NASIONAL
Sidang Paripurna DPD RI Terima Rekomendasi Pansus BLBI dan Jiwasraya
Jakarta, FNN – Sidang Paripurna ke-4 DPD RI yang berlangsung pada Jumat (7/10/2022), menerima hasil kajian dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BLBI dan Jiwasraya. Sidang dihadiri seluruh unsur pimpinan, di antaranya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Dalam rekomendasinya yang dibacakan Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, ada sembilan poin yang dihasilkan. Di antaranya Pansus BLBI menemukan beban obligasi dalam APBN senilai Rp47,78 triliun per September 2022. Pansus BLBI juga menemukan adanya ketidakwajaran dalam proses penjualan aset obligor oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada pembeli baru. \"Pansus BLBI juga menemukan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah terkait temuan audit BPK yang diduga adanya tindak pidana korupsi,\" tegas Bustami. Bustami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk membuka informasi mengenai BLBI seluas-luasnya dalam rangka menuntaskan kasus ini secara transparan, akuntabel dan proporsional. \"Selanjutnya, dalam rangka menuntaskan kasus ini, kami berharap DPD RI segera membentuk Pansus baru untuk dapat segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung dan Polri,\" pinta Bustami. Dalam laporan kasus Jiwasraya yang dibacakan Ajiep Padindang, Pansus juga menemukan beberapa hal pokok dalam perkara tersebut. Di antaranya adanya prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan gagal bayar sehingga tanggung jawab diambil-alih pemerintah dari Jiwasraya. \"Penyertaan modal oleh pemerintah juga belum diselesaikan dengan baik dan tidak jelas manfaatnya untuk para pemegang polis,\" tutur Ajiep. Selanjutnya, adanya mayoritas nasabah yang dikatakan telah setuju, nyatanya setelah melalui penelusuran data tersebut tidak valid dan cenderung pembohongan publik. \"Kami meminta kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN agar segera menyelesaikan persoalan ini tanpa dicicil,\" tutur Ajiep. Ajiep juga meminta kepada pimpinan DPD RI untuk bersurat kepada Presiden RI atas tidak kooperatifnya Menteri BUMN dalam pembahasan kasus ini. \"Menteri BUMN telah tiga kali tidak memenuhi undangan DPD RI dalam pembahasan masalah ini,\" ujar Ajiep. (mth/*)
Anies Rasyid Baswedan Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kediaman Habib Rizieq
Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sollalahu \'Alaihi Wasallam, di kediaman Habib Rizieq Syihab (HRS), Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Oktober 2022. Anies datang sekitar pukul 22.15 WIB. Anies yang datang sendirian disambut langsung oleh HRS. Ia mengenakan peci hitam, baju putih dan celana hitam terlihat berbincang-bincang dengan HRS. Sebelum peringatan Maulid Nabi, terlebih dahulu dilaksanakan akad nikah putri HRS, Syarifah Mumtaz dengan Habib Muhammad bin Hadi Alhabsyi, di Majelis Markaz Syariah Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Markaz Syariah Petamburan tersebut berlangsung meriah. Jamaah sudah mulai berdatangan sejak shalat Ashar. Setelah selesai shalat Maghrib berjamaah, dilanjutkan pembacaan surat Yasin, zikir dan doa. Kemudian, setelah shalat \'Isya diteruskan peringatan Maulid Nabi. Beberapa ulama dan habaib menyampaikan ceramah. Sejumlah ulama, habaib, dan kiai hadir dalam acara tersebut. Antara lain, Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Martak, sejumlah pimpinan FPI dan PA 212, antara lain KH. Ahmad Sabri Lubis dan Ustaz Slamet Ma\'arif. (MD).
Rocky Gerung: Kalau Anies Bilang Saya Bersama AHY, Maka Pemilu Selesai
AKHIRNYA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertandang ke kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/22). Kedatangan Bakal Calon Presiden Partai Nasdem ini disambut hangat Ketum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didampingi sang istri Anisa Pohan. Inilah pertemuan pertama AHY dengan Anies sejak ia ditetapkan oleh Nasdem sebagai bakal Capres Nasdem. Kedua tokoh muda itu sepakat untuk berjalan bersama dalam Pilpres 2024 mendatang. Setelah selesai pertemuan tersebut, Anies-AHY keluar dengan senyum bahagia dan memberikan pernyataan pers kepada awak media. Anies Bertemu AHY. Deal Cawapres? Menurut pengamat politik Rocky Gerung, dugaan itu sebaiknya dimungkinkan atau pasti dimungkinkan karena kepentingan politik Anies. Kan Anies maju di depan forum Nasdem, Surya Paloh mempersilakan Anies untuk memilih Wakil Presiden,” katanya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (7/10/2022). “Kalau Anies bilang saya bersama AHY itu pemilu sudah selasai tuh. Kan Pak SBY pasti akan turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa sudah kita aklamsi saja,” lanjutnya dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petika dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, tetap semangat ya karena perkembangan politik di Indonesia ini makin menarik. Dan pagi tadi ada pertemuan antara AHY dengan Anies Baswedan. Dan ini pasti banyak orang yang menunggu-nunggu karena setelah Nasdem kemarin mendeklarasikan ditunggu-tunggu ini bagaimana dengan Demokrat. Dan saya kira justru yang krusialnya di sini ya. Kalau PKS, meskipun kita tidak terlampau mengecilkan, tapi relatif akan lebih muluslah. Perkiraannya gitu ya Bung Rocky. Ya, kita sebetulnya dengan intuisi kita bisa raba apa hasil pembicaraannya, kan gitu. Dugaan itu sebaiknya dimungkinkan atau pasti dimungkinkan karena kepentingan politik Anies terutama. Kan Anies maju di depan forum Nasdem, Pak Surya Paloh mempersilakan Anies untuk memilih wakil presiden sendiri. Anies maju di depan publik tentu dengan pertanyaan di kepalanya sendiri, siapa yang saya musti ucapkan pada publik. Jadi urgensinya itu tuh. Urgensinya adalah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Pak Surya Paloh sebagai silakan pilih calon wakil presiden sendiri. Jadi, itu yang membayang-bayangi Anies sehingga dua hari ini Anies terbawa mimpi itu, siapa yang dia mimpikan buat jadi calon wakil presiden. Tentunya dia berhitung bahwa dia musti ambil calon wakil presiden untuk menambah suaranya. Kan itu pentingnya. Nggak mungkin dari kalangan Nasdem sendiri. Kan itu sama dengan jeruk menanam jeruk. Kalau diambil misalnya, jadi saya bayangin dilema Anies dalam 2 hari ini, kalau diambil dari kalangan muslim, pertanyaannya apa nggak cukup pemilih Muslim pada Anies. Dan kalau diambil dari kalangan PDIP, apa PDIP rela menyodorkan calonnya untuk diwapreskan pada Anies? Jadi, itu yang kita sebut rasional expectation di dalam teori-teori pembuatan keputusan. Tentu Anies berpikir bahwa figur AHY sudah diucapkan dari awal sebagai tokoh baru juga dan sama-sama muda. Tinggal menghitung, berarti Anies memerlukan wilayah dari masyarakat sipil yang masih ada unsur militernya. AHY dicitrakan itu. Anies musti ambil wilayah dari kalau AHY sebagai intelektual, Anies sendiri juga intelektual, jadi nggak nambah apa-apa itu. Tetapi, di sini ada nuansa dukungan kepada AHY karena orang tetap merasa harus ada bagian militer yang masuk dalam aura kepemimpinan Anies. Itu intinya. Tentu dia nggak mungkin ambil Andika tuh karena agak riskan sebetulnya kedudukan Anies kalau menggandeng Andika. Kontroversinya lebih banyak. Jadi Anies lebih berpikir sebagai seorang pembuat keputusan yang harus menduga kira-kira arah pemerintahan ke depan seperti apa. Nah, karena itu, Anies cepat-cepat pergi ke Demokrat dan kita mesti ingat juga bahwa Demokratlah yang pertama kali memberi semacam perlindungan etik kepada Anies itu. Dengan Pak SBY turun gunung kan itu maksudnya buat melindungi Anies jangan sampai dikriminalkan demi dua calon yang diusulkan oleh presiden secara implisit. Tapi saya kira kalau ke Demokrat itu bukan semata-mata soal wakil ya, tetapi soal yang selalu kita tentang terus, yakni soal ambang batas pencalonan atau PT 20%. Mau nggak mau kan sekarang pasti dalam kalkulasi Anies dia musti pragmatis bahwa realitasnya hari ini dia pasti mendapatkan dukungan dari 20% itu, dan itu pilihannya pada Demokrat dan kemudian bertambah lagi dengan PKS. Itu kan yang tersedia, kira-kira itu sementara ini. Ya itu yang hitungan untuk mengakali hambatan ya Anies berpikir begitu tuh. Ya, bahwa saya nggak mungkin dapat 20% dari Nasdem dan ditugaskan oleh Pak Surya supaya cari, tentu cari wakil yang juga bisa memenuhi kuota 20%. Jadi, itu betul tadi, secara pragmatis begitu. Tapi, juga kita ingat bahwa Demokrat juga menolak 20% tuh yang memang orang kontroversi, itu Pak SBY dulu bikin begituan. Enggak. Dulu Pak SBY kan hanya memutuskan threshold itu karena sudah menghitung bahwa PDIP partai yang berkuasa waktu itu menginginkan 25%. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya, memang itu sudah selesai. Sekarang kita lihat Demokrat sudah berupaya juga sudah beberapa kali mengatakan supaya 0%, walaupun Demokrat nggak pergi ke Mahkamah Konstitusi itu karena dia punya kekuatan di DPR. Harusnya Demokrat lakukan hal yang lebih radikal, itu bubarkan saja fraksinya kalau misalnya DPR tidak meminta judicial review sebagai lembaga. Karena saya selalu membayangkan kalau Demokrat misalnya bilang kami akan berpartner dengan Anies, tetapi dengan konsekuensi bahwa harus 0%. Kalau enggak 0%, kami bubarkan fraksi kami. Dan bubarkan saja kan. Karena sebentar lagi Pemilu kan, bikin fraksi baru. Membubarkan Demokrat, fraksinya dibubarkan di DPR, itu akan diikuti oleh Nasdem. Nasdem juga bilang begitu. Jadi, semua fraksi di DPR yang mendukung Anies sebaiknya membubarkan fransaksinya itu. Jadi gempa bumi politik dan itu langsung naik suara partai-partai itu. Kan tinggal nunggu satu tahun lagi kan ada fraksi baru dengan elektabilitas tinggi. Jadi, ini usulan radikal saya. Jadi, balik lagi pada tadi, karena kan mereka mau zig-zag mengatasi barrier entry yang 20% tuh. Dan PKS juga kemarin mengajukan dia tidak 0% tapi dia minta 7% atau 7-9%, tapi juga ditolak juga kan? Ya justru PKS lebih mudah. Kan sudah ditolak, jadi ya bubarin saja fraksinya kan. Sebetulnya, yang kita sebut sebagai pemberontakan etis di situ tuh kami membubarkan karena Pemilu akan bersifat curang. Karena bersifat curang maka kami nggak mau ikut. Tapi nanti juga dia ikut karena akan terjadi ... Ini cuma desain kecil saja supaya ada gimik. Jadi, point saya selalu Anies ada kesulitan, dia mewakili masyarakat sipil yang ingin Anies itu tegakkan etika politik. Saya mendorong juga Anies tegakkan etika politik, tetapi secara deskriptif secara realitas Anies tidak mungkin kalau nggak melewati 20%. Kan itu. Nanti kita kasih pembenaran pragmatis, tapi harus dengan jelas bahwa Anies terpaksa melakukan koalisi demi menyiasati 20%. Baru kemudian diterangkan nanti dalam konferensi pers, kenapa dengan Demokrat, kenapa dengan PKS. PKS dan Demokrat menghendaki 0%, tapi gagal di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dua partai itu berhak untuk melakukan tindakan moral, yaitu mengeluarkan fraksinya. Ini proposal saya yang akan saya paksakan sebetulnya. Oke, tapi jangan dipikir bahwa persoalan wapres ini soal yang yang mudah ya. Satu tentu saja kalkulasi elektabilitas yang dari sisi Anies dan timnya, tapi juga ada sisi kepentingan partai yang itu sangat penting. Katakanlah Demokrat, begitu dia mengusung Anies dan AHY yang menjadi wakilnya, pasti dia juga akan dapat yang kita sebut sebagai cocktail effect, libasan ekor bias. ... ya. Begitu. Sementara, kalau PKS saya hitung-hitung mereka kelihatannya nggak ngotot walaupun mengajukan 5 nama, tapi otomatis mereka begitu mengusung nama Anies pun juga mereka sudah langsung dapat cocktail effectnya tadi. Lebih dari itu, kita mau lihat bahwa tentu Demokrat juga pasang gengsi karena Demokrat lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan Nasdem sebagai partai ya. Tetapi, Anies secara personal diambil duluan oleh Nasdem tuh. Kan kesulitan Demokrat nggak mungkin dia bilang dia duluan tuh karena ada AHY yang pimpinan partai. Tapi itu akan bisa diselesaikan jam 09.00 oleh 2 anak muda ini, yang punya kemampuan untuk negosiasi secara rasional. Kira-kira begitu. Dan kalau itu terjadi, sudah selesai. Pemilu sudah selesai sebetulnya. Kalau Anies bilang saya bersama AHY itu pemilu sudah selasai tuh. Pak SBY pasti akan turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa sudah kita aklamsi saja. Dan seperti kita perkirakan kemarin ini efek bola saljunya sudah pasti akan terjadi. Kemarin kita singgung soal Akbar Tanjung, tapi kemudian Ahmad Ali mengaku dia majelis PAN itu juga sudah mendukung. Saya nggak tahu apa majelis PAN yang dimaksud. Tetapi, yang saya tahu juga ini kan ada satu tim juga, tim penyelamat PPP. Kan di luar PPP yang ada sekarang ada tim penyelamat juga. Saya lupa namanya, Forum Ka\'bah Membangun. Itu juga saya mendengar kabarnya mereka akan segera mendeklarasikan untuk mendukung Anies dan saya kira ini otomatis pasti konstituen akan bersama mereka juga gitu. Iya, tadi saya dapat info itu dari FKM namanya Forum Ka’bah Membangun. Ada orang-orang pinter di situ yang biasanya memang ada kalangan PPP yang teguh pendirian untuk beroposisi. Jadi bagus juga ada FKM yang mau mendeklarasikan Anies. Tapi ini bukan sekedar soal deklarasi, tapi menguji apakah peristiwa di PPP itu masuk akal apa nggak? Kira-kira begitu kan? Lagi-lagi, kalau kita bayangkan misalnya Anies ketemu Demokrat, lalu kemudian ketemu Partai Golkar. Jadi, semacam reuni Golkar saja kan? Kan Nasdem dari Golkar, Demokrasi juga dari Golkar, Golkar sekarang juga tokoh-tokohnya mendukung Anies. Ya sudah, anggap saja reuni Golkar, tapi bukan reuni orde baru ya. Ini bahaya. Reuni Golkar Baru karena ada Pak Akbar Tanjung. Ya, kita tahu di Golkar, seperti dikatakan Pak Akbar Tanjung, di situ banyak elemen KAHMI atau elemen HMI yang di mana Anies berasal, itu pasti saya kira sekarang mereka sendiri juga sudah mulai ancang-ancang yang di Golkar. Iya, jadi jaringan Anies sebetulnya sudah terbentuk. Ada yang sudah otentik, ya ada HMI, KAHMI segala macam. Golkar juga sebetulnya melihat bahwa perahu sudah retak di istana. Jadi sudah KIB itu semacam stempel awal, tapi stempel akhirnya adalah KAB, Koalisi Anies Baswedan. Jadi, Anda tidak akan melihat satu hal yang katakan yang dramatis mengalami deadlock pertemuan di antara AHY dengan Aniesi. Saya kira nggak akan ada deadlock, yang ada nanti konferensi pers bersama yang sifatnya diplomatis. Ya kami akan melihat ini peluang terbuka dan demi bangsa harus ada percakapan. Ya kita sudah hafal gaya bahasa Demokrat, bahasa Anies juga saya hafal. Itu mudah mudah disimpulkan. Etikanya begitu.(Sof/sws)
Demo Desak Ketua KPK Mundur Tetap Berlanjut Walau Disiram Hujan
Jakarta, FNN - Ketua KPK Firli Bahuri didesak mundur oleh Komunitas Peduli Keadilan dikarenakan dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Walau hujan mengguyur, demo tetap berlanjut dan orator bergantian menaiki mobil komando. Aksi ini dilakukan pada Jum\'at (7/10/2022) di depang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 14.30 WIB. Menurut Koordinator Demo, Bintang mengaku telah melakukan pemberitahuan bahwa akan ada 1000 orang yang akan menghadiri demo. Namun, sampai berita ini ditulis, hanya ada sekitar 100 orang yang berada di lokasi. Peserta demo mengaku masih ada massa yang berada di jalan. Berita Tempo, 1 Oktober 2022 dengan judul \"Manuver Firli Menjegal Anies\" menjadi pemicu demo ini. “Kepada Firli Bahrudin Mundur! Mundur! Mundur! Mundur!” teriak orator. Diketahui, Firli diduga melakukan kriminalisasi terhadap Anies dengan cara mendesak Satgas penyelidik untuk menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Ketua Satgas penyelidik, Raden Arif, telah membeberkan hasil investigasi dan ternyata bukti yang ada belum cukup. “Pak Anies adalah orang yang bijaksana. Tapi kenapa tiba-tiba dipanggil KPK?” kata orator lainnya. Anan, peserta aksi bependapat kehadirannya dan rekan-rekannya adalah untuk berdialog dengan Firli. “Kan kita di sini beraspirasi. Keluar dong, temuin kita,” pinta Anan. Dalam aksi ini, terdapat 7 manifesto yang disampaikan oleh Komunitas Peduli Keadilan. Dari desakan KPK untuk profesional dan tidak melanggar kode etik, desakan meminta Firli mundur, hingga pemberhentian kriminalisasi terhadap Anies. (Fer)
Peristiwa Kanjuruhan Bukan Tragedi tapi Kriminal, Harus Ada yang Bertanggung Jawab!
SOMASI dari Aremania yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera meminta maaf tak digubris Istana. Bahkan, menyusul tembakan polisi dengan gas air mata pada penonton di Stadion Kanjuruhan itu sedang disorot dunia. “Kasus ini membuat Aremania atau rakyat Indonesia marah, bahkan sampai ke seluruh dunia. Di Eropa bahkan orang pakai pita hitam. Itu menunjukkan bahwa ini kasusnya itu bukan sekadar pintu, Pak Jokowi. Jadi, minta maaf dululah, baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki,” tegas Rocky Gerung, dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (6/10/2022). Menurut pengamat politik itu, ini persoalan serius, tetapi ditanggapi seolah peristiwa biasa itu. Lalu dipakai istilah tragedi. Tragedi artinya sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan karena dia bukan faktor manusia. “Manusia itu dicemplungkan nasibnya oleh kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, di luar kapasitas dia, artinya alam yang membuat tragedi. Kalau ini bukan alam yang membuat,” tegas Rocky Gerung dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. “Itu pentingnya Pak Jokowi di dalam keadaan krisis semacam ini datang ke publik, kasih public address. Pak Jokowi datang kasih pidato pendek yang menenangkan. Jadi, jangan defensif atau apologetik,” lanjutnya. Berikut ini petikan dialog lengkapnya. Halo halo... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita mesti mengawali hari ini dengan keberkahan Bung Rocky, karena terlalu banyak masalah di negeri kita ini dan kalau nggak kita kuat-kuat nggak banyak-banyak berdoa, ini berat situasinya Bung Rocky. Doa itu kita panjatkan setelah kita berniat untuk menyelesaikan masalahnya. Kan Tuhan bilang, kalau Anda tidak mampu menyelesaikan masalah jangan berdoa tuh. Jadi selesaikan masalahmu, maka doamu akan kami kabulkan. Ya, kira-kira itu. Ya, sepekat. Kita ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu baru berdoa. Jangan nggak ngapa-ngapain lalu berdoa. Itu salah fatalis namanya. Iya, itu fatalis namanya. Dalam pepatah bahasa Latin namanya Ora Et Labora, bekerja dan berdoa. Jadi bekerja dulu gitu. Iya, agama juga mengajarkan begitu ya. Jadi, Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah bangsa kalau bangsa itu tidak mengubah sendiri. Nah, ini yang terjadi justru Pak Jokowi yang mau mengubah pintu di Kanjuruhan, karena kemarin Pak Jokowi rupanya melakukan inspeksi dan akhirnya beliau melihat satu pintu di situ yang disebut sebagai kuburan massal. Ada satu pintu yang terkunci. Ini yang orang heran kenapa pintu bisa terkunci. Biasanya kan kalau pertandingan selesai pintu-pintu itu langsung dibuka. Bagus kalau pintunya terkunci, asal yang disemprotkan itu adalah parfum. Orang nggak akan berebut keluar tuh. Tetapi, kalau yang disemprot adalah gas air mata kan, jadi kelihatannya Pak Jokowi dia ada pepatah bilang begini, “You cannot see the wood for the trees” ‘Anda tidak bisa melihat hutan kalau terpaku pada pohon-pohon’. Demikian juga Pak Jokowi, dia nggak bisa lihat problem besarnya karena terpaku pada hal-hal remeh-temeh itu. Kunci digembok segala macam. Kan semuanya bermula karena kepanikan. Datangnya kepanikan kenapa? Karena ada gas air mata. Kalau parfum yang disemprotkan, orang gembira-gembira saja tuh. Jadi, hal semacam ini menunjukkan juga pemahaman beliau tentang akar persoalan itu kurang sekali. Orang tentu akan kecewa ini bagaimana kok urusannya urusan pintu, itu kan urusan gampang saja. Kan ini semua tempat juga bisa bikin perbandingan. Tapi, kasus ini membuat Aremania atau rakyat Indonesia marah, bahkan sampai ke seluruh dunia. Bahkan di Eropa itu orang pakai pita hitam, itu menunjukkan bahwa ini kasusnya bukan sekedar pintu, Pak Jokowi. Jadi, minta maaf dululah baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki. Karena rasa empati pada korban itu kurang diperlihatkan. Langsung ya nanti kita usut segala macam. Bukan sekadar Pak Jokowi, tapi juga Ketua PSSI segala macam. Jadi, nggak ada semacam pendalaman batin tentang peristiwa itu. Itu kan masalahnya. Karena itu, kemudian Arema atau masyarakat umum bahkan Persebaya, bahkan segala macam, kan kita lihat sekarang adalah seluruh suporter yang dulu berkelahi atau musuh-musuhan sekarang berkompak untuk mengatakan itu karena aparat. Jadi suporter di mana-mana juga sekarang merasa bahwa kami juga bisa kena hal yang sama tuh. Jadi, bagian ini yang musti didalami oleh Presiden Jokowi. Kita ingin Presiden Jokowi itu punya perspektiflah. Kini, seluruh masyarakat menunggu itu. Apa perspektif presiden. Ternyata, perspektifnya sesempit pintu yang dimasalahkan. Ya, dan kemudian beliau meminta diaudit seluruh stadion. Padahal, persoalannya bukan di stadionnya. Jelas ada Komnas HAM sudah memberikan semacam gambaran awal, dari pertemuan awal mereka persoalannya bukan di suporter yang turun ke lapangan yang membuat kerusuhan. Kemudian, secara khusus New York Times yang menyoroti. Kalau New York Times serius menyorotinya, karena ternyata memang polisi kita tidak terlatih dan kemudian juga tidak pernah diminta tanggung jawab. Jadi selalu berulang. Setiap kali ada kesalahan, ya tidak ada tanggung jawab. Itu sebenarnya inti persoalannya. Betul. Jadi, tanggung jawab itu yang kita tagih pada aparatur tentu saja. Aparat tertinggi dikendalikan oleh Presiden. Tetapi, mungkin terlalu tinggi kalau ke Presiden. Kapolda ada tuh. Ini bukan sekadar siapa yang di lapangan atau panitia yang ada di lapangan. Kan aparat yang tidak terlatih, aparat yang tidak mengerti cara penanganan kerusuhan di dalam ruangan tertutup, itu yang mustinya diaudit atau minimal ditata ulang. Pak Presiden ngomong tentang aparat, bukan tentang infrastruktur yang sempit di situ. Kan begitu cara kita melihat soal. Dari awal kita sudah bisa lihat gerakan gas itu ke mana. Harusnya, misalnya kalau mau sekadar asal-asalan, mestinya gas itu ditembakkan ke pintu yang terkunci. Lah itu pintunya jebol baru gitu kan. Tapi, tetap orang menghitung itu lapangan sepak bola ya pasti potensial ada kerusuhan. Karena itu, latih cara mengatasi kerusuhan, bukan dengan membabi-buta menembakkan kiri-kanan tuh. Jadi, bagian-bagian teknis itu kan mudah dibaca, tetapi Presiden juga harus mengerti bahwa penyelesaiannya bukan penyelesaian teknis. Ini satu sistem pengamanan yang buruk di mana-mana tuh. Pengamanan mahasiswa juga buruk segala macam, demonstrasi. Ini sistem pengamanan pelatihan aparat kita. Itu yang mesti diperbaiki Pak Presiden. Bukan mata Anda itu tertuju pada pintu yang sempit. Itu juga jadi sempit perspektif Anda. Karena kalau kemudian dipersoalkan Stadion Kanjuruan ini bisa jadi persoalan dengan Bu Megawati, karena ini stadion yang meresmikan Ibu Megawati loh. Jangan-jangan Pak Jokowi juga nggak tahu tuh. Oh, ya akhirnya orang kait-kaitkan hal semacam itu. Tapi Ibu Megawati nggak pernah berpikir bahwa aparat penjaga ketertiban pertandingan itu tak terlatih. Tentu Ibu Megawati merasa sudah terlatih sehingga ya bagian-bagian tersebut sebetulnya akhirnya orang kaitkan lagi kan. Ya Ibu Mega nanti akan berkomentar, ya kan saya buat itu dengan asumsi Bapak Jokowi akan melatih kepolisian. Jadi, jangan salahkan saya. Kira-kira begitu. Sebenarnya, seluruh dunia juga, yang dari jauh pun, sudah bisa langsung mengambil kesimpulan ketika kita tahu bahwa korban itu akibat ada orang berlarian karena semprotan gas air mata. Kenapa mereka bisa menyimpulkan itu? Karena FIFA sudah jelas melarang ada penggunaan gas air mata, sementara Kapolda misalnya menyatakan bahwa itu sesuai dengan SOP. Dari situ saja makanya seorang kolumnis di New York Times atau juga Bayern Munchen atau bahkan pemain seluruh dunia bisa langsung menyimpulkan ada persoalan yang serius pada petugas keamanan, bukan pada suporter atau pada stadionnya. Nah, informasi-informasi begini yang aparatnya Pak Jokowi atau staf khusus segala macam nggak brief. Pak Jokowi perlu diberi briefing tuh, internasional begini. Terjemahkan New York Time, terjemahkan koran-koran yang di Eropa supaya Pak Jokowi ngerti: Oh, iya ya, semua sepakat bahwa ini melanggar aturan FIFA, bahwa seluruh dunia langsung bisa melihat apa penyebab dari kejadian brutal itu. Jadi, dunia nggak melihat pintunya. Jadi, Pak Jokowi mesti diajarin supaya bisa berpikir lebih lebar, supaya dia dapat perspektif dengan perbandingan-perbandingan tuh. Ini bukan cuma salah Pak Jokowi, itu memang kapasitas beliau begitu. Tapi staf di sekitar beliau tidak kasih informasi yang benar sehingga Pak Jokowi akhirnya merasa ya ini cuma soal karena pintu kecil itu. Jadi hal-hal begini yang dari dulu kita ajarkan pada istana, supaya berpikirnya itu lebar dan dalam. Itu masalahnya. Kita jadi penasihat informal juga nih. Apa boleh buat Bung Rocky, karena kan kemarin juga kita baca bagaimana staf khusus Presiden Jokowi yang tetap bersikukuh atas somasi Aremania terhadap Presiden Jokowi dan juga para otoritas yang lain. Tetapi, menurut mereka apa urusannya Pak Jokowi harus minta maaf. Ini yang saya kira mesti kita jelasin. Ini staf khusus dungu juga nih. Kan itu somasi untuk meminta perhatian Pak Jokowi terhadap keadaan psikososial dari masyarakat yang getir, yang marah segala macam. Kan somasi itu artinya teguran etis. Memang dia disebut somasi karena cuma itu jalannya. Tapi kan dalam hukum yang beradab, kalau disomasikan orang mesti oh iya, gua salah, jangan-jangan ya. Itu namanya somasi. Somasi itu bukan tuntutan hukum. Itu adalah awal dari menyadarkan orang yang bersalah. Itu somasi. Jadi, staf khusus presiden ini, siapa mereka mereka, nggak paham tentang dasar pertama dari somasi adalah etika imperatif. Itu dia nggak ngerti belajar dari mana dungu-dungu ini. Ini betul-betul membuat membuat publik menjadi sangat kecewa dan ternyata sikap-sikap semacam itu ya sikap lari dari tanggung jawab itu diikuti juga oleh di bawahnya, misalnya PSSI. Ketua umum PSSI mengatakan bahwa tanggung jawabnya bukan pada PSSI. Tanggung jawabnya itu pada panpel. Haduh... Saya jadi speechless deh mau ngomong. Kalau begitu tanggung jawabnya ada pada si pemegang kunci pintu itu. Jadi, begitu kan. Atau kunci pintunya yang tanggung jawab. Kan ini gila reasoning dari istana kan. Itu kayak orang nggak terdidik dalam berpikir, asal jeplak saja. Kami nggak akan minta maaf karena nggak perlu lagi karena presiden sudah pastikan diusut. Memang itu presiden ngomong diusut apa nggak ngomong diusut, itu pasti harus diusut. Jadi, yang lebih penting adalah dimensi etik dari peristiwa itu yang membuat orang jengkel, marah, sedih, geram, segala macam. Kan itu disomasi. Jadi, hati nurani publik minta presiden minta maaflah. Nanti Istana bilang kenapa kita minta maaf, itu kan yang salah adalah juru kunci, yang pegang kunci kan. Itu saya bayangkan cara berpikir istana ini yang betul-betul ya sering saya sebut dungu itu. Bukan orangnya yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Keadaan dunia marah, lalu dianggap bahwa ya nggak perlu minta maaf. Loh, seluruh dunia itu marah, FIFA marah karena kalian itu nggak ngerti manajemen kerusuhan itu. Jadi, itu intinya tuh. Ini bahayanya kalau presiden dikelilingi oleh orang-orang yang hanya punya keahlian teknis, teknis hukum apalagi. Itu nggak ngerti bahwa di belakang teknikaliti dari hukum itu ada desain etis di situ, ada moral clarity. Somasi itu untuk minta moral clarity. Begitu cara berpikirnya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di istana. Saya kira wajar kalau Anda pagi ini kelihatan rada emosional. Karena ini serius betul, tapi ditanggapi seolah peristiwa biasa itu, yang nggak perlu minta maaf segala macam. Lalu dipakai istilah tragedi. Di mana ada tragedi. Di dalam peradaban, kalau kita baca asal-usul kata tragedi, tragedi artinya sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan karena dia bukan faktor manusia. Manusia itu dicemplungkan nasibnya oleh kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, di luar kapasitas dia, artinya alam yang membuat tragedi. Kalau ini bukan alam yang membuat. Ini yang membuat adalah petugas keamanan, dan itu yang nggak dipahami oleh istana. Oh, ini tragedi kemanusiaan. Nggak ada. Tragedi kemanusiaan itu tidak bisa diprediksi. Nah, peristiwa di Malang itu bisa diprediksi. Sesuatu yang bisa diprediksi pasti bisa dikontrol. Nah, gagal kontrol itu artinya gagal prediksi tuh. Itu bukan karena kehendak alam. Kalau tragedi karena kehendak alam. Di luar kapasitas manusia. Kalau ini ada di dalam manajemen yang dikelola oleh sistem yang gagal untuk memberi rasa aman. Itu yang mesti dipahami dungu-dungu yang berkeliling di sekitar Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi nggak ngerti sebetulnya beda antara tragedi dan kriminal. Oke. Kita teruskan evaluasinya ya, karena kalau kita tadi lihat New York Times, jelas. Dia jelas menuding langsung petugas keamanan, dalam hal ini kepolisian, ada memang tentara tapi di situ diperbantukan gitu ya. Dan, ini sebenarnya kalau kita lihat memang terjadi soal serius kelihatannya di internal kepolisian. Kemarin, ini kita geger ada dua Bintara polisi Polda di Polda Papua Barat yang rupanya diminta mengantarkan kue ulang tahun untuk TNI yang kemarin itu merayakan ulang tahun ke-77, tapi malah melakukan pelecehan. Kue ulang tahunnya malah dijilat, dia menyatakan supaya tidak panjang umur, dan sebagainya. Dan ini membuat pimpinan Polri kalang kabut dan harus minta maaf pada pimpinan TNI. Dalam keadaan semacam ini, kita selalu minta pertanggungjawaban. Saya ini rumuskan kembali bahwa tragedi tidak perlu ada pertanggungjawaban karena itu desain semesta. Tetapi, ini butuh pertanggungjawaban. Nah, karena itu, kemudian orang merasa bahwa kalau nggak ada pertanggungjawaban, jadi semua orang bisa suka-sukanya gitu melecehkan atau menghina segala macam. Jadi, satu paket bahwa institusi Polri itu memang disorot publik dan nggak ada pembenahan. Sudah dari kasus Pak Sambo itu nggak ada pembedahan, lalu terjadi ekses-akses semacam itu. Bayangkan misalnya kalau kemarahan itu tumpah bersama dengan kemarahan buruh, kembaran suporter, dan kemarahan TNI. Kan berantakan. Nah, itu pentingnya Pak Jokowi di dalam keadaan yang krisis semacam ini datang ke publik, kasih public address. Itu biasa dalam hal yang betul-betul dramatis. Ada bencana, ada segala macam. Itu Pak Jokowi datang kasih pidato pendek yang menenangkan. Itu intinya. Jadi, jangan defensif atau apologetik. Jadi, lakukan sesuatu secara dorongan keras dari batin bahwa bangsa ini sedang retak. Suatu peristiwa yang barusan terjadi di Malang itu ternyata tidak dipahami oleh anggota polisi yang ada di Papua, misalnya. Jadi, emang ini yang anggota di Papua mungkin ya sangat junior, dia belum bisa paham bahwa kita ada dalam kecemasan, bahwa institusi polisi itu ada dalam sorotan tajam, bahkan dari internasional menganggap bahwa polisi itu memang nggak terlatih gitu. Dan orang akan anggap bahwa polisi Indonesia juga berbahaya kalau begitu, menangani potensi rakyat segala macam kalau terjadi G20, misalnya. Cara memandang kita itu lihat hutannya, bukan sekadar lihat pohon-pohonnya. (Ida/sws)
Eks Pemain Timnas: Penundaan Liga Indonesia Dua Pekan Merupakan Kerugian
Jakarta, FNN - Setelah terjadi tragedi kanjuruhan pada Sabtu (1/10/22) lalu, Presiden Joko Widodo mengintruksikan PSSI dan PT LIB untuk menunda kompetisi sepak bola Indonesia hingga selesai pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban jiwa. Namun, pengamat sepak bola nasional Sigit Nugroho dan mantan pemain timnas Oktovianus Maniani menilai penundaan kompetisi Liga Indonesia selama dua pekan sebagai kerugian. Sigit dan Okto tidak sepakat kompetisi mengalami penundaan. Keduanya kompak menginginkan turnamen Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 segera digulirkan. Hal ini disampaikan keduanya dalam acara Gelora Talks secara daring yang bertajuk ‘Duka Sepak Bola Tanah Air, Duka Untuk Indonesia’ pada Rabu (5/10/22). Bukan bermaksud tidak bersimpati kepada korban, tetapi menurutnya saat ini prestasi sepak bola Indonesia tengah dalam performa terbaik sehingga dibutuhkan kompetisi yang mendukung. Di level senior terbukti Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae Yong kembali berlaga di Piala Asia 2023 di Qatar seusai terakhir ikut pada edisi 2007. Selain itu, di level junior, Garuda Nusantara baru menjadi juara untuk kelompok umur U-16 dan lolos ke Piala Asia U-20 2023 yang rencananya akan digelar di Uzbekistan. Maka dari itu, Sigit berharap PSSI kembali mengkaji penundaan kompetisi mengingat jika terlalu larut, federasi sepak bola dunia (FIFA) bisa menjatuhkan hukuman akibat adanya campur tangan pemerintah. Okto Maniani juga mengatakan apabila kompetisi ditunda selama dua pekan maka dapat membuat para pemain mengalami penurunan performa dan membutuhkan recovery yang lama untuk kembali ke kondisi awal. “Pemerintah harus memikirkan pemain dan pelatih saat kompetisi dihentikan. Ada banyak orang menggantungkan hidupnya di sepak bola. Takut kalau lama ditunda akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan,\" pungkasnya. (Lia)
Ngotot Jadikan Anies Tersangka, KPK Bisa Menjebak Anies Sekaligus Jokowi
TAMPAKNYA Ketua KPK Firli Bahuri masih bersikeras melanjutkan proses “hukum” Anies Rasyid Baswedan ke tingkat penyidikan terkait gelaran balap mobil listrik Formula E. “Kan kemarin saya bilang, pasti akan dilanjutkan karena duel habis-habisan sebetulnya. Kalau diloloskan ya sudah, habislah. Ganjar habis, Puan habis, segala macam itu. Kan begitu KPK bilang oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan kan. Karena itu orang merasa ini dia penyelamat kita,” kata pengamat politik Rocky Gerung. “Tapi, sebagai teman dan sebagai orang yang melihat bahwa potensi Anies untuk maju itu harus kita dukung, sama seperti potensi Ganjar untuk maju sebagai presiden juga kita dukung, kita menginginkan ada satu standar bahwa semua orang boleh maju di dalam kompetisi,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (5/10/2022). “Padahal kita cuma ingin ada satu aura, yaitu kompetisi. Kompetisi adalah kemampuan akal pikiran untuk mengucapkan program, untuk berdebat dengan lawan politik,” tegas Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, berikut ini petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo Bung Rocky, ketemu lagi kita, ngobrol. Kemarin kalau nggak salah saya bertanya kepada Anda, ini setelah Nasdem mendeklarasikan capresnya, berani tidak KPK meneruskan kasus ini. Dan kalau kita simak pernyataan dari wakil ketua KPK, Alexander Marwata, mereka bilang jalan terus, karena ini kan belum resmi pencalonan, baru satu partai saja. Jadi, ini tidak menghalangi proses penyidikan yang harus dilakukan oleh KPK. Ya, kemarin saya bilang, pasti akan dilanjutkan karena ini duel habis-habisan sebetulnya. Kalau diloloskan ya sudah, habislah. Ganjar habis, Puan habis! Begitu KPK bilang oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan. Karena orang merasa ini dia penyelamat kita. Psikologi itu akan terjadi. Nah, pasti kekuasaan menghitung itu. Karenanya, saya bikin teori bahwa pasti Anies akan dijegal. Bukan saya ingin Anies dijegal, tetapi secara kalkulasi politik real Anies pasti dijegal. Jadi, KPK pasti akan melawan deklarasi itu tuh. Nah, sekarang kita bandingkan, bayangkan misalnya begitu KPK bilang “enggak kami akan terus” maka akan ada reaksi. Dari mana reaksi? Pertama pasti dari pendukung Anies. Siapa pendukung Anies yang pasti akan marah. Pertama, pasti 212. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan? Lalu negara bilang, nah, tuh kan Anies cuma didukung 212. Lalu Nasdem mungkin akan bilang, iya, kita sudah lakukan yang maksimal, tapi ya sudah kita percaya pada sistem hukum, lalu Nasdem kemudian melemah lagi. Ya, ini karena KPK kita hormati. Habis juga akhirnya Anies. Itu yang saya uji sebagai jebakan-jebakan kecil yang berbahaya bagi Anies. Tapi, oke, mungkin Anies juga sudah antisipasi itu. Tetapi, sebagai teman dan sebagai orang yang melihat bahwa potensi Anies untuk maju itu harus kita dukung, sama seperti potensi Ganjar untuk maju sebagai presiden juga kita dukung, kita menginginkan ada satu standar bahwa semua orang boleh maju dalam kompetisi. Kan orang akan bilang ya Ganjar juga masih ada kasus sprindik, sama saja sebetulnya. Begitu Ganjar dicalonkan, lawan politiknya mulai aduk-aduk lagi itu. Ada soal e-KTP. Tetapi, kita musti fair, kasih kesempatan pada Anies, kasih kesempatan pada Ganjar Pranowo, Ibu Puan, siapapun, AHY atau Ridwan Kamil bahkan, supaya ada kegembiraan dalam politik ini. Jadi, jangan hal-hal kecil itu dipakai untuk menjegal seseorang. Kalau memang faktanya kriminal, ya sudah putuskan itu sebagai kriminal. Dan sebenarnya gini ya, kita ini sekarang dengan peristiwa ini membuat publik semakin paham dan semakin terbuka permainan di balik layar yang selama ini. Kan selama ini coba ditutupi gitu, kemarin misalnya Pak SBY nyebut soal turun gunung gitu, Beny Harman menyebut genderuwo, dan kita sekarang jadi tahu siapa genderuwonya itu. Tapi kan genderuwo, setan, dan lain-lain tuyul kan biasanya ada yang memelihara juga, begitu. Ya jelas, tuyul diumpankan. Kalau genderuwo dijadikan sebagai pengganggu. Lalu kita berpikir bahwa berarti banyak dukun yang lagi bermain di belakang politik. Padahal kita cuma ingin ada satu aura, yaitu kompetisi. Itu intinya. Kompetisi ya kemampuan akal pikiran untuk mengucapkan program, untuk berdebat dengan lawan politik. Kalau begini ini, bagaimana kita menikmati perdebatan intelektual di forum-forum publik tentang siapa yang layak jadi capres kalau isu di belakang itu genderuwo, tuyul, segala macam, kan nggak fair itu. Apalagi kalau soal Anies. Anies ini to be or not to be bagi negara. Lain halnya kalau Anies bilang oke, saya mencalonkan diri karena saya ingin meneruskan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi, maka kedudukan Anies sama dengan Pak Prabowo, sama dengan Ganjar, sama dengan siapapun yang ingin meneruskan. Tetapi, karena Anies itu dianggap berbeda secara ideologi perencanaan pembangunan dengan Pak Jokowi, maka dia akan dijegal. Itu bahayanya. Sebetulnya biasa saja kan? Orang nggak ingin meneruskan program Pak Jokowi, emang kenapa? Kan setiap 5 tahun programnya berubah sesuai dengan visi presiden baru. Itu dasar pertandingannya di situ selalu. Tapi gini ya, kalau toh kemudian KPK tetap nekat dan artinya KPK itu, kita nyebut juga bukan hanya KPK ya, itu ada kepentingan-kepentingan di belakangnya, dalam hal ini kekuasaan. Apakah dalam situasi sekarang ini mereka tidak menyadari bahwa melakukan mitigasi gitu ya. Situasinya berbeda. Pemerintah sekarang tidak sepowerfull sebelumnya. Ya, dia tahu. Tapi, dia anggap kami cuma alat. Kami juga nggak mungkin lakukan hal yang sebaliknya kalau nggak ada perintah dari agen-agen yang lebih tinggi dari dia. Kan sinyal itu dari awal kita tangkap gituan selalu kita hubungkan dengan memangnya status KPK sekarang itu sama seperti KPK di awal-awal? Kan enggak. Dan orang-orang kritis di KPK justru tersingkir. Jadi, bagian-bagian ini yang orang anggap ya KPK sebetulnya paham bahwa nggak etis mempersoalkan sesuatu yang masih bersifat administratif. Penyelenggaraan administrasi kegubernuran Anies itu dikait-kaitkan dengan potensi Anies untuk melawan Jokowi. Kan di benak kepala orang, kalau KPK menghalangi Anies, dianggap bahwa Anies memang akan melawan kebijakan Jokowi. Ya memang, kan harus ada kontras. Orang bosen misalnya dengan kepemimpinan Pak Jokowi, biasa saja kan. Lalu, terbaca di dalam elektabilitas bahwa kepuasan publik menurun, tetapi kemudian dimanipulasi oleh lembaga survei. Tapi faktanya Anies tidak pernah mengatakan akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi, melanjutkan program Pak Jokowi, itu yang saya anggap kejujuran dari Anies mengatakan bahwa saya memang berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Anies sama dengan Pak Jokowi ngapain gua dukung Anies, mending gua dukung Pak Jokowi saja. Kan beliau yang lebih lebih dulu memberi jalan bagi kemajuan Indonesia. Kalau begitu. Apalagi kalau ilmunya lebih rendah dari Pak Jokowi. Untuk apa kita pilih lagi ya. Iya, kalau retorika Anies buruk, ya sudah. Kan Anies akan bilang saya akan ikuti cara diplomasi Pak Jokowi, yaitu pergi ke forum internasional sambil nenteng-nenteng laptop atau apa, ya nggak begitulah. Kan orang mau lihat ada orang yang masuk dalam forum internasional dengan pikiran yang cerdas dan manfaatkan momentum internasional untuk menagih kepentingan Indonesia di forum internasional. Itu yang Pak Jokowi enggak pernah lakukan, bertahun-tahun Pak Jokowi nggak pernah hadiri persidangan internasional yang memerlukan kecepatan berpikir. Bukan saya katakan Jokowi tidak mampu, tapi Pak Jokowi memang wataknya begitu. Dia mungkin nggak suka forum-forum internasional, tapi Anies suka. Nah, kita, orang yang suka pada forum internasional dimanfaatkan pasti akan menganggap Anies harus lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Jokowi. Apakah Jokowi buruk karena nggak masuk forum internasional? Nggak juga. Karena itu wataknya Pak Jokowi itu. Tetapi, dalam kalkulasi kita seharusnya presiden memanfaatkan forum-forum internasional. Itu intinya. Iya. Oke. Beginilah. Tadi Anda memperkirakan bahwa misal kalau kemudian pemerintah nekat itu mungkin mereka bisa kendalikan dan Nasdem juga bisa buang badan gitu, kalau orang Medan bilang gitu. Tetapi kalau Anda lihat mood publik yang sangat merasakan, kita bisa merasakannya, mood publik ingin ada perubahan, apakah yang ini akan kembali lagi seperti kasus-kasus serupa gitu, ketika ada banyak korban tewas pada saat Pilpres lalu, kemudian juga banyak kasus-kasus unlawfull killing dan sebagainya, rakyat akan diam saja kalau itu sampai dilakukan oleh KPK. Ini akan terjadi yang disebut public justice itu. Orang akan tagih keadilan di jalanan, atau street justice. Jadi, itu bahayanya. Karena orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu seolah-olah ingin menyelamatkan Pak Jokowi dengan menutupi mata Pak Jokowi tentang keresahan publik. Pak Jokowi saya kira tidak punya akses yang riil untuk merasakan bahwa ada kemarahan publik. Ini adalah kesalahan dari orang-orang di luar Pak Jokowi itu. Ketidakmampuan Jokowi untuk berinteraksi langsung secara intelektual dimanfaatkan oleh mereka supaya Pak Jokowi terlindungi. Padahal, itu justru berbahaya. Saya ingin menyelamatkan figur Pak Jokowi jutru supaya Pak Jokowi ngerti bahwa bagian-bagian masyarakat itu ada yang dimanipulasi untuk sekedar menjilat-jilat beliau. Itu intinya. Dan kita mulai meragukan apakah betul Pak Jokowi bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya sampai 2024. Potensi social unrest, potensi kekacauan kita hari ini. Jadi tingkat kemarahan publik itu tinggi sekali hari ini. Itu yang tidak dikenali Pak Jokowi. Kenapa? Karena akses Pak Jokowi untuk mengerti itu dihalangi oleh para penasihatnya tuh. Saya pikir itu. Selain kritik saya yang langsung tertuju pada Pak Jokowi, ya saya juga menganggap bahwa ada lingkungan yang jadi bemper di situ. Tentu itu disewa oleh oligarki, disewa oleh intelijen segala macam. Itu bahayanya, presiden yang kapasitasnya kurang, lalu dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan. Jadi, artinya bukan hanya Anies dong yang terjebak ya. Pak Jokowi juga mungkin tanpa sadar juga bisa dijebakkan dalam situasi semacam ini. Iya, tentu banyak orang yang menganggap Pak Jokowi, Anies nanti akan memenjarakan Anda setelah dia terpilih. Lalu, Pak Jokowi mulai pasang strategi, kalau begitu kita upayakan supaya Anies jangan maju tuh. Kan padahal nggak ada percakapan itu di publik. Orang Indonesia adalah pemaaf, orang Indonesia mengerti bahwa kapasitas Pak Jokowi tidak mampu untuk dipakai membuktikan janji-janjinya. Ya sudah, orang sudah anggap itu kan. Dan semua publik internasional juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya kapasitas melebihi yang dia janjikan, yang ekonomi akan tumbuh sekian, oposisi nanti tidak diperlukan segala macam, itu berbalik kan? Jadi, biasa saja di ujung kepemimpinan seseorang yang sudah 7 tahun, Pak Jokowi ngerti tentang politik, tetapi publik menganggap bukan itu yang kita tagih dari Pak Jokowi. Janji-janjinya itu musti diperlihatkan dan itu nggak terjadi. Lalu, Pak Jokowi berdasarkan informasi penasihatnya, ini kan ada covid, karena segala macam. Loh, sebelum covid pun Indonesia sudah nggak tumbuh. Jadi apologia itu yang justru membuyarkan harapan kita bahwa Jokowi bisa tampil sebagai pemimpin bermutu dan dicatat dalam sejarah kita. Nanti setelah 2024 orang akan tanya apa sejarah Pak Jokowi? Yang orang ingat adalah beliau nggak mau minta maaf soal Arema. Apa prestasi Pak Jokowi? Prestasi dia adalah menghalangi Anies jadi presiden. Kan itu buruk ya, dan itu yang kita ingatkan sebetulnya. Kalau saya katakan Istana itu dungu karena cara itu, bukan pribadi orang yang dungu tapi cara mereka melindungi Pak Jokowi itu dungu. Itu yang nggak mungkin berubah dari cara saya menganalisis. Jadi sikap KPK akan tetap terus maju untuk menghalangi Anies Baswedan ini sesungguhnya tidak hanya menjebak Anies saja tapi juga menjebak Pak Jokowi juga ya. Betul. Itu Pak Jokowi terjebak di situ tuh. Mungkin dia ingin bercakap-cakap dengan Anies, tapi lingkungannya bilang jangan. Mungkin Pak Jokowi ingin bercakap-cakap dengan Habib Rizieq Shihab, tapi lingkungannya yang bilang jangan, berbahaya itu, tuker tambahnya berat segala macam. Jadi ini soalnya tuh. Jadi, Pak Jokowi dihipnosis oleh lingkungannya sendiri untuk makin tidak punya kapasitas membaca arah demokrasi itu. Dan bagi kita semua sebenarnya kita nikmati saja soal ini dan karena kita sebenarnya mengingatkan bahwa biang persoalan seluruhnya itu adalah 0%. (Sof/sws)
Partai Gelora Optimistis Timnas Indonesia Makin Berprestasi Pasca Tragedi Kanjuruhan,Tapi?
Jakarta,FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) optimis persepakbolaan di Indonesia akan semakin maju pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan 131 supoter Aremania beberapa waktu lalu. Tragedi Kanjuruan akan menjadi momentum perbaikan persepakbolaan Indonesia di segala lini. Mulai dari fasilitas stadion, pembinaan suporter dan wasit, pengamanan pertandingan hingga perekrutan pemain Timnas Indonesia. \"Partai Gelora Optimis masa depan sepak bola Indonesia akan semakin maju, apalagi kalau melihat bibit-bibit Timnas yang ada saat ini. Mereka memiliki mental yang keras dan bisa berprestasi,\" kata Ketua Bidang Gaya Hidup, Hoby & Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini (Mala) dalam Gelora Talks \'Duka Sepak Bola Tanah Air, Duka untuk Indonesia\', Rabu (5/10/2022). Menurut Mala, Timnas Indonesia dibawah asuhan pelatih Bima Sakti untuk U-17 dan Shin Tae Yong untuk U-19, U-23 dan Timnas Senior memiliki mental juara. \"Kita melihat sepak terjang pelatih Shin Tae yong dan Bima Sakti, Timnas memiliki mental yang keras. Dan ternyata kita bisa lho berprestasi. Karena itu, Partai Gelora optimis Timnas akan semakin berprestasi,\" kata Mala. Hal senada disampaikan eks pemain Timnas Indonesia asal Papua Oktovianus \'Okto\' Maniani. Okto menilai pemain sepak bola Indonesia memiliki kualitas dan talenta seperti pemain Eropa, terutama dari Indonesia Timur. Karena itu, Okto mendorong pemain Indonesia semakin banyak bermain di luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan skillnya. Ia berharap tragedi Kanjuruhan tidak memadamkan semangat pemain sepak bola Indonesia untuk bermain di luar negeri. \"Bermain bola itu jangan sampai padam, motivasinya harus tinggi. Kalau ada tawaran keluar dari Indonesia, silahkan itu di ambil. Itu akan membuat karakter dan kualitas kalian lebih bagus. Dan bisa mewakili Garuda di luar negeri,\" kata Okto. Okto yang kini bermain di PSBS Biak di Liga 2 itu berharap agar kompetisi tidak dihentikan terlalu lama, karena akan mempengaruhi masa depan pemain, menyangkut kualitas bermain dan finansial mereka. \"Tragedi Kanjuruhan cukup mencoreng muka kita, tetapi namanya musibah. Kita berharap pemerintah tidak menghentikan kompetisi sampai 2 tahun, cukup dua pekan saja karena akan mempengaruhi seluruh pemain. Kita berharap kompetisi tetap dilanjutkan,\" pinta Okto. Pengamat Sepak Bola dan Tokoh Suporter Nasional Sigit Nugroho juga berharap agar kompetisi bisa dilanjutkan, dan tidak dihentikan terlalu lama. Namun, dengan catatan jumlah penonton dibatasi dan pengamanan pertandingan harus lebih humanis, serta tidak ada lagi penggunaan gas air mata. \"Sepak bola nasional memang harus direstorasi sebelum kompetisi digulirkan lagi. FIFA perlu turun tangan untuk melakukan investigasi dan perbaikan. Jangan pemerintah, nanti kita bisa kena banned lagi,\" kata Sigit. Sigit menilai perhatian PSSI dibawah kepemimpinan Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI terhadap pembinaan atau edukasi suporter sangat kurang, padahal didukung anggaran yang cukup besar. \"Tapi begitu sekarang ada kejadian di Kanjuruhan, buru-buru mau melakukan edukasi kepada supoter, ini yang kita sayangkan, kenapa baru setelah ada jumlah korban besar, baru memberikan perhatian, serius,\" katanya. Sigit lantas membandingkan ketika PSSI dibawah kepemimpinan Djohar Arifin dalam melakukan edukasi kepada suporter. Saat itu, Sigit diminta membina suporter di Bandung, Jakarta, Surabaya dan Malang. \"Jadi kita saat itu membantu PSSI agar suporter tidak brutal dan bisa memahami regulasi. Di Bandung kita berhasil membina Bobotoh Bertakwa, Bonek Hijrah di Surabaya. Dan di Malang sebenarnya juga sudah terkendali dan embrio-embrio kebaikan itu ada,\" katanya. Selain itu, Tokoh Suporter Nasional ini juga mengaku saat kepemimpinan Djohar Arifin berhasil mengumpulkan seluruh suporter di tanah air di Puncak, Bogor diberikan pelatihan jurnalistik untuk mengelola website masing-masing klub. \"Jadi kita berikan kegiatan positif untuk supoter sebagai edukasi. Kita dapat apresiasi dari Pak Djohar Arifin karena dianggap telah membantu PSSI saat itu. Tapi sekarang dananya jauh lebih besar, tapi tidak ada perhatian sama sekali,\" tegas Sigit Nugroho. (*)
Aktivis Petisi 28 Curigai Semua Institusi Terlibat Kasus Sambo
Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan Brigadir J adalah pintu dugaan adanya dugaan kejahatan yang dilakukan Satgassus Merah Putih. Haris Rusly, aktivis Petisi 28 merasa ada sikap tidak serius dari penguasa untuk mengusut tuntas kasus ini. Seminar \"Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang!?\" dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022) di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat. Terdapat 5 pembicara yang hadir dalam seminar ini: Said Didu, Anthony Budiawan, Yusri Usman, Boyamin Saiman dan Haris Rusly. Menurut Haris, kejahatan Satgassus yang sudah terbongkar dan juga telah diumumkan seperti mafia judi online, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Ia berharap bukan hanya kasus pembunuhan Brigadir J saja yang ditangani serius dan jangan sampai ada sikap lepas tangan. “Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ada kesan, apa ya? Kalau kita perhatikan yang ada di negara kita hari ini. Jangan-jangan semua terima, semua terlibat. Sehingga tidak ada pejabat yang berani bertindak,” ungkap Haris. Aktivis Petisi 98 itu merasa pejabat dan penegak hukum hanya memberikan pernyataan di depan publik. Tapi setelah itu tidak ada tindakan nyata. Publik pun akan menciptakan rasa curiga menurutnya. Haris juga meminta kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk membenahi institusi Polri. Saat ini wajah Polri sudah bonyok dan berbau busuk. Menurutnya, walau Polri sudah melakukan pencitraan, itu tak akan cukup. Jadi ia meminta kepada Presiden untuk memimpin dan manata ulang Polri secara langsung. “Presiden harus pimpin langsung, menata ulang. Mengajukan revisi terhada Undang-Undang Polri agar kewenangannya itu dibatasi. Lalu menempatkan Polri seperti TNI di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Supaya apa? Supaya Polri ini lebih fokus pada fungsi utamanya,\" pungkas Haris. (Fer)
Anies Baswedan Tuntaskan Program Relokasi Tugu 66 di Taman Menteng
Jakarta, FNN - Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Anies Rasyid Baswedan pada Rabu, 5 Oktober 2022 telah resmi menuntaskan program relokasi Tugu 66 ke Taman Menteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya berada di jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pemindahan tugu ini dilakukan karena pada tempat sebelumnya, tugu yang melambangkan perjuangan pemuda pada tahun 1966 ini terhalangi oleh pembangunan stasiun LRT yang hingga sekarang masih berlanjut sehingga mendistorsi fungsi dari tugu itu sendiri. \"Pemindahan ini dilakukan karena di tempat sebelumnya, di Rasuna Said, Tugu ini terhalangi oleh adanya stasiun LRT sehingga fungsinya sebagai pengingat terhadap perjuangan pemuda masa lalu kurang tersampaikan,\" ujarnya pada acara peresmiam relokasi Tugu 66 di Taman Mentang, Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober 2022. Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 itu berharap, semoga dengan adanya pemindahan ini fungsi dari tugu itu sendiri dapat memberikan inspirasi kepada gerasi baru khususnya untuk pemuda untuk selalu bergerak melakukan perubahan. \"Saya yakin tempat ini, monumennya akan lebih nampak dari pada di tengah jalan yang hampir tidak ada orang jalan kaki yang mampir ke monumen itu. Tapi di tempat ini memungkinkan banyak orang untuk mampir dan biarkan mereka membaca kisahnya dan mereka akan terinspirasi dengan mengatakan bahwa di masa lalu, ada anak muda yang tidak pilih menonton, tidak pilih diam tapi memilih bergerak dan melakukan perubahan,\" ujarnya. Tugu 66 adalah monumen memorial perjuangan para pemuda pada tahun 1966 atas dikeluarkannya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) terhadap pemerintah orde lama yang berisi (1) Bubarkan PKI, (2) Rombak Kabinet Dwikora dan (3) Turunkan Harga Pangan. Program relokasi Tugu 66 ini pertama kali dilakukan pada 20 Juli 2022, dan telah dinyatakan resmi tuntas pada Rabu, 5 Oktober 2022. Program ini merupakan salah satu program terakhir yang dituntaskan oleh Anies Baswedan sebelum habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022 mendatang. (Habil)
POPULER
