NASIONAL
Bertemu Dubes dan Perwakilan Kadin di Singapura, Ketua DPD RI Bicara Cita-Cita Masa Depan Indonesia
Singapura, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mencita-citakan Indonesia masa depan adalah negara yang menjadi Lumbung Pangan Dunia dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif iklim, kesuburan tanah, dan potensi lautnya. Indonesia juga diharapkan menjadi harapan hidup penduduk bumi dengan penyediaan Oksigen melalui Biodiversity Hutan dan menjadi surga pariwisata alam natural di dunia. \"Inilah yang sekarang saya kampanyekan, untuk menata ulang Indonesia, agar Negara kembali berdaulat, berdikari dan mandiri. Agar cita-cita itu bisa diwujudkan,\" kata LaNyalla saat bertemu perwakilan Kadin dalam kunjungan kerjanya di Singapura, Rabu (12/10/2022). Hadir juga dalam kesempatan itu Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, perwakilan atase ekonomi, atase perdagangan & perwakilan BKPM. Menurut LaNyalla, Indonesia sebenarnya negara kaya raya karena memiliki keunggulan Komparatif Sumber Daya Alam dan Biodiversity Hutan serta iklim dan tanah yang subur serta hasil laut yang melimpah. \"Namun sejak tahun 80-an, ada upaya sistematis yang membuat negara harus melepaskan diri dari penguasaan atas Sumber Daya Alam dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,\" ucap Senator asal Jawa Timur itu. Bahkan, lanjutnya, negara seolah dipaksa untuk menyerahkan penguasaan SDA kepada Swasta Nasional maupun Swasta Asing, atau share holder antara mereka. Sehingga tidak ada lagi pemisahan yang tegas antara public goods dan commercial goods atau kuasi di antara keduanya. \"Negara ibaratnya hanya sebagai “host” atau master of ceremony alias “MC” untuk investor yang akan mengeruk Sumber Daya Alam dan lahan hutan di Indonesia. Hal itu dilakukan hanya demi angka Pertumbuhan Ekonomi yang ekuivalen dengan Tax Ratio. Padahal seharusnya Negara dengan keunggulan Komparatif seperti Indonesia, lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),\" paparnya. Itulah, kata LaNyalla, kesalahan paradigma. Sehingga banyak sekali “Paradoksal” yang terjadi di Indonesia. Dimana negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, justru memiliki ratusan juta penduduk miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Puncak dari kesalahan sistem itu terjadi saat Indonesia melakukan Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, dimana telah mengganti isi pasal-pasal Konstitusi Indonesia lebih dari 95 persen. \"Akibatnya Indonesia sudah meninggalkan Konsep Bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Kita justru menjabarkan ideologi baru, bukan lagi Pancasila, tetapi Individualisme dan Liberalisme. Karena itu hari ini Indonesia menjadi negara dengan sistem ekonomi Kapitalis Liberal,\" tuturnya. Oleh karena itu, di berbagai kesempatan, dirinya selalu mengkampanyekan untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat bagi anak cucu. \"Arah perjalanan bangsa ini semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,\" ungkap dia. (mth/*)
Politik Makin Gaduh, Bakal Reda Jika Jokowi Turun
TIADA hari tanpa gaduh. Itulah kenyataan yang terjadi sejak Joko Widodo menjadi presiden. Maklum ada sebagian masyarakat yang merasa kelahiran Jokowi sebagai pemimpin tidak dikehendaki. Untuk mengakhiri kegaduhan tanpa ujung itu, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan Jokowi turun saja, agar semua keributan berhenti. “Sebaiknya Pak Jokowi turun saja supaya lebih mulus pertandingan politik. Karena selama Pak Jokowi masih berupaya untuk punya pengaruh di dalam persaingan politik, ya itu memancing keributan,\" kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (12/10/22). Rocky juga menyoroti akrobat Ganjar Pranowo yang terus berkeliling Indonesia sebagai upaya mempertahankan kekuasaan Jokowi pasca lengser. Bagaimana analisis Rocky terkait Buku Jokowi Undercover-2, Anies Baswedan, dan Airlangga Hartarto, berikut wawancara lengkapnya. Apakabar Bung Rocky? Ini baru dari trans Sulawesi ya? Ya, saya habis muter-muter Sulawesi Tengah dengan masyarakat akademis. Seperti biasa, ditolak di Universitas Islam Negeri, tapi mahasiswanya pinter, mereka semua ke hotel akhirnya. Akhirnya, tiket kuliah saya dijual, dan yang masuk berebut juga tuh. Jadi menang banyak mahasiswa. Ini Universitas Negeri yang ini di bawah Depag. Padahal, saya berteman sama Menteri Agama, tetapi nggak tahu, rektornya menolak. Ya sudah mahasiswa pindahin ke hotel dengan konsekuensi mereka jual tiket dan tiket habis. Jadi saya dapat honor karena dianggap menguntungkan. Bagaimana Anda mengobrol sepanjang perjalanan bertemu sama mereka? Mood publik tuh seperti apa sih sekarang? Ya, itu berupaya untuk saya baca di situ, Palu ini kan unik, ada begitu banyak partai ideologi di situ, tapi selalu ada percakapannya tegang terus. Tapi di ujungnya mereka saling paham bahwa kita berbeda, jadi ada yang langsung menyatakan saya Nasdem, saya Anies. Ada yang seberangnya pantai itu. Jadi saya kasih kuliah umum di dua tempat, satu di kampus yang ditolak tapi pindahin ke hotel, satu lagi di warung kopi. Di Palu ada warung kopi di mana semua partai ada di situ. Mahasiswa dan semua ormas juga ada di situ, dari HMI sampai PRD ada di situ. Dan biasa di situ. Orang ratusan datang juga tuh. Kayaknya di sana musti menikmati Kalemdo (Kaki Lembu Donggala). Oke, kita balik lagi ke Jakarta, dan akhirnya Universitas Gadjah Mada memberikan pengumuman secara resmi bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni dari Fakultas Kehutanan. Ini kenapa sih dibiarkan lama mengambang dan baru sekarang Rektor memberikan penjelasan gitu? Saya kira itu jadi clear, dan semua isu itu kan pada ujungnya musti ada yang kasih keterangan tuh. Jadi, kalau ibu Rektor UGM sudah bilang, ya sudah terima saja itu kan. Mau diapain lagi. Kan itu intinya. Jadi, kita mau ngorek-ngorek sesuatu yang sebetulnya juga dangkal juga korek-korekannya. Ya, ini soal Jokowi Undercover. Dulu yang pertama jilid 1 saya menyatakan justru saya protes karena Pak Tito bilang itu tidak karya ilmiah. Lalu saya protes. Kalau begitu Pak Tito Mendikbud dong. Kan karya ilmiah itu ditentukan di Universitas. Pak Bambang Tri itu dulu terbitin seri pertama, saya bilang bahwa harusnya kalau itu karya ilmiah dibahas di Universitasnya. Universitasnya kan menolak waktu itu. Ya sudah, itu kontroversi. Yang sekarang juga masih kontroversi karena baru beredar versi barunya tuh. Tapi karena sudah diterangkan oleh ibu rektornya, sudah terima saja. Bahwa itu kemudian akan jadi bukti di pengadilan negeri, ya sudah silakan saja kan. Jadi lebih jelas lah keadaan kita. Tentu orang merasa bahwa isu politik akhirnya nyerempet ke segala hal. Orang juga musti paham bahwa apapun isu yang akan terjadi, kan nggak bisa dibatalkan. KPU sudah menyatakan Pak Jokowi Presiden. Itu tinggal soal moral saja sebetulnya itu, bener apa nggak. Tapi klarifikasi datang dari Lembaga resmi UGM. Dan saya sebenarnya juga mikir-mikir apa pentingnya sekarang meributkan ijazah Pak Jokowi di akhir masa jabantannya. Ini kan jadi nonfaktor, yang tidak bisa mempengaruhi harga beras untuk naik atau turunlah, kira-kira begitu. Atau harga bahan pokok turun juga nggak ada pengaruhnya kan gitu. Iya, dan Pak Jokowi juga turun nggak ada pengaruhnya karena dianggap bahwa ya sebaiknya Pak Jokowi turun saja supaya lebih mulus pertandingan politik. Karena selama Pak Jokowi masih berupaya untuk punya pengaruh di dalam persaingan politik, ya itu memancing keributan juga. Keributan di PDIP, keributan di dalam kabinet sendiri. Jadi ribut-ribut di istana justru disebabkan oleh Pak Jokowi masih ingin mengendalikan politik. Padahal, etikanya harusnya Pak Jokowi sudahlah, biarkan saja mereka yang bersaing di situ. Supaya orang juga menjadi teduh. Ganjar juga mencari kepastian, ini mau didukung Jokowi apa enggak? Kalau enggak didukung ya dia mau jalan sendiri saja kira-kira, karena relawannya juga siap siaga untuk mem-backup Ganjar. Oke. Karena Anda menyinggung Ganjar, ini kan menarik. Ini saya baca ternyata Ganjar baru saja melakukan roadshow, nggak main-main. Dari Bali, kemudian ke Makasar, kemudian ke Sulawesi Barat, Mamuju. Kan kita ingat dulu dia termasuk yang sudah diingatkan oleh PDIP untuk agar selalu berkoordinasi dengan PDIP kalu mau keliling-keliling ke luar daerah. Kita sebutnya dulu sebagai tahanan kota gitu. Apakah ini kaitannya dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega kemarin, yang kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa belum ada calonnya di PDIP gitu? Itu juga efek dari Pak Jokowi mengucapkan gak ada calonnya atau belum ada calonnya di PDIP. Itu berarti bahwa bagi Ganjar ya dia nggak akan dicalonkan oleh PDIP, maka dia berupaya untuk mencari konstituen sendiri. Itu reaksi Ganjar saja. Kan Ganjar enggak mungkin menunggu dicalonkan oleh PDIP sementara secara pribadi dia merasa dukungan dia itu berlanjut terus. Dan Anies juga berlanjut terus. Jadi, sebetulnya itu hal yang normal bagi Ganjar untuk memilih jalannya sendiri. Dan kita dukung Ganjar beredar ke mana-mana, karena bagi kita itu urusan PDIP ya urusan dialah. Tetapi kita mau lihat ada figur yang akan bertanding nanti, jangan sampai Anies nggak ada penanding sebetulnya kan. Begitu ceritanya. Kalau dibilang nggak etis, itu urusan PDIP. Etis nggak etis yang penting menjelang tahun pemilu sudah ada seseorang yang menyatakan diri ingin maju dalam pilpres. Anies Baswedan dengan tegas mengatakan ingin maju. Ini lepas dari soal tukar tambah koalisi ya. Tapi kan kita mau lihat keberanian orang untuk tampil. Kalau ada 0% saya juga mau tampil. Kalau kita lihat ini kelihatannya memang pasca pencalonan Anies, kemudian tensi politik menjadi naik. Golkar, meskipun dibantah oleh Agung Laksono bahwa Pak Akbar Tanjung dia tegak lurus dengan Airlangga Hartarto, tapi berbagai sumber internal di Golkar menyebutkan yang memang terjadi perpecahan itu. Jadi polarisasi mereka juga mereka realistislah Ganjar. Sorry, maksud saya Airlangga Hartarto ini secara elektabilitas enggak mungkin juga dihadapkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Kemudian PDIP juga masih terus baper, terus menyerang Nasdem, dan juga menyerang Anies. Dan yang enggak sehat ini soal politik identitas lagi yang dibawa-bawa. Kan yang kita mau jangan ngomongin politik identitas, ngomongin soal kinerja saja deh. Ya, Golkar gamang karena jelas secara organisasi, hak untuk mencalonkan Presiden itu akan tiba pada ketua partainya tuh. Tapi, Golkar tahu juga ya bagaimana, Golkar itu nggak bertumbuh elektabilitasnya kan. Dia musti koalisi itu. Dan saya lihat Golkar itu partai yang modern sebetulnya dan punya standar kepemimpinan. Kalau enggak bisa dia enggak akan paksa. Itu sebetulnya lebih baik ya lakukan itu, ucapkan itu, walaupun coba-coba masih ada tuh. Tapi kan ini masih 3 semester ke depan. Kan kita enggak tahu siapa yang kena sprindik duluan kan di antara ketua-ketua partai ini. Sudahlah, itu biarin saja karena Pak Airlangga juga punya dimensi lain untuk mengukur kapasitasnya tuh. Mungkin ada pembicaraan dengan Pak SBY atau macam-macam lah. Tapi itu kita nggak peduli sebetulnya. Yang kita peduli adalah medan politik yang harusnya sama itu. Nah, kalau Ibu Mega misalnya kasak-kusuk dengan Pak Jokowi, itu artinya benar, PDIP enggak ada kader. Kalau ada kader kan mau diangkat Jokowi kek atau mau didukung Jokowi, bilang saja kan, kami ingin mencalonkan Ibu Puan tuh. Tapi Ibu Puan kan kurang. Ya enggak ada soal, yang penting kami punya tiket. Ngototnya begitu saja kan. Kalau enggak, terlihat PDIP itu nyari pinjaman elektabilitas dari Jokowi akhirnya tuh. Padahal Jokowi lagi berpikir ya dia sendiri mampu untuk menuntun Ganjar masuk di dalam pertandingan dengan Puan pada akhirnya. Jadi kira-kira begitu. Walaupun mungkin semacam pragmatisme PDIP akan jatuh ke Ganjar juga, tapi itu juga tidak etis karena Ganjar udah dinyatakan sebagai tahanan, tapi Ganjar masih beredar sendiri. Jadi Ganjar tahu bahwa dia sekarang, bukan dia ditawan oleh PDIP, tapi PDIP ditawan oleh dia. Jadi, satu waktu dalam logika pencarian konstituen, kalau Ganjar misalnya sudah melampaui Anies maka masuk akal kalau Ganjar akhirnya merasa dipinang kembali oleh PDIP kan. Nah, itu memalukan nanti. Bahwa Ganjar sebetulnya merasa bahwa ya sudah, nggak perlu lagi, karena saya sudah bisa sendirian. Cuma, sialnya Ganjar enggak punya partai kalau dia sendirian. Jadi tetap bagi Ganjar, itu bagus buat Ganjar untuk tetap roadshow untuk tunjukkan bahwa di luar PDIP nama dia itu masih kuat. Sama seperti Anies. Anies juga belum ada partai pendukung yang fiks, baru Nasdem. Dna Nasdem kan cuman merdekarasikan, bukan akan mengongkosi Anies. Anies disuruh cari uang sendiri juga. Itu taktik Nasdem saya kira begitu, untuk menaikkan elektabilitas Nasdem dipasang Anies. Tapi untuk Anies jadi presiden, kapasitas Anies itu harus didampingi dengan orang lain yang belum selesai itu siapa wapresnya. Dan itu terhubung dengan cara mencari uang untuk membiayai kampanye kan. Jadi kalau Anies sendiri ya pasti nggak nyampe tuh. Anies tergantung pada wakil presiden, calon wakil presidennya, yang juga punya jaringan untuk mengumpulkan dana Pemilu. Nah, ini menarik ya ketika Anda menyinggung soal dana Pemilu. Kan kita tahu bahwa selama ini biaya politik yang mahal itu membuat para politisi ini, para kandidat ini, terjebak kepentingan oligarki. Karena, mau nggak mau, ketika mereka bicara soal Pemilu, itu bicara duat duit dan duit itu larinya pasti oligarki. Tetapi, apakah Anda tidak melihat potensi itu sekarang, yang kita sebut sebagai potensi volunternya dari masyarakat untuk katakanlah dulu dalam skala kecil juga pernah dilakukan pada zaman Pak Prabowo dengan Sandi, sumbangan sumbangan. Mungkin enggak kalau Anda lihat dari Anda keliling-keliling ke daerah-daerah ini Bung Rocky. Walau Anies relawannya itu lebih otonom tuh. Nggak tergantung pada dana pusat. Saya perhatikan bahwa orang membentuk relawan dan langsung mengumpulkan uang atau materi untuk bikin model kampanye. Jadi, Anies relatif lebih independen dalam soal relawannya tuh, tetapi di ujungnya tetap diperlukan misalnya dana untuk saksi itu. Dana yang dipersiapkan untuk hari-hari terakhir. Dan itu sangat rentan. Kan dana itu pasti habis di ujung Pemilu kan dan itu yang diintai oleh oligarki untuk disulap supaya berpindah kan nantinya di ujung. Kalau sekarang euforia pada Anies relatif nggak memerlukan dana karena semua orang datang ke situ untuk bikin deklarasi. Kan itu nggak mahal. Tapi, begitu mulai tahun pemilu yang kampanye beneran itu mobilisasi itu diperlukan. Diperlukan mobil, fasilitas kampanye, segala macam karena Anies mungkin akan kewalahan. Kalau dia konsisten, dia akan kewalahan. Kalau dia pragmatis, dia akan cari investor. Dan investor itu pasti cuman 2-3 orang yang juga menginvestasi pada caleg yang lain. Itu mudah sekali kita baca bahwa Anies akan ada kesulitan untuk mencari investor. Supaya dia bisa, ya pasti investor itu balik lagi pada oligarki. (sof/sws)
John Mempi Soroti Hubungan Eskalasi Kehancuran Polri dengan Kasus Korupsi Lukas Enembe
Jakarta, FNN – Pengamat Intelijen, John Helmi Mempi menyebut eskalasi kehancuran Polri dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal tersebut disampaikannya dalam acara yang diselenggarakan oleh Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI Party Movement) bertemakan \"Korupsi, Judi, Money Laundering dan Kekebalan Hukum Lukas Enembe\" di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (12/10). Dalam pandangannya, kesalahan analisis KPK terhadap kasus Lukas Enembe yang tidak membaca situasi dan kondisi sehingga malah mempermalukan negara. John menyinggung tentang eskalasi kehancuran Polri. Ia memaparkan berbagai isu, mulai dari kasus Sambo ke persoalan Anies dan Lukas yang masih bertaraf nasional, hingga tragedi Kanjuruhan yang memasuki ke ranah internasional. \"Ini menunjukkan bahwa eskalasi dari kehancuran Polri,\" ujar John dalam obrolan KOPI Party Movement yang diselenggarakan secara luring dan daring pada Rabu, 12 Oktober 2022. \"Artinya, Polri hancur di mata nasional maupun internasional,\" tambahnya. John juga membahas peralihan masa orde baru yang ditopang oleh TNI hanya terjadi pelanggaran HAM dengan perbedaannya di masa reformasi, di mana segala macam kasus muncul tanpa penyelesaian. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa Polri tidak mampu menopang kewenangan yang diberikan masyarakat. \"Ternyata integritas, kapasitas, kapabilitas Polri tidak mampu untuk menopang kewenangan yang demikian besar yang diberikan masyarakat,\" ungkap John. John menyebut Firli Bahuri, Ketua KPK, secara tidak sadar hanya menghancurkan Polri dengan belum ditangkapnya Lukas Enembe. Hilangnya kasus-kasus yang tidak terselesaikan juga menyebabkan hilangnya wibawa negara. \"Apa yang harus dilakukan ketika wibawa sudah tidak ada lagi? Harus diganti rezimnya. Sebab ketika orang sudah tidak percaya dengan suatu rezim, apapun yang diinginkan rezim itu, dia tidak akan percaya. Dan semua rentetan ini nanti berujungnya di G20,\" papar John. Diketahui, Lukas Enembe diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi, suap, dan gratifikasi. Hingga kini, KPK belum menangkap terduga dikarenakan Lukas masih menjalani perawatan di Singapura. (oct)
Demo Partai Buruh Beri 6 Tuntutan, Orator: Musuh Kita Omnibus Law
Jakarta, FNN – Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja melakukan aksi di kawasan Patung Kuda pada Rabu (12/10/2022). Helmi, seorang orator aksi mengatakan Omnibus Law adalah musuh bagi buruh dan yang menyebabkan perjuangan buruh hilang dalam sekejap. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, demo kali ini diikuti puluhan ribu buruh, petani, nelayan, guru honorer dan aktivis gerakan sosial lainnya. Ia juga mengaku demo ini dilakukan secara serentak di 34 provinsi Orator demo, Helmi mengatakan perjuangan buruh sudah semakin sulit akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah beserta kroninya. Ia juga berpendapat bahwa UU Omnibus Law adalah musuh buruh. \"Lahirnya Omnibus Law, inilah yang menjadi common enemy semua buruh. Musuh kita semua, musuh kita bersama yaitu Omnibus Law,” tegas Helmi. Helmi mencoba mengingat pada 2012 saat buruh merasa menang dan bangga. Kala itu jika buruh ingin menaikkan uang makan dan menaikkan uang gaji, yang dibutuhkan adalah berunding. \"Kita ajak berunding. Bawa sedikit masalah selesai. Tapi pengesahannya itu 1 tahun atau 2 tahun,” jelas Helmi. Dalam demo ini, Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapat penekanan sejak awal orasi. Selain itu, ada tuntutan lainnya seperti penolakan harga BBM, kenaikan UMK/UMP tahun 2013 sebesar 13%, menolak PHK massal, sampai tuntutan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). (Fer)
Demo Buruh Skala Besar, Personel Gabungan Diturunkan
Jakarta, FNN – Demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (12/10/2022) digelar oleh buruh dan organisasi serikat pekerja. Diketahui ada sekitar 3.200 personel gabungan diturunkan untuk mengawal demo ini. Demo kali ini sedianya diikuti oleh 50.000 buruh dari berbagai wilayah seperti Banten dan Jawa Barat. Tapi, menurut keterangan peserta demo, hanya ada sekitar 10.000 orang yang menghadiri aksi ini. \"Ya sekitar 10.000. Tapi kayaknya kurang lah,\" terang Anong kepada FNN. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menghimbau massa untuk tertib saat berdemo. Selain itu, ia juga meminta massa untuk melakukan demo di Silang Barat Daya Monas agar tidak terjadi penutupan jalan. \"Namun manakala mereka mau melaksanakan di depan Sapta Pesona ya tentu dengan sangat terpaksa Jalan Merdeka Barat harus kita tutup,” terang Komarudin. Namun, seperti yang terlihat di lokasi demo, di Jalan Merdeka Barat telah ditutup dan pengamanan yang dilakukan tak seketat demo-demo sebelumnya. Hanya ada 2 lapis tembok beton dan 1 lapis kawat berduri. Terlihat juga polisi berbaris di belakang beton pembatas sedang berjaga. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menjelaskan aksi tersebut adalah upaya untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) secara masif dalam ancaman resesi global. Tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi,” ujar Said. (Fer)
Mayjen Soenarko: Peristiwa Kanjuruhan, Polisi Sadis, Brutal dan Biadab
Jakarta, FNN – Aparat polisi yang mengamankan pertandingan sepakbola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, telah menembakkan gas air mata ke tribun yang diisi ibu-ibu hingga anak-anak yang tidak melakukan tindakan berbahaya. Mayjen TNI Purn Soenarko menyebut apa yang aparat lakukan itu adalah sadis dan brutal. Pada Sabtu (1/10/2022) di Malang, Jawa Timur terjadi tragedi memilukan. Ada 40 anak-anak tewas dari 131 korban kekerasan polisi dengan gas air mata. Soenarko pada dalam webinar yang digelar Selasa (11/10/2022) mengatakan, reaksi dari para tokoh dan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa banyak orang sangat wajar. Soenarko mengatakan, pemerintah/aparat harus mempertanggungjawabkan kebrutalan yang telah dilakukan. \"Kenapa saya bilang sadis dan brutal? Penonton di tribune yang isinya campur segala macam kelompok. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak tidak melakukan tindakan yang mengancam, ditembak dengan gas air mata. Itu kan tindakan sadis dan biadab, brutal,” terang Soenarko. Dalam kasus ini, proses hukum harus ada yang dinyatakan bersalah. Tapi kini, narasi yang beredar dari mulut pejabat dan aparat mengusik hati keluarga korban. “Ada yang mengatakan bahwa tangganya terlalu tinggi, ada yang mengatakan pintunya terlalu sempit. Tapi anehnya korban itu gak numpuk di tangga itu, gak numpuk di pintu itu. Korban itu berhamburan di dalam stadion maupun di luar stadion,” Soenarko menjelaskan. Soenarko menyayangkan aksi aparat yang telah menembakkan gas air mata ke tribune padahal kerusuhan ada di lapangan. Menurutnya, banyak narasi menyedihkan seperti alasan korban meninggal adalah terinjak-injak bukan gas air mata. Justru ia menegaskan bahwa korban bisa terinjak-injak karena tempat korban duduk ditembak gas air mata. Walaupun merasa pesimis terhadap investigasi kasus, namun Soenarko tetap menginginkan semuanya diusut tuntas. Ia merasa masih ada orang jujur yang bisa menyelesaikan kasus ini. \"Tuntutan untuk diusut secara jujur, transparan, jujur. Rakyat menuntut, silakan lihat baleho itu. Untuk menenangkan keluarga, jangan seperti yang lalu-lau,” tutupnya. (Fer)
Ngotot Puan Capres, PDIP Terancam Tak Dapat Partner Koalisi
FAKTANYA, manuver Partai NasDem yang declare Anies Baswedan sebagai bakal Calon Presiden, telah membuat PDIP kalang-kabut. Sejumlah langkah pun ditempuh. Presiden Joko Widodo yang terkesan berseberangan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo, bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Sabtu, 8 Oktober 2022. Namun, Presiden Jokowi tak mau membuka isi pembicaraan dalam pertemuan itu. Jokowi hanya menjelaskan, pertemuan dengan Megawati itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas. “Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 oktober 2024. “Kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa?” tanya pengamat politik Rocky Gerung dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, Selasa (11/10/2022)/ “Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalahnya bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Jadi, faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu,” lanjutnya. Lebih lengkapnya, berikut petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Oke, sekarang kita ngomongin soal pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Di tengah situasi Itu kan sekarang sudah mulai bermunculan statemen-statemen seperti PKB misalnya, yang menyatakan bahwa mereka kelihatannya akan segera mendeklarasikan capres Pak Prabowo dengan Cak Imin dan nggak perlu lagi bicara dengan PDIP. Juga bantah-membatah di Golkar, Agung Laksono misalnya, ketua Dewan Pakar. Jangan-jangan, kalau lihat skenario semacam ini, PDIP bisa nggak dapat partner pada Pilpres 2024 ya Bung Rocky. Sekali lagi, ini masih jauh. Kalau disebut calon presiden itu artinya sudah diiyakan oleh KPU. Ini kan KPU yang mustinya mengumumkan ini calon presidennya. Kalau sekarang kan masih bakal-bakal calon presiden. Karena ini ada soal koalisi, ada hal yang mendasar, yaitu hitung-hitungan presiden iya tapi kalau nggak ada calon wakil presidennya apa? Karena kan satu paket. Kan yang dipilih ada presiden dan wakil presiden. Jadi, setiap kali kita dengar deklarasi, ya kita tahu itu mungkin 20% masuk akalnya. Selebihnya enggak ada. Anies dicalonkan sebagai presiden tapi sebetulnya dia belum dinyatakan calon presiden karena belum punya kualifikasi yang diijinkan oleh aturan, kecuali KPU sudah menyatakan oke. Demikian juga Anies belum pasti mau Wapres dengan siapa walaupun elektabilitas tinggi kalau wakil presidennya tidak ada yang tetap. Misalnya Anies diboikot wapresnya tuh, semua orang merasa nggak perlu kasih Wapres pada Anies, ya nggak bisa maju juga. Jadi, ini soal-soal yang disebabkan oleh 20% itu, tapi kekonyolan ini kan mau ditutupi dengan pikiran bahwa kalau sudah diajukan ke dalam media massa oleh lembaga survei maka merekalah calon presiden. Jadi, calon presiden yang disodorkan oleh media massa yang mengutip hasil survei. Kan itu problem kita. Jadi, sekali lagi, desain-desain awal itu enggak jelas. Ini di ujungnya juga bisa berputar-putar tuh. Nah, kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa? Oke. Ada calon presidennya, Puan Maharani. Oke, itu keputusan partai untuk menyelamatkan kekacauan kalkulasi. Kalau Puan ditaruh, sudah nggak ada kekacauan. Tinggal orang kampanye buat Puan, maka akan disegerakan kolonel-kolonel ini untuk mengumpulkan suara. Itu lebih masuk akal, tetapi sekaligus orang ya siapa wakil presidennya. Bisa saja nggak ada orang yang mau jadi wakil presiden Puan. Karena merasa begitu Puan dinyatakan presiden, wakil siapapun itu akan membuat Puan kalah bersaing dengan Anies. Kira-kita begitu. Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalah kita bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan. Begitu cara melihatnya sebetulnya, secara riil politik. Ini kalau saya baca Hasto, ini kemungkinan mereka baru akan mengumumkan calonnya itu pada bulan Juni tahun 2023, tahun depan. Jadi masih ada sekitar setengah tahun lagi, masih lama. Tapi kita lihat pertempurannya di media sudah ada. Bagaimana Hasto rajin mendowngrade Anies sekarang, misalnya. Begitu juga mulai merasa bahwa Nasdem ini jadi pengganggu dan karena itu harus segera disingkirkan dari kabinet. Tapi, dalam hal ini keliatannya Hasto atau PDIP tidak sendirian karena Jokowi Mania juga sudah mulai menyuarakan itu pentingnya segera dikeluarkan dari kabinet si Nasdem itu. Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Dan, tunggu bulan Juni itu lama betul. Padahal Ibu Puan sendiri mengatakan tahun politik tiba lebih cepat. Ini akhirnya jadi lambat juga tuh karena ada penghalang, yaitu faktor Anies. Jadi faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu. (Ida/sws)
Rocky Gerung: Politik Indonesia Selalu Diasuh oleh Isu-isu Dangkal Hanya untuk Menjebloskan Seseorang dalam Opini yang Buruk
PRESIDEN Joko Widodo punya alasan tersendiri, mengapa memutuskan menunjuk Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, pilihan itu didasarkan pada perkenalannya yang sudah terjalin lama dengan Heru. \"Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi (dia) Walikota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan,\" katanya, Senin (10/10/2022). Menurut Jokowi, rekam jejak Heru sudah teruji. Selain itu, komunikasi Heru yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden dengan berbagai elemen dinilai baik.\"Saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya dan komunikasinya sangat baik dengan siapa pun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan, percepatan,\" katanya.Adapun Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Heru Budi Hartono jelas bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dia pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Terakhir Heru menjabat Walikota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.Heru juga pernah mengisi jabatan di Pemprov DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan sejumlah pesan kepada Heru terkait pengembangan DKI Jakarta ke depan. Jokowi berharap kapasitas yang dimiliki Heru dapat menunjukkan kepada masyarakat terkait perkembangan signifikan, utamanya dalam penanganan banjir dan kemacetan, yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta. “Kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang. Itu saja.” Berikut petikan dialog antara Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (11/10/2022). Halo halo, Bung Rocky. Ketemu hari ini, Selasa. Hari ini di Malang rencananya akan ada unjuk rasa besar-besaran dari Aremania memprotes soal ucapan Ade Armando. Dan kemudian soal Pj Gubernur DKI Jakarta. Itu kan Anies tanggal 16 Oktober, dia akan mengakhiri masa jabatannya. Dan itu rencananya akan dilepas secara besar-besaran oleh para relawan di Jakarta. Jadi acaranya cukup besar katanya. Jadi, itu akan dilepas dan pada Seninnya nanti pejabat baru, Gubernur Heru Budi Hartono, itu akan dilantik pada tanggal 17 Okotober. Saya agak terkejut ketika Pak Jokowi meminta Heru Budi agar membereskan soal kemacetan dan banjir di Jakarta dalam waktu yang singkatlah, begitu. Itu update beritanya hari ini. Iya, itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ya nggak mungkin kalau Gubernur yang mengatasi banjir dan mau jadi presiden. Jadi, Pak Heru ini juga harus jadi presiden dulu. Hal yang buruk kita ingat selalu. Tetapi pada saat yang sama itu kan sinyal bahwa Anies nggak sukses. Kan itu terbaliknya cara melihat persoalan. Jadi disindirlah Anies bahwa Anies nggak sukses loh, jadi jangan pilih Anies. Kira-kira begitu yang diucapkan Pak Jokowi pada publik. Tetapi, publik nggak merasa penting-penting amat karena Anies kan sudah tidak bertanggung jawab lagi tuh. Kan publik bisa bilang, kan Anies sudah kadaluwarsa sejak beberapa minggu lalu kan, dihentikan. Jadi, jangan Anies saja dong yang disalahin, nggak bisa bikin policy kok. Ini permainan alasan saja sebetulnya. Ya. Dan kita tahulah ada message-lah di dalamnya. Hal yang paling mendebarkan sekarang adalah memperhatikan kasak-kusuk antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu ngapain itu pertemuan di sana, lalu Pak Jokowi menerangkan problem bahwa itu belum selesai, masih ada ya macam-macamlah. Tapi kita mau lihat sebetulnya ujungnya apa. Kalau DKI sudah diganti Gubernur, berarti kita tunggu. Ini masih ada musim hujan satu bulan ke depan itu. Apa yang akan dilakukan? Kalau lebih buruk lagi banjirnya ya diganti lagi dong Plt-nya karena nggak mampu untuk menyelesaikan banjir atas perintah presiden. Kita pastikan karena ini memang masuk musim hujan ya. Ini kan hujannya baru mulai deras sekarang, walaupun mestinya sejak bulan September lalu. Sekarang hujan baru besar-besarnya. Nanti Desember - Januari itu akan parah dan saya kira nanti orang tetap akan menyalahkan Anies ya kalau banjirnya masih terus berlangsung sampai Januari. Ya, jadi nanti berubah lagi itu. Orang akan salahin, salah sendiri, harusnya Anies diperpanjang. Anies punya kemampuan. Jadi hal-hal begitu yang akan politik Indonesia selalu diasuh isu-isu dangkal hanya untuk menjebloskan seseorang dalam opini yang buruk. Itu konyolnya di situ. Dan kita pengen itu sebenarnya berhentilah membuat narasi-narasi semacam itu karena ini yang saya kira menjelaskan mengapa kita sebagai bangsa itu enggak pernah maju, jalan di tempat. Saya kira nggak ada salahnya karena IQ kita kan rata-rata 78. Jadi kalau begitu realitasnya. Ya, problem kita selalu dalam soal itu. Ketidakmampuan untuk melihat suatu masalah secara konsepsional, secara makro, bahkan, secara komprehensif, menyebabkan pendangkalan percakapan politik. Nanti mungkin awal Desember Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur bilang, itu saya tidak mungkin selesaikan kecuali saya jadi Presiden. Jadi, nanti diskusinya soal-soal yang dangkal itu, sementara ekonomi nggak bisa dipulihkan lagi, sementara masalah-masalah mendasar bangsa ini, soal ketegangan politik, juga tidak berlanjut. Jadi, poin-poin dasar bernegara diabaikan hanya karena berupaya untuk cari sensasi dengan kirim-kirim sinyal. Pak Jokowi jelas mengirim sinyal bahwa Anies tidak sukses, berarti yang akan sukses adalah Pak Heru, karena sudah dikasih tugas baru lagi untuk selesaikan macet, selesaikan banjir. Kalau Pak Heru juga gagal, nanti Pak Heru akan kasih alasan lagi kenapa dia gagal. Jadi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah penyelesaian mendasar sistem pemerintahan kita. Nanti orang berpikir ya Pak Heru kan ditaruh di situ bukan karena dipilih rakyat, jadi dia pasti nggak perlu bertanggung jawab pada rakyat. Kan dia ditunjuk oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi, masalah itu kembali lagi soal legitimasi. Sekian banyak pemimpin daerah tidak punya legitimasi dan itu berarti ada problem. Memang, beberapa di daerah saya tahu ada yang bermutu memang, yang mengerti soal lingkungan, yang paham soal organisasi birokrasi, tapi dia tetap tidak punya legitimasi karena tidak dipilih oleh rakyat. Ya. Oke. Dan dalam beberapa hari ini kan kalau kita lihat ya soal penunjukan ini, kita sudah jelas ini orang Istana ini (Pak Heru) dulu orang dekatnya Ahok dan Pak Jokowi. Kemudian ada berita terbaru juga ini Bung Rocky, kepala LKPP (lembaga yang kemarin ditinggalkan oleh Azwar Anas) yang diangkat menjadi menteri, ini sekarang diisi oleh mantan Walikota Semarang, yang habis masa jabatannya, dan dia kemudian sekarang mengisi lembaga LKPP ini, lembaga tinggi negara. Ini kader PDIP dan Ibu Megawati mengingatkan agar hati-hati di situ duitnya banyak banget gitu. Nah, itu juga petanda “tolong simpan ya uangnya itu, jangan kasih ke siapa-siapa. Amankan uang yang banyak itu. Buat apa? Ya tentu buat sesuatulah. Tapi kita sudah bikin dugaan buruk sebetulnya, seringkali kita anggap ya kan dia mungkin profesional di bidang itu, tapi begitu disebut ini kader PDIP lalu berubah lagi cara berpikir kita, ya mungkin karena kemarin Ibu Mega ketemu dengan Pak Jokowi maka Ibu Mega mengusulkan seseorang untuk di LKPP karena itu lahan yang basah. Jadi, orang akhirnya curiga-mencurigai karena nggak ada pakem. Seseorang diangkat itu dalam kapasitas apa, dengan kualitas apa. Kan masalah-masalah seperti ini yang nggak pernah kita tahu. Pak Jokowi jelas tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang sumber daya manusia di tingkat pusat karena Pak Jokowi lingkungan pergaulannya juga sempit. Jadi, pasti Pak Jokowi juga dapat informasi saja. Tolong ini diangkat, tolong itu diangkat. Lalu dia mulai hitung batu tuh, yang mana yang duluan tersebut yaitu yang kira-kira diangkat. Jadi, ini lagi masalah rekrutmen yang basis legitimasinya tidak ada basis kapasitas. Itu menimbulkan dugaan bahwa pejabat publik diangkat karena transaksional, bukan karena kapasitas. (Ida, sws)
Ketua Umum PDKN Ingatkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X soal Tugas Berat dari Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama menyebut penyampaian keikhtiaran terhadap gelagat krisis pangan dan inflasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) sebagai PR cukup berat. Pesan tersebut disampaikan presiden dalam suasana pelantikan Sri Sultan HB X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10-2022). Kepada Gubernur Sri Sultan dan Wakil Gubernur KGPAA, Presiden Jokowi meminta agar menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi di wilayah DIY. “Saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian,” ujar presiden, dilansir laman Sekretariat Negara. Presiden menambahkan bahwa harga pangan dan inflasi merupakan dua persoalan yang menjadi tantangan global dan momok bagi setiap negara. Karena itu, presiden menandaskan agar semua harus kompak, bersatu. “Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah harus . Termasuk semua kementerian/ lembaga, bisa bersama-sama dalam urusan pangan dan inflasi,” ujar presiden. Rahman Sabo Nama yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikutura Indonesia (APT2PHI) mengatakan dirinya menaruh perhatian atas permintaan Presiden Jokowi itu. “Kita harus respek, apresiasi, dan menaruh perhatian serius atas permintaan presiden itu. Tidak saja karena ditujukan kepada YM Sri Sultan HB X dan YM KGPAA Paku Alam X selaku pemimpin daerah. Tapi juga kepada semua pemimpin daerah semua tingkatan,” kata Rahman, Senin petang (10/10-2022). Akan tetapi menurut telaahnya, permintaan presiden itu dapat terkendala oleh kebijakan bahkan strategi operasional pengendalian harga pangan. “Sehingga realisasi atas permintaan Presiden Jokowi menjadi muskil dilaksanakan,” kata Rahman. Faktor kemuskilan, katanya, pertama adalah korupsi yang merajalela hampir di semua tingkatan pemerintahan dengan pemberantasan yang pandang bulu. Kedua, lanjut Rahman, adanya manuver kelompok tertentu, para oligarki pangan, yang memiliki hak istimewa (vested interest) dengan elite kekuasaan dan elite Parpol untuk dapat menentukan harga lebih tinggi atau lebih rendah. “Bukan harga sebenarnya yang jauh lebih besar dari manfaat stabilisasi harga itu sendiri, lantaran dipengaruhi kepentingan-kepentingan khusus,” beber Rahman. Alumnus Lemhanas RI ini mencontohkan kelangkaan minyak goreng dan harga gila-gilaan yg sulit dijinakkan pemerintah. Kecuali itu, menurutnya, pengendalian inflasi dan stabilisasi harga terbentur pula oleh faktor keterbatasan anggaran walau bersifat sementara. Dari berbagai observasi lapangan yang dilakukan APT2PHI yang dipimpinnya, pria asal NTT ini menjelaskan bahwa penyebab inflasi utama adalah pengaruh moneter. Dimana, peningkatan volume peredaran uang yang sangat tinggi tetapi tidak proporsional. “Peredaran uang itu dengan barang dan jasa yang tersedia tidak berbanding imbang, sehingga harga barang dan jasa semakin tinggi tidak terkontrol. Jadi, faktor terkuat penyebab inflasi adalah moneter,” kata Rahman. Dia mengatakan, perhitungan angka inflasi di bidang moneter tidak tercermin dalam angka-angka yang dipublikasikan pemerintah. Akan tetapi jelas bahwa penyebab inflasi berawal dari sektor moneter yang tidak diimbangi dengan sektor ril. Selain itu, imbuhnya, juga disebabkan oleh agregat yaitu peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan meningkatnya kapasitas ekonomi sehingga harga barang dan jasa akan naik. Lebih jauh Rahman mengakan bahwa faktor kenaikan harga barang impor /import inflation ikut mempengaruhi harga barang dalam negeri karena untuk menghasilkan barang dibutuhkan bahan baku impor. Dan, imbuhnya, impor mahal karena mata uang rupiah mengalami depresiasi hingga hampir menyentuh Rp 16.000 yaitu Rp.15.436 per US Dollar, yang juga tidak terlepas dari neraca perdagangan Indonesia yang terus tekor, memicu laju inflasi. Rahman pun mengingatkan pemerintah akan menghadapi tantangan sangat berat akibat kenaikan BBM sehingga mendorong kaum buruh menuntut kenaikan penerapan upah minimum regional (UMR). Tuntutan buruh tanpa diikuti dengan pertumbuhan produktivitas, ujarnya, akan menyulitkan dunia usaha dan pemerintah, karena situasi ini mendorong kenaikan harga sehingga terjadi naiknya inflasi cost dan kemungkinan akan terjadi PHK besar besaran. Oleh karena itu, Ketua Umum PDKN ini mengatakan, partainya memberikan solusi penyelamatan ekonomi untuk menekan laju inflasi dan peningkatan harga komoditi pangan strategis pada pemerintah, yaitu: Pertama, Tarif Bea Masuk (BM)/BMT (Bea Masuk Tambahan) untuk komoditi gandum,kedelai,bungkil kedelai,beras,gula dan minyak goreng non CPO (minyak goreng dari kedelai dan bunga matahari) diturunkan BMnya agar harga pangan hasil industri tidak berdampak pada kenaikan dan gejolak inflasi. Kedua : agar beras merupakan komoditi strategis yang memiliki permintaan inelastis menjadi dasar prioritas bagi pemerintah untuk tetap mengendalikan harga. Dalam kaitan itu, maka Bulog mengemban tugas mengelola manajemen stok karena merupakan inti dari kebijakan stabilisasi harga beras. Bulog harus bisa menguasai stok beras 5-10 persen dari produksi dalam negeri dan mengimpor bila diperlukan. Keberhasilan pemerintah, ungkap Rahman, bergantung dari Kabulog dalam menentukan ketepatan waktu pengadaan/pembelian dari petani, penguasaan stok, dan pelepasan stok pada waktu yang tepat. Menurutnya, tugas penting pemerintah dan Bulog adalah terhadap beberapa komoditas yang sangat berpengaruh pada pendapatan petani. Di sini diperlukan perlakuan khusus yaitu kebijakan perlindungan petani dalam negeri dari perdagangan komoditas pangan holtikultura impor. Sebab, kata Rahman, komoditas pangan strategis ini merupakan kebutuhan sentral rakyat yang sejatinya harus dalam pengelolaan Bulog guna membantu petani agar menjamin kecukupan pangan bagi rakyat Indonesia. (sws)
Ahmad Yani: Tragedi Kanjuruhan PSSI Perlu Diusut Secara Total
Jakarta, FNN – Praktisi Hukum Ahmad Yani menyebut Tragedi Kanjuruhan perlu diusut tuntas hingga dilakukan evaluasi PSSI secara keseluruhan. Hal ini dibahas dalam webinar yang bertemakan \"Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab\" pada Selasa (11/10) diselenggarakan secara daring. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn tersebut mengungkapkan tragedi Kanjuruhan perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi politik dalam pemilihan anggota PSSI. \"Harus kita ketahui memang persepakbolaan kita ini sudah ada masalah dari sejak dulunya. Kita sama-sama mengetahui bahwa pemilihan untuk menjadi anggota PSSI atau ketua PSSI ini, dia tidak lepas dari pengaruh dan intervensi politik,\" ucap Ahmad Yani dalam webinar yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara, Selasa, 11 Oktober 2022. Ahmad Yani mengatakan tragedi Kanjuruhan tidak hanya dilihat kasusnya, namun juga perlu membongkar internal PSSI secara keseluruhan. \"Kita harus tarik, membongkar kasus PSSI-nya secara keseluruhan. Apakah betul di dalam kasusnya PSSI secara keseluruhan ini hanya seputar pertandingan sepak bola atau tidak ada persoalan-persoalan lain?\" ucap Ahmad Yani. Yani berpendapat bahwa yang perlu diusut tuntas adalah siapa yang memberi instruksi untuk membawa gas air mata dan tahapan atas perintah lisan. Ia juga menyoroti adanya temuan Koalisi Masyarakat Sipil dan mendorong agar temuan tersebut diberikan kepada Komnas HAM untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. \"Yang paling penting langkah kita itu adalah mendorong untuk koalisi masyarakat sipil itu menyerahkan hasil temuannya kepada yang namanya institusi Komnas HAM,\" jelas Ahmad Yani. Selain Ahmad Yani, webinar ini juga mengundang Mayor Jenderal TNI Purn. Soenarko, Taufik Bahaudin (UI Watch), dan Rizal Fadillah (Pemerhati Kebangsaan) dan membahas tragedi Kanjuruhan dari beberapa perspektif pemantik. (oct)
POPULER
