NASIONAL
Pembacaan Naskah Prestasi Anies Baswedan di Depan Gedung KPK
Jakarta, FNN – Relawan Anies Baswedan membacakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan selama menjabat. Muhammad Hamim selaku Humas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) membacakan sejumlah prestasi yang digapai Anies. “Pak Anies dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memberikan sederet prestasi. Pertama, dengerin nih prestasi Pak Anies, mendapatkan Transportasi Award 2020, kemudian dari Kemenag juga dapat penghargaan. Dari PT Transportasi Jakarta juga dapat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima tahun berturut-turut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Hamim memaparkan. “Kemudian Pak Anies juga berhasil membina BUMD terbaik selama 5 tahun, seluruh BUMD-nya mendapatkan Top Award dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian meraih sembilan kategori juara umum anugerah publik dari PTSP. Kemudian layanan JAKI (Aplikasi Jakarta Kini), kata Hamim menambahkan. Hamim juga mengatakan pencapaian Anies lainnya adalah banyaknya ruang terbuka hijau (RTH), Jakarta Internasional Stadium (JIS), juga jalan-jalan di Sudirman, Kota peduli Hak Azasi Manusia (HAM), serta penghargaan nasional dan internasional lainnya. Dan pencapaian Anies juga dapat dinikmati oleh para penyandang disabilitas sebagaimana yang dikatakan oleh Mia selaku Ketua Kemonitas Disabilitas Kreatif Indonesia (DKI). “Dengan program-program pak Anies ini, kota Jakarta jadi semakin maju dan pesat, dan juga semakin cantik dan bagus terutama untuk kaum disabilitas, terima kasih Pak Anies, telah memfasilitasi banyak sekali jalan-jalan untuk program-program disabilitas. Jalan dan akses untuk para disabilitas,” ucap Mia. “Salah satu yang mendukung kami, Rusunawa. Rusunawa dari pak Anies ada akses untuk disabilitas,” tukas Mia menambahkan. Selain itu, berdasarkan informasi dari Bang Japar, ketua KPK Firli Bahuri telah menerima perwakilan massa aksi untuk diskusi. Walaupun cuaca mendung, massa aksi tetap melanjutkan acara sekitar pukul 10.00 WIB. Acara berakhir sekitar pukul 11.00 WIB yang ditutup dengan foto bersama massa aksi di depan gedung KPK. Lalu massa aksi membubarkan diri dengan teratur. (Rac)
Relawan Anies Mendesak KPK Usut Kasus Besar, Bukan Formula E
Jakarta, FNN – Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) menyatakan sikap menolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi alat politik penguasa. Rabu, 5 Oktober 2022, Bang Japar yang disuarai oleh M. Hamim selaku Humas bersama elemen masyarakat dari Komunitas Aspirasi Emak-emak, Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia, dan Tokoh Masyarakat Makassar, menyatakan tujuh seruan terhadap KPK agar terus menjaga integritas dan independensi, yaitu: 1. KPK harus independen tidak boleh berpolitik praktis; 2. KPK harus mengusut tuntas kasus Sumber Waras yang merugikan negara; 3. KPK tidak boleh berpolitik dan mengkriminalisasi orang; 4. Jika KPK berpolitik, negeri ini akan semakin pelik; 5. Selamatkan KPK dari tangan orang-orang yang haus kuasa; 6. Saat hukum dijadikan alat politik, maka tinggal menunggu waktu negeri ini runtuh; 7. KPK lembaga antikorupsi, bukan lembaga penjegal capres yang punya integritas. Selain dari seruan sikap, Bang Japar juga akan terus mendukung Anies Baswedan dalam ajang Pemilihan Presiden 2024. Dan. juga Ketua Umum Komunitas Aspirasi Emak-emak meminta kepada ketua KPK, Firli Bahuri untuk fokus terhadap kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Harun Masiku, dan Djoko Tjandra karena memberikan kerugian besar terhadap negara. Dan, tidak sekedar mengurus kasus Formula E yang tidak ada bukti terhadap Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. “Buat KPK, tolong KPK, Pak Firli fokus pada kasus-kasus besar dan kasus-kasus lama. Kasus lama itu salah satunya itu kasus Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) Sumber Waras (rumah sakit), terus kasus Harun Masiku yang tak ketemu, sampe sekarang masih berkeliaran. Tolong KPK fokus yang terbaru, ayo siapa nih yang kabur? Djoko Tjandra Rp107 triliun,” tukas Wati. Wati juga mendesak ketua KPK agar KPK terus memburu koruptor yang masih berkeliaran, “Halo Pak Firli buruan cari itu, jangan yang kecil yang ecek-ecek dikerjain. Tapi cari yang besar-besar, KPK itu ongkosnya mahal triliunan cari yang koruptor yang korupsinya itu triliun dan ratusan triliun.” “Jadi, tolong Pak Firli tangkap yang pada kabur itu, fokus ke sana jangan fokus yang kecil-kecil, apalagi Anies Baswedan gak ada korupsinya gak ada hubungannya ya kan semuanya?” ucap Wati menambahkan. (Fik)
Rocky Gerung: Amarah Itu Masih Ada pada Pendukung, juga Publik Indonesia, Keadaan Ini Bisa Menjadi Pemicu Kerusuhan Lebih Besar
KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat dari jabatannya. Pencopotan Kapolres Malang ini terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Selain mencopot Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot sembilan pejabat di kepolisian lainnya terkait dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang itu. Berdasarkan rilis resmi, korban tewas mencapai 131 orang. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, keputusan menonaktifkan Kapolres tersebut setelah dilakukan analisa dan evaluasi dari tim investigasi yang dibentuk Kapolri. “Malam ini, Kapolri sudah mengambil satu keputusan, memutuskan untuk menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat,” kata Dedi yang dikutip dari Antara, Senin (3/10/2022). Dedi menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST 20 98 X KEP 2022. Ferli dimutasi sebagai Perwira Menengah Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Ferli Hidayat digantikan AKBP Putu Kholis Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. “Ferli Hidayat dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan AKBP Putu Kholis Arya,” kata Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menuturkan sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta juga menonaktifkan jabatan Komandan Batalyon (Danyon), Komandan Kompi (Danki), dan Komandan Peleton (Danton) Brigade Mobile (Brimob). “Sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jatim juga melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan, jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak sembilan orang,” katanya. Nama-nama yang dinonaktifkan tersebut adalah AKBP Agus, AKP Hasdarman, Aiptu Solihin, Aiptu M Samsul, Aiptu Ari Dwiyanto, AKP Untung, AKP Danang, AKP Nanang, dan Aiptu Budi. Hingga ini, semua masih dalam proses pemeriksaan tim. “Semuanya masih dalam proses pemeriksaan tim malam ini,” katanya. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat peristiwa Kanjuruhan ini? Ikuti dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (4/10/2022). Berikut petikannya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, tetap semangat ya. Kita terus terang sampai sekarang masih terus berduka dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan. Dan jujur ini sebenarnya membuat mood kita menjadi makin buruk hidup di negara Indonesia ini. Begitu ya Bung Rocky. Apalagi sampai sekarang belum ada satupun otoritas yang merasa bertanggung jawab dan menyatakan pasang badan. Ya, itu tadi kalimat yang benar, bukan bagus, tapi benar itu mood kita makin hilang itu. Dan memang kedukaan itu silih berganti, tapi khusus tentang soal Malang ini, orang mau mem-by pass itu dengan menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Itu juga keliru. Karena dalam tragedi itu tidak ada unsur manusia. Tragedi itu sesuatu yang terjadi karena nasib manusia dikendalikan oleh hal-hal di luar kemampuannya. Itu namanya tragedi. Sekarang, kita harus minta pertanggungjawaban. Artinya, dia bukan tragedi. Dia adalah satu add of commission atau minimal add commission, pembiaran. Kalau mungkin bukan kesengajaan itu masih orang catat juga, kalau bukan kesengajaan kenapa ditembakkan ke arah Tribun, sehingga itu bikin panik sebetulnya. Mungkin kita bisa sebut sementara itu add of commission, yaitu pembiaran. Nah, ini soalnya dan sampai sekarang yang saya ikuti keterangan pers dari PSSI, Kapolda, segala macam, seolah-olah itu datar saja, sebagai peristiwa biasa itu. Dan berupaya untuk bahkan ada yang menyalahkan boneknya tuh, ada yang menyalahkan panitianya tuh. Ya memang, kalau kita usut satu-persatu, ada emosi dari Arema itu. Tapi itu biasa di dalam pertandingan yang to be or not to be. Bahwa ada tambahan karcis yang dijual mungkin saja. Karena memang itu prime time, orang ingin dapat tambahan buat panitia, misalnya. Begitu pikirannya. Dilakukan pada malam hari, karena mengejar jam tayang supaya iklan masuk. Itu segala macam hal bisa kita lukiskan di situ. Tidak ada narkoba segala. Itu upaya untuk mengalihkan masalah. Ini adalah kesalahan prosedur. Pertama-tama itu yang harus dipastikan. Dan FIFA menganggap itu yuridiksi kami kalau soal aturan, kenapa kalian langgar. Jadi, hal-hal semacam ini yang jadi kontroversi. Tetapi, dalam kontroversi ini harus ada satu orang datang ke depan publik dan saya bertanggung jawab. Setelah itu kemudian yang lain mungkin akan menganggap oke, kalau Anda bertanggung jawab, apa yang mesti Anda lakukan. Sebelum tim yang dibentuk Menkopolhukam atau siapa lakukan pekerjaan, semuanya musti mengundurkan diri, yang merasa terlibat sedikit pun harus mengundurkan diri. Ketua panitia, ketua PSSI, Menpora, segala macam. Jadi, ini pelajaran etik kita. Karena ini bukan tragedi kemanusiaan, tapi ini kekacauan koordinasi. Itu intinya. Kalau segala sesuatu tragedi kemanusiaan, nggak ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab alam semesta, nggak mungkin begitu, nggak boleh begitu. Jadi etika pertanggungjawaban itu yang kita tagih sekarang, termasuk Kapolri. Kalau di tingkat akhir Kapolri bilang saja bahwa saya memang gagal karena tadi, publik akhirnya bertambah-tambah pada ketidaksiapan polisi untuk menangani hal yang paling remeh-temeh saja dia nggak mampu itu. Itu menjaga keamanan di dalam stadion, apalagi nanti menjaga lapangan yang lebih luas, lapangan politik Pemilu segala macam. Itu saya kira kemarahan kita akhirnya mesti kita ucapkan. Iya. Dan memang kalau kita amati, mix feeling di publik itu saja mereka yang terlibat langsung berduka, apalagi korban, mereka yang keluarganya menjadi korban, bahkan para pemain. Saya membaca mereka banyak yang kemudian mengalami traumatis karena mereka melihat bagaimana mayat bergelimpangan di ruang yang mencoba menyelamatkan ruang pemain, tapi di depan pemain. Saya kira ini panjang rangkaiannya ini, trauma healingnya masih panjang, dan karena ada 32 orang yang tewas itu anak-anak. Sebetulnya bisa dibuatkan simulasi sebelumnya kalau terjadi berantakannya pertandingan itu ke mana exit-nya. Polisi harusnya terlatih bikin antisipasi itu. Ada dana banyak untuk melatih aparat kepolisian kita. Kenapa hal itu terjadi? Kedisiplinan. Kenapa tidak ada disiplin. Mungkin juga itu bagian dari frustrasi sosial, boleh saja bikin analisis itu bahwa penonton atau suporter itu sebetulnya ada frustrasi itu bahwa nanti malam timnya kalah, tapi juga harga BBM buat pulang pakai motor tinggi. Jadi, itu sudah bertumpu di situ, antara kesulitan ekonomi dan kemarahan psikis itu. Tetapi, itu semua bisa diantisipasi. Kan manajemen sepak bola seluruh dunia standar dan kita tahu semua kemungkinan jenis kerusuhan sudah ada di video. Kita sudah belajar dari sejarah segala macam. Yang paling bahaya juga di Argentina berapa puluh tahun lalu. Jadi, semua hal, Liverpool. Jadi, ada sebetulnya modeling untuk bikin itu. Tetapi, terlihat ada arogansi juga di lapangan bahwa tembak kiri kanan itu pakai gas air mata kan. Ya, itu konyolnya di situ. Tetapi, sekali lagi, peristiwa itu sudah terjadi, harus ada yang bertanggung jawab sampai ke tingkat yang paling atas. Iya. Ini semua mata sebenarnya tertuju kepada aparat kepolisian. Ada juga memang tentara yang diperbantukan di situ dan juga mengambil tindakan-tindakan yang juga melakukan bukan hanya pelanggaran, menurut Panglima TNI, sudah pidana. Karena menghajar penonton yang tidak bersenjata, apalagi menendang dari belakang dan sebagainya. Saya kira ini tepat. Kapolri juga sudah mencopot Kapolres Malang, dan juga sejumlah Komandan Brimob. Tetapi, kita tetap melihat saja bahwa tidak ada sensitifitas terhadap situasi. Misalnya, mereka tidak sadar menjadi perhatian publik ketika ketua umum PSSI dalam pidatonya menyatakan “para hadirin yang berbahagia”. Itu pun membuat para netizen marah luar biasa, ditambah lagi ternyata ada akun Twitter dari Polsek yang mengucapkan kata-kata tidak pantas di Bantul, Yogyakarta, yang justru menyakan itu bencana ini. Kemudian ada juga, mungkin ini kesalahan informasi saja, ada seorang dosen yang menulis di Kompas cetak, yang menyebut itu akibat dipicu oleh tawuran Persebaya dengan Arema. Padahal, tidak ada penonton dari Persebaya. Ini semua orang marah dan Kompas juga harus minta maaf karena ini. Jadi, ini kekacauan pengertian apa yang disebut sebagai kerusuhan, apa yang disebut sebagai crowd. Tetapi selalu orang melihat apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini sehingga hal yang betul-betul menyebabkan air mata hanya ditanggapi dengan konferensi pers. Kan itu soalnya. Jadi, dalil-dalil peradaban kita hilang. Nah, Panglima TNI mengambil atau memberi contoh yang juga terobosan itu. Oke, kami ambil-alih kalau aparat kami itu langsung kena pidana. Kan kepolisian juga bisa tiru itu kan. Oke, bahwa sudah terjadi semacam kekacauan maka untuk sementara Kapolri mengatakan oke, tersangka pertama adalah Kapolres. Kira-kira begitu. Lalu nanti yang akan kami proses pada Kapolda berlanjut begituan. Karena kalau orang sebenarnya lihat kalau itu sekedar Kapolres, ya apa? Emang ini hanya hal kecelakaan beruntun saja? Jadi, sebetulnya masyarakat kita kalau kita baca reaksi netizen itu, netizen betul-betul paham apa yang disebut keadilan, apa yang disebut kejujuran informasi. Karena itu, mereka marah. Bahkan, statement kecil netizen marah. Jadi, ada stok etika sebetulnya pada rakyat kita, yang baru bisa dimunculkan ketika ada peristiwa yang dramatis semacam ini. Jadi, bagian-bagian ini kita ucapkan terima kasih karena netizen peka sekali dengan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Dan, itu juga sebenarnya energi kita untuk melakukan perubahan total dalam cara kita bernegara. Ya. Saya kira Kapolda layak untuk dicopot karena desakannya sangat kuat, apalagi pada statement pertamanya dia dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan gas air mata itu sesuai dengan SOP. Bayangkan ada seorang Kapolda yang tidak memahami bahwa itu ada statuta FIFA hal macam ini. Ya, itu saja sudah menunjukkan bahwa itu kalimat apologetik atau kalimat defensif bahkan. Seolah-olah ya sudah itu prosedurnya betul. Jadi, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disiplin etik yang harusnya dipegang oleh polisi nggak ada tuh. Nah, seharusnya ketika terjadi peristiwa itu, Prima faci, si Kapolda bilang, itu, apapun, saya bertanggung jawab. Maka saya mengundurkan diri. Bahwa soal itu prosedur boleh nggak boleh, itu lain soal. Karena, ini ada jumlah yang fantastis dalam kasus sejarah persepakbolaan atau sejarah olahraga dunia. Oke, satu hal sebetulnya, kita satu mendapati, saya membaca juga ini menarik bagaimana komentar netizen, saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh komika Abdurahman (anak Malang), yang menyimpulkan kenapa semua ini terjadi, ya karena bangsa ini dipimpin oleh orang yang bodoh. Itu saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bjorka juga. Dan, memang damoaknya ya seperti ini. Dan memang seperti tidak semata-mata Pak Jokowi, tetapi di hampir semua level terjadi semacam kebodohan itu. Ya, itu wisdon yang bisa ditangkap oleh seorang komika dan fasilitas yang dijalankan oleh negara untuk menghasilkan pemimpin yang cerdas memang tidak berjalan, dari atas sampai kepada pimpinan-pimpinan yang harusnya mengawasi potensi ketegangan sosial, kekacauan semacam ini, kan semua adalah kesalahan komandan. Kira-kira begitu harusnya diterjemahkan. Komandan tertinggi itu ya Presiden, komandan di wilayah keamanan ya Kapolri, demikian seterusnya. Jadi, betul komika itu mengatakan bahwa kita memang ada di dalam suasana seolah-olah kepemimpinan-pemimpinan di wilayah publik itu kekurangan pengetahuan. Jadi, hal-hal yang sepele tadi soal aturan FIFA, ya sudah, bilang oke memang kami salah, tapi jangan wah itu dimungkinkan segala macam, dan nanti ada debat, ini juga lapangan terbuka kan? Ya enggak, lapangan bola itu lapangan tertutup karena dikelilingi oleh tembok itu. Lapangannya terbuka, tapi di dalamnya enclav. Jadi, cara ngeyel-nya itu memang bodoh. Itu masalahnya. Jadi, si komika itu betul. Dia nangkap dengan baik suasana kepemimpinan kita atau kondisi kepemimpinan bangsa ini. Sementara ini, kan menurut saya nggak perlu terjadi, ini para suporter ada kemudian memberikan semacam ultimatum kepada pemerintah, kalau dalam 7 hari tidak ada yang bertanggung jawab mereka akan mencari sendiri. Karena mereka merasa bahwa mereka punya rekaman videonya, mereka juga melihat rekaman CCTV yang ada di situ, saksi-saksi mata mereka banyak, bahkan mereka bisa bercerita bagaimana ada satu pintu yang ditutup rapat dan itu kemudian jadi semacam kuburan massal karena orang berdesak-desakan di situ. Ya, ini suasana balas dendam itu, amarah itu masih ada pada pendukung. Bahkan, publik Indonesia marah sebetulnya. Dan keadaan ini yang bisa jadi pemicu kerusuhan yang lebih besar itu. Akan ada demonstrasi mahasiswa, demonstrasi buruh yang tertunda tapi agendanya tetap ada, lalu kemarahannya ini meledak, misalnya, karena diambil alih oleh para suporter yang memang tahu siapa-siapa pelaku itu. Walaupun mungkin si pelaku itu merasa kami cuma aparat. Tetapi, keadaan ini kan membutuhkan outlet, membutuhkan saluran kemarahan. Jadi, jangan sampai terjadi ada penghakiman jalanan lagi itu. Ini penting kenapa kondisi ini mesti dinyatakan sebagai kedaruratan sosial atau ada istilah di dalam hukum. Tetapi, sifat kedaruratan ini nggak boleh sekadar dicarikan penyelesaiannya lewat penghukuman yang kecil-kecilan atau keterangan pers yang terlalu dangkal. Jadi, musti betul-betul secara dalam diperlihatkan dari awal persiapan itu kacau, dari awal aspek-aspek bisnis lebih ditekankan daripada aspek-aspek keselamatan. Kan ini semuanya tuh. Karena itu, kalau ada tim, tim itu betul-betul harus berjarak dengan kekuasaan, berjarak dengan para sponsor, agar betul-betul terbuka apa yang terjadi di lapangan Kanjuruhan ini. Pemburukan Kita kemarin bicara bahwa ini kenapa terjadi pemburukan di seluruh sektor. Dan kita mesti bersiap-siap gitu ya bahwa ini bukan yang terakhir apa yang terjadi ini. Kita tidak tahu dalam bentuk apa. Kalau kemarin kita lihat ekonomi yang buruk, politik memburuk, sekarang bahkan olahraga yang menjadi ini salah satu, bahkan satu satunya mungkin, hiburan untuk kelas bawah, ini juga memburuk. Kita mesti bersiap-siap bahwa akan ada pemburukan-pemburukan lain. Ya, itu saya bisa tangkap bahwa sebagian besar publik menganggap memang polisi nggak bermutu lagi. Tetapi, demikian sebaliknya, polisi merasa kami tertekan terus dengan suasana. Kami juga orang sipil yang ditugaskan untuk membawa senjata. Keadaan ekonomi buruk, psikologi prajurit kelihatan tertekan karena soal psikososial yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Jadi, nanti akan ada salah menyalahkan itu. Nah, ini bahayanya kalau akhirnya aparat kepolisian merasa jatuh mentalnya, lalu mengakui kalau begitu sudah deh, silakan kalian suka-suka. Padahal, tetap kita butuh satu institusi kepolisian yang di tengah keadaan yang berbahaya ini, tampil, tunjukkan bahwa kami tetap bersama dengan rakyat, kami tahu penderitaan itu, kami ingin perbaiki. Kalau itu enggak ada lagi maka lenyaplah yang disebut pembusukan institusi kepolisian ini. Ini hal yang mendasar dan saya kira Pak Kapolri harus bikin semacam, ya saya enggak tahu menyebut apa, tapi satu keputusan radikal untuk mengatakan bahwa saya masih akan memimpin dan saya akan memimpin itu dengan cara yang sangat cepat. Itu yang ditunggu. Kendati orang juga menganggap ya sebaiknya Kapolri sekaligus tinggalkan jabatan saja, kembalikan mandat itu pada Pak Presiden. Kalau itu terjadi juga akan ada peristiwa lainnya, yaitu persaingan para bintang ini untuk menjadi Kapolri. Padahal, masih ada kasus Sampo yang juga bagian dari kesulitan untuk menentukan pemimpin Polri selanjutnya. Jadi, betul tadi, kompleksitas ini seolah-olah dicurahkan dari langit supaya kita belajar sebagai bangsa bahwa problem kita banyak betul. Bukan sekadar deklarasi-deklarasian capres. Tapi begini ya, saya membayangkan, katakanlah Pak Kapolri sekarang ini memutuskan mundur karena banyak sekali persoalan yang dia tidak bisa tangani secara tuntas gitu. Tapi sebenarnya persoalannya, intinya itu pada internal lembaga institusi kepolisian itu sendiri. Saya teringat berkali-kali juga banyak yang menyatakan bahwa polisi kita itu memang sudah overloaded. Tugasnya banyak sekali: mengamankan sepak bola, urusan administrasi, sampai lalu-lintas. Mulai SIM, STNK, kemudian lalu-lintas, narkoba, macam-macam. Semua diurus kepolisian, sehingga akhirnya tugas pokok utama dia sebagai pelindung dan pengayom masyarakat jadi terabaikan. Belum lagi tugas-tugas politik yang juga harus dikerjakan. Iya, saya mau terangkan tadi, ada penugasan politik dan itu bikin frustrasi sebetulnya. Jadi, ambang frustrasi atau ambang kemarahan publik juga jatuh bersamaan dengan ambang frustrasi dalam lembaga kepolisian sendiri. Karena banyak juga teman-teman polisi yang agak berjarak melihat ini bagaimana ya institusi yang saya bayangkan kok jadi rapuh sekali. Jadi itu poinnya. Tapi, kalau kita mau katakan oke ini semacam penanda bahwa diperlukan reformasi total. Nah, kalau istilah reformasi total diajukan, itu betul-betul maksudnya total. Kita mungkin berpikir bahwa yaitu beban hirarki polisi itu terlalu besar. Dari Kapolri sampai ke Kapolres. Kenapa polisi nggak dikembalikan saja kepada kabupaten di bawah Bupati sehingga lebih enteng bebannya. Tapi kemudian orang akan menganggap wah itu berat betul, karena musti bongkar segala hal. Ya, memang itu konsekuensinya, mengubah sistem kepolisian itu. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa polisi itu diasuh oleh masyarakat sipil. Jadi, misalnya pengangkatan Kapolri itu nggak perlu Presiden, masyarakat sipil saja bersepakat. Kami mau si polisi ini. Jadi, bukan fasilitas politik yang menentukan seorang itu jadi Kapolri dan dilambangkan bahwa kepolisian itu di bawah presiden. Enggak, polisi itu adalah hasil transaksi masyarakat sipil untuk meminta negara mengamankan atau memberi rasa aman. Itu poinnya. Jadi, yang berkepentingan adalah masyarakat sipil, bukan masyarakat politik. Itu yang saya anggap bahwa paradigma pengasuhan polisi itu kembalikan pada masyarakat sipil. Biarkan masyarakat sipil nentuin siapa Kapolres. Kira-kira begitu gampangnya. (Ida/sws)
Utang Makin Menggunung, Ketua DPD RI Minta Presiden Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi
Jakarta, FNN – Semakin membengkaknya utang pemerintah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi. Hingga akhir Juli 2022, utang pemerintah diketahui mencapai Rp7.163 triliun. Belum lagi pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp400 triliun tahun ini. Terlebih, dalam nota rancangan APBN Tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun. Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat treatment khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Ini angka yang sangat besar, dan fakta sumber dari Pajak tidak mampu mengcover. Apalagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang angkanya segitu-gitu aja, sehingga utang baru menjadi jalan keluar terus menerus,” kata LaNyalla, Selasa (4/10/2022). Ditegaskannya, saat ini dunia dihadapkan pada badai resesi sekaligus ancaman krisis pangan dan energi. Kondisi ini memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk fokus menjaga kondisi perekonomian nasional agar terus stabil. “Salah satu cara bisa dengan melakukan evaluasi atas program dan proyek strategis nasional yang bisa ditunda atau dialihkan term waktunya,” tukasnya. Senator asal Jawa Timur itu juga menegaskan, sektor industri nasional kita belum mampu bergerak secara signifikan. Apalagi iklim investasi kian menurun. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2022, utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun. Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut naik Rp73 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Juli 2022 yang senilai Rp7.163 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,30%. Angka tersebut meningkat dibanding rasio utang pada akhir Juli 2022 yang sebesar 37,91%. Secara rinci, utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,79%. Hingga akhir Agustus 2022, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp 6.425,55 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas). Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,21% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2022 yang sebesar Rp811,05 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp15,92 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 795,13 triliun. (mth/*)
Anies Dicapreskan, Ini Awal dari Gempa Politik, NasDem Menang Banyak
PARTAI NasDem akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Deklarasi Nasdem pada Senin, 3 Oktober 2022 itu tanpa kehadiran PKS dan Partai Demokrat. Padahal, rencana sebelumnya, Nasdem akan deklarasi pada 10 November 2022. Berikut ini perbincangan pengamat politik Rocky Gerung bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, pada Senin (3/10/2022). Halo-halo Bung Rocky, Senin ini Senin yang seru dan akan ada satu peristiwa yang saya kira sangat menarik dan banyak ditunggu orang setelah kemarin muncul goro-goro berkaitan dengan sprindik yang rencananya dikeluarkan oleh Firli Bahuri dan hari ini (Senin, 3 Oktober 2022) Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal, rencananya kan deklarasinya baru 10 November, masih bulan depan itu bersama dengan PKS dan Nasdem. Eh, tiba-tiba mendadak dan penting. Wah itu undangannya begitu kan yang kita baca. Undangannya pokoknya dan semua kakak harus hadir dalam pencapresan. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ini awal dari “gempa bumi politik”. Jadi, kalau kata anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum dan semua orang memang menganggap bahwa ini memang Firli niat banget njeblosin Anies ke penjara, ngapain. Tentu FirlI bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firli jadi proksinya saja sebetulnya. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama, elektabilitas Anies naik terus. Nah, itu konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap sebelum jadi sprindik mending gue pasang badan dulu. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. Jadi, itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa sudah menghitung konsekuensinya, pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya sudah, orang yang sudah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita mau lihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu capres itu dipaksakan bukan karena besok sudah mau Pemilu tapi karena ditunggu oleh sprindik. Bagian-bagian itu. Tapi memang unik. Anies Baswedan ini fenomenal saja? Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi, sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang gitu, oh kami akan teruskan. Ya, buat apa di dalam kontras hari-hari ini untuk orang ingin menghindar dari Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan dielu-elukan rakyat. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses. Ada saja yang dianggap sukses. Tapi orang merasa sudahlah, sudah cukuplah Pak Jokowi. Sudahlah kita ganti eralah. Kan bosen 7 tahun. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lepas sukses atau enggak sukses orang akan menganggap sudahlah beli baju baru. Nah, Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politika Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan Pak Jokowi cuma bisa kerja kerja kerja. Apa bedanya itu. Kerja kerja kerja sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi itu, oleh konsep. Nah, Anies ambil-alih isu itu. Jadi, dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Jokowi untuk kerja kerja kerja itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja kerja kerja nggak ada hasilnya, mending narasi-narasi saja tuh. Jadi, untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal, kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang melindungi Anies dengan mengatakan jangan ada yang ganggu Anies. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kita tahu kan memang pasti itu tidak mudah soal persaingan dua tokoh ini, dan kepentingan juga di antara dua tokoh itu. Dalam situasi ini Surya Paloh lebih rileks karena bagi dia nggak penting siapa calonnya, yang penting pokoknya gue menang. Kan begitu. Sementara PAK SBY ini punya kepentingan menjadikan Agus Harimurti sebagai cawapreslah setidaknya kalau sepakat dengan Anies sebagai presidennya. Kan begitu ya. Dan sekarang ini kenekatan Surya Paloh ini yang sekarang ditunjukkan dengan cara begitu. Dia bisa mengklaim bahwa walaupun dia bukan kader Nasdem tapi setidaknya bau Nasdem lah, karena pernah jadi deklarator Nasdem. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu. Dan perebutan itu kita tahu di ujungnya akan ada semacam kesepakatan antara Nasdem dan Demokrat. Kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh berteman di awal. Kan Pak Surya Paloh pendukung Pak SBY dulu bahkan di periode pertama, tapi kemudian ada friksi-friksi. Namun, berhadapan dengan administrasi pemerintahan Pak Jokowi, kalau kita sebut rezim nanti lalu orang anggap itu kok begitu. Padahal sebetulnya kata rezim itu adalah goverment, rezim artinya yang sedang memerintah. Rezim Jokowi memang harus diperlihatkan kontrasnya dengan penggantinya tuh. Yang saya bayangkan yaitu Anies. Yang lain mungkin ya belum ada kira-kira. Tapi, aspek-aspek lain dari kenekatan (sebut saja kenekatan) Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh Istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh, berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan? Kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan saja, pasti akan ada reshuffle, yaitu Nasdem akan di-reshuffle satu paket dengan PPP akan direshuffle, Pak Suharso Monoarfa. Nah, pada saat ini orang akan bersiap-siap paling tidak 2-3 menteri itu akan di-reshuffle. Lalu siapa yang akan ganti. Nah, itu masalahnya kalau nggak ada yang diundang Pak Jokowi masuk kabinet lalu merasa mending nggak, di luar saja tuh. Karena sudah ada semacam psikologi lebih baik dipecat Pak Jokowi daripada diundang jadi menteri untuk reshuffle. Karena bebannya besar betul. Banyak menteri yang sebenarnya menunggu untuk dipecatlah. Saya kira Sri Mulyani juga menunggu-nunggu lebih baik dia di-reshuffle karena sudah berat itu. Dia sekarang mondar-mandir ke Amerika untuk cari pinjaman, bikin negosiasi, dan balik ke sini tiba-tiba ada keguncangan politik. Jadi. ini enaknya politik Indonesia. Hal yang tidak direncanakan, karena kekonyolan desain untuk mencegah seseorang, terjadilah masalah ini. Apa nggak enak mundur duluan daripada dipecat Bung Rocky. Kayak Pak Suharso Monoarfa itu masa dia tetap bertahan di kabinet, termasuk Ibu Sri Mulyani. Kalau Pak Suharso sebetulnya ya dia mundur karena memang sudah dipecat dari P3. Kalau sudah dipecat dari PPP kan artinya sudah dipecat dari kabinet. Tinggal momentum yang mungkin lagi dihitung Pak Suharso, di mana dia mendeklarasikan mundurnya itu, supaya ada gempa susulan setelah Nasdem kan. Kita ingin begitu. Saya juga bicara dengan banyak kalangan yang dekat dengan istana, merasa bahwa memang ya sebaiknya kalau bisa dipecat deh. Tapi kan nggak mungkin Sri Mulyani dipecat, salahnya apa? Atau tokoh-tokoh lain yang punya potensi untuk bikin gempa bumi di istana. Jadi, betul kita minta sebetulnya sisa kabinet yang masih mampu untuk memahami pikiran masyarakat sipil, itu ya mundur saja. Karena makin lama makin susah. Bukan demi kepentingan dia tapi demi kepentingan Pak Jokowi juga. Kan Pak Jokowi juga mungkin berharap beberapa mundur deh supaya saya lebih lega untuk mengatur orang-orang yang betul-betul tinggal kor dia tuh. Betul, kalau Pak Pratikno nggak mungkin karena itu kornya Jokowi. Kalau kita hitung mungkin ada empat orang yang menteri yang betul-betul kor self-nya atau inti dari rezim Pak Jokowi. Itu lebih lebih bermutu sebetulnya kalau kita biarkan Pak Jokowi tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul dari awal mengerti hakikat kekuasaan versi Jokowi. Kalau yang lain ini menteri-menteri yang terpaksa musti masuk di kabinet karena janji tukar tambah. Yang sering saya catatkan, Pak Jokowi kan nggak punya pengetahuan lengkap tentang elit politik Jakarta tuh. Dan, itu memang faktual karena beliau datang dari seolah-olah Jakarta. Peta persekongkolan politik Jakarta belum dia pahami. Tetapi, dia berupaya untuk belajar lebih banyak. Nah, sekarang ada masalah tuh. Nasdem yang pertama kali mengatakan semua kita, “Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah Kita”. Itu kan Surya Paloh yang bilang begitu, waktu kampanye-kampanye pertama di Bundaran HI. Juga Surya Paloh yang akan membawa pulang gerbongnya dari Istana. Saya ingat betul pada waktu itu nggak ada konsesi apapun ketika mendukung Pak Jokowi. Kan ngomongnya begitu waktu itu, tanpa konsesi apapun. Saya kira sama juga pasti ketemu Anies juga akan bilang begitu, ini tanpa konsesi apa-apa. Tapi setelah jadi tentu saja dong karena dia orang yang pertama kali mendeklarasikan. Nah, tapi begini, ayo kita balik lagi itu hitungannya. Kalau ini seperti semacam kalau dalam operasi intelejen itu intersect. Menurut Anda, berani tidak Firli Bahuri melakukan lebih atau meneruskan rencananya mentersangkakan Anies karena kita tahu sekali lagi pasti memang bukan Firli. Kita ingat ya, Firli pada waktu itu menyatakan bahwa PT 20% membuat korupsi kan gitu, korupsi makin parah. Ya, justru ujian pada Pak Firli. Saya kira setelah Nasdem deklarasi, Pak Firli juga akan deklarasi, yaitu mundur sebagai Ketua KPK. Kita berharap begitu. Kan nantinya Pak Firli nggak bisa menjalankan tugas remote kontrolnya. Kakak Pembina bilang penjarakan Anies, justru Anies dicalonkan jadi presiden kan? Jadi, sebetulnya ini soal pertahanan etis saja dari tokoh-tokoh ini. Kalau Pak Firli merasa bahwa dia enggak berhasil, misalnya, dia musti kasih sinyal bahwa bukan dia sebetulnya yang ingin Anies dipenjara. Kan maksudnya bukan sekedar dipanggil-panggil, mau dipenjara tuh. Nah, itu intinya. Bagi hitungan saya, Firli pernah mengucapkan sesuatu yang ternyata menggembirakan masyarakat sipil, yaitu 20% adalah sumber dari korupsi itu. Dan itu yang orang akan tagih dari Pak Firli. Kalau Anda konsisten, teruskan ide itu, minta Mahkamah Konstitusi supaya berubah. Datangi saja MK, seperti Pak Mahfud dengan gagah berani dan Pak Jimly Assidiki datang ke MK untuk kasih sinyal dukungan tuh. Paling nggak ada dukungan pada masyarakat sipil. Jadi, kalau Pak Firli juga ingin dapat dukungan masyarakat sipil, dia ubah saja narasinya. Jangan lagi ngomongin soal Anies tapi ngomongin terus soal 20% yang berbahaya dan sumber dari korupsi. Jadi orang akan anggap bahwa kalau begitu ya berarti Pak Firli sekadar disuruh untuk mengganggu Anies. Sekarang dia pulih lagi dengan ide demokrasi. Itu intinya. (Ida/sws)
Anies Dikriminalisasi KPK, Forum Advokat Indonesia Ajak Presiden Berdialog
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo diajak berdialog oleh Forum Advokat Indonesia (FAI) untuk mengetahui pengetahuan hukum yang dimiliki seorang pemimpin negara. Ini adalah upaya perlawanan FAI terhadap kriminalisasi Anies Baswedan yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya, KPK berada di bawah Presiden, dan KPK dengan campur tangan Presiden diduga melakukan penyelewengan kekuasaan untuk menghalangi Anies menjadi Capres 2024. Konferensi pers FAI pada Senin (3/10/2022) di Jakarta Selatan merupakan respon dari berita Tempo berjudul \"Manuver Firli Menjegal Anies\". Eggi Sudjana advokat FAI mengajak dialog Presiden Jokowi. Menurutnya, perlawanan yang dilakukan rekan-rekan advokat tetap pada konstruksi konstitusional atau berada pada bangunan hukum. “Kita mau mendatangi Presiden supaya terjadi dialog antara Presiden dan kita para advokat. Kita juga pengen ngerti, dia ilmu hukumnya ngerti apa enggak. Kalau Presiden gak ngerti kan bahaya sekali,” katanya kepada wartawan. Ia menambahkan, bila Presiden nantinya tidak menerima ajakan dialog FAI, maka itu akan membenarkan dugaan bahwa Presiden juga melanggar hukum. “Itu membuat justifikasi bahwa Presiden itu telah juga melanggar hukum dan kita akan usulkan kepada MPR (untuk) melakukan Sidang Istimewa,” tegas Eggi Sudjana.. Jika nantinya Presiden mendengar ajakan dialog FAI, Eggi Sudjana merasa sudah sepatutnya Presiden mengundang FAI sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. FAI mengakui legitimasi kekuasaan Presiden dan meminta Presiden untuk mengakui FAI sebagai rakyatnya. Diketahui sebelumya, Anies Baswedan dipanggil KPK pada Rabu (7/9/2022) dengan alasan adanya korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ketua KPK Firli Bahuri diduga memanfaatkan jabatannya untuk merekayasa dalam kasus hukum dan menjegal pihak lain mencalonkan diri menjadi Presiden 2024. Salah satu dugaan rekayasa yang dilakukan Firli Bahuri itu adalah meminta Satgas Penyelidikan untuk menaikan tahap ke penyidikan walau tidak ada bukti permulaan yang cukup. (Fer)
Partai NasDem Memberikan Anies Otoritas untuk Memilih Cawapres 2024
Jakarta, FNN - Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi pada hari ini (3/10/2022) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Acara deklarasi ini digelar di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB. Acara ini dibuka oleh Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem menyampaikan sambutannya yang kemudian juga disambut oleh Anies Baswedan yang menghadiri secara langsung acara deklarasi ini. Dalam akhir acara diberikan sesi tanya-jawab untuk para awak media yang turut menghadiri acara. Dalam sesi ini juga Surya Paloh mengungkapkan respon terhadap pertanyaan awak media tentang hubungan beliau dengan Joko Widodo (Jokowi) serta bagaimana tanggapannya. \"Saya rasa dalam satu ruangan ini, sayalah yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Ketika ditanya, apakah saya sudah membicarakan (pencalonan Anies), apa tanggapan beliau pencalonan Bung Anies. Ya beliau ucapkan baik, bagus, saya menghargai itu. Jadi saya pikir itu lebih dari cukup,\" katanya dalam acara Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia pada (3/10/2022) yang bertempat di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat. Awak media juga ada yang menanyakan terkait percepatan pengumuman dari Partai NasDem yang sebelumnya berkata akan dilakukan pada bulan November, akan tetapi malah dipercepat hingga bulan Oktober ini. \"Yang pertama kenapa ada percepatan yang didengar 10 November. Saya melihat ini adalah hari baik. Sederhana melihat cahaya bulan, bintang, sesungguhnya itulah yang saya pikirkan. Kemudian dengan segala kerendahan hati saya utarakan dengan teman-teman. Bagaimana kalau Senin hari baik, tanggal 3 Oktober, cocok? Jamnya, jam berapa katanya? Saya bilang jam sepuluh saja,\" kata Surya menjelaskan. Surya kemudian melanjutkan dengan menjelaskan apakah ada unsur percepatan deklarasi ini terkait dengan kasus Anies dengan KPK. \"Ini kawan tanya ada terkait dengan KPK tidak nih? Mana kita tahu, nggak ada kaitannya. Artinya sungguh-sungguh saya tak melihat ada kaitannya antara NasDem, pencalonan Bung Anies kemudian KPK. Karena semua berjalan masing-masing, itu sudah jelas itu,\" katanya. Selain itu, Surya juga dipertanyakan tentang siapa dan bagaimana pemilihan calon wakil presiden (cawapres) untuk disandingkan dengan Anies Baswedan. \"Soal cawapres, kalau NasDem yak sudah kasih otoritas pada Pak Anies. Bagaimana kita tiba-tiba memilih wakil presiden yang tidak cocok dengan dirinya. Itu belum apa-apa sudah cari penyakit mamanya. Politik apa yang mau kita kerjakan, mau mendapatkan zaken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang tidak dapat ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita, kita harus yakin juga beri kesempatan dia \'eh pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini\' itu pemikiran NasDem,\" ucapnya menjelaskan. (Fik)
Pusham Surabaya minta Komnas HAM Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM pada Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan
Surabaya, FNN – Aksi Penembakan Gas Air Mata terhadap Suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Kabupaten Malang, yang menewaskan ratusan orang adalah tragedi kemanusiaan. Ironisnya, hilangnya ratusan nyawa manusia ini terjadi bukan karena tawuran suporter vs suporter, namun justru karena adanya dugaan kesalahan di dalam mitigasi kerusuhan oleh aparat negara maupun pihak penyelenggara. Johan Avie, SH, Direktur Pusham Surabaya sangat menyayangkan terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Menurut Johan, ada dugaan Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Aparat Negara. “Ini bukan semata-mata kesalahan prosedur mitigasi keamanan. Kalau dilihat dari kronologis kasusnya, ada tindakan aparat negara di situ, ada korban jiwa yang jumlahnya ratusan orang dan ada rantai komando saat aksi penembakan air mata. Layak jika ini diduga masuk dalam Pelanggaran HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM,” ujar Johan Avie. Untuk itu, Johan Avie, Pusham Surabaya sebagai Lembaga Sosial yang selama ini concern di bidang Hak Asasi Manusia meminta kepada Komnas HAM untuk turun melakukan Investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM di dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. “Ini korban jiwanya sudah ratusan orang lho. Bukan cuma orang dewasa saja yang jadi korban. Ada anak-anak, dan ada perempuan. Oleh karenanya saya minta kepada Komnas HAM untuk melakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Jangan cuma diproses ke ranah Kode Etik saja. Ini juga harus dilihat dari sudut pandang dugaan pelanggaran HAM,” tegas Johan Avie. Di luar semua itu, Pusham Surabaya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban meninggal dunia akibat tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Pusham Surabaya juga akan berusaha membantu memberi pendampingan hukum bagi para keluarga korban yang berusaha mencari keadilan atas apa yang telah dialami oleh sanak keluarganya. (mth/*)
Mencium Adanya Kriminalisasi, Relawan Anies Baswedan Gelar Aksi di Depan Gedung KPK
Jakarta, FNN - Salah satu kelompok relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Elemen Rakyat (PEREKAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan Jakarta Selatan pada Senin (3/10/2022). Aksi yang dimulai pada pukul 13.20 WIB itu dipicu oleh dugaan adanya rencana kriminalisasi yang dilakukan oleh Firly selaku Ketua KPK untuk menjatuhkan Anies. M. Nadiem selaku koordinator lapangan (korlap) PEREKAT menjelaskan bahwa, bentuk kriminalisasi yang dilakukan Firly pada Anies adalah memaksakan Anies sebagai tersangka korupsi Formula E. \"Kasus kriminalisasi ini berupa adanya upaya pemaksaan kasus Formula E yang seolah menjadikan Anies bersalah. Contohnya dengan adanya permintaan kepada satuan tugas penyelidikan bahwa kasus ini segera dinaikan ke tingkat penyidikan tanpa adanya bukti yang cukup,\" ujarnya di depan Gedung KPK. Oleh sebab Nadiem menjelaskan bahwa, aksi ini setidaknya mengusung 4 tuntutan terhadap KPK yaitu : - Hentikan pemaksaan untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. - Mendorong agar KPK melanjutkan kasus-kasus yang mangkrak, sehingga terkesan KPK melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus tersebut. - Meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus, terutama yang melibatkan rezim pemerintah yang nampak terlihat indikasinya. - Bila tuntutan tidak dapat dipenuhi, maka kami meminta agar ketua KPK dicopot karena dinilai tidak becus dalam mengemban amanah rakyat Indonesia untuk kondisi negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. \"Saya harap dengan adanya aksi ini KPK bisa jadi lebih terbuka matanya bahwa, jika menangani kasus janganlah tebang pilih. Masih banyak kasus korupsi lain yang mangkrak begitu saja seperti kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Puan Maharani, Bisnis Tes PCR oleh Erik Tohir dan masih banyak lagi,\" ujarnya. Tercatat bahwa massa yang ikut dalam aksi ini berkisar 50 orang, aksi ini digelar setelah berakhirnya acara pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem di Daerah Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini berakhir pada pukul 14.10 WIB setelah pihak KPK mengirimkan salah seorang perwakilannya untuk mendengarkan aspirasi yang diberikan massa pengunjuk rasa agar bisa disampaikan kepada pimpinan KPK. Aksi ini akan digelar kembali pada tanggal 5 dan 7 Oktober 2022 dengan tujuan agar pihak KPK segera memenuhi tuntutan mereka. (Habil)
Partai NasDem Percaya Anies Adalah Sosok Terbaik untuk Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Partai NasDem menggelar Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia bertempat di Nasdem tower, Senin (03/10). Dalam deklarasi ini, Partai NasDem mengumumkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Surya Dharma Paloh, selaku ketua umum DPP Partai NasDem, dalam sambutannya menegaskan bahwa kepentingan nasional lebih penting daripada kepentingan partai. Oleh karena itu, Partai NasDem memilih calon presiden yang terbaik, yaitu Anies Baswedan. \"Maka yang ingin dicari NasDem adalah yang terbaik daripada yang paling baik. Inilah kenapa, akhirnya NasDem memilih seorang sosok Anies Rasyid Baswedan,\" ujar Surya Paloh dalam Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem, pada Senin, 3 Oktober 2022. Surya juga menambahkan alasan mereka memilih Anies sebagai calon mereka. \"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah \'why not the best?\'\" tambah Surya. Menanggapi deklarasi yang disampaikan Surya Paloh sebelumnya, Anies menerima dan mengaku siap menjadi usungan Partai NasDem sebagai Capres 2024. \"Dengan memohon rida pada Allah SWT, dengan memohon petunjuk dari-Nya, dan dengan seluruh kerendahan hati-Nya. Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu,\" ujar Anies di Ballroom NasDem Tower, Senin (01/10). Di pidatonya, Anies juga sempat mengutip salah satu peribahasa Aceh tentang niat yang diinginkan akan terjadi. \"Sebagaimana kata orang Aceh, jadda wa jaddi, meunan ta pinta meunan jadi. Kira-kira artinya, begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi,” kata Anies. Diketahui, Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia oleh Partai NasDem ini digelar lebih cepat dari yang sebelumnya diumumkan pada November. Mengenai koalisi antara Anies dengan Partai NasDem, Surya menanggapi bahwa hal tersebut merupakan hak Anies untuk menentukan. (oct)
POPULER
