NASIONAL
Harga BBM Naik, Petani, Peternak dan Pengusaha Mati
Jakarta, FNN – Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai macam profesi. Seluruhnya merasa hidup makin sulit pasca kenaikan yang dipaksakan itu. Kenyataan ini muncul dalam diskusi publik bertemakan \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Rabu (14/09/22). Diskusi ini menghadirkan pemantik ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN. Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM. Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk. Marlan selaku koordinator Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang mencekik para petani. Harga yang berubah-ubah dengan masalah kebijakan yang bergantung pada pasar, World Trade Organization (WTO) dan World Bank. Ia mengharapkan adanya jaminan stok dan harga dari pemerintah. Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga. Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh. Alvino juga menyoroti Satuan Tugas (Satgas) yang belum mampu menurunkan harga di tingkat konsumen dan operasi pasar yang juga tidak berhasil. Namun, fakta bahwa pemerintah tidak ada upaya dalam membantu permasalahan ini menyebabkan peternak perlu mandiri dengan keseriusan pemerintah. Beralih kepada Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang membicarakan tentang paham liberalisme. Ada paham liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya. Menurut Mulyadi, demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan. Mulyadi menegaskan bahwa yang menjadi politisi adalah pengusaha. Apabila Indonesia ingin aman, maka badut politik, bandar politik, dan bandit politik perlu diberantas. Subsidi merupakan tugas negara sehingga tidak ada istilah subsidi dalam negara kesejahteraan (welfare state). Selanjutnya, Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan mengutarakan bahwa John Lock tahun 1600-an, kepemilikan lahan diberikan kepada orang yang bisa menggarap seoptimal mungkin. Lahan yang seharusnya menjadi hak putra daerah, namun terpinggirkan oleh korporasi yang masuk. Anthony menyatakan terdapat 138,9 juta rakyat miskin di Indonesia. Penderitaan masyarakat pasca pandemi Covid-19 dengan APBN defisit sebanyak Rp 1.200 triliun, pemecatan buruh hingga kenaikan harga BBM jelas mencekik rakyat bawah seperti petani, nelayan, dan peternak. Kenaikan pendapatan pemerintah pasca kenaikan BBM hanya berjumlah Rp 31,75 triliun. Namun berdampak sangat besar terhadap kesulitan rakyat. Anthony berpendapat kenaikan harga BBM tidak adil dikarenakan tidak adanya transparansi dan perhitungan kenaikan harga yang fair. Kenaikan BBM telah melukai rakyat banyak dengan segala permasalahan yang ditimbulkan. (sws, oct)
Mahkamah Konstitusi Berpolitik: Wajib Bubar?
Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mempertanyakan, apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi, presiden dua periode boleh maju sebagai cawapres? “Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?” ungkap Anthony Budiawan. MK wajib berhentikan juru bicara yang memberi pernyataan pendapat terkait materi konstitusi tanpa instruksi MK yang didahului sidang uji materi. Kalau tidak, MK diduga telah memberi pendapat konstitusi melampaui wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya: MK melanggar konstitusi. DPR wajib memanggil MK, minta klarifikasi apakah pernyataan juru bicara terkait “Presiden 2 periode boleh menjadi calon Wakil Presiden” merupakan pernyataan resmi MK. “Kalau tidak, DPR wajib minta MK memberi pernyataan publik, bahwa pendapat juru bicara tersebut bukan pendapat MK,” tegasnya. Anthony Budiawan menegaskan, parpol, yang dianggap masyarakat sebagai perusak demokrasi dan konstitusi, dengan PT 20%, sebaiknya tidak mengejar kekuasaan semata, dengan mengabaikan kepentingan masa depan bangsa, wajib menolak cawapres dari presiden yang sudah menjabat 2 periode: Ingat, rakyat mengawasi. Sebelumnya ramai diberitakan, MK menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya. “Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar, dilansir CNN Indonesia.com. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Menurut Fajar, bunyi Pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden periode berikutnya. “Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar. Itu berbeda halnya jika presiden dua periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut atau ada jeda, tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga. “Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu dua kali masa jabatan,” kata Fajar. Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres. Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya. \"Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,\" kata Fadhli. Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama. Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser. “Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya. “Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia. (mth)
Anthony Budiawan: DPR Wajib Usut Tuntas Skandal Raksasa “Satgassus Gate”
Jakarta, FNN – Dana judi online mengalir ke polisi dan masyarakat capai Rp 155 triliun? Lebih dari USD 10 miliar? “Fantastis! Ini skandal raksasa, bisa lebih besar dari skandal sama di AS. Kalau skandal ini melibatkan Satgassus, DPR wajib usut tuntas: audit semua rekening!” tegas Anthony Budiawan. Menurut Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu, kalau DPR tidak usut tuntas Skandal Raksasa Judi Online, masyarakat akan bertanya-tanya: ada apa? “Dikhawatirkan berkembang pendapat liar, jangan-jangan banyak anggota DPR juga terlibat? Ini bisa merusak reputasi negara, bagaimana bisa lembaga legistalif terlibat aktivitas kriminal?” lanjut Anthony Budiawan. Karena, normalnya, kata Anthony Budiawan, DPR akan menyelidiki kasus-kasus yang dianggap berat: ada Buloggate & Bruneigate, meski tidak terbukti melibatkan Gus Dur, atau Centurygate yang “hanya” melibatkan uang Rp 7 triliun. Sedangkan Satgassusgate melibatkan dana Rp 155 triliun: mengalir ke mana-mana. Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, Selasa (13 Sep 2022 18:39 WIB), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK) Ivan Yustiavandana telah mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 Triliun dari judi online. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun),” ujar Ivan di ruang rapat. Menurut Ivan, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Ivan juga menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait temuan itu dengan Polri. “Enggak-enggak (tidak hanya ke rekening polisi) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS,” imbuh Ivan saat ditemui usai rapat. Sepanjang tahun ini, Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah Rp836 miliar yang berhasil dibekukan. Sementara, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. “Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,\" tuturnya. Sebelumnya, Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang periode 2019-2022. Menurutnya, pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. “Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara \'tax haven\',” kata Ivan. (mth)
Situasi Kondusif, Akses Menuju Istana Dibuka Sementara
Jakarta, FNN - Terpantau hingga pukul 09.00 WIB, Rabu, 14 September 2022, akses transportasi sekitaran monas menuju Istana Merdeka kembali dibuka setelah beberapa hari tutup karena adanya demo kenaikan harga BBM. Suwanto selaku salah satu personel POLRI yang ikut mengawal jalannya demo mengatakan bahwa, pembukaan akses ini dikarenakan belum ada tanda-tanda diadakannya demo lanjutan oleh masyarakat. \"Belum ada tanda-tanda demo, jadinya belum ada perintah dari atas untuk menutup jalan ini,\" ujarnya di jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Meski begitu, Suwanto menambahkan bahwa pihak polisi terus siap siaga berjaga di sekitaran Monas. Suwanto menambahkan jika ada tanda-tanda akan dilaksanakannya demo, maka pihak polisi akan bergerak cepat menutup kembali akses dari sekitaran Monas menuju istana. \"Cuma kalo misalkan nanti ada demo dadakan gitu ya, kami udah siap. Bisa diliat juga banyak temen-temen yang berjaga disini. Jadi kita terus siap siaga, ketika ada kabar mau dilaksanakannya demo, kami langsung menutup akses ke istana,\" ujarnya. Dibukanya akses menuju istana ini terjadi setelah demo besar yang dilakukan oleh gabungan buruh dan mahasiswa pada 13 September 2022. Demo tersebut berlangsung dari pukul 13.00, terjadi sedikit bentrokan antara polisi dengan mahasiswa yang mencoba untuk membobol penghalang jalan ke istana sebelum akhirnya para demonstran memutuskan untuk membubarkan diri pada pukul 20.30 malam. (Habil)
Mahasiswa Tilang Mobil Pejabat Saat Demo Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN – Unjuk rasa terkait kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut. Selasa, 13 September 2022 buruh kembali turun ke jalan, kali ini bersama kelompok mahasiswa. Hebohnya lagi mahasiswa hadir tidak hanya untuk mendengar orasi di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, tapi bersama kelompoknya mereka menghentikan mobil-mobil berplat merah yang melintasi kawasan jalan protokol MH Thamrin. Mereka menghadang mobil-mobil dinas yang diduga ditumpangi pejabat negara di dalamnya. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pejabat yang dinilai ikut andil dalam menaikkan harga BBM. Saat mobil berhasil dihentikan, mereka menyerukan beberapa tuntutan dan mengungkapkan kekecewaannya kepada pejabat yang berada dalam mobil. \"Buka dong pak! Dengarkan kami! Kami mau harga BBM turun, rakyat sedang kesusahan pak,\" teriak salah satu mahasiswa asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Beberapa mobil mencoba menghindari cegatan mahasiswa dengan masuk ke jalur khusus transportasi umum Transjakarta. Upaya yang justru memancing orator di mobil komando menyerukan massa mahasiswa menilang mobil yang masuk ke jalur terlarang bagi kendaraan pribadi itu. \"Tilang, tilang, tilang pejabat. Tilang pejabat di jalur busway,\" seru mereka dalam nada lagu \'Menanam Jagung di Kebun Kita\'. Selain mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta aksi juga diikuti oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). (Habil)
Bjorka Bocorkan Data Pribadi Pejabat, Publik Jadi Paham Kelakuan Mereka
Jakarta, FNN - Belakangan ini sedang ramai dibicarakan bocornya data pemerintah yang dilakukan oleh peretas atau hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka. Kebocoran data pemerintah yang dilakukan oleh Bjorka ini awalnya dimulai dari dibocorkan data SIM Card dan sekarang merembet hingga ke data vaksinasi yang menyangkut beberapa pejabat. Akun sosial media Twitter belakangan ini digemparkan dengan kemunculan hacker Bjorka. Dari awal kemunculannya yang membeberkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hingga sempat mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyebarkan data pribadi beberapa pejabat, misalnya Kemenkominfo Johnny G Plate, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan yang terbaru Mendagri M Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Ketua DPR Puan Maharani. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut oleh Bjorka, bahwa baru mendapatkan vaksin dosis dua dan belum melakukan vaksinasi booster. Bjorka sebelumnya mengunggah data pribadi yang diduga milik Luhut, seperti nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), agama, tanggal lahir, alamat, status penduduk, nama istri hingga nama ibu. Di dalamnya juga terdapat status vaksinasi COVID-19 milik Luhut Binsar Pandjaitan, Puan Maharani serta Erick Tohir yang hanya baru divaksinasi dua kali saja Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara di akun Twitter pribadinya. \"Bnyk yg japri sy bhw data pribadi sy dibocorkan oleh bjorka hacker. Sy tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi sy bkn rahasia. bs diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku2 saya, di LHKPN KPK. Data pribadi sy terbuka, tak perlu dibocorkan,\" tulisnya pada akun Twitter @mohmahfudmd pada 13 September 2022. Dari pernyataan Mahfud tersebut, mendapat tanggapan dari Ismail Fahmi selaku Founder of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia yang tidak setuju dengan membalas cuitan milik Mahfud tersebut. \"Maaf pak. Masalahnya bukan di bapak @mohmahfudmd apakah peduli atau tidak. Tetapi pernyataan ini seperti menantang hacker untuk bertindak lebih jauh dan lebih parah. Bjorka ini emosinya tersulut krn dianggap hoak, jdnya malah terus menerus bikin sensasi. Yg rugi publik,\" tulis Fahmi dalam akun Twitter pribadinya @ismailfahmi pada 13 September 2022. Meskipun begitu, netizen sudah terlampau geram melihat bocornya data Luhut yang belum vaksin booster. Hal ini lantaran dikarenakan Luhut yang sebelumnya gencar dalam menyuarakan kepada masyarakat harus vaksin booster. Berbagai tanggapan netizen lontarkan dalam cuitan, beberapa diantaranya seperti \"Eh eh kamu ketahuan, tak vaksin booster, sangat mengecewakan\" tulis akun Twitter @StSyaf***** \"Dan kode vaaksinnya sama, pdhl beda tgl vaksin .. bisa gitu ya?\" tulis akun Twitter @Yuniar**** \"Rakyat di ancamnya dgn berbagaimacam cara & aturan supaya ikut,dia sendiri malah inkar,bisa jd banyak yg begini,bagaiaman kalau Tuhan menampakkan semua aib kalian ya..?\" tulis akun Twitter @herri***** Tak hanya netizen, mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, menyoroti sejumlah data para petinggi yang disebarluaskan oleh Bjorka. “Jika data pribadi yg diungkap Bjorka benar, bbrp pejabat tinggi negara ternyata belum vaksinasi Booster, Bgmn mereka bisa bepergian naik pesawat? SE 23/2002 Satgas Penanganan COVID-19 jelas syaratkan vaksinasi booster bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri @KemenkesRI @jokowi” tulisnya dikutip FNN dari cuitan akun @alvinlie21 yang diunggah pada Senin (12/9/2022). Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berkata bahwa data yang diretas oleh hacker Bjorka ini adalah data-data yang hanya bersifat umum dan tidak spesifik. Bahkan data-data yang diretas bukanlah data-data yang terbaru. \"Setelah ditelaah sementara, data-data yang (diretas) umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang ter-update,\" jelas Johnny Plate usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022). Johnny juga menambahkan bahwa pemerintah akan membuat tim tanggap darurat yang berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang akan berkoordinasi dalam menyelidiki peretasan yang dilakukan hacker belakangan ini. \"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data tata kelola data yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,\" tambahnya. Mengamati kondisi ini, Refly Harun seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, menyampaikan keresahannya terhadap pemerintah, melalui kanal YouTube miliknya yang berjudul \"Siapa Bjorka yang Bikin Malu (Pemimpin) Kita!\" \"Kalau pemerintahan kita baik, maka pertanyaannya adalah kalau ada kebocoran seperti yang dilakukan Bjorka ini siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab? Apakah Menkominfo atau menteri-menteri yang lain ataukah setingkat Sekjen atau Dirjen jadi eselon satu,\" ucapnya. \"Nah, ini sendiri di Indonesia gak jelas. Kalau goverment ini saja tidak jelas, siapa yang harus bertanggung jawab? Maka susah kita bicara tentang manajemen pemberantasannya,\" tambahnya. (Fik)
Poster "Jokowi Mundur" Dominasi Demo Mahasiswa dan Buruh
Jakarta, FNN – Salah satu agenda demo besar-besaran dilaksanakan pada Selasa (13/09/22) adalah tuntutan agar Presiden Joko Widodo lengser. Massa yang berasal dari kalangan buruh, mahasiswa, serta pelajar memadati lokasi Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan atas kenaikan harga BBM. Tidak jarang pula terlihat demonstran yang membawa spanduk berisikan kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo hingga Ketua DPR Puan Maharani. Spanduk yang bertuliskan \"Jokowi Mundur\", \"BBM Naik Tinggi, Puan Maharani Happy Happy\", dan \"Jokowi-Ma\'ruf gagal sejahterakan rakyat\" terlihat pada spanduk yang dibawa demonstran mahasiswa dan buruh. Selain menuntut kenaikan harga BBM, sejumlah demonstran juga menyuarakan tuntutan terhadap revisi UU Pemilihan Umum (Pemilu) dan menyoroti kenaikan inflasi. Menurut keterangan, polisi setempat mengatakan telah melakukan persiapan sejak pukul 05.00 WIB serta dilaksanakan apel sebelum penutupan jalan dilakukan pada pukul 10.00 WIB. \"Kita pukul 5 saja sudah siap, apel apel apel, jam 7 sudah stand by,\" ujar salah satu polisi yang bertugas di tempat. Namun, polisi tersebut enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait kenaikan harga BBM ini dan mengatakan bahwa dirinya hanya bertugas mengamankan situasi. \"Kalau saya sih tidak bisa menyampaikan hal-hal yang memang bersifat formal ya. Saya tugasnya hanya mengamankan situasi yang ada saja,\" katanya. Massa yang berkumpul menggaungkan revolusi dan seruan menurunkan Jokowi. Demonstran juga menyanyikan beberapa penggalan lagu dengan mengganti liriknya mengenai kenaikan BBM ini. Mahasiswa berkali-kali menyorakkan sumpah mahasiswa. Diketahui, demo ini merupakan salah satu agenda konsolidasi nasional dari berbagai organisasi persatuan buruh dan mahasiswa berkumpul dalam rangka menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada Sabtu (03/09) lalu. (oct)
Gubernur Anies Diberhentikan, Serangan KPK Semakin Kencang
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya. “Pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang yang efek inflasinya tinggi sekali akibat kebijakan dungu dari pemerintah atau kalau Bjorka bilang ini kebijakan bodoh,” tegasnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief. “Anies sendiri sudah melembaga di benak rakyat sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser harus mendeklarasikan ABI, Anies Baswedan Institut,” lanjut Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official., Selasa (13/9/2022) Jadi, tambah Rocky Gerung, sebetulnya dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan. “Bjorka nggak perlu secara terang-terangan ke oposisi, tapi dia harus memberi sinyal bahwa kekuasaan kita buruk sekali. Dan itu yang mungkin akan diingat bahwa ada perlawanan digital dari netizen melalui fasilitas yang disiapkan oleh bjorka,” tegasnya. Berikut petikan dialog lengkapnya. Masalah Demonstrasi Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat wal afiat. Kita ketemu lagi di hari Selasa dan kita Ingatkan pada Anda bahwa hari Selasa ini juga rencananya akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran. Jadi kelihatannya memang setiap hari akan ada unjuk rasa yang direncanakan besar-besaran. Kalau enggak salah hari ini BEMSI yang rencana akan turun. Kalau buruh sudah lebih lama turun itu Bung Rocky. Hari ini juga ada peristiwa penting saya kira di Jakarta akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan pemberhentian Anies Baswedan. Sebenarnya pemberhentian ini memang prosedur resminya saja. Karena kalau jadwalnya ini harusnya dia akan lengser dari kursi Gubernur pada tanggal 16 Oktober karena dia dilantik sama Sandiaga Uno tanggal 16. Satu bulan lagi. Nah, saya kira ini salah satu tahapan yang juga sangat-sangat menarik. Soal demo itu sudah berkali-kali kita bahas begitu, tidak bisa dihindari. Satu hal yang membuat kita percaya bahwa kesadaran publik jatuh, dan tiba-tiba bersamaan dengan krisis politik. Itu dasarnya. Dan, setiap orang yang mengintai atau memantau keadaan Istana itu tahu bahwa Istana sudah di ujung kerapuhan dan tidak bisa dipertahankan lagi itu. Ada data yang dicolong Bjorka, paradoks segala macam itu. Tapi, point kritis kita adalah upaya pemerintah menghalangi demonstrasi lagi. Mulai ada pembatasan, mulai ada ancaman kecil-kecilan, dan pemerintah mulai sinis jangan sampai ditunggangi itu. Ya nggak ada yang akan menunggangi sesuatu yang sudah jalan. Jadi semua orang akan ada di jalan. Itu artinya, semua orang memang punya prinsip yang sama. Kan pemerintah bilang ya kalau mahasiswa demo ya sudah mahasiswa saja, yang lain jangan ikut. Kenapa? Ada urusan apa? Atau kalau buruh ya buruh. Enggak. Buruh, mahasiswa, emak-emak, kalangan akademisi, sudah tiba pada kesepakatan sosiologis bahwa bola-bola salju ini akan bergulir terus ada atau tidak ada perintah Istana. Kan hal yang sama juga dulu terjadi di ’98. Demo pertama justru dilakukan oleh kalangan perempuan, itu suara Ibu Peduli yang bergerombol di Bundaran Hotel Indonesia pada hari pertama dinyatakan sebagai ring 1 mereka lawan saja. Lalu ditangkap dibawa ke Polda yang dimotori Jurnal Perempuan, ada Karlina, ada Gadis Alivia, ada Bila, ada Yulia Suryakusuma. Macam-macam orang ada di situ. Dan itu kemudian membesar menjadi ikutan kemudian ada gerakan mahasiswa, lalu mulai bagi-bagi susu, bagi-bagi minyak goreng. Jadi, sebetulnya satu problem yang ada dalam politik Indonesia itu pintunya sudah terbuka, pintu demonstrasi sudah terbuka. Harusnya pemerintah kasih respons. Responsnya kebijakan mustinya kan? Bukan melarang atau bikin insinuasi ini ditunggangi. Jadi, soal-soal semacam ini itu ilmunya standart saja. Kalau kekuasaan tidak mampu lagi untuk membagi kesejahteraan, dia mulai memperlihatkan taring penertibannya itu. Itu yang nggak boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan mata internasional akan sudah terbelalak melihat bagaimana Indonesia mau masuk pada era demokrasi kalau soal demonstrasi masih dihalang-halangi itu. Dan, itu yang akan dibicarakan mungkin nanti di G20, di bulan depan. Jadi, terlihat bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya. Kan itu dalilnya. Sebelum Anies kita lanjuti dulu, memang sudah terjadi beberapa catatan aksi kekerasan oleh aparat kepolisian yang tadinya kita duga bahwa mungkin tidak akan bertindak seperti itu. Tapi di beberapa daerah ternyata mulai terjadi aksi kekerasan, kemarin yang banyak disorot itu di Bengkulu. Di beberapa tempat lain juga terjadi hal semacam itu. Ya, saya dapat banyak WA dari teman-teman mahasiswa yang mengeluhkan itu. Dan kampus juga mulai bikin ancaman kecil-kecilan. Tetapi, itu nggak mungkin lagi dicegah. Ini dalam seminggu ini saya ada permintaan mungkin 20-30 kampus untuk kasih semacam kuliah pembuka penerimaan mahasiswa baru. Kan besok sudah mulai kuliah. Dan itu menunjukkan bahwa BEM se-Indonesia, BEM apa saja itu, mereka tiba pada point yang sama. Minyak BBM itu kan dikonsumsi oleh mereka semua. Bukan sekedar jenis mahasiswa tertentu yang merasa beban kenaikan harga itu akan berakibat pada warung-warung tegal di sekitarnya juga naik harganya. Seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh buruh se-Indonesia, seluruh bahkan kelas menengah se-Indonesia, bahkan terganggu dengan kejar-kejaran dengan inflasi itu. Pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang yang efek inflasinya tinggi sekali akibat kebijakan dungu dari pemerintah atau kalau Bjorka bilang ini kebijakan bodoh. Anies Baswedan Oke, kita sekarang masuk ke topik yang saya kira juga pasti akan menyedot perhatian publik berkaitan dengan pemberhentian Anies sebagai gubernur DKI. Ya, Anies diintai dan Anies juga potensi untuk menghasilkan kembali reputasinya. Di mana? Ya di dalam jejak kebijakan yang dibuat. Kan kemarin Kota Tua diganti namanya jadi Batavia. Orang mungkin merasa bahwa Anies akan berhenti jadi Gubernur DKI dan jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Gitu kira-kira. Tentu Hindia-Belanda modern, yaitu Indonesia. Sebetulnya, situasi kita kan dijepit oleh dua kasus. Pertama kasus Sambo; kedua kasus tiga periode ini yang diinsinuasikan melalui musra-musra ini. Lalu kemudian ada juga berita bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap dua periode itu presiden dua periode boleh mencalonkan diri jadi Wapres di pemilu yang akan datang. Itu juga ngaco. Tapi yang lebih ngaco lagi itu diucapkan oleh seorang humas. Kan jubir Mahkamah Konstitusi mengucapkan hal yang merupakan problem konstitusi. Itu gila kan? Ngapain juga wartawan wawancara jubir. Dia kan jubir doang. Itu ASN biasa, itu kepala humas. Itu kayak kita mau cari tahu keadaan hotel, masih sehat akuntasi apa enggak dengan mewawancarai satpam di hotel. Itu satpamnya juga bingung ngapain saya yang diwawancarai. Jadi, terjadilah semacam kekacauan. Sangat mungkin nanti si ASN merasa wah, saya bakal dipecat, sebab dianggap mewakili MK. Yang boleh mengucapkan itu hanya hakim konstitusi, nggak boleh pegawai Mahkamah Konstitusi diwawancara. Itu begoknya juga di situ atau bodohnya begitu kata Bjorka. Saya menduga ini ada dua kemungkinan, wartawannya sedang iseng atau bisa pesanan. Bisa lo terjadi semacam itu. Itu saya berpikir begitu. Ini pasti wartawan iseng karena MK nggak mau ngomong dia todong saja Kepala Humas ini atau juru bicaranya. Lalu seolah-olah itu suara Mahkamah Konstitusi punya suara. Tetapi, hakim MK mustinya kasih pers release bahwa ini nggak benar. Jangan sampai kemudian dianggap bahwa memang Mahkamah Konstitusi lagi mendesain satu cara supaya nanti ada publik minta lakukan judicial review lalu MK bilang iya boleh jadi wakil presiden. Ini juga konyol, ngapain Jokowi mau jadi wakil presiden lagi. Itu kan ambisi orang bodoh sebagai tokoh politik ya, bukan sebagai presiden. Tapi sebagai tokoh politik tentu Pak Jokowi merasa ngapain saya sudah punya kedudukan tertinggi tapi masih mau duduk jadi wakil presiden. Tentu saja itu ada kalkulasi strategis, misalnya presiden yang boneka maka wapresnya kendalikan. Begitu-begitu itu. Jadi kekacauan-kekacauan ini tiba bersamaan dengan arah Indonesia yang memang berantakan, yang dibaca dengan bagus oleh Bjorka. Tapi itu jangan dianggap bercanda ya Bung Rocky soal kemungkinan Pak Jokowi jadi wakilnya. Karena waktu lebaran lalu saya dengar isu itu, bahkan akan dicalonkan dengan Prabowo. Dan itu juga sudah ada deklarasinya yang disebut Probo Jokowi, Prabowo Jokowi, itu. Sudah ada deklarasinya. Jadi jangan dianggap bercanda. Selama ini kan kita juga menganggap bahwa tadinya soal tiga periode juga kayaknya cuma isu numpang lewat, tapi ternyata itu soal yang serius. Gitu Iya, jadi soal yang serius karena orang pikir kenapa Pak Jokowi mau jadi wakil presiden. Gampang jawabnya. Karena beliau ingin menyelamatkan diri di periode berikutnya. Kan bagaimanapun wakil presiden juga diprotek dengan fasilitas yang sama dengan presiden. Jadi, bagi Bjorka, ini juga misteri. Demi apa Presiden Jokowi kasih sinyal bahwa dia mau jadi wakil presiden saja, kalau nggak mungkin lagi tiga periode. Yang pertama, ambisi itu nggak bisa ditahan bagi seorang yang pernah berkuasa; Yang kedua justru orang jadi curiga bahwa Pak Jokowi ingin cari pengaman melalui presidennya di 2024 dan seterusnya sampai 2029. Lalu orang tanya kenapa musti cari pengaman? Berarti ada kasus ya. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan ya. Kan begitu pertanyaan Bjorka. Sekarang kita balik lagi ke Anies Baswedan. Tentu orang akan bertanya-tanya bagaimana langkah berikutnya karena dia akan selalu setiap kali ditanya dia akan menyelesaikan masa jabatannya. Dan ini sekarang secara formal dia akan diberhentikan dan secara resmi nanti akan tanggal 16 dia akan meninggalkan posisi itu. Bagimana kita membaca ini? Anies punya kesempatan baru untuk membangun, sebut saja semacam LSM. Itu kan hanya sekadar lembaga saja kan? Anies sendiri sudah melembaga di benak rakyat sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser harus mendeklarasikan ABI, Anies Baswedan Institute. Jadi, semua hal bisa dilakukan. Dan, saya bisa taruhan, begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, itu elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap bahwa Anies serius walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik. Kan itu enaknya. Kan Anies justru lepas dari beban birokrasi DKI sehingga dia bisa muter ke Indonesia. Itu kan blessingnya dan sangat mungkin bjorka akan menuntun Anies ke mana-mana. Dalam pikiran orang, bjorka ini pasti pro oposisi. Kalau dia menghajar oposisi itu artinya ini pura-pura. Kan di dalam etika bongkar membongkar, yang musti dibongkar ya pejabatnya. Kalau orang nggak punya kekuasaan ngapain dibongkar. Itu namanya mau doksin sesuatu yang privat. Caci-maki akan sampe situ. Jadi, sekali lagi kita gembira karena bjorka itu menyasar para pejabat. Anies adalah pejabat. Tapi kalau seseorang itu enggak punya profil dalm politik, buat apa disasar. Kecuali mereka yang betul-betul nggak punya kekuasaan, tapi menjilat pada kekuasaan. Kan buzer-bizer Jokowi ini berkeliaran di mana-mana mempromosikan Pak Jokowi sambil menghina orang lain dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Padahal mereka tumbuh dan lebih dibesarkan oleh uang yang diedarkan dari istana. Kan itu soalnya. Beberapa nama sudah dibongkar oleh bjorka kan? Jadi, sebetulnya di dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan. Jadi, oposisi justru diuntungkan oleh aktivitas bjorka. Bjorka nggak perlu secara terang-terangan ke oposisi, tapi dia harus memberi sinyal bahwa kekuasaan kita buruk sekali. Dan itu yang mungkin akan diingat bahwa ada perlawanan digital dari netizen melalui fasilitas yang disiapkan oleh bjorka. (Ida/sws)
Dua Pimpinan DPD RI Cabut Tandatangan, Rotasi Fadel dari Wakil Ketua MPR RI Tetap Jalan
Jakarta, FNN – Wacana rotasi posisi Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI kembali mencuat di Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 DPD RI, Selasa (13/9/2022). Dua pimpinan DPD mengaku mencabut tandatangannya di Sidang Paripurna sebelumnya. Namun, hal itu tak mengganggu keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna sebelumnya yang menyatakan menarik Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI. \"Keputusan yang telah diambil di Sidang Paripurna hanya bisa ditarik melalui Sidang Paripurna juga. Jadi, meski ada dua pimpinan yang menarik tandatangan, tidak ada masalah. Kita hormati saja. Hadapi dengan dewasa. Ini hal biasa dalam demokrasi,\" kata Mahyudin, pimpinan sidang di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan. Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 membahas laporan pelaksanaan tugas Komite IV tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Di akhir sidang, Nono Sampono dan Sultan B Najamudin meminta waktu untuk mengklarifikasi tindakannya mencabut tandatangan dari persetujuan keputusan hasil Sidang Paripurna mengenai Mosi Tidak Percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Saya perlu mengklarifikasi, karena saya tidak mau berbalas pantun di Forum WA yang malah bisa menjadi bias. Dalam pandangan saya ada beberapa hal yang harus saya jawab,\" tutur Nono. Nono mengaku tahu bahwa ada pengumpulan tandatangan Mosi Tidak Percaya dari anggota DPD terhadap posisi Fadel Muhammad. Namun, Nono mengesampingkan hal itu, lantaran tak diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPD RI. \"Saya ingin melihat dulu apa dasar hukumnya. Pada Rapim lalu kami berembuk. Akhirnya kita sepakat untuk dibawa ke BK (Badan Kehormatan). Ternyata berlanjut terus. Kami kemudian berembuk lagi, kita ikuti saja dinamika ini. Tapi ujungnya, saya tetap tidak akan tandatangan,\" jelas Nono. Nono berdalih bahwa Surat Keputusan berlaku sejak ditetapkan. Dan, tetap dibuka ruang untuk dikoreksi kembali. \"Apabila ada kekeliruan bisa dilakukan pembetulan. Saya merasa saya tidak tandatangan. Mungkin itu keteledoran saya,\" tutur Nono. Nono juga sempat menyinggung adanya ucapan yang menurutnya cukup menggelitik. \"Saya disebut jalan sendiri tanpa ada koordinasi dengan pimpinan lain. Saya disebut Jenderal yang takut dituntut Pak Fadel. Buat saya ini sudah menyinggung masalah pribadi dan terkait martabat saya,\" kata Nono. Usai Nono, giliran Sultan B Najamudin yang menyampaikan pendapat. Apapun yang terjadi, ia meminta agar disikapi dengan dingin. \"Sejak awal hingga diputuskan, saya tetap meminta agar dilakukan kajian, agar kita dapat menghasilkan keputusan yang baik,\" tutur Sultan. Menurutnya, apa yang terjadi merupakan hal yang lumrah. Hal ini bagian dari dinamika demokrasi dan sesuatu yang konstruktif serta menjadi peluang DPD RI dalam meningkatkan kinerja. \"Hanya saja, dinamika tersebut jika tak dikelola dengan baik, arif dan bijaksana, justru akan merugikan kita semua secara kelembagaan. Maka, harus dikelola dengan baik agar kita dapat menata, agar ke depan lembaga kita betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,\" tutur Sultan. Dikatakannya, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi menjaga marwah lembaga, ia menarik tandatangan atas keputusan tersebut. \"Saya secara pribadi dapat memahami dan menghormati kolega saya yang berjumlah 97 orang yang menandatangani Mosi Tidak Percaya,\" kata Sultan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merinci keputusan mengenai Fadel Muhammad. Menurutnya, segala keputusan dan perbincangan telah terdokumentasikan dengan baik. \"Jika dikatakan akan diputuskan di BK, saya kira tidak ada kesepakatan itu. Silakan dibuka seluruh rekamannya. Tidak ada satu kalimat pun bahwa persoalan ini akan dibawa ke BK. Ada risalah dan rekamannya,\" tutur LaNyalla. Keputusan LaNyalla mendapat dukungan dari mayoritas anggota. Bambang Santoso asal Bali misalnya. Ia menilai keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna tak bisa lagi diganggu gugat. \"Kalau mau mencabut tandatangan, silakan saja cabut. Tidak akan mengganggu keputusan yang telah diambil,\" tegas Bambang. Ia justru menyayangkan sikap Nono dan Sultan yang seakan-akan memainkan aspirasi mayoritas anggota DPD RI. \"Membuat keputusan lantas dicabut. Ini seperti main-main. Jangan main-main dengan Mosi Tidak Percaya dari anggota,\" tutur Bambang. Hal senada diungkapkan oleh Alirmansori Senator asal Sumbar. Menurutnya, penarikan tandatangan di Surat Keputusan Paripurna tidak membatalkan apapun. Dan perlu diingat, lanjutnya, penandatanganan itu adalah kewajiban Pimpinan sebagai konsekwensi dari jabatan, bukan pilihan boleh menanda tangani atau tidak. “Tidak menandatangani atau mencabut tanda tangan mengandung konsekwensi lain lagi,” tandas Alirman. Nada keras disampaikan oleh Fachrul Razi, Senator asal Aceh. Ia meminta Nono dan Sultan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPD RI. \"Ini mengecewakan tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh anggota. Sesuai Tatib Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 57, tugas pimpinan adalah Melaksanakan dan Memasyarakatkan Keputusan DPD. Ini malah mencabut tandatangan. Saya minta Pak Nono dan Pak Sultan mundur dari pimpinan karena tak bertanggungjawab terhadap keputusan yang sudah diambil,\" tegas Fachrul Razi. Senator asal Papua Barat, Sanusi Rahaningmas menyayangkan hal ini terjadi. Menurutnya, pimpinan harus kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. \"Apa yang dilakukan saat Paripurna yang lalu itu sudah benar. Paripurna itu tidak pura-pura,\" tutur Sanusi. (mth/*)
Gebrak Akan Kerahkan Massa Lebih Banyak Hingga Tuntutan Dipenuhi
Jakarta, FNN - Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi hari ini Selasa (13/09) di Jakarta. Tercatat setidaknya ada 10.000 massa yangvterdiri dari buruh, mahasiswa, dan pelajar. Aksi tersebut berlangsung di Jalan Thamrin menuju Patung Kuda, Monas, Jakarta. Ada lima tuntutan utama dari aksi yang dilaksanakan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), yaitu: 1. Tolak kenaikan harga BBM, turunkan harga kebutuhan pokok. 2. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja dan PP turunannya. 3. Cabut UU P3. 4. Tolak Revisi UU KUHP (RKUHP). 5. Tolak Revisi UU SISDIKNAS. Juru bicara Gebrak, Nining Elitos mengatakan bahwa sikap pemerintah dalam menaikkan harga BBM sama sekali tidak memihak kepada rakyat dan justru menyengsarakan rakyat. Nining juga menjelaskan bahwa masih terdapat alternatif selain dari menaikkan harga BBM dari masalah defisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti mengalihkan pendanaan proyek Ibu Kota Negera (IKN) yang tidak berdampak langsung kepada rakyat. Dan gerakan buruh bersama elemen masyarakat lain akan terus dilakukan dan membentuk gelombang aksi yang besar di berbagai daerah selama tuntutannya belum dipenuhi oleh pemerintah. \"Kita menyerukan bahwa rakyat turun ke jalan karena dipaksakan oleh kekuasaan itu sendiri karena penguasa yang semakin dzolim. Semakin tidak berpikir bagaimana rakyat hari ini semakin menderita, sengsara, dan gelisah,\" terang Nining kepada awak media. (rac)
