NASIONAL
Di Hadapan Pengurus PITI, Komjen (Purn) H. Syafrudin: “Hilangkan Istilah Aseng, Asing, Cebong dan Kadrun!”
Jakarta, FNN – Pembina Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Komjen (Purn) H. Syafrudin Kambo mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan diksi seperti \'asing\', \'aseng\', \'kadrun\' dan \'cebong\' jika istilah itu dijadikan alat untuk memunculkan polarisasi di masyarakat. Hal itu disampaikan Syafrudin saat memberikan sambutan pada pelantikan Pengurus PITI Periode 2022-2027 di Gedung DMI, Jakarta, Sabtu (29/10/2022). Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengakui bangga dengan PITI yang telah ikut berkiprah dalam mengisi setelah Republik Indonesia lahir dan merdeka. . Untuk itu Syafruddin mengajak bangsa Indonesia bersyukur karena di negara yang beragam suku dan agamanya tapi tetap satu negaranya yaitu Indonesia. “Tapi di Arab, satu sukunya, satu bahasanya tapi negaranya ada kurang lebih 17 negara,” ia mengingatkan. “Mari kita hindari sekat-sekat. Karena itu tidak boleh ada lagi istilah asing, aseng, cebong, kadrun, sehingga memunculkan polarisasi.” tegas Syafruddin. Karena itu, mantan Wakapolri ini mengajak semua pihak untuk melihat Indonesia sebagai sebuah perahu besar. “Indonesia ibarat kapal besar dan semua berhak ikut didalamnya. Apalagi kita sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ajaknya. Lebih lanjut ia menyebutkan pelantikan pengurus PITI ini bertepatan dengan momentumnya Hari Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Insya’ Allah dengan pelantikan PITI bertepatan dengan dua momentum itu PITI dapat barokahnya,” ucapnya. Dalam pelantikan itu ditampilkan juga sambutan Ketua Dewan Masjid Indonesia, HM Jusuf Kalla dan ucapan selamat dari Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo melalui video dan tausyiah yang disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengingatkan agar pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) memberikan yang terbaik kepada anggotanya dan masyarakat baik di bidang dakwah maupun sosial. “Terutama menjaga persatuan Indonesia dan memberikan motivasi bagi kebaikan. Karena pengurus itu intinya adalah pengabdian,” kata Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan Periode 2014-2019 itu. Ia melanjutkan, kiprah PITI juga harus diarahkan kepada upaya mendorong semangat kemajuan dan persatuan bangsa. “Pengurus adalah pengabdian, jadi harus mendorong semangat kemajuan bangsa ini serta menjaga persatuan,” ujar JK seraya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus PITI yang baru dilantik. Sedangkan Ketua Umum PITI Periode 2022-2027, Dr. H. Serian Wijatno, SE, MM, MH dalam pidato sambutannya mengatakan kepengurusan PITI hasil Muktamar tahun ini adalah untuk melanjutkan roda kepengurusan PITI sebagai ikhtiar melaksanakan perjuangan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamiin dalam NKRI yang berlandaskan Pancasila. “Karenanya saya berpesan kepada pengurus yang dilantik kiranya agar serius dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan peran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi,” ucapnya. Serian yang juga mantan atlet nasional bulutangkis ini menaruh harapan besar untuk menjadikan organisasi ini maju dan berkembang serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya umat Islam dari kalangan Tionghoa. “Pengurus PITI dituntut untuk lebih produktif, lebih inovatif dan lebih energik. Mari bekerjalah dengan penuh keseriusan, keikhlasan, kesabaran dan semangat,” ajak Serian kepada para pengurus PITI. PITI, dahulu dikenal sebagai Pembina Iman Tauhid Islam adalah sebuah organisasi Islam Tionghoa-Indonesia. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1961. PITI tidak bertalian dengan organisasi sosial politik manapun. Ketua PITI sebelumnya yaitu H. Anton Medan yang wafat pada Senin, 15 Maret 2021. Sepeninggal Anton Medan, kemudian dijabat H. Denny Sanusi sebagai Penjabat Sementara. (bunayya saifuddin)
Tuntaskan Verfak, Fahri Hamzah: Partai Gelora Siap Terima Mandat Baru Rakyat untuk Memimpin Negeri Ini
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar perayaan HUT ke-3 secara sederhana, yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gelora Media Centre, Jakarta pada Jumat (28/10/2022) malam. Perayaan HUT ke-3 digelar secara hybrid, yakni secara daring dan luring. Sebab, Partai Gelora saat ini masih fokus pada penyelesaian verifikasi partai politik (verpol) calon peserta Pemilu 2024. Selain itu, juga sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang akhir-akhir banyak ditimpa musibah. Tidak ada pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam perayaan HUT ke-3 ini. Perayaan diisi dengan dialog santai yang dipandu Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati. Dalam dialog itu, Ratih mengulik mengenai proses pendirian Partai Gelora dari Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, yang diawali dari sebuah Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), kemudian menjadi partai yang diberi nama Partai Gelora Indonesia, yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2019 lalu. Sementara Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan para ketua bidang terlihat lesehan sambil mendengar dialog tersebut. Sedangkan para ketua DPW dan DPD mengikutinya melalui apikasi Zoom Meeting. \"Pertama-pertama saya mau ucapkan selamat HUT buat kita semua. Untuk semua pimpinan, kader dan simpatisan Partai Gelora di seluruh Indonesia, dan khususnya yang hadir di zoom. Hampir semua pimpinan DPW dan DPD bergabung dan membuat acara sendiri-sendiri di wilayah mereka\" kata Anis Matta. Anis Matta mengatakan, perayaan HUT ke-3 di tengah proses verfak ini menjadi momentum untuk membuktikan tekad Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia. \"Yang terjadi sekarang ini, sebenarnya bukan verifikasi partai politik, tapi verifikasi tekad kita. Yang di test itu tekad kita, supaya di dalam arah baru itu, Indonesia punya peta jalan yang jelas untuk menjadi kekuatan kelima dunia,\" katanya. Anis Matta menegaskan, Partai Gelora sengaja didirikan agar menjadi instrumen politik yang masif untuk mengubah pikiran masyarakat maupun elit terhadap krisis global saat ini, yang terjadi di luar prediksi kita semua. \"Partai politik itu, instrumen perubahan yang paling masif. Jadi saya konsisten dengan cita-cita itu, meskipun dengan berbagai keterbatasan dan kompleksitasnya masalah saat ini,\" katanya. Menurut Anis Matta, kompleksitas krisis berlarut saat ini, membuat semua orang bingung, bahkan sekelas pemimpin Inggris sekalipun, juga tidak mampu mengatasi krisis, hingga berkali-kali harus ganti perdana menteri. \"Krisis sekarang ini baru permulaan, tetapi kita sudah melihat berbagai kekacauan yang terjadi. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita nanti, disinilah perlunya peta jalan atau arah baru, karena kita mengetahui kompleksitasnya krisis saat ini,\" katanya. Karena itu, Partai Gelora akan berjuang untuk mengubah pikiran publik dan mengganti elit-elit sekarang apabila ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 mendatang. \"Persoalan masyarakat sekarang seperti tsunami yang mau datang, sementara kita masih asyik pacaran di pinggir pantai, di luar sana sudah mau perang nuklir, kita di sini tenang-tenang saja. Terlalu banyak ruang kosong di benak kita, dan tugas kita mengubah pikiran itu,\" tegasnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengingatkan, parpol yang telah diberikan mandat pada pemilu sebelumnya, tidak akan diberikan mandat lagi oleh rakyat pada Pemilu 2024 mendatang. Fahri meminta parpol lama yang telah diberikan mandat rakyat agar bersiap-siap kehilangan kekuasaannya, karena rakyat sudah malas dan capek dengan mereka. Sehingga kekuasaan yang telah diberikan akan dirampas kembali oleh rakyat, yang telah memberikan mandat kepada mereka. \"Jadi tanggal 14 Desember nanti, semua dari nol, tidak ada yang 10 persen. Karena itu, jika pada hari itu, rakyat mengatakan saya akan pilih Partai Gelora karena ingin mengubah nasib bangsa ini, maka Partai Gelora akan berkuasa,\" kata Fahri. Partai Gelora, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, harus memenangi Pemilu 2024 dan merebut hati rakyat agar ide-ide dan gagasan menjadikan Indonesia 5 besar dunia bisa terwujud. \"Alhamduillah kita sudah membuktikan. Sudah jalan tiga tahun dan kelihatan hasilnya, termasuk dalam verifikasi saat ini. Mudah-mudahan mandat baru nanti, akan diberikan kepada Partai Gelora, sehingga akan memimpin negara ini,\" tegasnya. Di dalam perayaan HUT ke-3 ini, diputarkan sebuah video inspirasi perjuangan verpol dari tanah Papua yang dilakukan oleh Yamander, pengurus DPW Partai Gelora Papua. Yamander menghubungi satu persatu warga Papua yang menjadi kader Partai Gelora melalui video call, untuk menginformasikan rencana kedatangan Anggota KPUD yang akan melakukan verifikasi agar menujukkan KTP dan KTA-nya. Perayaan HUT ke-3 Partai Gelora ini ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng biru secara serentak, usai Ketua Umum Partai Gelora menyapa dan berdialog secara langsung dengan pimpinan DPW dan DPD se-Indonesia. (*)
Ketua DPD RI: Pemerintah dan Pertamina Harus Jamin Akses BBM Masyarakat Desa
Jakarta, FNN – Susahnya masyarakat di pedesaan bisa mendapatkan BBM, menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina harus menjamin seluruh masyarakat tak mampu bisa menjangkau BBM subsidi, termasuk masyarakat pedesaan. Dijelaskan LaNyalla, ia telah menerima aspirasi dari masyarakat desa mengenai hal ini. Termasuk masyarakat desa di Majalengka, Jawa Barat, yang mengadukan jika mereka harus membayar hingga Rp 14.000 perliter demi mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Padahal, bandrol Pertalite hanya Rp10.000 perliter. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan jika pengawasan harus dilakukan dengan ketat. \"Yang harus diingat, SPBU memang sudah tidak boleh menjual ke pengecer semenjak UU Migas ada, SPBU hanya boleh menjual ke end user,\" tuturnya, Sabtu (29/10/2022). Menurut LaNyalla, BUMDes sebenarnya bisa menjual BBM dengan membuka Pertashop. “Tapi, Pertashop hanya menjual Pertamax. Kita harapkan Pertamina memberikan kebijakan lebih. Sehingga Pertashop yang ada di desa juga bisa menjual BBM jenis lain, khususnya subsidi. Sehingga masyarakat desa bisa menikmatinya sesuai dengan harga pasaran,” jelasnya. Untuk beberapa kasus di desa, terutama desa-desa di pegunungan yang susah dijangkau oleh truk Tangki, menurut LaNyalla, masih dimungkinkan untuk diskresi. “Tapi harus ada rekomendasi dari kelurahan lewat bupati untuk pembelian di SPBU melalui drum. Hanya saja mekanisme penjualan ke konsumen, khususnya untuk Pertalite dan Bio Solar, tetap harus tercatat secara digital,” katanya. Untuk kasus Majalengka, LaNyalla mengimbau sebaiknya melalui mekanisme yang sudah ada. Artinya, Kades atau Lurah intens berkoordinasi dengan jajaran di atasnya, termasuk kepolisian untuk menjamin distribusi. “Contoh di Madiun, saat petani membutuhkan BBM untuk mengisi genset yang digunakan untuk air sawah, bupati minta dialokasikan BBM-nya ke Pertamina. Kemudian Pertamina menunjuk SPBU yang boleh menyalurkan BBM-nya,\" terang LaNyalla. (mth/*)
Anies Diteriaki Presiden Saat Peluncuran Buku Sabri Saiman
Jakarta, FNN – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peluncuran buku biografi tokoh Jakarta Utara Sabri Saiman di Bidakara, Jakarta, Jumat malam (28/20/22). Kehadiran Anies saat memasuki ruangan, sontak membuat keriuhan peserta dan meneriaki Presiden. “Nah ini baru Presiden beneran, Allohu Akbar,” pekik seorang yang hadir. Meski terlambat datang, namun kehadiran Anies di penghujung acara ini kembali hangat. Anies datang mengenakan kostum batik coklat dan seperti biasa tetap segar dan penuh senyum ceria. Kedatangan Anies langsung disambut Sabri Saiman. Menurut Anies, Sabri Saiman adalah sosok yang dalam pergaulan sosial sangat unik, berkarakter dan penuh semangat, terutama di kalangan Jakarta Utara. “Bang Sabri adalah juga sosok yang senantiasa memikirkan orang (dan rakyat) dibandingkan dirinya sendiri,” ungkapnya. Anies juga mengisahkan, sebagian besar hidup Bang Sabri Saiman untuk kerja sosial kepada masyakat. Sehingga wajar selalu menjadi rujukan untuk studi dan pengembangan di Jakarta. Untuk itu pula, kata Anies, sepatutnya kita bersyukur sekali Jakarta Utara punya sosok seperti Sabri Saiman. “Jika Jakarta Utara aman, maka Jakarta juga aman,” nilai Anies. Menurut Bakal Capres RI Anies Baswedan, begitu banyak tokoh yang juga memiki pengalaman panjang dan menarik tapi hanya menempel di badan dan tidak ditulis. Namun, pengalaman orang itu tidak ditulis, sehingga pengalaman itu tidak bisa dipetik hikmahnya. Maka sudah tepat apa yang dilakukan teman-teman Bang Sabri untuk menulisnya. “Apa yang dialami Bang Sabri ini bisa jadi pelajaran kita semua. Kita punya banyak tokoh, tapi saat wafat hanya jadi dongeng saja tidak ada dokumentasi semasa hidupnya,” tuturnya. Anies juga mengungkapkan, ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies adalah sosok terdepan dalam mengutamakan keinginan masyarakat. “Terus terang ini jadi cirinya, saya sering jika bediskusi dengan beliau mejanya ikut bergetar karena gebrakan Bang Sabri apalagi bila berbicara tentang sosial dan kemanusiaan,\" ungkap Anies sambil tersipu. (bunayya saifuddin)
Ultimatum Jokowi, Mahasiswa dan Buruh Kembali Bergerak
RASANYA sulit sekali untuk minta Presiden Joko Widodo “turun tahta”, meski demo besar-besaran telah dilakukan oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya. Tidak kurang juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah pula memberi penilaian Kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin: NASAKOM, “Nasib Satu Koma”. Ini karena indeks prestasinya “satu koma” saja. Praktis tidak ada satu prestasi pun yang bisa dibanggakan dari slogan “kerja-kerja-kerja” itu. Jokowi – Ma’ruf lebih mengejar pembangunan infrastruktur ketimbang menyejahterakan rakyatnya. Mahasiswa dan buruh pun akhirnya mengancam Jokowi bakal menurunkan massa yang lebih besar lagi. Apakah Jokowi masih bisa bertahan? Berikut ini dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (28/10/2022). Tentang Sumpah Pemuda, 28 Oktober Halo-halo, apa kabar Anda semua? Ketemu hari Jumat ini, ya bersama dengan saya Hersubeno Arif dan Bung Rocky Gerung, dari Rocky Gerung official Forum News Network. Bung Rocky, hari ini tanggal 28 Oktober ya, ini bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda dan juga hari ini ada unjuk rasa besar-besaran di Jakarta dan beberapa tempat di kota di Indonesia. Ya, ada kebangkitan kembali semangat Sumpah Pemuda dan justru karena bangsa ini ada di depan pintu gerbang perpecahan. Jadi, kita harus mengingat kembali bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, justru para pemuda ini yang sudah memerdekakan bangsa ini sebelum negara ini merdeka itu. Dan kita ingat bahwa kan janji Sumpah Pemuda itu nusa satu, bangsa satu, dan bahasa persatuan satu. Dia nggak bilang satu bahasa, bahasa Indonesia itu bahasa persatuan di antara bahasa-bahasa daerah yang berbeda itu. Jadi jelas dari awal, filosofi dari Sumpah Pemuda itu kira-kira bunyinya begini: karena kami berbeda maka kami memerlukan persatuan. Jadi, itu pentingnya ontologinya karena kami berbeda, kami memerlukan persatuan. Sekarang, rezim ini justru membalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan itu konyolnya begitu kan. Jadi, sebetulnya pengertian-pengertian pluralitas itu dari awal dipahami oleh anak-anak muda ini. Mereka tahu bahwa Sulawesi pasti beda wataknya dengan Sumatera, orang Batak beda dengan Jawa, tetapi demi sesuatu di masa depan, dia bersatu. Dengan kata lain, jangan hapuskan perbedaan itu, karena justru adanya perbedaan itu yang membuat mereka bergembira untuk bersatu. Sekarang kami Pancasila, yang lain berarti bukan. Jadi, demi Pancasila semua nggak boleh. Itu kacau kan sebetulnya. Jadi, Pancasila itu harus dianggap sebagai ide yang mempersatukan, bukan ide yang membasmi perbedaan. Itu soalnya tuh. Itu terkait dengan soal Islamofobia. Islamofobia itu seolah-olah menganggap bahwa semua hal yang berbau Islam itu berbahaya buat persatuan. Justru karena ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, segala macam diperlukan merawat perbedaan. Jadi, kita mengingat Sumpah Pemuda dalam upaya merawat perbedaan, bukan memusuhi perbedaan. Itu poinnya. Dan yang lebih penting sebetulnya anak muda cuma bersumpah Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa. Mereka nggak bersumpah satu pajak. Dan kalau kemudian kita proyeksikan sekarang, dengan rendah hati kita mesti bilang bahwa tokoh-tokoh Pemuda dulu, para founding parent kita itu jauh lebih cerdas dan jauh lebih bijak dibandingkan kita sekarang ini ya. Iya betul, karena mereka nggak pernah berkoalisi. Mereka datang dengan indentitas sendiri bahwa kami datang dengan perbedaan tapi kami bangga dengan perbedaan itu. Itu sebetulnya yang mesti dirayakan dalam demokrasi. Kalau sekarang, itu semuanya menganggap ini mesti koalisi demi supaya menghimpun kekuatan. Semua partai itu justru kuat, ngapain ada koalisi-koalisi. Memangnya sistem parlementer, ada koalisi segala macam. Ini sebetulnya etika politik kita dari awal itu paham betul apa itu demokrasi, apa itu pluralitas, apa itu perbedaan. Sekarang nggak ada, jadi harus sama ya. Koalisi ini harus sama, walaupun partai-partai berbeda, tapi kita sama-sama harus tunggu sinyal dari Presiden Jokowi. La itu untuk apa. Bagaimana mental begitu. Tentang Buzzer (Komisari BUMN) yang Mengubah Kata Khilafah Menjadi Khilafuck Dan beberapa hari ini kita kembali diganggu buzzer yang menjadi komisaris. Dan ketika menjadi komisaris juga dia nggak berubah sifatnya dari buzzer, misalnya mengubah kalimat Khilafah menjadi Khilafuck. Itu apa? Kadang-kadang saya bingung. Ini kalau kita biarkan ini ngaco, tapi kalau kita ikut mengomentari kita jadi ikut bodoh, gitu. Itu kalau dia ikut Kongres ‘28 bisa ditempeleng sama anak-anak muda ’28, lo bego banget sih. Bayangkan, misalnya 100 sekian tahun setelah Sumpah Pemuda masih ada kunyuk-kunyuk seperti itu tuh, yang berupaya untuk menyelipkan kebencian dengan framing, dengan frasa-frasa bodoh semacam itu kan. Jadi, kelihatan memang orang ini nggak ada otaknya itu. Mau diapain kan. Dia orang yang gak ngerti, mau ditempeleng juga nggak ngerti kenapa dia harus ditempeleng, mau dihina dia merasa ya sudah memang bagian gua menghina-hina kan. Jadi, ini yang disebut sebagai ,,,, g itu. Bahkan, yang banal pun, yang kejahatan pun dia nggak paham. Dia nggak paham bahwa dia komisaris dari BUMN yang adalah digaji oleh rakyat. Kan itu lembaga negara. Kalau dia anak swasta mungkin dia bisa bilang ya gua kan nggak digaji. Ini Komisaris BUMN, digaji oleh negara lewat APBN, tapi menghina rakyat yang menggaji dia. Mau diapain coba. Itu dalam bahasa filosofi ada namanya nausea, rasa muak dari rakyat tetapi muaknya aneh. Muak lihat orang bodoh. Kira-kira begitu. Ya kalau dia memang sudah susah gitu, mau diapain. Tapi, yang jadi persoalan kok justru malah pemerintah mengangkat dia menjadi komisaris, dan kemudian juga ketika kasus-kasus semacam ini dilaporkan ke polisi justru dilindungi. Itu kan yang jadi persoalan serius malah. Ya, saya bergaul dengan rakyat bawah. Setiap kali saya naik gunung, masuk desa-desa, pasti saya ketemu tukang ojek, penjaga keamanan sekolah, segala macam itu, dan mereka adalah rakyat biasa, rakyat kecil itu, yang punya pandangan politik berbeda dengan Pak Jokowi. tetapi, kalau saya bicara dengan mereka yang orang sering bilang bodoh, enggak. Itu pintar semua, rakyat kecil itu pintar. Mereka paham bagaimana membedakan isu itu kebencian dan kritik itu. Ini komisaris kok bisa dungu. Apapun istilahnya, memang dia dungu sebetulnya, dan itu yang justru akan diselamatkan oleh pimpinan BUMN. Oh, ini nggak begitu, dia begini. Apa? Itu dari segi pernyataan, memilih kalimat saja sudah buruk gitu kan. Jadi, di saat kita justru merayakan Sumpah Pemuda, ada seorang pemuda dungu yang berupaya memecah-belah bangsa. Tentang Gerakan (Demo) Mahasiswa Tetapi, di tengah kedunguan itu kita masih punya harapan karena mahasiswa, terutama dari BEM seluruh Indonesia hari ini mulaibergerak gitu. Dan tuntutan mereka juga sangat substansial karena mereka ingin Presiden Jokowi mencabut omnibuslaw dan kemudian segera mengeluarkan Perpu. Kalau tidak, ini akan unjuk rasa terus-menerus. Dan kita tahu kan dampak dari omnibuslaw itu seperti apa. Iya itu. Dan, disambut oleh buruh. Jadi akan ada gerakan baliklah gitu. Mungkin si Komisaris ini minta ditakar IQ-nya oleh BEM UI. Dan BEM UI tidak pernah anggap, itu barang, bukan orang. Tapi balik tadi pada kritik BEM UI dan itu kemudian diikuti oleh banyak daerah sekarang, menganggap bahwa yang diucapkan oleh BEM UI memang itu proposal alternatif itu. Artinya, kalau negara membiarkan hal-hal yang fundamental itu dilindungi oleh hukum yang dia buat sendiri juga, itu artinya ada hak rakyat untuk terus mempersoalkan. Dan demonstrasi akan berlanjut. Jadi terlihat betul bahwa kemampuan publik untuk membuat kontras bahwa yang dilakukan oleh rezim ini sudah buruk semua tuh. Bahkan, dalam omnibuslaw ternyata ada bagian pasal yang menganulir sifat pidana dari ijazah. Kan hal-hal begituan yang kemudian orang curiga, kalau begitu sudah berlangsung jauh, sehingga kemudian yang kita baca kemarin lawyer-nya Bambang Tri itu atas permintaan Bambang Tri konsultasi menarik kembali kasus itu. Tentu saja orang lantas berpikir ada apa di belakang itu, segala macam alasan teknikalitas, nggak mungkin orang lagi di penjara itu dibawa ke dalam sidang untuk peristiwa yang lain. Itu sebetulnya memang diakali begitu supaya dia nggak masuk dalam sidang kan. Jadi, terlihat bahwa semakin soal ijazah ini ditutup-tutupi itu justru semakin terlihat atau semakin terasa bahaya memang ada yang enggak benar kan. Jadi, apapun, itu entah alasan lawyernya nebis in idem nanti, agar mencegah nebis in idem, tapi publik sudah merasa bahwa kalau begitu ini akan jadi black number lagi nih kasus ini. Jadi, balik pada BEM, BEM melihat semua itu bahwa ada ketidakadilan yang dipalsukan, ada pemerataan yang enggak jadi, ada akumulasi yang berlanjut dengan konsekuensi disparitas, karena semua itu enggak ada satupun di antara anggota kabinet, termasuk presiden, yang IP-nya dikasih dua. Semua di bawah dua. Artinya buruk. Jadi, kalau istana saja buruk, apalagi buzzer-buzzer-nya kan. Saya sebenarnya termasuk orang yang menghindari untuk membicarakan para buzzer ini, karena menurut saya ini pekerjaan mubazir dan mengotori pikiran kita saja. Tapi kalau sudah berlebihan seperti ini, ya mau nggak mau kita mesti membicarakannya. Ya, sekadar untuk melampiaskan kebingungan kita dalam memahami persoalan kok bisa ada sebuah negara dikelola seperti ini. Jadi, semua hal yang diucapkan Presiden Jokowi itu, “nanti kita ada bonus demografi”, apa? Apa deviden yang akan kita peroleh kalau kita nggak kasih investasi baik pada bangsa ini. Jadi, sekali lagi, ada yang masih nikmat untuk menunggu deklarasi-deklarasi capres ini, tetapi secara umum masyarakat menganggap ya adalah, tapi buat apa kita masuk ke dalam kerumitan itu. Ya, putuskan saja Anies Baswedan jadi presiden. Kira-kira begitu. Jadi, orang sudah frustrasi sebenarnya, lu mau ngapain gitu. Walaupun tetap Anies mesti diuji, tapi di benak publik menganggap semuanya bohong begitu kan. Lebih baik proteksi Anies, tapi kemudian Anies juga masuk di dalam jebakan-jebakan tuh. Jadi, hal-hal semacam ini akan terbawa terus, sementara di depan mata kita itu ada ancaman krisis pangan dan energi, Indonesia sudah mau kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri. Gitu-gitulah. Iya, betul-betul. Untung diingatkan Anda. Saya juga baru baca itu Pak Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengingatkan agar Bulog segera serap produksi gabah dari para petani karena katanya stok beras itu sekarang menipis di Bulog. Ini serius sekali Bung Rocky kalau sampai terjadi. Ya, itu stok kurang itu artinya ya ada betulnya juga di Bulog buffer stoknya itu buffernya dinaikin, tapi sekaligus Menteri Perdagangan memberi sinyal silakan para importir mulai mengimpor. Mendua sebetulnya itu. Tetapi, ya Menteri Perdagangan lebih enak meng-import daripada ngurusin pertanian rakyat. Kalau Menteri Pertanian sih iya, dia pasti ingin beras rakyat itu di-stok di Bulog. Tapi kalau Menteri Perdagangan ya itu nggak ada fee-nya tuh, mending import-lah. Jadi kita mesti waspada kalau, pokoknya kalau kabinet yang ngomong itu soal laporan rakyat, itu mesti waspada. Bisa sebaliknya tuh. (ida/sws)
BEM SI Demo Tutupi Jalan, Orator: Kami Mencari Atensi
Jakarta, FNN – Polisi sempat dorong-dorongan dengan mahasiwa untuk menggeser massa aksi ke pinggir jalan. Pasalnya, BEM SI gelar demo di tengah jalan dan halangi lalu-lintas putaran Air Mancur Thamrin. Akibatnya, kendaraan dari arah jalan Budi Kemuliaan ke arah jalan Merdeka Selatan terhambat. Diketahui, pada Jumat (28/10/2022) terjadi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Selatan. Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Yuza Augusti, aksi diikuti oleh berbagai kampus dari banyak daerah. Orator pertama, Samsul naik ke atas mobil komando saat polisi melakukan dorong-dorongan dengan mahasiswa. Ia mengaku yang dilakukan mahasiswa bukanlah untuk merusuh dan memprovokasi, melainkan untuk mencari atensi. “Jangan salah teman-teman. Kami di sini bukan untuk merusuh. Tapi ini adalah untuk mencari atensi,” tegas Samsul. Tema demo ini berdasarkan unggahan Instagram @bem_si yaitu \"8 Tahun Kegagalan Jokowi\". Menurut postingan tersebut, banyak sekali isu-isu yang belum terselesaikan. Selama 2 menjabat tidak membawa apapun. (Fer)
Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Demo di Patung Kuda
Jakarta, FNN - Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, Jumat (28/10/2022). BEM SI menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tema yang diusung adalah \"8 Tahun Kegagalan Jokowi\". Seruan aksi telah diunggah di Instagram @bem_si sehari sebelumnya. Latar belakang demo seperti yang ditulis BEM SI dalam unggahannya bahwa pemerintahan Jokowi saat ini bobrok dan pelanggaran HAM terus terjadi. Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Yuza Augusti mengatakan berbagai perguruan tinggi dari banyak daerah akan mengikuti aksi ini. Ia juga mengkonfirmasi massa yang akan turun maksimal 1000 orang. \"Massa bisa 1000 orang paling banyak\", katanya. Sampai demo dimulai pada pukul 15.10 WIB. Massa yang hadir diperkirakan hanya sekitar 200 orang. Ada 2 mobil komando yang memandu massa aksi. Di kawasan Patung Kuda, terlihat 2 lapis beton dan 1 lapis kawat berduri dipasang untuk mengantisipasi aksi massa. Akibatnya jalan Merdeka Barat ditutup dan dialihkan. Terlihat juga personel polisi berjaga di sekitaran massa aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin memberitahukan telah menurunkan 1.600 personel yang disebar di beberapa titik. \"Karena banyak kegiatan ya di Jakarta Pusat ini. Cukup banyak kegiatan personil kita, 1.600 gabungan TNI-Polri\", katanya menjelaskan. Sebelumnya disebutkan, demo ini dilaksanakan saat hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda adalah untuk memperingati munculnya kesadaran dan pentingnya mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 mengikrarkan kepada bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi rasa persatuan. (Fer)
BEM UI Jengkel dan Frustasi, Kinerja Jokowi dan Seluruh Pembantunya Dikasih Nilai Nasakom
BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin gagal memenuhi janji-janjinya dan menjawab kekecewaan publik. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan, setelah 3 tahun memerintah, Jokowi dan Ma\'ruf sudah semestinya berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kegelisahan bagi publik. “Sikap kita jelas, 3 tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Ma\'ruf Amin, kami merasa cukup sudah berbagai kegelisahan ini sudah hadir, cukup sudah Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, cukup sudah Pak Jokowi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan,” kata Melki. Melki menuturkan, ada 8 isu yang disorot BEM UI dalam evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf yang semuanya masih dianggap belum berhasil. Salah satunya, kata Melki, Jokowi gagal melakukan reformasi kepolisian yang menjadi salah satu misi saat maju sebagai calon presiden pada 2014 lalu. “Salah satu misi Pak Jokowi di dalam Nawacita adalah bagaimana institusi kepolisian dapat menjadi harapan masyarakat dalam mengais keamanan, tapi buktinya justru isntitusi kepolisian malah jadi pihak yang paling berperan dalam hilangnya nyawa-nyawa di Kanjuruhan,” ujar Melki. Ia juga menilai Jokowi gagal menghadirkan pendidikan yang inklusif berkaca dari mahalnya biaya pendidikan tinggi. Terkait isu pendidikan, BEM UI juga menyoroti kebebasan berpendapat di lingkungan kampus yang seringkali dibatasi. “Belum lagi soal reforma agraria, belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang belum selesai, dan juga bagaimana komtimen Pak Jokowi dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan hukum yang berpihak pada masyarakat,” kata Melki. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan BEM UI tersebut? Berikut petikan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (27/10/2022). Bung Rocky, ini kelihatannya anak-anak UI, BEM UI ini bener-bener lagi marah besar pada Pak Jokowi, marah atau frustasi dengan Pak Jokowi. Karena kemudian disebut ini dikasih semua kabinet ini, nilainya itu, dari Pak Jokowi, Pak Wapres, sampai seluruh menteri dan juga para penegak hukumnya diberi IPK-nya itu cuma di bawah 2. Ini cuma satu koma sekian. Ini nilainya enggak lulus kalau nilainya nasakom gitu. Iya, itu nasakom (nasib satu koma). BEM UI tersebut punya yang namanya Departemen Strategis. Mereka selalu secara rutin mengevaluasi, bahkan rektornya sendiri dievaluasi kok dan rektornya mungkin nol koma itu. Jadi kabinet itu di-wacths. Ada Kabinet Wacht versi UI karena anak-anak UI ini kan juga punya akses ke dalam data, juga punya akses pada politisi-politisi itu. Dosen-dosen mereka yang tajam-tajam selalu bocorkan keadaan gitu. Jadi, semua senior UI itu pasti diakses oleh BEM UI itu. Jadi, dia well inform. Dan, itu yang membedakan BEM UI mungkin dengan daerah. Tetapi, itu satu nafas sebetulnya. Cuma, BEM UI karena dekat dengan Jakarta jadinya lebih mudah untuk mengucapkan ledekan. Tetapi, BEM seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama tuh. Saya sudah ke BEM-BEM di negeri ini juga begitu. Di Mataram, saya ke Mataram, ke Denpasar, Universitas Udayana tuh. Macam-macam itu, di Palu, daerah kecil di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, mungkin dalam sebulan ini sudah 30 universitas undang saya tuh. Jakarta juga begitu yang swasta-swasta. Semua (BEM) ada dalam suasana yang sama itu, mau menilai, ini Pak Jokowi mau dikasih nilai berapa tuh. Dan semua merasa bahwa memang tidak ada prestasinya itu. Satu-satunya yang terus digenjot adalah soal IKN. Ini mahasiswa juga jengkel, ini bukannya memperbaiki pendidikan malah memperbaiki IKN. Sementara IKN dipromosikan kami nggak boleh kasih kritikan. Begitu kan. Kan mahasiswa sudah menganggap bahwa Jokowi sibuk dengan IKN, enggak peduli dengan pemilu sebetulnya, mau siapapun ganti presiden tetap harus IKN dilanjutkan. Bahkan, sudah dipastikan dalam kalau ada sidang pokok-pokok haluan negara maka IKN akan dimasukkan sebagai ketetapan. Jadi, mahasiswa merasa ini ada urusan apa sih presiden dan kabinet itu, hanya muter-muter dalam soal yang nggak ada hubungannya dengan cita-cita negara. Sementara kondisi masyarakat semakin memburuk. Bahkan, mereka mulai menghitung bahwa IKN itu kan yang untung yang punya tanah di situ. Itu sudah pasti untung. Tiga ratus ribu hektar tanah untuk ibukota negara itu pemiliknya adalah oligarki. Artinya, Presiden Jokowi mau servis oligarki. Kalaupun dibangun di situ proyek-proyeknya juga untuk oligarki. Jadi, semua mahasiswa menganggap hal yang paling berbahaya adalah presiden lupa pendidikan politik dan hanya sibuk dengan mengurus infrastruktur. Nah, itu yang kemudian dibaca dengan baik dalam statistik, lalu BEM UI kasih poin. Jadi, yang bagi kita dampaknya negatif semua. Tentu bereaksilah. Presiden pasti bereaksi berbicara, menteri bereaksi, segala macam akan bereaksi itu. Tapi masyarakat justru memuji itu kan. Jadi, apapun yang terjadi, dalam reaksi balik dari istana terhadap kritik dan dalam meme yang memang serius itu, rakyat merasa memang diwakili suara kita oleh BEM UI. Itu artinya masyarakat daerah juga merasa diwakili oleh seorang mahasiswa di daerah masing-masing. Jadi, sudah terjadi kesepakatan bahwa suara mahasiswa adalah suara emak-emak, suara mahasiswa adalah buruh, suara mahasiswa adalah suara masa depan. Sudah, itu intinya. Itu nggak mungkin dibantah oleh... Nanti juga ada istana suruh bikin survei, lalu dipakai big data segala macam. Nggak ada itu. Karena ini soal legitimasi, bukan soal legalitas. Gitu loh masalahnya. Oke. Dan saya kira ini, kalau kita lihat datanya cukup komprehensifkan. Saya sih baca meme-nya yang mereka buat lengkap seluruh kabinet dapat penilaian gitu. Dan yang menarik, Ibu Sri Mulyani, yang notabene Guru Besar UI juga dapet nilainya 1,7. Sementara kemudian, terutama penegakan hukum gitu, ya Kejaksaan, KPK, Kepolisian, itu nilainya lebih rendah lagi. Kalau Kepolisian dan KPK cuman 1,0 gitu ya. Ini menurut saya cukup kejam juga ya mereka memberikan penilaian terhadap kabinet dan pemerintahan Jokowi. Iya, karena mereka bandingkan, sebetulnya fair betul, mereka bandingkan yang dijanjikan Jokowi, yang dijanjikan Yasona Laoly, Menteri Hukum, ini semua menteri yang pernah berjanji itu gagal, nggak bisa mewujudkan itu. Lalu alasannya covid, alasannya macam-macam. Ya, iya, tapi mereka mesti kasih alasan yang bisa diterima oleh metodologi mahasiswa itu. Di dalam metodologi riset BEM UI, itu adalah apologi. Sebetulnya memang dari awal bohong saja. Jadi covid datang untuk membenarkan kebohongan mereka kan. Kan itu maksudnya. Demikian juga krisis pangan, krisis energi dunia, untuk membohongi supaya mereka selamat, ini kan karena keadaan eksternal atau ada eksternaliti. Enggak. Bukan karena itu. Dari awal arah ke perwujudan janji Pak Jokowi melalui kabinetnya itu gagal semua. Jadi mahasiswa nggak mungkin ditipu oleh headline Humas Istana. Jadi ngaco aja berkoar-koar para juru bicara istana karena diganti sini diganti situ, tetap mahasiswa menganggap kalian itu, satu blok istana, itu sebetulnya minus tuh. Sudah bagus kita kasih 1,7 tuh. Sebetulnya minus kalau dibandingkan dengan janji presiden, ya sudah minus semua kan. Jadi, nanti kan iya, ada infrastruktur yang enggak direncanakan dibuat, enggak ada dijanji dibuat. Itu juga enggak dihitung oleh mereka kan. Jadi, BEM UI hanya menghitung apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dalam kampanye, itu yang dia evaluasi. Bukan yang enggak dijanjikan lalu tiba-tiba tapi kita sudah bikin ini kan. Iya tapi enggak dijanjikan. Itu artinya, ada kejahatan baru untuk memainkan hal yang tidak dijanjikan. Jadi tetap, logika dari BEM UI atau akademisi umumnya adalah metodologi, enggak ada hubungan dengan kebencian di situ. Dan nggak berlebihan kalau kita misalnya menilai Ibu Sri Mulyani itu bakar duit negara karena kita lihat sekarang kan kemarin ada data terbaru angka hutang kita sampai sekarang ini sudah tembus sampai 7.420 triliun ya. Dengan begitu, kalau rasio pembayaran pokok dan hutangnya itu sekarang sudah tembus sampai 1000 triliun. Bayangkan itu pendapatan kita cuma berapa gitu, cuma 2000 sekian, APBN kita 3000 sekian. Jadi, sekarang ini kira-kira pendapatan kita itu, untuk membayar bunga dan pokok hutang saja sudah lebih dari 40% dari pendapatan kita. Dan, hampir dipastikan bahwa kita ini hanya bisa membayar pokok dan bunga hutang itu dengan hutang baru. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan nanti. Jadi, berhutang baru untuk membayar bunga dan pokok kan? Atau mau siapa pun presidennya. Itu justru yang yang akan diingatkan oleh BEM. Jadi, BEM bukan sekadar mengingatkan Sri Mulyani, Jokowi, Laoly, Kejaksaan dan segala macam, BEM juga mengingatkan beban yang akan ditanggung oleh presiden baru. Kan nggak mungkin itu, kecuali dengan gampang Anies dan Ganjar atau siapa pun yang menjadi presidennya nanti mengatakan oke. Kita akan minta supaya internasional membatalkan. Nggak bisa. Karena ini perjanjian-perjanjian yang ada MoU dan akan dinyatakan sebagai liabilitinya adalah negara, yang akan jadi tanggungan adalah aset negara. Kan investor melihat Indonesia masih bisa digaruk sumber dayanya. Jadi, sekali lagi, ini hutang yang akan dibebankan pada 4 hari pertama presiden baru 2024 itu. Jika terjadi di luar 2024, lebih mudah untuk negosiasi dengan internasional bahwa ini ada force majeure. Dan itu artinya rakyat tidak menghendaki galang gulung hutang yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Tapi itu juga sulit karena kan tetap orang mau melihat ini muluslah pergantian kekuasaan. Justru kalau mulus maka bebannya jadi berat buat presiden berikutnya kecuali ada eskip yang mengatakan bahwa presiden di depan tidak boleh diikat oleh presiden yang sekarang. Justru semua partai yang ingin mencalonkan presiden mesti kulonuwun pada Pak Jokowi. Itu anehnya Indonesia, sudah bebannya besar, tapi masih minta izin lagi pada petahana. Petahana ya yang bikin kesulitan pada kalian. Kan itu dungu namanya. Kalau dulu ada istilah gali lubang tutup lubang, sekarang nggak cukup gali lubang baru ini. Karena saya kira gali dua lubang baru itu untuk menutup satu lubang lama gitu yang terjadi. Iya, itu memang terasa dan ajaib memang, ini mereka yang masih kasak kusuk buat cari koalisi. Apa sebetulnya poinnya? Jadi, rakyat mesti kita didik bahwa ini semua akan terjebak di dalam beban yang ditinggalkan Presiden hari ini nih. Karena itu, bikin kontras, supaya publik internasional juga kalau negonya gampang nanti. Kan kalau misalnya Anies mengatakan kami akan beda dengan Pak Jokowi, nah publik akan maafin, publik internasional atau investor internasional kemudian akan oke, karena Anda akan berbeda, kami kasih diskon. Tapi kalau Anda hanya penerus utang Jokowi maka beban hutang itu akan ditagihkan kepada Anda. Ini juga tim Anies Baswedan rada kurang berpikir membayangkan itu. Bung Rocky, saya mengamati, dalam situasi semacam ini saya melihat ada kesan Pak Jokowi itu, saya tidak tahu apakah beliau tidak paham atau beliau teraliminasi dari realitas gitu? Kenapa saya tanyakan ini, terutama soal ibukota baru, itu kan ternyata pak Jokowi tetap memaksakan dan kemarin misalnya naik kapal patroli TNI gitu, beliau menyusuri jalur logistik IKN, dan sebagainya. Loh, beliau tahu nggak sih bahwa IKN terancam batal tidak terlaksana. Tapi beliau kemudian melakukan hal semacam itu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada Presiden kita ini. Dia menunggangi imajinasi dari pendukung-pendungkungnya yang juga sebetulnya, yang namanya imajinasi itu delusinya lebih besar daripada faktanya. Jadi semua pendukung Jokowi membayangkan memang akan terjadi, kenapa? Karena mereka sudah lihat laptop Pak Jokowi yang benar-benar keren. Demi masa depan, kita tahu bahwa IKN itu keren betul. Itu kayak kota di masa depan. Tapi itu di laptop kan. Kalau saya dengar dengan orang-orang yang bahkan intelektual yang ada di daerah-daerah itu merasa hebat betul ya. Iya, tapi itu di laptop. Bagaimana di-breakdown yang di laptop itu menjadi proposal bisnis. Wong semuanya kabur kok. Jadi, Pak Jokowi sebetulnya realitas baru yang dia bayangkan itu, itu juga disponsori oleh semacam ya dihipnosis, semacam ide palsu dari para pendukungnya itu. Pak Jokowi pun merasakan kami saya masih didukung oleh relawan masih menganggap. Ya, masuk akal secara estetik, tapi secara finansial itu nggak bisa tuh. Jadi, kelihatannya kan orang nggak paham bahwa ibukota baru akan dibangun di lahan sekitar 250-300.000 hektar. Lalu orang bertanya, itu lahannya siapa? Lahannya negara? Bukan. Itu lahan dari oligarki yang sudah ada kelihatannya, ada HPH, ada tambang segala macam itu. Itu kan akan dihitung sebagai kalau dijual kan dibeli negara kan itu dihitung habisnya. Jadi, sebelum IKN itu jalan dan pasti setelah jalan dia bubar, tanah-tanah itu sudah diperoleh transfernya ke oligarki. Kan itu yang diriset oleh masyarakat sipil sejak setahun lalu bahwa yang diuntungkan pertama adalah pemilik tanah yang menyewa dari negara dibeli lagi oleh negara dengan harga tinggi itu karena faktor bisnis. Yang kedua, begitu mulai dibangun relasi negara dengan oligarki ini juga yang akan menentukan siapa yang akan membangun. Jadi, semua hal yang ada di atas kertas itu akhirnya kita pastikan IKN itu adalah ibukota oligarki. Lalu kita siapa? Kita disuruh bayar pajak untuk membiayai 30-40% dari IKN itu kan? Kan itu yang mestinya masuk di kepala kalangan aktivis atau LSM atau intelektual analis-analis, bahkan di daerah-daerah yang ada kampusnya. Tapi, nggak bisa berpikir rasional karena dihipnosis oleh realitas palsu yang digambarkan oleh Presiden Indonesia di 2045 akan punya Ibukota yang kira-kira bertetangga dengan surga. Jadi disebutnya apa Bung Rocky, hiperealitas atau apa disebutnya. Boleh disebut hiperialitas, tapi dalam psikologi namanya itu disebut delusi. Membayangkan sesuatu yang nggak mungkin. Kalau ilusi masih mending tapi ini delusi, hal yang pasti nggak mungkin tapi dibayangkan mungkin supaya tetap pada attachment dengan Presiden Jokowi kan. Itu sama dengan kita merasa mesti ada attachment dengan Bung Karno, nanti Bung Karno jadi otoriter di ujung hidupnya. Tetapi tetap Bung Karno adalah hebat, iya hebat kira-kira di awal kemerdekaan. Setelah itu beliau setelah ‘59 jadi otoriter. Tapi, bagian otoriter dari Bung Karno enggak mau dilihat, lalu kita pergi terus menganggap Bung Karno hebat-hebat-hebat. Itu delusi namanya. Kan sejarah mestinya ada faktanya, Soekarno hebat tetapi di ujungnya dia jadi buruk. Itu yang mesti kita tetapkan sebetulnya. Kita enggak menghina Bung Karno, dia adalah Bapak Proklamasi, tapi di ujung dia jadi otoriter. Demikian juga Jokowi, di awal dia menjanjikan pro rakyat, di ujung dia pro oligargi. Kan itu mesti dipisahin kan. Nah, kalau itu disambung terus namanya delusi. Itu orang sakit jiwa sebetulnya ya, yang membayangkan bahwa presiden Jokowi masih sama seperti di awal waktu dielu-elukan. Dan enggak ada satupun mulai dari Esemka, kalau kita sebut kira-kira ada 300 kebohongan. (sof/sws)
Marak Kasus Ginjal Anak, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di Kemenkes
Jakarta, FNN – Partai Buruh dan Serikat Buruh akan menggelar demonstrasi di kantor Kementerian Kesehatan. Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam siaran persnya pada Selasa (16/10/2022), mereka menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan pada Jumat (28/10/2022) pukul 10.00 WIB. Aksi unjuk rasa itu adalah bentuk protes dan keprihatinan atas maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang telah menelan 143 korban tewas. Partai Buruh juga mendesak tanggung jawab kepada seluruh institusi atau fasilitas kesehatan di dalam negeri dan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap apa yang terjadi. “Kami minta agar dibentuk tim nasional pencari fakta terhadap melayangnya 143 nyawa anak anak,” ujar Said Iqbal. Partai Buruh dan organisasi Buruh juga mendesak agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito untuk mengundurkan diri. “Ini ada ratusan nyawa melayang, tetapi mereka yang bertanggungjawab seperti tidak merasa bersalah,” tegasnya. (Rac)
Siti Fadilah Supari: Penyebab Kematian Gagal Ginjal Akut Ada Empat, bukan Hanya EG dan DEG
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyatakan keprihatinannya terhadap cara negara dalam merespon kematian atau musibah yang terjadi sebagai sesuatu yang biasa saja. Seperti kematian pada kasus gangguan gagal ginjal akut misterius yang telah merenggut ratusan nyawa anak-anak di berbagai daerah Indonesia. Hingga kini kasus tersebut, telah mencapai 255 kasus yang terjadi di 26 Provinsi, dan tercatat sebanyak 143 anak meninggal dunia. Padahal negara memiliki kewajiban untuk melindungi nyawa atau jiwa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dimana salah satu tujuan bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. \"Harusya ada konsen yang besar dari negara terhadap nyawa anak-anak, nyawa harapan, nyawa masa depan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama seperti mempersoalkan nyawa hampir 1.000 petugas pemilu di masa lalu. Kemudian nyawa korban tragedi Kanjuruhan yang membuat kita pilu, dianggap berlalu begitu saja, tanpa ada satu keseriusan untuk melihat ini, ada problem yang sangat fatal. Menurut saya, agak aneh kalau kita lihat responnya, itu bukan cara kerja negara yang benar, korbannya anak-anak akibat sirup yang sudah dikonsumsi lama,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk \'Gagal Ginjal Akut Mengkhawatirkan Negeri, Bisakah Dihentikan?\', Rabu (26/10/2022) sore. Menurut Fahri, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memanggil para pelaku, pengawas, polisi dan jaksanya beberapa waktu lalu ke Istana Negara, setelah itu keluar perintah, pemain obat-obatan akan dikenai delik pidana, tidak menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. \"Bukan begitu cara bekerja negara, negara harus menghargai _separation of job_ , pembagian tugas. BPOM itu tidak boleh dilepaskan dari tanggungjawab, karena negara sudah mengimplan sistem pengawasan obat dan makanan,\" tegasnya. Sehingga ketika dikemudian hari ada yang salah seperti ada yang keracunan dan ada yang meninggal, maka kata Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini, negara harus menyalahkan dirinya dulu, dan tidak boleh menyalahkan orang lain. \"Itulah cara bekerjanya sistem, tapi yang terjadi negara selalu menyalahkan rakyat, menyalahkan pengusaha, pemain. Harusnya negara menyalahkan diri dulu, dan memeriksa apakah ada kebobolan sistem dalam dirinya terhadap konsumsi obat terlarang atau beracun yang menyebabkan kematian pada anak-anak saat ini,\" ujarnya. Fahri menegaskan, upaya Partai Gelora dalam menyikapi kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak ini adalah dalam sistem pada sektor kesehatan Indonesia agar pemerintah selalu siap dalam menghadapi krisis kesehatan yang terjadi. \"Nah, saya kira, Partai Gelora Indonesia akan selalu concern dengan perbaikan sistem untuk penataan sistem kesehatan kita. Negara harus punya kesiapan apa pun yang masuk ke dalam negeri kita,\" pungkasnya. Pemerintah Dinilai Abai Namun, Ketua Bidang Kesehatan DPN Partai Gelora Rina Adeline menilai pemerintah abai terhadap upaya pencegahan dalam mengantisipasi meningkatnya kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak, padahal kasus tersebut sudah terjadi terlebih dahulu di India dan Gambia, Afrika Barat. \"Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tentang pengawasan kita yang seperti ketinggalan alarm, sehingga kemudian muncul kondisi-kondisi seperti di India dan Gambia. Ini sangat mengejutkan, memakan korban jiwa anak-anak generasi mudah kita di bawah 5 tahun, cukup tinggi,\" kata Rina. Seharusnya pemerintah, terutama BPOM dapat mengantisipasi dengan melakukan pengawasan terhadap obat Sirop yang mengandung zat etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menjadi penyebab kematian pada anak-anak yang terjadi di Gambia pada Juni 2022 lalu, agar tidak terjadi di Indonesia. \"Harusnya pada bulan Agustus atau September sudah ada alarm terhadap pengawasan obat-obatan yang dijual bebas, ingredients atau kandungan aditif yang diperbolehkan, tapi semua sepertinya lewat dan lolos dari pengawasan. Jangan baru jatuh korban jiwa anak-anak yang tinggi, baru melakukan pengawasan,\" katanya. Rina berharap masyarakat terus diberikan edukasi secara terus menerus mengenai pentingnya kesadaran pada sektor kesehatan agar ketika terjadi krisis kesehatan di Indonesia bisa melakukan pencegahan diri sendiri. \"Terakhir yang perlu ditingkatkan lagi, adalah penelitian kedepan perlu cakupan yang lebih luas lagi agar kita tidak tertinggal. Karena Femopizole, obat gagal ginjal yang didatangkan dari Singapura itu hanya sekedar antidot atau penawar zat racun etilen glikol, tidak menyembuhkan gagal ginjal akut itu sendiri,\" katanya. Penyebab Gagal Ginjak Akut Sementara itu, Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Siti Fadilah Supari mengatakan, penyebab gangguan ginjal akut pada anak sebetulnya bukan hanya, karena zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Adapun, EG dan DEG merupakan zat kimia pelarut tambahan dalam sirop obat. Menurut Siti Fadilah, jika diduga penyebabnya tercemar EG dan DEG biasanya bayi terkena karena minum obat sirop. Sebab, yang terjadi di Gambia, Afrika Barat, bayi meninggal setelah tiga hari minum obat sirop tersebut. \"Yang saya tahu, pemerintah mengumumkan sejak ada pasien di RSCM. Kemudian kematiannya meningkat sampai 5-6 kali menunjukkan satu KLB. Tetapi tidak diumumkan berapa banyak korban yang benar-benar dari sirop yang diminum,\" kata Siti Fadilah. Siti Fadilah menyebutkan, munculnya gangguan ginjal akut awalnya dari Gambia, Afrika Barat. Diketahui, ada 66 bayi meninggal terkena gangguan ginjal akut karena tercemar zat kimia EG dan DEG. Hal tersebut disampaikan oleh WHO. Kemudian di Indonesia, juga mengalami hal serupa, terjadi peningkatan gangguan ginjal akut pada anak sejak Oktober 2022. Siti Fadilah menuturkan, pemerintah yang menginformasikan jika penyebab karena tercemar EG dan DEG merupakan hal yang kurang tepat. Seharusnya pemerintah mengumpulkan para ahli untuk mencari penyebab tersebut. \"Jadi belum tentu karena itu (EG dan DEG) saja dan tidak diumumkan berapa persen pasien yang minum obat sirop dan beberapa persen karena yang lain,\" paparnya. Dikatakan Siti Fadilah, ada empat hal menyebabkan seseorang bisa terkena gagal ginjal akut di antaranya; Pertama, tercemar EG dan DEG. Kedua, umumnya karena infeksi biasa atau infeksi luar biasa, misalnya bakteri virus dan lainnya. Penyebab infeksi ini juga ada angka kematian. Sementara kematian gangguan ginjal saat ini meningkat 5 kali lipat. \"Ini jangan dilupakan begitu saja,\" ujarnya. Ketiga, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). MIS-C berkepanjangan akibat long Covid-19. Keempat, ada hubungannya dengan vaksin Covid-19 atau booster yang diberikan. Dikatakan Siti Fadilah, secara tidak langsung ibu dari balita yang sudah mendapat booster Covid-19 bisa menjadi perantara untuk menularkan gangguan ginjal akut pada bayinya. Menurut Siti Fadilah, ada beberapa kejanggalan terkait gangguan ginjal akut ini. Dalam hal ini, ia menyoroti keputusan pemerintah langsung menyebutkan penyebabnya adalah tercemar EG dan DEG, tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Menurutnya, seharusnya pemerintah mengumumkan jumlah orang yang terkena gangguan ginjal akibat minum obat sirop. Selain mengumumkan jumlah, lanjut Siti Fadilah, pemerintah juga harus menyampaikan secara rinci jenis sirop apa saja yang diminum pasien tersebut. Selanjutnya, Siti Fadilah juga menyoroti pernyataan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menyampaikan tidak pernah memeriksa kadar EG dan DEG. Padahal, sirop disebut tercemar jika kadar EG maupun DEG lebih dari 0,1%. Hal tersebut tertuang dalam kompendium informasi obat (farmakope) Amerika Serikat maupun Indonesia. \"Kalau satu kemasan obat, kemudian kita tidak tahu EG dan DEG berapa, kita tidak bisa menyalahkan dia dong. Kemudian semua obat sirop distop. Padahal yang tidak boleh yang ada kandungannya EG dan DEG melebihi 0,1%,\" ucapnya. Selanjutnya, Siti Fadilah menyayangkan kelanjutan dari kasus gangguan ginjal diduga akibat kandungan EG dan DEG pada obat sirop sehingga ada menjadi tersangka. Menurutnya, seharusnya tidak seperti itu. Sebab, hal terjadi saat ini merupakan kelalaian karena tata kelola. Pada kesempatan ini, ia membandingkan ketika eranya menjadi Menkes. \"Zaman saya dulu masih andai, masih nurut dengan UU 1945 yang asli, belum kapitalistis, belum liberalistis, belum banget walaupun sudah mulai,\" ucapnya. Dikatakan Siti Fadilah, ketika ia menjadi Menkes ada perubahan yang sangat luar biasa pada BPOM, bahwa dengan liberalisasi, dengan masuknya kesehatan ke pasar bebas, maka peran BPOM hanya untuk registrasi. \"BPOM harus nurut saja pada yang tertera dari pabrik-pabrik obat yang meregister, baru kalau ada masalah baru diteliti,\" ucapnya. \"Ini kan masuknya kebobolan, kebobolan bukan salahnya BPOM, bukan salahnya Menkes, tetapi kesalahan sistem, barangkali itu,\" pungkasnya. Pemerintah Bergerak Cepat Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemenkes sejak mengetahui terjadi peningkatan kasus gangguan ginjal akut pada anak pada bulan Agustus 2022 telah bergerak cepat untuk mencegah peningkatan kasus tersebut. Nadia menuturkan, Kemenkes mendeteksi gangguan ginjal akut dengan cepat mulai bulan Agustus 2022. Pasalnya, terjadi peningkatan kasus yang signifikan dari bulan sebelumnya. Tercatat, pada bulan Agustus ada 36 kasus, sedangkan sebelumnya peningkatan hanya satu atau dua kasus. Untuk memastikan peningkatan kasus tersebut, Nadia menuturkan, Kemenkes mengklarifikasi dan mencocokan informasi data tersebut dengan Ikatan Dokter anak Indonesia (IDAI). \"Dari pembahasan-pembahasan ini disampaikan dan IDAI setuju ini adalah gagal ginjal berbeda,\" kata Nadia. Nadia menuturkan, kondisi klinis gangguan ginjal akut yang dihadapi pasien saat ini tentu berbeda dengan gejala klinis sebelumnya, yakni tidak bisa buang air kecil secara tiba-tiba. Namun, situasi gangguan ginjal tersebut cepat terjadi perburukan pada pasien. Kemenkes, kata Nadia, melakukan pemeriksaan virus/bakteri dan jamur dari spesimen darah dan urine. Namun, tidak ditemukan penyebab konsisten. Apalagi, gagal ginjal yang biasa memiliki kesempatan sembuh 90% saat cuci darah, namun khusus untuk penyakit gagal ginjal sejak Agustus hingga Oktober 2022, proses cuci darah tidak tidak memberikan hasilnya yang signifikan. \"Hanya 30% dari awal-awal bulan Agustus-September itu yang bisa sembuh dengan sempurna,\" ucap Nadia. Menurut Nadia, Kemenkes mendapat titik cerah penyebab gangguan ginjal tersebut, karena WHO mengeluarkan surat edaran pada 5 Oktober 2022 tentang kasus gangguan ginjal pada anak di Gambia, Afrika Barat. Adapun penyebabnya adalah pelarut obat-obatan yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). EG dan DEG merupakan zat kimia pelarut tambahan dalam sirop obat. Namun sebelumnya, Kemenkes, kata Nadia, telah melakukan berbagai langkah pencegahan kenaikan kasus seperti mengimbau melalui surat edaran terkait menghentikan sementara penggunaan dari pada sirup obat pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan. \"Ini tentunya untuk melindungi masyarakat kita. Padahal waktu itu, sebenarnya terus mencari penyebabnya tetapi secara cepat kita putuskan dulu untuk menghentikan obat dalam bentuk cairan maupun sirop,\" paparnya. Nadia menuturkan, belajar dari Gambia, Kemenkes juga melakukan intervensi lanjutan karena ada dugaan kemungkinan gangguan ginjal akibat dampak obat-obatan. Adapun intervensinya seperti meningkatkan kewaspadaan kepada tenaga kesehatan mengenai gejala-gejala gangguan ginjal pada anak, hingga mengeluarkan surat edaran terkait standarisasi tata laksana termasuk pemeriksaan laboratoriumnya untuk mencari penyebabnya menghentikan penggunaan virus. Sebab, kasus gangguan gagal ginjal di Indonesia ada indikasi mengarah ke intoksikasi akibat adanya zat toksik cemaran dari pelarut yang selama ini digunakan untuk melarutkan atau menstabilkan cairan obat dalam bentuk sirop. Lantas, pemerintah memberikan obat antidotum Femopizole injeksi untuk pengobatan pasien gangguan gagal ginjal akut yang didatangkan dari Singapura, diberikan gratis kepada seluruh pasien. Obat tersebut, kemudian diuji coba kepada 11 pasien gangguan gagal ginjal di RSCM. Hasil uji coba itu memperlihatkan kondisisiu pasien yang membaik dan stabil. (*)
POPULER
