NASIONAL
Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin di Dunia, Jokowi 7 Tahun Ngapain Aja?
Jakarta, FNN – Dua lembaga dunia, salah satunya orld Population Review, memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya US$ 3.870 perkapita tahun 2020. Sementara, GF mac.com menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor urut 91 di dunia. “Anda tinggal pilih yang mana datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang,” ujar Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi sebab angka resesi kita lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo selalu membandingkannya bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. “Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Bu Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung, bahkan mungkin hujan deras,” ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-73 sebagai negara termiskin di dunia tahun 2022 versi laporan World Population Review. Pemeringkatan negara miskin didasarkan pada pendapatan nasional bruto atau gross national incomes (GNI) per kapita masing-masing negara, yang merupakan ukuran pendapatan total negara dibagi dengan populasinya. GNI ini sangat mirip dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Nah merujuk data World Population Review, Indonesia menempati urutan ke-73 negara paling miskin di dunia. GNI per kapita Indonesia tercatat sebesar US$ 3.870 pada tahun 2020. Posisi Indonesia lebih baik dari sejumlah negara ASEAN lain seperti Filipina di urutan ke-66, Vietnam yang ada di urutan 55, Timor Leste (44), Kamboja (39), Myanmar (33). Sementara, Burundi, Somalia dan Mozambik menduduki urutan teratas negara paling miskin di dunia. Masing-masing dengan GNI per kapita sebesar US$ 270, US$ 310 dan US$ 460 pada tahun 2020. Di bawah sistem Bank Dunia, negara-negara berpenghasilan rendah adalah negara-negara yang memiliki GNI (disesuaikan dengan dolar AS saat ini) kurang dari US$ 1.046 per 01 Juli 2021. “Nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai,” kata Rocky Gerung. “Jadi itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul,” lanjutnya. (Ida/sws)
Partai Gelora Sampaikan Duka Cita Mendalam atas Terjadinya Tragedi Kanjuruhan, Fahri Hamzah: Ini Ujian yang Berat Sekali
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyampaikan duka dan kepedihan yang mendalam atas terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan korban jiwa usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya di pada Sabtu (1/10/2022) malam. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, hal ini merupakan ujian yang berat karena banyak nyawa yang hilang dan masih terus bertambah. \"Sementara korban nyawa bertambah, aku belum bisa memahami perasaanku kecuali kegalauan tentang mengapa nyawa begitu banyak hilang dan terus bertambah berat sekali ujian ini,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (3/10/2022). Fahri Hamzah menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan itu harus memberikan jawaban kepada publik. \"Tapi sebagai warga negara kita selalu harus mendapat jawaban sempurna. Dari para pemegang amanah,\" ujarnya. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini juga mengakui bahwa tragedi Kanjuruhan ini terjadi begitu cepat dan menelan banyak korban jiwa. \"Begitu cepat, terlalu singkat waktu yang memakan ratusan nyawa ini. Ayo berhenti sejenak, ini soal nyawa,\" tandasnya. Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobby dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini juga menyampaikan hal serupa. Ia turut berduka cita atas terjadinya tragedi yang telah menelan seratusan lebih korban jiwa, dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. \"Kami merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas kejadian ini, karena sedemikian banyak korban jiwa yang menjadi korban sia-sia,\" kata Kumalasari Kartini. Mala, sapaan akrab, Kumalasari Kartini mengatakan, prosedur pengamanan terjadinya kerusuhan semacam ini seharusnya sudah dipelajari, direncanakan dan diterapkan dengan benar. Karena itu, jika ditemukan kesalahan prosedur, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab harus diproses secara hukum. \"Bila memang terjadi kesalahan prosedural terhadap penanganan kerusuhan tersebut maka pihak-pihak yang bertanggung-jawab harus di proses secara hukum sesuai undang undang yang berlaku,\" tegasnya. Seperti diketahui, tragedi Kanjuruhan ini berawal saat ribuan suporter Arema FC, yakni Aremania merangsek masuk ke area lapangan setelah tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023. Polisi kemudian menembakkan gas air mata di dalam lapangan yang membuat banyak suporter pingsan dan sulit bernafas sehingga banyak yang tumbang. Suporter yang bertumbangan itu lantas membuat kepanikan di area stadion sehingga mereka berebut mencari jalan keluar. Akan tetapi, jumlah pendukung yang membutuhkan bantuan medis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang disiagakan di Stadion Kanjuruhan. Para suporter yang menjadi korban itu banyak yang mengeluh sesak nafas terkena gas air mata dan terinjak-injak saat berusaha meninggalkan tribun stadion. Hingga saat ini tercatat 125 orang kehilangan nyawa akibat kerusuhan tersebut, sebelumnya tercatat 130 orang karena ada data ganda. Namun, jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan itu masih terus berkembang seiring berjalannya waktu. Atas tragedi ini, Pesiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan PSSI untuk menyetop kompetisi sampai ada evaluasi dan perbaikan prosesur pengamanan pertandingan. \"Saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan,\" ujar Jokowi secara daring di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (2/10/2022). Jokowi juga memerintahkan kepada Menpora, Kapolri dan Ketua umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepakbola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. \"Khusus kepada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini,\" tegas Jokowi.
Tragedi Kanjuruhan: LaNyalla Sesalkan Penanganan Polisi di Stadion
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyesalkan pola penanganan terhadap suporter yang turun ke stadion oleh polisi dengan menghajar dan menembakkan gas air mata, sehingga terimbas pada penonton yang ada di tribun. Menurut LaNyalla, akibat kepanikan massal dan dampak dari gas air mata, ratusan orang berdesakan yang ingin keluar dari tribun menjadi korban. Larangan penggunaan gas air mata itu telah diatur FIFA dan tertuang pada Bab III tentang Stewards, pasal 19 soal Steward di pinggir lapangan. “Jelas ditulis; Dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa,” tegas LaNyalla, mantan Ketum PSSI. Hal itu membuktikan lemahnya koordinasi. Padahal sebelum match, pasti ada rakor pengamanan antara Panpel dengan Kepolisian. “Entah apa alasan yang membuat polisi menembakkan gas air mata ke tribun itu, sehingga membuat kepanikan massal,” lanjut LaNyalla. Strategi evakuasi yang utama adalah mengamankan pemain, dan itu sudah dilakukan. Selanjutnya tinggal mencegah penonton melakukan perusakan atau saling serang antara dua kubu. Sambil semua pintu keluar dan jalur evakuasi dibuka untuk pengosongan stadion. “Pengosongan tribun dengan menembakkan gas air mata, jelas menyalahi aturan FIFA,” tandas LaNyalla. Diberitakan, dunia sepakbola tanah air berduka. Ratusan pendukung Arema FC meninggal setelah terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kerusuhan sepakbola memang pernah terjadi. Tapi kejadian di Kanjuruhan ini sangat luar biasa, karena jumlah korban sangat besar. “Sebuah catatan kelam bagi persepakbolaan nasional, bahkan dunia. Saya prihatin dan menyesalkan kenapa hal itu harus terjadi,” ungkap LaNyalla. (mth)
KAMI Lintas Provinsi Kecam Tindak Represif dalam Tragedi Kanjuruhan
Solo, FNN – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menyampaikan empati dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang terjadi usai laga pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022. “KAMI menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use force) melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan,” kata Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi dalam rilisnya yang diterima FNN, Ahad (2/10/2022). Menurut KAMI, bahwa penggunaan gas air mata tersebut telah dilarang dan sangat jelas menyalahi ketentuan FIFA sebagaimana disebutkan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan, penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. KAMI menduga tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: 1. Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa; 2. Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 3. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI; 4. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara; 5. Perkapolri Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara. Atas pertimbangan tersebut, KAMI menyatakan: 1. Mendesak Kapolri, Ketua Umum PSSI, Dekom dan Direksi PT Liga Indonesia Baru dan semua pihak terkait bertanggung jawab secara sosial dan moral terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan Malang; 2. Mengecam Tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus Implementasi Prinsip HAM POLRI; 3. Mendesak Negara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap tragedi ini yang mengakibatkan jatuhnya 182 korban jiwa (terpantau sampai pada 2 Oktober 2022) dan korban luka dengan membentuk tim investigasi independen; 4. Mendesak Kapolri untuk melakukan Evaluasi secara Tegas atas Tragedi yang terjadi yang memakan Korban Jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian; 5. Mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-Polri yang bertugas pada saat peristiwa tersebut; 6. Hentikan pelaksanaan liga sepakbola sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada jaminan keamanan setiap pelaksanaan pertandingan liga sepak bola di Indonesia. (mth)
Anis Matta Beri Dua Catatan Penting dan Minta Kader Tingkatkan Ketakwaan Jelang Verifikasi Faktual
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menyukseskan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Rakornas antara DPN, DPW dan DPD tersebut, digelar secara daring pada Jumat (30/9/2022) malam. Rakor ini selain dihadiri Ketua Umum Anis Matta, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, para Ketua Bangter, LO (liaison officer/penghubung), Ketua Pokja Verpol DPN, para Ketua dan Sekretaris DPW/DPD, serta bakal calon anggota legislatif Partai Gelora. Dalam Rakor ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyampaikan dua catatan penting untuk menghadapi tahapan selanjutnya, yakni verifikasi faktual yang akan dimulai setelah ada pengumuman hasil verifikasi administrasi pada 14 Okober 2022 mendatang. \"Saya menyampaikan apresiasi sedalam-sedalamnya kepada seluruh pimpinan dan kader Partai Gelora, khususnya yang ada di pelosok-pelosok daerah atas kerja kerasnya hingga sukses menyelesaikan satu tahapan pemenangan, yaitu verifikasi adminitrasi. Kita bersiap menghadapi tantangan selanjutnya, verifikasi faktual,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan bahwa Partai Gelora masuk ke dalam daftar 13 partai politik (parpol) yang penyerahan berkas dan dokumen perbaikan administrasi verifikasinya, diterima dan dinyatakan lengkap. \"Ini membanggakan sekali, bagi kita semua. Mudah-mudahan, Insya Allah tanggal 14 Oktober yang akan datang, kita ditetapkan sebagai salah satu partai yang lolos verifikasi administrasi,\" ujar Anis Matta sambil berseloroh sampai mengaku tidak tidur selama 30 jam saat mengawal perbaikan verifikasi administrasi ini. Adapun catatan yang perlu disampaikan untuk mendukung suksesnya verikasi faktual ini, kata Anis Matta, adalah pertama berhubungan dengan sisi kepemimpinan. Dimana seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik dan bertanggunggjawab. \"Jadi yang membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin itu, adalah semangat pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin harus berani mengambil tanggungjawab secara penuh, bukan sebaliknya, kabur dan meninggalkan pekerjaanya,\" tegas Anis Matta. \"Masing-masing orang punya persoalan sendiri, stress, lelah dan berada dalam tekanan luar biasa, tetapi kalau saya mengeluh, bagaimana yang dibawah. Jadi pemimpin itu, yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi kesulitan itu,\" imbuhnya. Catatan kedua adalah terkait operasional, menyangkut soal sistematika kerja agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan teknis operasional, serta masalah komunikasi antar internal tim maupun komunikasi secara struktural. \"Sistematika ini, perlu saya sampaikan karena pekerjaan kita melibatkan banyak pihak, dan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan teknis operasional, kita perlu komunikasi dengan KPU dengan baik. Semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara komunikasi, dan akhirnya ada solusinya,\" papar Anis Matta. Anis Matta berharap agar seluruh kader Partai Gelora meningkatkan ketakwaan dan pengorbanan menjelang verifikasi faktual yang akan dimulai pada 15 Oktober 2022. \"Yang bisa berkorban dengan tenaga dengan tenaga, yang dengan pikirannya dengan pikiran atau semua yang mungkin dipakai untuk berkorban, kita korbankan demi suksesnya pekerjaan ini, sehingga bisa mencapai target yang telah kita tetapkan,\" pungkas Anis Matta. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, bahwa saat ini diperlukan adanya dimensi spiritual, dimensi jiwa, dimensi psikologi hingga dimensi manajerial menjelang verifikasi faktual mendatang. \"Jadi ketua umum menekankan, bahwa betapa pentingnya suasana jiwa yang baik, karena akan menyebabkan komunikasi kita menjadi baik juga,\" kata Fahri Hamzah. Partai Gelora, kata Fahri Hamzah, adalah partai yang dinantikan semua pihak, tidak hanya oleh masyarakat pemilih, tapi juga oleh penyelenggara Pemilu. Mereka semua menantikan kiprah Partai Gelora yang inginkan menjadi kekuatan baru di republik ini. \"Tapi yang perlu ditekankan sekarang adalah kesabaran dan daya tahan. Kita akan semakin lama semakin nampak kuat. Mereka semua ingin sekali ada kekuatan baru yang lahir di republik ini, dan kekuatan baru itu adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia,\" tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Ketum PDKN: Kunjungan Kerja Jokowi Sambangi Sultan Se-Nusantara Akan Sia-sia Bila Tidak Melakukan Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945 Asli
Jakarta, FNN- Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Sultan Buton Sulawesi Tenggara dan Sultan Ternate Maluku Utara ke keratonnya masing-masing menjadi catatan politik Ketua Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama. Di dua kesultanan tertua di Nusantara Indonesia itu, Presiden Jokowi dianugerahi gelar kebangsawanan kehormatan. Dari kesultanan Buton dianugerahi gelar ‘Lakina Bahaawangi Yi Nusantara’ (Laki-laki memiliki sikap, perilaku mulia, rendah hati, sopan santun, arif, jujur dan adil, bertanggungjawab, teladan serta memiliki komitmen tinggi menyejahterakan, memakmurkan seluruh rakyat di Nusantara-Indonesia). Gelar itu dipersembahkan Panglima Perang Kesultanan Buton La Ode Muhammad Irsal kepada Kepala Negara, Presiden Jokowi disertai nama adat: La Ode Muhammad Joko Widodo. Adapun dari Kesultanan Ternate Jokowi diberi gelar ‘Dada Madopo Malamo’ (Pemimpin Negara Besar yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin). Gelar dipersembahkan oleh Sultan Ternate Yang Mulia Hidayatullah Syah. Dr. Rahman Sabon Nama menyoroti kunjungan dengan sambutan pemberian gelar kebesaran itu seolah-olah Presiden Jokowi sedang menggalang dukungan politik dari para Sultan/Raja di Nusantara (Indonesia) di tengah-tengah paceklik kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi kian memuncak. “Seperti itu catatan dan bacaan saya soal kunjungan kerja presiden (Jokowi) ke Keraton Kesultanan Buton dan Keraton Kesultanan Ternate kemarin tanggal 28 September” kata cicit buyut (wareng/generasi 5) Panglima Perang Jelajah Nusantara Kapitan Lingga Ratuloli ini, Sabtu (1/10/2022). Ihwal ketidak-percayaan masyarakat yang cenderung memuncak hari-hari ini, kata dia, sebagai dampak terjungkalnya rupiah terhadap dollar AS yang sudah tembus Rp 16.000/$AS. “Selain lompatan harga BBM yang berakibat naiknya harga jasa transportasi, sembako, dan bahan konsumsi lainnya,” katanya. Menurut dia, kalaupun kunjungan Presiden Jokowi itu merupakan agenda penggalangan dukungan politik pada pemerintahannya, bahkan ditingkatkan lagi dengan menyambangi sultan dan raja di seantero Nusantara, akan tidak efektif dan sia-sia belaka. Tetapi agenda kunjungan politik itu akan bisa efektif, substantif dan sukses gemilang, manakala Presiden Jokowi menyatakan komitmennya ke hadapan segenap sultan/raja se-Nusantara bahwa akan ia keluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 yang asli “Mengapa begitu? Karena bagi segenap sultan/raja se Nusantara apa yang termaktub dalam UUD 1945 yang asli, hakikatnya (esensi) maupun syariatnya (substansi) merupakan komitmen fundamental antara mereka dengan Presiden Soekarno pada kerangka menggabungkan wilayah kedaulatan serta rakyat mereka ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Rahman.Sabon Nama (RSN). Alumnus Lemhanas RI yang punya hubungan khusus dan menyatu dengan sultan/raja se-Nusantara ini, dengan merujuk komitmen para sultan/raja itu, mengatakan telah terjadi penyelewengan dari UUD 1945 dan Pancasila lewat Amandemen 1999-2002 atas dasar konstitusi negara itu: Satu: Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR telah diganti dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang- undang. Misal, UU Pemilu presiden dipilih oleh MPR asas musyawarah mufakat sebagai representasi kedaulatan rakyat, diganti dengan pemilihan langsung oleh rakyat secara one man one vote yang substantif individual liberal. Kedua : Penjungkirbalikan Pancasila, yakni dijadikan tameng menyusupkan paham dan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan memberi arti sempit pada Pancasila, hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Penyimpangan Pancasila dalam ketatanegaraan RI, ditandai lahirnya Keppres No. 17 Thn 2022 yang menyebutkan: Korban G.30-S/PKI 1965 adalah kekejaman Soeharto. Ini pemutarbalikan sejarah yang berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Ketiga: Hadirnya partai-partai politik baru hanya memperjuangkan ideologi domestiknya dan kepentingan partainya belaka, sehingga membuat lembaga legislatif, DPR, tidak berfungsi mewakili kepentingan rakyat. Fenomena ini merupakan pembajakan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Terhadap penyelewengan itu, Rahman mengatakan bahwa Parpol yang dipimpinnya, yang disebutnya sebagai rumah ideologis-kebangsaan bagi para sultan/raja di Nusantara beserta rakyat Indonesia yaitu, Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), menawarkan solusi: “Kembali ke UUD 1945 asli melalui Amandemen terbatas, khusus dalam pembagian kekuasaan: Bahwa Kepala Negara dijabat oleh owner pemegang Collateral Dunia 101 yaitu para raja/sultan,” kata Rahman. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan, imbuh Rahman, dijabat oleh Presiden/Wakil Presiden. Adapun sistem pemilihannya dilakukan lima tahunan melalui demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat dalam Sidang Umum MPR. Tentang Collateral 101 dan aset kerajaan, menurut calon Walikota Tangerang Selatan periode 2010-2015 ini, yang tersimpan di bank-bank internasional, antara lain Swiss Bank dan Federal Reserve Bank dapat digunakan untuk melunasi utang dan membiayai negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Ngobarsersan; Pengkhianatan G30S/PKI dan Ancaman Komunis Gaya Baru terhadap Indonesia
Bandung, FNN - Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Jawa Barat (DHD 45) bekerjasama dengan Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) pada Hari Jum’at (30/9) di Bandung menyelenggarakan dialog yang mereka namakan Ngobarsersan (Ngobrol Bareng Serius dan Santai) dengan tema Pengkhianatan G30S/PKI dan Ancaman Komunis Gaya Baru terhadap Indonesia. Acara, menghadirkan banyak nara sumber di antaranya Hersubeno Arief (Wartawan Senior), Mayjen TNI Purn. Prihadi Agus Irianto (mantan Danpusenif TNI, Dr. (HC) Popong Otje Junjunan (politisi senior), Dindin Maolani, SH. Memet Ahmad Hakim, SH. Ustad Hilman Firdaus, Mayjen TNI Purn. Denny K Irawan, M. Rizal Fadillah, SH. Serta Prof Dr. Sanusi Uwes. Menurut Letjen Purn. TNI Yayat Sudrajat Ketua DHD 45 Jabar acara Ngobarsersan selain menghadirkan instansi Pemerintahan di Jabar, juga mengundang berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, perwakilan 30 organisasi purnawirawan (LVRI, PPAD, Pepabri),ormas pemuda dan perempuan termasuk BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Di antaranya dihadiri oleh sesepuh Jawa Barat Dr. (HC) H. Tjetje Hidayat Padmadinata dan budayawan Acil Bimbo. “Kapasitas di gedung DHD 45 yang terbatas penuh sesak menunjukkan antusiasnya masyarakat untuk membahas topik tentang pengkhianatan dan ancaman komunis terhadap Indonesia,” kata Yayat. Dari rangkaian diskusi dengan narsum cukup banyak, dibagi dalam beberapa sesi tersebut. Dimotori oleh moderator Syafril Sjofyan Sekjen FKP2B, secara bergantian dengan Rita Rusman yang juga aktivis Perempuan Sunda Bergerak. “Ada 4 point kesimpulan penting hasil dari ngobarsersan, dan acara dipenuhi peserta sampai selesai yang sangat antusias” jelas Syafril. Hasil ngobarsersan sebagai berikut yang dibacakan oleh moderator. Kesatu, dilihat aspek sejarahnya PKI adalah organisasi radikal, intoleran, dan teror. Pola menghalalkan segala cara menyebabkan aktivis PKI menjadi biadab dan melakukan pelanggaran HAM berat (crime against humanity). Kedua, PKI sudah dibubarkan berdasarkan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 akan tetapi Neo PKI atau pengembangan paham komunisme masih berjalan hingga kini baik dalam bentuk partai kamuflase seperti Partai POPOR dan partai PRD maupun melalui peraturan perundang-undangan seperti RUU HIP dan Keppres No 17 tahun 2022. Ketiga, perlu mengingatkan terus menerus akan bahaya Komunis Gaya Baru atau Neo PKI khususnya kepada generasi muda yang tidak mengalami pemberontakan PKI tahun 1926, tahun 1948 dan tahun 1965. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai upaya dari mulai memperjuangkan masuk dalam kurikulum pendidikan hingga mengisi konten di media sosial. Keempat, pentingnya untuk mendesak Pemerintah agar lebih peduli dan mewaspadai kebangkitan PKI baru. Komunis tidak akan hilang. Pembiaran adalah kejahatan dan pemerintah yang membiarkan berkembangnya PKI baru atau Komunisme Gaya Baru (KGB) adalah Pemerintah Penjahat. Ngobarsersan ditutup oleh pernyataan sikap yang disampaikan oleh Letjen Purn Yayat Sudrajat mantan Kabais. “Waspada!, Komunis Gaya Baru bukan lagi sebagi ancaman tetapi sudah mencengkeram NKRI,\" tegas Yayat. (sws)
Pindah Lokasi Demo, Mahasiswa Menolak Disambut dengan Kawat Berduri
Jakarta, FNN – Aksi penolakan kenaikan harga BBM belum surut. Kali ini demonstrasi diprakarsai oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Mereka kembali mendatangi lokasi Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (30/09). Pada demonstrasi kali ini, para mahasiswa menolak untuk berdemo di depan Patung Kuda, melainkan berpindah ke persimpangan Jalan Budi Kemuliaan yang tidak ada kawat berdirinya Mahasiswa memilih lokasi itu sebab di sekitar Patung Kuda banyak beton besar yang disertai kawat berduri yang semakin banyak untuk menghadang para demonstran menuju ke arah Istana Negara. Salah satu perwakilan orator mahasiswa dari Universitas Indonesia bernama Bayu menyinggung hal ini dalam orasinya di atas mobil komando. \"Kita, setiap kali aksi di Jakarta, selalu disambut oleh kawat berduri. Kawat berduri yang dibentangkan oleh pihak kepolisian, ternyata adalah runtuhan dari seluruh duri yang ada di tubuh kepolisian itu sendiri,\" tutur Bayu saat menyampaikan orasinya pada Jumat, 30 September 2022. Orasi tersebut sempat mendapat tanggapan dari salah satu polisi, Salamun, yang menemui Bayu untuk meminta massa agar berdemo di depan Patung Kuda. Bayu merespons dengan kesepakatan bahwa mereka akan pindah saat pihak polisi memanggil perwakilan untuk keluar menemui para demonstran. Demonstrasi ini sempat diwarnai aksi dorong mendorong saat massa berupaya menutup akses jalan dari arah Sarinah menuju Monas dengan formasi lingkaran besar. Aparat kepolisian turut membentuk border yang mengelilingi para mahasiswa sebagai upaya mengkanalisasi sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. \"Ruas Jalan Merdeka Barat kita tutup untuk persiapan kehadiran mereka. Tapi begitu kita sudah siapkan, mereka malah mencari tempat lain yang mengganggu aktivitas masyarakat lain,\" ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Komarudin saat menemui awak media seusai demonstrasi. Berdasarkan pantauan FNN, massa membubarkan diri pukul 17.54 WIB setelah penyampaian konferensi pers dan berjanji akan membentuk massa yang lebih besar untuk turun ke jalan pada tanggal yang ditentukan. (oct)
Pengamat Ekonomi INDEF Sepakat Dengan Hasil Survei Pusat Data Bersatu (PDB)
Jakarta, FNN – Dr. Agus Herta Sumarto sebagai Pengamat Ekonomi INDEF memberikan tanggapan bahwa sepakat terhadap hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB). Kata sepakat tersebut diungkapkan dalam rangkaian acara Hasil Survei Pusat Data Bersatu yang dilaksanakan pada Kamis (29/30) di Restoran Sederhana, Tebet, Jakarta Selatan. Publikasi Hasil Telepolling yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022 oleh PDB dengan 400 responden terpilih di semua kota di DKI Jakarta menghasilkan angka 83,8% merasa puas aras kinerja Anies – Riza. Namun, responden cukup sadar DKI Jakarta terjadi masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi. Terkait dengan calon pengganti, mayoritas responden yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan oleh calon Pj. Gubernur DKI Jakarta. “Ya, sebelum pergantian Gubernur memang sangat tepat mengadakan survei oleh PDB. Saya sepakat. Meskipun responden rasional, meskipun merasa puas. Masyarakat masih sadar, mengenai PR DKI Jakarta,” ungkap Agus. Kemudian, Agus juga mengatakan bahwa Jakarta memiliki fungsi dan letak yang diibaratkan Jantung (Ibu Kota). Hal ini menjadi PR besar, sepatutnya ekonomi setelah pandemi, ada tiga hal yang dibangun oleh calon pengganti Anies – Riza. “Sosok yang memiliki pergerakan, interaksi, dan relasi menghasilkan modal sosial yang dapat memajukan perekonomian DKI Jakarta,” tambahnya. Tak hanya itu, Calon Gubernur DKI Jakarta juga digadang-gadang harus bisa mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralis, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat. “Yang diharapkan oleh publik memang Gubernur selanjutnya mengayomi, dalam hal ini dibutuhkan pemimpin yang punya kondisivitas politik jakarta dan mengakhiri polarisasi masyarakat,“ tutupnya. (Ind)
Rocky Gerung: Di Ujung Kekuasaan, Politik Itu “Single Player”, Bisa Jadi Nasdem Suruh Keluar
PARTAI NasDem berencana mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 nanti pada 10 November 2022. Pertanyaannya, Deklarasikan Anies Capres 2024, Nasdem Siap Keluar dari Kabinet? Ikuti dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (29/9/2022). Berikut petikannya. Halo halo Bung Rocky, masih betah di Jepang ini kelihatannya ya. Ya, ada beberapa kegiatan soal lingkungan, ada pertemuan kecil-kecilan gitu. Tapi lebih sebetulnya saya naik ke Gunung Fuji, cuma ditutup karena cuaca dan kebijakan setempat. Tapi ya sempat pinggir-pinggir hutanlah situ. Itu masih bisa, kalau ke puncak nggak boleh. Jadi kelihatannya ini menu baku ya, ke manapun Anda berkunjung, itu harus ke gunung, walaupun cuman sampai kaki harus tetap dilakukan. Ya, harus dilakukan karena itu yang membuat saya mengiyakan permintaan seminar atau undangan diskusi. Kalau ada gunung pasti saya datang. Tapi apakah benar ya ada orang yang katanya kalau sudah terbiasa naik gunung itu memang harus secara berkala harus naik gunung gitu. Rasanya nggak enak gitu nggak nyaman kalau nggak naik gunung atau bagaimana itu? Ya, itu sama seperti orang yang kalau sudah biasa korupsi, dia akan korupsi terus-menerus makin lama makin gede. Atau yang sudah berkuasa maunya terus-menerus, kalau bisa 7 periode. Kan sama saja. Cuman niatnya saja yang membedakan. Saya naik gunung supaya sehat dan melihat keindahan. Ada yang naik kursi kekuasaan untuk pamer arogansi, kira-kira begitu, dan mengintai harta-harta negara. Nah, itu bedanya tuh. Sama dengan spekulasi yang terjadi di dalam negeri juga gitu. Karena ini dalam beberapa hari, sejak kemarin malam saya kira, ini berkembang isu yang sangat kuat dan itu dikonfirmasi oleh sejumlah politisi Nasdem bahwa tanggal 10 November nanti itu sudah akan dideklarasikan calon presiden mereka, yakni Anies Baswedan. Sementara siapa wakilnya itu sedang digodok. Bisa saja akan diumumkan tanggal 10 atau belum. Yang penting presidennya sudah dimunculkan gitu. Walaupun saya begitu baca di internal Nasdem sendiri kelihatannya belum sampai kata sepakat dan itu sekali lagi diserahkan kepada Pak Surya Paloh. Ya, itu tetap masih MoU juga sebetulnya. Kalau kita baca secara detail, tentu yang dimaksud dengan tanggal 10 ada upaya untuk menaikkan elektabilitas Nasdem sendiri itu, bukan Anies Baswedan sebetulnya. Tetapi, memang ada survei yang memperlihatkan gerak-gerik rakyat itu mengarah pada Anies Baswedan. Karena itu, kalau Nasdem nggak ngomong nanti partai lain yang ngambil keuntungan dari naiknya apresiasi terhadap Anies Baswedan. Jadi minimal Nasdem sudah kasih sinyal bahwa tolong pilih kami sebagai partai karena kami akan memilih seseorang yang punya jejak lebih baik dari Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan. Tetapi, dengan mengatakan itu, tentu Pak Jokowi juga bersiap-siap untuk cari siasat agar Anies makin lama makin disingkirkan. Nasdem mungkin juga bisa kena sentil atau kena jeweran dari Pak Jokowi karena bagaimanapun itu politik. Tetapi, politik kan selalu di ujung waktu kekuasaan semua akan jadi single player. Dan sekiranya itu terjadi maka Surya Paloh akan menjadi tokoh pertama yang mungkin bilang, oke, maaf Pak Presiden kami sudah tidak mau lagi di dalam kekuasaan. Kami tarik menteri dari kekuasaan karena kami fokus buat Anies. Kan mestinya begitu konsekuensinya tuh supaya fair. Demikian juga partai yang lain. Saya kira cuma Nasdem yang bermasalah. Masih ada dua kaki tuh. Demokrat dan PKS jelas ada di luar. Jadi, trik atau bukan trik bahkan, intrik semacam ini bisa menimbulkan ledakan baru nanti. Mungkin dalam 3-4 hari ini ada sinyal dari Presiden Jokowi supaya Nasdem sebaiknya mundur dari kabinet. Kan begitu jalan pikirannya. Tapi, Nasdem juga bisa melakukan serangan balik. Ini bergantung pada siapa yang punya komorbid paling besar dalam politik Indonesia. Kalau Nasdem ada komorbit ya pasti akan nego tuh. Kira-kira itu intinya. Yang lebih aman sebetulnya ya PKS sama Demokrat, karena di luar. Jadi tetap bola panas Anies ini akan dimainkan oleh para politisi, termasuk mereka yang nyari-nyari sponsor baru dengan pakai nama Anies kan pasti banyak yang mulai nanya NPWP-nya berapa ya. Kira-kira begitu. Tapi ini analisis yang bagus dan FNN selalu kasih sinyal saja kan kita enggak bisa lalu mensponsori seseorang. Tapi kita kasih sinyal bahwa Anies kelihatannya nggak akan pindah dari Jakarta, dia cuman akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Nah, kira-kira begitu. Kalau saya ngomong begini nanti orang bilang kalau gitu ada yang masuk amplop. Enggak. Kita cuma buat analisis. Yang dapat untung ya partai-partai yang sponsori Anies. Tapi itu bagus buat mendorong supaya terjadi pembelahan politik baru, jangan sekedar mengikuti keinginan Pak Jokowi bahwa hanya boleh ada dua calon. Nggak bisa itu. Tak ada amplop-amplop yang masuk ke FNN. Kita bukan wartawan amplopan. Oke. Sebelum kita ngomongin soal ini, tadi lanjutin soal Anies, saya jadi ingin memberikan semacam penekanan pada Anda karena tadi Anda menyatakan bahwa publik sekarang ini menginginkan agar ada presiden yang lebih bagus dari Pak Jokowi dan Anies itu lebih bagus dari Pak Jokowi. Itu kesimpulan Anda, pengakuan Anies, atau apa? Karena kalau pengakuan Pak Prabowo kan Pak Jokowi itu lebih hebat, ilmunya dan strateginya di atas Pak Prabowo. Gitu loh. Iya, Pak Prabowo sama juga, pencitraan. Pak Prabowo kan kita sudah kenal siapa Pak Prabowo, mengasuh-asuh sesuatu yang dianggap bisa menambah kelucuan politik. Sebab kalau Pak Prabowo anggap Pak Jokowi lebih hebat dari dia ya nggak usah tantangin Pak Prabowo kan. Ya dukung saja calon dari Jokowi atau pastikan bahwa Gerindra akan mengusulkan tiga periode. Kan logikanya begitu. Tapi, kita paham Pak Prabowo sudah berapa tahun, mungkin 5 tahun, ada di dalam lingkaran ini dan terlihat bahwa memang Prabowo mengerti apa yang terjadi di Istana. Tentu dia punya cara tertentu dengan style Prabowolah. Kan nggak mungkin Pak Prabowo bilang iya saya lebih hebat dari Pak Jokowi, karena itu pilih saya. Nggak bisa itu. Kalau kita mampu untuk bikin analisis bahwa ya pasti Anies lebih bisa dong. Sebab, kalau Anies bilang ya saya juga kurang atau belum mampu untuk menandingi prestasi Pak Jokowi, ya buat apa nyaleg kalau begitu. Ya, itu yang dibilang oleh netizen, hati-hati Pak Prabowo, karena itu bisa di blunder karena mereka akan berpikir dengan yang lebih pintar saja kondisi Indonesia seperti sekarang, apalagi dengan yang nggak lebih pintar. Ya, jadi ketegangan psikologi di kalangan capres-cawapres ini, ada yang terpaksa keceplosan musti memuji Pak Jokowi. Itu artinya, itu lagi kasih sinyal supaya Pak Jokowi puji balik. Kalau Anies nggak mungkin minta puji balik Pak Jokowi. Kalau Anies minta puji balik Pak Jokowi, elektabilitasnya langsung drop. Oke, kita teruskan ya tadi analisisnya. Jadi, menurut Anda ini bagian bagian dari “main-main” dalam tanda petik untuk menaikkan elektabilitas dan posisi tawar yang lain gitu. Karena nantinya kalau toh dia yang pertama kali menyebutkan dan juga ini sudah disebutkan di Rakernas sebagai salah satu calonnya, kan orang akan melihat bahwa ketika nanti akhirnya betul-betul Anies diusung oleh tiga partai ini, ya Nasdem bisa mengklaim dia sebagai pemilik saham utama, gitu ya. Ya, itu bahayanya. Buat Demokrat, misalnya, tentu lain lagi hitungannya. Demokrat pasti merasa bahwa elektabilitasnya lebih tinggi dari Nasdem kenapa Nasdem yang klaim. Kan bakal begitu nanti. Kan popularitas Demokrat lagi naik. Jadi, terlihat itu persaingan juga di kalangan internal mereka, di antara internal mereka yang potensial untuk mendukung Anies. Kalau PKS ya stabil-stabil saja. Kan PKS nggak mungkin mendahului pencalonan Anies. Saya kira strategi PKS bener. Kalau PKS yang calonkan Anies maka PKS akan dibuli, dikepung, wah itu memang Kadrun. Jadi memang musti ada partai nasionalis yang mendukung Anies, baru PKS ada di situ. Nanti di dalam lalu dibikin negosiasi. Jadi ini gimmick-gimmick aja ini sebetulnya. Nasdem political gimmick-nya its a smart political gimmick dan SBY juga ambil gimmick yang sama tuh, menyelamatkan Anies. Anies sebetulnya diselamatkan oleh statement SBY, bukan oleh Surya Paloh. Kan Surya Paloh memposisikan Anies dicalonkan. SBY lebih pinter: Anies itu akan disingkirkan, karena itu mari selamatkan Anies. Kan secara moral lebih kuat daripada sekadar menjunjung kan? Jadi sudah kita tahu trik dan intrik saja. Begitu. (Ida/sws)
POPULER
