NASIONAL
KPU Puji Keseriusan Partai Gelora Lakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memuji keseriusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam melakukan perbaikan data dan dokumen verifikasi administrasi tahap pertama. Karena itu, KPU yakin Partai Gelora dapat menuntaskan persyaratan calon peserta Pemilu 2024 Hal itu disampaikan Andi Krisna, Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu KPU RI, Andi Krisna ketika menerima Tim Partai Gelora saat melakukan konsultasi perbaikan verifikasi administrasi, Jumat (23/9/2022). \"Kami lihat progresnya sudah bagus yang telah dibuktikan dengan segala sesuatu hal, dan pertanyaanya dalam konsultasi sudah semakin sedikit. Kehadiran LO Partai Gelora cukup intensif,\" kata Andi Krisna. Andi Krisna berharap seluruh partai politik (parpol) memanfaatkan masa perbaikan persyaratan peserta Pemilu dari 15-28 September 2022 secara maksimal. \"Kuncinya adalah koordinasi yang baik antara LO dengan Helpdesk KPU. KPU berharap hasil rekapitulasi Vermin (verifikasi admnistrasi) bisa dilengkapi, baik kategori BMS (belum memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat),\" katanya. Konsultasi Tim Partai Gelora ke KPU dipimpin Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori, didampingi dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora, yaitu Sutriyono dan Ratu Ratna Damayani, serta Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Kewilayahan Junef Ismaliyanto. Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori mengatakan, konsultasi ke KPU dalam rangka menyisir temuan-temuan proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU pusat dan daerah. \"Temuan-temuan tersebut, langsung kita lakukan perbaikan dan kita input lagi ke Sipol (sistem informasi partai politik). Progresnya hari demi hari sudah banyak yang selesai,\" kata Chudori. Hingga kini, kata Chudori, sudah ada 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang selesai melakukan perbaikan 100 persen. Sebagian besar DPW diatas 75 persen telah melakukan perbaikan dan tinggal 5 DPW lagi dibawah 50 persen. LO Partai Gelora Sutriyono mengatakan, dalam masa perbaikan verifikasi administrasi, Partai Gelora berada di KPU sudah sepekan ini. Ia mengaku diterima langsung oleh Pimpinan Komisioner KPU dan Tim Teknisnya. \"Kita sudah satu minggu ngepos di KPU, dari pagi sampai sore. Malemnya kita ke DPN untuk evaluasi, dan besoknya kita ke KPU lagi untuk menanyakan hal-hal yang perlu kita konsultasikan,\" kata Sutriyono. Pada prinsipnya, kata Sutriyono, Partai Gelora siap mengikuti proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual hingga penetapan sebagai peserta Pemilu 2024. \"Jadi setelah tanggal 28 September akan menjadi tugas kewenangan KPU untuk melakukan verifkasi terhadap apa yang sudah kita perbaiki Prinsipnya, kita siap menjadi peserta Pemilu 2024,\" katanya. Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora ini mengungkapkan, data dan dokumen yang diperbaiki meliputi AD/ART partai, SK Kepengurusan, alamat kantor, nomor rekening, serta keanggotaan yang harus 1.000 anggota atau per seribu dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. \"Khusus mengenai masalah keanggotaan, karena rakyat Indonesia memiliki hak menjadi anggota partai dan masing-masing partai juga punya hak memasukkan, makanya ada potensi ganda anggota. Temuan ini yang kita perbaiki,\" katanya. Ratu Ratna Damayani, LO Partai Gelora lainnya menambahkan, perbaikan data dan dokumen ini menunjukkan bahwa Partai Gelora serius mengikuti Pemilu 2024. \"Semua persyaratan yang diminta KPU, kita langsung perbaiki apabila ada temuan. Dan data kita, bukan data kaleng-kaleng, bisa diverifikasi faktual dan dipertanggungjawabkan,\" kata Ratu Ratna Damayani. Mia-sapaan akrabnya, mengatakan, Partai Gelora merasa terbantu terhadap fasilitas yang diberikan KPU dalam masa perbaikan proses verifikasi administrasi seperti mendapat kesempatan untuk mengakses langsung untuk melihat data-data temuan di Helpdesk KPU. \"Kami bisa mengecek langsung data-data yang diuplod di KPU, ternyata ada temuan-temuan yang harus diperbaiki. Sebenarnya hal-hal ini tidak prinsipil, tetapi sangat mempengaruhi status seperti ada typo misalnya, sehingga harus benar-benar diperhatikan,\" katanya. Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Antarlembaga DPN Partai Gelora ini berharap agar para pengurus di daerah melakukan rechecking data-data dan dokumen sebelum di uploud ke Sipol agar tidak ada perbaikan. (sws)
Dekan FISIP UNHAS Apresiasi Gagasan LaNyalla Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli
Makassar, FNN – Dekan FISIP UNHAS, Dr Phil Sukri, M.Si, mengapresiasi inisiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, yang dilakukan LaNyalla merupakan upaya untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang tepat. “Saya kira apa yang diinisiasi Pak LaNyalla adalah upaya yang nyata untuk memastikan Indonesia kembali kepada rel yang tepat dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Sukri, saat Kuliah Umum LaNyalla bertema “Mengembalikan Kedaulatan, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Sukri menjelaskan, yang terpenting semangatnya adalah menempatkan kerangka kebangsaan kepada yang lebih tepat. “Kalau gagasannya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli dengan dilakukan adendum terhadap hal-hal yang penting, penyesuaian-penyesuaian dengan beberapa kondisi kekinian, saya kira itu pantas diapresiasi,” tegas Sukri. Dikatakannya, ada beberapa persyaratan penting dalam melakukan adendum. Sebab, adendum adalah upaya penyesuaian dengan kondisi sekarang. “Syarat paling penting dari adendum itu adalah, apakah itu dibutuhkan. Tafsir kebutuhan itu yang tentunya diupayakan agar kita tak kembali ke belakang, namun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang terpenting adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selebihnya itu urusan teknis,” tegas dia. (mth/*)
Ketua DPD RI: Perubahan Konstitusi Sebabkan Banyak Paradoksal Kebangsaan
Makassar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan perubahan konstitusi yang terjadi dalam kurun waktu pada 1999-2002 telah menyebabkan banyak paradoksal dalam kehidupan berbangsa. Paradoks yang timbul itu dipaparkan LaNyalla saat menyampaikan Kuliah Umum bertema \"Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat\" di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Dikatakan LaNyalla, hampir 95 persen isi pasal dalam UUD 1945 naskah asli telah diubah. UUD perubahan itu tak lagi menjabarkan ideologi Pancasila. \"Yang dijabarkan adalah ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme yang mempermulus tumbuhnya kapitalisme dan menguatnya oligarki ekonomi,\" kata LaNyalla. Hal inilah yang menjadi paradoksal. Karena negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, tetapi ratusan juta penduduknya miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Pasal 33 UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasannya, telah diubah menjadi 5 ayat dan menghapus total penjelasannya. \"Dampaknya, perubahan mazhab perekonomian Indonesia dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat,\" imbuhnya. Akibat dari amandemen tersebut, maka lahir sejumlah undang-undang yang menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar dan privatisasi. Konsep dan filosofi Pancasila bahwa perekonomian disusun oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, malah dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar yang memperkaya orang per orang pemilik modal. Perubahan arah kebijakan ekonomi itu berimbas pada APBN yang pada akhirnya melulu mengandalkan utang. Tahun ini saja, kita harus membayar bunga utang saja, sebesar Rp 400 triliun. \"Dan Presiden sudah menyampaikan dalam nota Rancangan APBN tahun 2023 nanti, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun,\" tutur LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas Pemerintah Indonesia sebagaimana tertulis dalam naskah Pembukaan UUD, dimana pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. \"Hal itu semakin jauh dari harapan. Kewajiban pemerintah untuk menjamin rakyat dalam mengakses kebutuhan hidupnya lalu disebut subsidi, yang sewaktu-waktu dapat dicabut karena APBN tidak sanggup meng-cover. Kewajiban pemerintah itu diubah menjadi opsional, menjadi subsidi, sehingga dapat dihapus,\" terangnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal ini akan terus terjadi. Bukan hanya menyangkut subsidi BBM, tetapi akan merambah ke subsidi listrik. Karena, banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun pembangkit listrik swasta yang harus dan wajib dibeli oleh PLN. \"PLN mengalami over suplai listrik, sehingga nanti kompor gas rakyat yang menggunakan LPG 3 kg, akan diganti dengan program kompor listrik 1.000 watt, sehingga rakyat akan lebih banyak bayar listrik,\" ujar LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas dan tujuan adanya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas dan tujuan tersebut disederhanakan menjadi kewajiban pendidikan saja. Padahal, mencerdaskan otak dengan mencerdaskan kehidupan itu sangat berbeda. Mencerdaskan kehidupan itu artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh. Membangun jiwa dan raga, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme melalui ideologi. \"Yang paling menjadi ancaman serius akibat dari amandemen konstitusi adalah penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dengan metode damai atau non-militer, yaitu dengan menjauhkan generasi bangsa itu dari ideologinya,\" tegas LaNyalla. Jika sudah demikian, maka bangsa ini akan mudah dipecah belah, dikuasai dan dikendalikan pikirannya agar tak memiliki kewaspadaan, jati diri dan kesadaran dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa. \"Setelah itu, proses pencaplokan bangsa ini oleh bukan orang Indonesia asli akan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu kuasai perekonomiannya, kuasai politiknya dan kuasai Presiden atau Wakil Presidennya,\" tutur LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, jika tiga episentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan orang Indonesia asli, maka kita tidak akan bisa apa-apa lagi. \"Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk marginal yang tidak kompeten dan tidak mampu bersaing, karena terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" ucap LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu mengatakan demokrasi Pancasila adalah yang terbaik untuk Indonesia. Dan konsepsi sistem bernegara itu tertuang di dalam naskah asli UUD 1945. \"Di mana terdapat unsur dari partai politik, utusan daerah dan unsur golongan-golongan yang lengkap, sehingga utuhlah demokrasi. Semuanya terwadahi, sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan tanpa ada yang ditinggalkan,\" katanya. LaNyalla juga mengajak kepada semua pihak untuk menyatukan tekad kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. \"UUD 1945 naskah asli wajib dan harus kita sempurnakan agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,\" demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Brigjen Pol Amostian. Sedangkan dari Universitas Hasanuddin Makassar hadir di antaranya Rektor Universitas Hasanudin Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSi, Dekan Fisip Unhas Dr Phil Sukri, MSi, Kepala Kantor Sekretariat Rektor Unhas Dr Sawedi Muhammad MSc, Wakil Dekan III Fisip Unhas Prof Dr Suparman Abdullah M.Si, sejumlah staf pengajar dan ratusan mahasiswa. (mth/*)
Stop Grombolan BuzzerRp, Perusak Demokrasi dan Pemecah-Belah Bangsa
Jakarta, FNN – Negara harus menghentikan gerombolan BuzzerRp yang telah merusak character and nation building, merusak demokrasi dan memecah- belah bangsa ini menuju pertikaian sosial yang mengkhawatirkan dan mengerikan. Serangan para buzzer adalah tindakan bunuh diri bersama bagi demokrasi yang berkeadaban, yang dibutuhkan bangsa ini dalam menapak ke depan. Demikian pandangan mantan aktivis HMI ITB Muslim Arbi, akademisi Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dan Direktur PEPS Anthony Budiawan, dalam webinar daring bertema ”BuzzeRp: Gerombolan Bayaran Penghancur Bangsa”, di Jakarta, Jumat (23/9/2022). Dalam forum itu berbicara sebagai panelis antara lain Direktur PEPS Anthony Budiawan, Dosen Paramadina Herdi Sahrasad, Pegiat Medsos Muslim Arbi, Direktur Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat dan Direktur P3S Jerry Massie. Panelis menilai tindakan kaum buzzer itu telah melukai civil society dan merusak peradaban serta menghancurkan demokrasi substansial yang sedang dibangun bersama. “Para buzzer itu menjadi antek oligarki dan elit politik yang berkuasa untuk merusak demokrasi substansial, mempertahankan kekuasaan yang otoriter, jahat atau korup, mereka harus distop, dihentikan,” kata Herdi Sahrasad. Demokrasi Indonesia kini, kata Anthony Budiawan PhD, memang sudah diperhadapkan oleh serangan kelompok ‘Buzzer’ oleh oknum tertentu untuk merusak sistem demokŕasi bangsa ini. Menurut Direktur P3S, Jerry Massie diskusi ini membuka mata hati publik mengenai kejahatan buzzer dan penyimpangan yang mereka lakukan, yang merusak demokrasi substansial, menguntungkan oligarki dan elit penguasa, namun menghancurkan kohesi sosial kita. “Diskusi sangat baik bagi kalangan umum sampai akademisi untuk mendapatkan info soal siapa dan bagaimana cara kerja Buzzer,” ujar Jerry. “Kelompok ini sengaja diciptakan untuk menyerang lawan baik itu oposisi. Ada banyak tokoh yang kerap diserang misalkan Said Didu, Anies Baswedan sampai Rizal Ramli. Cara kerjanya, melemahkan, mengintimiadasi lawan bahkan sampai ke tahap character assassination (pembunuhan karakter),” tambah dia. Saat presidential election AS 2020 lalu di Amerika serta pemilu Indonesia 2019 silam, ulah buzzer dibongkar Jerry, peneliti politik Amerika ini. (mth/*)
Luhut Dapat Tugas Baru Urus Kendaraan Listrik, Keponakannya Langsung Ngebut Pasok Motor Listrik
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Yakni, mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang harus dilakukan Luhut tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Mengutip inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik. Pertama, melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. “Itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dia dilakukan,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok,” lanjut pengamat politik itu. “Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah mengangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas,” ungkap Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (23/9/2022) “Itu sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial,” lanjutnya. Berikut ini petikan dialog antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak, pagi-pagi habis olahraga. Wah, mantap, mantap. Saya juga sudah olahraga, tapi kemudian saya kan kemarin dapat kiriman T-shirt, saya coba t-shirtnya, nih tulisannya “BBM Naik Ente Turun”. Saya nggak tahu apa maksudnya. Nanti akan ada proyek pembagian mobil listrik. Semua masih pakai BBM, pemerintah akan ganti mesinnya. Kira-kira begitu. Usulan kita begitu. Tapi sayang nih, t-shirtnya walaupun size-nya M tapi kekecilan gitu. Jadi saya pakai jaket saja gitu ya. Ini kaos dibikin mahasiswa untuk cari dana. Jadi mahasiswa sekarang sangat independen supaya terlihat bahwa itu aktivitas demo juga bisa jadi aktivitas bisnis. Tapi ini bisnis yang betul-betul non korupsi. Kalau begitu, nanti kita mesti cari ya. Kalau ada nomor kontaknya, kita mesti pesan nih kaosnya. Ya, ramai-ramailah bantu mahasiswa dengan membeli kaos itu. Iya. Ini kan pasti akan panjang perjalanan mereka untuk unjuk rasa. Ya, saya carikan nanti alamatnya kalau begitu, karena saya dikirimin oleh seorang teman selama aktivis juga. Itu namanya rakyat bantu rakyat. Oke. Sekarang ini kalau Pak Jokowi bantu Pak Luhut atau Pak Luhut bantu Pak Jokowi. Karena ini Pak Luhut baru dapat lagi jabatan baru untuk urusan mobil listrik. Oh, untuk kendaraan listrik, bukan hanya mobil listrik. Karena kan pemerintah juga baru saja mengeluarkan keputusan bahwa nanti untuk kendaraan-kendaraan mobil pemerintah juga harus menggunakan mobil listrik. Ya, itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dilakukan. Kan saya wawancara Pak Luhut. Dia merendah, beliau mengatakan ya kalau ditugaskan ya musti dilakukan itu. Dan kelihatannya memang cuma ada perusahaan Gojek dan perusahaan Pak Luhut sendiri yang akan mendistribusikan itu. Untuk itu, nanti kita akan tanya pada ahli ekonomi, apakah dia efisien? Apakah ini juga bisa dianggap sebagai gratifikasi? Kan begitu. Tetap itu keterbukaan semacam ini yang mesti kita pikirkan. Tapi kalau soal mobil listrik ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan Indonesia nggak cukup kita produksi, walaupun baterainya bisa dibuat. Tapi kan mobil listrik bukan hanya soal baterai. Ya, memang banyak orang yang kemudian bertanya-tanya. Ada dua hal pertanyaannya. Ini kalau Pak Luhut ya sebenarnya kita nggak perlu bertanya lagi ini jabatan yang keberapa? Beberpa bulan yang lalu itu sudah 26 penugasan yang disampaikan sendiri oleh Pak Luhut di DPR. Ya, memang itu artinya, karena itu Senin lalu saya bilang sama Pak Luhut, itu Anda sebetulnya yang lead negara ini. Tapi beliau bilang enggak, semua juga bekerja. Nah, ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok. Jadi itu faktanya. Nah, di luar itu yang nanti akan dipersoalkan oleh analis, kenapa tidak ada tender misalnya atau segala macam. Mungkin juga memang secara efisien ya sudah LBP yang terlihat aktif dan progresif dalam menuntun Pak Jokowi. Pak Jokowi, banyak hal yang beliau tidak paham detailnya, tetapi Pak Luhut pasti paham karena beliau pernah jadi birokrat, karena berkali-kali jadi menteri, pengusaha yang tajir segala macam. Jadi itu keterangannya. Kita terima itu sebagai berita saja tuh soal analisis. Silakan para jurnalis yang membahas. Jadi faktanya Bapak Luhut diminta untuk mengurusi soal kendaraan listrik ini dan faktanya kemudian perusahaannya terafiliasi dengan Pak Luhut dan juga dengan Nadiem dong kalau Gojek. Dan Go To bukan hanya Nadiem. Itu ada Erick Thohir karena kakaknya Erick Thohir juga ada di situ. Gimana? Ya, itu yang biasa disebut politicly analyze. Di dalam kebijakan ekonomi pasti ada variabel politik dan di dalam kebijakan politik pasti ada keuntungan ekonomi. Dan sebenarnya korupsi ini, nggak mau ngomongin Pak Luhut korupsi ya, korupsi kebijakan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar korupsi anggaran ya Bung rocky? Ya, itu masalahnya Pak Jokowi. Beliau memang nggak punya kapasitas. Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah ngangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas. Nah, karena itu, dengan sendirinya, secara natural, harus ada satu menteri yang mengambil alih kemacetan. Ya nama yang muncul ya orang pakai sinisnya lu lagi lu lagi, lu lagi lu lagi. Tapi, memang lu lagi lu lagi itu ya buktinya cuma itu. Kan lain kalau Pak Jokowi melihat oke ada menteri lain yang potensial untuk dapat tambahan beban pekerjaan, nggak ada juga tuh. Yang ada justru dipecat-pecatin oleh Pak Jokowi. Suharso Manoarfa sebentar lagi pasti keluar dari kabinet. Itu artinya orang yang juga punya kapasitas akademis yang bagus tersingkir karena politik. Kan begitu kan? Bagaimanapun Pak Suharso orang yang pintar, ya Planologi ITB dan sudah banyak pengalaman. Tapi, karena soal persaingan politik maka terpaksa, mungkin Pak Jokowi nggak menginginkan tapi karena tekanan-tekanan eksternal maka terjadilah pergantian PPP. Dan yang orang masih anggap aneh kok tiba-tiba hanya dalam satu hari, mungkin 20 jam, keluar surat pemecatan Suharso, atau pergantian Harso, atau penetapan bahwa Harso bukan lagi ketua PPP. Itu silakan tanya pada Pak Yasona Laoly sebagai menteri yang mengeluarkan. Pak Harso memang menjadi pertanyaan kan kalau tetap ada di kabinet. Dia representasi apa? Ya kan ada profesional, ada partai politik. Dan kemudian yang profesional pun ternyata kemudian sudah berubah jadi orientasinya politik juga kan. Betul, itu yang terjadi kini. Dan ini salahnya dari awal Pak Jokowi mengatakan bahwa akan ada rekrutmen dari partai politik yang di awal 7 tahun lalu beliau katakan itu sekarang terjadi. Jadi itu akibatnya dari ketidakcukupan pengetahuan Pak Jokowi tentang peta politik nasional. Kan itu semua terjadi karena Pak Jokowi kurang gaul dalam soal melihat orang kan. Bukan kita katakan Pak Jokowi tidak punya daftar, tapi memang beliau dalam soal pengetahuan elit politik yang memang rendah sehingga mesti dibantu penasihat-penasihatnya yang juga cari keuntungan dari ketidaktahuan Pak Presiden. Tapi kan btw saya jadi kepo juga ketika ketemu sama Pak Luhut kemarin nggak ngeluh ya beliau dengan penugasan yang segitu banyak dan kemudian kok beliau sendiri yang semua dibebankan dengan jabatan itu oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Luhut merendah dengan mengatakan ya yang lain juga kerja. Tapi kan kita tahu bahwa itu nggak bener. Sekarang ini faktanya tambah lagi dan Pak Luhut terpaksa mesti terima itu. Tapi saya kasih semacam semangat pada Pak Luhut bahwa Pak Luhut memegang tongkat Musa. Jadi bisa mengatasi jalan yang macet. Ya, laut saja bisa dibelah, apalagi cuma kebijakan. Begitu. Soal Unjuk Rasa Kenaikan BBM Oke. Kita mulai pindah. Saya kira kita pindah ke topik lain tapi masih berkaitan dengan unjuk rasa tadi yang kita menyinggung soal BBM, termasuk t-shirt yang saya pakai. Kan akan ada gerakan-gerakan besar lagi kita mendengar buruh kemarin juga sudah mulai siap-siap melakukan long march bukan dari Bandung, katanya dari Sukabumi. Iya, sudah jalan kemarin. Ya, jadi soal ini, soal yang kita sebut social unrest, itu akan berjalan terus selama tidak ada respons kebijakan dari pemerintah terhadap tuntutan publik itu. Kalau BLT itu pasti nggak cukuplah itu dan kita tahu itu. Dan sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial. Padahal, ini soal yang struktural. Kan soal energi itu soal struktural, penguasaan hulu dan hilir, kemacetan BUMN, macam-macam tuh. Utang yang mungkin, kita berutang dollar tapi pendapatan kita rupiah. Sementara kurs juga jatuh. Kan itu, hal-hal itu yang mungkin terlalu jauh dari pemahaman publik. Tapi publik hanya ingin lihat bahwa efek dari kenaikan BBM itu adalah inflasi yang langsung melejit dan dua bulan lagi itu akan bertemu dengan prediksi world bank bahwa dunia dan Indonesia pasti juga bagian yang rentan untuk meningkatnya inflasi. Dan macam-macam kan. Berita hari ini semua financial naikin suku bunga, sekarang udah ke arah 3%. Jadi semua efek itu dalam financial market yang akan terkait dengan peristiwa politik di Indonesia. Peristiwa yang paling berbahaya justru adalah G20 nanti, yang sangat mungkin juga banyak pemimpin negara yang merasa nggak perlu datang ke Indonesia karena kekacauan ekonomi dan kekacauan politik dan ketiadaan jaminan keamanan. Ini konvensi internasional di mana presiden-presiden dunia itu harus bersiap-siap membawa paspampresnya sendiri, lalu terjadi ketegangan. Kalau semua delegasi bawa Paspampres berlebihan kita jadi justru tegang karena terlalu banyak security beredar di Bali. Iya. Dan pemburukan sudah mulaii terjadi. Kemarin itu dollar sudah sempat menembus di atas Rp 15.000. Tapi sore-sore turun saya kira mungkin itu karena intervensi. Pasti BI melakukan intervensi sehingga turun menjadi 14 ribu sekian. Tapi pagi ini saya buka lagi, ini saya buka dari BCA, karena kebetulan ada, sekarang kursnya sudah kembali ke untuk beli saja sudah 15.044, sementara jual sudah 15.064. Jadi memang ini kelihatannya angka 15 ini sudah terlewati Bung Rocky. Iya, itu secara psikologis, kalau 15 sudah ke atas, itu naik turun, naiknya mungkin turun sedikit karena intervensi karena cadangan devisa kita dipakai buat beli dollar dan pada akhirnya kita tahu bahwa ekonomi dunia memang mengarah pada resesi itu. Dan resesi yang mungkin bampingnya sangat kuat. Dalam keadaan orang memantau kurs rupiah Indonesia, para spekulan yang disebut shorterness, mereka yang ingin cari jalan pendek untuk game untuk dapat keuntungan, mungkin sudah nongkrong di sekitar Hongkong, Singapura buat memantau gerakan kurs kita. Jadi aset-aset kita itu pasti sudah didevaluasi sebetulnya. Dan itu yang sering kita katakan begitu ada satu faktor dalam politik maka dollar akan melesat naik. Misalnya, Suharso Monoarfa deklarasi menyatakan keluar dari kabinet, itu pasti pasar terpengaruh. Apalagi kalau konferensi persnya dibuat dramatis. Tetap pendukung Suharso Monoarfa kuat di dalam masyarakat dan melihat ada ketidakadilan di situ. Lalu mulai kasak kusuk dan sinyal internasional langsung bip bipbip. Sri Mulyani agak panik tuh. Itu biasa, yang kita sebut lakukan prediksi tetapi juga dalam keadaan bahaya. Lain kalau dunia itu bagus, pertumbuhan di dunia bagus. Kan kita masuk dalam jebakan yang sama dengan tiadanya pertumbuhan ekonomi seluruh dunia. Macetnya supply global. Jadi itu semua yang sebetulnya mendebarkan kita di Istana. (Ida, sws)
Demonstrasi Para Ulama, Orator Ajak Polisi Bergabung
Jakarta, FNN – Massa aksi tolak kenaikan BBM kembali berlanjut di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (23/09/22). Persaudaraan Alumni 212 memotori aksi tersebut bersama Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) dengan sejumlah organisasi masyarakat lainnya ikut meramaikan demonstrasi yang diberi nama Aksi Bela Rakyat 2. Demo yang didominasi oleh ormas Islam tersebut terpantau kondusif. Para ulama mulai memadati titik kumpul sekitar pukul 13.00 WIB dan membacakan selawat serta doa-doa seiring mengarahkan para demonstran untuk berkumpul di sekitar kawasan Patung Kuda. Para ulama disediakan tempat lesehan dan berkumpul bersama massa aksi mendengarkan seruan orasi. Terlihat rombongan emak-emak ikut memadati lokasi demo, salah satunya adalah Barisan Emak-emak Militan (BEM). Doa bersama sempat diselingi dengan pembacaan surah Yasin secara berjamaah yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf. Beberapa ulama, ustaz, hingga perwakilan ormas lainnya menyerukan orasi singkat mengenai kebijakan pemerintah ini. \"Jujur, sekarang kita nih rakyat dibungkam atau tidak? Dibungkam atau tidak? Manakala ada orang yang gak setuju dibilang radikal, betul? Manakala ada orang menuntut keadilan dibilang perusuh, betul atau tidak? Katanya negara demokrasi,\" seru Habib I. Al-Habsyi dalam orasinya. Salah satu orator dari Gerakan Muslim Jakarta juga menyinggung bahwa tuntutan atas kenaikan BBM juga untuk polisi. \"Tuntutannya termasuk buat istri-istri polisi, buat ibu-ibu polisi, buat orang tua polisi, termasuk juga buat polisi sendiri. Bagi para polisi yang hari ini gak ikut mendukung kita, bodoh polisi,\" tegasnya. Selain menyampaikan orasi, massa juga melakukan solat Asar berjamaah, terutama untuk laki-laki. Dari pantauan FNN, Maharani Peduli kembali menyediakan bantuan logistik berupa pangan dan Divisi Kemanusiaan PA 212 juga mengerahkan bantuan medis dengan menerjunkan ambulans ke tempat demonstrasi. Ormas lain yang juga datang ke lokasi di antaranya, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), Ruang Akal Pikiran (RAP), Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Kebangkitan JawaradanPengacara (Bang Japar), Serikat Pengemudi Daring (Speed), dan sejumlah kelompok buruh serta mahasiswa yang juga menghadiri demo ini. GNPR menegaskan apabila tuntutan mereka belum juga didengar oleh pemerintah, maka mereka akan terus melakukan demonstrasi. (oct)
Aksi Menolak Kenaikan BBM Berlanjut, Kawasan Patung Kuda Diserbu Massa
Jakarta, FNN – Demo kembali diselenggarakan pada Jum\'at (23/9/2022) di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kelompok massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GPNR) terlihat terus berdatangan dari pukul 13.00 WIB. Aksi kali ini dinamai Aksi Bela Rakyat 2 (AKBAR 2). Massa mengajukan tiga tuntutan. Yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga bahan pokok, dan tegakkan supremasi hukum. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, ada sekitar 1000-2000 massa yang hadir dalam demo ini. Kombes Komarudin menyampaikan, pihaknya menugaskan ribuan personel untuk mengawal demo di beberapa lokasi. “Untuk personel yang kita siapkan untuk seluruh wilayah Jakpus seperti di DPR, kemudian Patung Kuda, di Balai Kota, terus di ada beberapa titik lagi ya, itu 3.800 personel,” katanya. Pengamanan aksi di Patung Kuda ini lebih ketat dari sebelumnya. Pengamatan FNN, setidaknya terdapat 3 lapis tembok beton dan juga kawat berduri. Lalu di belakangnya juga sudah disiapkan water barier untuk berjaga-jaga. Kombes Komarudin meminta massa aksi tertib dalam menyampaikan aspirasi. Massa juga dihimbau untuk mengikuti arahan petugas yang mengawal aksi tersebut. “Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib dan patuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya. Sebelumnya GPNR juga telah melakukan aksi untuk menolak kenaikan BBM pada Senin (12/9/2022) di Patung Kuda. Aksi kali ini adalah lanjutan dari demo sebelumnya dengan tuntutan yang juga masih sama. (Fer)
Samboisme, Aparat Kok Tidak Kapok-kapok?
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 PERLAKUAN keras dan brutal kembali diperlihatkan oleh aparat kepolisisan dalam mengamankan unjuk rasa mahasiswa di Bandung (22/9). Setelah demo mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Jabar mengenai kenaikan harga BBM. Polisi membubarkan mahasiswa dengan gas air mata dan mengejar mahasiswa sampai jauh kearah Jalan Dago. Bahkan beberapa masyarakat yang bukan peserta aksi pengendara kendaraan motor kena gas air mata. Apa perlunya polisi harus mengejar mahasiswa sampai jauh dari lokasi unjuk rasa, ketempat umum. Mahasiswa peserta aksi yang tertangkap, di pukuli dan ditendang. Mahasiswa bukan penjahat. Mereka calon-calon pemimpin. Sedang melakukan tugas mereka dalam pengabdian kepada masyarakat. Menyampaikan aspirasi. Memprotes kenaikan harga-harga. Tidak semestinya diperlakukan kekerasan secara semena-mena. Mengenai adanya tindakan anarkis harus juga peka, bahwa ada penyusup. Saat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian anjlog karena kasus Sambo. Baru saja kena “tampar” oleh Menko Polhukam bahwa beberapa polisi tamak, bergaya hedonis dan sombong. Institusi Polri dalam pengawasan rakyat. Lalu aparat polisi kembali melakukan tindakan kekerasan sesuatu tindakan tak terpuji dalam mengamankan unjuk rasa mahasiswa. Tindakan tersebut akan menambah hancur kepercayaan masyarakat. Bahwa polisi sebagai pengayom. Artinya. Jangan salahkan rakyat karena berbagai tindakan, prilaku dan gaya hidup aparatlah yang membuat rusaknya citra polisi di mata rakyat. Jika citra rusak dan kepercayaan rakyat kepada polisi sampai ketingkat nadir. Berbahaya bagi Negara dan bangsa. Hentikan kekerasan dalam mengatasi unjuk rasa. Hentikan juga rekayasa membela diri. Samboisme. Jaman android. Semua tindakan tidak bisa ditutupi. Sosial media berupa foto dan video kekerasan dengan cepat beredar. Tidak saja didalam negeri tapi juga di luar negeri. Memperlihatkan wajah kepolisian dengan telanjang. Sepertinya Kapolri harus segera berbenah dengan tegas. Harus pula didukung oleh semua Kapolda, Kapolres dan Kapolsek. Hentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Cukup sudah. Ketika rombongan polisi lewat diteriaki dengan Sambo! Sambo oleh masyarkat. Anak SD pun ikut membuat lagu. Sambo. Bandung, 22 September 2022
Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer, Demonstran : Kami Datang Dari Jam Lima Pagi
Jakarta, FNN - Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9). Aksi ini dihadiri oleh para pekerja honorer dari berbagai provinsi. Rofik Fauzi, peserta unjuk rasa, menjelaskan, bahwa massa yang tergabung dalam aksi kali ini berjumlah sekitar 3.000 orang. Mereka datang dengan menggunakan 15 bis pariwisata dari berbagai provinsi khususnya Jawa Barat. \"Kebanyakan kami ini dari Jawa Barat, cuma ada beberapa teman-teman FKHN perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa timur dengan total Sekitar 3000 orang. Kita sewa sekitar 15 bis pariwisata dengan tujuan lokasi monas ya terutama di kawasan patung kuda ini, \" ujar Fauzi. Ia juga menjelaskan, bahwa aksi ini digelar sebagai respon atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 yang melarang instansi untuk mengangkat pekerja honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Surat Edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat, Tjahjo Kumolo atas wacana penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023. Menurutnya, pemerintah harus merevisi PP dan juga Surat Edaran tersebut karena sangat mengancam para pekerja honorer. \"Kami menuntut agar PP No. 49 Tahun 2018 harus di revisi karena akan berdampak pada stagnannya para pekerja honorer. Dan juga kami menuntut agar Surat Edaran segera dipertimbangkan karena hal ini sangatlah mengancam para pekerja honorer untuk kedepannya,\" ujarnya. Fauzi juga menambahkan, bahwa adanya ketidakadilan dalam seleksi penerimaan ASN. Ia mengatakan bahwa proses seleksi seharusnya mengutamakan para pekerja honorer yang memang sudah bekerja untuk instansi, bukan orang luar. \"Terus juga kami menuntut untuk seleksi penerimaan ASN agar di rasionalkan. Harusnya para peserta seleksi itu yang diutamakan orang yang memang sudah bekerja di instansi, bukan orang luar,\" ujarnya. Unjuk rasa ini digelar mulai dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 15.00, aksi ini mendapat respon dari \'pemerintah\' dengan dipersilahkannya 4 orang perwakilan FKHN untuk menyampaikan tuntutannya di Kantor Staff Presiden (KSP). Dikabarkan setelah menyampaikan aspirasi, KSP pun mengaku akan segera menyampaikan kepada pemerintah untuk ditindak lanjut. Pihak FKHN pun mengancam, jika tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi maka FKHN akan datang dengan masa yang lebih banyak lagi. (Habil)
Ketum Partai Gelora : Kasus Bjorka Jangan Direspon Main-main
Jakarta, FNN - Ketum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta menegaskan Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi perang siber dunia. Tidak hanya kuat, matra darat, laut, udara tetapi juga siber dan ruang angkasa menjadi satu kesatuan sistem pertahanan. “Kasus Bjorka jangan direspon main-main, karena bukan hanya isu receh data pribadi, tetapi menyangkut kedaulatan dan peran siber nasional.” Kata Anis dalam Gelora Talk bertajuk ‘Bjorka dan Ancaman Kedaulatan Digital Kita’, Rabu (21/9/22) sore. Dirinya menyebut tidak sependapat bahwa kasus peretasan Bjorka sebagai pengalihan isu Kasus Ferdy Sambo atau pengalihan isu kenaikan harga BBM Bersubsidi. Ia menilai, kasus peretasan ini menjadi masalah serius dan dunia diambang perang digital global. Kemudian, Anggota Legislatif Komisi I DPR RI, Dave Laksono juga menuturkan saat ini wakil rakyat telah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Sekarang, sedang dituntaskan di Istana Negara untuk penetapan nomor arsip. Hanya saja, menurut Dave, aturan UU PDP ini harus segera diimplementasikan dengan membentuk aturan teknis lainnya, seperti Perpres, Permen atau SK Dirjen terkait. Dave mengimbau kepada masyarakat jangan gampang membagikan data pribdadinya ke khalayak umum. Untuk itu, perlu UU keamanan dan ketahan siber sehingga pemerintah sigap bertindak dan dibekali perangkat hukum yang kuat. “UU PDP ini kita tunggu siapa personelnya, dan selama BSSN telah bentuk satgas sifatnya hanya adhoc,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh Alfons Tanujaya, Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, peretasan Bjorka tersebut jangan dianggap remeh walaupun datanya bersifat umum. Pemerintah harus berupaya melindungi data pribadi warganya. “Israel sebagai contoh, tidak main-main sekarang sudah memiliki tim siber yang terkemuka di dunia. Tim bekerja dan dibiayai negara, dan dilakukan oleh talenta terbaik,” ungkapnya. Ia mengutarakan, sekarang ini di Indonesia warga yang datanya dibocorkan hanya pasrah saja. Pemilik data tak bisa berbuat apa-apa dan berdoa saja. Alfons mendesak pemerintah segera audit kebocoran data akibat apa? Dan selanjutnya dicegah dan dipertangungjawabkan. “Pemerintah jangan menanggapi begitu saja,” sindirnya. Sementara, menurut Wawan Purwanto, Pengamat Intelijen Negara, mengenai perlindungan, menurut Wawan tentu melibatkan semua pihak, baik sebagai pencegahan dan mitigasi kejahatan siber secara nasional maupun lokal. ”Ini peran bersama, pemerintah, swasta untuk membangun infrastruktur guna menjaga perlindungan data publik. Dalam UU PDP ini juga diatur sanksi pidana dan denda,” pungkasnya. (Lia)
