NASIONAL
Rocky Gerung: Politik Indonesia Selalu Diasuh oleh Isu-isu Dangkal Hanya untuk Menjebloskan Seseorang dalam Opini yang Buruk
PRESIDEN Joko Widodo punya alasan tersendiri, mengapa memutuskan menunjuk Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, pilihan itu didasarkan pada perkenalannya yang sudah terjalin lama dengan Heru. \"Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi (dia) Walikota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan,\" katanya, Senin (10/10/2022). Menurut Jokowi, rekam jejak Heru sudah teruji. Selain itu, komunikasi Heru yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden dengan berbagai elemen dinilai baik.\"Saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya dan komunikasinya sangat baik dengan siapa pun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan, percepatan,\" katanya.Adapun Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Heru Budi Hartono jelas bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dia pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Terakhir Heru menjabat Walikota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.Heru juga pernah mengisi jabatan di Pemprov DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan sejumlah pesan kepada Heru terkait pengembangan DKI Jakarta ke depan. Jokowi berharap kapasitas yang dimiliki Heru dapat menunjukkan kepada masyarakat terkait perkembangan signifikan, utamanya dalam penanganan banjir dan kemacetan, yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta. “Kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang. Itu saja.” Berikut petikan dialog antara Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (11/10/2022). Halo halo, Bung Rocky. Ketemu hari ini, Selasa. Hari ini di Malang rencananya akan ada unjuk rasa besar-besaran dari Aremania memprotes soal ucapan Ade Armando. Dan kemudian soal Pj Gubernur DKI Jakarta. Itu kan Anies tanggal 16 Oktober, dia akan mengakhiri masa jabatannya. Dan itu rencananya akan dilepas secara besar-besaran oleh para relawan di Jakarta. Jadi acaranya cukup besar katanya. Jadi, itu akan dilepas dan pada Seninnya nanti pejabat baru, Gubernur Heru Budi Hartono, itu akan dilantik pada tanggal 17 Okotober. Saya agak terkejut ketika Pak Jokowi meminta Heru Budi agar membereskan soal kemacetan dan banjir di Jakarta dalam waktu yang singkatlah, begitu. Itu update beritanya hari ini. Iya, itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ya nggak mungkin kalau Gubernur yang mengatasi banjir dan mau jadi presiden. Jadi, Pak Heru ini juga harus jadi presiden dulu. Hal yang buruk kita ingat selalu. Tetapi pada saat yang sama itu kan sinyal bahwa Anies nggak sukses. Kan itu terbaliknya cara melihat persoalan. Jadi disindirlah Anies bahwa Anies nggak sukses loh, jadi jangan pilih Anies. Kira-kira begitu yang diucapkan Pak Jokowi pada publik. Tetapi, publik nggak merasa penting-penting amat karena Anies kan sudah tidak bertanggung jawab lagi tuh. Kan publik bisa bilang, kan Anies sudah kadaluwarsa sejak beberapa minggu lalu kan, dihentikan. Jadi, jangan Anies saja dong yang disalahin, nggak bisa bikin policy kok. Ini permainan alasan saja sebetulnya. Ya. Dan kita tahulah ada message-lah di dalamnya. Hal yang paling mendebarkan sekarang adalah memperhatikan kasak-kusuk antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu ngapain itu pertemuan di sana, lalu Pak Jokowi menerangkan problem bahwa itu belum selesai, masih ada ya macam-macamlah. Tapi kita mau lihat sebetulnya ujungnya apa. Kalau DKI sudah diganti Gubernur, berarti kita tunggu. Ini masih ada musim hujan satu bulan ke depan itu. Apa yang akan dilakukan? Kalau lebih buruk lagi banjirnya ya diganti lagi dong Plt-nya karena nggak mampu untuk menyelesaikan banjir atas perintah presiden. Kita pastikan karena ini memang masuk musim hujan ya. Ini kan hujannya baru mulai deras sekarang, walaupun mestinya sejak bulan September lalu. Sekarang hujan baru besar-besarnya. Nanti Desember - Januari itu akan parah dan saya kira nanti orang tetap akan menyalahkan Anies ya kalau banjirnya masih terus berlangsung sampai Januari. Ya, jadi nanti berubah lagi itu. Orang akan salahin, salah sendiri, harusnya Anies diperpanjang. Anies punya kemampuan. Jadi hal-hal begitu yang akan politik Indonesia selalu diasuh isu-isu dangkal hanya untuk menjebloskan seseorang dalam opini yang buruk. Itu konyolnya di situ. Dan kita pengen itu sebenarnya berhentilah membuat narasi-narasi semacam itu karena ini yang saya kira menjelaskan mengapa kita sebagai bangsa itu enggak pernah maju, jalan di tempat. Saya kira nggak ada salahnya karena IQ kita kan rata-rata 78. Jadi kalau begitu realitasnya. Ya, problem kita selalu dalam soal itu. Ketidakmampuan untuk melihat suatu masalah secara konsepsional, secara makro, bahkan, secara komprehensif, menyebabkan pendangkalan percakapan politik. Nanti mungkin awal Desember Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur bilang, itu saya tidak mungkin selesaikan kecuali saya jadi Presiden. Jadi, nanti diskusinya soal-soal yang dangkal itu, sementara ekonomi nggak bisa dipulihkan lagi, sementara masalah-masalah mendasar bangsa ini, soal ketegangan politik, juga tidak berlanjut. Jadi, poin-poin dasar bernegara diabaikan hanya karena berupaya untuk cari sensasi dengan kirim-kirim sinyal. Pak Jokowi jelas mengirim sinyal bahwa Anies tidak sukses, berarti yang akan sukses adalah Pak Heru, karena sudah dikasih tugas baru lagi untuk selesaikan macet, selesaikan banjir. Kalau Pak Heru juga gagal, nanti Pak Heru akan kasih alasan lagi kenapa dia gagal. Jadi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah penyelesaian mendasar sistem pemerintahan kita. Nanti orang berpikir ya Pak Heru kan ditaruh di situ bukan karena dipilih rakyat, jadi dia pasti nggak perlu bertanggung jawab pada rakyat. Kan dia ditunjuk oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi, masalah itu kembali lagi soal legitimasi. Sekian banyak pemimpin daerah tidak punya legitimasi dan itu berarti ada problem. Memang, beberapa di daerah saya tahu ada yang bermutu memang, yang mengerti soal lingkungan, yang paham soal organisasi birokrasi, tapi dia tetap tidak punya legitimasi karena tidak dipilih oleh rakyat. Ya. Oke. Dan dalam beberapa hari ini kan kalau kita lihat ya soal penunjukan ini, kita sudah jelas ini orang Istana ini (Pak Heru) dulu orang dekatnya Ahok dan Pak Jokowi. Kemudian ada berita terbaru juga ini Bung Rocky, kepala LKPP (lembaga yang kemarin ditinggalkan oleh Azwar Anas) yang diangkat menjadi menteri, ini sekarang diisi oleh mantan Walikota Semarang, yang habis masa jabatannya, dan dia kemudian sekarang mengisi lembaga LKPP ini, lembaga tinggi negara. Ini kader PDIP dan Ibu Megawati mengingatkan agar hati-hati di situ duitnya banyak banget gitu. Nah, itu juga petanda “tolong simpan ya uangnya itu, jangan kasih ke siapa-siapa. Amankan uang yang banyak itu. Buat apa? Ya tentu buat sesuatulah. Tapi kita sudah bikin dugaan buruk sebetulnya, seringkali kita anggap ya kan dia mungkin profesional di bidang itu, tapi begitu disebut ini kader PDIP lalu berubah lagi cara berpikir kita, ya mungkin karena kemarin Ibu Mega ketemu dengan Pak Jokowi maka Ibu Mega mengusulkan seseorang untuk di LKPP karena itu lahan yang basah. Jadi, orang akhirnya curiga-mencurigai karena nggak ada pakem. Seseorang diangkat itu dalam kapasitas apa, dengan kualitas apa. Kan masalah-masalah seperti ini yang nggak pernah kita tahu. Pak Jokowi jelas tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang sumber daya manusia di tingkat pusat karena Pak Jokowi lingkungan pergaulannya juga sempit. Jadi, pasti Pak Jokowi juga dapat informasi saja. Tolong ini diangkat, tolong itu diangkat. Lalu dia mulai hitung batu tuh, yang mana yang duluan tersebut yaitu yang kira-kira diangkat. Jadi, ini lagi masalah rekrutmen yang basis legitimasinya tidak ada basis kapasitas. Itu menimbulkan dugaan bahwa pejabat publik diangkat karena transaksional, bukan karena kapasitas. (Ida, sws)
Ketua Umum PDKN Ingatkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X soal Tugas Berat dari Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama menyebut penyampaian keikhtiaran terhadap gelagat krisis pangan dan inflasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) sebagai PR cukup berat. Pesan tersebut disampaikan presiden dalam suasana pelantikan Sri Sultan HB X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10-2022). Kepada Gubernur Sri Sultan dan Wakil Gubernur KGPAA, Presiden Jokowi meminta agar menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi di wilayah DIY. “Saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian,” ujar presiden, dilansir laman Sekretariat Negara. Presiden menambahkan bahwa harga pangan dan inflasi merupakan dua persoalan yang menjadi tantangan global dan momok bagi setiap negara. Karena itu, presiden menandaskan agar semua harus kompak, bersatu. “Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah harus . Termasuk semua kementerian/ lembaga, bisa bersama-sama dalam urusan pangan dan inflasi,” ujar presiden. Rahman Sabo Nama yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikutura Indonesia (APT2PHI) mengatakan dirinya menaruh perhatian atas permintaan Presiden Jokowi itu. “Kita harus respek, apresiasi, dan menaruh perhatian serius atas permintaan presiden itu. Tidak saja karena ditujukan kepada YM Sri Sultan HB X dan YM KGPAA Paku Alam X selaku pemimpin daerah. Tapi juga kepada semua pemimpin daerah semua tingkatan,” kata Rahman, Senin petang (10/10-2022). Akan tetapi menurut telaahnya, permintaan presiden itu dapat terkendala oleh kebijakan bahkan strategi operasional pengendalian harga pangan. “Sehingga realisasi atas permintaan Presiden Jokowi menjadi muskil dilaksanakan,” kata Rahman. Faktor kemuskilan, katanya, pertama adalah korupsi yang merajalela hampir di semua tingkatan pemerintahan dengan pemberantasan yang pandang bulu. Kedua, lanjut Rahman, adanya manuver kelompok tertentu, para oligarki pangan, yang memiliki hak istimewa (vested interest) dengan elite kekuasaan dan elite Parpol untuk dapat menentukan harga lebih tinggi atau lebih rendah. “Bukan harga sebenarnya yang jauh lebih besar dari manfaat stabilisasi harga itu sendiri, lantaran dipengaruhi kepentingan-kepentingan khusus,” beber Rahman. Alumnus Lemhanas RI ini mencontohkan kelangkaan minyak goreng dan harga gila-gilaan yg sulit dijinakkan pemerintah. Kecuali itu, menurutnya, pengendalian inflasi dan stabilisasi harga terbentur pula oleh faktor keterbatasan anggaran walau bersifat sementara. Dari berbagai observasi lapangan yang dilakukan APT2PHI yang dipimpinnya, pria asal NTT ini menjelaskan bahwa penyebab inflasi utama adalah pengaruh moneter. Dimana, peningkatan volume peredaran uang yang sangat tinggi tetapi tidak proporsional. “Peredaran uang itu dengan barang dan jasa yang tersedia tidak berbanding imbang, sehingga harga barang dan jasa semakin tinggi tidak terkontrol. Jadi, faktor terkuat penyebab inflasi adalah moneter,” kata Rahman. Dia mengatakan, perhitungan angka inflasi di bidang moneter tidak tercermin dalam angka-angka yang dipublikasikan pemerintah. Akan tetapi jelas bahwa penyebab inflasi berawal dari sektor moneter yang tidak diimbangi dengan sektor ril. Selain itu, imbuhnya, juga disebabkan oleh agregat yaitu peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan meningkatnya kapasitas ekonomi sehingga harga barang dan jasa akan naik. Lebih jauh Rahman mengakan bahwa faktor kenaikan harga barang impor /import inflation ikut mempengaruhi harga barang dalam negeri karena untuk menghasilkan barang dibutuhkan bahan baku impor. Dan, imbuhnya, impor mahal karena mata uang rupiah mengalami depresiasi hingga hampir menyentuh Rp 16.000 yaitu Rp.15.436 per US Dollar, yang juga tidak terlepas dari neraca perdagangan Indonesia yang terus tekor, memicu laju inflasi. Rahman pun mengingatkan pemerintah akan menghadapi tantangan sangat berat akibat kenaikan BBM sehingga mendorong kaum buruh menuntut kenaikan penerapan upah minimum regional (UMR). Tuntutan buruh tanpa diikuti dengan pertumbuhan produktivitas, ujarnya, akan menyulitkan dunia usaha dan pemerintah, karena situasi ini mendorong kenaikan harga sehingga terjadi naiknya inflasi cost dan kemungkinan akan terjadi PHK besar besaran. Oleh karena itu, Ketua Umum PDKN ini mengatakan, partainya memberikan solusi penyelamatan ekonomi untuk menekan laju inflasi dan peningkatan harga komoditi pangan strategis pada pemerintah, yaitu: Pertama, Tarif Bea Masuk (BM)/BMT (Bea Masuk Tambahan) untuk komoditi gandum,kedelai,bungkil kedelai,beras,gula dan minyak goreng non CPO (minyak goreng dari kedelai dan bunga matahari) diturunkan BMnya agar harga pangan hasil industri tidak berdampak pada kenaikan dan gejolak inflasi. Kedua : agar beras merupakan komoditi strategis yang memiliki permintaan inelastis menjadi dasar prioritas bagi pemerintah untuk tetap mengendalikan harga. Dalam kaitan itu, maka Bulog mengemban tugas mengelola manajemen stok karena merupakan inti dari kebijakan stabilisasi harga beras. Bulog harus bisa menguasai stok beras 5-10 persen dari produksi dalam negeri dan mengimpor bila diperlukan. Keberhasilan pemerintah, ungkap Rahman, bergantung dari Kabulog dalam menentukan ketepatan waktu pengadaan/pembelian dari petani, penguasaan stok, dan pelepasan stok pada waktu yang tepat. Menurutnya, tugas penting pemerintah dan Bulog adalah terhadap beberapa komoditas yang sangat berpengaruh pada pendapatan petani. Di sini diperlukan perlakuan khusus yaitu kebijakan perlindungan petani dalam negeri dari perdagangan komoditas pangan holtikultura impor. Sebab, kata Rahman, komoditas pangan strategis ini merupakan kebutuhan sentral rakyat yang sejatinya harus dalam pengelolaan Bulog guna membantu petani agar menjamin kecukupan pangan bagi rakyat Indonesia. (sws)
Ahmad Yani: Tragedi Kanjuruhan PSSI Perlu Diusut Secara Total
Jakarta, FNN – Praktisi Hukum Ahmad Yani menyebut Tragedi Kanjuruhan perlu diusut tuntas hingga dilakukan evaluasi PSSI secara keseluruhan. Hal ini dibahas dalam webinar yang bertemakan \"Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab\" pada Selasa (11/10) diselenggarakan secara daring. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn tersebut mengungkapkan tragedi Kanjuruhan perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi politik dalam pemilihan anggota PSSI. \"Harus kita ketahui memang persepakbolaan kita ini sudah ada masalah dari sejak dulunya. Kita sama-sama mengetahui bahwa pemilihan untuk menjadi anggota PSSI atau ketua PSSI ini, dia tidak lepas dari pengaruh dan intervensi politik,\" ucap Ahmad Yani dalam webinar yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara, Selasa, 11 Oktober 2022. Ahmad Yani mengatakan tragedi Kanjuruhan tidak hanya dilihat kasusnya, namun juga perlu membongkar internal PSSI secara keseluruhan. \"Kita harus tarik, membongkar kasus PSSI-nya secara keseluruhan. Apakah betul di dalam kasusnya PSSI secara keseluruhan ini hanya seputar pertandingan sepak bola atau tidak ada persoalan-persoalan lain?\" ucap Ahmad Yani. Yani berpendapat bahwa yang perlu diusut tuntas adalah siapa yang memberi instruksi untuk membawa gas air mata dan tahapan atas perintah lisan. Ia juga menyoroti adanya temuan Koalisi Masyarakat Sipil dan mendorong agar temuan tersebut diberikan kepada Komnas HAM untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. \"Yang paling penting langkah kita itu adalah mendorong untuk koalisi masyarakat sipil itu menyerahkan hasil temuannya kepada yang namanya institusi Komnas HAM,\" jelas Ahmad Yani. Selain Ahmad Yani, webinar ini juga mengundang Mayor Jenderal TNI Purn. Soenarko, Taufik Bahaudin (UI Watch), dan Rizal Fadillah (Pemerhati Kebangsaan) dan membahas tragedi Kanjuruhan dari beberapa perspektif pemantik. (oct)
Kasus Kanjuruhan Harus Ada Tanggung Jawab Hirarki
Jakarta, FNN – Rizal Fadillah, Pemerhati Kebangsaan, mengatakan tanggung jawab pemerintah penting berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Webinar yang diselenggarakan TP 3 Enam Pengawal dan UI Watch, dengan tema Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggungjawab, Selasa (11/10). Dalam seminar tersebut, menghadirkan pembicara antara lain Slamet Soebijanto (Laks. TNI Purn), Soenarko (Mayjen TNI Purn), Dr. Ahmad Yani (Praktisi Hukum), Dr. Taufik Bahaudin (UI Watch), dan Rizal Fadillah (Pemerhati Kebangsaan dengan moderator H. M. Mursalin (KISDI). Dalam seminar tersebut, Rizal menjelaskan mengenai Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999. Ia menekankan pasal tersebut yang berbunyi bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kasus Kanjuruhan kesalahannya sudah melekat pada pemerintah. \"Tanggungjawab tentang hukum, penetapannya 6 tersangka. Masih kurang siapa yang menjadi penyedia sarana. Masih dimungkinkan lebih dari 6,\" ujar Rizal. Tak cukup sampai tanggungjawab hukum. Rizal-pun membahas tanggungjawab lainnya, yaitu tanggungjawab hierarchy. \"Anggota polres kemudian atasannya Kapolres. Atasannya Kapolres lanjut ke Kapolda Jatim. Tidak hanya 6 tersangka itu saja. Bisa Ketum PSSI diberhentikan. Karena ini peristiwa dahsyat,\" tegasnya. Di samping itu, Rizal menambahkan adanya tanggungjawab politis. Bahwa kebijakan politik juga bertanggung jawab, dimana ini adalah tanggungjawab yang sangat puncak. \"Bupati, Gubernur, bahkan Presiden juga ikut serta. Karena melanggar peraturan FIFA. FIFA itu cakupannya internasional. Dalam masa pemerintahan Jokowi. Banyak hal terjadi kasus pelanggaran HAM,\" Rizal menyinggung soal kepemerintahan. Tiga hal tersebut melekat pada pemerintah (tanggungjawab hukum, hirarki, dan politik). Di akhir pembicaraannya, Rizal berharap kita semua, Indonesia, bisa membongkar kasus Kanjuruhan sebagai upaya menggaungkan kembali nilai-nilai HAM. (Ind)
Pemerintah Harus Tanggung Jawab Atas Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN – Tragedi Stadion Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, akan terus menjadi kenangan pahit bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentu tidak hanya insan sepak bola yang menyoroti tragedi tersebut, para tokoh-tokoh pun turut serta memberikan perhatian. Bagaimana menyikapi tragedi di awal Oktober 2022 tersebut? TP3 dan UI Watch mengadakan webinar dengan tema “Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab” secara daring pada Selasa (11/10/22) di Jakarta. Dalam pembukaannya, koordinator acara Marwan Batubara menjelaskan tujuan dari webinar ini agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, juga untuk mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban di pemerintahan Jokowi, korban yang tidak mendapatkan porsi yang layak dari penyelenggara negara. Pemerhati kebangsaan, Rizal Fadillah menilai tragedi Kanjuruhan ada unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kerusuhan berujung pada korban jiwa. Rizal mengatakan tanggung jawab pemerintah penting terhadap Kanjuruhan, karena sebagai penyelenggara negara, pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, hal itu berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sisi lain, Mayjen TNI Purn. Soenarko, menyatakan tragedi Kanjuruhan sangat menyakitkan hati para korban dan keluarga. Secara tegas Soenarko mengatakan tindakan yang dilakukan oleh aparat adalah tindakan sadis dan brutal. “Aparat ini semacam tidak bertanggung jawab atau pengecut? Aparat melakukan tindakan sadis dan brutal, karena penonton di tribun itu campur, ada bapak-bapak, ibu-ibu bahkan anak-anak yang tidak melakukan hal apa-apa tetapi ditembak gas air mata, maka dari itu ini sangat biadab,” tegas Soenarko. Menurutnya, pemerintah harus mempertanggung jawabkan kebrutalan, maka dari itu perlu dibentuk tim yang independen dan kompoten. Kemudian, UI Watch Taufik Bahaudin mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo, ia menilai daftar kebohongan Jokowi sangat banyak. “Saya sangat mohon maaf tidak bisa respect terhadap pak Jokowi, bagaimana mau respect, daftar kebohongannya banyak bener,” ujar Taufik. Menurut Taufik, kebohongan Jokowi ini menurun kepada unit kerja di bawah pemerintahan Jokowi yakni aparat kepolisian. Taufik membandingkan kasus Sambo, KM 50 hingga tragedi Kanjuruhan ini memiliki skenario yang sama, mulai dari berbohong, merekayasa dan yang salah selalu jadi korban. Selain itu, praktisi hukum, Aziz Yanuar tampak yakin jika ratusan nyawa yang melayang itu akibat ulah represif aparat terhadap pendukung Arema FC dan aksi penembakan gas air mata kearah tribun penonton. Penembakan gas air mata disinyalir menjadi pemicu jatuhnya korban, selain bikin mata perih dan sesak nafas, penembakan gas air mata itu juga membuat penonton panik berebutan keluar stadion, akibatnya ada yang terjatuh dan terinjak hingga tewas. Menurut Aziz, aparat yang ditugaskan di stadion Kanjuruhan Malang, tugasnya untuk menjaga ketertiban para supporter bukan membunuh rakyat. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Masyumi Reborn, Ahmad Yani mengungkapkan tragedi Kanjuruhan ini perlu diusut, tidak hanya aparat yang di lapangan, tetapi juga perlu dilakukan evaluasi PSSI. Ahmad Yani mengungkapan tragedi Kanjuruhan ini perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi dalam pemilihan anggota PSSI. (Lia)
Peringati Maulid Nabi di Singapura, Ketua DPD RI: Ketidaktaatan dalam Beragama Merusak Moral Bangsa
Singapura, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan berbagai kebobrokan moral, degradasi sikap mental, serta kejahatan perilaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh meluasnya ketidaktaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Hal itu disampaikan LaNyalla saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan oleh Majelis Shalawat An Nida, di Singapura, Ahad (9/10/2022). “Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawaban sederhananya karena tidak taat mengamalkan ajaran agama. Karena tidak taat maka pasti tidak istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran agama,” tegas LaNyalla. Akibatnya, dalam penyelenggaraan negara pun terjadi banyak kerusakan sistem seperti bercokolnya oligarki politik dan ekonomi yang sengaja menyengsarakan rakyat, sehingga tidak terjadi keadilan sosial. “Kalau saja ada keadilan, pasti anda semua mencari nafkah di negeri sendiri, tidak perlu bekerja di negara lain,” ucap LaNyalla, disambut tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran Indonesia, yang semuanya adalah wanita. Menurut LaNyalla, itulah sebabnya dirinya menawarkan gagasan agar UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya sebagai sebuah jalan keluar. Karena amandemen yang dilakukan kemarin telah mengubah 97 persen naskah konstitusi menjadi konstitusi baru yang berbeda dari aslinya. “Perjuangan tersebut saya tawarkan untuk menyelamatkan Indonesia, antara lain agar ibu-ibu semua bisa bekerja dengan tenang di negeri sendiri, tidak perlu mencari pekerjaan di negara orang lain,\" ujar LaNyalla, disambut pekik dukungan dan tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran. LaNyalla menjelaskan, sikap dan pernyataan tegasnya itu bukanlah sebagai oposan terhadap pemerintah. Melainkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat agar pemerintah bisa memperlakukan rakyat secara adil. “Sebab kehadiran kami di sini adalah untuk menjemput aspirasi warga Indonesia yang bekerja di sini,” ujar LaNyalla, seraya menambahkan bahwa pernyataan yang sama telah ia sampaikan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan telah ia sampaikan juga kepada Presiden Joko Widodo. Peringatan Maulid Nabi sendiri dibuka oleh Penasihat Majelis Shalawat An Nida, Ustazah Dr. Nola Zain Salman, dan dihadiri juga oleh Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Djati Ismoyo. (mth/*)
Indonesia Bersatu: Alvin Lim Rangkul Tokoh Lintas Agama dan Suku Demi Perbaikan Hukum
Jakarta, FNN – Advokat Alvin Lim, SH, MH, MSc, CFP, CLA selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm menyerukan agar \"Indonesia Bersatu\", Indonesia jadi negara ketiga dan penuh korupsi karena tidak bersatu dan banyak perpecahan. \"Saya melihat bahwa satu-satunya cara Indonesia bisa maju dan bebas dari korupsi ketika masyarakat dan para tokoh lintas agama, suku dan antar golongan. Saya akan silaturahmi ke masing-masing tokoh nasional, baik radikal, moderate maupun ignoran, untuk mengumpulkan dukungan demi perbaikan hukum di Indonesia. Saya tidak mampu berjuang sendiri, maaf saya ada keterbatasan,\" ucap Alvin Lim dalam rilis di Jakarta, Senin (10/10/2022). Dalam perjalananya bersilaturahmi, Alvin Lim menjelaskan bahwa dirinya diterima oleh Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dimana Immanuel memberikan dukungan penuh kepada Alvin Lim dan berpihak kepada dirinya demi perbaikan hukum. \"Saya Immanuel Ebenezer, dukung dan ada di pihak Alvin Lim untuk perbaikan pemerintah dan hukum,\" ujar Ebenezer pendukung Ganjar Pranowo di Restoran Teras Bude. Selain bertemu Ebenezer, Alvin Lim mengajak keluarganya, istri dan anaknya bertemu dengan Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan diterima di DPP FPI Petamburan. Habib Rizieq Shihab dan para petinggi FPI menemui Alvin Lim dan keluarga dan menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum dan undang-undang, walau berbeda agama. \"Saya mendukung perjuangan selama tidak ada penistaan agama dan kriminalisasi terhadap ulama,\" ujar Habib Rizieq dengan tersenyum lebar. Alvin Lim mengucapkan pentingnya persatuan dan menghilangkan kesan radikal dan FPI sebagai organisasi menakutkan. \"Saya datang sebagai saudara setanah air, walau berbeda agama penuh rasa hormat dan toleransi. Beliau ternyata nasionalis dan tidak menakutkan seperti yang kebanyakan orang dengungkan. Habib Rizieq punya pandangan sendiri dan perjuangan beliau membela ulama. Beliau setuju dengan konsep persatuan walau beda agama dan suku, demi kemajuan bangsa. Berjiwa nasionalis,\" ungkapnya. Alvin Lim juga mengunjungi Tokoh Tionghoa yang cukup dikenal di Surabaya, Koh Wei Fan yang dituakan dan berjiwa amal dan sederhana. Diterima di rumah pribadinya, Koh Wei Fan, sangat senang menerima Alvin Lim dan menyatakan dukungannya dari tokoh Tionghoa Surabaya agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. \"Saya dukung perjuangan Alvin Lim, saya tahu tidak mudah namun akan menguntungkan seluruh masyarakat. Tokoh Tionghoa muda yang berjiwa berani dan nasionalis,\" ucap Koh Wei Fan di Surabaya. Alvin Lim menyatakan bahwa perjuangannya tidak akan mudah, pasti akan ada suara-suara miring dan oknum-oknum yang tidak suka ketika orang menegakkan kebenaran. \"Namun hanya dengan Indonesia Bersatu maka Indonesia bisa maju. Berkaca dari kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dan 212. Sebagai minoritas, saya sangat toleransi dan menjauhkan diri dari bicara Agama, suku dan masalah partai. Saya tidak memihak partai tertentu dan bukan suruhan siapapun. Melainkan tujuan saya penegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat,\" pungkasnya. (mth/*)
Buruh Ancam Kosongkan Pabrik dan Turunkan Jokowi
Jakarta, FNN – Sekretaris Jenderal DPP FSP LEM SPSI Arif Minardi bersama buruh lainnya mengancam akan mengosongkan pabrik dan menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya apabila tuntutan mereka tidak digubris. Hal ini disampaikan Arif pada orasinya di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (10/10). Unjuk rasa yang dipelopori oleh berbagai serikat buruh bertajuk \"Aliansi Aksi Sejuta Buruh\" dari berbagai daerah ini memulai demonstrasi sekitar pukul 13.41 WIB dan memadati ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Demo terpantau kondusif dengan arahan dari beberapa massa di atas mobil komando yang diterjunkan ke lokasi. Salah satu orator yang juga merupakan Ketua Umum Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Arif Minardi menegaskan bahwa terdapat dua pilihan antara demo akan diberhentikan atau Joko Widodo yang mundur dari jabatannya sebagai presiden. “Maka ada dua pilihan, kita berhenti demo atau Pak Jokowi yang mundur jadi presiden,\" tegas Arif dalam orasinya di Patung Kuda pada Senin, 10 Oktober 2022. Dalam orasinya, Arif mengajak buruh lainnya untuk siap mengosongkan pabrik demi menggelar aksi besar-besaran agar mendapat respons dari presiden. \"Kawan-kawan, kita siap mengosongkan pabrik, maka kita akan aksi,\" ujar Arif. Arif mengajak agar demonstrasi bisa menghasilkan perubahan. \"Kalau Anda semua, buruh, tidak turun besar-besaran, kita akan begini terus. Saya tidak mau demo begini terus. Kita harus akhiri. Kita harus akhiri Jokowi sebagai presiden karena dia tidak menggubris demo-demo kita, dia hanya menggubris teman-temannya,\" tuturnya menambahkan. Diketahui, sebanyak 35-40 serikat buruh mengikuti demonstrasi kali ini. Arif mengatakan akan mengumumkan kepada massa yang lebih banyak untuk menutup rangkaian demo terakhir nanti. \"Karena ini sedikit, terus ini sebagian kecil sebetulnya. Kami ingin, kan kalau kayak gini terus juga nggak lucu juga. Orang kasihan demo terus. Makanya, terakhir harus kita umumkan,\" ujar Arif saat ditemui setelah menyampaikan orasi. Demonstrasi buruh ini dilandasi dengan tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), turunkan harga BBM, dan batalkan RUU KUHP. Lantaran tidak adanya respons pemerintah menyebabkan buruh geram dan akan kembali melakukan aksi hingga Presiden Jokowi lengser (oct)
Eggi Sudjana: Tembok Pembatas dan Kawat Duri, Polisi Melanggar Hukum
Jakarta, FNN – Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) untuk menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), serta batalkan undang-undang Cipta Kerja dan RUU KUHP di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Senin, 10 Oktober 2022. Pengamanan demonstrasi dengan tembok beton dan kawat berduri kembali menjadi sorotan. Eggi Sudjana, aktivis Indonesia yang juga seorang advokat dalam orasinya mengatakan bahwa pengamanan tersebut telah melanggar hukum. \"Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, harusnya polisi memfasilitasi demo kita diterima oleh presiden. Jadi, barikade itu melanggar hukum,\" ucap Eggi. Eggi juga mengatakan, seharusnya aparat kepolisian mempertemukan demonstran kepada presiden agar dapat melakukan audiensi. “Tidak ada di dalam undang-undang itu. Itu penyimpangan hukum, tidak benar. Pasal 13 Anda bisa baca, siapa yang didemo difasilitasi oleh polisi harus ditempatkan ketemu dengan yang didemo,\" tukas Eggi. \"Persoalannya kita menghadapi orang-orang yang tidak mau mengerti hukum. Padahal itu sudah ada dalam hukumnya,\" tutur Eggi menambahkan. Adapun aksi AASB hari ini adalah aksi kedua setelah aksi pertama pada 10 Agustus 2022. (Rac)
Mega Bertemu Jokowi, PDIP Dorong Nasdem Segera Dikeluarkan dari Kabinet
PRESIDEN Joko Widodo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor pada Sabtu (8/10/2022). Menurut Kepala Negara, pertemuan tersebut membahas beberapa hal mulai dari soal ekonomi hingga politik jelang 2024. Jokowi menilai stabilitas politik dan keamanan domestik saat ini menjadi penting. Pasalnya, kedua hal tersebut memiliki korelasi langsung dengan stabilitas ekonomi. “Jangan sampai menjelang Pemilu 2024 ada persoalan besar dalam ekonomi global dan ekonomi kita ikut terganggu. Itu yang kita tak kehendaki, sehingga saya intens berbicara dengan ketua partai politik,” katanya di Istana Merdeka, Senin (10/10/2022). Hanya itukah yang dibicarakan Jokowi dan Megawati? Pengamat politik Rocky Gerung membahasnya bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (10/10/2022). Berikut ini petikan dialognya. Halo halo, Bung Rocky. Kita mulai percakapan hari Senin ini, seperti kita juga sudah prediksi, ketegangan politik itu terus meningkat, gitu. Dan kelihatannya, sinyal-sinyal dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ini mulai ada tekanan agar Nasdem segera didepak dari kabinet, karena dia membuat analoginya itu yang paling menarik adalah perobekan bendera Belanda di atas hotel Mojopahit di Surabaya dulu, jadi warna birunya yang disobek, sekarang tinggal warna merah putihnya. Karena katanya Nasdem sudah punya calon presiden sendiri. Itu ramai juga ini Bung Rocky. Ya, waktu itu yang menyobek bendera Belanda itu adalah pejuang. Kalau sekarang yang nyuruh nyobek itu ya orang yang ada di dalam. Mustinya yang menyuruh menyobek yang dari luar, kalau yang dari dalam itu pengkhianat justru. Itu cara membuat metafor juga kadangkala kacau. Dan saya kira ini sebetulnya nggak terlalu terkejut kalau ada tekanan-tekanan semacam itu ya, karena memang seperti yang kita perkirakan bahwa akan ada ketegangan-ketegangan semacam itu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan dan sekarang ini di dunia maya mulai diserang dengan namanya bukan Nasdem tapi jadi Nasdrun, Nasional Demokrat tapi kadrun. Masih saja itu narasinya. Artinya, nggak berhenti orang untuk membahas Islamofobia juga itu. Nasdrun itu semacam tema yang diparodikan, tapi di belakang itu ada desain (gerakan) Islammofobi. Dan orang sudah menduga siapa sebetulnya yang masih doyan Islamofobi. Ya sudah pasti yang menginginkan supaya persaingan politik itu tidak didasarkan pada politik identitas. Kan begituan-begitaun saja itu. Jadi bolak-balik lagi di situ. Tetapi, kalau PDIP dalam dua tiga hari terakhir ini sangat intensif untuk memojokkan Nasdem, itu sama artinya PDIP kehilangan endosi untuk memajukan dirinya sendiri kan. Kan kalau dalam persidangan politik, kalau Nasdem tumbuh maka PDIP harus tumbuh juga, supaya terjadi konfrontasi pikiran dalam bentuk debat misalnya. Kalau PDIP ingin melecehkan Nasdem, itu artinya PDIP nggak mampu untuk menumbuhkan diri sendiri. Jadi, menunggu orang lain jatuh baru dia merasa unggul. Lalu orang (bilang) jatuhin dong dalam persaingan yang fair. Jadi, itu kritik saya. Tapi itu adalah permainan politik. Dan Nasdem juga pasti akan kirim lagi bikin sinyal baru itu. Itu menunjukkan juga sekaligus memang ide dari Presiden Jokowi untuk hanya dua calon dan itu juga yang bocor pada SBY, memang sedang berlangsung. Nah, PDIP akhirnya terbaca juga hanya ingin dua calon, kira-kira begitu kan. (Hasto juga menyampaikan hal yang sama, dua calon). Hasto kan dari awal merasa bahwa efisien. Jadi, sebetulnya PDIP berupaya untuk mendekatkan pada Jokowi supaya Jokowi nggak marah betullah pada PDIP. Padahal, Pak Jokowi juga merasa sudah saatnya Nasdem... bikin kekuatan blok sendiri kan. Jadi, tetap persaingan itu berlangsung, tapi tanggung gitu. Kalau PDIP betul-betul ingin menghukum Pak Jokowi karena peristiwa yang kemarin, ya nggak usah bikin kehebohan dan mengatur pertemuan dengan Ibu Mega, lalu ditafsirkan itu sebagai pertemuan dua Soekarnois. Ngapain kan. Dan orang juga merasa bahwa iya, Presiden Soekarno dulu bener, tapi banyak hal yang juga buruk kepada Presiden Soekarno, yaitu menjadikan dirinya presiden seumur hidup. Apa itu yang mau kita tiru? Kan bukan itu. Yang ingin kita tiru adalah cara berpikir Bung Karno yang kritis, yang logikanya bagus, metaforanya bagus, cara menjebak orang dalam perdebatan bagus. Itu mustinya tuh. Jadi, ingatkan bagian bagus dari cara berpikir Bung Karno. Itu yang nggak terlihat pada PDIP yang kader-kadernya tidak mampu berpikir secerdas Bung Karno. Itu saja. Dan sebenarnya kita dengan jelas kelihatannya kemarin pertemuan itu, apalagi kan kita kemarin ingat Hasto menyatakan, ini bicara tentang kesinambungan pemimpin nasional yang dimulai dari Bung Karno, Ibu Megawati, dan kemudian Pak Jokowi. Dan itu artinya saya kira pasti mereka mengingatkan bahwa ya harusnya terjatuh ke tangan PDIP lagi. Itu yang harus diingatkan oleh Ibu Megawati ke Pak Jokowi, kira-kira begitu. Jadi, harus trah Soekarno-lah kira-kira sekarang yang harus jadi. Gitu kan. Iya. Jadi, terlihat bahwa PDIP itu cemas sekali tuh. Akibatnya, pindah lagi bandulnya. Sekarang Pak Jokowi bisa distribusikan sisa-sisa grip dia, sisa-sisa genggaman dia ke siapa. Sangat mungkin juga PDIP berpikir jangan-jangan Jokowi sudah bikin Gentlement Agreement dengan Pak Surya Paloh. Hal-hal semacam itu menimbulkan spekulasi bahwa PDIP tidak siap untuk berkompetisi karena kadernya kurang. Ini saya gambarkan secara deskriptif saja. Dan kita bisa uji itu di dalam, ini tadi saya ngomong dengan mahasiswa di Palu dengan LSM di Palu, juga partai-partai politik yang ada di situ. Dan, semuanya minta analisis tentang hubungan Ibu Mega dengan PDIP, hubungan Nasdem dengan Ibu Mega, serta hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi di dalam kondisi Anies dicalonkan oleh Nasdem dan Nasdem masih bagian dari pemerintah. Jadi, sampai ke bawah juga orang bicarakan itu tuh. Dan, orang merasa bahwa politik Indonesia kasak-kusuk di antara mereka saja tuh. Jadi, hak rakyat untuk memperoleh perdebatan politik bermutu itu dibatalkan oleh saling jegal di Istana tuh. Tadi teman-teman di Palu menganggap bahwa ya sudah, biarin saja kan. Ada Nasdem, ada PDIP, ada Pak Jokowi. Ya sudah, kita mau cepat-cepat lihat kampanye sampai ke daerah tuh. Anies bertengkar dengan Ganjar, Ganjar bertengkar dengan Puan, Puan bertengkar dengan Prabowo, masyarakat Palu menginginkan cara berpikir itu. Saya kira juga seluruh Indonesia menginginkan itu walaupun saya dan FNN tetap menganggap bahwa Pemilu itu susah untuk diperlihatkan kualitasnya kalau masih ada 20%. Tapi rakyat menginginkan orang melihat ada pertengkaran langsung dalam bentuk debat, bukan kirim-kirim sinyal, ini pertemuan Batu Tulis, yang ini sobek bendera. Itu apa? Tapi, kalau kita lihat sinyalnya Bung Rocky, walaupun sudah berlangsung pertemuan di Batu Tulis, kelihatannya agenda Pak Jokowi masih jalan terus sendiri. Kita kemarin mendengar PPP yang bergabung dalam KIB Banten kan sudah mulai mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Kemudian ini kemarin di Jawa Timur, muskwilnya Jawa Timur juga menyebut 10 nama, ada nama Anies dan sebagainya, tapi tetap menempatkan Ganjar di urutan teratas. Ini kan bukan kadernya sendiri yang calonkan. Malah kadernya sendiri, Pak Yasin, yang sekarang ini Wakil Gubernur Jawa Tengah, malah ditempatkan di urutan ke-10. Saya kira kan ini kita tahu belaka bahwa ini bagian dari operasi politik dan merupakan sinyal bahwa Pak Jokowi terus bergerak juga dengan agendanya sendiri. Bayangkan misalnya milenial, kemarin saya masih ngobrol dengan kalangan milenial tentang isu lingkungan bersama Green Peace, dan isu ini masuk tuh, kalangan milenial merasa apa sih sebetulnya yang mau kita pilih apa, yang kita ikuti siapa, ini operatornya siapa sih. Jadi, ini pemilih pemula yang merasa terus nantinya apa yang mau dipamerkan dari kasak-kusuk itu. Mereka mengikuti, tapi mereka nggak ngerti itu. Kenapa mesti ada 10 sih? Kenapa bahkan Nasdem juga dikritik? Kenapa nggak satu saja dari awal Anies. Kenapa musti 3 kan? Kan bagi mereka aneh, mencalonkan orang tapi ada 10. Itu dianggap ini kok kayak ada sembunyi-sembunyian, ngumpet-ngumpet gitu, atau mau menang banyak, tapi pasangnya macam-macam, lalu sebetulnya nggak ada yang diunggulkan. Jadi, memasang banyak orang itu harusnya ada yang diunggulkan. Tetapi, betul tadi ini saling meraba dulu. Kan kirim-kirim rabaan politk dulu tuh di antara tokoh-tokoh itu kan. Tapi kelihatannya memang PPP itu ya memang massa PPP ya pasti ke Anies-lah, walaupun direkayasa tapi kalau saya bertemu dengan mereka merasa ya itu kan partai yang bikin tuh. Tapi societal base ini, basis di bawah itu menganggap bahwa yang paling cocok dengan PPP ya Anies. Itu intinya kan. Bahkan, mereka tanya ke saya, itu apa argumennya ya kenapa PPP dekat dengan Anies. Ya karena Anies beroposisi, dan PPP punya tradisi beroposisi juga tuh. Yang nggak beroposisi sekarang yang memang mencari jabatanlah dalam pemerintahan kan. Saya sendiri juga pernah berbincang, kita juga membahas adanya forum Ka\'bah Membangun, itu kader-kader senior, orang-orang seperti Pak Mudrik Sangidu dan sebagainya. Itu kan ini kita tahu nih tokoh-tokoh selain ini tokoh kultural gitu kita sebutnya ya. Ya, itu kan perahu retak masalahnya. Mau ditempel secara formil melalui PPP yang resmi diakui negara. Padahal, PPP itu berceceran, berserakan di mana-mana, dan bisa dikumpulkan dengan ide yang sama, ide yang satu. Lalu nanti timbul dua versi, nanti deklarasinya di sana, Anies PPP juga massanya, yang di sana Ganjar. Lalu orang bingung tuh. Tapi orang akan lihat, ya kalau Ganjar deklarasinya rapi, itu artinya ada uang di situ tuh. Dan dideklarasikan oleh elit partai PPP, sementara Suharso Monoarfa yang sebetulnya elit juga disingkirkan. Lalu orang merasa oh, itu artinya memang orang yang dikehendaki adalah Ganjar, bukan hasil dari konferensi dari bawah. Jadi, perpecahan sudah pasti terjadi, dan selalu dalam perpecahan semacam itu, massa itu yang cair itu akan pergi pada orang yang dizolimi itu. Jadi, semakin Anies dideklarasikan di KPK, ini kan begitu pikirannya kan, makin orang akan memilih Anies. Jadi, sebetulnya Anies itu pertama kali dideklarasikan di KPK, bukan di Nasdem. Tapi justru itu yang menjadi heboh dan dukungan kepada Anies terjadi setelah Firli mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Oke. Tetapi sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh PPP ini dan kita tahu PPP itu adalah KIB, tahu bahwa ternyata meskipun bertemu di Batu Tulis, ya tetap saja ada nggak ketemulah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ini kalau orang bilang seperti satu ranjang tapi dua mimpi, gitu ya Ya, susah. Sebetulnya bukan lagi satu ranjang, tapi connecting door-lah. Jadi, tetap terlihat, yang cemas itu PDIP. Itu intinya. Jokowi nggak cemas, karena dia merasa dia sudah punya musyawarah kerja, sudah punya Ganjar segala macam. Tetap Pak Jokowi kendati masih meraba-raba arahnya tapi dia merasa lebih firm sebetulnya dalam politik. Jadi, tersingkir sebenarnya PDIP. Karena itu, PDIP butuh rekonsiliasi dengan Jokowi dan publik merasa ya berarti PDIP lemah dong. Katanya petugas partai, tapi kok minta bertemu petugas partai. Panggil saja mustinya kan. Jadi, sinyal itu menunjukkan PDIP galau dalam menghadapi fenomena Anies style. Jadi, kalau Anda baca ini kemungkinan besar bisa-bisa justru PDI yang nantinya nggak dapat partner ya? Ya, itu. Lama-lama nanti orang anggap ya PDIP 20% iya, tapi kan 20% itu tiket. Yang orang tanya, terus nonton siapa di situ punya tiket tapi mau nonton siapa. Puan tetap nggak bisa naik suaranya itu. Padahal, PDIP berapa minggu lalu bilang, nggak, kami akan maju sendiri. Kalau mau maju sendiri ngapain masih bertamu ke Pak Jokowi. Orang baca juga begitu. Kangen ya atau tahulah bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya potensial untuk bikin betok sendiri di luar PDIP kan. Itu bahayanya. Ya Pak Jokowi sebagai seorang politisi yang sudah 7 tahun, dia mengerti itu kimia politiknya. Di situ keunggulan Pak Jokowi, dia mengerti kimia politik. Tapi kita senang saja kan. Bahwa ini cekcok lalu berantakan ya yang paling senang ya sayalah, karena saya memang nggak menginginkan lihat ada persatuan. La pemilunya curang. Kan saya usulkan terus supaya kan mustinya partai-partai yang nggak punya kuota 20% itu rame-rame bikin deklarasi bahwa kami membubarkan fraksi kami di DPR. Itu baru ada kejutan. Kan nggak ada soal kan bubarin fraksi DPR kan bikin orang oh ya itu ada pemberontakan etis di situ kan. (Ida/sws)
POPULER
