Surakarta, FNN - Setelah kebijakan fatal menaikkan BBM dengan harga tinggi melalui berbagai alasan kebohongan yang telah membuat rakyat tambah sengsara, di mana-mana terjadi unjuk rasa, tindakan memiskinkan rakyat jelas sangat bertentangan dengan Azas Pancasila.

Apalagi, kemudian muncul keinginan untuk penghapusan daya listrik 450 VA yang disubsidi pemerintah. Walaupun dibantah dengan alasan masih berupa wacana dan usulan melakukan verifikasi terhadap 14,75 juta rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 VA.

“Usulan penghapusan daya listrik 450 VA, muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Saat itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN,” sebut rilis KAMI Lintas Provinsi, Senin (19/9/2022).

Bahwa, keinginan Pemerintah dan DPR-RI untuk menyehatkan APBN tetap menyasar kepada mengurangi beban kepada rakyat kecil. Terbukti  dengan mempermasalahkan pemakai daya listrik 450 VA yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap telah mampu.

“Hal ini membuktikan Pemerintah dan DPR-RI benar-benar sangat tidak berempati terhadap penderitaan rakyat akibat pandemi covid dan kenaikan harga-harga. Kemiskinan sudah sangat meningkat,” lanjutnya.

Menurut KAMI Lintas Provinsi, kesalahan kebijakan Pemerintah Jokowi yang membangun Independent Power Producer (IPP) secara ugal-ugalan tanpa ada keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi Over Supply itu     membuat PLN rugi dan banyak hutang karena tetap harus membayar kepada IPP. “Ini kebijakan dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha IPP/oligarki,” tegas KAMI Lintas Provinsi.

Seharusnya untuk menyehatkan APBN Pemerintah yang berakal waras dan DPR yang benar-benar  mewakili rakyat harus menyasar kepada audit BUMN seperti PLN, Pertamina dll, serta menghentikan semua proyek infrastruktur yang tidak berkaitan terhadap kesejahteraan rakyat seperti KCIC dan IKN. 

“Kerugian dan ketidakmampuan pemerintah mengelola ini dialihkan kepada rakyat. Yang tidak mampu adalah pekerjaan biadab ini sangat bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.

Atas upaya yang sangat membahayakan rakyat ini, maka KAMI Lintas Provinsi bersikap:

Pertama, Meminta agar Pemerintah Jokowi dan DPR segera menghentikan semua praktik dzolim untuk selalu mencari celah membuat kebijakan memiskinkan masyarakat, membuat rakyat kecil semakin menderita secara ekonomi.

Kedua, Apabila Pemerintah dan DPR tetap berusaha memaksa agar sebagian rakyat beralih  ke daya 900 VA, maka kami menyerukan agar semua rakyat harus segera bergerak menurunkan pemerintah  Jokowi yang dzolim dan membubarkan DPR. (mth)