NASIONAL
Rocky Gerung: Judi 303 Terungkap, Bukti Nyata Kekacauan di Tubuh Pori
Jakarta, FNN – Perkembangan kasus Ferdy Sambo yang berawal dari pembunuhan berencana secara perlahan membongkar permasalahan kompleks yang terjadi di dalam internal kepolisian yang melibatkan banyak petinggi Polri maupun petinggi negara. Dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menyoroti hal tersebut melalui video yang berjudul \"Mabes Judi Online Hanya 200 M dari Mabes Polri. Sambo Bisa Bebas!\" yang diunggah pada Selasa, 20 September 2022 melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official. \"Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis, dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut, karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu,\" ujar Rocky pada Hersubeno. Penyelidikan kasus ini berhasil mengungkap perjudian 303 yang juga didalangi oleh Ferdy Sambo. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kekacauan dalam tubuh Polri setelah terkuaknya kasus ini. \"Dan kita akhirnya lihat pat-gulipat, sogok-menyogok, ancam-mengancam, terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai-mengintai jabatan pasti terjadi,\" tambah Rocky. Pengamat politik tersebut juga menyebutkan adanya kemungkinan kasus Sambo dapat membatalkan agenda strategis nasional, seperti Pemilu dan G20, disertai dengan keadaan ekonomi yang sedang memburuk hingga aparat kepolisian yang belum berhasil membenahi institusi. Baru-baru ini, pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengungkapkan bahwa ayah dari kliennya mengaku merasa lelah dan pasrah memperjuangkan keadilan atas anaknya yang tak kunjung selesai. Namun, Kamaruddin tetap bersikap optimis membela kebenaran. Sebagai bangsa yang cerdas, Rocky berpesan kepada masyarakat untuk mengawal kasus Sambo dengan menetapkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah. Selain itu. publik juga harus mengontrol variabel politik yang akan masuk. “Tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, the presumption of innocence. Tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak, kita mesti kontrol juga variabel politik yang pasti akan masuk untuk cari bagian karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti,” Rocky menjelaskan untuk menumbuhkan bangsa yang sehat, pelaku yang menghalangi demokrasi, mempunyai kaitan dengan uang politik yang haram seperti perjudian 303 tidak boleh ikut dalam Pemilu 2024. Hal ini merupakan kesepakatan moral yang perlu dikawal oleh publik. \"Jadi, betul kita kawal terus, tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabuhi, tapi mata moral itu akan berlanjut,\" ujar Rocky. (Ida, oct)
Rocky Gerung: Kasus Sambo Mengungkap Kerapuhan Institusi
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan kasus Sambo mengubah cara berpikir bangsa dan sebagai kunci dalam mengungkap kerapuhan institusi yang terjadi di Indonesia. Rocky bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief memulai pembahasan mereka mengenai perkembangan intelektual bangsa melalui video yang berjudul \"Mabes Judi Online Hanya 200 M dari Mabes Polri. Sambo Bisa Bebas!\" dipublikasikan melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (20/09/22). Wafatnya Azyumardi Azra turut meninggalkan duka mendalam kepada jajaran pers serta seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai seorang intelektual, kita tidak hanya kehilangan sosok tokoh Ketua Dewan Pers tersebut, melainkan juga dengan isi pikirannya, kata Rocky. Membahas soal intelektual, Rocky mengatakan bahwa intelektual bangsa ditentukan oleh tutur independen dalam berpikir. Menurutnya, banyak pikiran masyarakat yang tidak independen, sehingga disewa oleh negara serta aparat. \"Kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang bertutur independen dalam berpikir. Banyak orang yang punya pikiran tapi tidak independen. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat,\" ucap Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official dengan video yang dirilis pada Selasa, 20 September 2022. Berbagai kasus mulai dari perekonomian yang sedang memburuk hingga isu politik di antara institusi negara tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Indonesia membutuhkan kekuatan pikiran sehingga kritis dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Rocky mengaitkannya dengan kasus Sambo. Pengamat politik tersebut berpendapat bahwa peristiwa Sambo mengubah cara berpikir tentang bangsa. Pikiran rakyat tidak lagi dibatasi oleh kelompok maupun keyakinan tertentu. \"Peristiwa Pak Sambo ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi,\" ujar Rocky. Dengan pemikiran kritis masyarakat yang independen, kasus Sambo dapat terkuak dan mengungkap adanya kerapuhan institusi negara. “Kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” kata Rocky. (Ida, oct)
Mabes Judi Online Hanya 200 Meter dari Mabes Polri: Sambo Bisa Bebas
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, peristiwa Ferdy Sambo ini ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itu yang sering kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya,” ungkap Rocky Gerung. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” lanjutnya. Tapi, kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. “Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara,” tegas Rocky Gerung ketika dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (20/9/2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung Official, dan kita ketemu hari ini, Selasa, 20 September 2024. Pagi ini jenazah dari Profesor Azyumardi Azra, ketua Dewan Pers, mantan Rektor UIN Jakarta, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Ini menjadi prosesi terakhir saya kira kita menghormati Profesor Azyumardi Azra sebagai seorang intelektual, sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang berpikir merdeka. Ya, seorang pemikir merdeka akhirnya pergi dan kita kehilangan kemampuan atau sedikit kehilangan harapan, karena kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang bertutur independen dalam berpikir. Banyak orang yang punya pikiran tapi tidak independen. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat. Jadi semua itu mengingatkan kita betapa yang pergi itu bukan sekedar sesosok tokoh, tapi juga isi pikirannya. Dan tugas kita adalah memulihkan pikiran bangsa ini. Dan saya kira dalam situasi sekarang ini tidak banyak orang seperti Profesor Azyumardi Azra, meskipun kita melihat tanda-tandanya sudah mulai pulih kembali akal-akal sehat di kampus-kampus itu. Seperti yang kita singgung kemarin sejumlah Profesor sudah berkumpul di Yogyakarta dan saya kira dilihat di bawah permukaan juga kita mendengar banyak sekali sebenarnya yang mulai berpikir semacam itu, bagaimana berpikir tentang bangsa dan negara ini. Gitu ya. Ya. Saya dalam dua minggu ini banyak beredar di kampus-kampus, kembali ke kampus, dan menemukan ada energi baru yang sedang ditumbuhkan. Dan itu pasti akan berhadapan dengan keadaan Indonesia, termasuk Pemilu, ekonomi dunia yang betul-betul 2023 nanti dalam radar Bank Dunia akan memburuk. Jadi, kita butuh untuk mengasuh negeri ini dengan kekuatan pikiran, bukan dengan kekuatan amplop, bukan dengan kekuatan perintah kekuasaan, juga bukan dengan memanipulasi BAP, macam-macam gitu. Jadi, sekali lagi, ini satu monumen untuk mengingat bahwa pikiran itu perlu dikembalikan dalam kehidupan bernegara. Jadi, “Selamat Jalan Pak Azyumardi Azra”. Dan yang menarik itu, sekarang ini kan orang sedang menyoroti soal kasus Ferdy Sambo. Sebelum kita masuk kemarin soal pemecatan Ferdy Sambo, ada satu hal yang saya kira ini masih ada benang merahnya dengan apa yang kita bicarakan tadi. Yakni pernyataan dari pengacara Bharada Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan bahwa dia sudah ketemu dengan orang tuanya Yosua, yakni Pak Bernard Hutabarat, yang dia merasa sudah lelah menghadapi ini. Dan dia sendiri, Pak Kamarudin sebenarnya juga menghadapi situasi itu, tapi dia menyatakan tidak akan lelah menyerah membela kebenaran. Yang lebih luar biasa, dia bercerita bagaimana dia pergi ke kota-kota lain, termasuk ke Jambi, dia dipeluk oleh orang-orang yang berkerudung maupun yang tidak berkerudung, yang menitipkan aspirasi itu dan kemudian dia menyatakan bahwa jangan mau diadu-domba soal khilafah dan radikalisme dengan Pancasila. Dan dia juga mengingatkan bahwa dia kecewa karena Presiden Jokowi hanya bicara sampai 4 kali, tapi ternyata realisasinya tidak tidak ada. Dan dia mengingatkan pentingnya untuk jangan salah lagi memilih pemimpin pada tahun 2024. Saya kira pengalaman batin dari Kamarudin Simanjuntak ini sangat dalam dan kita memang mengamati itu terjadi pada kasus Yosua itu, sikap imparsial publik itu muncul. Ya, itu itu intinya. Akhirnya, kita balik pada pengalaman batin. Ada adagium di dalam kehidupan “kalau yang di luar itu berantakan dan menyempit maka batin kita yang meluas”. Jadi itu sebetulnya wisdom bahwa semua emosi akhirnya harus kita tertibkan atau kita atur kembali dalam batin kita. Dan peristiwa Pak Sambo ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itulah yang seringkali kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya. Tetapi, pada saat yang sama banyak orang yang juga mencegah kita untuk menuju titik cahaya itu. Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis, dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut, karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu. Dan, kita akhirnya lihat pat-gulipat, sogok-menyogok, ancam-mengancam, terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai-mengintai jabatan pasti terjadi. Tetapi, sekali lagi, kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya. Dan orang was-was kalau Sambo masuk pengadilan apakah Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi yang makin lama makin gila dalam peristiwa ini, atau justru akan melihat bahwa Sambo ini akan menjadi akhir dari sebuah kasus yang nggak bisa dibuka lagi pada akhirnya. Jadi, soal-soal ini yang kita tunggu, tapi kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. Ya, jadi kemarin Ferdy Sambo dalam sidang banding ditolak. Dan, dia tetap dinyatakan dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Dan seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjenpol Dedy Prasetyo, dinyatakan bahwa itu final dan mengikat. Tetapi, sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu Pak Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa itu istilah final dan mengikat itu ternyata nggak betul karena ada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dalam waktu tiga tahun, Sambo bisa mengajukan peninjauan kembali kalau ditemukan bukti-bukti terhadap bukti yang belum diajukan. Artinya, peluang Sambo untuk tetap kembali menjadi anggota Polri itu terbuka dan orang melihat tanda-tanda kekhawatiran semacam itu, terutama dikaitkan dengan konstruksi hukumnya juga yang kelihatan lemah, terus belum lagi sekarang terungkap bahwa ada soal judi online itu, yang ternyata memang sangat berkuasa dan mendrive apa yang terjadi di lingkungan Polri. Ya, itu yang orang mulai berpikir bahwa Sambo ini semacam kapal besar yang nggak bisa tenggelam, biasa disebut terlalu besar untuk tenggelam. Sama seperti dulu waktu Titanic dibuat, orang merasa Titanic nggak bisa tenggelam. Dia terlalu besar untuk tenggelam, dan akhirnya satu kecelakaan kecil di malam pestapora di atas Titanic, memberantakkan kapal itu. Juga begitu sebetulnya. Memang, ada upaya untuk menutupi kasus ini atau bahkan skandal ini, karena melibatkan mungkin hampir semua pejabat tinggi di republik ini tahu soal-soal semacam ini. Di mana judi dioperasikan, di mana narkoba diperdagangkan ulang, itu hal-hal yang dulu kita sebut rahasia samar-samar sekarang makin lama makin jelas. Dan lokasi-lokasinya makin lama makin terbuka. Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara. Dan, itu saya kira orang akan cari atau mereka yang masih ingin bermain dalam menyelundupkan opini publik akan memanfaatkan situasi ini. Dan, kelihatannya juga sebagai terdakwa Sambo tetap merasa bahwa dia punya kartu yang belum dia turunkan. Nah, kartu itu yang orang tunggu. Jangan sampai kartu tersebut justru memporak-porandakan agenda politik Presiden Jokowi, yaitu Pemilu, G20, dan terus mulai membaca pikiran para diplomat dunia yang kepala negara akan masuk ke Indonesia merasa bahwa sangat mungkin kepala negara mereka nggak akan datang ke Indonesia karena keadaan yang tidak pasti. Apalagi kita tahu bahwa bagaimana mungkin misalnya Vlademir Putin dalam sidang itu bertemu dengan Joe Biden. Putin mungkin menganggap Indonesia berbahaya sekali. Ukraina juga begitu. Apalagi Biden, melihat bahwa keadaan Indonesia berantakan, bahaya secara keamanan. Karena polisi juga masih mengalami banyak hal, ekonomi buruk, demonstrasi ke mana-mana. Jadi, peristiwa Sambo ini akan bisa membatalkan agenda-agenda strategis nasional. Jadi, saya kira memang ini kan kita sudah di-warning sejak awal oleh beberapa teman, “hati-hati ya, jangan sampai kemudian kasus ini dilepas”, karena ini tidak boleh hanya dilihat soal kriminal biasa. Itu ada agenda yang jauh lebih besar, dan itu ternyata ini misalnya, diungkap sendiri oleh staf ahli, tim ahli politik dari Pak Kapolri, dia mengingatkan bahwa ini ada kakak asuh dan dia memberikan ciri-cirinya. Kakak asuh itu dulu orang yang memberikan jabatan dia, termasuk waktu jadi Kepala Divisi Propam dan sebagainya, dan orang dengan mudah menyebut ini pasti yang dimaksud adalah mantan Kapolri Idham Azis, karena dia nyebut spesifik. Kalau nyebut nama dia nyebut spesifik jabatan yang diberikan. Dan kita tahu bahwa Sambo jauh sebelumnya dia adalah koordinator tim. Jadi, dia memang orang yang dekat dengan puncak-puncak kekuasaan di Polri. Nah ini kan kalau kita melihat ada seorang tim ahli yang menyatakan begitu, itu kan menunjukkan bahwa ini memang ada pertempuran di dalam tubuh Polri yang belum selesai sampai sekarang. Itu, kalau kita masukkan faktor Bjorka juga itu kita akan lihat semacam peta baru. Siapa sebetulnya yang mengoperasikan bjorka ini. Apakah bjorka seseorang atau sebuah komputer yang didesain oleh sebuah tim dan dioperasikan secara kolektif. Kan itu soalnya. Jadi, semua hal ada di depan mata kita. Tinggal soalnya adalah mampu nggak kita bertahan sampai 2024 menjalankan pemilu dengan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian keamanan, ketidakpastian kondisi semacam ini. Jadi, itu refleksi kita selalu di FNN untuk menunjukkan bahwa harus ada pemimpin yang muncul dari kekacauan ini. Kita sebut saja ini keadaan yang betul-betul keotik dan setiap saat batu kecil itu bisa melukai kaki kita dan itu satu rombongan terjerembab kalau leader-nya kena batu kecil. Jadi, ini intinya. Tetapi, tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, the presumtion of innocence, tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak kita mesti kontrol juga variabel politik yang pasti akan masuk untuk mencari bagian karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti. Ya, saya kira yang terjadi sekarang itu. Jadi sebenarnya kita selalu kemarin menyebut bahwa Sambo ini adalah symtom, petunjuk kecil bahwa ada satu penyakit yang jauh lebih serius pada bangsa ini. Dan pintu masuknya Sambo. Jadi, sangat sayang kalau sampai momentum ini tidak dimanfaatkan karena jarang sekali kita mendapatkan momentum-momentum semacam ini. Iya, betul. Dan justru kita percepat sebetulnya persidangan Sambo dan dibuka selengkapnya supaya luka itu sudah dibuka, sehingga obatnya bisa langsung masuk, supaya nanti ke depan dalam satu setengah tahun ke depan ok publik lega bahwa mereka yang menghalangi demokrasi sudah bisa dipastikan tidak boleh ikut dalam pemilu 2024. Mereka yang punya kaitan dengan uang haram atau uang politik, money politic yang terkait dengan 303 juga tidak boleh ikut dalam politik. Jadi, kesepakatan moral itu bisa membuat bangsa ini justru tumbuh sehat. Jadi itu intinya. Dan betul bahwa mereka yang mulai mengintai proyek di belakang kriminalnya Sambo ini justru mereka yang cemas karena publik nggak mungkin lagi ditahan untuk minta pertanggungjawaban sejauh-jauhnya. Seingat saya, dulu ini masih soal kriminal. Lama-lama ini menjadi soal politik. Sekarang dia menjadi soal moral karena tadi beberapa pengacara atau orang dari dalam polisi sendiri mengakui bahwa ada sesuatu yang betul-betul busuk di dalam peristiwa ini. Jadi itu intinya. Jadi dari sesuatu yang kriminal masuk ke dimensi politik, dan sekarang dimensi moral. Dimensi moral itu artinya kita mesti tegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi kan sejarahnya begini, menurut saya jangan pesimis dulu gitu karena kita juga diingatkan bahwa harus siap-siap kecewa. Tapi saya kira apa yang kita lakukan selama ini, bukan hanya kita, maksudnya kita itu adalah civil society atau para netizen yang mengawal kasus ini, itu kan membuat kasus ini yang tadinya coba ditutup-tutupi dengan skenario bohong akhirnya terbongkar juga. Kemudian ada langkah-langkah konkret dari Kapolri, tidak memuaskan. Karena tentu saja Kapolri juga sedang berhitung bagaimana kekuatannya di internal. Jadi, saya kira alih-alih mesti siap-siap kecewa, kita harus terus mengawal. Itu kan simbol dari dalam kepolisian kira-kira mengatakan “ya ini mungkin akan ada win-bin solution”. Yang namanya win win solution artinya manipulasi. Jadi publik tahu sejak sekarang kalau mulai ada gejala win win solution itu artinya akan ditutup dengan sana untung, sini untung, nggak ada yang rugi. Bagi publik itu artinya rugi bagi bangsa ini, rugi bagi demokrasi. Jadi, betul kita kawal terus, tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabuhi, tapi mata moral itu akan berlanjut. Ya. Dan indikator yang paling kuat yang orang selalu pasti dengan mudah menyebut adalah fakta bahwa sampai sekarang Ibu Putri Sampo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana tidak ditahan. Ini adalah perasaan tidak adil yang langsung terkena pada kalangan emak-emak. (Ida/sws)
Azyumardi Azra Wafat, AHY : Beliau Menyadarkan Bahwa Islam dan Demokrasi Dapat Hidup Dalam Satu Kesatuan
Jakarta, FNN - Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut dalam acara pemakaman cendekiawan muslim, Azyumardi Azra di Taman Makam Pahlawan, Kalibata pada Selasa, 20 September 2022. Usai melaksanakan upacara penghormatan terakhir, AHY memberikan tanggapannya terkait tulisan-tulisan Prof Edi begitu Azyumardi Azra dipanggil oleh koleganya penuh dengan nuansa yang menyejukkan. \"Kita semua kehilangan cendekiawan muslim yang melegenda. Beliau telah banyak meninggalkan legacy. Terutama ide-ide besar dalam tulisannya yang selalu menyejukkan,\" ujarnya di Blok Z, Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Ketum Demokrat ini juga mengenang, bahwa ia sering membaca buku-buku almarhum saat masih kuliah. \"Waktu kuliah saya suka membaca buku-buku beliau yang menjelaskan bagaimana islam di Indonesia dapat menjadi _role model_ bagi negara demokrasi lainnya. Islam dan demokrasi sebetulnya dapat hidup dalam satu kesatuan yang utuh tanpa dibenturkan satu sama lain,\" ujarnya. AHY menjelaskan bahwa pekan ini seharusnya ia dan partainya sudah diagendakan untuk datang ke Dewan Pers yang dipimpin almarhum sejak Mei lalu. \"Sesungguhnya kami merencanakan untuk bertemu pekan ini, saya dan Partai Demokrat ingin beraudiensi dengan almarhum dan anggota Dewan Pers lainnya. Sayang sekali justru kabar suka dari Malaysia yang kami terima,\" ungkap AHY. AHY mendoakan peraih dua penghargaan internasional, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire(CBE), dari Kerajaan Britania Raya (2010) dan Order of Rising Sun: Gold and Silver Star, dari Kaisar Jepang, pada tahun 2017, diterima semua amal ibadahnya serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kelapangan jiwa.\"Semoga almarhum husnul khatimah diampuni segala kesalahan dan khilaf nya dan semoga keluarganya diberi ketabahan, kesabaran dan kelapangan jiwa,\" cetus AHY yang kembali duduk bersebelahan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama upacara pemakaman yang digelar secara militer berlangsung. Azyumardi Azra wafat pada Ahad 18 September 2022 di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia, akibat serangan jantung yang ia alami sewaktu dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Jenazah Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, setelah sebelumnya disholatkan di Auditorium Harun Nasution, Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarif Hidayatullah pada pukul 06.30 WIB. (Habil)
Kala Tokoh Politik Berkumpul di Kalibata
Jakarta, FNN - Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, terlihat ramai pada Selasa (20/9) sejak pukul 07.00WIB. Saat jenazah Ketua Dewan Pers yang juga cendekiawan muslim Azyumardi Azra yang wafat pada Ahad (18/9) di RS Serdang, Selangor, Malaysia, dimakamkan dengan upacara militer dengan inspektur upacara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Keluarga, kolega, kerabat, sahabat dan masyarakat umum tumpah ruah sejak jenazah tiba dan saat prosesi upacara pemakaman yang dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang. Semua berduka, atas kepergian penerima Piagam Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama (2005) yang juga Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta periode 1998-2006 ini, tapi semua juga bersuka cita karena banyak yang akhirnya bisa kembali bersua setelah sekian lama tak jumpa. Sejumlah pejabat terlihat hadir, mulai dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar. Juga akademisi dan cendekiawan-cendekiawan muslim yang merupakan sahabat almarhum seperti Komarudin Hidayat (Rektor UIN 2006-2015), Jimly Asshiddiqie (sekarang anggota DPD RI), Menteri Agama 2014-2019 Lukman Hakim Syaifuddin, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yang juga memimpin doa saat upacara, Nasaruddin Umar. Tapi yang paling mencolok adalah kehadiran tokoh-tokoh politik baik dari kalangan muda maupun tua. Ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Ketua Golkar Akbar Tanjung, Sarwono Kusumaatmadja, Dipo Alam yang mewakili politikus \'tua\'. Juga ada Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Raja Juli Antoni politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, dan sejumlah politikus muda lainnya. Mereka semua mengaku terkesan dengan tulisan dan buah pikiran almarhum khususnya yang berhubungan dengan transformasi politik Islam. \"Buah pikiran almarhum adalah pemecahan solusi di masa kini dan masa mendatang, di bidang sosial juga politik,\" ungkap Jusuf Kalla yang pernah menjadikan ayah tiga putra satu putri ini sebagai staf khususnya selama 10 tahun saat ia menjadi wapres. Sementara AHY mengaku yang paling dia ingat adalah bahwa almarhum tidak suka Islam dibentur-benturkan. \"Sebuah pandangan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini,\" ungkap AHY. Karena pada dasarnya politik memang bukan untuk saling menghancurkan, tapi untuk mempersatukan negeri ini, menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Dan di Kalibata, di pusaranya, Prof Edi begitu almarhum disapa , seperti mengingatkan kita semua. (Habil)
LaNyalla: Jangan Campuri Rumah Tangga DPD, Tugas MPR Itu Hanya Melantik!
Jakarta, FNN – Ketua DPP RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyikapi dikembalikannya surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD oleh Pimpinan MPR yang diketuai Bambang Soesatyo alias Bamsoet. LaNyalla buka suara dan merespon sikap pimpinan MPR yang mengembalikan surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Ketua DPD RI itu mempertanyakan sikap pimpinan MPR, khususnya Bamsoet yang mengatakan tidak mau mencampuri urusan internal DPD, tapi nyatanya mengembalikan surat serta mempertanyakan surat penarikan dukungan dari dua Waka DPD. Selain itu, mengapa Pimpinan MPR itu memasukkan surat keberatan Fadel Muhammad dan pengacaranya dalam pertimbangan mengembalikan surat DPD tersebut. ‘’Tugas MPR sekarang hanya melantik Tamsil Linrung, karena tidak boleh ada kekosongan di MPR,’’ kata LaNyalla Selasa (20/9/2022). “Jika Pimpinan MPR tidak mau mencampuri urusan internal DPD, ya segera lantiklah Tamsil Linrung. Pemilihannya sesuai mekanisme, melalui Sidang Paripurna DPD. Sama seperti pemilihan Pimpinan MPR yang lain,” ungkap senator asal pemilihan Jawa Timur itu. “Proses pemilihan Waka MPR yang berasal dari partai politik itu juga melalui mekanisme partai yang kemudian diajukan ke pimpinan. Sedangkan Bambang Soesatyo dipilih oleh anggota MPR, termasuk anggota DPD,” kata LaNyalla. Sejak diputuskan dalam rapat paripurna DPD pada 18 Agustus, kata LaNyalla, pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua RI kepada Tamsil Linrung sudah benar menurut aturan perundangan. ‘’Sekali lagi, Fadel Muhamad sudah bukan wakil ketua MPR lagi,’’ kata Senator asal Jawa Timur itu. Sesuai dengan Tatib MPR, lanjut LaNyalla, Fadel Muhammad sudah ditarik oleh DPD. Dengan penarikan tersebut, otomatis posisi Wakil Ketua MPR yang ditempati Fadel sekarang tentu akan digantikan dengan pejabat yang baru. “Karena itu, pimpinan MPR diminta untuk tidak ikut campur terkait usulan pergantian tersebut,” tegas LaNyalla. ‘’MPR tidak boleh ikut campur rumah tangga DPD RI,’’ lanjutnya. Berarti Anda tidak menganggap surat jawaban dari MPR nanti? LaNyalla tidak memberi jawaban tegas. Hanya saja, dia mengaku sudah menghubungi Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. ‘’Saya sudah menelepon langsung dengan Mas Bamsoet dan menjelaskan semuanya,’’ kata LaNyalla. LaNyalla mengatakan, selama ini hubungan MPR dan DPD berjalan baik. Dia mengaku tidak mau ada konflik antar lembaga negara terjadi, terutama yang dikaitkan dengan pergantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. ‘’Sekali lagi, saya tidak mau ada konflik antar lembaga terjadi,’’ kata LaNyalla. (MD)
Ketua MPR Bamsoet: Pimpinan MPR Tidak Mencampuri Urusan Internal DPD Terkait Pergantian Fadel Muhammad
Jakarta, FNN – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat menghormati sikap DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal lembaga nagara tersebut dalam urusan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Oleh karena itu, pimpinan majelis akan segera mengirimkan surat, menjawab surat pimpinan DPD terkait usulan pergantian itu. “Setelah mendengar masukan serta kajian hukum dari Sekretariat Jenderal MPR RI dan pandangan para Pimpinan MPR RI, rapim sepakat menghormati sikap lembaga DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal DPD. Pimpinan MPR RI mempersilakan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPD RI untuk memastikan bahwa usulan pergantian Pak Fadel Muhammad tersebut sudah berkepastian hukum sesuai ketentuan UUD NRI 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR RI serta sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak mengandung konsekuensi masalah hukum di kemudian hari bagi Lembaga MPR,” kata Bambang Soesatyo, usai Rapim MPR RI, di Jakarta, Senin (19/9/22). Para Wakil Ketua MPR yang hadir dalam rapim itu adalah Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Selain membahas usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, rapim juga membahas berbagai hal. Mulai dari penentuan jadwal Rapat Gabungan MPR RI, pematangan persiapan penyelenggaraan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia) yang diinisiasi oleh MPR RI, pada 24-26 Oktober 2022, di Gedung Merdeka, Bandung. Pembahasan usulan penggantian Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI, Fadel Muhammad kepada Tamsil Lingrung dilakukan berdasarkan surat dari Kelompok DPD tertanggal 5 September 2022, Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022, perihal usul penggantian Pimpinan MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah. Pimpinan MPR RI juga menerima Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2022 dari Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin terkait Penarikan Tanda Tangan dalam Keputusan Pencabutan Mandat Wakil Ketua MPR RI dari Utusan DPD RI dan surat serupa dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono tentang Penarikan Tanda Tangan. Selain surat dari unsur DPD tersebut, pimpinan MPR juga menerima beberapa surat lainnya. Antara lain, surat dari Elza Syarief Law Office Advocates & Legal Consultants selaku Kuasa Hukum Fadel Muhammad, nomor surat: 160/ESL/VIII/2022, perihal keberatan dan penolakan atas mosi tidak percaya terhadap Dr. Ir. Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR RI, tertanggal 19 Agustus 2022. Serta Surat dari Dahlan Pido & Partners selaku Kuasa Hukum Bapak Fadel Muhammad, nomor surat : 08/DP&Partner/SP/IX/2022, perihal permohonan penghentian proses pemberhentian dan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR-RI unsur DPD-RI Masa Jabatan 2019-2024, sehubungan adanya pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 5 September 2022. Pimpinan MPR RI juga telah menerima surat dari Fadel Muhammad perihal surat pengantar, tertanggal 30 Agustus 2022, dengan lampiran copy surat Laporan Kepolisian terhadap Ketua DPD RI, nomor surat: 163/ESL/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, copy surat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI, nomor surat : 34/FM-DPD/VIII/2022, perihal pengaduan terhadap Ketua DPD RI atas pelanggaran terhadap UU MD3, Tata Tertib DPD RI dan Kode Etik DPD RI, tertanggal 25 Agustus 2022, legal opinion atas keabsahan keputusan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024 dalam Sidang paripurna DPD. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan Rapat Gabungan MPR RI untuk membahas persiapan Sidang Paripurna MPR RI terkait pembentukan Panitia Ad Hoc yang semula dijadwalkan pada 20 September 2022, akan diundur sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mengingat MPR RI saat ini sedang fokus mempersiapkan penyelenggaraan dan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia). (MD)
GNPR Gelar Aksi Bela Rakyat di Istana, HRS Diundang
Jakarta, FNN - Sejak harga bahan bakar minyak dinaikkan gelombang protes terus terjadi. Belum ada tanda tanda untuk berhenti, bahkan eskalasinya makin besar Gerakan Nasional Pembela Rakyat berencana akan menggeruduk istana presiden pada pada 23 September 2022. Rencana ini disampaikan pada Senin kemarin, 19 September 2022 dalam diskusi publik yang digelar di Hotel Amaris Tebet, Jakarta Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) dalam rangka respon menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam acara ini GNPR juga menyuarakan akan kembali menggelar Aksi Bela Rakyat (AKBAR) jilid dua di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. AKBAR ini merupakan yang kedua kalinya, setelah aksi yang pertama dilakukan pada Senin (12/9) lalu. Aksi demo ini masih berkaitan dengan penolakan kenaikan harga BBM dengan tuntutan yang masih sama dari AKBAR yang pertama. \"Kami mewakili GNPR mengumumkan sebagai komitmen kami untuk terus mendedikasikan, untuk senantiasa membela rakyat dalam Aksi Bela Rakyat (AKBAR) yang kemarin sudah berlangsung AKBAR 1 aksi bela rakyat yang pertama, insyaallah hari Jumat 23 September akan diadakan AKBAR yang kedua dengan tuntutan yang sama. Satu turunkan BBM, dua turunkan harga bahan pokok, tiga tegakan supremasi hukum\" ucap Ketua GNPR, Habib Muhammad bin Husein Alatas di Hotel Amaris, Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin (19/9/2022) seusai acara diskusi publik. Habib juga menjelaskan bahwa pada AKBAR kedua ini akan didatangi oleh massa yang lebih banyak. Dan untuk lokasi dan waktu aksi ini dilakukan setelah salat Jumat dan berkumpul di depan Istana Negara agar benar-benar didengar tuntutannya. \"Untuk jam, waktu setelah salat Jumat kita kumpul semua di depan Istana Negara. Karena di aksi kedua ini, kami berharap agar tuntutan kami betul-betul sampai, agar tuntutan ini, tiga tuntutan rakyat betul-betul didengar oleh pemimpin negara yang mereka digaji oleh uang rakyat dan mereka hidup untuk membela kepentingan rakyat. Maka kami meminta di aksi AKBAR dua agar rakyat disambut, agar rakyat betul-betul diterima, betul-betul mendapatkan sambutan yang selayaknya dari para pejabat,\" Selain itu, Koordinator Lapangan AKBAR 23/09 Buya Husein mengundang semua pihak dari tiap lapisan masyarakat untuk turut serta dalam aksi tersebut. Buya juga menghimbau karena aksi yang dilakukan adalah aksi damai, maka untuk para massa aksi tidak membawa anak kecil maupun senjata tajam. \"Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh lapisan elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, para buruh, ojol, taksi online, para pekerja, para pedagang, guru, wartawan dan semua apapun status anda bahwa kita semua terdampak dengan kenaikan harga BBM yang sangat mencekik rakyat, terutama rakyat lapisan bawah. Oleh karena itu mulai hari ini masih ada waktu terus kita gaungkan, terus kita viralkan untuk ikut mensukseskan, ikut hadir untuk aksi AKBAR jilid dua,\" ucapnya. \"Dan kami menghimbau, karena aksi kita adalah aksi damai, kami menghimbau kepada para peserta aksi jangan membawa anak di bawah umur, juga tidak boleh kita membawa senjata tajam. Silakan bagi emak-emak yang membawa peralatan dapurnya, karena memang emak-emak yang sangat terdampak dengan kenaikan BBM,\" tambahnya mengingatkan. Sementara itu, Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif juga turut mengundang kepada semua pihak untuk datang, termasuk kepada Habib Rizieq Syihab (HRS). \"Secara umum kan semua juga diundang ya, semua lapisan masyarakat, siapa pun diundang untuk bisa ikut dalam aksi besok hari Jumat ataupun yang kemarin gitu kan,\" kata Slamet saat berada di Hotel Amaris, Tebet, Jakarta Selatan (19/9/2022). Saat dimintai keterangan, Slamet tidak dapat memastikan apakah HRS akan diperbolehkan untuk hadir atau tidak. Slamet menyebutkan akan mendiskusikan hal ini terlebih dahulu dengan kuasa hukum HRS. \"Belum komunikasi dengan pengacaranya apakah diizinkan oleh lapas atau tidak begitu, kita belum dapat kabar karena apa pun aktivitas beliau harus dilaporkan minta izin dari lapas karena masih pembebasan bersyarat,\" tambah Slamet menjelaskan. (Fik)
Ribuan Massa GNPR Akan Kepung Istana Merdeka, Seluruh Elemen Masyarakat Diajak Turun ke Jalan
Jakarta, FNN – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan kepung Istana Negara dalam Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 2 yang rencananya akan di gelar pada hari Jumat, 23 September 2022. Demikian, salah satu point yang disampaikan panitia Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 2 dalam konferensi pers, Senin (19/09/2022) di Hotel Amaris Tebet, Jakarta Selatan. Hadir dalam konfrensi pers tersebut, Buya Husein selaku Koordinator Lapangan (Korlap), Habib Muhammad bin Husein Al Athas Ketua Front Persaudaraan Islam (FPI), Ketua GNPF Ulama Ustadz Yusuf Martak, Ketua PA 212 KH Abdul Qohar, Ustadz Slamet Maarif selaku Dewan Syuro PA 212, serta para tokoh dan perwakilan dari masing-masing ormas yang tergabung dalam GNPR. Menurut Habib Muhammad bin Husein Al Athas, bahwa GNPR, merupakan wadah nasional dalam rangka membela rakyat, ratusan ormas bergabung didalamnya. Sebagai bentuk komitmenya dalam membela rakyat terkait dengan kenaikan harga BBM, GNPR akan melakukan aksi penyampaikan pendapat ‘Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 2’ di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, ba’da sholat Jumat, 23-September-2022. “Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 2 ini, merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya sebagai bentuk komitmen kita untuk terus membela rakyat,”jelas Habib Muhammad bin Husein Al Athas. Tiga tuntutan dalam AKBAR 2, turunkan BBM, turunkan harga-harga kebutuhan pokok dan tegakan supremasi hukum. Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) AKBAR 2, Buya Husein dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa aksi AKBAR 2 ini, sebagai kelanjutan dari aksi AKBAR 1 yang digelar pada 12 September 2022 atau dikenal dengan Aksi1209, dan aksi AKBAR 2 ini kita sebut sebagai Aksi 2309. Tuntutan dalam aksi AKBAR 2 ini masih sama dengan aksi AKBAR 1, yaitu tiga tuntutan rakyat. Menurut Buya Husein, ribuan massa akan ikut bergabung dalam Aksi Bela Rakyat 2 ini, titik utama aksi di depan Istana Negara. Untuk itu Buya Husein mengajak kepada seluruh elemen, lapisan masyarakat, para pekerja/pegawai, pedagang, ojek online, pemulung, petani, buruh, nelayan, dll, untuk bersama-sama turun ke jalan, menyampaikan tiga tuntutan tersebut. “Karena merekalah sebagai rakyat lapisan bawah yang sangat merasakan dampak dari kenaikan harga BBM, “jelas Buya Husein. Selaku korlap dalam aksi tersebut, Buya Husein menghimbau kepada para peserta aksi, agar tidak membawa anak kecil (dibawah umur),dan tidak membawa senjata tajam. Ini merupakan aksi dari kita, oleh kita dan untuk kita, sebagai bentuk penyampaian aspriasi dan rintihan suara rakyat agar didengar oleh pemegang mandat rakyat. Sementaa itu dalam penegakan supremasi hukum, Buya Husein berharap agar aparat amanah dalam mengemban tugasnya, terutama dalam penegakan hukum. Ketua GNPF Ulama, Ustadz Yusuf Martak mengaskan, bahwa ‘Tritura’ tiga tuntutan rakyat, yang sudah disampaikan sejak aksi AKBAR 1 akan terus digaungkan, sampai pemerintah mau mendengar aspirasi dan jeritan rakyat ini. “Terkait dengan tututan turunkan harga BBM, paling tidak kembali ke harga awal, sebagaimana angka-angkanya telah diuraikan secara gamblang oleh para narasumber dalam diskusi yang digelar sebelum konfrensi pers ini,”jelas Yusuf Martak. Dalam kesempatan tersebut Ketua GNPF Ulama juga menyinggung, terkait belum di-terimanya perwakilan pengacara KM-50 oleh DPR RI. “DPR RI, belum berani menerima perwakilan pengacara KM-50, lantas kita sebagai rakyat mau mengadu kepada siapa, kalau wakil kita saja, tidak mau menerimanya,”tegas Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak. (sws/pjmi)
Pakar Politik BRIN Soroti Pergantian Wakil Ketua MPR
Jakarta, FNN - Posisi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dianggap penting dan strategis dalam membawa bendera lembaga para senator tersebut berperan lebih luas sesuai harapan rakyat. Perwakilan DPD di MPR menjadi bagian dari etalase kepemimpinan nasional yang disoroti, sehingga dianggap perlu sosok baru yang mewakili harapan para anggota DPD. Pandangan itu diutarakan oleh pakar politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/9). Firman menilai, unsur DPD di kalangan pimpinan MPR selama ini belum mampu mewartakan secara maskimal dan memberikan dampak yang lebih hebat kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga berkonsekuensi pada penilaian atas performa MPR di mata publik. “Padahal sebagai Wakil Ketua MPR, daya jangkau komunikasi yang dimiliki demikian besar. Peluang mengangkat nama lembaga baik DPD maupun MPR sangat terbuka lebar. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kerja-kerja lembaga tersebut menjadi tidak terlihat karena performa personal,” imbuh guru besar ilmu politik Universitas Indonesia ini. Karena itu, Firman menilai arti penting adanya penyegaran di level Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Pimpinan pada lembaga yang demikian penting itu sejatinya adalah kepemimpinan yang mampu menjadi bendera eksistensi lembaga yang menjulang tinggi. Firman mendorong DPD maupun MPR, agar menonjolkan kepemimpinan yang memainkan peran secara utuh sebagai komunikator kepentingan-kepentingan strategis lembaga dan suara rakyat yang diwakili. “Eksistensi seorang pemimpin yang capable, mampu memainkan peran sebagai “bendera” yang menunjukkan DPD bukan sekadar aksesoris formal dalam sisitem ketatanegaraan kita” Firman menambahkan. Dengan sosok segar yang sadar akan pentingnya peran itu, DPD akan beroleh wakil yang mampu mengemban peran sebagai juru bicara atau penyambung lidah kepentingan lembaga yang artikulatif. Sehingga potensi DPD untuk dapat lebih eksis dan mewarnai secara substansial kehidupan bangsa serta lebih mendapat dukungan serta simpati dari rakyat Indonesia semakin besar. Hal ini pada akhirnya bukan demi kepentingan DPD semata. Malah sebaliknya, ini semua adalah demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk lebih terwakili secara lebih kuat di dalam proses pembuatan kebijakan maupun diakui sebagai entitas penting dalam wadah NKRI. “Dengan kepentingan yang sudah sangat mendesak itu, maka jelas rakyat kita saat ini tengah menunggu dan berharap bahwa akan segera muncul sosok baru yang mewakili DPD dalam pimpinan MPR. Sosok negarawan yang dapat mengartikulasikan kepentingannya dengan lebih gamblang lagi, lebih artikulatif lagi dan lebih aspiratif lagi, demi kepentingan bangsa dan negara,” tandas peneliti utama Pusat Penelitian Politik BRIN ini. Seperti diberitakan sebelumnya, DPD menarik dan memberhentikan Fadel Muhammad dari posisi Wakil Ketua MPR unsur DPD dalam rapat paripurna. Tamsil Linrung terpilih sebagai Wakil Ketua MPR unsur DPD setelah mengamankan dukungan dalam voting terbuka di rapat paripurna DPD. Tamsil berhasil menyisihkan Bustami Zainudin, Yorrys Raweyai, dan Abdullah Puteh dalam pemilihan yang digelar pada Kamis (18/8). Dalam keterangannya, Sekretariat Jenderal DPD menegaskan jika pencopotan Fadel melalui mekanisme yang sah. Hal itu berawal dari terjadinya penarikan dukungan tatas Fadel yang dilatarbelakangi oleh empat hal. Yaitu, Fadel Muhammad tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD, tidak memperjuangkan keuangan untuk memperkuat program-program MPR RI utusan DPD RI, tidak aktif dalam kegiatan di Alat Kelengkapan DPD, serta tidak pernah melaporkan hasil penugasan selama tiga tahun yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI. Sebulan sejak pergantian Fadel bergulir, desakan kepada pimpinan MPR agar melantik Wakil Ketua MPR yang baru terus berdatangan. Pengamat hukum ketatanegaraan, Muhammad Ridwan mengingatkan pimpinan MPR Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatib MPR Pasal 29 Ayat 3 semestinya tanpa menunggu 30 hari Pimpinan MPR sudah bisa mengambil Keputusan untuk Menetapkan Wakil Ketua MPR yang sudah diusulkan oleh Kelompok DPD. Selain itu, tidak ada satu klausul pasal manapun di UU MD 3 dan di Tatib MPR yang menjelaskan bahwa Pimpinan MPR bisa menunda pelantikan Pimpinan MPR yang baru karena adanya upaya hukum ataupun tidak. Bahkan di lanjutkan dalam Pasal 29 Ayat 4 Pimpinan MPR seharusnya wajib menindaklanjuti usulan penggantian Wakil Ketua MPR yang baru dengan menetapkan melalui Keputusan MPR. Jika tidak ditindaklanjuti, Pimpinan MPR bisa dianggap melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu UU MD3 ataupun Tatib MPR. Oleh karena itu, seharusnya Pimpinan MPR tidak perlu terpengaruh dengan segala upaya yang dilakukan oleh kubu Fadel Muhammad yang meminta tidak terburu-buru ataupun menunda pelantikan karena mekanisme penggantian pimpinan MPR unsur DPD yang sudah diatur secara terang benderang di dalam UU MD 3 dan Tatib MPR. (jus)
POPULER
