NASIONAL
Tak Percaya Polri: Audit Satgasus Harus Dilakukan Masyarakat
Jakarta, FNN – Haris Azhar berpendapat, audit Satgasus perlu dilakukan oleh kelompok akademisi, praktisi, dan korban. Pemeriksaan dan pembeberan fakta dilakukan kelompok tersebut, tak perlu sempurna, karena ini akan menjadi simbol bahwa masyarakat ini tak tinggal diam terhadap kasus Ferdy Sambo. Dalam seminar “Audit Satgasus Merah Putih Polri, Segera!” yang diadakan di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/9), Haris Azhar hadir sebagai pembicara bersama Sugeng Teguh, Anton Purnama, Irma Hutabarat dan Benni Akbar. “Saya mengusulkan audit itu harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan Anda minta lagi ke Mabes Polri, Kompolnas, DPR, atau pemerintah. Lebih baik oleh masyarakat,” kata pendiri Lokataru itu. Menurutnya, penjaga demokrasi di negara ini adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah justru diuntungkan oleh keberadaan Satgassus karena mampu meredam oposisi. Sementara itu, Kompolnas abai terhadap Satgassus. Sebelumnya ia mengatakan Satgassus mempunyai ranah kewenangan dalam ruang lingkup UU ITE. Satgassus juga punya kewenangan dengan UU yang berbau uang dan juga kekuasaan. Bahkan, semenjak ada Satgassus, korban pidana UU ITE meningkat dan banyak dari korban adalah oposisi kekuasaan. Ia juga berpendapat jika Satgassus dibubarkan tapi tanpa diungkap, maka itu tak akan cukup. “Bahayanya, kalau Satgassus dibubarkan tetapi tidak diungkap. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Satgasus diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu,” lanjut Haris Azhar. Ia kemudian menambahkan, pemerintah harus mencari pengganti Satgassus. Ini dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan bagi penguasa dari sisi politis maupun keuangan akan hilang. Maka dari itu, Haris menginginkan rakyatlah sebagai pilar demokrasi untuk membongkar Satgasus agar bisa menjabarkan semua sumber permasalahan. (Fer)
Kudeta dan Pemberontakan Dunia Dilakukan Kolonel, PDIP Bentuk Dewan Kolonel Mau Kudeta Siapa?
MENGAPA PDIP membentuk Dewan Kolonel, meski kemudian dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto? “Jadi, memang kedudukan Kolonel itu yang paling efektif karena masih memegang komando,” kata Rocky Gerung. “Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando,” lanjut pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat itu kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (21/9/2022). “Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena kan Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan,” lanjut Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, ikuti dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung berikut ini. Halo Bung Rocky, 86 Siap! Okelah, kalau Anda mungkin Dewan Jenderal, saya masih levelnya Dewan Kolonel karena senioritas dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Itu soal yang lebih menarik buat bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel. Kan itu yang lagi heboh sekarang, Hersu. Saya heran kenapa mereka memilih istilah Dewan Kolonel. Biasanya, kata kolonel itu kan dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung, itu di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Kadhafi. Jadi memang kedudukan Kolonel yang paling efektif karena masih memegang komando. Ya kalau nggak Jenderal kan ya sudah Jenderal itu ya sudah elit, sifatnya sudah lebih politis. Jadi itu kira-kira. Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando, tapi nanti orang mulai mengira-ira itu ada apa? Apa benar ada Dewan Kolonel? Kan pertanyaan-pertanyaan usil dari netizen itu yang nanti merepotkan dijawab mungkin, tapi ya sudah itu kita hormati apa yang diputuskan PDIP, sama seperti kita hormati apa yang lagi dipertengkarkan oleh Demokrat dengan PDIP. Ya, tapi maksud saya ini kan kalau kita ngomong PDIP itu kan dan urusannya dengan Puan ini soal kelanjutan trah Soekarno. Kan begitu ya. Ini arahnya kan jelas seperti itu. Kenapa mereka nggak sensitif bahwa nama istilah dewan itu Dewan Jenderal, itu dulu sensitif sebenarnya buat keluarga Bung Karno, karena mengingatkan pada kejatuhan Bung Karno juga karena isu Dewan Jenderal itu kan? Pasti sudah dihitung, lalu dipilih. Kan yang di PDIP tahu itu istilah Dewan Jenderal, istilah Dewan Kolonel, atau bahkan nama-nama tadi, Gringo Honasan, Kolonel Untung. Tapi, ada juga Kolonel Soeharto yang memimpin Jogja kembali segala macam. Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan. Jadi kita akan lihat nanti efek dari Dewan Kolonel ini pada baliho-baliho baru Mbak Puan. Kira-kira begitu? Dan itu yang menandakan bahwa oke, Dewan Kolonel sudah sedang bekerja. Intinya tetap untuk naikkan Mbak Puan sebagai calon presiden dari PDIP. Tetapi, dengan diungkapnya Dewan Kolonel ini sekarang kita sudah bisa membaca dengan transparan kelihatannya itu soal Mbak Puan jadi capres dari PDIP itu harga mati gitu ya. Dan Ganjar Pranowo dan juga Pak Jokowi sudahlah sudah mulai fokus bagaimana mendapatkan perahu sendiri gitu, kalau berani ya. Itu yang menarik. Dan Pak Prabowo pasti merasa waduh, saya purnawirawan, tapi PDIP punya Dewan Kolonel. Kan mustinya Pak Pabowo yang pakai DC semacam itu kan. Tapi ya Pak Prabowo akhirnya mengerti bahwa ya nggak mungkin Ibu Megawati (Soekarnoputri) di ujung usianya itu, di ujung usia artinya di ujung wisdomnya sebagai pemimpin lalu tidak memberi kesempatan pada ini momen terakhir buat Ibu Puan. Kalau dia nggak bisa juga meneruskan trah Soekarno, itu juga PDIP tenggelam juga, kan tetap PDIP itu digantungkan pada aura kepemimpinan Soekarno. Karena itu, kelihatannya semua istilah akan dikaitkan dengan pemimpin bangsa ini pada Bung Karno. Yang tinggal kita hitung adalah efek dari penggunaan istilah itu. Tetapi, saya kira juga sudah dihitung efeknya. Tinggal orang menduga lebih dalam lagi, artinya Pak Prabowo sudah di luar radar PDIP, karena ini sudah final, Ibu Puan akan didorong oleh Dewan Kolonel untuk terus berkibar sampai 2024. Jadi, perjanjian Batu Tulis ya sudah tinggal batunya saja, tulisannya sudah hilang. Jadi, jelas ini, betul pilihannya “no or never”. Jadi, artinya sebenarnya orang seperti Ganjar Pranowo harusnya musti realistis. Kalau dia terus melakukan perlawanan yang terjadi nanti malah juga perlawanan dari dalam dan juga tindakan dari PDIP terhadap Ganjar akan semakin keras. Itu dua hal. Pertama, Ganjar itu tidak akrab dengan PDIP atau bahkan disingkirkan. Yang kedua, sebagai tokoh dia nggak mungkin bikin perahu sendiri tanpa restu Jokowi. Di situ kesulitannya. Jadi dalam perbandingan dengan Prabowo, pasti Pak Jokowi merasa aman dengan Prabowo karena Prabowo sudah mampu untuk bikin koalisi. Jadi, didorong-dorong Ganjar ya nggak jalan-jalan juga tuh. Kelihatannya Pak Jokowi akan bersikap lebih akrab pada Prabowo ketimbang pada Puan dan Ibu Mega. Kan ini soal yang sangat pragmatis. Bagi Pak Jokowi tentu dia butuh cantolan di hari-hari terakhir ini dan di hari-hari pertama dia lengser. Sangat mungkin Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kasih sinyal bahwa sudah saya percaya Anda tuh. Jadi, itu sebenarnya yang kita tunggu, mungkin bulan November ini juga akan diucapkan bahwa Jokowi akhirnya memberi dukungan atau restu pada Prabowo. Kan cuma itu. Poin kita selalu adalah Pak Jokowi sudah gagal untuk tiga periode, itu wacananya sudah hilang, juga musyawarah rakyat itu juga sudah nggak mempan tuh. Jadi wakil presiden juga sudah hilang. Jadi tinggal satu poin, yaitu meyakinkan bahwa pemerintahan berikutnya akan menjamin reputasi Pak Jokowi untuk tidak dipersoalkan, baik secara hukum maupun secara sosial. Kan itu dalilnya. Dan, kelihatannya dalam bebeerapa tahun terakhir ini Pak Prabowo betul-betul mengasuh Pak Jokowi batin dan jalan pikirannya sehingga Pak Jokowi punya kepercayaan kepada Pak Prabowo dan itu blessing in disguise sekali pada Bapak Prabowo. Nah, itu mungkin yang menandakan mengapa Gerindra akhirnya mengambil risiko untuk berseberangan dengan PDIP. Demikian juga Demokrat membaca hal yang sama, lalu berseberangan dengan PDIP. Tetap juga Demokrat adalah partai yang berupaya untuk muncul sebagai alternatif. Kan nggak mungkin Demokrat sama Gerindra. Dan nggak mungkin lagi Demokrat kasih sinyal pada Presiden Jokowi untuk minta dilindungi atau diberi kesempatan memimpin. Jadi, Demokrat justru yang menjadi faktor di situ karena suatu waktu nanti Demokrat harus mengucapkan dia dengan siapa. Itu yang lagi ditunggu. Nah, kalau Anies, sudah pasti akan diganggu teruslah, karena Anies nasibnya sama kayak Ganjar sebetulnya. Jadi kita bicara faktanya bahwa di luar kenyataan, Anies elektabilitasnya akan tumbuh terus. Tapi, kalau misalnya Pak Jokowi sudah memilih Prabowo, itu pasti Anies akan disingkirkan, Ganjar sudah pasti tercecer. Cuma itu soalnya. Mari kita baca lebih detail konstelasi politiknya dengan munculnya gerakan Dewan Kolonel, dan kebetulan bulan September juga ini munculnya. Dengan adanya Dewan Kolonel ini kan kita memastikan bahwa Ganjar untuk PDIP selesai. Sementara ini kita bisa menyimpukan begitu. Kedua, kita tidak bisa membayangkan seorang Ganjar berani maju tanpa dukungan dari PDIP dan PDIP sendiri kan sudah mengingatkan bahwa kalau dipastikan Ganjar berani maju dari partai lain akan dihabisi di Jawa Tengah. Padahal, kita tahu pasti basis utama dari Ganjar di Jawa Tengah. Nah, kemudian sementara yang tersedia itu kan KIB dan kita tahu ini kan pepesan kosong. Karena nggak mungkin konstituennya PAN, konstituennya PPP, bahkan konstituennya Golkar, itu memilih Ganjar. Itu nasib Pak Jokowi, salah bikin perahu cadangan. Perahu cadangannya bocor semua dan tentu Ganjar juga ada di dalam kegemangan hari ini. Nggak mungkin Ganjar itu berpikir bahwa Jokowi lebih memilih dia dibandingkan Prabowo. Jadi dalam persaingan menjadi penerus Jokowi, ya mungkin Prabowo lebih masuk akal bagi Pak Jokowi. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kemudian ada faktor lain, tentu yang kita inginkan ada faktor lain sehingga Pemilu batal kan. Tapi okelah kita akan masuk dulu di dalam kalkulasi mereka. Nah, Dewan Kolonel ini masih akan berupaya keras supaya kira-kira Puan itu bisa dapat di awal langsung 12% gitu elektabilitasnya. Tapi itu artinya uang yang dioperasikan oleh Dewan Kolonel ini musti juga cepat pada lembaga survei. Yang akan panen ya lembaga survei walaupun kita tahu itu aktivitas untuk bubble saja, untuk niup balon saja. Dan makin lama makin terlihat kualitas. Dan, pada suatu waktu nanti akan terjadi pertengkaran politik antara Agus Harimurti dengan Mbak Puan karena dua minggu lagi kan pasti orang mau lihat kualitas-kualitas perdebatan itu kan. Dan itu kita lihat komposisinya. Komposisinya nanti kita lihat bagaimana kalau misalnya terlihat Ibu Puan elektabilitasnya tinggi di baliho, tapi di forum-forum debat atau percakapan dan jurnalis dia jomplang. Nah itu bahayanya Dewan Kolonel itu mesti sesuaikan loh antara kemampuan argumen Ibu Puan dengan fakta sentimen di dalam statistik. Gitu soalnya. Nah, Anda tadi mengendus kecenderungan bahwa Pak Jokowi pada akhirnya nanti memilih Pak Prabowo gitu. Tapi, kalau kita baca statement dari Dewan Pembina, wakil ketua dewan Pembina Gerindra, justru dia menyatakan begini bahwa Pak Jokowi itu akan dukung Ganjar dan atau Erick atau Sandi demi cari selamat. Jadi, sebenarnya buat kalkulasinya ini yang mungkin bukan Prabowo yang diincar. Tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa itu sebenarnya cuma dalam rangka cari selamatlah, menyelamatkan dinasti dia, menyelamatkan kepentingan dia, dan sebagainya. Ya, kalau cari selamat pada Erick Thohir ya agak susah karena nggak naik-naik elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar. Jadi, kira-kira Gerindra atau Bung Dasmon ini mengintip peluang Pak Jokowi untuk berbalik arah dari mereka yang dia andalkan. Kan semua mengandalkan Jokowi. Erick ada di situ. Ya lingkungan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Setelah dilihat-lihat yang nggak bisa juga itu nambah keyakinan bahwa Jokowi bisa disebut saja bisa diasuh oleh seseorang di antara mereka. Yang paling rasional tentu adalah Gerindra. Jadi, kira-kira Dasmon politisi yang cerdik, dia mengintip sesuatu untuk dia balikkan nanti bahwa pada akhirnya Jokowi akan bersama Gerindra karena rasa aman itu ada dari awal dan pertemuan pertama dengan Prabowo waktu diundang untuk masuk kabinet kan pasti sudah ada dugaan lebih kuat bahwa oke kenapa Pak Jokowi butuh Prabowo ya karena Gerindranya gede. Itu aja. (Ida/sws)
Aktivis yang Bersuara, Lius: Jangan Mau Ditahan
Jakarta, FNN – Para tokoh nasional berkumpul dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang digagas oleh Rocky Gerung pada Rabu, 21 September 2022 di Restoran Teras Budhe, Jakarta Selatan. Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut adalah Lius Sungkarisma. Dengan dimoderatori oleh Syahganda Nainggolan, Lius mengatakan pengalamannya ditahan selama 2 minggu. Oleh karena itu, dia mengatakan jangan mau ditahan. \"Jangan mau ditahan karena kalau kita udah ditahan, kita gak akan bisa bergerak, teriak juga gak ada yang denger,\" terang Lius. \"Jadi, jangan sampai ditahan. Kita itung-itunglah, tapi bersuara harus terus. Saya walaupun diam-diam, tapi ya masih juga bunyi ga boleh berhenti. Sebab itu satu-satunya yang pasti kita ada, lain-lain udah ditangkap, kita ribut pun gak ada yang dengar di dalem,” ucap Lius menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Lius mengatakan keinginannya dan mengajak untuk memperbaiki keadaan negeri yang saat ini sudah parah. \"Tapi ini yang mau hadir ke sini, saya yakin 100 persen kita ini masih ada keinginan untuk bisa berkontribusi merubah keadaan yang sudah parah,\" ucap Lius, penuh keyakinan. “Tapi saya kira semangat kita ini pasti didengar dan makin banyak yang ikut,\" kata Lius mengakhiri pernyataannya. (Rac)
Syahganda: Jangan Sepelekan Suara Mahasiswa!
Jakarta, FNN – Para tokoh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) berkumpul di Restoran Teras Budhe, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022). Mereka di antaranya Syahganda Nainggolan, Edy Mulyadi, Tamsil Linrung, Habil Marati, Said Didu, Rocky Gerung, Lieus Sungkarisma, dan Ahmad Yani. Pertemuan tersebut menghasilkan dua resolusi. “Pertama, mendukung gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menuntut rezim sekarang untuk menurunkan harga BBM dan harga-harga bahan pokok yang mencekik rakyat,” kata Ketua Panitia PMKI Andrianto. Sedangkan resolusi yang kedua yakni mendukung keputusan DPD dalam rangka penggantian wakil ketua pimpinan MPR. Dia mengatakan, DPD adalah representasi langsung rakyat. “Karenanya pimpinan MPR yang ada sekarang ini tidak memiliki hak untuk menolak atau menunda apa yang sudah diputuskan paripurna DPD dalam hal penggantian wakilnya di MPR dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,” katanya. Diskusi PMKI bertema “Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan” ini, mereka menyikapi tentang masalah kenaikan BBM dan maraknya Demo Mahasiswa yang hari ini luar biasa animonya melebihi gerakan Reformasi 98. “Era sekarang perlawanan begitu massif melibatkan semua elemen rakyat,” ujar Andrianto. Menurut Syahganda Nainggolan, dari sekian aksi mahasiswa dan masyarakat tentang polemik kenaikan harga BBM, aksi kegiatan hari ini lebih mengerikan, beda dengan aksi BBM tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, wartawan senior Edy Mulyadi yang baru bebas dari hukuman penjara, mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan semua yang hadir dalam forum diskusi PMKI dan tetap semangat untuk mengkritisi agenda pemerintah yang tidak pro rakyat. Tamsil Linrung mengapresiasi yang tinggi kepada Bung Edy Mulyadi yang baru keluar dari penjara. “Kita harus mengapresiasi Bung Edy karena beliau ini tetap tegar meski baru keluar dari penjara dan kita di ruangan ini juga berharap Bung Edy Mulyadi ini sebagai contoh agar ketika kita menyuarakan demokrasi jangan setengah-setengah, harus kongkrit dan tegas,” ujar Tamsil Linrung. “Mas Suharso (Manohara) rencana akan mengundurkan diri dan bergabung dengan gerakan kita karena beliau pun berharap agar demokrasi kita lebih baik ke depannya,” lanjutnya. Habil Marati, tokoh nasional menyebut, PPP akan me-launching Forum Kabah Membangun, diharapkan bisa menjadi penyambung lidah dari PMKI, yang bisa menjadi forum agar dapat mensinergikan kembali PPP. “Suharso ini pendiri KIB tetapi tiba-tiba diganti. Padahal beliau adalah pendiri dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Artinya, ada keretakan di lingkungan elit Jokowi, yang begitu mudah mencopot Ketum Parpol seperti yang terjadi di PPP ini,” katanya. Sementara itu, Said Didu mengungkap bahwa hutan Jokowi per hari Rp 1,7 triliun. “Bayangkan seberapa bahayanya ini jika berlanjut terus,” tegasnya. “Jebakan ilustrasi adalah jebakan yang menggambarkan ilustrsi infrastruktur kita yang maju padahal realnya banyak infrastruktur yang nganggur seperti IRT, pelabuhan nganggur dan lain-lain,” lanjut Said Didu. Rocky Gerung lebih menyoroti masalah keragu-raguan yang akan mengurangi pergerakan kita untuk membuat perubahan. Jokowi pasti tahu detil kekayaan orang-orang yang berkoar-koar ini menjadi senjata untuk menekan pergerakan tokoh-tokoh pergerakan kita. Beberapa waktu lalu membuat tulisan apabila partai yang ga lolos PT kepung saja MK. “Ketidakadilan PT ini yang harus jadi perhatian kita semua karena menurut saya ini gak fear,” tegas Rocky Gerung. Perubahan politik akan terjadi apabila direncanakan itu poinnya harus ada perencanaan untuk membuat perubahan. “Lebih sistematik pergerakan kita ke depan supaya lebih terstruktur karena rakyat butuh kita hari ini, jangan memble,” lanjut Rocky Gerung. “Rakyat ini sedang menunggu kita untuk menaikan 1 oktaf perlawanan terhadap Rezim Jokowi,” tegasnya. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani pun sepakat dengan Rocky Gerung. “Kita banyak gagasan yang cemerlang tapi kita belum bisa mengaplikasikan secara konkret, benar kata Bung Rocky banyak keragu-raguan dalam gerakan kita harus ada yang konkret,” kata Ahmad Yani. Andrianto berharap diskusi PMKI juga bisa menjadi pemantik bagi pemerintah agar lebih bijak menyikapi aspirasi rakyat. Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kembali mengingatkan dan meminta agar Pemerintah memberikan respons gerakan mahasiswa yang sudah berlangsung selama tiga pekan. Syahganda meminta agar Pemerintah tidak menyelepekan suara mahasiswa yang turun ke jalan. “Ini udah hampir 3 minggu belum ada respons makanya pemerintah. Pemerintah harus merespons, nggak boleh tidak,” katanya. “Kita akan sampaikan kepada pemerintah, mereka jangan nyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang,” tegas Syahganda. (mth)
Rocky Gerung: Judi 303 Terungkap, Bukti Nyata Kekacauan di Tubuh Pori
Jakarta, FNN – Perkembangan kasus Ferdy Sambo yang berawal dari pembunuhan berencana secara perlahan membongkar permasalahan kompleks yang terjadi di dalam internal kepolisian yang melibatkan banyak petinggi Polri maupun petinggi negara. Dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menyoroti hal tersebut melalui video yang berjudul \"Mabes Judi Online Hanya 200 M dari Mabes Polri. Sambo Bisa Bebas!\" yang diunggah pada Selasa, 20 September 2022 melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official. \"Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis, dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut, karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu,\" ujar Rocky pada Hersubeno. Penyelidikan kasus ini berhasil mengungkap perjudian 303 yang juga didalangi oleh Ferdy Sambo. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kekacauan dalam tubuh Polri setelah terkuaknya kasus ini. \"Dan kita akhirnya lihat pat-gulipat, sogok-menyogok, ancam-mengancam, terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai-mengintai jabatan pasti terjadi,\" tambah Rocky. Pengamat politik tersebut juga menyebutkan adanya kemungkinan kasus Sambo dapat membatalkan agenda strategis nasional, seperti Pemilu dan G20, disertai dengan keadaan ekonomi yang sedang memburuk hingga aparat kepolisian yang belum berhasil membenahi institusi. Baru-baru ini, pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengungkapkan bahwa ayah dari kliennya mengaku merasa lelah dan pasrah memperjuangkan keadilan atas anaknya yang tak kunjung selesai. Namun, Kamaruddin tetap bersikap optimis membela kebenaran. Sebagai bangsa yang cerdas, Rocky berpesan kepada masyarakat untuk mengawal kasus Sambo dengan menetapkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah. Selain itu. publik juga harus mengontrol variabel politik yang akan masuk. “Tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, the presumption of innocence. Tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak, kita mesti kontrol juga variabel politik yang pasti akan masuk untuk cari bagian karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti,” Rocky menjelaskan untuk menumbuhkan bangsa yang sehat, pelaku yang menghalangi demokrasi, mempunyai kaitan dengan uang politik yang haram seperti perjudian 303 tidak boleh ikut dalam Pemilu 2024. Hal ini merupakan kesepakatan moral yang perlu dikawal oleh publik. \"Jadi, betul kita kawal terus, tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabuhi, tapi mata moral itu akan berlanjut,\" ujar Rocky. (Ida, oct)
Rocky Gerung: Kasus Sambo Mengungkap Kerapuhan Institusi
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan kasus Sambo mengubah cara berpikir bangsa dan sebagai kunci dalam mengungkap kerapuhan institusi yang terjadi di Indonesia. Rocky bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief memulai pembahasan mereka mengenai perkembangan intelektual bangsa melalui video yang berjudul \"Mabes Judi Online Hanya 200 M dari Mabes Polri. Sambo Bisa Bebas!\" dipublikasikan melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (20/09/22). Wafatnya Azyumardi Azra turut meninggalkan duka mendalam kepada jajaran pers serta seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai seorang intelektual, kita tidak hanya kehilangan sosok tokoh Ketua Dewan Pers tersebut, melainkan juga dengan isi pikirannya, kata Rocky. Membahas soal intelektual, Rocky mengatakan bahwa intelektual bangsa ditentukan oleh tutur independen dalam berpikir. Menurutnya, banyak pikiran masyarakat yang tidak independen, sehingga disewa oleh negara serta aparat. \"Kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang bertutur independen dalam berpikir. Banyak orang yang punya pikiran tapi tidak independen. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat,\" ucap Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official dengan video yang dirilis pada Selasa, 20 September 2022. Berbagai kasus mulai dari perekonomian yang sedang memburuk hingga isu politik di antara institusi negara tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Indonesia membutuhkan kekuatan pikiran sehingga kritis dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Rocky mengaitkannya dengan kasus Sambo. Pengamat politik tersebut berpendapat bahwa peristiwa Sambo mengubah cara berpikir tentang bangsa. Pikiran rakyat tidak lagi dibatasi oleh kelompok maupun keyakinan tertentu. \"Peristiwa Pak Sambo ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi,\" ujar Rocky. Dengan pemikiran kritis masyarakat yang independen, kasus Sambo dapat terkuak dan mengungkap adanya kerapuhan institusi negara. “Kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” kata Rocky. (Ida, oct)
Mabes Judi Online Hanya 200 Meter dari Mabes Polri: Sambo Bisa Bebas
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, peristiwa Ferdy Sambo ini ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itu yang sering kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya,” ungkap Rocky Gerung. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” lanjutnya. Tapi, kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. “Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara,” tegas Rocky Gerung ketika dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (20/9/2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung Official, dan kita ketemu hari ini, Selasa, 20 September 2024. Pagi ini jenazah dari Profesor Azyumardi Azra, ketua Dewan Pers, mantan Rektor UIN Jakarta, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Ini menjadi prosesi terakhir saya kira kita menghormati Profesor Azyumardi Azra sebagai seorang intelektual, sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang berpikir merdeka. Ya, seorang pemikir merdeka akhirnya pergi dan kita kehilangan kemampuan atau sedikit kehilangan harapan, karena kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang bertutur independen dalam berpikir. Banyak orang yang punya pikiran tapi tidak independen. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat. Jadi semua itu mengingatkan kita betapa yang pergi itu bukan sekedar sesosok tokoh, tapi juga isi pikirannya. Dan tugas kita adalah memulihkan pikiran bangsa ini. Dan saya kira dalam situasi sekarang ini tidak banyak orang seperti Profesor Azyumardi Azra, meskipun kita melihat tanda-tandanya sudah mulai pulih kembali akal-akal sehat di kampus-kampus itu. Seperti yang kita singgung kemarin sejumlah Profesor sudah berkumpul di Yogyakarta dan saya kira dilihat di bawah permukaan juga kita mendengar banyak sekali sebenarnya yang mulai berpikir semacam itu, bagaimana berpikir tentang bangsa dan negara ini. Gitu ya. Ya. Saya dalam dua minggu ini banyak beredar di kampus-kampus, kembali ke kampus, dan menemukan ada energi baru yang sedang ditumbuhkan. Dan itu pasti akan berhadapan dengan keadaan Indonesia, termasuk Pemilu, ekonomi dunia yang betul-betul 2023 nanti dalam radar Bank Dunia akan memburuk. Jadi, kita butuh untuk mengasuh negeri ini dengan kekuatan pikiran, bukan dengan kekuatan amplop, bukan dengan kekuatan perintah kekuasaan, juga bukan dengan memanipulasi BAP, macam-macam gitu. Jadi, sekali lagi, ini satu monumen untuk mengingat bahwa pikiran itu perlu dikembalikan dalam kehidupan bernegara. Jadi, “Selamat Jalan Pak Azyumardi Azra”. Dan yang menarik itu, sekarang ini kan orang sedang menyoroti soal kasus Ferdy Sambo. Sebelum kita masuk kemarin soal pemecatan Ferdy Sambo, ada satu hal yang saya kira ini masih ada benang merahnya dengan apa yang kita bicarakan tadi. Yakni pernyataan dari pengacara Bharada Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan bahwa dia sudah ketemu dengan orang tuanya Yosua, yakni Pak Bernard Hutabarat, yang dia merasa sudah lelah menghadapi ini. Dan dia sendiri, Pak Kamarudin sebenarnya juga menghadapi situasi itu, tapi dia menyatakan tidak akan lelah menyerah membela kebenaran. Yang lebih luar biasa, dia bercerita bagaimana dia pergi ke kota-kota lain, termasuk ke Jambi, dia dipeluk oleh orang-orang yang berkerudung maupun yang tidak berkerudung, yang menitipkan aspirasi itu dan kemudian dia menyatakan bahwa jangan mau diadu-domba soal khilafah dan radikalisme dengan Pancasila. Dan dia juga mengingatkan bahwa dia kecewa karena Presiden Jokowi hanya bicara sampai 4 kali, tapi ternyata realisasinya tidak tidak ada. Dan dia mengingatkan pentingnya untuk jangan salah lagi memilih pemimpin pada tahun 2024. Saya kira pengalaman batin dari Kamarudin Simanjuntak ini sangat dalam dan kita memang mengamati itu terjadi pada kasus Yosua itu, sikap imparsial publik itu muncul. Ya, itu itu intinya. Akhirnya, kita balik pada pengalaman batin. Ada adagium di dalam kehidupan “kalau yang di luar itu berantakan dan menyempit maka batin kita yang meluas”. Jadi itu sebetulnya wisdom bahwa semua emosi akhirnya harus kita tertibkan atau kita atur kembali dalam batin kita. Dan peristiwa Pak Sambo ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itulah yang seringkali kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya. Tetapi, pada saat yang sama banyak orang yang juga mencegah kita untuk menuju titik cahaya itu. Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis, dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut, karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu. Dan, kita akhirnya lihat pat-gulipat, sogok-menyogok, ancam-mengancam, terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai-mengintai jabatan pasti terjadi. Tetapi, sekali lagi, kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya. Dan orang was-was kalau Sambo masuk pengadilan apakah Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi yang makin lama makin gila dalam peristiwa ini, atau justru akan melihat bahwa Sambo ini akan menjadi akhir dari sebuah kasus yang nggak bisa dibuka lagi pada akhirnya. Jadi, soal-soal ini yang kita tunggu, tapi kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. Ya, jadi kemarin Ferdy Sambo dalam sidang banding ditolak. Dan, dia tetap dinyatakan dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Dan seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjenpol Dedy Prasetyo, dinyatakan bahwa itu final dan mengikat. Tetapi, sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu Pak Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa itu istilah final dan mengikat itu ternyata nggak betul karena ada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dalam waktu tiga tahun, Sambo bisa mengajukan peninjauan kembali kalau ditemukan bukti-bukti terhadap bukti yang belum diajukan. Artinya, peluang Sambo untuk tetap kembali menjadi anggota Polri itu terbuka dan orang melihat tanda-tanda kekhawatiran semacam itu, terutama dikaitkan dengan konstruksi hukumnya juga yang kelihatan lemah, terus belum lagi sekarang terungkap bahwa ada soal judi online itu, yang ternyata memang sangat berkuasa dan mendrive apa yang terjadi di lingkungan Polri. Ya, itu yang orang mulai berpikir bahwa Sambo ini semacam kapal besar yang nggak bisa tenggelam, biasa disebut terlalu besar untuk tenggelam. Sama seperti dulu waktu Titanic dibuat, orang merasa Titanic nggak bisa tenggelam. Dia terlalu besar untuk tenggelam, dan akhirnya satu kecelakaan kecil di malam pestapora di atas Titanic, memberantakkan kapal itu. Juga begitu sebetulnya. Memang, ada upaya untuk menutupi kasus ini atau bahkan skandal ini, karena melibatkan mungkin hampir semua pejabat tinggi di republik ini tahu soal-soal semacam ini. Di mana judi dioperasikan, di mana narkoba diperdagangkan ulang, itu hal-hal yang dulu kita sebut rahasia samar-samar sekarang makin lama makin jelas. Dan lokasi-lokasinya makin lama makin terbuka. Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara. Dan, itu saya kira orang akan cari atau mereka yang masih ingin bermain dalam menyelundupkan opini publik akan memanfaatkan situasi ini. Dan, kelihatannya juga sebagai terdakwa Sambo tetap merasa bahwa dia punya kartu yang belum dia turunkan. Nah, kartu itu yang orang tunggu. Jangan sampai kartu tersebut justru memporak-porandakan agenda politik Presiden Jokowi, yaitu Pemilu, G20, dan terus mulai membaca pikiran para diplomat dunia yang kepala negara akan masuk ke Indonesia merasa bahwa sangat mungkin kepala negara mereka nggak akan datang ke Indonesia karena keadaan yang tidak pasti. Apalagi kita tahu bahwa bagaimana mungkin misalnya Vlademir Putin dalam sidang itu bertemu dengan Joe Biden. Putin mungkin menganggap Indonesia berbahaya sekali. Ukraina juga begitu. Apalagi Biden, melihat bahwa keadaan Indonesia berantakan, bahaya secara keamanan. Karena polisi juga masih mengalami banyak hal, ekonomi buruk, demonstrasi ke mana-mana. Jadi, peristiwa Sambo ini akan bisa membatalkan agenda-agenda strategis nasional. Jadi, saya kira memang ini kan kita sudah di-warning sejak awal oleh beberapa teman, “hati-hati ya, jangan sampai kemudian kasus ini dilepas”, karena ini tidak boleh hanya dilihat soal kriminal biasa. Itu ada agenda yang jauh lebih besar, dan itu ternyata ini misalnya, diungkap sendiri oleh staf ahli, tim ahli politik dari Pak Kapolri, dia mengingatkan bahwa ini ada kakak asuh dan dia memberikan ciri-cirinya. Kakak asuh itu dulu orang yang memberikan jabatan dia, termasuk waktu jadi Kepala Divisi Propam dan sebagainya, dan orang dengan mudah menyebut ini pasti yang dimaksud adalah mantan Kapolri Idham Azis, karena dia nyebut spesifik. Kalau nyebut nama dia nyebut spesifik jabatan yang diberikan. Dan kita tahu bahwa Sambo jauh sebelumnya dia adalah koordinator tim. Jadi, dia memang orang yang dekat dengan puncak-puncak kekuasaan di Polri. Nah ini kan kalau kita melihat ada seorang tim ahli yang menyatakan begitu, itu kan menunjukkan bahwa ini memang ada pertempuran di dalam tubuh Polri yang belum selesai sampai sekarang. Itu, kalau kita masukkan faktor Bjorka juga itu kita akan lihat semacam peta baru. Siapa sebetulnya yang mengoperasikan bjorka ini. Apakah bjorka seseorang atau sebuah komputer yang didesain oleh sebuah tim dan dioperasikan secara kolektif. Kan itu soalnya. Jadi, semua hal ada di depan mata kita. Tinggal soalnya adalah mampu nggak kita bertahan sampai 2024 menjalankan pemilu dengan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian keamanan, ketidakpastian kondisi semacam ini. Jadi, itu refleksi kita selalu di FNN untuk menunjukkan bahwa harus ada pemimpin yang muncul dari kekacauan ini. Kita sebut saja ini keadaan yang betul-betul keotik dan setiap saat batu kecil itu bisa melukai kaki kita dan itu satu rombongan terjerembab kalau leader-nya kena batu kecil. Jadi, ini intinya. Tetapi, tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, the presumtion of innocence, tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak kita mesti kontrol juga variabel politik yang pasti akan masuk untuk mencari bagian karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti. Ya, saya kira yang terjadi sekarang itu. Jadi sebenarnya kita selalu kemarin menyebut bahwa Sambo ini adalah symtom, petunjuk kecil bahwa ada satu penyakit yang jauh lebih serius pada bangsa ini. Dan pintu masuknya Sambo. Jadi, sangat sayang kalau sampai momentum ini tidak dimanfaatkan karena jarang sekali kita mendapatkan momentum-momentum semacam ini. Iya, betul. Dan justru kita percepat sebetulnya persidangan Sambo dan dibuka selengkapnya supaya luka itu sudah dibuka, sehingga obatnya bisa langsung masuk, supaya nanti ke depan dalam satu setengah tahun ke depan ok publik lega bahwa mereka yang menghalangi demokrasi sudah bisa dipastikan tidak boleh ikut dalam pemilu 2024. Mereka yang punya kaitan dengan uang haram atau uang politik, money politic yang terkait dengan 303 juga tidak boleh ikut dalam politik. Jadi, kesepakatan moral itu bisa membuat bangsa ini justru tumbuh sehat. Jadi itu intinya. Dan betul bahwa mereka yang mulai mengintai proyek di belakang kriminalnya Sambo ini justru mereka yang cemas karena publik nggak mungkin lagi ditahan untuk minta pertanggungjawaban sejauh-jauhnya. Seingat saya, dulu ini masih soal kriminal. Lama-lama ini menjadi soal politik. Sekarang dia menjadi soal moral karena tadi beberapa pengacara atau orang dari dalam polisi sendiri mengakui bahwa ada sesuatu yang betul-betul busuk di dalam peristiwa ini. Jadi itu intinya. Jadi dari sesuatu yang kriminal masuk ke dimensi politik, dan sekarang dimensi moral. Dimensi moral itu artinya kita mesti tegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi kan sejarahnya begini, menurut saya jangan pesimis dulu gitu karena kita juga diingatkan bahwa harus siap-siap kecewa. Tapi saya kira apa yang kita lakukan selama ini, bukan hanya kita, maksudnya kita itu adalah civil society atau para netizen yang mengawal kasus ini, itu kan membuat kasus ini yang tadinya coba ditutup-tutupi dengan skenario bohong akhirnya terbongkar juga. Kemudian ada langkah-langkah konkret dari Kapolri, tidak memuaskan. Karena tentu saja Kapolri juga sedang berhitung bagaimana kekuatannya di internal. Jadi, saya kira alih-alih mesti siap-siap kecewa, kita harus terus mengawal. Itu kan simbol dari dalam kepolisian kira-kira mengatakan “ya ini mungkin akan ada win-bin solution”. Yang namanya win win solution artinya manipulasi. Jadi publik tahu sejak sekarang kalau mulai ada gejala win win solution itu artinya akan ditutup dengan sana untung, sini untung, nggak ada yang rugi. Bagi publik itu artinya rugi bagi bangsa ini, rugi bagi demokrasi. Jadi, betul kita kawal terus, tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabuhi, tapi mata moral itu akan berlanjut. Ya. Dan indikator yang paling kuat yang orang selalu pasti dengan mudah menyebut adalah fakta bahwa sampai sekarang Ibu Putri Sampo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana tidak ditahan. Ini adalah perasaan tidak adil yang langsung terkena pada kalangan emak-emak. (Ida/sws)
Azyumardi Azra Wafat, AHY : Beliau Menyadarkan Bahwa Islam dan Demokrasi Dapat Hidup Dalam Satu Kesatuan
Jakarta, FNN - Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut dalam acara pemakaman cendekiawan muslim, Azyumardi Azra di Taman Makam Pahlawan, Kalibata pada Selasa, 20 September 2022. Usai melaksanakan upacara penghormatan terakhir, AHY memberikan tanggapannya terkait tulisan-tulisan Prof Edi begitu Azyumardi Azra dipanggil oleh koleganya penuh dengan nuansa yang menyejukkan. \"Kita semua kehilangan cendekiawan muslim yang melegenda. Beliau telah banyak meninggalkan legacy. Terutama ide-ide besar dalam tulisannya yang selalu menyejukkan,\" ujarnya di Blok Z, Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Ketum Demokrat ini juga mengenang, bahwa ia sering membaca buku-buku almarhum saat masih kuliah. \"Waktu kuliah saya suka membaca buku-buku beliau yang menjelaskan bagaimana islam di Indonesia dapat menjadi _role model_ bagi negara demokrasi lainnya. Islam dan demokrasi sebetulnya dapat hidup dalam satu kesatuan yang utuh tanpa dibenturkan satu sama lain,\" ujarnya. AHY menjelaskan bahwa pekan ini seharusnya ia dan partainya sudah diagendakan untuk datang ke Dewan Pers yang dipimpin almarhum sejak Mei lalu. \"Sesungguhnya kami merencanakan untuk bertemu pekan ini, saya dan Partai Demokrat ingin beraudiensi dengan almarhum dan anggota Dewan Pers lainnya. Sayang sekali justru kabar suka dari Malaysia yang kami terima,\" ungkap AHY. AHY mendoakan peraih dua penghargaan internasional, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire(CBE), dari Kerajaan Britania Raya (2010) dan Order of Rising Sun: Gold and Silver Star, dari Kaisar Jepang, pada tahun 2017, diterima semua amal ibadahnya serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kelapangan jiwa.\"Semoga almarhum husnul khatimah diampuni segala kesalahan dan khilaf nya dan semoga keluarganya diberi ketabahan, kesabaran dan kelapangan jiwa,\" cetus AHY yang kembali duduk bersebelahan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama upacara pemakaman yang digelar secara militer berlangsung. Azyumardi Azra wafat pada Ahad 18 September 2022 di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia, akibat serangan jantung yang ia alami sewaktu dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Jenazah Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, setelah sebelumnya disholatkan di Auditorium Harun Nasution, Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarif Hidayatullah pada pukul 06.30 WIB. (Habil)
Kala Tokoh Politik Berkumpul di Kalibata
Jakarta, FNN - Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, terlihat ramai pada Selasa (20/9) sejak pukul 07.00WIB. Saat jenazah Ketua Dewan Pers yang juga cendekiawan muslim Azyumardi Azra yang wafat pada Ahad (18/9) di RS Serdang, Selangor, Malaysia, dimakamkan dengan upacara militer dengan inspektur upacara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Keluarga, kolega, kerabat, sahabat dan masyarakat umum tumpah ruah sejak jenazah tiba dan saat prosesi upacara pemakaman yang dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang. Semua berduka, atas kepergian penerima Piagam Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama (2005) yang juga Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta periode 1998-2006 ini, tapi semua juga bersuka cita karena banyak yang akhirnya bisa kembali bersua setelah sekian lama tak jumpa. Sejumlah pejabat terlihat hadir, mulai dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar. Juga akademisi dan cendekiawan-cendekiawan muslim yang merupakan sahabat almarhum seperti Komarudin Hidayat (Rektor UIN 2006-2015), Jimly Asshiddiqie (sekarang anggota DPD RI), Menteri Agama 2014-2019 Lukman Hakim Syaifuddin, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yang juga memimpin doa saat upacara, Nasaruddin Umar. Tapi yang paling mencolok adalah kehadiran tokoh-tokoh politik baik dari kalangan muda maupun tua. Ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Ketua Golkar Akbar Tanjung, Sarwono Kusumaatmadja, Dipo Alam yang mewakili politikus \'tua\'. Juga ada Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Raja Juli Antoni politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, dan sejumlah politikus muda lainnya. Mereka semua mengaku terkesan dengan tulisan dan buah pikiran almarhum khususnya yang berhubungan dengan transformasi politik Islam. \"Buah pikiran almarhum adalah pemecahan solusi di masa kini dan masa mendatang, di bidang sosial juga politik,\" ungkap Jusuf Kalla yang pernah menjadikan ayah tiga putra satu putri ini sebagai staf khususnya selama 10 tahun saat ia menjadi wapres. Sementara AHY mengaku yang paling dia ingat adalah bahwa almarhum tidak suka Islam dibentur-benturkan. \"Sebuah pandangan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini,\" ungkap AHY. Karena pada dasarnya politik memang bukan untuk saling menghancurkan, tapi untuk mempersatukan negeri ini, menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Dan di Kalibata, di pusaranya, Prof Edi begitu almarhum disapa , seperti mengingatkan kita semua. (Habil)
LaNyalla: Jangan Campuri Rumah Tangga DPD, Tugas MPR Itu Hanya Melantik!
Jakarta, FNN – Ketua DPP RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyikapi dikembalikannya surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD oleh Pimpinan MPR yang diketuai Bambang Soesatyo alias Bamsoet. LaNyalla buka suara dan merespon sikap pimpinan MPR yang mengembalikan surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Ketua DPD RI itu mempertanyakan sikap pimpinan MPR, khususnya Bamsoet yang mengatakan tidak mau mencampuri urusan internal DPD, tapi nyatanya mengembalikan surat serta mempertanyakan surat penarikan dukungan dari dua Waka DPD. Selain itu, mengapa Pimpinan MPR itu memasukkan surat keberatan Fadel Muhammad dan pengacaranya dalam pertimbangan mengembalikan surat DPD tersebut. ‘’Tugas MPR sekarang hanya melantik Tamsil Linrung, karena tidak boleh ada kekosongan di MPR,’’ kata LaNyalla Selasa (20/9/2022). “Jika Pimpinan MPR tidak mau mencampuri urusan internal DPD, ya segera lantiklah Tamsil Linrung. Pemilihannya sesuai mekanisme, melalui Sidang Paripurna DPD. Sama seperti pemilihan Pimpinan MPR yang lain,” ungkap senator asal pemilihan Jawa Timur itu. “Proses pemilihan Waka MPR yang berasal dari partai politik itu juga melalui mekanisme partai yang kemudian diajukan ke pimpinan. Sedangkan Bambang Soesatyo dipilih oleh anggota MPR, termasuk anggota DPD,” kata LaNyalla. Sejak diputuskan dalam rapat paripurna DPD pada 18 Agustus, kata LaNyalla, pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua RI kepada Tamsil Linrung sudah benar menurut aturan perundangan. ‘’Sekali lagi, Fadel Muhamad sudah bukan wakil ketua MPR lagi,’’ kata Senator asal Jawa Timur itu. Sesuai dengan Tatib MPR, lanjut LaNyalla, Fadel Muhammad sudah ditarik oleh DPD. Dengan penarikan tersebut, otomatis posisi Wakil Ketua MPR yang ditempati Fadel sekarang tentu akan digantikan dengan pejabat yang baru. “Karena itu, pimpinan MPR diminta untuk tidak ikut campur terkait usulan pergantian tersebut,” tegas LaNyalla. ‘’MPR tidak boleh ikut campur rumah tangga DPD RI,’’ lanjutnya. Berarti Anda tidak menganggap surat jawaban dari MPR nanti? LaNyalla tidak memberi jawaban tegas. Hanya saja, dia mengaku sudah menghubungi Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. ‘’Saya sudah menelepon langsung dengan Mas Bamsoet dan menjelaskan semuanya,’’ kata LaNyalla. LaNyalla mengatakan, selama ini hubungan MPR dan DPD berjalan baik. Dia mengaku tidak mau ada konflik antar lembaga negara terjadi, terutama yang dikaitkan dengan pergantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. ‘’Sekali lagi, saya tidak mau ada konflik antar lembaga terjadi,’’ kata LaNyalla. (MD)
