuma tetap aja sepi. Dikira semua angkot pada naikin harga jadinya dari Rp 2.000 – Rp 5.000,\" ujarnya Samsuardi juga mengatakan situasi ini bisa membunuh para sopir angkot, pasalnya dengan kondisi seperti saat ini banyak sopir angkot yang kehilangan pekerjaannya karena tidak mampu membayar setoran harian. \"Sekarang kita gak bisa bayar setoran, sejak naiknya BBM ini banyak orang yang lebih milih kendaraan umum karena setahu saya harganya (tarif) gak ngaruh. Kadang-kadang kita bisa minjem ke beberapa warung, cuman kalau gak dikasih yaudah balikin mobilnya, kita gak kerja,\" ujarnya Diantara banyaknya para penyedia jasa transportasi yang pada umumnya mengalami kerugian, nampaknya ada beberapa penyedia jasa transportasi yang cenderung tidak terpengaruh terhadap naiknya BBM khususnya yang dinaungi oleh pemerintah, contohnya seperti Jaklingko. Seorang supir Jaklingko, Suhardi, mengatakan kenaikan harga BBM ini tidak berdampak terhadap penumpang maupun pendapatan setiap supir Jaklingko, karena gaji maupun bahan bakar sudah ditanggung oleh pemerintah. \"Ya kalau penumpang, gak ada pengaruh sih buat Jaklingko, malah makin bertambah, karena tarifnya tetap segitu-segitu saja. Kalau buat pendapatan juga gak ngaruh karena gaji sama uang bensin udah ditanggung sama atasan (pemerintah) cuma kita yang isiin,\" ujarnya di terminal bus Pasar Minggu, Rabu (5/9/2022). Dari beberapa pernyataan di atas terlihat bahwa secara umum kenaikan BBM berpengaruh negatif bagi pendapatan masyarakat, khususnya para penyedia jasa transportasi. Hal ini tentu secara tidak langsung menyulitkan konsumen dalam mendapatkan jasa transportasi karena tarif yang dikenakan juga ikut naik. Berikut daftar singkat harga BBM sebelum dan sesudah mengalami kenaikan: 1. Pertalite, Rp7.650 -> Rp10.000 2. Solar, Rp5.150 -> Rp6.800 3. Pertamax, Rp12.500 -> Rp14.500. (Habil)
Di Executive Brief DPD RI, Muhadam Sebut 3 Level Yang Bisa Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, FNN – Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Muhadam Labollo, mengatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan jika negara ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yakni kebijakan, manajemen dan teknis operasi. \"Problem bangsa ini ada di public goods yang tidak dibagi untuk memberi makan 270 juta penduduk Indonesia. Untuk itu di level kebijakan perlu untuk diidentifikasi dan diinventarisasi mana public goods dan private goods. Mana yang seharusnya menjadi milik negara dan mana yang bisa diprivatisasi,\" ujar Muhadam Labollo dalam Executive Brief \'Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya\' yang diselenggarakan DPD RI, Senin (5/9/2022). Di level manajemen, diperlukan perencanaan dengan baik. Muhadam menyontohkan Indonesia perlu memiliki peta energi dan Sumber Daya Alam. \"Ini justru swasta yang mempunyai peta semacam ini. Tentu sangat disayangkan,\" ujarnya. Selain itu organisasi yang menggarap SDA harus jelas. Mana yang diserahkan ke BUMN atau mana yang bukan BUMN. Di sini pun penting dilakukan evaluasi, apakah untung atau rugi. \"Lalu di level teknis operasi. Tata kelola bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya perlu ditata kembali. Tapi ini balik ke persoalan culture dan etika. Faktanya dengan mekanisme pemilihan kepala daerah kita menyumbang 445 kepala daerah yang sekarang dicokok KPK. Ini tentu ada korelasi,\" ujar dia. Muhadam pun menilai Pasal 33 UUD sudah dibajak oleh oligarki. Selama ini negara tidak hadir. Konsep bangsa ini sangat liberal, tidak berpihak lagi pada rakyat. \"Prinsip pengelolaan negara ada dua. Apakah negara menguasai seluruh kekayaan alam atau kita privatisasi. Panduannya adalah Konstitusi. Tapi konstitusi kita ada intervensi sehingga ketika diterjemahkan ke dalam UU menjadi bias,\" ungkapnya. \"Kita ini sekarang berprinsip bagaimana menjual seuntung mungkin. Problem kita, yang dijual selalu rugi. Prinsip kedua, membeli semurah mungkin. Faktanya sebaliknya. Malah rugi. Yang diuntungkan adalah oligarki. Bukan menumbuhkan kemampuan domestik tapi malah impor. Keuntungan impor sudah jelas siapa yang menikmati. Berangkat dari situ tentu sulit bagi kita membangun kekuatan negara,\" tuturnya. Muhadam berharap bangsa ini mengelola ekonomi seefisien mungkin. Karena ada anak cucu kita yang menanti apakah ada sisa untuk mereka. \"Faktanya nikel, emas dan tambang lainnya tidak dieksploitasi dengan baik. Bagaimana anak cucu kita nanti,\" tanyanya. Pemerintah, swasta dan civil society seharusnya bisa bekerja bersama dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Tetapi sekarang, kata Muhadam, swasta mempunyai ruang yang lebih besar. Padahal di Indonesia esensi pokoknya adalah gotong-royong. \"Itu dalam konstitusi esensinya adalah ekonomi gotong royong. Tidak perlu mengadopsi sistem dari luar. Itulah problem yang dihadapi bangsa dan negara ini. Selain Muhadam Labolo, narasumber lainnya adalah Salamuddin Daeng, narasumber lain dalam Executive Brief adalah Ichsanuddin Noorsy (pengamat politik ekonomi) dan Ahmad Daryoko (Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure/INVEST). Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. (mth/*)
Covid Mereda, BBM Meradang
Jakarta, FNN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara mendadak dan terkesan diam-diam telah menuai banyak respon penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan harga BBM yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022) itu mengubah harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Solar dari harga Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan Pertamax dari harga Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut naik berkisar sebesar 30 persen dari harga sebelumnya. Dan, kenaikan tersebut terbilang besar di tengah kondisi minyak dunia yang sedang turun. Dengan kenaikan yang dinilai tidak masuk akal oleh masyarakat inilah yang menjadi alasan para mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM yang telah memasuki hari ketiga. Dari kabar yang diberikan bahwa HMI akan turun menyuarakan aksi di depan Istana Merdeka. Dan berdasarkan pemantauan FNN, terlihat pada pukul 10.00 WIB Pihak Kepolisian bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Brimob telah bersiap siaga dan melaksanakan apel. Sehingga seluruh akses menuju kawasan Patung Kuda dan Istana Merdeka ditutup dengan penghalang dan kawat berduri sejak sekitar 14.00 WIB. Aksi yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terjadi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aksi mahasiswa tersebut dimulai sekitar pukul 13.40 WIB. Dalam aksi pun sempat terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian karena mahasiswa mencoba menerobos ke arah Istana yang jalannya telah ditutup dengan penghalang jalan serta kawat berduri. Hingga akhirnya aksi dapat berjalan dengan damai. Adapun aksi tersebut berusaha menuntut tiga hal sebagaimana yang disampaikan Reza Sutiara Akbar, Ketua HMI cabang Jakarta Selatan. Tuntutan itu meliputi upaya mendesak presiden untuk menurunkan harga BBM bersubsidi, mendesak presiden untuk mencopot Menteri Keuangan, ESDM, dan Dirut Pertamina, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menyuarakan tolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini dinilai sangat memberatkan masyarakat disebabkan kondisi pasca pandemi covid-19 dengan kondisi ekonomi masyarakat dalam tahap pemulihan. \"Nah, hari ini kita mengangkat tagline, Jokowi-Ma\'ruf Amien pemimpin dzolim karena bagi kami ketika masyarakat baru pulih dari covid-19, baru pulih dari kenaikan harga minyak (goreng). Nah, hari ini masyarakat dibayangkan dan masyarakat dipertontonkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi,\" ucap Reza kepada awak media. Pihak HMI pun menegaskan selama tuntutannya belum diterima, mereka akan terus membuat aksi-aksi lain, bahkan jauh lebih besar. Selain itu, demontrasi serentak pun akan disuarakan pada Selasa (6/9) oleh mahasiswa, buruh, dan lapisan masyarakat lainnya di gedung DPR RI. (*)
Jutaan Orang Demo Tolak Kenaikan BBM, Pemerintah Betul-Betul Beringas, Nggak Bisa Lihat Orang Punya Alternatif
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, hukum-hukum sejarah itu selalu membawa kita pada satu titik jumpa, yaitu titik kerusakan institusi negara, sekaligus bangkitnya kesadaran tentang keadilan sosial. “Yang jadi soal tersebut adalah ketidakpercayaan yang sudah maksimal pada pemerintah karena mempermainkan isu,” kata Presiden Akal Sehat Indonesia itu. “Intinya kan hak hidup orang itu diambil lalu dipindahkan,” lanjutnya. Menurut penilaian Rocky Gerung, “Ini betul-betul bringas pemerintah, nggak bisa lihat orang punya alternatif. Sebetulnya pemerintah itu menyimpan cash untuk main politik, karena cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun,” tegasnya. “Jadi, tetap kita nilai, bukan dari segi politik lagi, tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (5/9/2022). Berikut ini petikan dialog lengkapnya. Halo Bung Rocky, kita ketemu pada hari Senin. Ini hari kerja pertama ketika kenaikan harga BBM, lebih karena kemarin pada akhir pekan diharapkan. Jadi reaksinya memang (kurang-red), kan diharapkan reda sebentar karena ada Sabtu dan Minggu akhir pekan. Tetapi, di beberapa daerah walaupun akhir pekan, tetap saja unjuk rasanya berjalan, terutama di Makasar. Kita lihat ban-ban dibakar di beberapa daerah, di Gorontalo, bahkan. Ini hampir meluas dan saya lihat ini besok sudah diantisipasi juga, terutama di Jakarta. Polda sudah mulai membuat semacam surat edaran tentang kemungkinan besok ada unjuk rasa dari berbagai elemen. Biasanya yang unjuk rasa adalah buruh, BEM, tapi PMII juga sudah bikin edaran besok mau menggeruduk Istana. Saya kira ini menarik dan di tengah situasi itu kemarin ketemu antara Ketua Umum PBNU dengan Ketua PP Muhammadiyah. Alasannya silaturahim. Tetapi, saya kira bagaimanapun kita lihat bahwa ada eskalasi akibat kenaikan harga BBM. Ya, itu kita akhirnya berjumpa dengan black-black Monday, yang sudah kita tunggu sebetulnya. Bukan kita inginkan tapi memang pasti terjadi. Kan selalu hukum-hukum sejarah itu membawa kita pada satu titik jumpa itu, yaitu titik kerusakan institusi negara, sekaligus bangkitnya kesadaran tentang keadilan sosial. Yang lebih penting sebetulnya bukan lagi sekedar debat data, ini demi rakyat subsidinya begini, kalau enggak akan bangkrut dan sebagainya. Itu bukan lagi soal. Yang jadi soal kini adalah ketidakpercayaan yang sudah maksimal pada pemerintah karena mempermainkan isu. Dalam seminggu ini juga orang tegang-tegangan. Tapi, kalau kita masih ingin mencari solusinya, tentu ya sudah, orang menganggap, ya solusinya percepat perubahan politik. Kan akhirnya itu. Karena orang sudah bosen dengan isu ini itu, solusinya masih bisa masih nggak. Tapi tetap saja orang anggap bahwa pemerintah yang pelit, pemerintah yang enggak mau berkorban untuk rakyat dan hanya ingin memanjakan dirinya melalui monumen-monumen yang nggak ada gunanya. Kereta cepat buat apa? Ibukota baru buat apa? Jadi, jika kemudian ditemukan satu formulasi bahwa pemerintah menemukan formulasi bahwa demi legacy ini, demi kemewahan itu, demi infrastruktur itu, demi mercusuar itu, maka rakyat dikorbankan, tentu dia sudah siapin cara untuk membujuk rakyat yang disebut BLT. Tapi, dari logika kita, kalau masuk akal jadi BLT itu adalah semacam oksigen setelah orangnya dicekik. Kan begitu sebetulnya. Sudah dicekik, tidak bisa napas, dikasih oksigen. Di situ pemerintah curangnya. Kan mustinya kalau desain konstitusi kita jelas bahwa hak rakyat itu harus dipenuhi lebih dahulu karena memang negara itu dari alam-alam yang berlimpah, semua komoditas yang ada itu kan punya negara, itu punya rakyat yang diusung oleh negara. Jadi terlihat bahwa negara nggak paham bahwa itu hak rakyat. Dibalikin dulu pada rakyat. Baru pemerintah boleh pamer-pamer apa yang ingin dia tinggalkan sebagai prestasi kita. Jadi, kalau dianggap bahwa berhemat buat bikin ibukota baru, ibu kota baru itu bukan untuk rakyat, itu untuk siapa yang peduli dengan prestasi Pak Jokowi, tuh. Kan itu intinya. Jadi, sekali lagi, gerakan mahasiswa akhirnya paham itu. Ini saya sudah ada sekitar 30 undangan orasi di kampus-kampus. Karena ini satu prasyaratnya untuk melakukan perubahan politik total yang orang sebut sebagai sosial Andreas, dulu kita sebut sebagai people power, yang kemudian dilecehkan oleh para buzzer. Sekarang buzzer-nya mau ngapain kalau keadaan sudah begini? Mereka pasti ikut juga. Jadi apa yang harus mereka peroleh kalau pemerintah sudah bilang dia nggak punya lagi sebut saja cadangan untuk subsidi, termasuk subsidi buzzer sebetulnya kan? Jadi, buzzer yang paling menderita, tapi sok jagoan gitu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mahasiswa itu diam-diam mereka sudah pelajari watak dari konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa peliharalah kehidupan bernegara itu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang adalah milik rakyat. Itu dasarnya. Jadi bukan seolah-olah pemerintah kasih subsidi lalu kita merasa negara baik betul. La itu punya kita kok. Jadi itu sebetulnya yang akhirnya dipahami oleh mahasiswa. Ini yang lebih penting. Karena itu, didorong nggak didorong pasti mahasiswa akan demonstrasi. Dan itu akan bergerak. Tetapi Makassar selalu lebih dahulu dan hari ini ada demo di Makasar, di Kendari, di Gorontalo, di beberapa kota juga tuh. Itu yang kita sebut dulu berkali-kali dalam beberapa minggu yang lalu bahwa pasti akan terjadi gerakan karena ini menyangkut ekspektasi terhadap hidup. Jadi, begitu pemerintah bilang BLT itu artinya kemiskinan sudah terjadi. Buruknya, pemerintah menganggap bahwa untuk mencegah kebijakan yang akan memberatkan rakyat, kami kasih BLT. Sudah tahu memberatkan rakyat ngapain diambil kebijakannya. Ini dungunya di situ kan? Jadi, sebetulnya banyak hal yang dengan logika sederhana kita tahu bahwa kita sedang dicekik, lalu dibujuk dengan BLT. Kenapa dicekik? Supaya kita mudah untuk disuap. Kan begitu. Tapi kan masalahnya sekarang data BLT tidak menjangkau semua orang yang kehabisan oksigen tadi. Kan yang kehabisan oksigen itu dengan naiknya harga BBM ini meluas. Jelas sopir-sopir ojek, sopir angkutan, semua jelas langsung akan terkena. Jelas para pedagang kaki lima kelas bawah dan sebagainya yang harga-harga naik semua dia mau menjual ke konsumennya juga susah karena bagaimana mungkin mereka menaikkan harga konsumennya juga sekarang kesulitan hidupnya. Jadi, ini menumpuk dan ini ketemu persoalannya di tengah situasi yang kita lihat sekarang orang betul-betul di media sosial setiap hari pamer kekayaan, terutama yang sekarang disorot polisi. Tapi ini soal anggota DPRD dan yang lain tinggal menunggu waktu saja itu disorot oleh publik. Ini multiplier effect dari pencabutan subsidi pasti ke mana-mana. Kan kita nggak bisa dapat argumen yang sound, yang masuk akal dari pemerintah. Apa argumennya? Kan kita nggak dapat keterangan alasan bahwa subsidi harus dicabut. Jadi itu yang menyebabkan semua orang akhirnya marah dan kemarahan itu ya nggak bisa dicegah lagi kan. Kalau misalnya pemerintah masih berupaya untuk membujuk, mau dibujuk dengan apa? Dan intinya kan hak hidup orang itu diambil lalu dipindahkan. Lo kok subsidi dipindahkan? Apa poin dari memindahkan subsidi itu, dicabut dari BBM dipindahkan melalui BLT. Dua-duanya adalah hak kita sebagai rakyat untuk menikmati hasil minyak bumi, hasil batubara, sawit segala macam. Kan begitu cara melihat public policy. Lain kalau kita betul-betul negara super liberal, ya sudah itu suka-suka saja. Biarkan pasar bekerja. Bahkan, ketika pasar sedang bekerja pun pemerintah ganggu kan. Pasar bekerja dengan memperlihatkan komunitas yang sama dengan harga lebih murah, yang bukan dihasilkan oleh Indonesia, itu swasta yang bikin, Vivo yang bukan disubsidi oleh pemerintah. Nggak disubsidi, kenapa disuruh naikin harga kan? Ini betul-betul bringas pemerintah, nggak bisa lihat orang punya alternatif. Nanti dianggap itu enggak nasionalis kalau beli lebih dari swasta yang non Pertamina. Lo justru swasta yang non-Pertamina yang menjamin keadilan sosial dengan harganya yang rendah. Jadi, bagian-bagian ini yang membuat akhirnya kita anggap bahwa pasal 33 itu akhirnya berubah menjadi etatisme, negaraisme, negara mau ambil semua kekayaan. Padahal kita dijamin oleh keadilan sosial, oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pengetahuan ini tanpa perlu backup data emak-emak ngerti. Emak-emak akan seluruh anak-anaknya itu mahasiswa demo. Kira-kira begitu. Atau nggak disuruh pun mahasiswa merasa ini kesempatan untuk memulihkan kembali hak mahasiswa untuk berdemo. Iya itu. Kok bisa ada satu POM bensin yang kebanjiran konsumen, yaitu Vivo, ketika tahu, harga di tengah pemerintah menaikkan dia malah menurunkan harganya. Kemudian diumumkan bahwa mereka akan menaikkan harga. Tapi orang paham pasti ini ada campur tangan dari pemerintah. Sebenarnya kan nggak boleh dalam soal semacam ini justru ditutup alternatif oleh pemerintah. Itu Dirjen Migas mengatur-ngatur pasar kan. Kalau Jokowi mungkin yang menyampaikan mungkin masih masuk akal. Migas ada urusan apa? Jangan-jangan lama-lama entar semua hal yang kita konsumsi dari luar negeri karena memang lebih murah itu disuruh supaya jangan, nanti naikin dulu harganya, baru dijual. Jadi, kekacauan itu datang dari kepanikan saja. Mungkin dia nggak hitung bahwa nanti ada perusahaan swasta yang justru bisa supply lebih murah. Tapi, sudahlah, itu memang niat jahat itu sebetulnya. Jadi, kalau ada argumen kita masih bisa pahami, tapi kita tahu pemerintah bilang ya kami ada tiga ratus triliun. Dari mana dapat itu? Ya dari ekspor batubara, ekport sawit segala macam. Itu ekspor dari rumah para menteri, para pejabat, para anggota DPR. Enggak, itu kita ambil dari bumi Indonesia. Bumi Indonesia punya siapa? Kan begitu. Rakyat tahu bahwa itu diambil dari bumi dia, yang ongkos produksinya sedikit banget lalu dia dapat winfall segala macam, termasuk produksi minyak dalam negeri yang biaya produksinya sangat rendah tapi kenapa musti dinaikkan harganya. Sebetulnya pemerintah menyimpan cash untuk main politik, karena cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun. Kan cuma itu yang diberikan kan? Sementara yang ada di kantong pemerintah yang sebetulnya hak rakyat ada 300 triliun. Buat apa bikin ibukota baru? Itu berguna nggak buat rakyatnya? Apa gunanya ibukota baru kalau semua orang berkantor di handphone. Itu soalnya. Jadi, tetap kita nilai, bukan dari segi politik lagi tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu. Konstitusi memerintahkan negara untuk melindungi rakyatnya, sekarang dicekik. Begitu tercekik orang bilang oke gua kasih BLT. Oke, jadi ini tidak terhindarkan. Saya kira yang mulai hari ini mungkin akan ada unjuk rasa-unjuk rasa yang juga bisa terjadi eskalasi, dalam situasi seperti ini, seperti kita selalu mengingatkan, bukan mengompori. Dalam situasi seperti ini, nanti bisa ketemu tuh, krisis di pemerintahan dan krisis di tengah rakyat, dan terutama tingkat krisis kepercayaan publik yang sangat terhadap pemerintah meskipun ada survei-survei menyatakan bahwa tetap tinggi kepercyaan pemerintah. Saya kira itu hanya placebo effect lah yang disampaikan lembaga survei itu. Itu akibatnya juga. Lembaga survei musti minta maaflah atau nggak usah minta maaf tapi diem-diem saja buat ubah angkanya. Dia malu juga sekarang kan, baru 2 hari lalu disurvei kepercayaan sudah nggak ada. Jadi, sekali lagi, kita hanya ingin lihat bagaimana cara ini ditangani. Itu pemerintah akan lihat kemampuan dia untuk mengerahkan aparat kekuasaan, polisi terutama. Padahal, polisi sudah tidak dipercaya. Ini momentum yang nggak pernah dihitung bahwa kalau terjadi social unrest, kerusuhan, siapa yang akan menangani. Itu polisi diuber-uber sama anak STM sekarang. Dan polisi memang lagi rendah moralnya karena pemimpin-pemimpinnya yang lagi bermasalah kan. Kita ingin ada ketertiban, tapi orang sudah nggak percaya, bagaimana? Lalu presiden bilang, oke kalau gitu kita cabut lagi tuh pernyataan bahwa subsidi dicabut. Jadi kembalikan subsidinya. Tetap orang akan anggap bahwa ini besok dia naikin lagi, di menipu lagi. Jadi, sudahlah itu lempar handuk sajalah karena semua alasan yang akan dibuat oleh Presiden Jokowi itu dianggap sebagai ya penipu ulung yang sebetulnya sudah ketahuan isinya, tapi masih mau ngelak-ngelak. Kira-kira begitu jalan pikiran publik yang nggak diucapkan. (Ida/sws)
Dukung UUD 1945 Naskah Asli, Ichsanuddin Noorsy: UU Jantung Kapitalisme Harus Dihancurkan
Jakarta, FNN – Pengamat politik ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mendukung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang, membuat peta jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Agar upaya kembali kepada UUD 1945 naskah asli dapat berjalan mulus, Ichsanuddin mendorong agar Undang-Undang yang merupakan jantung kapitalisme dihancurkan terlebih dahulu. \"UU jantung kapitalisme harus dihancurkan dulu. Kalau ini rontok, maka kapitalisme itu juga rontok,\" kata Ichsanuddin saat menjadi narasumber pada Executive Brief \'Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya\', di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senin (5/9/2022). \"UU yang dibuat rezim Reformasi adalah UU yang menyerahkan korporasi kita kepada kaum kapitalisme. UU yang dibuat lebih mengedepankan asas manfaat daripada asas kepemilikan. Ini adalah pemikiran neoliberalisme. Lebih mengedepankan revenue oriented ketimbang mengelola sendiri aset kita,\" papar Ichsanuddin. Kuncinya adalah, lanjutnya, perekonomian disusun atas usaha bersama. Disusun artinya bukan diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan usaha bersama harus ada kolaborasi dari tiga pilar yakni BUMN, koperasi dan korporasi. Kita mengakui kompetisi, sekaligus juga mengakui kerja sama. Berangkat dari pemahaman tersebut, Ichsanuddin menyebut sangat tak layak jika pengelolaan hajat hidup orang banyak diserahkan kepada pasar. Dijelaskannya, Ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi tak bisa berjalan jika penyelenggara negaranya berbasiskan semangat komprador dan pengkhianat. \"Dalam istilah saya rezim cinta tanpa setia,\" katanya. Upaya melakukan restrukturisasi ekonomi nasional harus dengan cara melakukan pemisahan mana public goods dan mana commercial goods dan mana yang quasi. \"Perekonomian itu, narasinya dengan tubuh close-open good economy. Namun yang terjadi sampai saat ini, ekonomi bugil, sehingga tidak terjadi yang namanya perbaikan ekonomi,\" tegas Ichsanuddin. Jika ditinjau dari kiblat ekonomi, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dsn UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kiblat ekonomi Indonesia mengarah kepada konsensus Washington. \"Korporasi swasta (domestik dan asing) adalah pengarah dan pelaksana perekonomian, sedangkan pemerintah adalah regulator,\" tutur Ichsanuddin. Persoalan berikutnya adalah terbatasnya jenis barang dan jasa publik, nilai tukar mengambang bebas, negara lebih penting mengutamakan ketahanan ekonomi daripada kedaulatan ekonomi dan pasar dijadikan pengambilan keputusan. \"Pasar diminta jadi sumber penyelesaian kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Pertanyaannya, apakah pasar yang akan menakar harkat dan martabat manusia? Apakah pasar mampu menjamin kelangsungan hidup dan masa depan?\" tanya Ichsanuddin. Di sisi lain, Ichsanuddin menjabarkan jika total aset lembaga keuangan yang diprediksinya pada tahun 2016 mencapai Rp7.800 triliun. Sedangkan 12 orang terkaya di Indonesia menguasai keuangan sebesar 44,65 persen. \"Sejak tahun 2016 saya sudah prediksi problematika yang sekarang terjadi. Enam tahun berlalu, masalahnya tak berubah, justru bertambah. Data per 22 Agustus, pinjaman asing Indonesia sebesar 68,95 persen,\" jelas Ichsanuddin. \"Saya ragu tahun 2030 dan 2045 perjalanan kita benar. Tidak mungkin Indonesia bisa bertahan kalau model pengelolaannya demikian,\" urai Ichsanuddin. Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, mengatakan gagasan kembali kepada UUD 1945 bermula dari gagasan besar Ketua DPD RI yang membuat peta jalan mengembalikan UUD 1945 naskah asli. \"Gagasan ini tak lahir begitu saja, tapi berproses ketika Ketua DPD RI melakukan perjalanan keliling Indonesia di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota,\" beber Sefdin. Selama dua tahun melakukan perjalanan keliling Indonesia, Sefdin menyebut LaNyalla menemukan persoalan yang sama yakni ketidakadilan dan kemiskinan struktural. \"Pembenahannya ada di sektor hulu yakni konstitusi kita. Pilihan saat itu banyak. Ada amandemen ke V, kaji ulang. Dan semuanya telah diupayakan melalui perbincangan maupun diskursus. Tapi rupanya itu belum komprehensif dan tak bisa memastikan kedaulatan rakyat kembali dan kesejahteraan rakyat terwujud,\" papar Sefdin. Akhirnya, setelah dilakukan kajian mendalam, pilihan solusinya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli, khususnya pasal 33 beserta penjelasannya, untuk kemudian disempurnakan dengan cara benar, secara adendum, sehingga tak mengulang kesalahan Orde Lama dan Orde Baru. \"Pasal 33 dan penjelasannya itu sangat rigid dan kuat memisahkan secara tegas antara publik goods dan commercial goods yang tidak boleh orang per orang menguasai public goods. Dalam perubahan (amandemen 1999-2002) penjelasan itu dihapus total,\" jabar Sefdin. Hari ini, kata Sefdin, bangsa ini selalu mengalami defisit APBN dan selalu ditopang utang. \"Lalu, apa yang disiapkan Indonesia untuk menghadapi New Vision 2030 dan 2045. Sementara negara lain sudah menyiapkan dengan baik dalam menyosong perubahan geo-politik dan peta energi. Bahkan Arab Saudi Arab telah menggagas New Vision 2030,\" ulas Sefdin. Acara ini juga digagas untuk menghitung potensi nominal yang dimiliki bangsa ini jika negara kembali menguasai hajat hidup orang banyak. \"Kita juga ingin mengukur peluang menghapus UU pro daulat pasar dan pro oligarki dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Begitu juga dengan perjanjian-perjanjian internasional,\" demikian Sefdin. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. (mth/*)
Dukung RUU Kreativitas, LaNyalla Ajak PPI Tata Ulang Indonesia
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung Perkumpulan Pemuda Indonesia (PPI) yang mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kreativitas Pemuda. Menurut LaNyalla, kepedulian pemuda terhadap masa depan patut disyukuri. Sebab, para pemuda memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib bangsa. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak para pemuda Indonesia, khususnya PPI, untuk ikut aktif menata ulang Indonesia. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech dalam acara Rapat Kerja Nasional I PPI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022). Dalam pandangan LaNyalla, sudah sepatutnya negara hadir memberikan dukungan kepada pemuda dalam mengembangkan kreativitas mereka. Dijelaskannya, harus banyak lintas kementerian yang terlibat dalam mendorong pengembangan kreativitas pemuda. \"Sebab, hari ini masih ada gap yang tajam terkait fasilitas dan sarana pendukung kreativitas pemuda di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Juga antara kota dan desa,\" tuturnya. Gap tersebut pada akhirnya menciptakan disparitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari infrastruktur teknologi pendukung internet yang belum merata di Tanah Air. Padahal, salah satu basis kreativitas pemuda adalah penggunaan infrastruktur internet. \"Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Apalagi, di era dis-ruptif ini, percepatan perubahan menuntut pula percepatan antisipasi dari pemerintah dalam menyiapkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat luas,\" ujar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur tak lupa menitip pesan kepada seluruh pemuda di Indonesia, khususnya kepada PPI, agar jangan pernah meninggalkan sejarah. Para pemuda juga jangan sampai kehilangan jati diri dan karakter. \"Kuncinya, jangan tinggalkan budi pekerti luhur bangsa ini. Harus diingat bahwa pemuda tak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa ini. Para pemuda di kalangan terdidik adalah mereka yang tercatat dalam sejarah memulai pergerakan kemerdekaan,\" kata LaNyalla. Bahkan, Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu menjelaskan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 juga tidak terlepas dari peran para pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan sudah seharusnya para pemuda Indonesia kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. \"Pemuda juga harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut,\" tegas LaNyalla. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menegaskan, para pemuda Indonesia harus kritis terhadap konsep dan kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. Di mana mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai cita-cita negara ini, bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan. \"Artinya, mencerdaskan kemanusian secara utuh, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,\" tutur LaNyalla. Sebab, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta tanpa ilmu agama, kita hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita di masa depan. \"Untuk itu, kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang pikiran-pikiran mereka. Karena semua bangsa yang besar, adalah bangsa yang dibangun dengan landasan peradaban dan watak dasar bangsa mereka,\" tutur LaNyalla. Dalam hal sistem demokrasi bangsa ini, LaNyalla menyebut watak dan DNA asli Indonesia adalah sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila. \"Dalam sistem tersebut, kedaulatan diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di mana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan-golongan yang lengkap,\" ujar LaNyalla. Sistem tersebut adalah yang sesuai dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. Sebab, demokrasi Pancasila bukanlah sistem demokrasi liberal di Barat. Bukan pula sistem komunisme di Timur. Saat ini, LaNyalla mengaku terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. \"Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari,\" tegas LaNyalla. LaNyalla mengajak kepada semua elemen bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan, agar kita tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. \"Oleh karenanya, saya ingin mengajak kalian semua para pemuda Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam gerakan menata ulang Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik, lebih adil, makmur dan sejahtera,\" demikian LaNyalla. Ketua Nasional PPI, MT Natalis Situmorang meminta arahan kepada LaNyalla dalam mengarungi organisasinya. Sebab, kata dia, saat ini banyak permainan dan hobi di daerah-daerah mulai ditinggalkan. \"Oleh karenanya, kami mencetuskan RUU Kreativitas Pemuda, dengan harapan hobi dan permainan di daerah itu dapat dilestarikan. Kami mohon dukungan Pak LaNyalla dan mohon arahannya,\" kata Natalis. Dikatakannya, organisasinya bukan lawan tanding KNPI. Tetapi lebih kepada organisasi yang menghimpun anak-anak muda yang memiliki hobi dan kreativitas untuk dapat mendukung kemajuan bangsa. \"Organisasi kami berdiri sejak 5 tahun lalu. Kami ini adalah perkumpulan anak-anak muda yang punya hobi. Pada kesempatan ini hadir anak-anak muda yang memiliki hobi seperti DJ, tamiya, nasyid, debat dan hobi serta permainan lainnya,\" papar Natalis. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung). Sedangkan dari PPI hadir Ketua Nasional MT Natalis Situmorang dan Sekretaris Eksekutif Angga Busra Lesmana beserta jajaran pengurus dan peserta Rakernas I. (mth/*)
Pesawat N-219 Dipamerkan di G20 Belitung oleh PT Dirgantara Indonesia
Belitung, Babel, FNN - PT Dirgantara Indonesia akan memamerkan pesawat N-219 kepada perwakilan menteri dan tamu undangan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 7-9 September mendatang.\"Dalam rangka side event Presidensi G20 di Belitung pesawat Nurtanio 219 sebagai karya anak bangsa hadir sebagai produk ikon nasional yang akan dipamerkan kepada perwakilan menteri dan tamu undangan yang hadir,\" kata Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia Batara Silaban di Tanjung Pandan, Senin.Hal ini disampaikan dia dalam acara penyambutan kedatangan pesawat N-219 di Bandara Internasional H. AS Hananjoeddin Belitung yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Statistic Display N-219 untuk delegasi side event G20 di Belitung.Pesawat N-219 tersebut berangkat dari Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung pada pukul 08.15 WIB dan tiba di Bandara Internasional H.AS Hanandjoeddin, Belitung pukul 10.00 WIB.Kedatangan pesawat N219 Nurtanio di Bandara Internasional H. AS Hanandjoeddin disambut oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin didampingi Direktur Produksi PTDI, Batara Silaban beserta para jajaran.Ia menilai, pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung merupakan momentum untuk mempromosikan dan memperkenalkan pesawat N-219 kepada dunia internasional.\"Kesempatan \"show case\" N-219 dalam ajang G20 ini kami harapkan akan banyak \"key person\" melihat langsung pesawat N-219 sehingga pesawat ini lebih cepat tambah order,\" ujarnya.Dikatakan dia, pesawat N219 dikembangkan secara khusus untuk dapat beroperasi di wilayah pegunungan dengan kemampuan \"short take off landing\" di landasan yang panjangnya kurang dari 800 meter dan tidak beraspal.Dalam pemanfaatan pesawat N219 Nurtanio dapat digunakan dengan berbagai konfigurasi sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk angkut penumpang, logistik, maupun \"medical evacuation\" dan \"flying doctor,\".\"Pesawat mampu terbang dalam waktu dua jam dan bisa mengangkut sebanyak 19 penumpang dan bisa mengangkut kargo sebanyak tujuh ton jadi pesawat ini sangat multi purpose,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Pengamat Politik: Antara Kenaikan BBM dan Janji Palsu Jokowi
Jakarta, FNN – Hati para pemilih Joko Widodo terluka, bahkan lewat sosmed milik Jokowi diserbu oleh para pemilihnya dengan menyebut mereka menyesal pilih Jokowi. Ini lebih diakibatkan tidak kompetennya kepemimpinan Jokowi dan para menterinya dengan gagahnya menaikan harga BBM. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Dr. Jerry Massie MA, PhD menyebut bukan hanya impor pangan, janji palsu dan kebohongannya terulang lagi. “Pasalnya pada Juli 2022 mantan Wali Kota Solo ini menyebut BBM tak akan naik sampai Desember 2022. Alhasil pada September merangkak naik,” ungkapnya. Ia mengatakan gampang saja menangani BBM tak naik, pembangunan infrastruktur 2023 naik Rp329 triliun kan itu bisa dipangkas, toh masyarakat tak terlalu membutuhkan beton serta dan dana IKN dialokasikan ke subsidi.. “Dana korupsi Surya Darmadi senilai Rp104 triliun bahkan lebih disita negara dan dipakai untuk subsidi serta Rp20 triliun korupsi BPJS sampai dana konsorsium 303. Tapi pemerintah tak menggunakan akal mereka jadi mereka menggunakan rumus ‘short cut’ atau jalan pintas,” tegasnya. Jerry meminta jangan ada lagi kata \"pro rakyat\" serta hilangnya istilah: \"Vox Populi Vox Dei\" sudah tak berguna harga kebutuhan pokok naik di saat rakyat lagi susah dan menderita akibat Covid-19. “Saya heran bukannya mengobati malahan lebih membuat rakyat sengsara. Anehnya, saat kenaikan BBM Jokowi menyalahkan pemilik mobil. Ini gaya politik cuci tangan sang Kepala Negara,” terangnya. Ia juga mengatakan publik kecewa mana capres-capres yang berani berdiri untuk rakyat dan menentang kebijkan ini. “Sebetulnya Mega dan Puan bisa tegur keras Jokowi dia akan dicalonkan PDIP,” katanya. Ia menyindir kalau saat ini tak ada lagi legistator berhaluan moderat semua berpikir masalah Tiga P (3P) yakni partai, perut dan pribadi mereka. “Saya rasa sensivitas bahkan ‘sense of concern’ atau rasa peduli pemimpin kita sudah mokat (bahasa prokem: mati- red). Disaat yang sama, harga minyak mentah dunia turun justru Indonesia menaikan BBM,” ujarnya. Jerry mengungkapkan sampai media terbesar di Inggris Reuters menyindir kenaikan tersebut dan mengangkat berita kenailkan BBM sebagai headline. Menurut mereka akan ada pergolokan politik sampai ekonomi. “Sayangnya, tak ada para legislator yang berhaluan moderat dan konservatif untuk memblokade program \"menyengsarakan\" ini,” pungkasnya. (mth/*)
LaNyalla: Subsidi itu Amanat Pancasila, yang Harus Dihapus itu Korupsi
Jakarta, FNN – Konsistensi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusung tema kebangsaan dan falsafah bangsa dalam bernegara kembali disuarakan terkait keputusan pemerintah mengurangi subsidi BMM. Dikatakan LaNyalla, yang harus dihapus itu korupsi, bukan subsidi. Karena subsidi adalah amanat Pancasila dan tertulis di pembukaan konstitusi sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan nasional negara ini. “Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” tandasnya Minggu (4/9/2022). Ditambahkan, jika kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, maka itu tidak boleh ditempuh oleh pemerintah sebagai kebijakan. Apalagi diyakini BLT belum 100 persen menjawab persoalan. “Seolah subsidi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak itu optional (pilihan, red). Bisa dicabut sebagai pilihan. Itu karena kita memahaminya sebagai subsidi. Padahal itu kewajiban negara. Apakah nanti BLT juga akan terus-menerus? Mungkin tidak juga. Jadi perlahan-lahan bisa dihentikan juga,” imbuhnya. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya ini, mengingatkan bahwa kewajiban negara adalah untuk memastikan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang sah, dapat mengakses kebutuhan hidupnya dengan layak. Dan semakin hari semakin sejahtera. Bukan semakin susah. Apalagi sampai bunuh diri karena kemiskinan. “Jangan menambah paradoksal yang sekarang semakin banyak. Justru yang wajib dilakukan pemerintah adalah menghilangkan total korupsi yang membebani APBN kita. Jangan kemudian memberi perlindungan rakyat dianggap membebani APBN. Sementara bayar bunga utang sekitar 400 triliun rupiah setahun pemerintah tidak mengeluh,” ungkapnya. Lanjut LaNyalla, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih berkutat di angka 37 hingga 40 dalam beberapa tahun ini. Dan Indonesia masih berkutat di peringkat 96 hingga 102 dari 180 negara di dunia. “Artinya ada kerugian perekonomian negara yang besar. Yang seharusnya sampai ke rakyat sebagai bagian dari kewajiban negara,” sambungnya. Sehingga, tambahnya, sudah seharusnya negara serius terhadap persoalan ini. Termasuk membongkar semua kerugian perekonomian negara akibat perlindungan-perlindungan gelap terhadap kejahatan perjudian, narkoba, pencucian uang, penambangan ilegal dan kejahatan ekonomi lainnya. “Dan yang paling penting, kita harus kembali kepada Pancasila dan sistem bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, agar negara ini kembali berdaulat atas sumber kekayaan Indonesia. Sehingga tidak semakin dinikmati segelintir orang yang berkolaborasi dengan Asing dan Aseng,” pungkasnya. Seperti diketahui, LaNyalla memang menggagas kesadaran bangsa Indonesia untuk kembali ke sistem asli yang dirumuskan para pendiri bangsa, dimana seluruh elemen rakyat ikut menjadi penentu arah perjalanan bangsa, dan kembali fokus kepada Pasal 33 UUD 1945 naskah asli berikut penjelasannya. Sebelumnya, 21 Agustus silam, LaNyalla sudah mengingatkan pemerintah untuk tidak mengambil opsi kenaikan harga BBM. Karena kebijakan itu bisa memiliki efek domino yang serius. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan suara keberatan dari masyarakat. (mth/*)
POPULER
