NASIONAL
Anis Matta Beri Dua Catatan Penting dan Minta Kader Tingkatkan Ketakwaan Jelang Verifikasi Faktual
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menyukseskan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Rakornas antara DPN, DPW dan DPD tersebut, digelar secara daring pada Jumat (30/9/2022) malam. Rakor ini selain dihadiri Ketua Umum Anis Matta, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, para Ketua Bangter, LO (liaison officer/penghubung), Ketua Pokja Verpol DPN, para Ketua dan Sekretaris DPW/DPD, serta bakal calon anggota legislatif Partai Gelora. Dalam Rakor ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyampaikan dua catatan penting untuk menghadapi tahapan selanjutnya, yakni verifikasi faktual yang akan dimulai setelah ada pengumuman hasil verifikasi administrasi pada 14 Okober 2022 mendatang. \"Saya menyampaikan apresiasi sedalam-sedalamnya kepada seluruh pimpinan dan kader Partai Gelora, khususnya yang ada di pelosok-pelosok daerah atas kerja kerasnya hingga sukses menyelesaikan satu tahapan pemenangan, yaitu verifikasi adminitrasi. Kita bersiap menghadapi tantangan selanjutnya, verifikasi faktual,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan bahwa Partai Gelora masuk ke dalam daftar 13 partai politik (parpol) yang penyerahan berkas dan dokumen perbaikan administrasi verifikasinya, diterima dan dinyatakan lengkap. \"Ini membanggakan sekali, bagi kita semua. Mudah-mudahan, Insya Allah tanggal 14 Oktober yang akan datang, kita ditetapkan sebagai salah satu partai yang lolos verifikasi administrasi,\" ujar Anis Matta sambil berseloroh sampai mengaku tidak tidur selama 30 jam saat mengawal perbaikan verifikasi administrasi ini. Adapun catatan yang perlu disampaikan untuk mendukung suksesnya verikasi faktual ini, kata Anis Matta, adalah pertama berhubungan dengan sisi kepemimpinan. Dimana seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik dan bertanggunggjawab. \"Jadi yang membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin itu, adalah semangat pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin harus berani mengambil tanggungjawab secara penuh, bukan sebaliknya, kabur dan meninggalkan pekerjaanya,\" tegas Anis Matta. \"Masing-masing orang punya persoalan sendiri, stress, lelah dan berada dalam tekanan luar biasa, tetapi kalau saya mengeluh, bagaimana yang dibawah. Jadi pemimpin itu, yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi kesulitan itu,\" imbuhnya. Catatan kedua adalah terkait operasional, menyangkut soal sistematika kerja agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan teknis operasional, serta masalah komunikasi antar internal tim maupun komunikasi secara struktural. \"Sistematika ini, perlu saya sampaikan karena pekerjaan kita melibatkan banyak pihak, dan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan teknis operasional, kita perlu komunikasi dengan KPU dengan baik. Semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara komunikasi, dan akhirnya ada solusinya,\" papar Anis Matta. Anis Matta berharap agar seluruh kader Partai Gelora meningkatkan ketakwaan dan pengorbanan menjelang verifikasi faktual yang akan dimulai pada 15 Oktober 2022. \"Yang bisa berkorban dengan tenaga dengan tenaga, yang dengan pikirannya dengan pikiran atau semua yang mungkin dipakai untuk berkorban, kita korbankan demi suksesnya pekerjaan ini, sehingga bisa mencapai target yang telah kita tetapkan,\" pungkas Anis Matta. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, bahwa saat ini diperlukan adanya dimensi spiritual, dimensi jiwa, dimensi psikologi hingga dimensi manajerial menjelang verifikasi faktual mendatang. \"Jadi ketua umum menekankan, bahwa betapa pentingnya suasana jiwa yang baik, karena akan menyebabkan komunikasi kita menjadi baik juga,\" kata Fahri Hamzah. Partai Gelora, kata Fahri Hamzah, adalah partai yang dinantikan semua pihak, tidak hanya oleh masyarakat pemilih, tapi juga oleh penyelenggara Pemilu. Mereka semua menantikan kiprah Partai Gelora yang inginkan menjadi kekuatan baru di republik ini. \"Tapi yang perlu ditekankan sekarang adalah kesabaran dan daya tahan. Kita akan semakin lama semakin nampak kuat. Mereka semua ingin sekali ada kekuatan baru yang lahir di republik ini, dan kekuatan baru itu adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia,\" tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Ketum PDKN: Kunjungan Kerja Jokowi Sambangi Sultan Se-Nusantara Akan Sia-sia Bila Tidak Melakukan Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945 Asli
Jakarta, FNN- Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Sultan Buton Sulawesi Tenggara dan Sultan Ternate Maluku Utara ke keratonnya masing-masing menjadi catatan politik Ketua Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama. Di dua kesultanan tertua di Nusantara Indonesia itu, Presiden Jokowi dianugerahi gelar kebangsawanan kehormatan. Dari kesultanan Buton dianugerahi gelar ‘Lakina Bahaawangi Yi Nusantara’ (Laki-laki memiliki sikap, perilaku mulia, rendah hati, sopan santun, arif, jujur dan adil, bertanggungjawab, teladan serta memiliki komitmen tinggi menyejahterakan, memakmurkan seluruh rakyat di Nusantara-Indonesia). Gelar itu dipersembahkan Panglima Perang Kesultanan Buton La Ode Muhammad Irsal kepada Kepala Negara, Presiden Jokowi disertai nama adat: La Ode Muhammad Joko Widodo. Adapun dari Kesultanan Ternate Jokowi diberi gelar ‘Dada Madopo Malamo’ (Pemimpin Negara Besar yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin). Gelar dipersembahkan oleh Sultan Ternate Yang Mulia Hidayatullah Syah. Dr. Rahman Sabon Nama menyoroti kunjungan dengan sambutan pemberian gelar kebesaran itu seolah-olah Presiden Jokowi sedang menggalang dukungan politik dari para Sultan/Raja di Nusantara (Indonesia) di tengah-tengah paceklik kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi kian memuncak. “Seperti itu catatan dan bacaan saya soal kunjungan kerja presiden (Jokowi) ke Keraton Kesultanan Buton dan Keraton Kesultanan Ternate kemarin tanggal 28 September” kata cicit buyut (wareng/generasi 5) Panglima Perang Jelajah Nusantara Kapitan Lingga Ratuloli ini, Sabtu (1/10/2022). Ihwal ketidak-percayaan masyarakat yang cenderung memuncak hari-hari ini, kata dia, sebagai dampak terjungkalnya rupiah terhadap dollar AS yang sudah tembus Rp 16.000/$AS. “Selain lompatan harga BBM yang berakibat naiknya harga jasa transportasi, sembako, dan bahan konsumsi lainnya,” katanya. Menurut dia, kalaupun kunjungan Presiden Jokowi itu merupakan agenda penggalangan dukungan politik pada pemerintahannya, bahkan ditingkatkan lagi dengan menyambangi sultan dan raja di seantero Nusantara, akan tidak efektif dan sia-sia belaka. Tetapi agenda kunjungan politik itu akan bisa efektif, substantif dan sukses gemilang, manakala Presiden Jokowi menyatakan komitmennya ke hadapan segenap sultan/raja se-Nusantara bahwa akan ia keluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 yang asli “Mengapa begitu? Karena bagi segenap sultan/raja se Nusantara apa yang termaktub dalam UUD 1945 yang asli, hakikatnya (esensi) maupun syariatnya (substansi) merupakan komitmen fundamental antara mereka dengan Presiden Soekarno pada kerangka menggabungkan wilayah kedaulatan serta rakyat mereka ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Rahman.Sabon Nama (RSN). Alumnus Lemhanas RI yang punya hubungan khusus dan menyatu dengan sultan/raja se-Nusantara ini, dengan merujuk komitmen para sultan/raja itu, mengatakan telah terjadi penyelewengan dari UUD 1945 dan Pancasila lewat Amandemen 1999-2002 atas dasar konstitusi negara itu: Satu: Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR telah diganti dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang- undang. Misal, UU Pemilu presiden dipilih oleh MPR asas musyawarah mufakat sebagai representasi kedaulatan rakyat, diganti dengan pemilihan langsung oleh rakyat secara one man one vote yang substantif individual liberal. Kedua : Penjungkirbalikan Pancasila, yakni dijadikan tameng menyusupkan paham dan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan memberi arti sempit pada Pancasila, hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Penyimpangan Pancasila dalam ketatanegaraan RI, ditandai lahirnya Keppres No. 17 Thn 2022 yang menyebutkan: Korban G.30-S/PKI 1965 adalah kekejaman Soeharto. Ini pemutarbalikan sejarah yang berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Ketiga: Hadirnya partai-partai politik baru hanya memperjuangkan ideologi domestiknya dan kepentingan partainya belaka, sehingga membuat lembaga legislatif, DPR, tidak berfungsi mewakili kepentingan rakyat. Fenomena ini merupakan pembajakan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Terhadap penyelewengan itu, Rahman mengatakan bahwa Parpol yang dipimpinnya, yang disebutnya sebagai rumah ideologis-kebangsaan bagi para sultan/raja di Nusantara beserta rakyat Indonesia yaitu, Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), menawarkan solusi: “Kembali ke UUD 1945 asli melalui Amandemen terbatas, khusus dalam pembagian kekuasaan: Bahwa Kepala Negara dijabat oleh owner pemegang Collateral Dunia 101 yaitu para raja/sultan,” kata Rahman. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan, imbuh Rahman, dijabat oleh Presiden/Wakil Presiden. Adapun sistem pemilihannya dilakukan lima tahunan melalui demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat dalam Sidang Umum MPR. Tentang Collateral 101 dan aset kerajaan, menurut calon Walikota Tangerang Selatan periode 2010-2015 ini, yang tersimpan di bank-bank internasional, antara lain Swiss Bank dan Federal Reserve Bank dapat digunakan untuk melunasi utang dan membiayai negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Ngobarsersan; Pengkhianatan G30S/PKI dan Ancaman Komunis Gaya Baru terhadap Indonesia
Bandung, FNN - Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Jawa Barat (DHD 45) bekerjasama dengan Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) pada Hari Jum’at (30/9) di Bandung menyelenggarakan dialog yang mereka namakan Ngobarsersan (Ngobrol Bareng Serius dan Santai) dengan tema Pengkhianatan G30S/PKI dan Ancaman Komunis Gaya Baru terhadap Indonesia. Acara, menghadirkan banyak nara sumber di antaranya Hersubeno Arief (Wartawan Senior), Mayjen TNI Purn. Prihadi Agus Irianto (mantan Danpusenif TNI, Dr. (HC) Popong Otje Junjunan (politisi senior), Dindin Maolani, SH. Memet Ahmad Hakim, SH. Ustad Hilman Firdaus, Mayjen TNI Purn. Denny K Irawan, M. Rizal Fadillah, SH. Serta Prof Dr. Sanusi Uwes. Menurut Letjen Purn. TNI Yayat Sudrajat Ketua DHD 45 Jabar acara Ngobarsersan selain menghadirkan instansi Pemerintahan di Jabar, juga mengundang berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, perwakilan 30 organisasi purnawirawan (LVRI, PPAD, Pepabri),ormas pemuda dan perempuan termasuk BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Di antaranya dihadiri oleh sesepuh Jawa Barat Dr. (HC) H. Tjetje Hidayat Padmadinata dan budayawan Acil Bimbo. “Kapasitas di gedung DHD 45 yang terbatas penuh sesak menunjukkan antusiasnya masyarakat untuk membahas topik tentang pengkhianatan dan ancaman komunis terhadap Indonesia,” kata Yayat. Dari rangkaian diskusi dengan narsum cukup banyak, dibagi dalam beberapa sesi tersebut. Dimotori oleh moderator Syafril Sjofyan Sekjen FKP2B, secara bergantian dengan Rita Rusman yang juga aktivis Perempuan Sunda Bergerak. “Ada 4 point kesimpulan penting hasil dari ngobarsersan, dan acara dipenuhi peserta sampai selesai yang sangat antusias” jelas Syafril. Hasil ngobarsersan sebagai berikut yang dibacakan oleh moderator. Kesatu, dilihat aspek sejarahnya PKI adalah organisasi radikal, intoleran, dan teror. Pola menghalalkan segala cara menyebabkan aktivis PKI menjadi biadab dan melakukan pelanggaran HAM berat (crime against humanity). Kedua, PKI sudah dibubarkan berdasarkan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 akan tetapi Neo PKI atau pengembangan paham komunisme masih berjalan hingga kini baik dalam bentuk partai kamuflase seperti Partai POPOR dan partai PRD maupun melalui peraturan perundang-undangan seperti RUU HIP dan Keppres No 17 tahun 2022. Ketiga, perlu mengingatkan terus menerus akan bahaya Komunis Gaya Baru atau Neo PKI khususnya kepada generasi muda yang tidak mengalami pemberontakan PKI tahun 1926, tahun 1948 dan tahun 1965. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai upaya dari mulai memperjuangkan masuk dalam kurikulum pendidikan hingga mengisi konten di media sosial. Keempat, pentingnya untuk mendesak Pemerintah agar lebih peduli dan mewaspadai kebangkitan PKI baru. Komunis tidak akan hilang. Pembiaran adalah kejahatan dan pemerintah yang membiarkan berkembangnya PKI baru atau Komunisme Gaya Baru (KGB) adalah Pemerintah Penjahat. Ngobarsersan ditutup oleh pernyataan sikap yang disampaikan oleh Letjen Purn Yayat Sudrajat mantan Kabais. “Waspada!, Komunis Gaya Baru bukan lagi sebagi ancaman tetapi sudah mencengkeram NKRI,\" tegas Yayat. (sws)
Pindah Lokasi Demo, Mahasiswa Menolak Disambut dengan Kawat Berduri
Jakarta, FNN – Aksi penolakan kenaikan harga BBM belum surut. Kali ini demonstrasi diprakarsai oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Mereka kembali mendatangi lokasi Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (30/09). Pada demonstrasi kali ini, para mahasiswa menolak untuk berdemo di depan Patung Kuda, melainkan berpindah ke persimpangan Jalan Budi Kemuliaan yang tidak ada kawat berdirinya Mahasiswa memilih lokasi itu sebab di sekitar Patung Kuda banyak beton besar yang disertai kawat berduri yang semakin banyak untuk menghadang para demonstran menuju ke arah Istana Negara. Salah satu perwakilan orator mahasiswa dari Universitas Indonesia bernama Bayu menyinggung hal ini dalam orasinya di atas mobil komando. \"Kita, setiap kali aksi di Jakarta, selalu disambut oleh kawat berduri. Kawat berduri yang dibentangkan oleh pihak kepolisian, ternyata adalah runtuhan dari seluruh duri yang ada di tubuh kepolisian itu sendiri,\" tutur Bayu saat menyampaikan orasinya pada Jumat, 30 September 2022. Orasi tersebut sempat mendapat tanggapan dari salah satu polisi, Salamun, yang menemui Bayu untuk meminta massa agar berdemo di depan Patung Kuda. Bayu merespons dengan kesepakatan bahwa mereka akan pindah saat pihak polisi memanggil perwakilan untuk keluar menemui para demonstran. Demonstrasi ini sempat diwarnai aksi dorong mendorong saat massa berupaya menutup akses jalan dari arah Sarinah menuju Monas dengan formasi lingkaran besar. Aparat kepolisian turut membentuk border yang mengelilingi para mahasiswa sebagai upaya mengkanalisasi sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. \"Ruas Jalan Merdeka Barat kita tutup untuk persiapan kehadiran mereka. Tapi begitu kita sudah siapkan, mereka malah mencari tempat lain yang mengganggu aktivitas masyarakat lain,\" ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Komarudin saat menemui awak media seusai demonstrasi. Berdasarkan pantauan FNN, massa membubarkan diri pukul 17.54 WIB setelah penyampaian konferensi pers dan berjanji akan membentuk massa yang lebih besar untuk turun ke jalan pada tanggal yang ditentukan. (oct)
Pengamat Ekonomi INDEF Sepakat Dengan Hasil Survei Pusat Data Bersatu (PDB)
Jakarta, FNN – Dr. Agus Herta Sumarto sebagai Pengamat Ekonomi INDEF memberikan tanggapan bahwa sepakat terhadap hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB). Kata sepakat tersebut diungkapkan dalam rangkaian acara Hasil Survei Pusat Data Bersatu yang dilaksanakan pada Kamis (29/30) di Restoran Sederhana, Tebet, Jakarta Selatan. Publikasi Hasil Telepolling yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022 oleh PDB dengan 400 responden terpilih di semua kota di DKI Jakarta menghasilkan angka 83,8% merasa puas aras kinerja Anies – Riza. Namun, responden cukup sadar DKI Jakarta terjadi masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi. Terkait dengan calon pengganti, mayoritas responden yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan oleh calon Pj. Gubernur DKI Jakarta. “Ya, sebelum pergantian Gubernur memang sangat tepat mengadakan survei oleh PDB. Saya sepakat. Meskipun responden rasional, meskipun merasa puas. Masyarakat masih sadar, mengenai PR DKI Jakarta,” ungkap Agus. Kemudian, Agus juga mengatakan bahwa Jakarta memiliki fungsi dan letak yang diibaratkan Jantung (Ibu Kota). Hal ini menjadi PR besar, sepatutnya ekonomi setelah pandemi, ada tiga hal yang dibangun oleh calon pengganti Anies – Riza. “Sosok yang memiliki pergerakan, interaksi, dan relasi menghasilkan modal sosial yang dapat memajukan perekonomian DKI Jakarta,” tambahnya. Tak hanya itu, Calon Gubernur DKI Jakarta juga digadang-gadang harus bisa mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralis, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat. “Yang diharapkan oleh publik memang Gubernur selanjutnya mengayomi, dalam hal ini dibutuhkan pemimpin yang punya kondisivitas politik jakarta dan mengakhiri polarisasi masyarakat,“ tutupnya. (Ind)
Rocky Gerung: Di Ujung Kekuasaan, Politik Itu “Single Player”, Bisa Jadi Nasdem Suruh Keluar
PARTAI NasDem berencana mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 nanti pada 10 November 2022. Pertanyaannya, Deklarasikan Anies Capres 2024, Nasdem Siap Keluar dari Kabinet? Ikuti dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (29/9/2022). Berikut petikannya. Halo halo Bung Rocky, masih betah di Jepang ini kelihatannya ya. Ya, ada beberapa kegiatan soal lingkungan, ada pertemuan kecil-kecilan gitu. Tapi lebih sebetulnya saya naik ke Gunung Fuji, cuma ditutup karena cuaca dan kebijakan setempat. Tapi ya sempat pinggir-pinggir hutanlah situ. Itu masih bisa, kalau ke puncak nggak boleh. Jadi kelihatannya ini menu baku ya, ke manapun Anda berkunjung, itu harus ke gunung, walaupun cuman sampai kaki harus tetap dilakukan. Ya, harus dilakukan karena itu yang membuat saya mengiyakan permintaan seminar atau undangan diskusi. Kalau ada gunung pasti saya datang. Tapi apakah benar ya ada orang yang katanya kalau sudah terbiasa naik gunung itu memang harus secara berkala harus naik gunung gitu. Rasanya nggak enak gitu nggak nyaman kalau nggak naik gunung atau bagaimana itu? Ya, itu sama seperti orang yang kalau sudah biasa korupsi, dia akan korupsi terus-menerus makin lama makin gede. Atau yang sudah berkuasa maunya terus-menerus, kalau bisa 7 periode. Kan sama saja. Cuman niatnya saja yang membedakan. Saya naik gunung supaya sehat dan melihat keindahan. Ada yang naik kursi kekuasaan untuk pamer arogansi, kira-kira begitu, dan mengintai harta-harta negara. Nah, itu bedanya tuh. Sama dengan spekulasi yang terjadi di dalam negeri juga gitu. Karena ini dalam beberapa hari, sejak kemarin malam saya kira, ini berkembang isu yang sangat kuat dan itu dikonfirmasi oleh sejumlah politisi Nasdem bahwa tanggal 10 November nanti itu sudah akan dideklarasikan calon presiden mereka, yakni Anies Baswedan. Sementara siapa wakilnya itu sedang digodok. Bisa saja akan diumumkan tanggal 10 atau belum. Yang penting presidennya sudah dimunculkan gitu. Walaupun saya begitu baca di internal Nasdem sendiri kelihatannya belum sampai kata sepakat dan itu sekali lagi diserahkan kepada Pak Surya Paloh. Ya, itu tetap masih MoU juga sebetulnya. Kalau kita baca secara detail, tentu yang dimaksud dengan tanggal 10 ada upaya untuk menaikkan elektabilitas Nasdem sendiri itu, bukan Anies Baswedan sebetulnya. Tetapi, memang ada survei yang memperlihatkan gerak-gerik rakyat itu mengarah pada Anies Baswedan. Karena itu, kalau Nasdem nggak ngomong nanti partai lain yang ngambil keuntungan dari naiknya apresiasi terhadap Anies Baswedan. Jadi minimal Nasdem sudah kasih sinyal bahwa tolong pilih kami sebagai partai karena kami akan memilih seseorang yang punya jejak lebih baik dari Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan. Tetapi, dengan mengatakan itu, tentu Pak Jokowi juga bersiap-siap untuk cari siasat agar Anies makin lama makin disingkirkan. Nasdem mungkin juga bisa kena sentil atau kena jeweran dari Pak Jokowi karena bagaimanapun itu politik. Tetapi, politik kan selalu di ujung waktu kekuasaan semua akan jadi single player. Dan sekiranya itu terjadi maka Surya Paloh akan menjadi tokoh pertama yang mungkin bilang, oke, maaf Pak Presiden kami sudah tidak mau lagi di dalam kekuasaan. Kami tarik menteri dari kekuasaan karena kami fokus buat Anies. Kan mestinya begitu konsekuensinya tuh supaya fair. Demikian juga partai yang lain. Saya kira cuma Nasdem yang bermasalah. Masih ada dua kaki tuh. Demokrat dan PKS jelas ada di luar. Jadi, trik atau bukan trik bahkan, intrik semacam ini bisa menimbulkan ledakan baru nanti. Mungkin dalam 3-4 hari ini ada sinyal dari Presiden Jokowi supaya Nasdem sebaiknya mundur dari kabinet. Kan begitu jalan pikirannya. Tapi, Nasdem juga bisa melakukan serangan balik. Ini bergantung pada siapa yang punya komorbid paling besar dalam politik Indonesia. Kalau Nasdem ada komorbit ya pasti akan nego tuh. Kira-kira itu intinya. Yang lebih aman sebetulnya ya PKS sama Demokrat, karena di luar. Jadi tetap bola panas Anies ini akan dimainkan oleh para politisi, termasuk mereka yang nyari-nyari sponsor baru dengan pakai nama Anies kan pasti banyak yang mulai nanya NPWP-nya berapa ya. Kira-kira begitu. Tapi ini analisis yang bagus dan FNN selalu kasih sinyal saja kan kita enggak bisa lalu mensponsori seseorang. Tapi kita kasih sinyal bahwa Anies kelihatannya nggak akan pindah dari Jakarta, dia cuman akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Nah, kira-kira begitu. Kalau saya ngomong begini nanti orang bilang kalau gitu ada yang masuk amplop. Enggak. Kita cuma buat analisis. Yang dapat untung ya partai-partai yang sponsori Anies. Tapi itu bagus buat mendorong supaya terjadi pembelahan politik baru, jangan sekedar mengikuti keinginan Pak Jokowi bahwa hanya boleh ada dua calon. Nggak bisa itu. Tak ada amplop-amplop yang masuk ke FNN. Kita bukan wartawan amplopan. Oke. Sebelum kita ngomongin soal ini, tadi lanjutin soal Anies, saya jadi ingin memberikan semacam penekanan pada Anda karena tadi Anda menyatakan bahwa publik sekarang ini menginginkan agar ada presiden yang lebih bagus dari Pak Jokowi dan Anies itu lebih bagus dari Pak Jokowi. Itu kesimpulan Anda, pengakuan Anies, atau apa? Karena kalau pengakuan Pak Prabowo kan Pak Jokowi itu lebih hebat, ilmunya dan strateginya di atas Pak Prabowo. Gitu loh. Iya, Pak Prabowo sama juga, pencitraan. Pak Prabowo kan kita sudah kenal siapa Pak Prabowo, mengasuh-asuh sesuatu yang dianggap bisa menambah kelucuan politik. Sebab kalau Pak Prabowo anggap Pak Jokowi lebih hebat dari dia ya nggak usah tantangin Pak Prabowo kan. Ya dukung saja calon dari Jokowi atau pastikan bahwa Gerindra akan mengusulkan tiga periode. Kan logikanya begitu. Tapi, kita paham Pak Prabowo sudah berapa tahun, mungkin 5 tahun, ada di dalam lingkaran ini dan terlihat bahwa memang Prabowo mengerti apa yang terjadi di Istana. Tentu dia punya cara tertentu dengan style Prabowolah. Kan nggak mungkin Pak Prabowo bilang iya saya lebih hebat dari Pak Jokowi, karena itu pilih saya. Nggak bisa itu. Kalau kita mampu untuk bikin analisis bahwa ya pasti Anies lebih bisa dong. Sebab, kalau Anies bilang ya saya juga kurang atau belum mampu untuk menandingi prestasi Pak Jokowi, ya buat apa nyaleg kalau begitu. Ya, itu yang dibilang oleh netizen, hati-hati Pak Prabowo, karena itu bisa di blunder karena mereka akan berpikir dengan yang lebih pintar saja kondisi Indonesia seperti sekarang, apalagi dengan yang nggak lebih pintar. Ya, jadi ketegangan psikologi di kalangan capres-cawapres ini, ada yang terpaksa keceplosan musti memuji Pak Jokowi. Itu artinya, itu lagi kasih sinyal supaya Pak Jokowi puji balik. Kalau Anies nggak mungkin minta puji balik Pak Jokowi. Kalau Anies minta puji balik Pak Jokowi, elektabilitasnya langsung drop. Oke, kita teruskan ya tadi analisisnya. Jadi, menurut Anda ini bagian bagian dari “main-main” dalam tanda petik untuk menaikkan elektabilitas dan posisi tawar yang lain gitu. Karena nantinya kalau toh dia yang pertama kali menyebutkan dan juga ini sudah disebutkan di Rakernas sebagai salah satu calonnya, kan orang akan melihat bahwa ketika nanti akhirnya betul-betul Anies diusung oleh tiga partai ini, ya Nasdem bisa mengklaim dia sebagai pemilik saham utama, gitu ya. Ya, itu bahayanya. Buat Demokrat, misalnya, tentu lain lagi hitungannya. Demokrat pasti merasa bahwa elektabilitasnya lebih tinggi dari Nasdem kenapa Nasdem yang klaim. Kan bakal begitu nanti. Kan popularitas Demokrat lagi naik. Jadi, terlihat itu persaingan juga di kalangan internal mereka, di antara internal mereka yang potensial untuk mendukung Anies. Kalau PKS ya stabil-stabil saja. Kan PKS nggak mungkin mendahului pencalonan Anies. Saya kira strategi PKS bener. Kalau PKS yang calonkan Anies maka PKS akan dibuli, dikepung, wah itu memang Kadrun. Jadi memang musti ada partai nasionalis yang mendukung Anies, baru PKS ada di situ. Nanti di dalam lalu dibikin negosiasi. Jadi ini gimmick-gimmick aja ini sebetulnya. Nasdem political gimmick-nya its a smart political gimmick dan SBY juga ambil gimmick yang sama tuh, menyelamatkan Anies. Anies sebetulnya diselamatkan oleh statement SBY, bukan oleh Surya Paloh. Kan Surya Paloh memposisikan Anies dicalonkan. SBY lebih pinter: Anies itu akan disingkirkan, karena itu mari selamatkan Anies. Kan secara moral lebih kuat daripada sekadar menjunjung kan? Jadi sudah kita tahu trik dan intrik saja. Begitu. (Ida/sws)
Mencari Aliran Dana Konsorsium 303 Sambo, Chudry Sitompul : Jalan Masuknya Gampang
Jakarta, FNN - Kasus keterlibatan Ferdy Sambo sebagai salah bandar besar judi atau biasa disebut dengan Konsorsium 303 hingga kini masih terus dilacak kebenarannya, banyak fakta-fakta baru yang bermunculan ke permukaan. Chudry Sitompul selaku Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) dalam sebuah diskusi publik yang diinisiasi oleh Kopi Party Movement menjelaskan bahwa, langkah utama untuk membongkar aliran dana Konsorsium 303 sebenarnya mudah untuk dilakukan. Ia mengatakan bahwa, langkah utama yang harus dilakukan untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut menuju adalah dengan mengadakan cek gratifikasi setiap politisi yang diduga terlibat dalam Konsorsium 303 ini. \"Ini kan sebenernya mudah, jadi pintu masuknya nggak susah-susah kita harus mencari perjudian, yang gampang saja yaitu gratifikasi,\" ujarnya dalam diskusi publik berjudul \"Kemana dan Dari Mana Uang Konsorsium 303 Sambo Mengalir?\" di kawasan Pasar Minggu, Rabu, 28 September 2022. Ia lanjut menerangkan bahwa dengan adanya gratifikasi, aliran dana tersebut akan jelas terlihat. \"Artinya Politisi itu menerima hadiah, baik itu yang berkaitan dengan tugasnya atau tidak. Kalau tidak berkaitan dia kena pasal suap, tapi lalu misalnya ada persekongkolan lebih berat lagi kena pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan,\" tambahnya. Ia menjelaskan bahwa, inilah cara langkah awal termudah untuk mencari kemana aliran dana Konsorsium 303 itu mengalir. \"Ya menurut saya jadi kita dorong saja untuk mengadakan pemeriksaan gratifikasi,\" ujarnya. (Habil)
Jelaskan Pelanggaran Etik, LaNyalla Minta BK Berhentikan Fadel
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Kehormatan (BK) menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD RI kepada Senator asal Gorontalo, Fadel Muhammad. LaNyalla juga meminta Fadel Muhammad menyampaikan maaf kepada dirinya di hadapan Sidang Paripurna DPD RI dan media nasional. Menurut LaNyalla, Fadel Muhammad telah melakukan pelanggaran kode etik, terutama pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan DPD nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI. Permintaan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Sidang Badan Kehormatan DPD RI di Ruang Mataram, Gedung B DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda sidang adalah mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh LaNyalla sebagai pengadu. Hadir Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy, Wakil Ketua BK, Made Mangku Pastika, Eni Sumarni dan Marthin Billa, serta 8 anggota BK lainnya. LaNyalla sebagai pengadu, menjelaskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadel Muhammad terjadi pada 13-14 Agustus 2022 saat Rapat Badan Kehormatan (BK) di Hotel Mercure Jakarta. Saat itu hadir 8 orang anggota BK dengan agenda kegiatan finalisasi hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik. “Dalam rapat, Saudara Fadel Muhammad mengeluarkan pernyataan yang menuduh saya mengkoordinir anggota DPD mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menarik dia sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Saudara Fadel juga menuduh saya melakukan pemberian uang kepada anggota DPD untuk memudahkan proses mosi tidak percaya tersebut,” ucapnya. Selain itu, pada 15 Agustus 2022 ketika Sidang Paripurna ke-13 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara V yang dihadiri 114 anggota, Fadel yang seharusnya menyampaikan laporan kinerja sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, justru kembali menyampaikan tuduhan seperti yang terjadi saat Rapat BK. Mengenai penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD yang diawali dengan surat pernyataan mosi tidak percaya yang menarik dukungan terhadap Fadel, LaNyalla mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi dari sebagian besar anggota DPD. Aspirasi itu ditampung dan ditindaklanjuti olehnya, sebagai pimpinan DPD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI. “Saya jelaskan bahwa sebagai Ketua DPD saya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPD yang diatur dalam peraturan nomor 1 tahun 2002 tentang tata tertib di pasal 57. Yaitu pimpinan DPD mempunyai tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,” katanya. Oleh karena itu, dengan beberapa pernyataan Fadel tersebut, LaNyalla merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya di hadapan para anggota DPD RI. “Saudara Fadel menuduh tanpa bukti otentik yang valid dan tidak meminta klarifikasi dahulu dari saya. Pernyataan beliau juga tidak rasional, bagaimana mungkin saya memobilisasi sampai memberikan uang dalam menggalang mosi tidak percaya,” tuturnya. Dijelaskan juga oleh LaNyalla bahwa dirinya bertemu dengan Fadel pada 11 Agustus 2022 namun tidak pernah mengarahkan Fadel yang saat itu masih menjabat Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD untuk walk out pada Sidang Bersama tanggal 16 Agustus 2022. “Saya juga tidak pernah mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi dan kasar kepada beliau,” ucap dia. (mth/*)
Survei PDB: Sebanyak 83,8% Warga Puas Atas Kinerja Anies-Riza
Jakarta, FNN - Lembaga Pusat Data Bersatu (PDB) merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasaan masyarakat atas kinerja pemerintahan Anies Rasyid Baswedan dan Ahmad Riza Patria. Survei dilakukan melalui wawancara telepon pada tanggal 24-25 September 2022. Responden dipilih secara proportionate snowball sampling menggunakan nomor telepon genggam. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 400 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di 5 kota, di DKI Jakarta. Margin of error +/- 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya sebanyak 83,8 persen warga puas dengan kinerja Anies-Riza terutama dalam hal pembangunan insfrastruktur 37,5 persen, tata kelola perkotaan 20,3 persen, dan layanan transportasi umum 11,3 persen. Sebanyak 16,1 persen mengaku tidak puas dan sangat tidak puas. “Secara keseluruhan 83,8 persen masyarakat puas terhadap pemerintahan Anies-Riza,” kata peneliti PDB Syarifuddin saat menyampikan hasil survei di RM Sederhana, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (29/9/22). Namun dalam hal mengatasi pengangguran dan penegakan hukum, warga mengaku tidak puas dengan kinerja Pemprov. PDB juga bertanya kepada responden soal berakhirnya masa jabatan Anies-Riza pada pertengahan bulan oktober mendatang. Mayoritas 64,2 persen responden mengetahui bahwa masa jabatan Anies-Riza akan segera berakhir. “Dari 64,2 persen yang tahu bahwa masa jabatan Anies-Riza akan berakhir, 44,5 persennya mengetahui Pj. Gubernur yang nanti akan dipilih oleh presiden sampai tahun 2024,” lanjut Syarifuddin. Masalah ekonomi menjadi masalah yang dianggap paling mendesak oleh 49,8 persen responden yang harus diselesaikan oleh Pj. Gubernur pengganti Anies-Riza. Selain itu, masalah kedua yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah kemacetan 20 persen. Mayoritas masyarakat DKI Jakarta berharap Pj. Gubernur nanti mampu menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer ekonomi politik nasional sehingga mampu keluar dari pendemi Covid-19 lebih cepat. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi yaitu pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. (Lia)
IPW Apresiasi Kerja Timsus Bentukan Kapolri
Jakarta, FNN – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja keras Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhasil menyelesaikan penyidikan perkara tewasnya Briptu Nofryansyah Josua Hutabarat (Brigadir J) oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Pasalnya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 atas perkara FS, Brigadir RR, Bharada RE, KM dan Ny. PC. Sehingga dengan keluarnya P21 itu, membuktikan Kapolri telah mewujudkan komitmennya memproses perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan itu secara profesional, akuntabel dan transparan. Hal ini, akan membuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat, dari sebelumnya yang sempat merosot. “Imbas dari kepercayaan publik tersebut juga akan menghilangkan spekulasi tentang motif dari pembunuhan Briptu Josua yang dibangun pihak Ferdy Sambo untuk meringankan hukuman. Dimana, publik berpendapat pelecehan terhadap Putri Chandrawathi yang semula terjadi di rumah dinas Duren Tiga berpindah di Magelang adalah sebuah rekayasa konstruksi hukum untuk membebaskan Ferdy Sambo,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 28 September 2022. Sugeng mengatakan, kerja keras dari Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menangani perkara pembunuhan Briptu Josua oleh Ferdy Sambo, jelas sebagai upaya institusi untuk menjaga marwah Polri. “Kendati banyak masalah yang dihadapi terutama karena rusaknya bukti-bukti di tempat kejadian perkara, tekanan dan skeptisme publik yang besar bahkan kritikan IPW semuanya terjawab dengan dapat diselesaikan dan diserahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung jauh sebelum habisnya masa penahanan para tersangka untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum,” ujar Sugeng. Oleh karena itu, lanjut Sugeng, IPW mendorong dan mendukung Kejagung untuk mengajukan perkara matinya Brigadir Joshua itu dengan dakwaan pasal 340 jo 338 jo. 55 dan 56 KUHP sesuai konstruksi dari pihak kepolisian. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung menyatakan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Joshua Hutabarat dengan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah lengkap dan segera disidang. “Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP,” kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Rabu (28/9/2022). Dengan begitu, dalam bulan Oktober nanti Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah menjadi terdakwa di PN Jakarta Selatan dengan pengawalan sidang yang cukup ketat. (mth/*)
POPULER
