NASIONAL
Luhut Dapat Tugas Baru Urus Kendaraan Listrik, Keponakannya Langsung Ngebut Pasok Motor Listrik
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Yakni, mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang harus dilakukan Luhut tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Mengutip inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik. Pertama, melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. “Itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dia dilakukan,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok,” lanjut pengamat politik itu. “Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah mengangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas,” ungkap Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (23/9/2022) “Itu sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial,” lanjutnya. Berikut ini petikan dialog antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak, pagi-pagi habis olahraga. Wah, mantap, mantap. Saya juga sudah olahraga, tapi kemudian saya kan kemarin dapat kiriman T-shirt, saya coba t-shirtnya, nih tulisannya “BBM Naik Ente Turun”. Saya nggak tahu apa maksudnya. Nanti akan ada proyek pembagian mobil listrik. Semua masih pakai BBM, pemerintah akan ganti mesinnya. Kira-kira begitu. Usulan kita begitu. Tapi sayang nih, t-shirtnya walaupun size-nya M tapi kekecilan gitu. Jadi saya pakai jaket saja gitu ya. Ini kaos dibikin mahasiswa untuk cari dana. Jadi mahasiswa sekarang sangat independen supaya terlihat bahwa itu aktivitas demo juga bisa jadi aktivitas bisnis. Tapi ini bisnis yang betul-betul non korupsi. Kalau begitu, nanti kita mesti cari ya. Kalau ada nomor kontaknya, kita mesti pesan nih kaosnya. Ya, ramai-ramailah bantu mahasiswa dengan membeli kaos itu. Iya. Ini kan pasti akan panjang perjalanan mereka untuk unjuk rasa. Ya, saya carikan nanti alamatnya kalau begitu, karena saya dikirimin oleh seorang teman selama aktivis juga. Itu namanya rakyat bantu rakyat. Oke. Sekarang ini kalau Pak Jokowi bantu Pak Luhut atau Pak Luhut bantu Pak Jokowi. Karena ini Pak Luhut baru dapat lagi jabatan baru untuk urusan mobil listrik. Oh, untuk kendaraan listrik, bukan hanya mobil listrik. Karena kan pemerintah juga baru saja mengeluarkan keputusan bahwa nanti untuk kendaraan-kendaraan mobil pemerintah juga harus menggunakan mobil listrik. Ya, itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dilakukan. Kan saya wawancara Pak Luhut. Dia merendah, beliau mengatakan ya kalau ditugaskan ya musti dilakukan itu. Dan kelihatannya memang cuma ada perusahaan Gojek dan perusahaan Pak Luhut sendiri yang akan mendistribusikan itu. Untuk itu, nanti kita akan tanya pada ahli ekonomi, apakah dia efisien? Apakah ini juga bisa dianggap sebagai gratifikasi? Kan begitu. Tetap itu keterbukaan semacam ini yang mesti kita pikirkan. Tapi kalau soal mobil listrik ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan Indonesia nggak cukup kita produksi, walaupun baterainya bisa dibuat. Tapi kan mobil listrik bukan hanya soal baterai. Ya, memang banyak orang yang kemudian bertanya-tanya. Ada dua hal pertanyaannya. Ini kalau Pak Luhut ya sebenarnya kita nggak perlu bertanya lagi ini jabatan yang keberapa? Beberpa bulan yang lalu itu sudah 26 penugasan yang disampaikan sendiri oleh Pak Luhut di DPR. Ya, memang itu artinya, karena itu Senin lalu saya bilang sama Pak Luhut, itu Anda sebetulnya yang lead negara ini. Tapi beliau bilang enggak, semua juga bekerja. Nah, ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok. Jadi itu faktanya. Nah, di luar itu yang nanti akan dipersoalkan oleh analis, kenapa tidak ada tender misalnya atau segala macam. Mungkin juga memang secara efisien ya sudah LBP yang terlihat aktif dan progresif dalam menuntun Pak Jokowi. Pak Jokowi, banyak hal yang beliau tidak paham detailnya, tetapi Pak Luhut pasti paham karena beliau pernah jadi birokrat, karena berkali-kali jadi menteri, pengusaha yang tajir segala macam. Jadi itu keterangannya. Kita terima itu sebagai berita saja tuh soal analisis. Silakan para jurnalis yang membahas. Jadi faktanya Bapak Luhut diminta untuk mengurusi soal kendaraan listrik ini dan faktanya kemudian perusahaannya terafiliasi dengan Pak Luhut dan juga dengan Nadiem dong kalau Gojek. Dan Go To bukan hanya Nadiem. Itu ada Erick Thohir karena kakaknya Erick Thohir juga ada di situ. Gimana? Ya, itu yang biasa disebut politicly analyze. Di dalam kebijakan ekonomi pasti ada variabel politik dan di dalam kebijakan politik pasti ada keuntungan ekonomi. Dan sebenarnya korupsi ini, nggak mau ngomongin Pak Luhut korupsi ya, korupsi kebijakan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar korupsi anggaran ya Bung rocky? Ya, itu masalahnya Pak Jokowi. Beliau memang nggak punya kapasitas. Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah ngangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas. Nah, karena itu, dengan sendirinya, secara natural, harus ada satu menteri yang mengambil alih kemacetan. Ya nama yang muncul ya orang pakai sinisnya lu lagi lu lagi, lu lagi lu lagi. Tapi, memang lu lagi lu lagi itu ya buktinya cuma itu. Kan lain kalau Pak Jokowi melihat oke ada menteri lain yang potensial untuk dapat tambahan beban pekerjaan, nggak ada juga tuh. Yang ada justru dipecat-pecatin oleh Pak Jokowi. Suharso Manoarfa sebentar lagi pasti keluar dari kabinet. Itu artinya orang yang juga punya kapasitas akademis yang bagus tersingkir karena politik. Kan begitu kan? Bagaimanapun Pak Suharso orang yang pintar, ya Planologi ITB dan sudah banyak pengalaman. Tapi, karena soal persaingan politik maka terpaksa, mungkin Pak Jokowi nggak menginginkan tapi karena tekanan-tekanan eksternal maka terjadilah pergantian PPP. Dan yang orang masih anggap aneh kok tiba-tiba hanya dalam satu hari, mungkin 20 jam, keluar surat pemecatan Suharso, atau pergantian Harso, atau penetapan bahwa Harso bukan lagi ketua PPP. Itu silakan tanya pada Pak Yasona Laoly sebagai menteri yang mengeluarkan. Pak Harso memang menjadi pertanyaan kan kalau tetap ada di kabinet. Dia representasi apa? Ya kan ada profesional, ada partai politik. Dan kemudian yang profesional pun ternyata kemudian sudah berubah jadi orientasinya politik juga kan. Betul, itu yang terjadi kini. Dan ini salahnya dari awal Pak Jokowi mengatakan bahwa akan ada rekrutmen dari partai politik yang di awal 7 tahun lalu beliau katakan itu sekarang terjadi. Jadi itu akibatnya dari ketidakcukupan pengetahuan Pak Jokowi tentang peta politik nasional. Kan itu semua terjadi karena Pak Jokowi kurang gaul dalam soal melihat orang kan. Bukan kita katakan Pak Jokowi tidak punya daftar, tapi memang beliau dalam soal pengetahuan elit politik yang memang rendah sehingga mesti dibantu penasihat-penasihatnya yang juga cari keuntungan dari ketidaktahuan Pak Presiden. Tapi kan btw saya jadi kepo juga ketika ketemu sama Pak Luhut kemarin nggak ngeluh ya beliau dengan penugasan yang segitu banyak dan kemudian kok beliau sendiri yang semua dibebankan dengan jabatan itu oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Luhut merendah dengan mengatakan ya yang lain juga kerja. Tapi kan kita tahu bahwa itu nggak bener. Sekarang ini faktanya tambah lagi dan Pak Luhut terpaksa mesti terima itu. Tapi saya kasih semacam semangat pada Pak Luhut bahwa Pak Luhut memegang tongkat Musa. Jadi bisa mengatasi jalan yang macet. Ya, laut saja bisa dibelah, apalagi cuma kebijakan. Begitu. Soal Unjuk Rasa Kenaikan BBM Oke. Kita mulai pindah. Saya kira kita pindah ke topik lain tapi masih berkaitan dengan unjuk rasa tadi yang kita menyinggung soal BBM, termasuk t-shirt yang saya pakai. Kan akan ada gerakan-gerakan besar lagi kita mendengar buruh kemarin juga sudah mulai siap-siap melakukan long march bukan dari Bandung, katanya dari Sukabumi. Iya, sudah jalan kemarin. Ya, jadi soal ini, soal yang kita sebut social unrest, itu akan berjalan terus selama tidak ada respons kebijakan dari pemerintah terhadap tuntutan publik itu. Kalau BLT itu pasti nggak cukuplah itu dan kita tahu itu. Dan sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial. Padahal, ini soal yang struktural. Kan soal energi itu soal struktural, penguasaan hulu dan hilir, kemacetan BUMN, macam-macam tuh. Utang yang mungkin, kita berutang dollar tapi pendapatan kita rupiah. Sementara kurs juga jatuh. Kan itu, hal-hal itu yang mungkin terlalu jauh dari pemahaman publik. Tapi publik hanya ingin lihat bahwa efek dari kenaikan BBM itu adalah inflasi yang langsung melejit dan dua bulan lagi itu akan bertemu dengan prediksi world bank bahwa dunia dan Indonesia pasti juga bagian yang rentan untuk meningkatnya inflasi. Dan macam-macam kan. Berita hari ini semua financial naikin suku bunga, sekarang udah ke arah 3%. Jadi semua efek itu dalam financial market yang akan terkait dengan peristiwa politik di Indonesia. Peristiwa yang paling berbahaya justru adalah G20 nanti, yang sangat mungkin juga banyak pemimpin negara yang merasa nggak perlu datang ke Indonesia karena kekacauan ekonomi dan kekacauan politik dan ketiadaan jaminan keamanan. Ini konvensi internasional di mana presiden-presiden dunia itu harus bersiap-siap membawa paspampresnya sendiri, lalu terjadi ketegangan. Kalau semua delegasi bawa Paspampres berlebihan kita jadi justru tegang karena terlalu banyak security beredar di Bali. Iya. Dan pemburukan sudah mulaii terjadi. Kemarin itu dollar sudah sempat menembus di atas Rp 15.000. Tapi sore-sore turun saya kira mungkin itu karena intervensi. Pasti BI melakukan intervensi sehingga turun menjadi 14 ribu sekian. Tapi pagi ini saya buka lagi, ini saya buka dari BCA, karena kebetulan ada, sekarang kursnya sudah kembali ke untuk beli saja sudah 15.044, sementara jual sudah 15.064. Jadi memang ini kelihatannya angka 15 ini sudah terlewati Bung Rocky. Iya, itu secara psikologis, kalau 15 sudah ke atas, itu naik turun, naiknya mungkin turun sedikit karena intervensi karena cadangan devisa kita dipakai buat beli dollar dan pada akhirnya kita tahu bahwa ekonomi dunia memang mengarah pada resesi itu. Dan resesi yang mungkin bampingnya sangat kuat. Dalam keadaan orang memantau kurs rupiah Indonesia, para spekulan yang disebut shorterness, mereka yang ingin cari jalan pendek untuk game untuk dapat keuntungan, mungkin sudah nongkrong di sekitar Hongkong, Singapura buat memantau gerakan kurs kita. Jadi aset-aset kita itu pasti sudah didevaluasi sebetulnya. Dan itu yang sering kita katakan begitu ada satu faktor dalam politik maka dollar akan melesat naik. Misalnya, Suharso Monoarfa deklarasi menyatakan keluar dari kabinet, itu pasti pasar terpengaruh. Apalagi kalau konferensi persnya dibuat dramatis. Tetap pendukung Suharso Monoarfa kuat di dalam masyarakat dan melihat ada ketidakadilan di situ. Lalu mulai kasak kusuk dan sinyal internasional langsung bip bipbip. Sri Mulyani agak panik tuh. Itu biasa, yang kita sebut lakukan prediksi tetapi juga dalam keadaan bahaya. Lain kalau dunia itu bagus, pertumbuhan di dunia bagus. Kan kita masuk dalam jebakan yang sama dengan tiadanya pertumbuhan ekonomi seluruh dunia. Macetnya supply global. Jadi itu semua yang sebetulnya mendebarkan kita di Istana. (Ida, sws)
Demonstrasi Para Ulama, Orator Ajak Polisi Bergabung
Jakarta, FNN – Massa aksi tolak kenaikan BBM kembali berlanjut di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (23/09/22). Persaudaraan Alumni 212 memotori aksi tersebut bersama Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) dengan sejumlah organisasi masyarakat lainnya ikut meramaikan demonstrasi yang diberi nama Aksi Bela Rakyat 2. Demo yang didominasi oleh ormas Islam tersebut terpantau kondusif. Para ulama mulai memadati titik kumpul sekitar pukul 13.00 WIB dan membacakan selawat serta doa-doa seiring mengarahkan para demonstran untuk berkumpul di sekitar kawasan Patung Kuda. Para ulama disediakan tempat lesehan dan berkumpul bersama massa aksi mendengarkan seruan orasi. Terlihat rombongan emak-emak ikut memadati lokasi demo, salah satunya adalah Barisan Emak-emak Militan (BEM). Doa bersama sempat diselingi dengan pembacaan surah Yasin secara berjamaah yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf. Beberapa ulama, ustaz, hingga perwakilan ormas lainnya menyerukan orasi singkat mengenai kebijakan pemerintah ini. \"Jujur, sekarang kita nih rakyat dibungkam atau tidak? Dibungkam atau tidak? Manakala ada orang yang gak setuju dibilang radikal, betul? Manakala ada orang menuntut keadilan dibilang perusuh, betul atau tidak? Katanya negara demokrasi,\" seru Habib I. Al-Habsyi dalam orasinya. Salah satu orator dari Gerakan Muslim Jakarta juga menyinggung bahwa tuntutan atas kenaikan BBM juga untuk polisi. \"Tuntutannya termasuk buat istri-istri polisi, buat ibu-ibu polisi, buat orang tua polisi, termasuk juga buat polisi sendiri. Bagi para polisi yang hari ini gak ikut mendukung kita, bodoh polisi,\" tegasnya. Selain menyampaikan orasi, massa juga melakukan solat Asar berjamaah, terutama untuk laki-laki. Dari pantauan FNN, Maharani Peduli kembali menyediakan bantuan logistik berupa pangan dan Divisi Kemanusiaan PA 212 juga mengerahkan bantuan medis dengan menerjunkan ambulans ke tempat demonstrasi. Ormas lain yang juga datang ke lokasi di antaranya, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), Ruang Akal Pikiran (RAP), Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Kebangkitan JawaradanPengacara (Bang Japar), Serikat Pengemudi Daring (Speed), dan sejumlah kelompok buruh serta mahasiswa yang juga menghadiri demo ini. GNPR menegaskan apabila tuntutan mereka belum juga didengar oleh pemerintah, maka mereka akan terus melakukan demonstrasi. (oct)
Aksi Menolak Kenaikan BBM Berlanjut, Kawasan Patung Kuda Diserbu Massa
Jakarta, FNN – Demo kembali diselenggarakan pada Jum\'at (23/9/2022) di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kelompok massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GPNR) terlihat terus berdatangan dari pukul 13.00 WIB. Aksi kali ini dinamai Aksi Bela Rakyat 2 (AKBAR 2). Massa mengajukan tiga tuntutan. Yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga bahan pokok, dan tegakkan supremasi hukum. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, ada sekitar 1000-2000 massa yang hadir dalam demo ini. Kombes Komarudin menyampaikan, pihaknya menugaskan ribuan personel untuk mengawal demo di beberapa lokasi. “Untuk personel yang kita siapkan untuk seluruh wilayah Jakpus seperti di DPR, kemudian Patung Kuda, di Balai Kota, terus di ada beberapa titik lagi ya, itu 3.800 personel,” katanya. Pengamanan aksi di Patung Kuda ini lebih ketat dari sebelumnya. Pengamatan FNN, setidaknya terdapat 3 lapis tembok beton dan juga kawat berduri. Lalu di belakangnya juga sudah disiapkan water barier untuk berjaga-jaga. Kombes Komarudin meminta massa aksi tertib dalam menyampaikan aspirasi. Massa juga dihimbau untuk mengikuti arahan petugas yang mengawal aksi tersebut. “Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib dan patuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya. Sebelumnya GPNR juga telah melakukan aksi untuk menolak kenaikan BBM pada Senin (12/9/2022) di Patung Kuda. Aksi kali ini adalah lanjutan dari demo sebelumnya dengan tuntutan yang juga masih sama. (Fer)
Samboisme, Aparat Kok Tidak Kapok-kapok?
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 PERLAKUAN keras dan brutal kembali diperlihatkan oleh aparat kepolisisan dalam mengamankan unjuk rasa mahasiswa di Bandung (22/9). Setelah demo mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Jabar mengenai kenaikan harga BBM. Polisi membubarkan mahasiswa dengan gas air mata dan mengejar mahasiswa sampai jauh kearah Jalan Dago. Bahkan beberapa masyarakat yang bukan peserta aksi pengendara kendaraan motor kena gas air mata. Apa perlunya polisi harus mengejar mahasiswa sampai jauh dari lokasi unjuk rasa, ketempat umum. Mahasiswa peserta aksi yang tertangkap, di pukuli dan ditendang. Mahasiswa bukan penjahat. Mereka calon-calon pemimpin. Sedang melakukan tugas mereka dalam pengabdian kepada masyarakat. Menyampaikan aspirasi. Memprotes kenaikan harga-harga. Tidak semestinya diperlakukan kekerasan secara semena-mena. Mengenai adanya tindakan anarkis harus juga peka, bahwa ada penyusup. Saat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian anjlog karena kasus Sambo. Baru saja kena “tampar” oleh Menko Polhukam bahwa beberapa polisi tamak, bergaya hedonis dan sombong. Institusi Polri dalam pengawasan rakyat. Lalu aparat polisi kembali melakukan tindakan kekerasan sesuatu tindakan tak terpuji dalam mengamankan unjuk rasa mahasiswa. Tindakan tersebut akan menambah hancur kepercayaan masyarakat. Bahwa polisi sebagai pengayom. Artinya. Jangan salahkan rakyat karena berbagai tindakan, prilaku dan gaya hidup aparatlah yang membuat rusaknya citra polisi di mata rakyat. Jika citra rusak dan kepercayaan rakyat kepada polisi sampai ketingkat nadir. Berbahaya bagi Negara dan bangsa. Hentikan kekerasan dalam mengatasi unjuk rasa. Hentikan juga rekayasa membela diri. Samboisme. Jaman android. Semua tindakan tidak bisa ditutupi. Sosial media berupa foto dan video kekerasan dengan cepat beredar. Tidak saja didalam negeri tapi juga di luar negeri. Memperlihatkan wajah kepolisian dengan telanjang. Sepertinya Kapolri harus segera berbenah dengan tegas. Harus pula didukung oleh semua Kapolda, Kapolres dan Kapolsek. Hentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Cukup sudah. Ketika rombongan polisi lewat diteriaki dengan Sambo! Sambo oleh masyarkat. Anak SD pun ikut membuat lagu. Sambo. Bandung, 22 September 2022
Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer, Demonstran : Kami Datang Dari Jam Lima Pagi
Jakarta, FNN - Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9). Aksi ini dihadiri oleh para pekerja honorer dari berbagai provinsi. Rofik Fauzi, peserta unjuk rasa, menjelaskan, bahwa massa yang tergabung dalam aksi kali ini berjumlah sekitar 3.000 orang. Mereka datang dengan menggunakan 15 bis pariwisata dari berbagai provinsi khususnya Jawa Barat. \"Kebanyakan kami ini dari Jawa Barat, cuma ada beberapa teman-teman FKHN perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa timur dengan total Sekitar 3000 orang. Kita sewa sekitar 15 bis pariwisata dengan tujuan lokasi monas ya terutama di kawasan patung kuda ini, \" ujar Fauzi. Ia juga menjelaskan, bahwa aksi ini digelar sebagai respon atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 yang melarang instansi untuk mengangkat pekerja honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Surat Edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat, Tjahjo Kumolo atas wacana penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023. Menurutnya, pemerintah harus merevisi PP dan juga Surat Edaran tersebut karena sangat mengancam para pekerja honorer. \"Kami menuntut agar PP No. 49 Tahun 2018 harus di revisi karena akan berdampak pada stagnannya para pekerja honorer. Dan juga kami menuntut agar Surat Edaran segera dipertimbangkan karena hal ini sangatlah mengancam para pekerja honorer untuk kedepannya,\" ujarnya. Fauzi juga menambahkan, bahwa adanya ketidakadilan dalam seleksi penerimaan ASN. Ia mengatakan bahwa proses seleksi seharusnya mengutamakan para pekerja honorer yang memang sudah bekerja untuk instansi, bukan orang luar. \"Terus juga kami menuntut untuk seleksi penerimaan ASN agar di rasionalkan. Harusnya para peserta seleksi itu yang diutamakan orang yang memang sudah bekerja di instansi, bukan orang luar,\" ujarnya. Unjuk rasa ini digelar mulai dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 15.00, aksi ini mendapat respon dari \'pemerintah\' dengan dipersilahkannya 4 orang perwakilan FKHN untuk menyampaikan tuntutannya di Kantor Staff Presiden (KSP). Dikabarkan setelah menyampaikan aspirasi, KSP pun mengaku akan segera menyampaikan kepada pemerintah untuk ditindak lanjut. Pihak FKHN pun mengancam, jika tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi maka FKHN akan datang dengan masa yang lebih banyak lagi. (Habil)
Ketum Partai Gelora : Kasus Bjorka Jangan Direspon Main-main
Jakarta, FNN - Ketum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta menegaskan Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi perang siber dunia. Tidak hanya kuat, matra darat, laut, udara tetapi juga siber dan ruang angkasa menjadi satu kesatuan sistem pertahanan. “Kasus Bjorka jangan direspon main-main, karena bukan hanya isu receh data pribadi, tetapi menyangkut kedaulatan dan peran siber nasional.” Kata Anis dalam Gelora Talk bertajuk ‘Bjorka dan Ancaman Kedaulatan Digital Kita’, Rabu (21/9/22) sore. Dirinya menyebut tidak sependapat bahwa kasus peretasan Bjorka sebagai pengalihan isu Kasus Ferdy Sambo atau pengalihan isu kenaikan harga BBM Bersubsidi. Ia menilai, kasus peretasan ini menjadi masalah serius dan dunia diambang perang digital global. Kemudian, Anggota Legislatif Komisi I DPR RI, Dave Laksono juga menuturkan saat ini wakil rakyat telah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Sekarang, sedang dituntaskan di Istana Negara untuk penetapan nomor arsip. Hanya saja, menurut Dave, aturan UU PDP ini harus segera diimplementasikan dengan membentuk aturan teknis lainnya, seperti Perpres, Permen atau SK Dirjen terkait. Dave mengimbau kepada masyarakat jangan gampang membagikan data pribdadinya ke khalayak umum. Untuk itu, perlu UU keamanan dan ketahan siber sehingga pemerintah sigap bertindak dan dibekali perangkat hukum yang kuat. “UU PDP ini kita tunggu siapa personelnya, dan selama BSSN telah bentuk satgas sifatnya hanya adhoc,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh Alfons Tanujaya, Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, peretasan Bjorka tersebut jangan dianggap remeh walaupun datanya bersifat umum. Pemerintah harus berupaya melindungi data pribadi warganya. “Israel sebagai contoh, tidak main-main sekarang sudah memiliki tim siber yang terkemuka di dunia. Tim bekerja dan dibiayai negara, dan dilakukan oleh talenta terbaik,” ungkapnya. Ia mengutarakan, sekarang ini di Indonesia warga yang datanya dibocorkan hanya pasrah saja. Pemilik data tak bisa berbuat apa-apa dan berdoa saja. Alfons mendesak pemerintah segera audit kebocoran data akibat apa? Dan selanjutnya dicegah dan dipertangungjawabkan. “Pemerintah jangan menanggapi begitu saja,” sindirnya. Sementara, menurut Wawan Purwanto, Pengamat Intelijen Negara, mengenai perlindungan, menurut Wawan tentu melibatkan semua pihak, baik sebagai pencegahan dan mitigasi kejahatan siber secara nasional maupun lokal. ”Ini peran bersama, pemerintah, swasta untuk membangun infrastruktur guna menjaga perlindungan data publik. Dalam UU PDP ini juga diatur sanksi pidana dan denda,” pungkasnya. (Lia)
Tak Percaya Polri: Audit Satgasus Harus Dilakukan Masyarakat
Jakarta, FNN – Haris Azhar berpendapat, audit Satgasus perlu dilakukan oleh kelompok akademisi, praktisi, dan korban. Pemeriksaan dan pembeberan fakta dilakukan kelompok tersebut, tak perlu sempurna, karena ini akan menjadi simbol bahwa masyarakat ini tak tinggal diam terhadap kasus Ferdy Sambo. Dalam seminar “Audit Satgasus Merah Putih Polri, Segera!” yang diadakan di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/9), Haris Azhar hadir sebagai pembicara bersama Sugeng Teguh, Anton Purnama, Irma Hutabarat dan Benni Akbar. “Saya mengusulkan audit itu harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan Anda minta lagi ke Mabes Polri, Kompolnas, DPR, atau pemerintah. Lebih baik oleh masyarakat,” kata pendiri Lokataru itu. Menurutnya, penjaga demokrasi di negara ini adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah justru diuntungkan oleh keberadaan Satgassus karena mampu meredam oposisi. Sementara itu, Kompolnas abai terhadap Satgassus. Sebelumnya ia mengatakan Satgassus mempunyai ranah kewenangan dalam ruang lingkup UU ITE. Satgassus juga punya kewenangan dengan UU yang berbau uang dan juga kekuasaan. Bahkan, semenjak ada Satgassus, korban pidana UU ITE meningkat dan banyak dari korban adalah oposisi kekuasaan. Ia juga berpendapat jika Satgassus dibubarkan tapi tanpa diungkap, maka itu tak akan cukup. “Bahayanya, kalau Satgassus dibubarkan tetapi tidak diungkap. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Satgasus diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu,” lanjut Haris Azhar. Ia kemudian menambahkan, pemerintah harus mencari pengganti Satgassus. Ini dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan bagi penguasa dari sisi politis maupun keuangan akan hilang. Maka dari itu, Haris menginginkan rakyatlah sebagai pilar demokrasi untuk membongkar Satgasus agar bisa menjabarkan semua sumber permasalahan. (Fer)
Kudeta dan Pemberontakan Dunia Dilakukan Kolonel, PDIP Bentuk Dewan Kolonel Mau Kudeta Siapa?
MENGAPA PDIP membentuk Dewan Kolonel, meski kemudian dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto? “Jadi, memang kedudukan Kolonel itu yang paling efektif karena masih memegang komando,” kata Rocky Gerung. “Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando,” lanjut pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat itu kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (21/9/2022). “Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena kan Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan,” lanjut Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, ikuti dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung berikut ini. Halo Bung Rocky, 86 Siap! Okelah, kalau Anda mungkin Dewan Jenderal, saya masih levelnya Dewan Kolonel karena senioritas dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Itu soal yang lebih menarik buat bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel. Kan itu yang lagi heboh sekarang, Hersu. Saya heran kenapa mereka memilih istilah Dewan Kolonel. Biasanya, kata kolonel itu kan dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung, itu di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Kadhafi. Jadi memang kedudukan Kolonel yang paling efektif karena masih memegang komando. Ya kalau nggak Jenderal kan ya sudah Jenderal itu ya sudah elit, sifatnya sudah lebih politis. Jadi itu kira-kira. Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando, tapi nanti orang mulai mengira-ira itu ada apa? Apa benar ada Dewan Kolonel? Kan pertanyaan-pertanyaan usil dari netizen itu yang nanti merepotkan dijawab mungkin, tapi ya sudah itu kita hormati apa yang diputuskan PDIP, sama seperti kita hormati apa yang lagi dipertengkarkan oleh Demokrat dengan PDIP. Ya, tapi maksud saya ini kan kalau kita ngomong PDIP itu kan dan urusannya dengan Puan ini soal kelanjutan trah Soekarno. Kan begitu ya. Ini arahnya kan jelas seperti itu. Kenapa mereka nggak sensitif bahwa nama istilah dewan itu Dewan Jenderal, itu dulu sensitif sebenarnya buat keluarga Bung Karno, karena mengingatkan pada kejatuhan Bung Karno juga karena isu Dewan Jenderal itu kan? Pasti sudah dihitung, lalu dipilih. Kan yang di PDIP tahu itu istilah Dewan Jenderal, istilah Dewan Kolonel, atau bahkan nama-nama tadi, Gringo Honasan, Kolonel Untung. Tapi, ada juga Kolonel Soeharto yang memimpin Jogja kembali segala macam. Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan. Jadi kita akan lihat nanti efek dari Dewan Kolonel ini pada baliho-baliho baru Mbak Puan. Kira-kira begitu? Dan itu yang menandakan bahwa oke, Dewan Kolonel sudah sedang bekerja. Intinya tetap untuk naikkan Mbak Puan sebagai calon presiden dari PDIP. Tetapi, dengan diungkapnya Dewan Kolonel ini sekarang kita sudah bisa membaca dengan transparan kelihatannya itu soal Mbak Puan jadi capres dari PDIP itu harga mati gitu ya. Dan Ganjar Pranowo dan juga Pak Jokowi sudahlah sudah mulai fokus bagaimana mendapatkan perahu sendiri gitu, kalau berani ya. Itu yang menarik. Dan Pak Prabowo pasti merasa waduh, saya purnawirawan, tapi PDIP punya Dewan Kolonel. Kan mustinya Pak Pabowo yang pakai DC semacam itu kan. Tapi ya Pak Prabowo akhirnya mengerti bahwa ya nggak mungkin Ibu Megawati (Soekarnoputri) di ujung usianya itu, di ujung usia artinya di ujung wisdomnya sebagai pemimpin lalu tidak memberi kesempatan pada ini momen terakhir buat Ibu Puan. Kalau dia nggak bisa juga meneruskan trah Soekarno, itu juga PDIP tenggelam juga, kan tetap PDIP itu digantungkan pada aura kepemimpinan Soekarno. Karena itu, kelihatannya semua istilah akan dikaitkan dengan pemimpin bangsa ini pada Bung Karno. Yang tinggal kita hitung adalah efek dari penggunaan istilah itu. Tetapi, saya kira juga sudah dihitung efeknya. Tinggal orang menduga lebih dalam lagi, artinya Pak Prabowo sudah di luar radar PDIP, karena ini sudah final, Ibu Puan akan didorong oleh Dewan Kolonel untuk terus berkibar sampai 2024. Jadi, perjanjian Batu Tulis ya sudah tinggal batunya saja, tulisannya sudah hilang. Jadi, jelas ini, betul pilihannya “no or never”. Jadi, artinya sebenarnya orang seperti Ganjar Pranowo harusnya musti realistis. Kalau dia terus melakukan perlawanan yang terjadi nanti malah juga perlawanan dari dalam dan juga tindakan dari PDIP terhadap Ganjar akan semakin keras. Itu dua hal. Pertama, Ganjar itu tidak akrab dengan PDIP atau bahkan disingkirkan. Yang kedua, sebagai tokoh dia nggak mungkin bikin perahu sendiri tanpa restu Jokowi. Di situ kesulitannya. Jadi dalam perbandingan dengan Prabowo, pasti Pak Jokowi merasa aman dengan Prabowo karena Prabowo sudah mampu untuk bikin koalisi. Jadi, didorong-dorong Ganjar ya nggak jalan-jalan juga tuh. Kelihatannya Pak Jokowi akan bersikap lebih akrab pada Prabowo ketimbang pada Puan dan Ibu Mega. Kan ini soal yang sangat pragmatis. Bagi Pak Jokowi tentu dia butuh cantolan di hari-hari terakhir ini dan di hari-hari pertama dia lengser. Sangat mungkin Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kasih sinyal bahwa sudah saya percaya Anda tuh. Jadi, itu sebenarnya yang kita tunggu, mungkin bulan November ini juga akan diucapkan bahwa Jokowi akhirnya memberi dukungan atau restu pada Prabowo. Kan cuma itu. Poin kita selalu adalah Pak Jokowi sudah gagal untuk tiga periode, itu wacananya sudah hilang, juga musyawarah rakyat itu juga sudah nggak mempan tuh. Jadi wakil presiden juga sudah hilang. Jadi tinggal satu poin, yaitu meyakinkan bahwa pemerintahan berikutnya akan menjamin reputasi Pak Jokowi untuk tidak dipersoalkan, baik secara hukum maupun secara sosial. Kan itu dalilnya. Dan, kelihatannya dalam bebeerapa tahun terakhir ini Pak Prabowo betul-betul mengasuh Pak Jokowi batin dan jalan pikirannya sehingga Pak Jokowi punya kepercayaan kepada Pak Prabowo dan itu blessing in disguise sekali pada Bapak Prabowo. Nah, itu mungkin yang menandakan mengapa Gerindra akhirnya mengambil risiko untuk berseberangan dengan PDIP. Demikian juga Demokrat membaca hal yang sama, lalu berseberangan dengan PDIP. Tetap juga Demokrat adalah partai yang berupaya untuk muncul sebagai alternatif. Kan nggak mungkin Demokrat sama Gerindra. Dan nggak mungkin lagi Demokrat kasih sinyal pada Presiden Jokowi untuk minta dilindungi atau diberi kesempatan memimpin. Jadi, Demokrat justru yang menjadi faktor di situ karena suatu waktu nanti Demokrat harus mengucapkan dia dengan siapa. Itu yang lagi ditunggu. Nah, kalau Anies, sudah pasti akan diganggu teruslah, karena Anies nasibnya sama kayak Ganjar sebetulnya. Jadi kita bicara faktanya bahwa di luar kenyataan, Anies elektabilitasnya akan tumbuh terus. Tapi, kalau misalnya Pak Jokowi sudah memilih Prabowo, itu pasti Anies akan disingkirkan, Ganjar sudah pasti tercecer. Cuma itu soalnya. Mari kita baca lebih detail konstelasi politiknya dengan munculnya gerakan Dewan Kolonel, dan kebetulan bulan September juga ini munculnya. Dengan adanya Dewan Kolonel ini kan kita memastikan bahwa Ganjar untuk PDIP selesai. Sementara ini kita bisa menyimpukan begitu. Kedua, kita tidak bisa membayangkan seorang Ganjar berani maju tanpa dukungan dari PDIP dan PDIP sendiri kan sudah mengingatkan bahwa kalau dipastikan Ganjar berani maju dari partai lain akan dihabisi di Jawa Tengah. Padahal, kita tahu pasti basis utama dari Ganjar di Jawa Tengah. Nah, kemudian sementara yang tersedia itu kan KIB dan kita tahu ini kan pepesan kosong. Karena nggak mungkin konstituennya PAN, konstituennya PPP, bahkan konstituennya Golkar, itu memilih Ganjar. Itu nasib Pak Jokowi, salah bikin perahu cadangan. Perahu cadangannya bocor semua dan tentu Ganjar juga ada di dalam kegemangan hari ini. Nggak mungkin Ganjar itu berpikir bahwa Jokowi lebih memilih dia dibandingkan Prabowo. Jadi dalam persaingan menjadi penerus Jokowi, ya mungkin Prabowo lebih masuk akal bagi Pak Jokowi. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kemudian ada faktor lain, tentu yang kita inginkan ada faktor lain sehingga Pemilu batal kan. Tapi okelah kita akan masuk dulu di dalam kalkulasi mereka. Nah, Dewan Kolonel ini masih akan berupaya keras supaya kira-kira Puan itu bisa dapat di awal langsung 12% gitu elektabilitasnya. Tapi itu artinya uang yang dioperasikan oleh Dewan Kolonel ini musti juga cepat pada lembaga survei. Yang akan panen ya lembaga survei walaupun kita tahu itu aktivitas untuk bubble saja, untuk niup balon saja. Dan makin lama makin terlihat kualitas. Dan, pada suatu waktu nanti akan terjadi pertengkaran politik antara Agus Harimurti dengan Mbak Puan karena dua minggu lagi kan pasti orang mau lihat kualitas-kualitas perdebatan itu kan. Dan itu kita lihat komposisinya. Komposisinya nanti kita lihat bagaimana kalau misalnya terlihat Ibu Puan elektabilitasnya tinggi di baliho, tapi di forum-forum debat atau percakapan dan jurnalis dia jomplang. Nah itu bahayanya Dewan Kolonel itu mesti sesuaikan loh antara kemampuan argumen Ibu Puan dengan fakta sentimen di dalam statistik. Gitu soalnya. Nah, Anda tadi mengendus kecenderungan bahwa Pak Jokowi pada akhirnya nanti memilih Pak Prabowo gitu. Tapi, kalau kita baca statement dari Dewan Pembina, wakil ketua dewan Pembina Gerindra, justru dia menyatakan begini bahwa Pak Jokowi itu akan dukung Ganjar dan atau Erick atau Sandi demi cari selamat. Jadi, sebenarnya buat kalkulasinya ini yang mungkin bukan Prabowo yang diincar. Tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa itu sebenarnya cuma dalam rangka cari selamatlah, menyelamatkan dinasti dia, menyelamatkan kepentingan dia, dan sebagainya. Ya, kalau cari selamat pada Erick Thohir ya agak susah karena nggak naik-naik elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar. Jadi, kira-kira Gerindra atau Bung Dasmon ini mengintip peluang Pak Jokowi untuk berbalik arah dari mereka yang dia andalkan. Kan semua mengandalkan Jokowi. Erick ada di situ. Ya lingkungan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Setelah dilihat-lihat yang nggak bisa juga itu nambah keyakinan bahwa Jokowi bisa disebut saja bisa diasuh oleh seseorang di antara mereka. Yang paling rasional tentu adalah Gerindra. Jadi, kira-kira Dasmon politisi yang cerdik, dia mengintip sesuatu untuk dia balikkan nanti bahwa pada akhirnya Jokowi akan bersama Gerindra karena rasa aman itu ada dari awal dan pertemuan pertama dengan Prabowo waktu diundang untuk masuk kabinet kan pasti sudah ada dugaan lebih kuat bahwa oke kenapa Pak Jokowi butuh Prabowo ya karena Gerindranya gede. Itu aja. (Ida/sws)
Aktivis yang Bersuara, Lius: Jangan Mau Ditahan
Jakarta, FNN – Para tokoh nasional berkumpul dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang digagas oleh Rocky Gerung pada Rabu, 21 September 2022 di Restoran Teras Budhe, Jakarta Selatan. Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut adalah Lius Sungkarisma. Dengan dimoderatori oleh Syahganda Nainggolan, Lius mengatakan pengalamannya ditahan selama 2 minggu. Oleh karena itu, dia mengatakan jangan mau ditahan. \"Jangan mau ditahan karena kalau kita udah ditahan, kita gak akan bisa bergerak, teriak juga gak ada yang denger,\" terang Lius. \"Jadi, jangan sampai ditahan. Kita itung-itunglah, tapi bersuara harus terus. Saya walaupun diam-diam, tapi ya masih juga bunyi ga boleh berhenti. Sebab itu satu-satunya yang pasti kita ada, lain-lain udah ditangkap, kita ribut pun gak ada yang dengar di dalem,” ucap Lius menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Lius mengatakan keinginannya dan mengajak untuk memperbaiki keadaan negeri yang saat ini sudah parah. \"Tapi ini yang mau hadir ke sini, saya yakin 100 persen kita ini masih ada keinginan untuk bisa berkontribusi merubah keadaan yang sudah parah,\" ucap Lius, penuh keyakinan. “Tapi saya kira semangat kita ini pasti didengar dan makin banyak yang ikut,\" kata Lius mengakhiri pernyataannya. (Rac)
Syahganda: Jangan Sepelekan Suara Mahasiswa!
Jakarta, FNN – Para tokoh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) berkumpul di Restoran Teras Budhe, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022). Mereka di antaranya Syahganda Nainggolan, Edy Mulyadi, Tamsil Linrung, Habil Marati, Said Didu, Rocky Gerung, Lieus Sungkarisma, dan Ahmad Yani. Pertemuan tersebut menghasilkan dua resolusi. “Pertama, mendukung gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menuntut rezim sekarang untuk menurunkan harga BBM dan harga-harga bahan pokok yang mencekik rakyat,” kata Ketua Panitia PMKI Andrianto. Sedangkan resolusi yang kedua yakni mendukung keputusan DPD dalam rangka penggantian wakil ketua pimpinan MPR. Dia mengatakan, DPD adalah representasi langsung rakyat. “Karenanya pimpinan MPR yang ada sekarang ini tidak memiliki hak untuk menolak atau menunda apa yang sudah diputuskan paripurna DPD dalam hal penggantian wakilnya di MPR dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,” katanya. Diskusi PMKI bertema “Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan” ini, mereka menyikapi tentang masalah kenaikan BBM dan maraknya Demo Mahasiswa yang hari ini luar biasa animonya melebihi gerakan Reformasi 98. “Era sekarang perlawanan begitu massif melibatkan semua elemen rakyat,” ujar Andrianto. Menurut Syahganda Nainggolan, dari sekian aksi mahasiswa dan masyarakat tentang polemik kenaikan harga BBM, aksi kegiatan hari ini lebih mengerikan, beda dengan aksi BBM tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, wartawan senior Edy Mulyadi yang baru bebas dari hukuman penjara, mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan semua yang hadir dalam forum diskusi PMKI dan tetap semangat untuk mengkritisi agenda pemerintah yang tidak pro rakyat. Tamsil Linrung mengapresiasi yang tinggi kepada Bung Edy Mulyadi yang baru keluar dari penjara. “Kita harus mengapresiasi Bung Edy karena beliau ini tetap tegar meski baru keluar dari penjara dan kita di ruangan ini juga berharap Bung Edy Mulyadi ini sebagai contoh agar ketika kita menyuarakan demokrasi jangan setengah-setengah, harus kongkrit dan tegas,” ujar Tamsil Linrung. “Mas Suharso (Manohara) rencana akan mengundurkan diri dan bergabung dengan gerakan kita karena beliau pun berharap agar demokrasi kita lebih baik ke depannya,” lanjutnya. Habil Marati, tokoh nasional menyebut, PPP akan me-launching Forum Kabah Membangun, diharapkan bisa menjadi penyambung lidah dari PMKI, yang bisa menjadi forum agar dapat mensinergikan kembali PPP. “Suharso ini pendiri KIB tetapi tiba-tiba diganti. Padahal beliau adalah pendiri dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Artinya, ada keretakan di lingkungan elit Jokowi, yang begitu mudah mencopot Ketum Parpol seperti yang terjadi di PPP ini,” katanya. Sementara itu, Said Didu mengungkap bahwa hutan Jokowi per hari Rp 1,7 triliun. “Bayangkan seberapa bahayanya ini jika berlanjut terus,” tegasnya. “Jebakan ilustrasi adalah jebakan yang menggambarkan ilustrsi infrastruktur kita yang maju padahal realnya banyak infrastruktur yang nganggur seperti IRT, pelabuhan nganggur dan lain-lain,” lanjut Said Didu. Rocky Gerung lebih menyoroti masalah keragu-raguan yang akan mengurangi pergerakan kita untuk membuat perubahan. Jokowi pasti tahu detil kekayaan orang-orang yang berkoar-koar ini menjadi senjata untuk menekan pergerakan tokoh-tokoh pergerakan kita. Beberapa waktu lalu membuat tulisan apabila partai yang ga lolos PT kepung saja MK. “Ketidakadilan PT ini yang harus jadi perhatian kita semua karena menurut saya ini gak fear,” tegas Rocky Gerung. Perubahan politik akan terjadi apabila direncanakan itu poinnya harus ada perencanaan untuk membuat perubahan. “Lebih sistematik pergerakan kita ke depan supaya lebih terstruktur karena rakyat butuh kita hari ini, jangan memble,” lanjut Rocky Gerung. “Rakyat ini sedang menunggu kita untuk menaikan 1 oktaf perlawanan terhadap Rezim Jokowi,” tegasnya. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani pun sepakat dengan Rocky Gerung. “Kita banyak gagasan yang cemerlang tapi kita belum bisa mengaplikasikan secara konkret, benar kata Bung Rocky banyak keragu-raguan dalam gerakan kita harus ada yang konkret,” kata Ahmad Yani. Andrianto berharap diskusi PMKI juga bisa menjadi pemantik bagi pemerintah agar lebih bijak menyikapi aspirasi rakyat. Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kembali mengingatkan dan meminta agar Pemerintah memberikan respons gerakan mahasiswa yang sudah berlangsung selama tiga pekan. Syahganda meminta agar Pemerintah tidak menyelepekan suara mahasiswa yang turun ke jalan. “Ini udah hampir 3 minggu belum ada respons makanya pemerintah. Pemerintah harus merespons, nggak boleh tidak,” katanya. “Kita akan sampaikan kepada pemerintah, mereka jangan nyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang,” tegas Syahganda. (mth)
