NASIONAL
Klaim Jokowi Soal Indonesia Tak Disanksi FIFA Disorot Media Asing
Jakarta, FNN – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia tak terkena sanksi FIFA usai ada peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kata Presiden, “Kemarin saya menerima surat dari FIFA sebagai tindak lanjut hasil pembicaraan saya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino 3 Oktober lalu. Berdasar surat itu, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA,” ujarnya di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/10/2022).Pernyataan Presiden Jokowi ini kemudian menjadi sorotan beberapa media asing.South China Morning Post, Hong Kong, menuliskan kabar itu dalam sebuah artikel berjudul, “FIFA tidak akan memberikan sanksi pada Indonesia atas kecelakaan fatal, ujar Presiden Indonesia Widodo”.“Presiden Indonesia mengatakan negaranya tidak akan mendapatkan sanksi dari badan regulasi sepak bola dunia setelah penembakan gas air mata di stadium yang setengahnya terkunci dan menyebabkan kecelakaan di pintu keluar, membunuh 131 orang, termasuk 17 anak-anak,” tulis dalam paragraf pertama pemberitaan media itu. Media Singapura, Channel NewsAsia, juga ikut menyoroti pernyataan Jokowi ini. “Presiden Indonesia mengatakan FIFA tidak akan menerapkan sanksi atas kerusuhan sepak bola mematikan,” bunyi judul artikel media itu.“Presiden Indonesia Joko Widodo pada Jumat (7/10) mengatakan badan regulasi sepak bola dunia tidak akan menerapkan sanksi kepada negara setelah kerusuhan di stadion pekan lalu yang membunuh 131 orang,” tulis artikel Channel NewsAsia. Media Amerika Serikat Associated Press, Bloomberg, dan media yang berbasis di Arab Saudi Arab News, juga turut mengangkat klaim Jokowi ini.Pemerintah Indonesia sendiri baru-baru ini mengizinkan media asing untuk ikut melakukan investigasi independen terkait tragedi Kanjuruhan. “Ya biar aja ndak apa-apa, bagus, kita ndak melarang,” kata Menkopolhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (7/10/2022).Mahfud juga mengungkapkan laporan investigasi tersebut dapat dilihat dan dicocokan dengan investigasi berbagai instansi. Selain itu, ia berpendapat masyarakat bisa menilai sendiri laporan yang muncul.“Kalau dulu kan dilarang, nanti kita cocokkan mana yang paling rasional, mana yang paling faktual,” ujarnya. Menurut Direktur Eksekutif INFUS (Indonesia Future Studies) Gde Siriana Yusuf, adalah wajar klaim Presiden Jokowi mendapatkan sorotan dunia internasional karena apapun informasi yang diterima Jokowi, FIFA sendiri belum resmi mengumumkannya. “Karena tentunya FIFA juga akan menjelaskan alasan-alasannya kenapa. Tetapi yang pasti, previllege ini yang diberikan FIFA kepada Indonesia akan dipertanyakan negara-negara lain. Kewibawaan FIFA akan dipertaruhkan. Apalagi moto FIFA kan Fair Play,” tegas Gde kepada FNN. Jika klaim Presiden Jokowi itu pun benar, Gde pribadi melihatnya karena FIFA menilai bahwa suporter Aremania yang tewas di stadion Kanjuruhan murni menjadi korban kesalahan aparat, yaitu terkait penggunaan gas air mata yang dilarang FIFA digunakan dalam stadion. “Artinya akan tidak fair, jika sepakbola Indonesia mendapat sanksi, yang pada akhirnya berdampak pula pada kehidupan klub dan suporter,” lanjut Gde. Jika kita lihat sanksi yang pernah dikeluarkan FIFA umumnya karena adanya bentrok antar suporter yang bisa mengakibatkan jatuh korban nyawa atau kerusakan stadion. “Dalam hal ini jelas FIFA menganggap Klub dan Suporter lah yang bertanggung jawab,” ungkapnya. (mth/sws)
Hartini Nara: Masih Adakah Standar Moral di Negara Kita?
Jakarta, FNN – Hartini Nara, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, mengatakan pendidikan Indonesia masih mengutamakan aspek kognitif ketimbang standar moral. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Pendidikan yang diselenggarakan Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KPPAI) di Gedung Sekretariat KAMI, Jl. Dr. Kusuma Atmadja No. 76, Sabtu (08/10). Dalam seminar tersebut, Nara menjelaskan materi School Bullying dan Pendidikan Karakter. Ia menyoroti kasus perundungan bisa ditemukan mulai dari pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, juga tidak terbatas pada negara maju maupun negara berkembang. Salah satu jenis perundungan yang sering terjadi adalah racist bullying atau perundungan yang menyangkut masalah etnis atau rasisme. Kasus perundungan ini biasanya menyangkut asal daerah seseorang. Ia memberikan contoh berupa gurauan terhadap presiden. \"Kenapa presidennya harus orang Jawa? Enggak ya. Artinya, jangan rasis dong. Itu bullying juga lho,\" canda Nara dalam seminar bertemakan \"Problematika Pendidikan Anak Indonesia dan Masa Depannya\" Sabtu, 8 Oktober 2022. Kemudian, Nara juga membahas tentang pembentukan karakter anak yang didukung oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut saling bekerjasama untuk keberhasilan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa karakter dibentuk melalui perilaku yang menjadi kebiasaan. Nara menyinggung bahwa pendidikan Indonesia masih mengutamakan aspek kognitif sehingga tidak membentuk karakter. Ia juga membandingkan negara-negara maju yang memiliki standar moral dengan pemerintahan Indonesia yang sedang dilanda beragam isu. \"Bahkan Amerika yang sangat liberal kalau milih presiden, presiden itu harus bagus. Gak boleh terlibat skandal, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu standar moral. Kita gak tahu masih punya gak itu di negara kita,\" papar Nara. (Oct)
Baik dan Buruk Dampak Calistung Bagi Si Kecil
Jakarta, FNN - Dosen Psikologi, Deansyanti, menjadi narasumber, di acara Seminar Pendidikan, Problematika Pendidikan Anak Indonesia dan Masa Depannya, Jl. Kusuma Atmadja No. 76, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10). Dea mengawali materi dengan berdiskusi. \"Apakah Calistung Baik untuk anak?\". Beberapa peserta seminar setuju dan tidak setuju. Si kecil memiliki perkembangan yang berbeda. Maka dari itu, seharusnya sebelum menduduki bangku pendidikan. Anak-anak harus dipersiapkan terlebih dahulu kesiapan atau Pra-Pendidikan dimulai dengan keluarga. Perkembangan anak tidak hanya dari \"Calistung\" (membaca menulis berhitung) tetapi, perkembangan bisa dari kognitif, fisik, dan sosio-emosinal. Lingkungan belajar-pun harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak atau dilengkapi dengan fasilitas bermain dan tidak terbatasnya ruang gerak untuk anak. \"Eksplorasi anak itu tidak harus calistung terlebih dahulu, bisa dengan anggota tubuh untuk melakukan gerakan, bermain (menggenggam, menangkap, melempar), kemampuan visual, kemampuan kinestetik, kemampuan auditori, yang seharusnya lebih dulu, ketimbang memberatkan dan menuntut anak untuk bisa calistung,\" tutur Dea. Tak hanya itu, Dea menambahkan bahwa anak-anak harus memiliki kesiapan belajar dari fundamental movement skill yang lebih dahulu, akan merangsang atau mempengaruhi membaca, menulis, serta berhitung. Bukan berarti calistung buruk, hanya saja, anak perlu dampingan yang tepat, untuk daya kembangnya sehari-hari. Apalagi dengan konsep belajar yang menyenangkan. Dalam penutup materinya, Dea berpesan kepada peserta seminar, untuk tidak memiliki kecenderungan ingin menyamakan, membandingkan, mengharuskan segala sesuatu akademik berjalan dengan baik. Lalu, berilah banyak kesempatan anak untuk eksplorasi dan ruang belajar yang menyenangkan. Dengan begitu, anak tidak mendapatkan tekanan akademik, baik dari stres atau depresi dengan gejala fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. (Ind)
Fadel Muhammad: Banyak Anggota DPD Tarik Tanda Tangan Mosi Tidak Percaya
Jakarta, FNN – Fadel Muhammad menyebut 39 dari 97 anggota Dewan Perwakilan Daerah mencabut tanda tangan mosi tidak percaya untuk mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.Fadel mengatakan bila ada satu saja anggota DPD yang sebelumnya melakukan penandatangan mosi tidak percaya kemudian menarik dukungan maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa mosi tidak percaya itu tidak sah.\"Apalagi, saat ini jumlahnya mencapai 39 anggota dan tidak tertutup kemungkinan akan terus bertambah,\" kata Fadel di Jakarta, Jumat, dikutip dari siaran pers.Menurut dia, banyaknya anggota DPD yang menarik dukungan karena mereka sadar alasan yang dipakai Ketua DPD untuk mengajukan mosi tidak percaya inkonstitusional.Fadel mengatakan alasan mosi tidak percaya yang digalang Ketua DPD karena ia dianggap lalai memberikan laporan kinerja pimpinan MPR selama tiga tahun berturut-turut mengada-ada karena keharusan menyampaikan laporan kinerja pimpinan MPR itu tertuang dalam keputusan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib yang diputus pada Februari 2022.\"Ini tata tertibnya saja baru diputus pada Februari 2022, sementara saya dibilang tidak membuat laporan selama tiga tahun,\" ujarnya.Sementara itu Anggota DPD Angelo Wake Kako mengaku menarik diri dari mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad karena proses yang ditempuh tidak sesuai prosedur.Senator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berharap sengketa internal DPD segera berakhir.\"Ketua DPD harus berani mengoreksi kesalahan dirinya sendiri,\" ujarnya. (mth/Antara)
Mahasiswa Harapkan Penegakan HAM di Masa Depan
Jakarta, FNN – Mengenal lebih dekat dengan posisi HAM di NKRI dalam kegiatan Diskusi Publik yang diadakan oleh Green Force UNJ, Kampus A, Rabu (5/10/2022). Gerakan mahasiswa Indonesia selalu mengambil peran dalam perubahan demokrasi, khususnya HAM. Yenny Silvia dari LBH Jakarta yang menjadi pemantik pertama dalam diskusi publik tersebut. Yenny menerangkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang tidak dapat direnggut, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang berasal dari Tuhan, dan HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang pelaksanaannya tergantung dari pemerintah setempat. Namun, HAM yang terakhir selalu menjadi kontroversi. “Pandangan politik yang berbeda terhadap masyarakat atau kita sebagai warga dengan pemerintah. Hak-hak yang seharusnya kita dapat, namun pemerintah bersikap represif. Contohnya pada zaman PKI,” kata Yenny. Kemudian, Wahyudi al Maroky, Direktur Pamong Institue menjadi penyambung pemantik pertama. Karena, ia berasal dari Papua, memberikan banyak insight sebagai korban dari represifnya pemerintah dan OPM. “Saya tidak berharap pada pemerintah yang duduk di sana, tapi saya berharap banyak pada kalian, mahasiswa yang duduk di depan saya,” tegas Wahyudi. “Iya memang benar, tidak perlu kami, pemateri di sini berharap terhadap oligarki, karena kalian-lah 5-10 tahun mendatang, akan meruntuhkan praktik-praktik oligarki,” kata Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN. Hersubeno Arief, menjadi pemantik terakhir. Ia memberikan materi berdasar poin HAM \"Hak Berpendapat dan Berekspresi\" terlebih karena berprofesi sebagai wartawan. “Kita tidak bisa diam saja, sumber kerusakan oligarki yang menguasai. Penguasa dibesarkan oleh Pengusaha. Begitupun sebaliknya,” tambah Hersubeno. Pada hakikatnya, HAM belum pernah benar-benar berjalan dan diposisikan dengan baik. Negara seharusnya menempati posisi yang sangat sentral dalam konsep HAM. Pemikiran yang bersifat kontraktual antara negara (pemerintah) dengan rakyatnya. Tidak ada lagi pelanggaran by ommission dan pelanggaran by commission. (Ind)
Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersiap Longmarch Menuju Istana Merdeka
Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan melakukan longmarch dari Serang, Banten menuju Istana Merdeka pada 8-9 Oktober 2022. Longmarch yang dilaksanakan AASB hanya dihadiri oleh massa dari Banten dan bersatu dengan massa aksi lainnya dari Jabodetabek untuk melaksanakan demonstrasi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, cabut Undang-undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan batalkan RUU-KUHP pada 10 Oktober di Istana Merdeka sebagaimana yang dikatakan Arif Minardi, Presidium AASB ketika dihubungi Forum News Network (FNN). Adapun jumlah massa aksi ditargetkan sejumlah 25 ribu orang. \"Karena ada perubahan rencana, rencananya kita ini ada 25 ribu,\" ucap Arif Minardi. \"Nanti berikutnya misalkan ini gak digubris, ya kita berikutnya menuntutnya, ya presiden mundur, gitu aja. Nah, di situ harus gede-gedean (demonstran yang banyak),\" tukas Arif menambahkan. Arif juga mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin bertemu selain dari presiden untuk diskusi. \"Kalau bukan presiden yang menerima, kita gak akan ke sana (diskusi), jangan ketemu, kecuali presiden langsung. Kalau bukan presiden kita gak akan menemui mereka,\" ungkap Arif. Adapun aksi yang akan digelar oleh AASB tersebut merupakan aksi di hari ke 38 sejak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu. (Ir)
Sidang Paripurna DPD RI Terima Rekomendasi Pansus BLBI dan Jiwasraya
Jakarta, FNN – Sidang Paripurna ke-4 DPD RI yang berlangsung pada Jumat (7/10/2022), menerima hasil kajian dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BLBI dan Jiwasraya. Sidang dihadiri seluruh unsur pimpinan, di antaranya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Dalam rekomendasinya yang dibacakan Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, ada sembilan poin yang dihasilkan. Di antaranya Pansus BLBI menemukan beban obligasi dalam APBN senilai Rp47,78 triliun per September 2022. Pansus BLBI juga menemukan adanya ketidakwajaran dalam proses penjualan aset obligor oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada pembeli baru. \"Pansus BLBI juga menemukan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah terkait temuan audit BPK yang diduga adanya tindak pidana korupsi,\" tegas Bustami. Bustami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk membuka informasi mengenai BLBI seluas-luasnya dalam rangka menuntaskan kasus ini secara transparan, akuntabel dan proporsional. \"Selanjutnya, dalam rangka menuntaskan kasus ini, kami berharap DPD RI segera membentuk Pansus baru untuk dapat segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung dan Polri,\" pinta Bustami. Dalam laporan kasus Jiwasraya yang dibacakan Ajiep Padindang, Pansus juga menemukan beberapa hal pokok dalam perkara tersebut. Di antaranya adanya prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan gagal bayar sehingga tanggung jawab diambil-alih pemerintah dari Jiwasraya. \"Penyertaan modal oleh pemerintah juga belum diselesaikan dengan baik dan tidak jelas manfaatnya untuk para pemegang polis,\" tutur Ajiep. Selanjutnya, adanya mayoritas nasabah yang dikatakan telah setuju, nyatanya setelah melalui penelusuran data tersebut tidak valid dan cenderung pembohongan publik. \"Kami meminta kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN agar segera menyelesaikan persoalan ini tanpa dicicil,\" tutur Ajiep. Ajiep juga meminta kepada pimpinan DPD RI untuk bersurat kepada Presiden RI atas tidak kooperatifnya Menteri BUMN dalam pembahasan kasus ini. \"Menteri BUMN telah tiga kali tidak memenuhi undangan DPD RI dalam pembahasan masalah ini,\" ujar Ajiep. (mth/*)
Anies Rasyid Baswedan Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kediaman Habib Rizieq
Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sollalahu \'Alaihi Wasallam, di kediaman Habib Rizieq Syihab (HRS), Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Oktober 2022. Anies datang sekitar pukul 22.15 WIB. Anies yang datang sendirian disambut langsung oleh HRS. Ia mengenakan peci hitam, baju putih dan celana hitam terlihat berbincang-bincang dengan HRS. Sebelum peringatan Maulid Nabi, terlebih dahulu dilaksanakan akad nikah putri HRS, Syarifah Mumtaz dengan Habib Muhammad bin Hadi Alhabsyi, di Majelis Markaz Syariah Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Markaz Syariah Petamburan tersebut berlangsung meriah. Jamaah sudah mulai berdatangan sejak shalat Ashar. Setelah selesai shalat Maghrib berjamaah, dilanjutkan pembacaan surat Yasin, zikir dan doa. Kemudian, setelah shalat \'Isya diteruskan peringatan Maulid Nabi. Beberapa ulama dan habaib menyampaikan ceramah. Sejumlah ulama, habaib, dan kiai hadir dalam acara tersebut. Antara lain, Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Martak, sejumlah pimpinan FPI dan PA 212, antara lain KH. Ahmad Sabri Lubis dan Ustaz Slamet Ma\'arif. (MD).
Rocky Gerung: Kalau Anies Bilang Saya Bersama AHY, Maka Pemilu Selesai
AKHIRNYA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertandang ke kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/22). Kedatangan Bakal Calon Presiden Partai Nasdem ini disambut hangat Ketum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didampingi sang istri Anisa Pohan. Inilah pertemuan pertama AHY dengan Anies sejak ia ditetapkan oleh Nasdem sebagai bakal Capres Nasdem. Kedua tokoh muda itu sepakat untuk berjalan bersama dalam Pilpres 2024 mendatang. Setelah selesai pertemuan tersebut, Anies-AHY keluar dengan senyum bahagia dan memberikan pernyataan pers kepada awak media. Anies Bertemu AHY. Deal Cawapres? Menurut pengamat politik Rocky Gerung, dugaan itu sebaiknya dimungkinkan atau pasti dimungkinkan karena kepentingan politik Anies. Kan Anies maju di depan forum Nasdem, Surya Paloh mempersilakan Anies untuk memilih Wakil Presiden,” katanya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (7/10/2022). “Kalau Anies bilang saya bersama AHY itu pemilu sudah selasai tuh. Kan Pak SBY pasti akan turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa sudah kita aklamsi saja,” lanjutnya dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petika dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, tetap semangat ya karena perkembangan politik di Indonesia ini makin menarik. Dan pagi tadi ada pertemuan antara AHY dengan Anies Baswedan. Dan ini pasti banyak orang yang menunggu-nunggu karena setelah Nasdem kemarin mendeklarasikan ditunggu-tunggu ini bagaimana dengan Demokrat. Dan saya kira justru yang krusialnya di sini ya. Kalau PKS, meskipun kita tidak terlampau mengecilkan, tapi relatif akan lebih muluslah. Perkiraannya gitu ya Bung Rocky. Ya, kita sebetulnya dengan intuisi kita bisa raba apa hasil pembicaraannya, kan gitu. Dugaan itu sebaiknya dimungkinkan atau pasti dimungkinkan karena kepentingan politik Anies terutama. Kan Anies maju di depan forum Nasdem, Pak Surya Paloh mempersilakan Anies untuk memilih wakil presiden sendiri. Anies maju di depan publik tentu dengan pertanyaan di kepalanya sendiri, siapa yang saya musti ucapkan pada publik. Jadi urgensinya itu tuh. Urgensinya adalah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Pak Surya Paloh sebagai silakan pilih calon wakil presiden sendiri. Jadi, itu yang membayang-bayangi Anies sehingga dua hari ini Anies terbawa mimpi itu, siapa yang dia mimpikan buat jadi calon wakil presiden. Tentunya dia berhitung bahwa dia musti ambil calon wakil presiden untuk menambah suaranya. Kan itu pentingnya. Nggak mungkin dari kalangan Nasdem sendiri. Kan itu sama dengan jeruk menanam jeruk. Kalau diambil misalnya, jadi saya bayangin dilema Anies dalam 2 hari ini, kalau diambil dari kalangan muslim, pertanyaannya apa nggak cukup pemilih Muslim pada Anies. Dan kalau diambil dari kalangan PDIP, apa PDIP rela menyodorkan calonnya untuk diwapreskan pada Anies? Jadi, itu yang kita sebut rasional expectation di dalam teori-teori pembuatan keputusan. Tentu Anies berpikir bahwa figur AHY sudah diucapkan dari awal sebagai tokoh baru juga dan sama-sama muda. Tinggal menghitung, berarti Anies memerlukan wilayah dari masyarakat sipil yang masih ada unsur militernya. AHY dicitrakan itu. Anies musti ambil wilayah dari kalau AHY sebagai intelektual, Anies sendiri juga intelektual, jadi nggak nambah apa-apa itu. Tetapi, di sini ada nuansa dukungan kepada AHY karena orang tetap merasa harus ada bagian militer yang masuk dalam aura kepemimpinan Anies. Itu intinya. Tentu dia nggak mungkin ambil Andika tuh karena agak riskan sebetulnya kedudukan Anies kalau menggandeng Andika. Kontroversinya lebih banyak. Jadi Anies lebih berpikir sebagai seorang pembuat keputusan yang harus menduga kira-kira arah pemerintahan ke depan seperti apa. Nah, karena itu, Anies cepat-cepat pergi ke Demokrat dan kita mesti ingat juga bahwa Demokratlah yang pertama kali memberi semacam perlindungan etik kepada Anies itu. Dengan Pak SBY turun gunung kan itu maksudnya buat melindungi Anies jangan sampai dikriminalkan demi dua calon yang diusulkan oleh presiden secara implisit. Tapi saya kira kalau ke Demokrat itu bukan semata-mata soal wakil ya, tetapi soal yang selalu kita tentang terus, yakni soal ambang batas pencalonan atau PT 20%. Mau nggak mau kan sekarang pasti dalam kalkulasi Anies dia musti pragmatis bahwa realitasnya hari ini dia pasti mendapatkan dukungan dari 20% itu, dan itu pilihannya pada Demokrat dan kemudian bertambah lagi dengan PKS. Itu kan yang tersedia, kira-kira itu sementara ini. Ya itu yang hitungan untuk mengakali hambatan ya Anies berpikir begitu tuh. Ya, bahwa saya nggak mungkin dapat 20% dari Nasdem dan ditugaskan oleh Pak Surya supaya cari, tentu cari wakil yang juga bisa memenuhi kuota 20%. Jadi, itu betul tadi, secara pragmatis begitu. Tapi, juga kita ingat bahwa Demokrat juga menolak 20% tuh yang memang orang kontroversi, itu Pak SBY dulu bikin begituan. Enggak. Dulu Pak SBY kan hanya memutuskan threshold itu karena sudah menghitung bahwa PDIP partai yang berkuasa waktu itu menginginkan 25%. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya, memang itu sudah selesai. Sekarang kita lihat Demokrat sudah berupaya juga sudah beberapa kali mengatakan supaya 0%, walaupun Demokrat nggak pergi ke Mahkamah Konstitusi itu karena dia punya kekuatan di DPR. Harusnya Demokrat lakukan hal yang lebih radikal, itu bubarkan saja fraksinya kalau misalnya DPR tidak meminta judicial review sebagai lembaga. Karena saya selalu membayangkan kalau Demokrat misalnya bilang kami akan berpartner dengan Anies, tetapi dengan konsekuensi bahwa harus 0%. Kalau enggak 0%, kami bubarkan fraksi kami. Dan bubarkan saja kan. Karena sebentar lagi Pemilu kan, bikin fraksi baru. Membubarkan Demokrat, fraksinya dibubarkan di DPR, itu akan diikuti oleh Nasdem. Nasdem juga bilang begitu. Jadi, semua fraksi di DPR yang mendukung Anies sebaiknya membubarkan fransaksinya itu. Jadi gempa bumi politik dan itu langsung naik suara partai-partai itu. Kan tinggal nunggu satu tahun lagi kan ada fraksi baru dengan elektabilitas tinggi. Jadi, ini usulan radikal saya. Jadi, balik lagi pada tadi, karena kan mereka mau zig-zag mengatasi barrier entry yang 20% tuh. Dan PKS juga kemarin mengajukan dia tidak 0% tapi dia minta 7% atau 7-9%, tapi juga ditolak juga kan? Ya justru PKS lebih mudah. Kan sudah ditolak, jadi ya bubarin saja fraksinya kan. Sebetulnya, yang kita sebut sebagai pemberontakan etis di situ tuh kami membubarkan karena Pemilu akan bersifat curang. Karena bersifat curang maka kami nggak mau ikut. Tapi nanti juga dia ikut karena akan terjadi ... Ini cuma desain kecil saja supaya ada gimik. Jadi, point saya selalu Anies ada kesulitan, dia mewakili masyarakat sipil yang ingin Anies itu tegakkan etika politik. Saya mendorong juga Anies tegakkan etika politik, tetapi secara deskriptif secara realitas Anies tidak mungkin kalau nggak melewati 20%. Kan itu. Nanti kita kasih pembenaran pragmatis, tapi harus dengan jelas bahwa Anies terpaksa melakukan koalisi demi menyiasati 20%. Baru kemudian diterangkan nanti dalam konferensi pers, kenapa dengan Demokrat, kenapa dengan PKS. PKS dan Demokrat menghendaki 0%, tapi gagal di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dua partai itu berhak untuk melakukan tindakan moral, yaitu mengeluarkan fraksinya. Ini proposal saya yang akan saya paksakan sebetulnya. Oke, tapi jangan dipikir bahwa persoalan wapres ini soal yang yang mudah ya. Satu tentu saja kalkulasi elektabilitas yang dari sisi Anies dan timnya, tapi juga ada sisi kepentingan partai yang itu sangat penting. Katakanlah Demokrat, begitu dia mengusung Anies dan AHY yang menjadi wakilnya, pasti dia juga akan dapat yang kita sebut sebagai cocktail effect, libasan ekor bias. ... ya. Begitu. Sementara, kalau PKS saya hitung-hitung mereka kelihatannya nggak ngotot walaupun mengajukan 5 nama, tapi otomatis mereka begitu mengusung nama Anies pun juga mereka sudah langsung dapat cocktail effectnya tadi. Lebih dari itu, kita mau lihat bahwa tentu Demokrat juga pasang gengsi karena Demokrat lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan Nasdem sebagai partai ya. Tetapi, Anies secara personal diambil duluan oleh Nasdem tuh. Kan kesulitan Demokrat nggak mungkin dia bilang dia duluan tuh karena ada AHY yang pimpinan partai. Tapi itu akan bisa diselesaikan jam 09.00 oleh 2 anak muda ini, yang punya kemampuan untuk negosiasi secara rasional. Kira-kira begitu. Dan kalau itu terjadi, sudah selesai. Pemilu sudah selesai sebetulnya. Kalau Anies bilang saya bersama AHY itu pemilu sudah selasai tuh. Pak SBY pasti akan turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa sudah kita aklamsi saja. Dan seperti kita perkirakan kemarin ini efek bola saljunya sudah pasti akan terjadi. Kemarin kita singgung soal Akbar Tanjung, tapi kemudian Ahmad Ali mengaku dia majelis PAN itu juga sudah mendukung. Saya nggak tahu apa majelis PAN yang dimaksud. Tetapi, yang saya tahu juga ini kan ada satu tim juga, tim penyelamat PPP. Kan di luar PPP yang ada sekarang ada tim penyelamat juga. Saya lupa namanya, Forum Ka\'bah Membangun. Itu juga saya mendengar kabarnya mereka akan segera mendeklarasikan untuk mendukung Anies dan saya kira ini otomatis pasti konstituen akan bersama mereka juga gitu. Iya, tadi saya dapat info itu dari FKM namanya Forum Ka’bah Membangun. Ada orang-orang pinter di situ yang biasanya memang ada kalangan PPP yang teguh pendirian untuk beroposisi. Jadi bagus juga ada FKM yang mau mendeklarasikan Anies. Tapi ini bukan sekedar soal deklarasi, tapi menguji apakah peristiwa di PPP itu masuk akal apa nggak? Kira-kira begitu kan? Lagi-lagi, kalau kita bayangkan misalnya Anies ketemu Demokrat, lalu kemudian ketemu Partai Golkar. Jadi, semacam reuni Golkar saja kan? Kan Nasdem dari Golkar, Demokrasi juga dari Golkar, Golkar sekarang juga tokoh-tokohnya mendukung Anies. Ya sudah, anggap saja reuni Golkar, tapi bukan reuni orde baru ya. Ini bahaya. Reuni Golkar Baru karena ada Pak Akbar Tanjung. Ya, kita tahu di Golkar, seperti dikatakan Pak Akbar Tanjung, di situ banyak elemen KAHMI atau elemen HMI yang di mana Anies berasal, itu pasti saya kira sekarang mereka sendiri juga sudah mulai ancang-ancang yang di Golkar. Iya, jadi jaringan Anies sebetulnya sudah terbentuk. Ada yang sudah otentik, ya ada HMI, KAHMI segala macam. Golkar juga sebetulnya melihat bahwa perahu sudah retak di istana. Jadi sudah KIB itu semacam stempel awal, tapi stempel akhirnya adalah KAB, Koalisi Anies Baswedan. Jadi, Anda tidak akan melihat satu hal yang katakan yang dramatis mengalami deadlock pertemuan di antara AHY dengan Aniesi. Saya kira nggak akan ada deadlock, yang ada nanti konferensi pers bersama yang sifatnya diplomatis. Ya kami akan melihat ini peluang terbuka dan demi bangsa harus ada percakapan. Ya kita sudah hafal gaya bahasa Demokrat, bahasa Anies juga saya hafal. Itu mudah mudah disimpulkan. Etikanya begitu.(Sof/sws)
Demo Desak Ketua KPK Mundur Tetap Berlanjut Walau Disiram Hujan
Jakarta, FNN - Ketua KPK Firli Bahuri didesak mundur oleh Komunitas Peduli Keadilan dikarenakan dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Walau hujan mengguyur, demo tetap berlanjut dan orator bergantian menaiki mobil komando. Aksi ini dilakukan pada Jum\'at (7/10/2022) di depang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 14.30 WIB. Menurut Koordinator Demo, Bintang mengaku telah melakukan pemberitahuan bahwa akan ada 1000 orang yang akan menghadiri demo. Namun, sampai berita ini ditulis, hanya ada sekitar 100 orang yang berada di lokasi. Peserta demo mengaku masih ada massa yang berada di jalan. Berita Tempo, 1 Oktober 2022 dengan judul \"Manuver Firli Menjegal Anies\" menjadi pemicu demo ini. “Kepada Firli Bahrudin Mundur! Mundur! Mundur! Mundur!” teriak orator. Diketahui, Firli diduga melakukan kriminalisasi terhadap Anies dengan cara mendesak Satgas penyelidik untuk menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Ketua Satgas penyelidik, Raden Arif, telah membeberkan hasil investigasi dan ternyata bukti yang ada belum cukup. “Pak Anies adalah orang yang bijaksana. Tapi kenapa tiba-tiba dipanggil KPK?” kata orator lainnya. Anan, peserta aksi bependapat kehadirannya dan rekan-rekannya adalah untuk berdialog dengan Firli. “Kan kita di sini beraspirasi. Keluar dong, temuin kita,” pinta Anan. Dalam aksi ini, terdapat 7 manifesto yang disampaikan oleh Komunitas Peduli Keadilan. Dari desakan KPK untuk profesional dan tidak melanggar kode etik, desakan meminta Firli mundur, hingga pemberhentian kriminalisasi terhadap Anies. (Fer)
POPULER
