BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin gagal memenuhi janji-janjinya dan menjawab kekecewaan publik.

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan, setelah 3 tahun memerintah, Jokowi dan Ma'ruf sudah semestinya berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kegelisahan bagi publik.

“Sikap kita jelas, 3 tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, kami merasa cukup sudah berbagai kegelisahan ini sudah hadir, cukup sudah Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, cukup sudah Pak Jokowi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan,” kata Melki.

Melki menuturkan, ada 8 isu yang disorot BEM UI dalam evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang semuanya masih dianggap belum berhasil. Salah satunya, kata Melki, Jokowi gagal melakukan reformasi kepolisian yang menjadi salah satu misi saat maju sebagai calon presiden pada 2014 lalu.

“Salah satu misi Pak Jokowi di dalam Nawacita adalah bagaimana institusi kepolisian dapat menjadi harapan masyarakat dalam mengais keamanan, tapi buktinya justru isntitusi kepolisian malah jadi pihak yang paling berperan dalam hilangnya nyawa-nyawa di Kanjuruhan,” ujar Melki.

Ia juga menilai Jokowi gagal menghadirkan pendidikan yang inklusif berkaca dari mahalnya biaya pendidikan tinggi. Terkait isu pendidikan, BEM UI juga menyoroti kebebasan berpendapat di lingkungan kampus yang seringkali dibatasi.

“Belum lagi soal reforma agraria, belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang belum selesai, dan juga bagaimana komtimen Pak Jokowi dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan hukum yang berpihak pada masyarakat,” kata Melki.

Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan BEM UI tersebut? Berikut petikan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (27/10/2022).

Bung Rocky, ini kelihatannya anak-anak UI, BEM UI ini bener-bener lagi marah besar pada Pak Jokowi, marah atau frustasi dengan Pak Jokowi.

Karena kemudian disebut ini dikasih semua kabinet ini, nilainya itu, dari Pak Jokowi, Pak Wapres, sampai seluruh menteri dan juga para penegak hukumnya diberi IPK-nya itu cuma di bawah 2. Ini cuma satu koma sekian. Ini nilainya enggak lulus kalau nilainya nasakom gitu.

Iya, itu nasakom (nasib satu koma). BEM UI tersebut punya yang namanya Departemen Strategis. Mereka selalu secara rutin mengevaluasi, bahkan rektornya sendiri dievaluasi kok dan rektornya mungkin nol koma itu.

Jadi kabinet itu di-wacths. Ada Kabinet Wacht versi UI karena anak-anak UI ini kan juga punya akses ke dalam data, juga punya akses pada politisi-politisi itu. Dosen-dosen mereka yang tajam-tajam selalu bocorkan keadaan gitu. Jadi, semua senior UI itu pasti diakses oleh BEM UI itu. Jadi, dia well inform. Dan, itu yang membedakan BEM UI mungkin dengan daerah. Tetapi, itu satu nafas sebetulnya. Cuma, BEM UI karena dekat dengan Jakarta jadinya lebih mudah untuk mengucapkan ledekan.

Tetapi, BEM seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama tuh. Saya sudah ke BEM-BEM di negeri ini juga begitu. Di Mataram, saya ke Mataram, ke Denpasar, Universitas Udayana tuh. Macam-macam itu, di Palu, daerah kecil di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, mungkin dalam sebulan ini sudah 30 universitas undang saya tuh.

Jakarta juga begitu yang swasta-swasta. Semua (BEM) ada dalam suasana yang sama itu, mau menilai, ini Pak Jokowi mau dikasih nilai berapa tuh. Dan semua merasa bahwa memang tidak ada prestasinya itu. Satu-satunya yang terus digenjot adalah soal IKN.

Ini mahasiswa juga jengkel, ini bukannya memperbaiki pendidikan malah memperbaiki IKN. Sementara IKN dipromosikan kami nggak boleh kasih kritikan. Begitu kan.

Kan mahasiswa sudah menganggap bahwa Jokowi sibuk dengan IKN, enggak peduli dengan pemilu sebetulnya, mau siapapun ganti presiden tetap harus IKN dilanjutkan. Bahkan, sudah dipastikan dalam kalau ada sidang pokok-pokok haluan negara maka IKN akan dimasukkan sebagai ketetapan.

Jadi, mahasiswa merasa ini ada urusan apa sih presiden dan kabinet itu, hanya muter-muter dalam soal yang nggak ada hubungannya dengan cita-cita negara. Sementara kondisi masyarakat semakin memburuk.

Bahkan, mereka mulai menghitung bahwa IKN itu kan yang untung yang punya tanah di situ. Itu sudah pasti untung. Tiga ratus ribu hektar tanah untuk ibukota negara itu pemiliknya adalah oligarki. Artinya, Presiden Jokowi mau servis oligarki.

Kalaupun dibangun di situ proyek-proyeknya juga untuk oligarki. Jadi, semua mahasiswa menganggap hal yang paling berbahaya adalah presiden lupa pendidikan politik dan hanya sibuk dengan mengurus infrastruktur.

Nah, itu yang kemudian dibaca dengan baik dalam statistik, lalu BEM UI kasih poin. Jadi, yang bagi kita dampaknya negatif semua. Tentu bereaksilah. Presiden pasti bereaksi berbicara, menteri bereaksi, segala macam akan bereaksi itu. Tapi masyarakat justru memuji itu kan.

Jadi, apapun yang terjadi, dalam reaksi balik dari istana terhadap kritik dan dalam meme yang memang serius itu, rakyat merasa memang diwakili suara kita oleh BEM UI. Itu artinya masyarakat daerah juga merasa diwakili oleh seorang mahasiswa di daerah masing-masing.

Jadi, sudah terjadi kesepakatan bahwa suara mahasiswa adalah suara emak-emak, suara mahasiswa adalah buruh, suara mahasiswa adalah suara masa depan. Sudah, itu intinya. Itu nggak mungkin dibantah oleh... Nanti juga ada istana suruh bikin survei, lalu dipakai big data segala macam. Nggak ada itu. Karena ini soal legitimasi, bukan soal legalitas. Gitu loh masalahnya.

Oke. Dan saya kira ini, kalau kita lihat datanya cukup komprehensifkan. Saya sih baca meme-nya yang mereka buat lengkap seluruh kabinet dapat penilaian gitu. Dan yang menarik, Ibu Sri Mulyani, yang notabene Guru Besar UI juga dapet nilainya 1,7.

Sementara kemudian, terutama penegakan hukum gitu, ya Kejaksaan, KPK, Kepolisian, itu nilainya lebih rendah lagi. Kalau Kepolisian dan KPK cuman 1,0 gitu ya. Ini menurut saya cukup kejam juga ya mereka memberikan penilaian terhadap kabinet dan pemerintahan Jokowi.

Iya, karena mereka bandingkan, sebetulnya fair betul, mereka bandingkan yang dijanjikan Jokowi, yang dijanjikan Yasona Laoly, Menteri Hukum, ini semua menteri yang pernah berjanji itu gagal, nggak bisa mewujudkan itu. Lalu alasannya covid, alasannya macam-macam. Ya, iya, tapi mereka mesti kasih alasan yang bisa diterima oleh metodologi mahasiswa itu.

Di dalam metodologi riset BEM UI, itu adalah apologi. Sebetulnya memang dari awal bohong saja. Jadi covid datang untuk membenarkan kebohongan mereka kan. Kan itu maksudnya. Demikian juga krisis pangan, krisis energi dunia, untuk membohongi supaya mereka selamat, ini kan karena keadaan eksternal atau ada eksternaliti. Enggak. Bukan karena itu.

Dari awal arah ke perwujudan janji Pak Jokowi melalui kabinetnya itu gagal semua. Jadi mahasiswa nggak mungkin ditipu oleh headline Humas Istana. Jadi ngaco aja berkoar-koar para juru bicara istana karena diganti sini diganti situ, tetap mahasiswa menganggap kalian itu, satu blok istana, itu sebetulnya minus tuh. Sudah bagus kita kasih 1,7 tuh.

Sebetulnya minus kalau dibandingkan dengan janji presiden, ya sudah minus semua kan. Jadi, nanti kan iya, ada infrastruktur yang enggak direncanakan dibuat, enggak ada dijanji dibuat. Itu juga enggak dihitung oleh mereka kan. Jadi, BEM UI hanya menghitung apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dalam kampanye, itu yang dia evaluasi.

Bukan yang enggak dijanjikan lalu tiba-tiba tapi kita sudah bikin ini kan. Iya tapi enggak dijanjikan. Itu artinya, ada kejahatan baru untuk memainkan hal yang tidak dijanjikan.

Jadi tetap, logika dari BEM UI atau akademisi umumnya adalah metodologi, enggak ada hubungan dengan kebencian di situ. 

Dan nggak berlebihan kalau kita misalnya menilai Ibu Sri Mulyani itu bakar duit negara karena kita lihat sekarang kan kemarin ada data terbaru angka hutang kita sampai sekarang ini sudah tembus sampai 7.420 triliun ya.

Dengan begitu, kalau rasio pembayaran pokok dan hutangnya itu sekarang sudah tembus sampai 1000 triliun. Bayangkan itu pendapatan kita cuma berapa gitu, cuma 2000 sekian, APBN kita 3000 sekian.

Jadi, sekarang ini kira-kira pendapatan kita itu, untuk membayar bunga dan pokok hutang saja sudah lebih dari 40% dari pendapatan kita. Dan, hampir dipastikan bahwa kita ini hanya bisa membayar pokok dan bunga hutang itu dengan hutang baru.

Nah, itu yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan nanti. Jadi, berhutang baru untuk membayar bunga dan pokok kan?

Atau mau siapa pun presidennya. Itu justru yang yang akan diingatkan oleh BEM. Jadi, BEM bukan sekadar mengingatkan Sri Mulyani, Jokowi, Laoly, Kejaksaan dan segala macam, BEM juga mengingatkan beban yang akan ditanggung oleh presiden baru.

Kan nggak mungkin itu, kecuali dengan gampang Anies dan Ganjar atau siapa pun yang menjadi presidennya nanti mengatakan oke. Kita akan minta supaya internasional membatalkan. Nggak bisa.

Karena ini perjanjian-perjanjian yang ada MoU dan akan dinyatakan sebagai liabilitinya adalah negara, yang akan jadi tanggungan adalah aset negara. Kan investor melihat Indonesia masih bisa digaruk sumber dayanya. Jadi, sekali lagi, ini hutang yang akan dibebankan pada 4 hari pertama presiden baru 2024 itu.

Jika terjadi di luar 2024, lebih mudah untuk negosiasi dengan internasional bahwa ini ada force majeure. Dan itu artinya rakyat tidak menghendaki galang gulung hutang yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Tapi itu juga sulit karena kan tetap orang mau melihat ini muluslah pergantian kekuasaan.

Justru kalau mulus maka bebannya jadi berat buat presiden berikutnya kecuali ada eskip yang mengatakan bahwa presiden di depan tidak boleh diikat oleh presiden yang sekarang.

Justru semua partai yang ingin mencalonkan presiden mesti kulonuwun pada Pak Jokowi. Itu anehnya Indonesia, sudah bebannya besar, tapi masih minta izin lagi pada petahana. Petahana ya yang bikin kesulitan pada kalian. Kan itu dungu namanya.

Kalau dulu ada istilah gali lubang tutup lubang, sekarang nggak cukup gali lubang baru ini. Karena saya kira gali dua lubang baru itu untuk menutup satu lubang lama gitu yang terjadi.

Iya, itu memang terasa dan ajaib memang, ini mereka yang masih kasak kusuk buat cari koalisi. Apa sebetulnya poinnya? Jadi, rakyat mesti kita didik bahwa ini semua akan terjebak di dalam beban yang ditinggalkan Presiden hari ini nih.

Karena itu, bikin kontras, supaya publik internasional juga kalau negonya gampang nanti. Kan kalau misalnya Anies mengatakan kami akan beda dengan Pak Jokowi, nah publik akan maafin, publik internasional atau investor internasional kemudian akan oke, karena Anda akan berbeda, kami kasih diskon.

Tapi kalau Anda hanya penerus utang Jokowi maka beban hutang itu akan ditagihkan kepada Anda. Ini juga tim Anies Baswedan rada kurang berpikir membayangkan itu.

Bung Rocky, saya mengamati, dalam situasi semacam ini saya melihat ada kesan Pak Jokowi itu, saya tidak tahu apakah beliau tidak paham atau beliau teraliminasi dari realitas gitu?

Kenapa saya tanyakan ini, terutama soal ibukota baru, itu kan ternyata pak Jokowi tetap memaksakan dan kemarin misalnya naik kapal patroli TNI gitu, beliau menyusuri jalur logistik IKN, dan sebagainya.

Loh, beliau tahu nggak sih bahwa IKN terancam batal tidak terlaksana. Tapi beliau kemudian melakukan hal semacam itu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada Presiden kita ini.

Dia menunggangi imajinasi dari pendukung-pendungkungnya yang juga sebetulnya, yang namanya imajinasi itu delusinya lebih besar daripada faktanya. Jadi semua pendukung Jokowi membayangkan memang akan terjadi, kenapa? Karena mereka sudah lihat laptop Pak Jokowi yang benar-benar keren.

Demi masa depan, kita tahu bahwa IKN itu keren betul. Itu kayak kota di masa depan. Tapi itu di laptop kan. Kalau saya dengar dengan orang-orang yang bahkan intelektual yang ada di daerah-daerah itu merasa hebat betul ya. Iya, tapi itu di laptop.

Bagaimana di-breakdown yang di laptop itu menjadi proposal bisnis. Wong semuanya kabur kok. Jadi, Pak Jokowi sebetulnya realitas baru yang dia bayangkan itu, itu juga disponsori oleh semacam ya dihipnosis, semacam ide palsu dari para pendukungnya itu. Pak Jokowi pun merasakan kami saya masih didukung oleh relawan masih menganggap.

Ya, masuk akal secara estetik, tapi secara finansial itu nggak bisa tuh. Jadi, kelihatannya kan orang nggak paham bahwa ibukota baru akan dibangun di lahan sekitar 250-300.000 hektar. Lalu orang bertanya, itu lahannya siapa? Lahannya negara? Bukan.

Itu lahan dari oligarki yang sudah ada kelihatannya, ada HPH, ada tambang segala macam itu. Itu kan akan dihitung sebagai kalau dijual kan dibeli negara kan itu dihitung habisnya.

Jadi, sebelum IKN itu jalan dan pasti setelah jalan dia bubar, tanah-tanah itu sudah diperoleh transfernya ke oligarki. Kan itu yang diriset oleh masyarakat sipil sejak setahun lalu bahwa yang diuntungkan pertama adalah pemilik tanah yang menyewa dari negara dibeli lagi oleh negara dengan harga tinggi itu karena faktor bisnis.

Yang kedua, begitu mulai dibangun relasi negara dengan oligarki ini juga yang akan menentukan siapa yang akan membangun. Jadi, semua hal yang ada di atas kertas itu akhirnya kita pastikan IKN itu adalah ibukota oligarki.

Lalu kita siapa? Kita disuruh bayar pajak untuk membiayai 30-40% dari IKN itu kan? Kan itu yang mestinya masuk di kepala kalangan aktivis atau LSM atau intelektual analis-analis, bahkan di daerah-daerah yang ada kampusnya. Tapi, nggak bisa berpikir rasional karena dihipnosis oleh realitas palsu yang digambarkan oleh Presiden Indonesia di 2045 akan punya Ibukota yang kira-kira bertetangga dengan surga.

Jadi disebutnya apa Bung Rocky, hiperealitas atau apa disebutnya.

Boleh disebut hiperialitas, tapi dalam psikologi namanya itu disebut delusi. Membayangkan sesuatu yang nggak mungkin. Kalau ilusi masih mending tapi ini delusi, hal yang pasti nggak mungkin tapi dibayangkan mungkin supaya tetap pada attachment dengan Presiden Jokowi kan.

Itu sama dengan kita merasa mesti ada attachment dengan Bung Karno, nanti Bung Karno jadi otoriter di ujung hidupnya. Tetapi tetap Bung Karno adalah hebat, iya hebat kira-kira di awal kemerdekaan. Setelah itu beliau setelah ‘59 jadi otoriter.

Tapi, bagian otoriter dari Bung Karno enggak mau dilihat, lalu kita pergi terus menganggap Bung Karno hebat-hebat-hebat. Itu delusi namanya. Kan sejarah mestinya ada faktanya, Soekarno hebat tetapi di ujungnya dia jadi buruk. Itu yang mesti kita tetapkan sebetulnya.

Kita enggak menghina Bung Karno, dia adalah Bapak Proklamasi, tapi di ujung dia jadi otoriter. Demikian juga Jokowi, di awal dia menjanjikan pro rakyat, di ujung dia pro oligargi. Kan itu mesti dipisahin kan. Nah, kalau itu disambung terus namanya delusi. Itu orang sakit jiwa sebetulnya ya, yang membayangkan bahwa presiden Jokowi masih sama seperti di awal waktu dielu-elukan. Dan enggak ada satupun mulai dari Esemka, kalau kita sebut kira-kira ada 300 kebohongan. (sof/sws)