NASIONAL
Heru, Gubernur Gratisan Terus Lakukan Pembunuhan Karakter terhadap Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali meja pengaduan masyarakat yang ada di Balaikota menuai sorotan publik. Beberapa menilai langkah Heru Budi sebagai tindakan mundur ke belakang, karena pada masa Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan sempat ditiadakan. Anies telah membuat layanan pengaduan warga secara digital, yakni aplikasi Jakarta Kini atau JaKi. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (21/10/2022). Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menyatakan gaya pengaduan yang dilakukan oleh Heru Budi sama seperti era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Sebenarnya gaya pengaduan ini gaya zaman Ahok banget ya,” ungkap Hersu. Cara yang mungkin dipakai untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies Baswedan adalah dengan mengundang massa sebanyak mungkin datang dan membuat laporan ke Balai Kota. Kemudian, menurut Agi Betha, Heru Budi merupakan pejabat yang ditunjuk selama dua tahun ke depan, bukan pejabat yang mendapatkan suara dari rakyat DKI Jakarta maupun Pemilu yang seharusnya dia tidak membuat narasi yang berbunyi akan menghidupkan kembali program-program yang sebelumnya tidak dijalankan. “Bahkan beberapa netizen menyebutnya dengan pejabat give away atau gratisan,” ujar Agi. Selain itu, Agi menyebut persoalaan ini juga mendapatkan reaksi dari sebagian anak muda. “Sudah dibikin oleh milineal Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta dalam pengaduan, kenapa itu tidak difungsikan lagi,” sambungnya. Lebih lanjut, Hersubeno mengatakan tidak menginginkan situasi seperti ini yang mengarah kepada pembelahaan. Hersu berpesan seharusnya Heru Budi fokus pada persoalaan meneruskan pembangunan di Jakarta. “Tidak usah macam-macam deh, nanti anda dikenang sangat buruk, kalau anda malah mengubah-ubah kinerja yang sudah bagus dengan tujuan untuk menjatuhkan pak Anies,” pungkasnya. (Lia)
Kepada Ketua DPD RI, Wakil Bupati Malang Luruskan Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan
Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan pelurusan isu-isu liar terkait jumlah korban tragedi Kanjuruhan, saat bertemu Wakil Bupati Malang, Drs Didik Gatot Subroto, SH, MH di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2022). Beberapa media asing dan media sosial menyebut jumlah korban jiwa pasca laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1-2 Oktober 2022 mencapai lebih dari 200 orang. Disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, bahwa jumlah korban jiwa yang benar adalah 133 orang. \"Korban jiwa yang benar sampai update terakhir adalah 133 orang. Jadi kalau di luaran ada yang mengatakan jumlah meninggal lebih dari itu, dipastikan adalah tidak benar,\" ujar Didik. Menurut Wabup, seandainya jumlah korban jiwa lebih dari yang sekarang, otomatis ada protes maupun komplain dari korban lainnya. Pasalnya ada bantuan dari beberapa pihak yang diterima oleh ahli waris. \"Logikanya kalau yang meninggal lebih dari 200, pasti teriak. Karena ada bantuan atau tali asih, yang jika ditotal mencapai Rp 115 juta per kepala,\" katanya. Bantuan tersebut, lanjut Wabup, berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu). \"Belum lagi bantuan dari BAZNAS, Bank Jatim, owner Arema dan para anggota DPR dapil Malang,\" tambah Didik. Dijelaskan juga oleh Didik bahwa biaya pengobatan dan perawatan para korban ditanggung oleh pemerintah daerah dan sudah ada instruksi dari Bupati. \"Memang dari korban yang meninggal, jumlah terbanyak dari Kabupaten Malang. Disusul warga Kota Malang dan Kota Batu. Kami pemkab berkomitmen menanggung semua biaya perawatan para korban,\" tukas dia. Ketua DPD RI mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Malang dalam tragedi Kanjuruhan. Dia menyampaikan rasa duka dan prihatin sekaligus berharap korban jiwa tidak bertambah lagi. \"Saya berharap para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit segera sehat kembali. Kita apresiasi upaya keras Pemkab dalam hal ini,\" tukas LaNyalla. (mth/*)
Ganjar Siap Nyapres, Rocky Gerung: Lebih Baik Menantang Sekarang Daripada Dipermalukan Nanti
PERTEMUAN Istana Batu Tulis antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri membuahkan hasil. Tampaknya Jokowi dengan Megawati sudah ada “kompromi” politik terkait dengan soal Capres yang bakal diajukan PDIP. Ini tampak dari internal PDIPusai Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden (Capres). Para elit partai banteng sejauh ini masih tetap tenang. Sikap Ganjar itu juga dinilai tak melewati batasan. Dalam pernyataannya, Ganjar memang mengaku bersedia menjadi calon RI-1. Namun, hanya jika partainya berkenan mengusung dia. \"Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap,” kata Ganjar dalam wawancara yang diunggah kanal YouTube BeritaSatu, Selasa (18/10/2022). “Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap soal itu,” tuturnya, seperti dilansir berbagai media. Meski begitu, Ganjar mengatakan bahwa dirinya menghormati etika politik di internal PDIP. Bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kini tengah membangun relasi dengan sejumlah partai politik untuk pemilu. Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto sendiri kini juga tampak “bijak” dengan tidak lagi bernada menyindir seperti sebelumnya jika Ganjar bicara terkait Capres. Menurut Hasto, pernyataan Ganjar masih dalam batas wajar. Sebab, meski mengaku siap maju sebagai capres, Ganjar juga mengatakan bahwa penting untuk mengikuti mekanisme partai terkait pencapresan. “Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan. Ya kalau,” katanya. “Dalam konteks seperti ini, kita kan berbicara bahwa skala prioritas saat ini semua kader partai turun ke bawah untuk mengejar prestasi yang setinggi-tingginya di tengah rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat apa yang terjadi di PDIP itu? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Presiden Akal Sehat Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 20 Oktober 2022. Halo halo, apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya di Rocky Gerung Official. Ini ketemu di hari Kamis, 20 Oktober dengan tetap seperti biasa mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tensi politik di Jakarta khususnya, terus semakin memanas ya Bung Rocky. Dan ini akan terus panas kayaknya sampai kemudian apakah Pilpres 2024 nanti berlanjut atau tidak, itu akan terus panas. Itu sudah bisa kita prediksi dari sekarang Bung Rocky. Iya, ini kita rekaman pagi ini, karena saya juga perubahan buat kasih kuliah umum nanti di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya diundang buat membahas hal yang kita bahas setiap hari. Jadi, FNN menjadi semacam referensi semua Universitas, karena saya selalu diminta untuk coba diterangkan bebih detail dong, jangan ada yang sembunyikan di FNN. Jadi, kampus selalu minta begitu. Kita bisa pakai bahasa yang lebih tertib di kampus. Tapi mereka tahu bahwa iya, tapi kita dapat sensasinya dari FNN karena itu kita undang Pak Rocky. Kira-kira begitu. Saya sudah lima kampus bolak-balik nih. Ada orang yang menghitung, selama 2 bulan ini kira-kira sudah 60 kampus. Jadi, saya anggap ya sudahlah itu bagian dari upaya kita untuk menerbitkan kembali akal sehat. Kembali kepada politik yang hari-hari ini terlihat bahwa Ganjar Pranowo akhirnya nekat melawan. Tetapi, Ganjar itu enggak mungkin berani melawan kalau Kakak Pembina enggak bilang lawan. Oke. Saya lagi penasaran dengan Ganjar. Dari kemarin saya tanya apakah ini hasil pertemuan di Batu Tulis, kemudian ada komitmen antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega untuk dukung Ganjar. Padahal, orang pasti menduga pasti bukan soal Ganjar, yang dibicarakan pasti soal Puan. Tetapi, kan Pak Jokowi memberi sinyal bahwa oh, PDIP belum memberikan calon. Nah, tiba-tiba kok gerakannya Ganjar meningkat. Iya, artinya saya kira Pak Jokowi putuskan sudah Ganjar saja deh, apapun risikonya. Tetapi, Ibu Mega kemudian harus kita ingatkan bahwa Ibu Mega sangat disiplin. Kemarin, Ibu Mega meminta Pak Jokowi untuk memecat menteri-menteri Nasdem karena dianggap indisipliner. Kan kira-kira begitu. Yang kita bayangkan pertemuan dengan Pak Jokowi pasti soal ketaatan bernegara. Kan Nasdem nggak mendukung presiden dan Anies Baswedan tidak didukung oleh Presiden Jokowi, maka memang layak itu diberhentikan. Bagus juga Bu Mega berpikir begitu supaya bersih dong. Kalau beroposisi ya jangan ada di kabinet. Kira-kira itu pesan buat Pak Surya Paloh kan melalui tekanan pada Pak Jokowi. Dan mungkin Pak Jokowi mempertimbangkan itu. Oke, akan ada reshuffle. Kira-kira begitu kan? Kan yang normal begitu, pasti di-reshuffle dong. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak reshuffle. Tetapi, dengan prinsip yang sama, kita minta juga pada Ibu Mega tuh. Kalau Nasdem ditendang karena indisipliner, ya Ganjar juga harus ditendang kan? Kan dia indisipliner juga di PDIP. Kan FNN cuma mau lihat yang masuk akal supaya Ibu Mega konsisten dong. Orang yang indisipliner ya dikeluarin dari partai, jangan sekedar meminta Nasdem dikeluarin dari kabinet karena indisipliner. Itu saya kira. Dan, kita tahu Ibu Mega selalu tegak lurus dengan prinsipnya. Mudah-mudahan Ganjar dikeluarin dulu dari PDIP, baru Pak Jokowi bilang oke karena Ibu Mega sudah konsisten maka saya akan keluarkan Nasdem dari kabinet. Kira-kira begitu. Dan sebetulnya tanpa diminta pun sinyal itu sudah disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Dia mengingatkan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran disiplin partai, terutama berkaitan dengan pencalonan Presiden, termasuk dia sendiri, bisa dipecat. Dia juga mengingatkan Rudi Hadiat, mantan Walikota Surakarta, yang wakilnya Pak Jokowi, dan sekarang menjadi pendukung Ganjar Pranowo. Ya, saya kalau Hasto yang ngomong, saya juga anggap dia suka mendua kan. Sangat mungkin juga pikiran Hasto itu mendorong Ganjar dipecat agar Ganjar nyalonin diri tidak melalui PDIP, sementara PDIP pasang Puan Maharani. Kan banyak juga brutus di PDIP dan saya mencoba membaca itu karena tidak mungkin Hasto terlalu banyak bicara kalau dia sendiri nggak punya agenda yang mungkin juga menyelinapkan agenda lain di situ. Tetapi, sudahlah, itu kita hanya bisa melihat dari luar, soal-soal dalam PDIP. Yang kita tuntut adalah kepastian dari PDIP soal Ganjar. Dan, Ganjar merasa ya karena nggak ada kepastian ya dia nyapres aja sendiri. Nah, kalau itu kita dukung. Kita dukung Ganjar nyapres dan kita dukung Ibu Mega memecat Ganjar. Supaya fair itu, supaya terlihat keseimbangan atau kesetaraan moral di dalam politik Indonesia. Dan kita dukung juga Mbak Puan untuk nyapres. Ya, pasti kita dukung. Bukan berarti kita dukung suara perpecahan di PDIP. Secara normatif kan Ibu Puan musti nyapres. Ibu Mega menganggap bahwa lebih baik malu, nggak punya capres atau capresnya kurang elektabilitasnya daripada capres yang indisipliner. Kan begitu. Karena orang akan merasa kalau Ganjar tetap mencalonkan sendiri dan Ibu Mega tidak pecat itu artinya Ibu Mega tidak konsisten dengan pikirannya tuh. Masa orang yang sudah indisipliner masih dipelihara tuh. Lalu jadi presiden nanti juga indisipliner terhadap kepemimpinan Ibu Mega. Begitu. Kita hanya mengingatkan soal kelurusan etika atau kelurusan value pada Ibu Mega. Iya, kalkulasinya seperti apa ya ketika Ganjar Pranowo dan Kakak Pembina ini kemudian berani memutuskan akhirnya speak up, gitulah, bicara pada publik, siap. Artinya, sinyal pertama tentu kepada PDIP kan? Baru kemudian pada publik Indonesia. Ya, pasti Ganjar juga hitung itu. Lebih baik menantang sekarang daripada dipermalukan nanti kan. Jadi, Ganjar pasang posisi sekarang karena posisi dia sudah di-backup oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan. Kalkulasi orang sudah pasti, kalau Ganjar maju, Puan maju, past PDIP terbelah suaranya. Siapa yang diuntungkan? Pasti Pak Prabowo-lah yang diuntungkan karena berhadapan dengan suara yang terpecah. Jadi, kelihatannya juga Pak Jokowi mengambil risiko bahwa ya kalau Ganjar dikalahkan, masih ada Pak Prabowo yang memang lebih setia pada Pak Jokowi sebetulnya dibandingkan dengan Ganjar yang sekedar petugasnya, petugas partai. Kan Ganjar petugas-petugasnya kan? Pak Jokowi kan petugas partai. Ganjar petugasnya Pak Jokowi. Jadi Ganjar petugas dari petugas. Gitu. Nah, itu pasti orang menganggap bahwa ya sudahlah segera secara leadership ya lebih baik Pak Prabowo, kira-kira begitu. Saya membayangkan analisis di atas kertas. Tapi mari kita kalkulasi Ganjar, kalau kemudian dia nekat untuk mencalonkan diri tanpa dukungan dari PDIP, karena walaupun sebenarnya selama ini dia mungkin cukup pede karena ditopang oleh hasil-hasil survei yang kita sendiri kalau soal hasil surevei kan tidak terlalu percaya dengan hasil survei. Itu hitungannya nanti kalau misalnya Nasdem ditekan untuk mundur dan Nasdem tahu konsekuensinya, apakah Nasdem akan bilang oke jangan mundurin kami, tapi kami akan beralih ke Ganjar. Kan Ganjar juga ada di dalam tiga nama yang disebut Nasdem kan? Jadi, memang Anies Baswedan itu belum karena tadi, di belakang Anies kan ada kekuatan yang masih bersaing, figur Pak SBY terlalu kuat dibandingkan dengan Surya Paloh, figur Ibu Mega juga terlalu kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi terhadap Ganjar. Jadi, perpecahan di dalam partai itu memang pasti terjadi. PDIP akan pecah karena ada Puan dan ada Ganjar. Demikian juga Nasdem pasti akan pecah karena di dalamnya juga ada Ganjar dan Anies yang sudah disebutkan. Dan masih ada Pak Andika tuh. Kan belum disebutkan oleh Pak Surya Paloh bahwa mereka sudah tidak lagi memperhitungkan Ganjar dan Anies. Jadi, sangat mungkin juga karena tekanan komorbidnya tinggi, tiba-tiba Surya Paloh bilang, oke kalau begitu ya sudah. Karena Anies juga belum dapat sinyal dari Demokrat dan PKS, ya sudah, mending Ganjar saja yang sudah ketahuan itu didukung oleh Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi, di Indonesia itu terhalang sebetulnya moralnya karena harus mengakali 20% itu. Itu sebetulnya. Pokoknya di situ tuh. Binatang atau setan gentayangan itu yang 20% itu, yang membayangi mereka tapi mereka tidak bisa keluar dari bayang-bayang setan 20%. Iya, bukankah itu memang penghalang atau rintangan yang memang sengaja mereka buat sejak awal dengan sadar. Iya, mereka buat dengan sadar, tapi kemudian mereka terjebak sendiri di situ. Itu soalnya. Mereka nggak pernah membayangkan bahwa akan ada kerumitan semacam ini sehingga mereka enggak pernah membayangkan bahwa Ibu Mega akan bersikeras untuk mencalonkan dari dalam PDIP. Jadi, soal-soal semacam ini yang dari awal kita sudah tahu ini komplikasinya panjang. Nah, ini bagian sebetulnya yang kita tagih kepada presiden. Presiden sebetulnya tidak mengajarkan etika politik. Dia justru menjebakkan partai-partai ini dalam persaingan antara iblis. Iblis maksudnya kejahatan. Iblis nggak terlibat, tapi iblis merasa namanya dicabut setiap kali ada kejahatan iblis disebut tuh. Kita balik lagi. Anda yakin bahwa kali ini Ganjar tidak akan muter balik lagi. Ini sekarang dalam posisi dia tahu bahwa risiko yang dia akan hadapi dengan dia menyatakan itu. Iya, saya kira itu. Karena pasti sudah bicara dengan Pak Jokowi dan saya kira Pak Jokowi bagus, putuskan saja bahwa saya dukung Ganjar. Nggak usah pilih-pilih lagi kan. Toh, kalau Ganjar enggak jadi, masih ada Prabowo yang bisa diandalkan kembali Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi sangat paham itu. Kan beliau sudah 7 tahun memerintah. Dia tahulah bahasa tubuh manusia. Dan segitu saya kasih jempol pada Pak Jokowi dalam soal politicking. Itu kira-kira. Dan itu sebetulnya terpaksa Pak Jokowi mesti politicking karena dia nggak dapat jaminan melalui apa yang dia lakukan dalam kepemimpinan dia. Dia nggak dapet jaminan bahwa infrastruktur dia mesti akan diteruskan oleh orang lain, selain Ganjar atau Prabowo yang sudah berjanji. Dia enggak dapat jaminan bahwa hutan-hutan dia itu akan dilunasi oleh orang lain, selain yang udah berjanji. Anies mungkin merasa ngapain saya lunasi hutang Pak Jokowi. Anies bisa ikut pola Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, yang menganggap bahwa ini hutang yang disebabkan oleh ketamakan. Jadi kami nggak mau bayar tuh. Kasus semacam ini tentu dipertimbangkan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi ingin dikenang sebagai orang yang berhasil dalam kepemimpinannya itu. Jadi, saya kira Pak Jokowi itu saja obsesinya. Paling nggak IKN diteruskan, paling nggak infrastruktur jangan dibatalkan, paling enggak hutang-hutang itu dilunasi, baru Pak Jokowi lega. Kelegaan itu yang memungkinkan Pak Jokowi berpikir untuk membangun dinasti politik baru melalui anak-anak beliau yang sekarang berkiprah dalam politik. Kemudian yang untuk nasionalnya karena mereka belum siap dan Pak Jokowi melihat opsi yang paling memungkinkan sekarang ini yang dibawah kendali dia adalah Pak Ganjar Pranowo ya. Sementara kalau Pak Prabowo itu opsi yang lain, tapi tetap terbuka kemungkinan juga semacam itu. Ya. Jadi sebetulnya aman bagi Pak Jokowi karena ada dua kandidat yang saya kira enggak akan berkhianat kepada Pak Jokowi kan. Pak Prabowo kan orang yang tahu etika politik. Demikian juga Ganjar, ya jelas, Ganjar itu diasuh langsung untuk jadi bumper Jokowi terhadap Megawati. Jadi, semua itu, ini kita analisis dari segi yang biasa disebut deskriptif politik, bukan normatif ya. Kalau kita pakai normatif, semua ini kacau, semua ini syaitoniah wataknya. Tetapi, kita mau lihat sebetulnya sampai di mana sih kemampuan manuver dari tokoh-tokoh ini kan dalam konteks ekonomi yang memburuk, investor yang kabur karena suku bunga bakal dinaikkan. Sektor riil yang akhirnya berantakan, daya beli konsumen yang akhirnya disembunyikan uangnya di bawah bantal karena menganggap nggak ada bahaya ekonomi di depan. Jadi krisis ekonomi politik yang akan menguji justru permainan di antara tokoh-tokoh ini. Tetapi, saya kira kalau kita kembali lagi ke soal kalkulasinya PDIP, enggak semudah yang kita bayangkan bahwa Ibu Megawati itu akan menyerahkan tiket kepada Ganjar ya, karena ini berkaitan tentu saja dengan masa depan PDIP dan masa depan, terutama trah Soekarno. Ya, itu yang saya bayangkan. Setiap malam Ibu Mega pasti gelisah, ini bagaimana partai kalau dia tinggalkan. itu konsekuensi dari kaderisasi yang macet kan. Kan berkali-kali FNN terangkan bahwa kesiapan kader PDIP itu tidak maksimal tuh. Karena yang disebut Soekarnonisme itu sekadar slogan. Mungkin cuma Ibu Mega memegang Soekarnoisme. Yang lain kan menganggap bahwa ya mumpungisme yang lebih penting atau kapitalisme lebih penting. Padahal Bung Karno nggak suka kapitalisme. Tapi di PDIP justru yang mempromosikan hal-hal yang bersifat liberal. Itu bertentangan sebetulnya kan? Dan jauh betul jarak antara pikiran sosialis Bung Karno dan cara berpikir PDIP tentang ekonomi. Bahkan PKS itu lebih Soekarnois dalam soal ekonomi karena langsung kemakmuran dan keadilan. Itu sebetulnya. Jadi kita mau membandingkan krisis politik PDIP itu, satu ada krisis kader, dua ada krisis ideologi. Bung Karno mengajarkan hal-hal yang betul-betul menyangkut hak rakyat kecil, PDIP justru meninggalkan itu dengan mem-backup oligarki itu atau minta di-backup oligarki. (sof/sws)
Gebrak Memberikan Rapor Merah Kepada Jokowi - Ma'ruf
Jakarta, FNN - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) kembali menggelar aksi unjuk rasa terhadap pemerintah di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022). Gebrak kembali menuntut turunkan harga bahan bakar minyak (BBM), bahan pokok, serta tolak revisi Undang-undang (UU) Sisdiknas, cabut Omnibus law, UU P3, dan berbagai tuntutan lainnya. Dalam aksinya kali ini, Gebrak memberikan rapor merah terhadap tiga tahun pemerintahan Jokowi - Ma\'ruf Amin. \"Pertama, kenapa kita memberikan rapor merah kepada Jokowi, sebab Undang-undang Cipta Kerja (Omnubus Law) sejak awal tidak dikehendaki oleh rakyat,\" ungkap juru bicara Gebrak, Nining Elitos. \"Tetapi pemerintah kita menutup mata, mereka tetap memaksakan diri omnibus law diketuk secara tergesa-gesa dengan sangat ugal-ugalan,\" ucapnya menambahkan. Adapun alasan lainnya, kata Nining adalah soal sikap kepemimpinan, janji, dan kenyataan yang didapat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. \"Kedua, kita bisa melihat bagaimana seharusnya pemimpin menjamin bagaimana kepastian kerja, bagaimana peningkatan kesejahteraan, bagaimana kebebasan berpikir, berpendapat, melakukan unjuk rasa. Kita dapat merasakan, saat ini ruang demokrasi kita semakin dipersempit,\" tutur Nining. Nining menjelaskan akan ada begitu banyak penilaian buruk bila diuraikan. Dalam kesempatan tersebut dia juga meminta agar pemerintah menghentikan tindak represif terhadap rakyat yang mengkritik. \"Dan di antaranya kami mendesak hentikan represifitas terhadap seluruh rakyat, masyarakat sipil karena tanpa kontrol, tanpa kritikan rakyat, negara ini tidak mungkin menuju arah yang lebih baik,\" tegas Nining. \"Kita mendesak kekuasaan yang diberikan mandat oleh rakyat harus untuk kepentingan rakyat,\" tambahnya. Dan Nining berpendapat bahwa dengan banyaknya pemaksaan regulasi dan tindak represif, serta pemerintah yang lebih mendukung segelintir orang adalah bentuk kegagalan pemerintahan. \"Ini bentuk kegagalan, gagal menyejahterakan rakyat, tetapi mereka berhasil melindungi segelintir orang untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita,\" terang Nining. (rac)
Demo Tolak Kenaikan BBM di Patung Kuda: Pengamanan Beton 3 Lapis Dipasang
Jakarta, FNN – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan mahasiswa menggelar demo pada Kamis (20/10/2022) di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo ini dikawal dengan pengamanan yang cukup ketat. Demo dimulai pukul 13.30 WIB dan diperkirakan ada sekitar 1.000 orang yang hadir dalam demo ini. Tapi, sampai demo dimulai, massa mahasiswa belum juga muncul. Peserta demo, Ajat mengaku ada beberapa aliansi buruh yang ikut dalam demo ini. “Seribu orang paling. Ada dari beberapa aliansi. Tapi, atas nama GEBRAK,” kata Ajat. Untuk mengamankan demo ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, menurunkan 2.800 personel dan disebar di beberapa titik. “Sebanyak 2.800 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemda,” jelas Komarudin. Terlihat di lokasi demo ada 3 lapis beton dan 2 lapis kawat berduri dipasang. Akibatnya jalan Merdeka Barat ditutup dan dialihkan. Berdasarkan spanduk demo. Tuntutan dalam demo ini terdiri dari pencabutan UU Cipta Kerja, pembatalan revisi UU P3, dan RKUHP. Pembatalan revisi UU Sisdiknas, setop tindakan represifitas aparat terhadap warga sipil, serta wujudkan reforma agraria. (Fer)
LaNyalla: Bangsa Ini Tak Boleh Hanya Jadi Host untuk Investor Asing
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan tegas meminta agar bangsa ini tidak menjadi host buat investor asing dengan hanya mengeluarkan ijin semata. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat. Saat memberikan Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Rabu (19/10/2022), LaNyalla mengatakan posisi negara sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. “Negara hanya berfungsi layaknya host, hanya sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,\" tegasnya. Senator asal Jawa Timur itu menilai kondisi sekarang sangat ironi. Karena, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam di bumi dan di laut, rakyatnya semakin banyak yang miskin dan rentan menjadi miskin. \"Atas dasar itulah saya menawarkan gagasan untuk menata ulang arah perjalanan bangsa. Gagasan tersebut telah saya tuliskan di dalam buku Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,\" kata LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, bangsa ini harus mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan bangsa yang kaya akan sumber daya alam. \"Kita harus kembali kepada Pancasila agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa, tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya dan tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,\" ucap dia. Menurut LaNyalla, penghilangan ideologi bangsa dimulai ketika terjadi perubahan Konstitusi selama periode tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. \"Saya paham situasi saat itu. Dimana bangsa ini memiliki satu common sense untuk melakukan anti-thesa terhadap apa yang berlangsung di era Orde Baru. Sama halnya dengan situasi di era tahun 1966 dan 1967, dimana rakyat saat itu menginginkan anti-thesa terhadap apa yang berlangsung di era Orde Lama,\" tukas LaNyalla. Namun, praktek yang dilakukan Orde Lama dan Orde Baru adalah penyimpangan dari nilai Sistem Demokrasi Pancasila. \"Artinya Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli memang perlu disempurnakan. Karena masih ada ruang terjadinya praktek penyimpangan, yang terbukti terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan diganti total,\" tuturnya. \"Namun apa yang kita lakukan di tahun 1999 hingga 2002 adalah mengganti total UUD 1945 naskah asli menjadi Undang-Undang Dasar baru. Karena isi pasal-pasalnya telah berubah lebih dari 95 persen,\" imbuh dia. Kondisi itu, lanjut LaNyalla, sangat berbahaya. Jauh sebelum bangsa ini merdeka, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1928, pejuang Pendidikan Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, bahwa jika anak didik tidak diajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka di masa depan, sangat mungkin mereka akan menjadi lawan kita. \"Sebab penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Tetapi dengan memecah belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa. Makanya kita menjadi kurang waspada dan gagal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa,\" paparnya. Kuliah Umum ini sendiri dihadiri Rektor UHW Perbanas Surabaya, Dr Yudi Sutarso SE, MSi, para Wakil Rektor, Dekan dan para mahasiswa. Sedangkan Ketua DPD RI datang bersama Ketua KADIN Surabaya M Ali Affandi. (mth/*)
Fahri Hamzah Kritik Keras Capres dan Parpol yang Hanya Berpikir Masalah Logistik saja untuk Memenangi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik keras para kandidat calon presiden (capres) dan partai politik (parpol) yang hanya memikirkan masalah logistik saja, bagaimana memenangi Pemilu 2024 saja, baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). Padahal kondisi ekonomi pada 2023 secara global mengalami resesi, termasuk ekonomi Indonesia yang diprediksi juga akan suram. Mereka seharusnya memikirkan bagaimana cara merebut hati rakyat, dan memfasilitasi aspirasi atau kehendak rakyat yang telah memberikan mandat. \"Semakin cerdas mereka, seolah-olah cara memenangkan Pemilu itu cuma persoalan teknis, hanya sekedar dengan logistik saja,\" kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk \'Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia?\', Rabu (19/10/2022) sore. Hal ini, kata Fahri Hamzah, tentu saja menjadi kecemasan kita bersama mengenai masa depan Indonesia agar tidak menemui jalan buntu. \"Rekonstruksi cara memenangkan hati rakyat tidak dimengerti,\" katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, cara berpikir para kandidat capres dan parpol itu hanya mencoba untuk kritis. Mereka berpikir seolah-olah kalau ada sumber daya alam hanya terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan negara, perekonomiam nasional dan growth (pertumbuhan) yang tinggi. \"Kalau soal growth tertinggi, sebenarnya daerahnya Lukas Enembe yang sekarang menjadi tersangka. Dibawahnya ada daerah nikel, batubara dan seterusnya. Tetapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di sini, inilah yang jadi anomali. Ayo kita memikirkan rakyat, melakukan perubahan di Pemilu 2024,\" tegasnya. Sementara ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, banyak keputusan strategis saat ini yang diputuskan oleh para ketua umum parpol, sehingga DPR tidak lagi independen dalam membela kepentingan rakyat. \"Sekarang ini, DPR dikendalikan oleh 9 ketua umum, mereka manut sama pak Jokowi (Presiden Jokowi). Sehingga DPR sedikit sekali yang bersuara independen seperti soal kenaikan BBM,\" kata Rizal Ramli. Rizal Ramli menegaskan, kenaikan harga BBM telah memicu inflasi makanan diatas 15,5 persen, dan bisa menjadi 17 persen. Bahkan ia memprediksi nilai tukar rupiah bakal anjlok hingga Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga memprediksi inflasi pada tahun ini bisa menembus 5,5 persen, tapi angka tersebut adalah secara umum karena yang paling dirasakan adalah terkait inflasi makanan. \"Inflasi biasa 5,5 persen, sementara inflasi makanan yang terpenting untuk rakyat dan buruh sebelum kenaikan BBM sudah 13,5 persen. Ini jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, kalau sikapnya kayak begini,\" tegas Rizal Ramli. Sedangkan Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan juga akan suram seperti ekonomi global pada umumnya yang mengalami resesi. Sebab, rezim inflasi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS, kecuali apabila Bank Indonesia (BI) berani melepas spekulatif ketergantungan terhadap kenaikan suku bunga tersebut, dan berani menciptakan capital auto sendiri agar perekonomian nasional tidak mudah terkontraksi. \"Kalau ekonomi Indonesia sekarang masih baik-baik saja, karena masih tertolong dari adanya windfall profit dari harga komoditas dan batubara. Tetapi tahun 2023 belum tentu, karena kondisi secara ekonomi global mengalami resesi,\" kata Prof Anthony. Karena itu, ia menilai menaikkan suku untuk mengatasi resesi ekonomi, bukan solusi, malahan akan memperparah jurang resesi dan makin memperlemah nilai tukar rupiah. \"Hati-hati kalau mau investasikan barang-barang jangka panjang nanti akan terjebak suku bunga. Dan Semoga rakyat ini mendapatkan beberapa bantuan atau pemerintah mengalokasikan jaring pengaman sosial pada 2023,\" kata Managing Director PEPS ini. Perlu Move On Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat (MadNur) saat menyampaikan Pengantar diskusi ini mengatakan, pemerintah perlu move on dalam melakukan langkah pengelolaan ekonomi Indonesia dengan model pendekatan baru agar terhindar dari tsunami resesi ekonomi pada 2023. \"Dalam kesempatan ini, Partai Gelora ingin menyampaikan agar tim ekonomi Indonesia perlu move on dari pendekatan lama ke pendekatan baru seperti mencari mitra dagang baru, selain AS, Eropa dan China,\" kata MadNur. Sebab, ekonomi AS, Eropa dan China akan mengalami resesi dan penurunan pertumbuhan, sehingga akan berpengaruh pada ekspor Indonesia ke negara tersebut. \"Pilihlah negara-negara ekspor baru, misalkan India dan Afrika bagian utara. Daya beli masyarakatnya masih bagus, sehingga kita tidak terus defisit,\" katanya. Selain itu, agar move on, pemerintah juga perlu meninggalkan spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang/APBN) infrastruktur untuk saat ini seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru supaya tidak membebani APBN. \"Lalu, spending infrakstrur tersebut diganti dengan memprioritaskan daya beli masyarakat dan tambahan subsidi BBM untuk rakyat,\" katanya. Pemerintah, lanjutnya, juga perlu move on dari suku bunga dalam pengelolaan moneter, dengan membuat resep baru untuk mengatasi inflasi yang tinggi dengan tidak menjaga suku bunga lain. \"Intinya Bank Indonesia tidak perlu naikin suku bunga, tapi cukup menjaga besaran nilainya, karena kalau suku bunga tinggi ada kewajiban membayar surat-surat berharga lebih lagi,\" kata MadNur yang juga Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan, jika melihat proyeksi ekonomi 2023 berdasarkan dokumen The Fed yang dirilis bulan September lalu, maka kemungkinan kisaran titik tengah suku bunga berada di level 4,5 persen, atau bakal naik lebih dari 100 basis poin dari sekarang. Hal itu akibat permintaan masyarakat cukup tinggi dari sisi konsumsi. \"Sementara, inflasi berkepanjangan, dan ini mengakibatkan The Fed juga menaikkan tingkat suku bunga. Masalahnya ini kan The Fed menjadi sebagai acuan suku bunga dan putaran uang di pasar keuangan yang cukup besar,\" katanya. \"Kondisi ini juga menimbulkan peningkatan tingkat suku bunga secara umum di berbagai negara di Eropa. \"Mereka sudah teriak mengatasi inflasi yang berkepanjangan baik kenaikan harga energi maupun pangan. Tentu saja ini memberikan implikasi ke Indonesia dari situasi dunia yang pertama melalui jalur suku bunga begitu dan nilai tukar,\" tuturnya. Katakanlah The Fed ini, lanjut Tauhid Ahmad, menaikkan tingkat suku bunga tahun depan, maka akan membuat arus modal keluar atau capital outflow cukup tinggi pada 2023. \"Ini akan mengakibatkan nilai tukar kita tahun depan akan jauh lebih buruk dari kondisi sekarang. Ini yang dikhawatirkan mungkin berdampak terhadap banyak hal, termasuk kondisi perusahaan yang katakanlah punya utang cukup besar dalam mata uang dolar AS,\" pungkasnya. (*)
Rocky Gerung: Membangun IKN Baru Itu Sama dengan Fir'aun Bangun Piramida
PRESIDEN Joko Widodo dalam acara jajak pasar atau market sounding untuk menawarkan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada investor. Kepada para pengusaha dalam negeri, Jokowi meyakinkan, peluang investasi di ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu terbuka lebar. “Investasi terbuka lebar, mau di mana? Di sebelah mana? Di kawasan inti, ya harganya beda. (Di sini juga) ada financial center, healthcare center, education center, silakan,\" katanya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Oktober 2022. Pemerintah mengejar pembangunan megaproyek agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur segera terealisasi. Sesuai rencananya, pemerintah membutuhkan dana Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota sampai tahap terakhir pada 2045 mendatang. Menurut Jokowi, tak seluruh ongkos pembangunan itu didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dari Rp 466 triliun, hanya Rp 89,4 triliun di antaranya yang akan dibiayai dengan APBN. Sedangkan sisanya, Rp 235,4 triliun, akan dipenuhi dari investor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian Rp 123,2 triliun lainnya dari dukungan BUMN dan BUMD. Tak hanya itu. Pemerintah juga menawarkan Tax Holiday 30 Tahun dan juga HGB 160 Tahun. “Itu kelihatannya Pak Jokowi panik karena itu satu-satunya jejak yang ingin dia tinggalkan, IKN,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung ketika berdialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (19/10/2022). Berikut petikan dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, seger nih Bung Rocky, habis liburan di Bali ya? Ya, saya kasih kuliah di Universitas Udayana, Denpasar, ramai sekali, dan orang bertanya semua hal soal masa depan Anies Baswedan, soal milenial mau ngapain di 2024, soal investor yang nggak masuk ke IKN, macam-macam, soal pembangunan LPG di pinggir laut Benoa segala macam, soal lingkungan, soal politik. Jadi, mahasiswa pulih lagi sebetulnya, akal sehatnya. Demikian juga dosen-dosen. Saya ketemu banyak dosen Universitas Udayana yang menganggap bahwa momentum ini adalah momentum yang mengerikan. Kira-kira begitu. Mereka bilang, kalau Pak Jokowi bilang itu ada langit gelap, apalagi Bali, itu mengerikan. Jadi, begitu cara mereka melihat. Juga mereka melihat G20 di Bali nanti itu mau apa katanya. Buat apa sebetulnya? Apa itu cuma konsolidasi kapital global. Jadi, kritisi semua dari Udayana, bagus betul ketika saya kemarin kasih kuliah di situ. Walaupun sekarang ini ya memang lagi mau melihat ya, karena menjelang G20 saya baca tingkat hunian hotel di Bali sudah sampai 70%. Bagaimanapun ini juga seasen yang ditunggu-tunggu juga. Iya, dari segi itu ada soal, kan pasti yang pertama masuk di situ adalah CIA, segala macam intel pasti sudah masuk situ. Itu konsekuensinya kampus-kampus akan diliburkan. Kira-kira begitu. Jadi, akan ada pengendalian keamanan yang super ketat. Yes. Oke. Jadi kalau Anda mendeteksi mood publik itu, apa sekarang? Fear, anger, hopeless, atau apa? Fear. Dan, semacam frustrasi saja. Kan kalau kita bicara dengan kalangan akademis itu serius, artinya mereka merasakan. Ya kalau buzer ya tetap saja merasa ini bagus segala macam, walaupun perutnya sudah keroncongan. Tapi, kalau akademisi yang bicara itu terlihat bahwa mahasiswa itu betul-betul mengerti apa yang terjadi pada bangsa ini. Dan, aspek-aspek lingkungan kan di Bali, soal pariwisata dan lingkungan, itu betul-betul itu hidup mati wilayah itu. Keadaan itu yang saya kira perlu untuk kita perhatikan, gejala-gejala awal dari krisis ekonomi itu pasti justru terbaca di pusat-pusat pariwisata, karena nggak ada orang yang bisa masuk di situ atau ingin investasi di wilayah-wilayah yang kelihatannya tidak lokatif dalam satu ya sebut saja satu dua semester ke depan. Oke, kita bicara kemarin Presiden Jokowi dalam sebuah forum untuk promosi IKN kelihatannya kalau saya lihat ini betul-betul diobral habis IKN ini, karena Pak Jokowi ini ngomong bahwa sudah banyak yang akan masuk investasi, rumah sakit dan sebagainya, terus IKEA bahkan masuk disebut Pak Jokowi. Tapi yang juga menarik Pak Jokowi, ternyata ini saya baca rupanya diobral habis ini. Ada tax holiday sampai 30% bagi investor yang akan masuk ke sana. Kemudian juga tax reduction-nya sampai 350%. Sebelumnya kan menteri ATR menawarkan sampai HGB itu selama 160 tahun. Ini kan dahsyat Bung Rocky. Itu kelihatannya Pak Jokowi panik karena itu satu-satunya jejak yang ingin dia tinggalkan IKN, IKN, IKN. Jadi et all cost akan dilelang, barang basi yang mau dilelang itu. Kan sebetulnya orang sudah hitung tuh nggak bakal ada investor yang masuk dan akhirnya dibuka segala macam, dijual, dan makin lama tekanan pada lingkungan makin besar karena dijual murah, yang akhirnya amdalnya nggak diperlukan lagi karena siapa saja boleh masuk di situ. Juga Bambang Soesatyo bilang dia mau bikin sirkuit di situ. Artinya, akan banyak karbondioksida yang dibuang di situ, di paru-paru dunia tuh. Jadi, memang dari awal perencanaan, tidak menghitung jejak ekologi yang bakal punah di situ. Yang ada jejak ekonomi. Dan, orang merasa bahwa ya Presiden Jokowi akhirnya terbuai oleh ambisi untuk meninggalkan monumen besar di IKN. Padahal, orang nggak peduli lagi dengan itu, orang peduli dengan masa depan lingkungan, orang peduli dengan startup yang sebetulnya jadi bagian kepentingan bisnis masa depan yang juga anjlok di dunia itu. Kan startup semuanya habis sebetulnya itu. Nggak ada lagi orang bermain startup yang dibanggakan oleh Pak Jokowi dulu sebagai Unicorn, macam-macam itu. Jadi dunia lagi mengalami konsolidasi karena dua soal, krisis energi dan potensi perang dunia tuh. Sementara, Pak Jokowi mempromosikan, bahkan hampir gratis IKN untuk mengundang investor. Investor nggak bakal ke situ karena mereka punya cara berpikir bahwa dunia sedang berubah, ngapain masuk ke Indonesia yang itu- itu juga hasilnya nanti itu. Jadi, bujukan-bujukan bisnis itu enggak akan berpengaruh pada kehidupan ke depan. Dan, para investor dunia justru lagi kabur dari Indonesia. Oke, saya tadi sebut HGU, tapi maksudnya HGB. Saya tidak tahu apakah ini keterbatasan wawasan atau memang karena sekadar ambisi itu, melihat bahwa dunia sedang berubah. Sebenarnya dunia sedang bergerak ke arah kutub yang berbeda, sementara kita bergerak ke kutub yang lain dan terus-menerus itu dipromosikan dengan obral-obralan. Ya, itu yang disebut dalam keadaan kacau atau ketidakpastian, lakukan hal terbalik. Padahal, yang terbalik itu justru yang menjerumuskan kita hari ini. Jadi, mengundang kembali investor dalam keadaan dollar dipanggil pulang oleh Joe Biden karena inflasi di Amerika masih tinggi. Jadi, nggak masuk akal konsolidasi Amerika sebagai penyumbang terbesar gerak ekonomi itu masih ingin memulihkan dirinya sendiri, yang itu artinya semua orang yang punya uang itu mending balik ke Amerika dolarnya daripada masuk ke Indonesia yang kepastian politiknya juga enggak bisa dijamin. Kan orang berhitung, Anies jadi presiden enggak nih kalau 2024? Apakah Anies akan jamin bahwa 160 tahun itu akan berhasil membuat 30% tax dan segala macam insentif itu bisa sustainable. Kan tetap soalnya adalah keyakinan para investor tentang masa depan politik Indonesia. Rasa aman itu yang nggak bisa diberikan oleh pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini masih akan ngotot, gampang investor masuk saja karena nanti Anies atau siapapun Ganjar Pranowo, itu akan teruskan proyek Jokowi. Oh, iya. Itu di dalam upaya janji kampanye begitu, tapi di ujungnya orang pasti akan tuntut Anies atau siapapun jadi presiden, dia mesti bikin kontra konsep dengan Pak Jokowi. Jadi banyak juga yang pasti akan dibatalkan oleh presiden berikutnya. Kan enggak bisa presiden sekarang mengikat kepentingan presiden berikutnya. Itu yang harusnya dilihat sebagai faktor yang akan menghambat investor karena investor selalu ingin ada kepastian politik. Ya. Oke. Jadi meskipun diobral murah seperti itu, Anda enggak yakin bahwa ini akan berhasil pembangunan ini. Kan sesuatu diobral murah itu karena nggak bermutu sebetulnya. Jadi, kalau semakin diobral murah, orang anggap ya kalau begitu tunggu saja sampai obralnya betul-betul sampai 99%. Jadi, investor juga mempermainkan kita kan. Mereka tahu kita butuh, bunganya bakal ditinggikan, atau Indonesia jual murah dengan segala macam fasilitas pajak yang dipermudah. Dan, itu sebetulnya. Itu bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi bilang sumber daya alam kita itu dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan diobral dengan cara murah untuk membiayai ambisi Presiden Jokowi. Selalu itu poinnya. Dan, saya selalu ingin terangkan bahwa saya beroposisi pada Pak Jokowi sebagai presiden, bukan pada menteri-menterinya. Menteri-menterinya kan disuruh saja itu. Banyak menteri juga yang terpaksa bermain oportunisme karena sudah mau habis masa jabatannya. Jadi, sekali lagi, publik mesti diajarkan bahwa masa depan republik kita itu tergantung pada perubahan politik di 2024. Apalagi kalau 2024 nggak terjadi itu, terjadi percepatan perubahan karena tekanan publik dan tekanan sosial ekonomi. Nah, investor pasti sudah tahulah gelagat permainan politik di Indonesia yang masih peras memeras. Dan, kelihatannya kalau saya baca ini, ada dua jurus yang dimainkan Pak Jokowi dalam mengobral IKN. Pertama, ngobrol IKN; kedua, dia mulai semacam menagih atau dalam tanda petik menekan sebenarnya. Dia sekarang misalnya kelompok Ciputra yang ditanya, kapan ini komitmennya masuk. Ini yang baru muncul Ciputra, tapi saya kira pasti banyak kelompok bisnis lain yang juga ditekan untuk segera masuk ke sana. Ketiga, memberikan janji-janji manis bahwa ada 9 rumah sakit itu sudah masuk, IKEA juga akan masuk. Saya membayangkan, kan biasanya produk-produk semacam ini sesuai dengan demand-nya. Kalau tidak ada masyarakat, yang masuk rumah sakit siapa. Rumah sakit itu siapa pasiennya? Terus produk-produk IKEA (perabot rumah tangga) kalau tidak ada yang membeli bagaimana? Siapa juga yang membeli di sana? Oh, itu urutan-urutan berpikirnya juga ngaco Pak Jokowi. Kan dulu Pak Jokowi janjikan bahwa itu pertama yang akan dipindahkan adalah ASN. Berapa? Lima ribu atau sepuluh ribu. Itu yang nggak ada kepastian. ASN merasa, sudahlah mending gua pensiun daripada pindah ke tempat yang modelnya nggak bisa dia bayangkan, jauh dari mana-mana segala macam. Jadi kalau itu enggak dipastikan, siapa yang membangun rumah sakit? Masa rumah sakit buat korban-korban galian beton IKN. Itu cacing masuk rumah sakit, burung yang kehabisan oksigen juga masuk rumah sakit gara-gara ambisi Pak Jokowi. Apa begitu yang dikonsepkan ya. Ciputra juga mau ngapain di situ, bikin bangunan untuk kemudian jadi hutan kembali kan. Jadi, memang prospek yang tidak dituntun dengan akal sehat, dengan variabel soal environment, soal potensi gangguan keamanan di situ, soal tekanan dunia internasional supaya Indonesia tetap mempertahankan paru-paru dunia, jadi semua itu nggak dihitung karena Presiden Jokowi putuskan pembangunan itu secara politik, tanpa mendahulukan AMDAL. Kan itu konyolnya. Dari, dulu kita sudah bilang tuh, AMDAL dulu baru keputusan politik. Ini sudah keputusan politik, baru AMDAL. Saya dapat undangan banyak juga dari kampus di Kalimantan untuk mulai mempersoalkan AMDAL, kendati mereka dapat proyek untuk membenarkan. Tapi, kira-kira para dosen dan rektor di Kalimantan berubah pikirannya, melihat bahwa dunia ogah-ogahan sebetulnya untuk mendukung piramida dari Pak Jokowi. Ini kan kayak orang membangun piramida itu, korbannya banyak betul. Membangun Ibu Kota Negara itu kayak Firaun bangun Piramida. Supaya diingat, memang diingat. Tetapi, korban-korban pembangunan itu tuh berserakan di pondasi piramida. Itu yang mestinya kita ingatkan kepada Pak Jokowi supaya bijak. Batalkan saja, kan gampang tuh. Cuma membatalkan, lalu bilang nanti dipertimbangkan oleh presiden berikutnya. Ini beliau sendiri, Pak Jokowi, nggak kena beban. Beban oleh ambisinya sendiri. Sementara beban yang sedang dia hadapi ada beban soal ijazah yang juga akan panjang ceritanya. Walaupun soal ijazah nggak penting buat saya karena apa sih kertas itu. Tapi ini soal kejujuran, dan itu yang akan dibongkar publik terus. Kira-kira itu. Jadi kita berharap Pak Jokowi lakukan kontemplasi untuk semua hal, mumpung masih ada 3 semester sebelum 2024. Sebenarnya, dari sini saja kita sudah mulai bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi menyatakan ada investor yang mau masuk, kemudian diobral, kemudian juga nagih mereka-mereka para pengembang untuk segera masuk, itu sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan IKN tanpa kita menyatakan gagal atau tidak. Iya, kalau itu di daftar lemarinya Menteri Bahlil, itu MoU kan ada tiga lemari besar. MoU, janji kesepakatan, itu akhirnya dibatalkan oleh keadaan ekonomi dunia dan kalkulasi para investor tentang masa depan politik Indonesia. Jadi bagian ini yang aneh, mana ada investor yang melihat kekacauan lalu dia datang untuk ambil untung. Dia berpikir, bisa kejebak di situ tuh gua, enggak balik modal gua. Itu soalnya. Dan sebenarnya, situasi dunia itu seperti situasi ekonomi rumah tangga kita secara umum gitu, rumah tangga orang-orang Indonesia, ketika ekonomi sedang memburuk maka ya mereka akan lakukan adalah tentu saja memperkuat daya tahan domestik dulu, walaupun ditawarin obral murah dan sebagainya. Tapi kita menganggap bahwa itu barang enggak penting buat kita, untuk apa. Dan situasi sekarang kan gitu, orang sekarang kann gitu. Hati-hati, beli yang hanya kebutuhan saja dan cash money itu jauh lebih aman ketimbang diinvestasikan. Ya, itu prinsip pertama dalam dalam ekonomi, yaitu kehidupan rumah tangga dulu, aturan rumah tangga yang mesti mereka diselamatkan. Tetapi juga mereka lihat ya rumah tangga Pak Jokowi juga lagi berantakan, rumah tangga negara ya. Ya, mengambil keuntungan dari rumah tangga Republik Indonesia yang lagi berantakan ngapain? Jadi dia pasti ngurus rumah sendiri. Jadi poin itu selalu dengan mudah kita tadi ilustrasikan semacam itu. Jadi, orang bisa ngertilah. Ini dunia gonjangganjing, ketidakpastian di Eropa, China, ketidakpastian hubungan Jepang dengan anggaran dia yang diusulkan untuk meningkat, inflasi di Amerika yang belum bisa terkendali, segala macam, suku bunga Federal Research dinaikkan, impact-nya ke Indonesia itu justru tekanan. Jadi, semua soal itu enggak bisa sekadar dijanjikan 160 tahun, 30 tax holiday, itu enggak ada itu. Itu bagi investor dia cuma lihat, ini saham-saham yang tadinya blue chip lagi rontok gitu. Saham-saham startup lagi rontok, enggak ada yang mau invest di situ. Sementara Pak Jokowi sudah lupa tuh bahwa dia menginginkan startup itu bergerak untuk mendukung ekonomi itu enggak jalan. Jadi, semua kekacauan variabel dunia itu enggak dipedulikan oleh Pak Jokowi karena dia tetap anggap IKN itu adalah legasi dia, pameran terakhir beliau yang pasti akan jadi puing-puing nanti. Kalau dalam dua semester ini nggak ada tanda-tanda dibangun ya sudah makin lama investor makin oke, selamat tinggal janji-janji Presiden Jokowi. (ida/sws)
Reformasi Total Polri Harus Segera Dilakukan
Jakarta, FNN – KOPI Party Movement kembali mengadakan diskusi yang bertema, “Habis Sambo dan Tragedi Kemanusian Kanjuruhan Terbitlah Teddy, Quo Vadis Reformasi Total Polri?” di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022). Menghadirkan enam tokoh nasional sebagai pembicara utama, Komjen (Purn) Susno Duadji (Mantan Kabareskrim Polri), Dr. Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara), Kamaruddin Simanjuntak (Praktisi Hukum), Laksamana Madya (Purn) Soleman B. Ponto (Mantan Kepala BAIS TNI), Dr. Sidra Tahta (Pengamat Sosial dan Kepolisian), dan Haris Azhar (Direktur Eksekutif LOKATARU). Diskusi dibuka oleh Gigih Guntoro yang memberikan kata pengantar dan sekaligus pemantik. Selanjutnya acara dibawakan oleh Haris Rusly Moti sebagai moderator. Dalam diskusi Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI) Party Movement tersebut, hampir seluruhnya berpendapat bahwa masalah kepolisian adalah sistem. Pertama, sistem kepolisian di bawah presiden memberikan peluang menyalah-gunakan kewenangan. Dan satu solusi untuk mengatasi hal itu adalah dengan menempatkan Polri berada di bawah satu kementerian. Agar tidak lagi memberikan multifungsi Polri. Kedua, soal struktur belum ada perubahan. Performa polisi sampai saat ini masih sebagaimana Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketiga, soal kultur, hedonisme, kesombongan sebagai suatu akibat. Solusinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) agar membuat kajian untuk membenahi Polri, serta menempatkan Polri di bawah satu kementerian. Soleman Ponto menyatakan bahwa disiplin Polri masih sama dengan militer. Sehingga, perilaku polisi bukan pelayanan melainkan fungsi militer. “Polri tidak berubah, kata orang Aceh serupa lah tuh. Polri tetap menjadi pegawai negeri, bukan pegawai negeri sipil. Polisi sekarang bukan polisi Indonesia, tetap polisi militer,\" terang Soleman. Bahkan, Soleman memberikan pendapat satu kerusakan sistem dalam Polri berupa perbandingan bagaimana militer menentukan seorang Panglima butuh waktu enam bulan sebelum pengangkatan, berbeda dengan kasus Teddy Minahasa yang baru diangkat tetapi sudah ditangkap karena narkoba. \"Ada data dan informasi yang tidak sampai kepada Kapolri. Ada kesengajaan atau tidak ada sistem dalam polisi ini. Ini situasi yang membuktikan. Jadi, apa? Tiba hari tiba akal,\" ucap Soleman. Soleman menekankan bahwa polisi harus mengerti perasaan semua orang dan juga sesuai dengan budaya Indonesia yang beragam. Di sisi lain, Kamaruddin juga menyoroti pola rekrutmen, pola mental, dan pemberian gaji serta jabatan di Polri. \"Pola mental kepolisian sangat buruk, kalau tidak diberi uang dia tidak bekerja. Mentalnya mental uang,\" tukas Kamaruddin. \"Itu mental kepolisian kita karena berpihak pada mafia. Rebut kepolisian dari tangan mafia. Rebut pemerintah dari mafia,\" tegas Kamaruddin. Hal tersebut pun dipertegas oleh Haris Azhar yang menyatakan bahwa ada polisi dan pejabat yang memiliki jabatan dan wewenang yang tinggi, bukan hanya soal pengamanan tambang atau perkebunan sawit, tetapi juga memiliki saham di dalamnya. Dan dia pun menyarankan untuk dapat mengubah Polri dengan mengungkap kasus-kasus besar. \"Yang harus dilakukan Mabes Polri dan pimpinan adalah mengungkap kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat Polri atau anggota-anggota Polri. Itu yang harus dilakukan oleh Mabes {Polri. Ga usah ngurusin kasus-kasus yang cetek-cetek,\" ucap Haris, tegas. Adapun rekomendasi fundamental yang disarankan oleh Margarito Kamis dalam mereformasi Polri adalah dengan menempatkan Polri di bawah satu kementerian dan mengubah Undang-undang Kepolisan. Serta pengaturan ulang soal koordinasi dan pengawasan bagi kepolisian. Dan bila perlu dibuat badan yang independen untuk itu. \"Tanpa itu semua, jangan bermimpi ada perubahan,\" tegas Margarito. Dan persoalan kurangnya pengawasan tersebut juga dibenarkan oleh Susno Duadji sebagai mantan Kabareskrim. \"Pengawasan kurang, atau boleh tidak ada pengawasan eksternal. KPK yang personilnya tidak sampai 5000 saja ada tim pengawas, komisi Nasional. Hakim, ada komisi yudisial,\" ucap Susno. Susno Duadji juga menambahkan bahwa masyarakatlah yang mendesain Polri. Dan untuk dapat mengubah Undang-undang Kepolisan, perlunya dukungan politik dari DPR dan juga keseriusan Presiden. Dan sebagai pembicara terakhir, Sidra Tahta menambahkan bahwa Polri seharusnya membangun kepercayaan, kemitraan, dan pelayanan terbaik. Dia mengatakan bahwa 80 persen fungsi kepolisian adalah pelayanan. Sidra mengatakan bahwa perubahan Polri butuh dorongan dari masyarakat. Hal itu karena polisi yang dibuat pada Belanda untuk menjaga Belanda. Dan juga sistem kepolisian yang digunakan adalah sistem Eropa Kontinental. Dan satu masalah yang krusial lainnya yang dikatakan Sidra adalah masyarakat tidak mengerti cara berkomunikasi dan mengawasi kepolisian. Masalah yang sulit adalah kita menggunakan sistem kepolisian Eropa kontinental. Belanda membuat polisi di Indonesia mejadi kepolisian yang menjaga Belanda. Pertama, bahwa Polri ini perlu melanjutkan reformasi total. Polri belum bisa menempatkan diri secara profesional, akuntabel. Dan, kewenangan Polri yang luas harus segera dibatasi agar tidak terjadi kesewenangan. (Rac)
Ketua DPD RI Ungkap Kunci Utama Bangkitkan Perekonomian Indonesia saat Beri Kuliah Umum di Unitomo
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan kunci utama membangkitkan perekonomian nasional adalah kembali kepada sistem ekonomi Pancasila. Menurut LaNyalla, sebelum konstitusi diubah tahun 1999 hingga 2002, konsep sistem ekonomi Pancasila tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. \"Namun, bangsa ini sudah salah arah. Hanya demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan Tax Ratio, mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Bukan lagi disusun atas usaha bersama,\" kata LaNyalla dalam Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Dokter Soetomo, Surabaya, Jatim, Selasa (18/10/2022). Begitu pula posisi negara yang sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Menurutnya, negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. \"Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,\" ujarnya. Ditegaskan LaNyalla, konsep atau Mazhab pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto di beberapa negara memang sukses diterapkan. Tetapi belum tentu dapat diterapkan untuk negara seperti Indonesia. LaNyalla mencontohkan Amerika Serikat. Puluhan perusahaan raksasa dunia semua berkantor pusat dan dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat. Mereka semua tidak memindahkan kantor atau unit usahanya keluar dari Amerika Serikat. Sehingga miliaran US Dolar keuntungan mereka terdistribusi menjadi pemasukan Pajak bagi pemerintah Amerika Serikat. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Belum industri-industri lain, termasuk farmasi dan obat-obatan serta senjata. \"Bagi Amerika, konsep pajak sebagai sumber pemasukan utama bisa dilakukan. Tetapi bagi negara seperti Indonesia tentu tidak. Dan memang konsep pertumbuhan ekonomi yang dikampanyekan oleh masyarakat Global, berbeda dengan konsep pemerataan ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa kita,\" paparnya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, konsep dan sistem ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Naskah Asli yang sudah dihapus total, harus kembali diterapkan. \"Kunci agar Indonesia maju dalam ekonomi adalah negara harus kembali berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,\" ungkap dia. Kemudian tiga pilar ekonomi Indonesia yaitu koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing melakukan proses usaha bersama secara sinergis. Tentu dengan posisi pembagian yang tegas, antara wilayah public goods dan wilayah commercial goods, serta irisan di antara keduanya. \"Makanya saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Kita harus kembali kepada Pancasila. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah,\" tuturnya. Hadir Rektor Universitas Dr Soetomo, Dr Siti Marwiyah, SH. MH, Para Wakil Rektor, mantan Anggota DPR RI, Dr Achmad Rubaie, SH. MH, Para Dekan dan mahasiswa Unitomo. (mth/*)
POPULER
