NASIONAL
Mencari Aliran Dana Konsorsium 303 Sambo, Chudry Sitompul : Jalan Masuknya Gampang
Jakarta, FNN - Kasus keterlibatan Ferdy Sambo sebagai salah bandar besar judi atau biasa disebut dengan Konsorsium 303 hingga kini masih terus dilacak kebenarannya, banyak fakta-fakta baru yang bermunculan ke permukaan. Chudry Sitompul selaku Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) dalam sebuah diskusi publik yang diinisiasi oleh Kopi Party Movement menjelaskan bahwa, langkah utama untuk membongkar aliran dana Konsorsium 303 sebenarnya mudah untuk dilakukan. Ia mengatakan bahwa, langkah utama yang harus dilakukan untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut menuju adalah dengan mengadakan cek gratifikasi setiap politisi yang diduga terlibat dalam Konsorsium 303 ini. \"Ini kan sebenernya mudah, jadi pintu masuknya nggak susah-susah kita harus mencari perjudian, yang gampang saja yaitu gratifikasi,\" ujarnya dalam diskusi publik berjudul \"Kemana dan Dari Mana Uang Konsorsium 303 Sambo Mengalir?\" di kawasan Pasar Minggu, Rabu, 28 September 2022. Ia lanjut menerangkan bahwa dengan adanya gratifikasi, aliran dana tersebut akan jelas terlihat. \"Artinya Politisi itu menerima hadiah, baik itu yang berkaitan dengan tugasnya atau tidak. Kalau tidak berkaitan dia kena pasal suap, tapi lalu misalnya ada persekongkolan lebih berat lagi kena pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan,\" tambahnya. Ia menjelaskan bahwa, inilah cara langkah awal termudah untuk mencari kemana aliran dana Konsorsium 303 itu mengalir. \"Ya menurut saya jadi kita dorong saja untuk mengadakan pemeriksaan gratifikasi,\" ujarnya. (Habil)
Jelaskan Pelanggaran Etik, LaNyalla Minta BK Berhentikan Fadel
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Kehormatan (BK) menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD RI kepada Senator asal Gorontalo, Fadel Muhammad. LaNyalla juga meminta Fadel Muhammad menyampaikan maaf kepada dirinya di hadapan Sidang Paripurna DPD RI dan media nasional. Menurut LaNyalla, Fadel Muhammad telah melakukan pelanggaran kode etik, terutama pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan DPD nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI. Permintaan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Sidang Badan Kehormatan DPD RI di Ruang Mataram, Gedung B DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda sidang adalah mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh LaNyalla sebagai pengadu. Hadir Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy, Wakil Ketua BK, Made Mangku Pastika, Eni Sumarni dan Marthin Billa, serta 8 anggota BK lainnya. LaNyalla sebagai pengadu, menjelaskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadel Muhammad terjadi pada 13-14 Agustus 2022 saat Rapat Badan Kehormatan (BK) di Hotel Mercure Jakarta. Saat itu hadir 8 orang anggota BK dengan agenda kegiatan finalisasi hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik. “Dalam rapat, Saudara Fadel Muhammad mengeluarkan pernyataan yang menuduh saya mengkoordinir anggota DPD mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menarik dia sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Saudara Fadel juga menuduh saya melakukan pemberian uang kepada anggota DPD untuk memudahkan proses mosi tidak percaya tersebut,” ucapnya. Selain itu, pada 15 Agustus 2022 ketika Sidang Paripurna ke-13 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara V yang dihadiri 114 anggota, Fadel yang seharusnya menyampaikan laporan kinerja sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, justru kembali menyampaikan tuduhan seperti yang terjadi saat Rapat BK. Mengenai penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD yang diawali dengan surat pernyataan mosi tidak percaya yang menarik dukungan terhadap Fadel, LaNyalla mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi dari sebagian besar anggota DPD. Aspirasi itu ditampung dan ditindaklanjuti olehnya, sebagai pimpinan DPD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI. “Saya jelaskan bahwa sebagai Ketua DPD saya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPD yang diatur dalam peraturan nomor 1 tahun 2002 tentang tata tertib di pasal 57. Yaitu pimpinan DPD mempunyai tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,” katanya. Oleh karena itu, dengan beberapa pernyataan Fadel tersebut, LaNyalla merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya di hadapan para anggota DPD RI. “Saudara Fadel menuduh tanpa bukti otentik yang valid dan tidak meminta klarifikasi dahulu dari saya. Pernyataan beliau juga tidak rasional, bagaimana mungkin saya memobilisasi sampai memberikan uang dalam menggalang mosi tidak percaya,” tuturnya. Dijelaskan juga oleh LaNyalla bahwa dirinya bertemu dengan Fadel pada 11 Agustus 2022 namun tidak pernah mengarahkan Fadel yang saat itu masih menjabat Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD untuk walk out pada Sidang Bersama tanggal 16 Agustus 2022. “Saya juga tidak pernah mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi dan kasar kepada beliau,” ucap dia. (mth/*)
Survei PDB: Sebanyak 83,8% Warga Puas Atas Kinerja Anies-Riza
Jakarta, FNN - Lembaga Pusat Data Bersatu (PDB) merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasaan masyarakat atas kinerja pemerintahan Anies Rasyid Baswedan dan Ahmad Riza Patria. Survei dilakukan melalui wawancara telepon pada tanggal 24-25 September 2022. Responden dipilih secara proportionate snowball sampling menggunakan nomor telepon genggam. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 400 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di 5 kota, di DKI Jakarta. Margin of error +/- 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya sebanyak 83,8 persen warga puas dengan kinerja Anies-Riza terutama dalam hal pembangunan insfrastruktur 37,5 persen, tata kelola perkotaan 20,3 persen, dan layanan transportasi umum 11,3 persen. Sebanyak 16,1 persen mengaku tidak puas dan sangat tidak puas. “Secara keseluruhan 83,8 persen masyarakat puas terhadap pemerintahan Anies-Riza,” kata peneliti PDB Syarifuddin saat menyampikan hasil survei di RM Sederhana, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (29/9/22). Namun dalam hal mengatasi pengangguran dan penegakan hukum, warga mengaku tidak puas dengan kinerja Pemprov. PDB juga bertanya kepada responden soal berakhirnya masa jabatan Anies-Riza pada pertengahan bulan oktober mendatang. Mayoritas 64,2 persen responden mengetahui bahwa masa jabatan Anies-Riza akan segera berakhir. “Dari 64,2 persen yang tahu bahwa masa jabatan Anies-Riza akan berakhir, 44,5 persennya mengetahui Pj. Gubernur yang nanti akan dipilih oleh presiden sampai tahun 2024,” lanjut Syarifuddin. Masalah ekonomi menjadi masalah yang dianggap paling mendesak oleh 49,8 persen responden yang harus diselesaikan oleh Pj. Gubernur pengganti Anies-Riza. Selain itu, masalah kedua yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah kemacetan 20 persen. Mayoritas masyarakat DKI Jakarta berharap Pj. Gubernur nanti mampu menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer ekonomi politik nasional sehingga mampu keluar dari pendemi Covid-19 lebih cepat. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi yaitu pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. (Lia)
IPW Apresiasi Kerja Timsus Bentukan Kapolri
Jakarta, FNN – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja keras Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhasil menyelesaikan penyidikan perkara tewasnya Briptu Nofryansyah Josua Hutabarat (Brigadir J) oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Pasalnya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 atas perkara FS, Brigadir RR, Bharada RE, KM dan Ny. PC. Sehingga dengan keluarnya P21 itu, membuktikan Kapolri telah mewujudkan komitmennya memproses perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan itu secara profesional, akuntabel dan transparan. Hal ini, akan membuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat, dari sebelumnya yang sempat merosot. “Imbas dari kepercayaan publik tersebut juga akan menghilangkan spekulasi tentang motif dari pembunuhan Briptu Josua yang dibangun pihak Ferdy Sambo untuk meringankan hukuman. Dimana, publik berpendapat pelecehan terhadap Putri Chandrawathi yang semula terjadi di rumah dinas Duren Tiga berpindah di Magelang adalah sebuah rekayasa konstruksi hukum untuk membebaskan Ferdy Sambo,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 28 September 2022. Sugeng mengatakan, kerja keras dari Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menangani perkara pembunuhan Briptu Josua oleh Ferdy Sambo, jelas sebagai upaya institusi untuk menjaga marwah Polri. “Kendati banyak masalah yang dihadapi terutama karena rusaknya bukti-bukti di tempat kejadian perkara, tekanan dan skeptisme publik yang besar bahkan kritikan IPW semuanya terjawab dengan dapat diselesaikan dan diserahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung jauh sebelum habisnya masa penahanan para tersangka untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum,” ujar Sugeng. Oleh karena itu, lanjut Sugeng, IPW mendorong dan mendukung Kejagung untuk mengajukan perkara matinya Brigadir Joshua itu dengan dakwaan pasal 340 jo 338 jo. 55 dan 56 KUHP sesuai konstruksi dari pihak kepolisian. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung menyatakan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Joshua Hutabarat dengan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah lengkap dan segera disidang. “Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP,” kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Rabu (28/9/2022). Dengan begitu, dalam bulan Oktober nanti Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah menjadi terdakwa di PN Jakarta Selatan dengan pengawalan sidang yang cukup ketat. (mth/*)
Tragedi Sambo Berawal dari Surat Perintah Kapolri Tito Karnavian
Jakarta, FNN - Kasus Sambo hanya salah satu pintu untuk masuk ke dalam sepak terjang kepolisian Republik Indonesia yang sesungguhnya. Ini bermula dari Surat Perintah Kapolri Tito Karnavian Nomor 1, Januari 2019. Hal ini ditegaskan oleh Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch dalam acara diskusi publik yang diadakan di Dapor Pejaten, Jakarta Selatan pada Rabu (28/09/2022). Diskusi ini membahas tentang aliran dana keuangan milik tersangka Ferdy Sambo (FS), serta juga meminta pemerintah untuk mengambil tindakan akan hal tersebut. Adapun pembicara yang hadir antara lain DR. Chudry Sitompul, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana UI), Prof. Muradi, PhD (Pakar Politik Unpad), Sugeng Teguh Santoso (Indonesia Police Watch/IPW), Boyamin Saiman (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia/MAKI), Iskandar Sitorus (Indonesian Audit Watch/IAW), Uchok Sky Khadafi (Centre For Budget Analysis/CBA), Ade Adriansyah Utama (Komite Pengawal Presisi Polri/KP3), Hartsa Mashirul (Indonesia Club). Lalu ada juga Haris Rusly Moti sebagai pengantar obrolan dan Gigih Guntoro sebagai moderator. Iskandar menyampaikan bahwa fundamental penyebab terjadinya kasus Ferdy Sambo ini adalah berawal dari surat perintah Kapolri, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian nomor satu pada bulan Januari 2019, yang kemudian direvisi kembali. \"Berbicara fundamen penyebab terjadinya kasus Ferdy Sambo sekarang ini, saran kami buah pikirannya adalah kita merujuk pada surat perintah Kapolri, Bapak Jendral Tito Karnavian nomor 1 bulan Januari 2019, yang dua bulan kemudian direvisi oleh beliau menjadi nomor 6 bulan Maret 2019,\" ucapnya menerangkan. Selain itu Iskandar Sitorus juga menambahkan bahwa dalam surat perintah tersebut ada _item_ yang idealnya harus dikoreksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). \"Bukan surat keputusan tapi surat perintah. Ada item-item yang menurut kami idealnya dikoreksi oleh DPR RI utamanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebab pelanggaran awal ada di situ. Di poin enamnya disebut, anggaran yang disebut dengan satuan tugas khusus Polri demi kepentingan perhatian pimpinan Polri menyebut anggarannya menginduk kepada Polri,\" ucapnya menjelaskan. \"Kalau sudah surat perintah bicara tentang kinerja, kalau sudah menyebut ada anggaran menginduk ke Polri kita perlu tahu anggarannya bagaimana. Karena dua hal ini berkonsekuensi kepada sanksi, kalau sukses dipuji kalau tidak sukses dihukum. Sampai hari ini DPR tidak pernah memberi tahu kepada publik terlebih BPK, menyajikan laporan hasil pemeriksaan terhadap satuan tugas khusus ini. Yang berujung pada Sambo menjadi Kasatgassus Polri bukan Satgassus Merah Putih, Bapak-Ibu seperti yang tertulis selama ini. Itu tanda tangan terakhir adalah Pak Kapolri, Pak Sigit,\" ucapnya menambahkan. Iskandar juga menyebutkan bahwa kasus Brigadir Novriansyah Yosua dan Ferdy Sambo merupakan sebuah rangkaian-rangkaian yang terjadi di belakang layar, sehingga membuat kita-kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. \"Ujug-ujug kita disajikan ada pembunuhan seorang polisi oleh banyak polisi. Sederhananya Bapak-Ibu, jika ada di satu ruangan ini ada yang meninggal satu orang, nggak susah (jika) polisi ini (pakai) pidana model lama, satu ruangan ini tersangkakan sampai ada yang mengaku atau menunjuk bahwa dialah pelakunya. Ini enggak, sampai ke trafficking yang lain-lain, entah 303,\" ucapnya. Iskandar juga menjelaskan bahwa nantinya kasus ini juga harus merujuk kepada aliran dana untuk dilacak dan ditindak. \"Berapa triliun sudah dihabiskan oleh Satgas ini? Berapa banyak kerjanya? Berapa banyak prestasi? Dan berapa banyak kejadian-kejadian buruk Satgas ini? Supaya kita (bisa) melihat, kalau banyakan buruknya maka publik mengatakan pantas ada \'perilaku\' seperti Sambo,\" ucapnya menegaskan. Di akhir kata, Iskandar juga mengingatkan kepada publik untuk jangan lupa bahwa kita beruntung masih banyak dari elemen masyarakat yang turut memantau dan mengikuti kasus ini dari sudut pandang lain termasuk trafficking, konsorsium 303, dan perilaku-perilaku lainnya. Iskandar juga menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan Ferdy Sambo adalah tindak pidana yang mudah untuk disidik oleh polisi. Ketika tidak mudah, berarti ada beberapa faktor yang menghalangi. (Fik)
Program Indonesia Emas 2045 Terancam Gagal, Anak Muda tak Bisa Jadi Agen Perubahan, Malahan Jadi Penonton Makin Maraknya TKA di Tanah Air
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong pemerintah untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. Partai Gelora juga meminta perusahaan-perusahaan di tanah air untuk aktif dan terlibat langsung dalam penyerapan tenaga kerja terdidik. Hal itu bagian dari agenda politik Partai Gelora dalam rangka melakukan reformasi sistem pendidikan di Indonesia dan dalam rangka menekan jumlah pengangguran anak muda. \"Di Jerman pendidikan tingginya gratis sampai S3, tapi kalau di Indonesia cukup S1 dulu. Nah, agenda politik Partai Gelora adalah menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia ini menjadi hak asasi bagi seluruh anak bangsa. Jadi pendidikan tinggi ini, istilahnya harus gratis,\" kata Hudzaifah Muhibullah, Ketua Bidang Generasi Muda Partai Gelora di Jakarta. Hal itu disampaikan Udef sapaan akrab Hudzaifah Muhibullah dalam Gelora Talk bertajuk \'Pengangguran Anak Muda, Potret Negeri dan Mimpi untuk Indonesia, Rabu (28/9/2022) sore. \"Semua perusahaan di Jerman terlibat langsung dalam pendidikan, sehingga penyerapan tenaga kerjanya benar-benar terserap. Jadi ketika mereka kuliah, mereka juga sudah dapat gaji dan gajinya sangat besar. Partai Gelora ingin hal itu juga terjadi di Indonesia,\" kata Udef. Selain itu, kata Udef, di Jerrman sejak kelas 5 SD sudah diarahkan ke penjurusan atau peminatannya dalam bidang vokasi, sehingga tingkat pengangguran anak mudanya relatif rendah. \"Saya kira upaya Eropa mereduksi penggangguran seperti di Jerman bisa diterapkan di Indonesia, misalnya mengintegrasikannya di tingkat ASEAN secara politik dan ekonomi,\" katanya. Menurut dia, saat ini banyak pengangguran anak muda, karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik pendidikan maupun keahlian. \"Disinilah perlunya kerjasama antara industri dan pemerintah. Pendidikan tingginya gratis, dan tenaga kerjanya langsung diserap oleh perusahaan-perusahan,\" katanya. Kepala Pusat Riset Pendudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi PhD mendesak pemerintah segera mengatasi tingginya penangguran anak muda. Sebab, apabila tidak segera diatasi program Indonesia Emas 2045 yang digadang-gadang pemerintah bisa gagal total. \"Mereka yang kini ada di bangku SD, SMP dan SMA yang akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045 jangan sampai nanti hanya menjadi penonton di negeri sendiri, karena kalah bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA) dan tidak bisa menjadi agen perubahan,\" kata Nawawi. Karena itu, Nawawi berharap pemerintah segera menyiapkan SDM unggul terutama dalam pendidikannya, sehingga memiliki skill dan siap bersaing di Indonesia Emas 2045. \"Salah satu syarat Indonesia Emas 2045 itu, bagaimana skill itu harus bisa diterima oleh pasar kerja. Artinya, pemerintah perlu memikirkan bagaimana pendidikan itu bisa ekuivalen dengan yang dibutuhkan di pasar kerja. Pemerintah harus menfaslitasi anak muda dengan berbagai program untuk bisa bersaing di dunia kerja,\" katanya. Sementara itu, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan mengatakan, pemerintah harus mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, terutama anak muda menghadapi tantangan ledakan pengangguran akibat krisis global. \"Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang pro terhadap penciptaan lapangan kerja,\" kata Ryano. Ia berharap pemerintah tidak terkecoh dengan catatan data BPS soal penurunan jumlah pengangguran. Dari Agustus 2021 sebanyak 9,7 juta penggangur, turun pada Februari 2022 menjadi 8,4 juta jiwa. \"Meski turun, tetapi faktanya pengangguran tersebut, 70 persen usia produktif dan yang terserap pekerjanya atau sekitar 39% porsi terbesar sebagai pekerja sektor pertanian,\" katanya. Untuk menurunkan angka pengangguran, lanjutnya, pemerintah diharapkan perlu menciptakan entrepreneurship untuk para milenial yang saat ini baru sektiar 1,6%. \"Wirausaha muda juga harus dibimbing dengan dukungan seperti misalnya pinjaman lunak. Jadi perlu juga dihadirkan mentalitas sebagai entrepreneur sejak usia dini,\" katanya. terangnya. Sedangkan Executive Director Youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, revoluasi industri 4.0 merugikan anak muda, dan juga tidak bisa diandakan untuk menyelesaikan penyerapan tenaga kerja. \"Dengan adanya narasi revolusi 4.0 secara global, yang mendewakan digital seperti Amazon tidak bisa menyerap tenaga kerja anak muda, malahan mereka mengganti pekerja dengan robot,\" kata Faisal. Faisal juga menyayangkan sikap anak muda sekarang yang menginginkan pekerjaan sesuai dengan selera mereka. Apabila tidak sesuai dengan pekerjaan, mereka akan tinggal pekerjaan tersebut, dan memilih menganggur. \"Sebalum pandemi anak muda cenderung menginginkan pekerjaan sesuai dengan seleranya dan jika tidak cocok lalu ditingalkan. Dalam situasi krisis ekonomi sekarang, para tokoh muda perlu mendorong untuk berpikir jauh ke depan dan memiliki visi jangka panjang. \"Krisis telah melahir tokoh dan pemimpin besar seperti Soekarno, Bung Hatta, Moh Yamin dan lainnya. Kita berharap tokoh-tokoh muda kembali lahir seperti zaman kemerdekaan,\" pungkasnya. (*)
Kebijakan Pemerintah Harus Mampu Ciptakan Peluang Kerja Bagi Masyarakat
Jakarta, FNN - Pemerintah didorong untuk menciptakan entrepreneurship bagi para milenial. Dengan begitu, akan menurunkan angka pengangguran. Saat ini porsi milenial sebagai wira usaha minim sekali sekitar 1,6%. Maka dari itu, wira usaha muda perlu dibimbing dengan dukungan seperti pinjaman lunak. Dalam mengantisipasi krisis global, pemerintah juga diminta lebih kreatif menghadapi tantangan ledakan pengangguran. Kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. “Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang pro terhadap penciptaan lapangan kerja,” kata Muhammad Ryano Panjaitan, Ketua Umum DPP KNPI, secara daring dalam Gelora Talks bertajuk ‘Pengangguran Anak Muda, Potret Negeri dan Mimpi Untuk Indonesia’, Rabu (28/9/22) di Jakarta. Ryano menyebut, jangan terkecoh dengan catatan pengangguran data BPS menurun dari tahun Agustus tahun 2021 lalu 9,7 juta pengganguran lalu pada Februari 2022 tercatat turun 8,4 juta jiwa. “Para pengangguran ini, 70 persen usia produktif dan yang terserap pekerjanya atau sekitar 39% porsi terbesar sebagai pekerja sektor pertanian.” tegasnya. Kemudian, Kepala Pusat Riset Kependudukan-BRIN, Nawawi PhD, menjelaskan, pengangguran dengan pendidikan SMU dan SMK menduduki paling tinggi. Terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan dunia pendidikan keahlian. Menurutnya, saat ini diperlukan membuka peluang informasi pasar kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Selain itu, Muhammad Faisal, Executive Director Youth Laboratory Indonesia, menerangkan gelombang pandemik yang memicu krisis ekonomi saat ini sebenarnya sudah pernah dialami pada zaman 1917 -1920 silam. Para tokoh malah muncul dengan kondisi krisis tersebut, dan mendorong untuk berpikir jauh ke depan dan memiliki visi jangka panjang. (Lia)
Anggaran Siber Naik, Bjorka Menghilang, Anggota Polri Diduga Retas Akun Jurnalis
PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa ini juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada, dan bahkan, menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. “Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama,” tegas Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (28/9/2022). Jadi, lanjutnya, masalah bangsa ini pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan dari Presiden Joko Widodo untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, “tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum.” “Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Jadi, bahayanya yaitu anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Bagaimana dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung? Berikut ini dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Ketemu di hari Rabu, 28 September. Kebiasaan lama sebagai wartawan nggak pernah memperhatikan tanggal merah, tanggalnya sama semua, pokoknya on terus. Tinggal berapa hari lagi nih G30S PKI dan seperti biasa situasinya kalau menjelang G30S PKI menghangat gitu dan beberapa stasiun televisi ini menariknya sudah mulai memutar film G30S PKI yang sudah sempat tidak boleh tayang. Ya, selalu, setiap September kita dag dig dug karena ingat kembali beberapa peristiwa di masa lalu yang sebetulnya adalah ideologi-ideologi perang dingin waktu itu, kemudian masuk ke Indonesia, lalu berubah jadi peristiwa yang kemudian dicatat sejarah sebagai pelaku manusia. Sekarang kita ikuti lagi ritme yang sama, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia gagal dalam beberapa hal, termasuk kegagalan pemerintah Jokowi untuk meneliti ulang dan memutuskan status dari peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran HAM itu. Pada ‘65 lalu macam-macam sampai soal reformasi. Tapi khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada dan bahkan menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama. Itu dasarnya dan itu yang kita mau ingatkan bahwa bangsa ini sebetulnya bisa disatukan kembali kalau pemimpinnya punya konsep, punya konsep yang mendasar, yang juga orang tuntut otentik dari beliau, dari Presiden terutama, bukan konsep-konsep yang disodorkan oleh pembantu-pembantu dia, baik yang mempunyai kepentingan oligarkis atau yang punya kepentingan mendekat pada kekuasaan. Jadi masalah bangsa pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan Pak Jokowi untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum. Nah itu yang nggak ada. Dan kita mulai ragu apakah pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi bisa mengatasi masalah ini. Kalau masalah ekonomi sudah pasti berat, tapi masalah perpecahan bangsa ini. Mungkin ekonomi bisa pulih, satu waktu nanti negara-negara barat menganggap oke kita bantu Indonesia, karena Pak Jokowi nggak presiden. Tapi soal-soal sosial politik, terutama yang bersifat ideologis, itu nggak bisa dipulihkan dengan bantuan Barat. Itu hanya boleh kita kerjakan sendiri sebagai bangsa. Nah, itu yang nggak ada pada Pak Jokowi. Pengetahuan beliau tentang demokrasi itu minus sekali, di mana-mana demokrasi kebebasan, tapi indeks demokrasi kita tidak membaik. Ya. Dan di tengah situasi Itu orang sekarang dihebohkan dengan peretasan dari sejumlah jurnalis. Peretasan jurnalis narasi terutama, karena belakangan ini kan Najwa Shihab sangat mengkritisi soal polisi gitu. Dia sebenarnya melakukan edukasi bahwa publik harusnya tahu hak-haknya berhubungan dengan polisi, juga berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Dan, kemudian mereka diretas. Dan orang juga kemudian dikait-kaitkan kemarin ada adanya fenomena Bjorka. Kemana ini bjorka kok ngilang, karena bersamaan dengan itu DPR menyetujui penambahan anggaran untuk BSSN. Dan orang selalu curiga dengan masalah-masalah semacam itu, ini memang sengaja dimainkan itu. Ya, itu berminggu-minggu kita bahas soal bjorka dan orang bilang bjorka itu bukan orang, bjorka itu institusi. Ya, kan orang menduga kalau dia institusi ya artinya dia resmi disodorkan untuk mengalihkan opini publik. Tapi ketika betul tadi, di mana anggaran bidang security lalu ketemulah asumsi kita dengan politik itu bahwa DPR akhirnya secara resmi menaikkan anggaran. Sama seperti jeruk balas jeruk kan akhirnya. Jadi bjorka itu .... Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Mungkin bagian-bagian tertentu dari sistem intelijen kita itu merasa anggaran masih kurang. Oleh karena itu, tambah lagi tuh. Tapi, bahkan setelah anggaran berlebih, ketegangan sosial nggak berhenti juga. Kan mestinya anggaran intelijen itu diam-diam dipakai juga untuk menimbulkan kesetaraan sosial, kesejahteraan ideologi. Itu nggak jalan. Jadi, bahayanya anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan. Kalau wilayah intelijen itu nggak bisa dikontrol oleh publik, wah, itu bahaya betul. Nah, kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh intelijen. Tiba-tiba mungkin sudah ada di sekitar kita lalu data diserap atau upaya untuk menekan. Proyek penekanan itu kemudian pertama-tama tentu akan diarahkan pada para jurnalis kritis. Najwa Shihab pasti sangat kritis tentang kepolisian dan memang berhak kita tahu kenapa lamban betul. Apa betul ada sesi baru di wilayah kriminal itu. Apa benar bahwa pada akhirnya Presiden Jokowi juga cuma bisa meminta dipercepat. Begitu tahu bahwa percepatan itu bisa juga merembet ke istana, lalu berhenti sinyal-sinyal itu. Itu bahayanya tuh. Nah, ini kan memang heboh soal peretasan sejumlah jurnalis dan sekarang jumlahnya bertambah. Tapi yang menarik tentu saja apa yang disampaikan oleh Usman Hamid, dari Amnesti Internasional, yang dia dengan tegas langsung meminta bahwa Polri untuk menertibkan anggotanya, menindak anggotanya yang melakukan peretasan. Jadi, artinya ini amnesti internasional sudah punya data berarti ya bahwa yang melakukan peretasan itu adalah anggota Polri. Dan saya kira ini sangat berbahaya kalau kemudian ada masyarakat yang kritis terhadap lembaga kepolisian, kemudian ada jurnalis yang kritis, dan kemudian dibalas dengan peretasan. Padahal, kita ingat Pak Listyo Sigit pada waktu itu siapa yang kritiknya paling keras terhadap polisi itu akan jadi teman saya. Pada waktu itu kan begitu Pak Listyo Sigit menjanjikan. Tetapi, realitasnya sebaliknya. Ada keadaan yang kita lagi tunggu sebetulnya. Kasus Ferdy Sambo ini mau sampai di mana kira-kira. Jadi, sebetulnya kalau kasus ini dijadikan alat untuk negosiasi di kalangan petinggi Polri sendiri maka yang akan terjadi adalah fight back dari kelompok antar kelompok di situ. Jadi, sangat mungkin ini bukan kebijakan kepolisian, tapi efeknya akhirnya membuat kita melihat bahwa Pak Lisyo Sigit akhirnya nggak mampu untuk mengasuh kasus ini, sebut saja mengasuh kasus ini supaya nggak pergi ke mana-mana. Jadi, tanda-tanda bahwa ada fight back itu ditunjukkan bahwa sebagai Kapolri gagal atau tidak sempurna memelihara suasana menjelang Pemilu nanti. Itu berbahayanya. Jadi, seharusnya kasus Sambo selesai, lalu kemudian masuk pada soal-soal yang sangat politis karena soal jaringan Sambo yang dianggap juga terkait dengan kepentingan-kepentingan kemenangan Pemilu satu pihak di 2019, itu macam-macam. Jadi, sangat mungkin ada kecemasan yang terbaca dari awal bahwa kepolisian itu tahu arahnya bakal terlalu berat beban, sebut saja beban politik dari kasus Sambo ini terlalu berat. Karena itu, mereka yang potensial untuk memperdalam kasus ini, kemudian mulai diretas. Jalan pikirannya begitu kan. Jadi, jangan sampai bagian yang merupakan kebebasan pers itu dikait-kaitkan dengan kasus ini. Justru pers membantu. Najwa Shihab orang yang pintar, berani, dan tentu kupingnya juga ada di mana-mana, selain matanya ada di mana-mana. Ya, “Mata Najwa” itu pasti ada di mana-mana. Kita jangan sampai Mata Najwa dimata-matai oleh ... Nggak boleh, itu tidak etis. Ini serius, karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Masih untung ini cuma peretasan, kalau dulu kan biasanya diikuti dengan kelompok-kelompok yang sekarang kita cukup berlega hatilah, ada kelompok-kelompok yang biasanya tugasnya tukang melaporkan dan kemudian ditangkap oleh polisi. Tapi sejak Pak Listyo Sigit kasus-kasus semacam ini sudah mulai berkurang. Tapi ini ada intensi, ini balik lagi seperti yang Anda sebut tadi, fight back gitu, misalnya kasus Sambo, benar kita sampai sekarang mesti mengamati dengan waspada, bukan curigalah. Misalnya sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan, yang sampai sekarang ditunda-tunda terus karena katanya saksi kuncinya sakit. Nah, kita kemudian tanya apakah benar ini ada kaitannya dengan sakit atau bagian dari upaya untuk tawar-menawar yang masih belum deal sehingga sidangnya ditunda. Jadi, ini membuktikan tersendat-sendatnya kasus ini bahwa Pak Sambo itu akarnya sangat kuat sekali. Ini permasalahannya. Jadi, daun-daunnya sudah dipangkas tapi akarnya masih memproduksi klorofil, zat hijau daun. Dan, mulai terlihat bahwa Pak Kapolri itu sebetulnya telah melemah. Dari segi waktu sudah habis, sudah inflasi emosi publik dan belum ada keputusan itu. Keadaan ini yang kita inginkan diterangkan sebetulnya oleh Pak Mahfud MD karena Pak Mahfud yang dari awal mendorong-dorong ini kan. Mustinya Pak Mahfud datang juga dong ke depan pers, kasih tahu bahwa ini ternyata ada hambatan-hambatan internal segala macam. Kan Pak Mahfud jago dalam memberi sinyal. Jadi, paling enggak Pak Mahfud kasih sinyallah, kasih kisi-kisi kenapa ini macet, supaya orang tahu, dia macetnya karena variabel politik atau karena variabel pembuktian atau karena menyusun dakwaan yang agak rumit. Kan itu nggak mungkin kalau soal dakwaan kan gelar perkara sudah, segala macem, potensi dari kasus ini untuk melebar sudah dikendalikan. Kemudian apalagi? Kenapa nggak dialihkan saja ke Kejaksaan? Kan itu. Jadi, satu-satu penjelasan adalah ada akar politik yang kuat di bawah kasus Sambo. Ya, memang betul yang Anda sebut tadi. Kalau soal Kejaksaan kan sempat dikembalikan lagi waktu itu. Kasus berkasnya Ferdy Sambo ini kan sempat dikembalikan oleh Kejaksaan karena perlu dilengkapi. Dan orang mengawasi dengan cermat pada waktu itu, banyak, bukan hanya orang biasa tapi ada juga seorang mantan Hakim Agung MA Gayus Lumbuun misalnya mengingatkan bahkan sampai ketua Komnas HAM juga mengingatkan bahwa potensi dari Sambo untuk lepas atau untuk setidaknya hukumannya ringan, itu sangat besar. Karena konstruksi hukumnya lemah. Padahal, hakim itu selalu punya prinsip dia lebih baik melepaskan 1.000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Dan itu bisa jadi justifikasi. Ini kasus yang sering jadi cause selebre yang diselebrasikan. Karena dalil kita dari awal Pak Sambo ini bukan sekadar seorang pejabat tinggi Polri, tapi yang punya kemampuan khusus yang sangat mungkin orang anggap diwariskan oleh Pak Tito (Tito Karnavian, mantan Kapolri). Ada aktivitas yang di luar kontrol, tetapi dimaksudkan untuk jaga bangsa ini. Kira-kira ini. Karena itu dibikin staf khusus (Satgassus Merah Putih) supaya dia bisa melampaui birokrasi di dalam Kapolri sendiri atau birokrasi. Pada waktu itu kita bayangkan kegiatan-kegiatan semacam itu biasa dalam kepolisian. Tetapi, waktu dia mulai memperlihatkan ada penimbunan uang, itu orang mulai curiga bahwa kalau begitu ini sarang korupsi juga dong. Kalau begitu uang yang berlebih itu bisa dipakai untuk apa saja dong. Itu bahayanya. Kan bagian ini yang saya kira sekarang lagi dinegosiasikan diam-diam. Bagaimana kalau itu sampai harus dibawa ke pengadilan. Tapi sebetulnya nggak ada soal juga, bangsa ini kan sudah paham dan sudah tahu bahwa polisi memang harus direformasi total itu. Sudah nggak ada soal. Yang baru para politisi di belakang itu, yang pernah ada di dalam sinyal yang sama, lalu kecipratan beberapa proyek misalnya, mungkin mereka yang mulai blingsatan, lalu mulai menunda proses ini. Jadi, itu yang kita sebut bahwa kasus Sambo ini akan membuka banyak gorong-gorong yang akan menghubungkan apa yang terjadi oleh peristiwa di rumah-rumah yang lain. Tentu bukan kriminal tapi aktivitas politik. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kita bayangkan, kalau kita lihat dari atas, bisa pakai drone, itu jalan ke arah Sambo itu bukan sekadar jalan di sekitar daerah Duren Tiga saja, tapi ke arah Menteng, bisa ke arah Kebayoran, bahkan bisa ke arah Solo, Surabaya. Maksud saya ke Surabaya lewat Solo. Jadi, kita lihat bahwa pemanasan di atas kertas sudah selesai dan sekarang tinggal orang tunggu ke arah mana panah-panah yang dulu itu dibuat peta itu akan berakhir sampai ujung. (Ida/sws)
Demo Tidak Didengar, GEBRAK Ancam Mogok Kerja
Jakarta, FNN - Demonstrasi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terus bergulir. Kali ini oleh buruh yang tergabung dalam aliansi aksi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (27/9/2022). Ini adalah aksi kedua GEBRAK setelah sebelumnya mereka juga melakukan protes yang sama di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Selasa (13/9). Nining Elitos, juru bicara GEBRAK, menjelaskan bahwa gerakan kali ini berlangsung sejak pukul 08.00 WIB, melibatkan massa sebanyak 2.000 orang, yang mayoritasnya adalah kaum buruh dari kawasan Jabodetabek. \"Ada juga dari Tasikmalaya, Subang dan Gresik juga provinsi lain,\" ungkap Nining. Kegiatan serupa juga sudah mereka lakukan beberapa kali di tiap provinsinya, yang sayangnya belum mendapat respon dari pemerintah. \"Sebenernya demo seperti ini sudah beberapa kali kita lakukan. Kita menuntut segala sesuatu yang merugikan buruh di tiap daerah seperti Omnibus Law. Namun, untuk demo BBM ini baru kedua dan tidak ada respon sama sekali dari pemerintah,\" ujarnya. Ia menambahkan jika aksi terus tidak didengar maka buruh mengancam menggelar aksi mogok yang dipastikan bisa berpengaruh pada perekonomian Indonesia. \"Jika seterusnya aksi kita ini tidak mendapat respon yang pasti dari pemerintah, kami akan melakukan aksi mogok dalam bentuk apapun yang akan mengganggu kegiatan ekonomi di negeri ini,\" ancamnya. Aksi GEBRAK yang berakhir pada pukul 17.00 WIB ini juga di dukung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang ikut berorasi menyuarakan kegelisahan kaum buruh. (Habil)
Polisi Membagikan Makanan kepada Demonstran, Orator: Satu Roti dan Air Tak Sebanding dengan Penderitaan Rakyat
Jakarta, FNN - Sudah hampir sebulan semenjak kenaikan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022, namun aksi penolakan kenaikan harga BBM tetap digelar di berbagai tempat dari berbagai kalangan. Pada Selasa, 27 September 2022 aksi unjuk rasa kembali digelar di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. Aksi tersebut digelar oleh partai petani, buruh dan juga para mahasiswa. Aksi unjuk rasa kali ini masih tetap membawa tuntutan untuk menurunkan harga BBM. Selain itu para massa aksi juga membawa tuntutan untuk jaminan kesejahteraan petani dan buruh, serta tuntutan untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Pantauan wartawan FNN di lokasi pada siang hari (27/09/2022), terdapat momen yang unik, yakni adanya aksi pembagian roti dan air mineral yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran juga turut serta menemui massa aksi serta membagi-bagikan roti dan juga air mineral. Saat pembagian makanan dan minuman tersebut, salah satu orator yang berada di atas mobil komando pada saat itu juga mengungkapkan terima kasih. Akan tetapi, menanggapi hal tersebut, orator sedikit menyinggung aparat yang memecah konsentrasi para demonstran. Dia juga meminta kepada para massa aksi untuk tetap fokus dengan acara demo yang sedang berlangsung. Orator juga mengatakan kepada para massa aksi khususnya para petani yang ikut dalam aksi ini untuk ingat bahwa mereka berjuang ke sini untuk mendapatkan hak tanah sebagai mata pencaharian mereka yang selama ini mereka perjuangkan. \"Tidak cukup, hanya aqua dan satu roti untuk rakyat. Puluhan tahun saya tahu bapak-bapak ini berjuang untuk tanah. Kita tahu rakyat Indonesia berjuang untuk hak penguasaan tanah,\" ucap salah satu orator massa aksi pada saat itu di atas mobil komando. \"Jangan diganggu konsentrasi kita, hanya karena satu buah roti dan satu botol aqua,\" ucapnya menambahkan untuk fokus kembali. Dalam aksi yang digelar di depan gedung DPR/MPR ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Diperkirakan massa aksi mencapai 1000 hingga 2000 peserta. Namun begitu, arus lalu lintas tetap terlihat lancar dikarenakan tidak adanya penutupan arus lalu lintas dari Semanggi menuju arah Slipi Petamburan. (Fik)
POPULER
