NASIONAL
Anies Dicapreskan, Ini Awal dari Gempa Politik, NasDem Menang Banyak
PARTAI NasDem akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Deklarasi Nasdem pada Senin, 3 Oktober 2022 itu tanpa kehadiran PKS dan Partai Demokrat. Padahal, rencana sebelumnya, Nasdem akan deklarasi pada 10 November 2022. Berikut ini perbincangan pengamat politik Rocky Gerung bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, pada Senin (3/10/2022). Halo-halo Bung Rocky, Senin ini Senin yang seru dan akan ada satu peristiwa yang saya kira sangat menarik dan banyak ditunggu orang setelah kemarin muncul goro-goro berkaitan dengan sprindik yang rencananya dikeluarkan oleh Firli Bahuri dan hari ini (Senin, 3 Oktober 2022) Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal, rencananya kan deklarasinya baru 10 November, masih bulan depan itu bersama dengan PKS dan Nasdem. Eh, tiba-tiba mendadak dan penting. Wah itu undangannya begitu kan yang kita baca. Undangannya pokoknya dan semua kakak harus hadir dalam pencapresan. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ini awal dari “gempa bumi politik”. Jadi, kalau kata anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum dan semua orang memang menganggap bahwa ini memang Firli niat banget njeblosin Anies ke penjara, ngapain. Tentu FirlI bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firli jadi proksinya saja sebetulnya. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama, elektabilitas Anies naik terus. Nah, itu konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap sebelum jadi sprindik mending gue pasang badan dulu. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. Jadi, itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa sudah menghitung konsekuensinya, pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya sudah, orang yang sudah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita mau lihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu capres itu dipaksakan bukan karena besok sudah mau Pemilu tapi karena ditunggu oleh sprindik. Bagian-bagian itu. Tapi memang unik. Anies Baswedan ini fenomenal saja? Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi, sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang gitu, oh kami akan teruskan. Ya, buat apa di dalam kontras hari-hari ini untuk orang ingin menghindar dari Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan dielu-elukan rakyat. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses. Ada saja yang dianggap sukses. Tapi orang merasa sudahlah, sudah cukuplah Pak Jokowi. Sudahlah kita ganti eralah. Kan bosen 7 tahun. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lepas sukses atau enggak sukses orang akan menganggap sudahlah beli baju baru. Nah, Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politika Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan Pak Jokowi cuma bisa kerja kerja kerja. Apa bedanya itu. Kerja kerja kerja sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi itu, oleh konsep. Nah, Anies ambil-alih isu itu. Jadi, dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Jokowi untuk kerja kerja kerja itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja kerja kerja nggak ada hasilnya, mending narasi-narasi saja tuh. Jadi, untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal, kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang melindungi Anies dengan mengatakan jangan ada yang ganggu Anies. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kita tahu kan memang pasti itu tidak mudah soal persaingan dua tokoh ini, dan kepentingan juga di antara dua tokoh itu. Dalam situasi ini Surya Paloh lebih rileks karena bagi dia nggak penting siapa calonnya, yang penting pokoknya gue menang. Kan begitu. Sementara PAK SBY ini punya kepentingan menjadikan Agus Harimurti sebagai cawapreslah setidaknya kalau sepakat dengan Anies sebagai presidennya. Kan begitu ya. Dan sekarang ini kenekatan Surya Paloh ini yang sekarang ditunjukkan dengan cara begitu. Dia bisa mengklaim bahwa walaupun dia bukan kader Nasdem tapi setidaknya bau Nasdem lah, karena pernah jadi deklarator Nasdem. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu. Dan perebutan itu kita tahu di ujungnya akan ada semacam kesepakatan antara Nasdem dan Demokrat. Kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh berteman di awal. Kan Pak Surya Paloh pendukung Pak SBY dulu bahkan di periode pertama, tapi kemudian ada friksi-friksi. Namun, berhadapan dengan administrasi pemerintahan Pak Jokowi, kalau kita sebut rezim nanti lalu orang anggap itu kok begitu. Padahal sebetulnya kata rezim itu adalah goverment, rezim artinya yang sedang memerintah. Rezim Jokowi memang harus diperlihatkan kontrasnya dengan penggantinya tuh. Yang saya bayangkan yaitu Anies. Yang lain mungkin ya belum ada kira-kira. Tapi, aspek-aspek lain dari kenekatan (sebut saja kenekatan) Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh Istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh, berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan? Kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan saja, pasti akan ada reshuffle, yaitu Nasdem akan di-reshuffle satu paket dengan PPP akan direshuffle, Pak Suharso Monoarfa. Nah, pada saat ini orang akan bersiap-siap paling tidak 2-3 menteri itu akan di-reshuffle. Lalu siapa yang akan ganti. Nah, itu masalahnya kalau nggak ada yang diundang Pak Jokowi masuk kabinet lalu merasa mending nggak, di luar saja tuh. Karena sudah ada semacam psikologi lebih baik dipecat Pak Jokowi daripada diundang jadi menteri untuk reshuffle. Karena bebannya besar betul. Banyak menteri yang sebenarnya menunggu untuk dipecatlah. Saya kira Sri Mulyani juga menunggu-nunggu lebih baik dia di-reshuffle karena sudah berat itu. Dia sekarang mondar-mandir ke Amerika untuk cari pinjaman, bikin negosiasi, dan balik ke sini tiba-tiba ada keguncangan politik. Jadi. ini enaknya politik Indonesia. Hal yang tidak direncanakan, karena kekonyolan desain untuk mencegah seseorang, terjadilah masalah ini. Apa nggak enak mundur duluan daripada dipecat Bung Rocky. Kayak Pak Suharso Monoarfa itu masa dia tetap bertahan di kabinet, termasuk Ibu Sri Mulyani. Kalau Pak Suharso sebetulnya ya dia mundur karena memang sudah dipecat dari P3. Kalau sudah dipecat dari PPP kan artinya sudah dipecat dari kabinet. Tinggal momentum yang mungkin lagi dihitung Pak Suharso, di mana dia mendeklarasikan mundurnya itu, supaya ada gempa susulan setelah Nasdem kan. Kita ingin begitu. Saya juga bicara dengan banyak kalangan yang dekat dengan istana, merasa bahwa memang ya sebaiknya kalau bisa dipecat deh. Tapi kan nggak mungkin Sri Mulyani dipecat, salahnya apa? Atau tokoh-tokoh lain yang punya potensi untuk bikin gempa bumi di istana. Jadi, betul kita minta sebetulnya sisa kabinet yang masih mampu untuk memahami pikiran masyarakat sipil, itu ya mundur saja. Karena makin lama makin susah. Bukan demi kepentingan dia tapi demi kepentingan Pak Jokowi juga. Kan Pak Jokowi juga mungkin berharap beberapa mundur deh supaya saya lebih lega untuk mengatur orang-orang yang betul-betul tinggal kor dia tuh. Betul, kalau Pak Pratikno nggak mungkin karena itu kornya Jokowi. Kalau kita hitung mungkin ada empat orang yang menteri yang betul-betul kor self-nya atau inti dari rezim Pak Jokowi. Itu lebih lebih bermutu sebetulnya kalau kita biarkan Pak Jokowi tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul dari awal mengerti hakikat kekuasaan versi Jokowi. Kalau yang lain ini menteri-menteri yang terpaksa musti masuk di kabinet karena janji tukar tambah. Yang sering saya catatkan, Pak Jokowi kan nggak punya pengetahuan lengkap tentang elit politik Jakarta tuh. Dan, itu memang faktual karena beliau datang dari seolah-olah Jakarta. Peta persekongkolan politik Jakarta belum dia pahami. Tetapi, dia berupaya untuk belajar lebih banyak. Nah, sekarang ada masalah tuh. Nasdem yang pertama kali mengatakan semua kita, “Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah Kita”. Itu kan Surya Paloh yang bilang begitu, waktu kampanye-kampanye pertama di Bundaran HI. Juga Surya Paloh yang akan membawa pulang gerbongnya dari Istana. Saya ingat betul pada waktu itu nggak ada konsesi apapun ketika mendukung Pak Jokowi. Kan ngomongnya begitu waktu itu, tanpa konsesi apapun. Saya kira sama juga pasti ketemu Anies juga akan bilang begitu, ini tanpa konsesi apa-apa. Tapi setelah jadi tentu saja dong karena dia orang yang pertama kali mendeklarasikan. Nah, tapi begini, ayo kita balik lagi itu hitungannya. Kalau ini seperti semacam kalau dalam operasi intelejen itu intersect. Menurut Anda, berani tidak Firli Bahuri melakukan lebih atau meneruskan rencananya mentersangkakan Anies karena kita tahu sekali lagi pasti memang bukan Firli. Kita ingat ya, Firli pada waktu itu menyatakan bahwa PT 20% membuat korupsi kan gitu, korupsi makin parah. Ya, justru ujian pada Pak Firli. Saya kira setelah Nasdem deklarasi, Pak Firli juga akan deklarasi, yaitu mundur sebagai Ketua KPK. Kita berharap begitu. Kan nantinya Pak Firli nggak bisa menjalankan tugas remote kontrolnya. Kakak Pembina bilang penjarakan Anies, justru Anies dicalonkan jadi presiden kan? Jadi, sebetulnya ini soal pertahanan etis saja dari tokoh-tokoh ini. Kalau Pak Firli merasa bahwa dia enggak berhasil, misalnya, dia musti kasih sinyal bahwa bukan dia sebetulnya yang ingin Anies dipenjara. Kan maksudnya bukan sekedar dipanggil-panggil, mau dipenjara tuh. Nah, itu intinya. Bagi hitungan saya, Firli pernah mengucapkan sesuatu yang ternyata menggembirakan masyarakat sipil, yaitu 20% adalah sumber dari korupsi itu. Dan itu yang orang akan tagih dari Pak Firli. Kalau Anda konsisten, teruskan ide itu, minta Mahkamah Konstitusi supaya berubah. Datangi saja MK, seperti Pak Mahfud dengan gagah berani dan Pak Jimly Assidiki datang ke MK untuk kasih sinyal dukungan tuh. Paling nggak ada dukungan pada masyarakat sipil. Jadi, kalau Pak Firli juga ingin dapat dukungan masyarakat sipil, dia ubah saja narasinya. Jangan lagi ngomongin soal Anies tapi ngomongin terus soal 20% yang berbahaya dan sumber dari korupsi. Jadi orang akan anggap bahwa kalau begitu ya berarti Pak Firli sekadar disuruh untuk mengganggu Anies. Sekarang dia pulih lagi dengan ide demokrasi. Itu intinya. (Ida/sws)
Anies Dikriminalisasi KPK, Forum Advokat Indonesia Ajak Presiden Berdialog
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo diajak berdialog oleh Forum Advokat Indonesia (FAI) untuk mengetahui pengetahuan hukum yang dimiliki seorang pemimpin negara. Ini adalah upaya perlawanan FAI terhadap kriminalisasi Anies Baswedan yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya, KPK berada di bawah Presiden, dan KPK dengan campur tangan Presiden diduga melakukan penyelewengan kekuasaan untuk menghalangi Anies menjadi Capres 2024. Konferensi pers FAI pada Senin (3/10/2022) di Jakarta Selatan merupakan respon dari berita Tempo berjudul \"Manuver Firli Menjegal Anies\". Eggi Sudjana advokat FAI mengajak dialog Presiden Jokowi. Menurutnya, perlawanan yang dilakukan rekan-rekan advokat tetap pada konstruksi konstitusional atau berada pada bangunan hukum. “Kita mau mendatangi Presiden supaya terjadi dialog antara Presiden dan kita para advokat. Kita juga pengen ngerti, dia ilmu hukumnya ngerti apa enggak. Kalau Presiden gak ngerti kan bahaya sekali,” katanya kepada wartawan. Ia menambahkan, bila Presiden nantinya tidak menerima ajakan dialog FAI, maka itu akan membenarkan dugaan bahwa Presiden juga melanggar hukum. “Itu membuat justifikasi bahwa Presiden itu telah juga melanggar hukum dan kita akan usulkan kepada MPR (untuk) melakukan Sidang Istimewa,” tegas Eggi Sudjana.. Jika nantinya Presiden mendengar ajakan dialog FAI, Eggi Sudjana merasa sudah sepatutnya Presiden mengundang FAI sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. FAI mengakui legitimasi kekuasaan Presiden dan meminta Presiden untuk mengakui FAI sebagai rakyatnya. Diketahui sebelumya, Anies Baswedan dipanggil KPK pada Rabu (7/9/2022) dengan alasan adanya korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ketua KPK Firli Bahuri diduga memanfaatkan jabatannya untuk merekayasa dalam kasus hukum dan menjegal pihak lain mencalonkan diri menjadi Presiden 2024. Salah satu dugaan rekayasa yang dilakukan Firli Bahuri itu adalah meminta Satgas Penyelidikan untuk menaikan tahap ke penyidikan walau tidak ada bukti permulaan yang cukup. (Fer)
Partai NasDem Memberikan Anies Otoritas untuk Memilih Cawapres 2024
Jakarta, FNN - Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi pada hari ini (3/10/2022) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Acara deklarasi ini digelar di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB. Acara ini dibuka oleh Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem menyampaikan sambutannya yang kemudian juga disambut oleh Anies Baswedan yang menghadiri secara langsung acara deklarasi ini. Dalam akhir acara diberikan sesi tanya-jawab untuk para awak media yang turut menghadiri acara. Dalam sesi ini juga Surya Paloh mengungkapkan respon terhadap pertanyaan awak media tentang hubungan beliau dengan Joko Widodo (Jokowi) serta bagaimana tanggapannya. \"Saya rasa dalam satu ruangan ini, sayalah yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Ketika ditanya, apakah saya sudah membicarakan (pencalonan Anies), apa tanggapan beliau pencalonan Bung Anies. Ya beliau ucapkan baik, bagus, saya menghargai itu. Jadi saya pikir itu lebih dari cukup,\" katanya dalam acara Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia pada (3/10/2022) yang bertempat di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat. Awak media juga ada yang menanyakan terkait percepatan pengumuman dari Partai NasDem yang sebelumnya berkata akan dilakukan pada bulan November, akan tetapi malah dipercepat hingga bulan Oktober ini. \"Yang pertama kenapa ada percepatan yang didengar 10 November. Saya melihat ini adalah hari baik. Sederhana melihat cahaya bulan, bintang, sesungguhnya itulah yang saya pikirkan. Kemudian dengan segala kerendahan hati saya utarakan dengan teman-teman. Bagaimana kalau Senin hari baik, tanggal 3 Oktober, cocok? Jamnya, jam berapa katanya? Saya bilang jam sepuluh saja,\" kata Surya menjelaskan. Surya kemudian melanjutkan dengan menjelaskan apakah ada unsur percepatan deklarasi ini terkait dengan kasus Anies dengan KPK. \"Ini kawan tanya ada terkait dengan KPK tidak nih? Mana kita tahu, nggak ada kaitannya. Artinya sungguh-sungguh saya tak melihat ada kaitannya antara NasDem, pencalonan Bung Anies kemudian KPK. Karena semua berjalan masing-masing, itu sudah jelas itu,\" katanya. Selain itu, Surya juga dipertanyakan tentang siapa dan bagaimana pemilihan calon wakil presiden (cawapres) untuk disandingkan dengan Anies Baswedan. \"Soal cawapres, kalau NasDem yak sudah kasih otoritas pada Pak Anies. Bagaimana kita tiba-tiba memilih wakil presiden yang tidak cocok dengan dirinya. Itu belum apa-apa sudah cari penyakit mamanya. Politik apa yang mau kita kerjakan, mau mendapatkan zaken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang tidak dapat ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita, kita harus yakin juga beri kesempatan dia \'eh pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini\' itu pemikiran NasDem,\" ucapnya menjelaskan. (Fik)
Pusham Surabaya minta Komnas HAM Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM pada Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan
Surabaya, FNN – Aksi Penembakan Gas Air Mata terhadap Suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Kabupaten Malang, yang menewaskan ratusan orang adalah tragedi kemanusiaan. Ironisnya, hilangnya ratusan nyawa manusia ini terjadi bukan karena tawuran suporter vs suporter, namun justru karena adanya dugaan kesalahan di dalam mitigasi kerusuhan oleh aparat negara maupun pihak penyelenggara. Johan Avie, SH, Direktur Pusham Surabaya sangat menyayangkan terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Menurut Johan, ada dugaan Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Aparat Negara. “Ini bukan semata-mata kesalahan prosedur mitigasi keamanan. Kalau dilihat dari kronologis kasusnya, ada tindakan aparat negara di situ, ada korban jiwa yang jumlahnya ratusan orang dan ada rantai komando saat aksi penembakan air mata. Layak jika ini diduga masuk dalam Pelanggaran HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM,” ujar Johan Avie. Untuk itu, Johan Avie, Pusham Surabaya sebagai Lembaga Sosial yang selama ini concern di bidang Hak Asasi Manusia meminta kepada Komnas HAM untuk turun melakukan Investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM di dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. “Ini korban jiwanya sudah ratusan orang lho. Bukan cuma orang dewasa saja yang jadi korban. Ada anak-anak, dan ada perempuan. Oleh karenanya saya minta kepada Komnas HAM untuk melakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Jangan cuma diproses ke ranah Kode Etik saja. Ini juga harus dilihat dari sudut pandang dugaan pelanggaran HAM,” tegas Johan Avie. Di luar semua itu, Pusham Surabaya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban meninggal dunia akibat tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Pusham Surabaya juga akan berusaha membantu memberi pendampingan hukum bagi para keluarga korban yang berusaha mencari keadilan atas apa yang telah dialami oleh sanak keluarganya. (mth/*)
Mencium Adanya Kriminalisasi, Relawan Anies Baswedan Gelar Aksi di Depan Gedung KPK
Jakarta, FNN - Salah satu kelompok relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Elemen Rakyat (PEREKAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan Jakarta Selatan pada Senin (3/10/2022). Aksi yang dimulai pada pukul 13.20 WIB itu dipicu oleh dugaan adanya rencana kriminalisasi yang dilakukan oleh Firly selaku Ketua KPK untuk menjatuhkan Anies. M. Nadiem selaku koordinator lapangan (korlap) PEREKAT menjelaskan bahwa, bentuk kriminalisasi yang dilakukan Firly pada Anies adalah memaksakan Anies sebagai tersangka korupsi Formula E. \"Kasus kriminalisasi ini berupa adanya upaya pemaksaan kasus Formula E yang seolah menjadikan Anies bersalah. Contohnya dengan adanya permintaan kepada satuan tugas penyelidikan bahwa kasus ini segera dinaikan ke tingkat penyidikan tanpa adanya bukti yang cukup,\" ujarnya di depan Gedung KPK. Oleh sebab Nadiem menjelaskan bahwa, aksi ini setidaknya mengusung 4 tuntutan terhadap KPK yaitu : - Hentikan pemaksaan untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. - Mendorong agar KPK melanjutkan kasus-kasus yang mangkrak, sehingga terkesan KPK melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus tersebut. - Meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus, terutama yang melibatkan rezim pemerintah yang nampak terlihat indikasinya. - Bila tuntutan tidak dapat dipenuhi, maka kami meminta agar ketua KPK dicopot karena dinilai tidak becus dalam mengemban amanah rakyat Indonesia untuk kondisi negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. \"Saya harap dengan adanya aksi ini KPK bisa jadi lebih terbuka matanya bahwa, jika menangani kasus janganlah tebang pilih. Masih banyak kasus korupsi lain yang mangkrak begitu saja seperti kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Puan Maharani, Bisnis Tes PCR oleh Erik Tohir dan masih banyak lagi,\" ujarnya. Tercatat bahwa massa yang ikut dalam aksi ini berkisar 50 orang, aksi ini digelar setelah berakhirnya acara pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem di Daerah Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini berakhir pada pukul 14.10 WIB setelah pihak KPK mengirimkan salah seorang perwakilannya untuk mendengarkan aspirasi yang diberikan massa pengunjuk rasa agar bisa disampaikan kepada pimpinan KPK. Aksi ini akan digelar kembali pada tanggal 5 dan 7 Oktober 2022 dengan tujuan agar pihak KPK segera memenuhi tuntutan mereka. (Habil)
Partai NasDem Percaya Anies Adalah Sosok Terbaik untuk Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Partai NasDem menggelar Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia bertempat di Nasdem tower, Senin (03/10). Dalam deklarasi ini, Partai NasDem mengumumkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Surya Dharma Paloh, selaku ketua umum DPP Partai NasDem, dalam sambutannya menegaskan bahwa kepentingan nasional lebih penting daripada kepentingan partai. Oleh karena itu, Partai NasDem memilih calon presiden yang terbaik, yaitu Anies Baswedan. \"Maka yang ingin dicari NasDem adalah yang terbaik daripada yang paling baik. Inilah kenapa, akhirnya NasDem memilih seorang sosok Anies Rasyid Baswedan,\" ujar Surya Paloh dalam Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem, pada Senin, 3 Oktober 2022. Surya juga menambahkan alasan mereka memilih Anies sebagai calon mereka. \"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah \'why not the best?\'\" tambah Surya. Menanggapi deklarasi yang disampaikan Surya Paloh sebelumnya, Anies menerima dan mengaku siap menjadi usungan Partai NasDem sebagai Capres 2024. \"Dengan memohon rida pada Allah SWT, dengan memohon petunjuk dari-Nya, dan dengan seluruh kerendahan hati-Nya. Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu,\" ujar Anies di Ballroom NasDem Tower, Senin (01/10). Di pidatonya, Anies juga sempat mengutip salah satu peribahasa Aceh tentang niat yang diinginkan akan terjadi. \"Sebagaimana kata orang Aceh, jadda wa jaddi, meunan ta pinta meunan jadi. Kira-kira artinya, begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi,” kata Anies. Diketahui, Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia oleh Partai NasDem ini digelar lebih cepat dari yang sebelumnya diumumkan pada November. Mengenai koalisi antara Anies dengan Partai NasDem, Surya menanggapi bahwa hal tersebut merupakan hak Anies untuk menentukan. (oct)
Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin di Dunia, Jokowi 7 Tahun Ngapain Aja?
Jakarta, FNN – Dua lembaga dunia, salah satunya orld Population Review, memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya US$ 3.870 perkapita tahun 2020. Sementara, GF mac.com menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor urut 91 di dunia. “Anda tinggal pilih yang mana datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang,” ujar Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi sebab angka resesi kita lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo selalu membandingkannya bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. “Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Bu Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung, bahkan mungkin hujan deras,” ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-73 sebagai negara termiskin di dunia tahun 2022 versi laporan World Population Review. Pemeringkatan negara miskin didasarkan pada pendapatan nasional bruto atau gross national incomes (GNI) per kapita masing-masing negara, yang merupakan ukuran pendapatan total negara dibagi dengan populasinya. GNI ini sangat mirip dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Nah merujuk data World Population Review, Indonesia menempati urutan ke-73 negara paling miskin di dunia. GNI per kapita Indonesia tercatat sebesar US$ 3.870 pada tahun 2020. Posisi Indonesia lebih baik dari sejumlah negara ASEAN lain seperti Filipina di urutan ke-66, Vietnam yang ada di urutan 55, Timor Leste (44), Kamboja (39), Myanmar (33). Sementara, Burundi, Somalia dan Mozambik menduduki urutan teratas negara paling miskin di dunia. Masing-masing dengan GNI per kapita sebesar US$ 270, US$ 310 dan US$ 460 pada tahun 2020. Di bawah sistem Bank Dunia, negara-negara berpenghasilan rendah adalah negara-negara yang memiliki GNI (disesuaikan dengan dolar AS saat ini) kurang dari US$ 1.046 per 01 Juli 2021. “Nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai,” kata Rocky Gerung. “Jadi itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul,” lanjutnya. (Ida/sws)
Partai Gelora Sampaikan Duka Cita Mendalam atas Terjadinya Tragedi Kanjuruhan, Fahri Hamzah: Ini Ujian yang Berat Sekali
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyampaikan duka dan kepedihan yang mendalam atas terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan korban jiwa usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya di pada Sabtu (1/10/2022) malam. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, hal ini merupakan ujian yang berat karena banyak nyawa yang hilang dan masih terus bertambah. \"Sementara korban nyawa bertambah, aku belum bisa memahami perasaanku kecuali kegalauan tentang mengapa nyawa begitu banyak hilang dan terus bertambah berat sekali ujian ini,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (3/10/2022). Fahri Hamzah menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan itu harus memberikan jawaban kepada publik. \"Tapi sebagai warga negara kita selalu harus mendapat jawaban sempurna. Dari para pemegang amanah,\" ujarnya. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini juga mengakui bahwa tragedi Kanjuruhan ini terjadi begitu cepat dan menelan banyak korban jiwa. \"Begitu cepat, terlalu singkat waktu yang memakan ratusan nyawa ini. Ayo berhenti sejenak, ini soal nyawa,\" tandasnya. Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobby dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini juga menyampaikan hal serupa. Ia turut berduka cita atas terjadinya tragedi yang telah menelan seratusan lebih korban jiwa, dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. \"Kami merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas kejadian ini, karena sedemikian banyak korban jiwa yang menjadi korban sia-sia,\" kata Kumalasari Kartini. Mala, sapaan akrab, Kumalasari Kartini mengatakan, prosedur pengamanan terjadinya kerusuhan semacam ini seharusnya sudah dipelajari, direncanakan dan diterapkan dengan benar. Karena itu, jika ditemukan kesalahan prosedur, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab harus diproses secara hukum. \"Bila memang terjadi kesalahan prosedural terhadap penanganan kerusuhan tersebut maka pihak-pihak yang bertanggung-jawab harus di proses secara hukum sesuai undang undang yang berlaku,\" tegasnya. Seperti diketahui, tragedi Kanjuruhan ini berawal saat ribuan suporter Arema FC, yakni Aremania merangsek masuk ke area lapangan setelah tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023. Polisi kemudian menembakkan gas air mata di dalam lapangan yang membuat banyak suporter pingsan dan sulit bernafas sehingga banyak yang tumbang. Suporter yang bertumbangan itu lantas membuat kepanikan di area stadion sehingga mereka berebut mencari jalan keluar. Akan tetapi, jumlah pendukung yang membutuhkan bantuan medis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang disiagakan di Stadion Kanjuruhan. Para suporter yang menjadi korban itu banyak yang mengeluh sesak nafas terkena gas air mata dan terinjak-injak saat berusaha meninggalkan tribun stadion. Hingga saat ini tercatat 125 orang kehilangan nyawa akibat kerusuhan tersebut, sebelumnya tercatat 130 orang karena ada data ganda. Namun, jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan itu masih terus berkembang seiring berjalannya waktu. Atas tragedi ini, Pesiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan PSSI untuk menyetop kompetisi sampai ada evaluasi dan perbaikan prosesur pengamanan pertandingan. \"Saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan,\" ujar Jokowi secara daring di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (2/10/2022). Jokowi juga memerintahkan kepada Menpora, Kapolri dan Ketua umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepakbola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. \"Khusus kepada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini,\" tegas Jokowi.
Tragedi Kanjuruhan: LaNyalla Sesalkan Penanganan Polisi di Stadion
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyesalkan pola penanganan terhadap suporter yang turun ke stadion oleh polisi dengan menghajar dan menembakkan gas air mata, sehingga terimbas pada penonton yang ada di tribun. Menurut LaNyalla, akibat kepanikan massal dan dampak dari gas air mata, ratusan orang berdesakan yang ingin keluar dari tribun menjadi korban. Larangan penggunaan gas air mata itu telah diatur FIFA dan tertuang pada Bab III tentang Stewards, pasal 19 soal Steward di pinggir lapangan. “Jelas ditulis; Dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa,” tegas LaNyalla, mantan Ketum PSSI. Hal itu membuktikan lemahnya koordinasi. Padahal sebelum match, pasti ada rakor pengamanan antara Panpel dengan Kepolisian. “Entah apa alasan yang membuat polisi menembakkan gas air mata ke tribun itu, sehingga membuat kepanikan massal,” lanjut LaNyalla. Strategi evakuasi yang utama adalah mengamankan pemain, dan itu sudah dilakukan. Selanjutnya tinggal mencegah penonton melakukan perusakan atau saling serang antara dua kubu. Sambil semua pintu keluar dan jalur evakuasi dibuka untuk pengosongan stadion. “Pengosongan tribun dengan menembakkan gas air mata, jelas menyalahi aturan FIFA,” tandas LaNyalla. Diberitakan, dunia sepakbola tanah air berduka. Ratusan pendukung Arema FC meninggal setelah terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kerusuhan sepakbola memang pernah terjadi. Tapi kejadian di Kanjuruhan ini sangat luar biasa, karena jumlah korban sangat besar. “Sebuah catatan kelam bagi persepakbolaan nasional, bahkan dunia. Saya prihatin dan menyesalkan kenapa hal itu harus terjadi,” ungkap LaNyalla. (mth)
KAMI Lintas Provinsi Kecam Tindak Represif dalam Tragedi Kanjuruhan
Solo, FNN – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menyampaikan empati dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang terjadi usai laga pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022. “KAMI menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use force) melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan,” kata Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi dalam rilisnya yang diterima FNN, Ahad (2/10/2022). Menurut KAMI, bahwa penggunaan gas air mata tersebut telah dilarang dan sangat jelas menyalahi ketentuan FIFA sebagaimana disebutkan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan, penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. KAMI menduga tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: 1. Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa; 2. Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 3. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI; 4. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara; 5. Perkapolri Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara. Atas pertimbangan tersebut, KAMI menyatakan: 1. Mendesak Kapolri, Ketua Umum PSSI, Dekom dan Direksi PT Liga Indonesia Baru dan semua pihak terkait bertanggung jawab secara sosial dan moral terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan Malang; 2. Mengecam Tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus Implementasi Prinsip HAM POLRI; 3. Mendesak Negara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap tragedi ini yang mengakibatkan jatuhnya 182 korban jiwa (terpantau sampai pada 2 Oktober 2022) dan korban luka dengan membentuk tim investigasi independen; 4. Mendesak Kapolri untuk melakukan Evaluasi secara Tegas atas Tragedi yang terjadi yang memakan Korban Jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian; 5. Mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-Polri yang bertugas pada saat peristiwa tersebut; 6. Hentikan pelaksanaan liga sepakbola sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada jaminan keamanan setiap pelaksanaan pertandingan liga sepak bola di Indonesia. (mth)
POPULER
