NASIONAL
Rocky Gerung: Demo Tuntut Jokowi Mundur Itu Ada Alasan, Nodong Senjata, Itu Baru Makar
MENGAPA setiap kali ada unjuk rasa Presiden Joko Widodo kabur dari Istana sehingga terkesan menghindar? Itulah yang terjadi pada Jun’at, 4 November 2022. Bersamaan dengan moment tersebut, pada paginya, Presiden Jokowi secara mendadak ada agenda kunjungan ke Jawa Timur, tepatnya ke Mojokerto. Mengutip Antara, keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden menyatakan Presiden Jokowi beserta rombongan lepas landas menumpangi pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 7.30 WIB.Presiden dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, disambut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto, dan Danlanudal Juanda Kolonel Laut Heru Prastyo.Dari bandara, Presiden melanjutkan perjalanan menuju pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero) di Mojokerto. Di sana, Presiden menghadiri acara “Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi”. Mengapa Presiden Jokowi sering menghindar ketika terjadi demonstrasi yang digelar rakyatnya? Untuk menjawabnya, wartawan senior FNN Hersubeno Arief berdialog dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Offial, Sabtu (5/11/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, ini rupanya media itu memperhatikan kenapa Pak Jokowi setiap kali ada unjuk rasa pasti selalu meninggalkan Istana. Dan, ada saja yang tadinya enggak ada kegiatan, tiba-tiba ada kegiatan. Dalam kasus yang kemarin, demo 411 itu kan banyak sekali yang unjuk rasa kemudian minta Pak Jokowi mundur. Tapi pada saat yang bersamaan ternyata Pak Jokowi pergi ke Jawa Timur, ke Mojokerto. Dan alasan dari biro protokol Istana, katanya Pak Jokowi sudah punya jadwal lama yang tertunda, dan oleh Pak Menteri BUMN diminta lagi untuk hadir. Tapi kenapa dipilih bersamaan dengan aksi unjuk rasa di sekita Istana? Itu yang dipertanyakan media. Ya, sudah terjadi berapa kali itu. Kalau satu kali itu kebetulan, kalau dua kali kebangetan, kalau tiga kali ketakutan. Kalau sekali lagi kedunguan namanya. Kan orang akhirnya catat pola Pak Jokowi bereaksi terhadap politik. Terhadap relawan Jokowi, dia begitu senang gembira, ada di dalam suasana, lalu terbawa gelak tawa, dan terlihat kalimatnya jadi berbunga-bunga tuh. Itu kalau dengan relawan. Tetapi, kalau dengan demonstran, mahasiswa, guru, buruh, itu sepertinya enggak mau menyambut kan. Kalau nggak mau menyambut enggak apa-apa kan, kirim wakil saja. Tetapi, akhirnya jurnalis tahu bahwa polanya nanti Pak Jokowi pasti akan minta pagi-pagi buatkan saya agenda untuk keluar kota tuh. Kira-kira begitu kan. Itu sebetulnya sejenis kepengecutan. Karena itu rakyat dia, dia mesti hadapi dan apapun yang disebut kalau 411 pasti warnanya Muslim. Dan itu justru harus dihadapi oleh Pak Jokowi karena selama ini yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang sedang dikerjakan Pak Jokowi, adalah memecah-belah bangsa dengan isu-isu Islamofobia. Saya sebut Pak Jokowi dalam pengertian administrasi, kebijakan-kebijakan yang memecah-belah bangsa itu makin lama makin terlihat. Buzzer-buzzer Pak Jokowi nggak henti-hentinya lakukan Islamofobia. Jadi, kelihatannya politik Islam dipancing untuk demonstrasi supaya diperlihatkan bahwa ini betul-betul Islamofobia politik Islam. Jadi, jebak menjebak itu sebetulnya. Dan, itu buruk sekali. Satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain, lalu di ujungnya, oh itu karena Islam tuh. Ya memang karena Islam itu mayoritas, tapi kan kita mesti tahu bahwa yang diperjuangkan Islam itu adalah keadilan, bukan negara Islam yang diperjuangkan tuh. Bahwa narasinya begitu itu adalah hak komunitas itu untuk membayangkan keadilan di dalam satu kekhalifahan. Tapi, sebetulnya kan secara historis itu enggak mungkin. Apalagi, secara ekonomi untuk membiayai revolusi menuju negara Islam. Jadi, sebetulnya kan dengan mudah kita anggap bahwa enggak, itu hanya ingin protes terhadap ketidakadilan. Secara teknis nggak mungkin itu terjadi. Tetapi, Pak Jokowi sudah keburu punya pikiran bahwa ini ngapain nemuin mereka yang beroposisi berbasis agama. Jadi, Pak Jokowi sebetulnya kalau dia masuk akal politiknya, dia bisa temui demonstran supaya terlihat bahwa Pak Jokowi tidak pro Islamofobia. Nah, sementara ini, kalangan Pak Jokowi, termasuk orang-orang yang tadinya punya pandangan demokratis, itu kemudian mengolok-olok politik muslim, lalu membentur-benturkan dengan data kependudukan bahwa yang Kristen itu seharusnya satu blok, jangan terpecah belah. Itu mereka justru memprovokasi politik identitas. Jadi kalau ditanya apa ya akan diwariskan oleh Pak Jokowi? Satu, adalah IKN yang mangkrak; dua, adalah masyarakat yang terbelah. Ya ,oke. Mari kita dudukkan secara proporsional ya tentang demokrasi dan kemudian hak publik, hak warga negera untuk melakukan unjuk rasa, di Indonesia ini kelihatannya seolah-olah bahwa kalau unjuk rasa itu identik bahwa akan terjadi kerusuhan atau kekacauan. Dan itu yang kemudian membuat aparat keamanan bertindak represif dalam soal unjuk rasa. Padahal, sebenarnya hak menyatakan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Ya, itu yang harus diamankan. Jadi, hak saya untuk demonstrasi itu yang mesti dijaga, bukan dipamer-pamerkan bahwa hak saya akan merusak demokrasi. Justru terbalik. Hak saya minta dijaga supaya demokrasi itu betul-betul tumbuh di dalam perbedaan pandangan. Kan demonstrasi itu tanda ada perbedaan pandangan. Nggak mengangguk-ngangguk saja seperti ketua-ketua partai yang ngangguk-ngangguk di depan Presiden. Rakyat membutuhkan ekspresi. Kalau alasannya itu berbahaya, di mana ada demonstrasi yang tidak menimbulkan semacam kerusuhan? Tapi, tidak ada kerusuhan yang membahayakan demokrasi kalau betul-betul aparat bekerja sesuai dengan SOP. Karena itu yang terjadi. Sekarang kita ditakut-takuti, kalau ada kumpulan massa itu berarti akan terjadi seperti Kanjuruhan. Oh enggak. Lain. Itu SOP yang buruk pasti akan terjadi seperti yang di Kanjuruhan. Sekarang pagelaran musiknya Ahmad Dhani nggak bisa dilakukan karena dianggap itu akan mengarah pada keributan. Kalau begitu nanti kampanye juga nggak usah dilakukan karena akan mengarah pada keributan. Jadi, semua kumpulan massa ditakuti. Padahal, sebetulnya tugas aparat memungkinkan kumpulan massa itu berjalan dengan damai. Orang yang nonton musik enggak akan merusak, dia mau senang-senang saja. Kecuali ada gas air mata dilemparkan pada penonton, ya panik lagi kan. Jadi, hal-hal yang sudah pernah terjadi, jangan jadi preteks bahwa itu akan terjadi lagi. Justru itu yang mesti dibuktikan bahwa tidak akan terjadi seperti Kanjuruhan. Jadi, jangan karena ada Kanjuruhan maka semua perhimpunan manusia itu, crowd ini yang mau dilarang. Kan jeleknya begitu cara berpikir kekuasaan. Nanti terjadi seperti Kanjuruhan. Nah, justru mesti dicegah supaya jangan terjadi Kanjuruhan. Kan terbalik-balik. Saya kira agak berbeda ya Bung Rocky karena musiknya Ahmad Dhani, kita tahu dia seorang pemuda dan kita tahu dia orang yang sangat kritis terhadap pemerintahan. Dan kita tahu juga kemarin misalnya ketika acara Jakarta Berdendang juga sempat menimbulkan (kisruh), mereka itu bukan oposisi, justru menimbulkan entertaimen. Tadi malam juga berlangsung pertunjukan Korea atau apa gitu kemudian ada sejumlah penontonnya berdesak-desakan, kemudian sampai ada yang pingsan. Akibatnya pertunjukan kemudian dihentikan. Saya kira ini kita masih terpengaruh dalam situasi Kanjuruhan, di Taiwan, di Seoul Korsel, dan sebagainya sehingga membuat petugas keamanan tidak mau mengambil risiko. Ya. Lama-lama orang naik Transjakarta juga dianggap potensial untuk desak-desakan segala macam. Jadi, kepanikan itu justru yang membuat kita merasa kalau begitu nggak ada caranya dong untuk menjamin bahwa perkumpulan manusia itu dalam bentuk ekspresi atau nonton musik atau apapun itu bisa dimungkinkan untuk dilakukan tanpa ada kecemasan. Kan tugas dari pengatur ketertiban publik adalah menjamin keamanan, bukan mengamankan orang yang akan menonton. Kan itu beda. Jadi, sebetulnya konsep kepublikan kita itu berubah sama sekali karena kita akhirnya masuk dalam kecemasan yang kita buat sendiri sebetulnya. Padahal, dengan Kanjuruhan, mesti ada semacam pembelajaran supaya nggak akan lagi ada contoh yang lain, yang menjurus pada situasi seperti di Stadion Kanjuruhan. Demikian juga soal demonstrasi, presiden pasti tahu bahwa ini akan ada potensi untuk jadi kerusuhan maka dia pergi dari situ tuh. Justru dia pergi dari situ menimbulkan semacam dendam sehingga nanti akan balik lagi demonstran. Dan pengamanan dengan mudah dilakukan, bahkan di awalnya 212 juga Pak Jokowi temui dan enggak ada apa-apa itu. Karena orang mau mengeluh, rakyat itu mau mengeluh pada pemimpinnya, eh pemimpinnya kabur. Bagaimana jalan pikirannya? Itu kan rakyat dia. Nah, kalau rakyat mengeluh ya dia mesti dengar. Bukan dia tutup telinga, apalagi melarikan diri, artinya dia tidak bertanggung jawab sebetulnya tuh. Dan itu sudah berkali-kali kan. Jadi orang lihat oh polanya begitu, mentalnya segitu doang. Kalau ngancem-ngancem pada ketua partai bisa, tapi menemui demonstran kok nggak berani kan. Jadi, akhirnya timbul satu kesan bahwa ya ada perilaku yang oportunis sebetulnya pada kepala negara kita. Oke. Mari kita dudukkan juga secara proporsional karena saya menyimak ini (kita tonton video-video dari aksi kemarin) unjuk rasa 411. Oke, di situ memang muncul juga tuntutan agar Presiden mundur. Dan kita selalu menganggap kalau tuntutan mundur itu bukan berarti harus makar loh ya, karena itu juga dijamin secara konstitusi untuk menuntut seorang presiden mundur. Yang nggak boleh itu justru tuntutan untuk seorang presiden yang mau maju terus sampai tiga periode kan. Justru itu yang dilarang oleh konstitusi. Ya, saya dapat banyak postingan dan banyak buzzer yang menganggap ini sudah makar nih. Lah, orang minta presiden mundur itu ada alasannya. Kalau ditodong dengan senjata untuk mundur baru itu namanya makar. Ini permintaan dengan analisis kan Jadi, itu mundur demi kebaikan bangsa sebetulnya, bukan untuk menghancurkan bangsa. Tapi, karena sudah timbul semacam antipati, kalau yang ngomong oposisi maka itu buruk, lalu presiden menganggap bahwa ya sudah enggak usah diladenin gitu. Ya enggak perlu diladeni juga. Kan itu cuma wacana. Artinya, didiemin aja, enggak usah dibalas dengan itu makar segala macam. Jadi, hak untuk mengucapkan kejujuran pikiran terhalang karena ketakutan akan adanya pidana. Kalau saya bilang presiden mundur saja karena enggak mampu untuk membereskan potensi perpecahan bangsa yang basisnya rasialisme, yang basisnya agama, yang basisnya primordial. Ini memang faktanya. Memang faktanya bangsa ini terbelah kok. Sudah berkali-kali Presiden minta supaya sudah selesaikan konflik masa lalu, tetapi jalan terus. Yang provokasi siapa, ya pihak presiden, pihak pendukung presiden yang terus-menerus menganggap bahwa jangan sampai negara ini jatuh pada pemimpin yang namanya kearab-araban atau Islam atau radikal atau radikun segala macam, itu kan terbaca betul oleh publik bahwa itu adalah kerjaan para pendukung Presiden. Itu bodohnya di situ tuh. Berupaya untuk membangkitkan harapan pemimpin baru, tapi takut kalau ada pemimpin baru yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Padahal biasa saja. Kan itu cuma dihitung policy Anies misalnya apa bedanya jenis keadilan Anies dengan jenis keadilan Ganjar. Kan orang mau tahu. Jadi, orang enggak mau lihat ada perspektif lain, kalau setelah Jokowi harusnya Ganjar itu. Oleh karena itu, Ganjar harus didukung oleh Islam maupun oleh Kristen. Kan itu yang dipromosikan sekarang dengan segala macam ancaman. Kalau Kristennya terbelah maka Ganjar akan kalah itu. Apa itu. Dari mana risetnya. Itu omong kosong yang kosongnya sangat besar. Oke, kita ini kelihatannya masih berkutat terus pada hal-hal yang seperti itu, yang seharusnya nggak perlu terjadi lagi. Dan ini yang menurut saya membuat kita nggak pernah maju sebagai bangsa, karena hal-hal yang elementer ini nggak pernah kita beresin. Justru malah yang hal-hal yang remeh temeh yang kita perdebatkan terus. Kalau misalnya orang menilai di ujung pemerintahan Pak Jokowi apa yang ditinggalkan Pak Jokowi itu: yang pertama adalah dendam yang berketerusan dan itu membahayakan yang kita sebut peradaban demokrasi ke depannya yang akan dihuni oleh anak-anak milenial. Karena itu anak-anak milenial menganggap ini ngapain kita terus memuja NKRI harga mati, kalau yang terjadi terus adalah persaingan, pertentangan, dan nggak ada satupun perintah Pak Jokowi untuk menghentikan olok-olok itu yang didengar oleh buzzer-buzzer beliau. Jadi, buzzer-buzzer Pak Jokowi ini juga enggak mau dengar apa yang sudah diterangkan oleh Pak Jokowi. Hentikan sinyal-sinyal primordial itu, tetap berjalan. Hentikan sinyalnya rasis, tetap berjalan. Hentikan Islamofobi, tetap berjalan. Jadi partai-partai pun yang seharusnya bersifat moderat, ikut di dalam orkestrasi yang Islamofobis semacam itu. (sof/sws)
Rocky Gerung: Begitulah Konsep Punakawan di Istana Memanfaatkan Prestasi Semu untuk Dipamerkan
PERTEMUAN Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) Keempat diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2022, bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group) 2022. Dalam pertemuan terakhir di bawah Kepresidenan G20 Indonesia tersebut, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk memecahkan tantangan ekonomi global yang meningkat dan berfokus pada hasil nyata. Presidensi G20 Indonesia terus berupaya untuk menjaga semangat dan efektivitas G20. Pada pertemuan penutup Jalur Keuangan, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan aksi konkret dan berdampak yang dituangkan dalam simpulan FMCBG G20. Pertemuan FMCBG G20 pada Oktober 2022 lalu dihadiri secara langsung oleh sejumlah pimpinan yang tercatat sejak pandemi, di mana 66 pimpinan hadir secara langsung, dan hanya 4 orang yang hadir secara virtual. Secara keseluruhan, pertemuan tersebut dihadiri oleh 371 delegasi, di mana 304 orang hadir secara langsung dan 67 orang hadir secara virtual. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia kembali mengundang Menteri Keuangan Ukraina pada pertemuan ini, menandakannya sebagai undangan ke-3 yang dilaksanakan selama masa presidensi. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) membahas enam agenda, yaitu: 1) Ekonomi Global; 2) Arsitektur Keuangan Internasional; 3) Peraturan Sektor Keuangan; 4) Investasi Infrastruktur; 5) Keuangan Berkelanjutan; dan 6) Perpajakan Berkelanjutan. Dalam pertemuan ke-4 ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Menteri Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Perry Warjiyo memimpin sidang bersama-sama. Disebutkan, G20 berhasil mengumpulkan Finansial Intermediary Fun (FIF) 1,4 miliar dollar dan dana ini akan digunakan untuk pembiayaan kesiapsiagaan pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Belakangan, hasil kumpulan dana itu diklaim sebagai keberhasilan Presiden Joko Widodo yang menjadi Presidensi G20. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat klaim ini? Berikut petikan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (4/11/2022). Tentang Isu Politik Global Bung Rocky, kita update dulu peristiwa hari ini, 4 November 2022, banyak sekali gerakan aksi turun ke jalan di Jakarta. Ada yang 411, ada juga buruh yang turun menuntut perbaikan upah, dan sebagainya. Kemudian di dunia juga ada perkembangan-perkembangan menarik, yakni soal percobaan pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tetapi gagal karena dia hanya tertembak di bagian kaki. Ada timnya yang meninggal dunia. Itu update kita hari ini (4/11/2022) dan dunia memang semakin panas. Ya, kita mulai dengan peristiwa yang mendebarkan itu lalu kita mulai kalkulasi kenapa mantan Perdana Menteri itu, Jepang kemarin, Pakistan, masih dimusuhi orang itu, masih ada dendam. Kan seharusnya dalam tradisi demokrasi sudah selesai, sudah mempertanggungjawabkan kebijakannya, entah itu ada yang dipidana dulu baru bertanggung jawab, tapi ada yang memang lengsernya baik-baik, tetapi rasa keadilan sosial itu ternyata membekas dalam itu. Dan apapun itu, dendam pribadi segala macam, itu diarahkan kepada seseorang yang menyebabkan kesulitan kehidupan dari mungkin cuma satu orang rakyat yang merasa susah kehidupan, apalagi kalau banyak rakyat yang merasa bahwa kepemimpinan seorang Presiden di masa lalu itu penuh dengan penipuan, penuh dengan manipulasi. Jadi, yang kita sebut dimensi keadilan dia lebih panjang dari tahun pemilu. Dia akan ada dalam benak orang, apalagi kalau dia berhadapan dengan situasi riil pada satu saat yang kemudian dia ingat ini akibat dari kebijakan-kebijakan masa lalu, akumulasi kita hadapi sekarang sebagai rakyat. Itu yang menyebabkan pembunuhan politik itu berlangsung terus-terus kendati seseorang sudah dilengserkan. Sebaliknya, ada yang sudah dilengserkan karena korupsi tapi kemudian diingat kembali bahwa dia punya poin dalam membuat masyarakat itu merasa lega dibandingkan dengan yang sekarang. Itu yang terjadi misalnya pada presiden Lula di Brazil kemarin. Jadi, selalu ada perspektif yang menetap dalam sejarah, yaitu ingatan memori kolektif yang memungkinkan orang memuji ulang Sang Pemimpin atau bahkan mengintai dia kendati dia bukan lagi memimpin. Nah, itu pelajaran buat Indonesia tuh, ketika kita lagi kasak-kusuk untuk bikin Pemilu, sebetulnya di belakang itu ada kalkulasi. Ini calon berikutnya akan punya dendam atau tidak terhadap yang sekarang. Mungkin calon berikutnya akan jadi penerus yang sekarang, tetapi rakyat merasa bahwa bukan itu yang harus dibereskan, tetapi kejahatan di masa lalu. Jadi, bagi saya memori kolektif itu atau past event itu hal yang sudah lampau itu, akan terbawa kembali ke dalam masa kini, ke dalam current situation bila keadaan hari ini memberi kesan bahwa ini disebabkan oleh yang ada di belakang. Jadi, ini juga harus saja kita sebut bahwa ini juga sinyal atau waring Pak Jokowi karena ketika beliau lengser tetap saja ada orang yang dendam, ada orang yang tidak merasa diuntungkan atau bahkan merasa tersingkir di dalam politik Pak Jokowi selama 7 tahun itu. Itu yang mesti kita bayangkan sebetulnya, bukan sekadar nyari capres-capres yang hasil manipulasi atau hasil policy yang tuker tambah. Tentang G20 Oke kita teruskan ya, berkaitan dengan geopolitik global, G20 yang akan segera berlangsung di Indonesia, Zelensky sudah menyatakan bahwa dia tidak akan hadir kalau presiden Putin dari Rusia hadir. Sementara Presiden Putin, meskipun dia menyatakan bahwa dia saling menyebut saudara dengan Pak Jokowi, tapi kemungkinan dia kehadirannya juga belum pasti. Dia menyatakan atau dia memastikan bahwa akan mengirim delegasi tertinggi untuk KTT G20 di Bali, tetapi untuk kehadiran dia sendiri menyatakan mungkin. Mungkin dia hadir. Nah, menurut saya, sebenarnya kan bagaimanapun kehadiran Putin ini tentu saja prestise bagi Pak Jokowi dibanding Zelensky. Zelensky ini kan lebih pada satu kredit tertentu bahwa Indonesia punya peran dalam perdamaian. Kira-kira begitu yang saya bayangkan. Iya, kalau kita lakukan preleminary analysis, analisis pendahuluan awal, artinya ada sinyal dari Zelensky bahwa dia protes bahwa Indonesia berpihak pada Rusia. Kira-kira begitu. Dan, protes Presiden Ukraina Zelensky itu artinya konsultasi dengan NATO. Konsultasi dengan NATO artinya sinyal dari Amerika Serikat. Jadi, sebetulnya Amerika Serikat lagi menekan Indonesia melalui NATO junto Zelensky untuk balancing di dalam politik G20 nanti. Karena terkesan Indonesia kasih porsi yang lebih banyak pada Rusia daripada pada Ukraina soal kemarin, kendati memang dianggap bahwa Indonesia berusaha mendamaikan. Iya, tetapi faktor luar negeri bukan cuma itu masalahnya tuh, tetap bagi Amerika tekanan pada Indonesia adalah Anda mau berpihak kepada siapa dalam politik Ukraina itu. Itu faktor kecil di dalam perubahan geopolitik dunia tuh. Tetap China akan tuntut Indonesia di dalam soal Ukraina, itu di belakang Ukraina ada China, di belakang perang Rusia – Ukraina ada China di situ. Dan proksi China di Ukraina tersebut adalah Rusia dan sebaliknya proksi Rusia di Ukraina adalah China. Jadi, backup-mem-backup itu. Itulah yang akan jadi komplikasi dalam mengatur delegasi mana yang akan disambut duluan di G20. Itu pasti dalam satu minggu ini kan terbaca kesibukan pemerintahan Departemen Perhubungan, kalangan militer, intelijen yang masuk bolak-balik ke Bali hanya untuk mengatur misalnya parkir pesawat Biden di mana nanti. Presiden Rusia minta supaya anggota security-nya itu ditambah, dikasih hotel khusus. Kan pusing mengatur begituan aja kan. Jadi, dari segi permainan opini dunia, Indonesia itu diuji, mampu nggak menyelenggarakan sebuah perhelatan dunia, yang bisa menjamin keamanan, bisa menjamin tidak terjadinya senggol-senggolan intelijen antara Rusia dan Amerika nanti misalnya. Itu rumit sekali. Karena itu saya membayangkan itu kelihatannya Rusia memang nggak akan datang karena dia akan minta diperlakukan lebih istimewa dibanding Amerika. Amerika juga lakukan tekanan yang sama. Itu saya kira di atas kertas. Dan, sekarang ini kita dengar juga ada semacam psywar karena ada semacam spekulasi kesehatan Presiden Putin itu kan juga semakin kencang, dan kemarin ada katanya dokumen-dokumen yang membocorkan kesehatan kesehatan Putin gitu. Tapi ini harus dilihat juga bagian dari psywar internasional antara blok barat dengan Putin. Iya, itu psywar itu akan jalan terus. Mungkin akan disusun bagaimana misalnya Joe Biden berpapasan di dalam ruangan sidang itu. Siapa yang mesti kasih sinyal supaya yang sana lewat sini, yang sana lewat situ. Jadi, kira-kira, yang Ukraina itu lebih cepat memberi sinyal bahwa kami nggak ingin ada Rusia. Kira-kira begitu. Oke. Mari kita ngomongin G20 itu kaitannya dengan masalah domestik ya. Ini saya banyak sekali dikirimin flayer-flayer. Disebutkan, G20 berhasil mengumpulkan finansial intermediary fun (FIF) 1,4 miliar dollar dan dana ini akan digunakan untuk pembiayaan kesiapsiagaan pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Ini enggak dijelaskan ini pandeminya di mana. Tapi orang kalau membaca ini, kalau di Indonesia ini pasti untuk dalam negeri. Dan ini kemudian ada juga: konkret, inilah kontribusi G20 Indonesia untuk sembuhkan dunia. Saya kira sebenarnya ini enggak salah memang, karena kalau disebutnya G20 Indonesia saja, enggak disebutkan G20 di Indonesia. Tapi kalau kita cari-cari sebenarnya ini kan bukan kerjaannya Pak Jokowi ya. Ya, itu dengan mudah orang lihat bahwa ini iklan-iklan nyolong program orang tuh. Kita tahu bahwa dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, World Bank itu sudah lancarkan mengumpulkan uang itu. Dia bujuk bahkan korporasi dibujuk supaya kasih dana buat FIF itu. Jadi, semua prestasi yang memungkinkan Indonesia dianggap oleh dunia karena harus pameran prestasi di G20, itu enggak ada lagi filternya. Mestinya kita malu, kita mengklaim sesuatu yang bukan kita yang lakukan. Nggak ada Indonesia mengumpulkan dana segitu. Itu proyek Bank Dunia. Jadi, sekali lagi, jangan-jangan pasang poster yang hanya untuk memviralkan sesuatu atau mendorong, ini kan nanti buzzer-buzzer ini akan bilang Presiden Jokowi karena dia Ketua G20 dia berhasil mengumpulkan 1,4 miliar dollar. Itu kita mau cari di mana proyek itu, apa proyek BUMN? Itu proyeknya World Bank dan semua orang tahu bahwa itu adalah hasil dari upaya World Bank untuk membujuk negara-negara maju menyumbang, membujuk korporasi lewat CSR. Jadi jangan bagian-bagian bohong itu dipamerkan terus. Jadi, ini semacam poster gede-gedean yang lagi ditebar di seluruh dunia itu. Saya datang ke Galunggung ada tulisan: Terima kasih Pak Jokowi BLT, Bansos segala macam. Gak ada yang pernah membuktikan bahwa itu sampai ke rakyat atau tidak. Padahal, sebetulnya data dari macam-macam LSM, itu dana BLT dikorupsi sampai banyak betul kepala desa yang kena korupsi itu. Dan kadang-kadang dibiarkan supaya memilih partai tertentu yang mengedarkan BLT itu. Jadi, kelihatannya bahwa poster-poster yang bertebaran, entah itu di tingkat global dalam rangka menyambut G20 maupun di tingkat lokal dalam rangka mempromosikan prestasi Presiden Jokowi, BLT, itu mungkin dibuat oleh relawan-relawan yang sedang ingin menjilat pada Pak Jokowi. Itu bahayanya. Jadi satu waktu Pak Jokowi akan diprotes, ini kok Anda klaim ya. Demikian juga BLT, kok nggak ditulis di situ berapa banyak yang dikorupsi. Bukan Pak Jokowi wajahnya senyum-senyum bagi BLT dan apa namanya bantuan upah segala macam itu. Jadi, begitulah, dalam ketiadaan konsep maka semua punakawan di istana itu memanfaatkan prestasi semu itu untuk dipamerkan. Itu prestasi semu yang dipamerkan. Oke, tapi mari kita pelan-pelan kita bahas dua fakta yang berbeda ini walaupun sebenarnya akhirnya kesimpulan kita sama. Pertama, soal klaim finansial FIF Finansial Intermediary Fun tadi yang dilakukan oleh Bank Dunia, tapi kemudian ini secara halus dispin bahwa itu seolah-olah prestasi dari kepemimpinan Indonesia. Saya penasaran memang dan ternyata kemudian ini kita ketemu, saya ketemu link-nya nih yang dari World Bank Project. Ini memang jelas di sini artikelnya pada tanggal 30 Juni 2022. Jadi sudah sebelumnya itu munculnya. Mudah-mudahan ini bukan kerjaan Pak Jokowi tapi hanya kerjaaan buzzer yang menyebar keberhasilan semua yang diklaim. Kedua, ini baliho yang terkesan memang tidak didesain bahwa itu serius banget dari negara, seolah-olah itu adalah inisitaif dari rakyat. Tapi yang menjadi pertanyaan (ini Anda lihat ini di Cinere), tapi waktu Anda ke Galunggung Anda lihat juga baliho-baliho ini ya. Di Sentul itu, juga penuh dengan poster itu. Di Jawa Barat yang di mana suara presiden itu jatuh di Jawa Barat, itu penuh dengan baliho itu. Dan itu betul-betul di pematang sawah, di pinggir hutan ada itu. Jadi, saya bayangkan ini pasti oligarki yang pasang itu, karena agak sulit kita bayangin bahwa itu dipasang oleh Istana itu. Iya, masif sekali. Buat apa Istana pasang kalau Presiden Jokowi sudah berkali-kali pidato. Jadi, tiba-tiba kok ada upaya untuk mengelu-elukan kembali Presiden Jokowi. Jadi, itu yang kita anggap sebagai permainan komunikasi massa yang bodoh itu. Dan nggak ada orang tahu ini apa isinya tuh. Coba buka Google tentang BLT dan kepala desa, itu banyak betul kan yang dibui. Jadi, hal-hal yang saya semacam ini dan yang juga tadi prestasi Bank Dunia diklaim oleh Indonesia dengan sangat tipis sebetulnya, lalu dianggap bahwa ini prestasi. Jadi, jangan berbohonglah. Bilang saja bahwa itu World Bank di G20 nanti akan melaporkan pengumpulan dana itu dan Indonesia kebetulan G20 maka Indonesia mungkin sekali akan diminta untuk mendistribusikan. Tapi jangan bilang itu dikumpulkan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana uang dunia dikumpulkan oleh Presiden Jokowi itu sama dengan klaim, Ukraina telah berhasil didamaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi, Pak Jokowi sendiri dijebakkan di situ oleh para penjilat. Ini kedunguann politik saja sebetulnya. Iya, betul. Itu soal misalnya impor gandum untuk pangan dunia itu Turki, bukan Pak Jokowi yang mendamaikan. Gitu yang punya peran itu. Jadi berlebihan ini ketololan-ketololan itu. Dengan mudah orang bisa cari dari mana ini isu itu. Dan poster-poster G20 itu seolah-olah membanggakan bahwa Indonesia terpilih karena reputasinya Pak Jokowi maka Indonesia terpilih untuk memimpin G20. Lo, G20 itu arisan. Kita kebagian hari ini, bukan dipilih. Memang sudah waktunya. Jadi, begitu banyak hal yang dipakai justru untuk mem-backup kekuasaan yang sudah lemah. Itu makin lemah jadinya kan orang anggap ya sudah lemah masih bohong. (ida/sws)
Rocky Gerung Dihujat Habis-habisan Oleh Emak-emak
Jakarta, FNN – Seorang emak-emak menghujat pengamat politik, Rocky Gerung. Perisriwa tersebut terjadi saat diskusi, “Siapa Cocok Mendampingi Anies”, di Jakarta, Rabu, 2 November 2022. Hujatan yang disampaikan oleh Ima itu pun membuat suasana ruang diskusi menjadi riuh. “Diskusi kita sangat menarik sekaligus membengongkan saya, karena tadi (Prof. Firman Noor) mengatakan indikator seorang (calon) wakil presiden ada delapan. Setidaknya akhlaknya baik, berintegritas, mempunyai chemistry dengan presiden nanti,” kata Ima dari komunitas Manis. Ima pun menceritakan selama ini menjadi fans (penggemar) berat Rocky Gerung. “Bahkan saya bisa dikatakan sebagai pengagum berat Abang (Roky) gitu,\" ucap Ima bersemangat. Akan tetapi, ia merasa patah hati terhadap RG, panggilan akrab Rocky Gerung. “Sekarang patah hati dengan pernyataannya. Terus terang saya bisa patah hati, saya bisa menjadi nol di hati dan pikiran saya,” katanya. “Kenapa? Karena ketika indikator bilang ada delapan, kemudian memunculkan calon Bapak LBP (Luhut Binsar Panjaitan), saya langsung syok. Sebab, delapan indikator yang dipaparkan (Firman Noor) tidak ada satu pun menurut saya ada pada LBP,\" katanya berapi-api. Ima pun menyebut Rocky Gerung terlalu picik dalam dunia politik, ketika menilai Anies Baswedan. Apalagi, harus mengambil orang-orang hitam (Rocky menyebut begundal dan koboi) di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ia mengatakan, tidak pantas Rocky Gerung menyebut-nyebut LBP menjadi calon pendamping Anies Baswedan. Sebab, dalam pandangannya, Menteri Koodinator Maritim dan Investasi itu banyak mengambil kebijakan yang merugikan telah masyarakat. Kita share saja pribahasa yang mengatakan, \" Di atas langit masih ada langit.\" Kalau ini, \"Di atas Bapak Presiden masih ada Luhut. Bisa dikatakan seperti itu,\" katanya. Jadi pengambil kebijakan di Indonesia ini kebanyakan bukan Jokowi, tetapi sebenarnya Luhut. Menurut Ima, Anies Baswedan sudah perfext (sempurna). Dari segi fisik oke, dari segi akhlak mantap. Anies serba oke. Karena itu, ia pun mengajukan pasangan Anies yang pas adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Meski mungkin dari latar belakang politiknya belum terlalu wow, tetapi ada di belakangnya. Bapaknya (Susilo Bambang Yudhoyono) yang pernah menguasai negeri ini. \"Ketika mau mendaur ulang bisa,\" kata Ima. Hujatan Paling Indah Rocky pun menanggapi hujatan itu dengan santai. \"Hujatan paling indah seminggu ini. Dihujat emak-emak,\" katanya. \"Begini ya. Anies yang membikin kriteria itu, bukan saya yang bikin. Kalau terjadi bagaimana?\" ujarnya. Kalau terjadi continue and change yang paling mungkin adalah LBP. Saya hanya memasangkan parameter yang dibuat oleh Anies sendiri. Yang mampu menstabilkan politik ya LBP. Oleh karena itu, saya bertanya ada nggak yang bisa lawan LBP? AHY tidak punya pengalaman tekhnokratif, sedangkan Anies membutuhkan orang yang mempunuai pengalaman itu. Lain kalau Anies bilang kriteria saya cuma satu, saya pilih sendiri dan itu nanti saya ucapkan sendiri jangan pake keiteria. \"Saya perlu wakil presiden yang dicalonkan oleh ibu, oleh emak-emak, oleh relawan. Apa itu keluar gak dari mulut Anies? Tidak ada! Itu yang saya bilang mesti fair!\" ucap Rocky yang serinh dipanggil Profesor Akal Sehat itu. Anies tida mengatakan kriteria saya mau 8 kek mau 10 mau 20 karena saya elektabilitasnya sudah tinggi, karena saya moralitasnya sudah tinggi, karena saya dipercaya dalam hubungan internasional. \"Anies nggak ucapkan itu. Dia bahkan bikin kriteria untuk napi yang nggak boleh jadi calon wakil presidennya, bukan siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh itu!\" kata Rocky. Itu yang saya ucapkan tadi, jangan gairah kita akhirnya menutupi analisis. Ia mengatakan kembali ketika pernah menyebutkan Anies akan dicalonkan Nasdem. \"Semua marah. Tidak mungkin, tidak mungkin! Sekarang sudah terjadi. Bagaimana kalau Anies akhirnya menteri-menteri Nasdem di reshuffle terus mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggantikan menteri Nasdem di kabinet, lalu anda kecewa dengan saya nggak?\" ujar Rocky. Ia pun mengingatkan pentingnya polirik itu diasuh dengan pikiran, bukan emosi. \"Jadi, Anies tahu keterangan saya. Jadi sekali lagi bukan saya yang ngurusin LBP. Akan tetapi kriteria yang dipasang itu memungkinkan orang menafsirkan bahwa harus ada unsur dari dalam kekuasaan untuk mendampingi Anies,\" ucapnya. Menurut Rocky, seja awal ia sudah mengatakan, Anies bukan pengganti Jokowi, bukan penerus Jokowi. Dia orang yang berbeda itu LBP berbeda apa tidak? Tida berbeda. Tetapi Anies kasih kriteria itu punya pengalaman tekhnokrat punya pengalaman memimpin negara siapa coba? Ia mengimbau relawan Anies supaya akalnya mesti bersih dalam melihat persoalan. Dalam berpolitik harus ada kejeniusan. Kalau dikatakan saya mengusulkaj LBP, bukan. \"Saya mempersoalkan kriteria yang dibuat oleh Anies sehingga Anies terjebak sendiri pada kesulitan itu,\" ujar Rocky. Rocky kemudian menyebutkan, yang pertama mendeklarasikan Anies (sebagai Capres) adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lalu Anda tanya, kok KPK? Memang, karena KPK-lah yang mengincar Anies. Karena seperti itu, sehingga orang merasa ok, Anies kita dijadikan presiden saja ketimbang dijebak oleh KPK. (Anw).
Para Pengacara Desak Keterbukaan Penanganan Pandemi Covid-19
Jakarta, FNN – Para pengacara yang tergabung dalam Garda Hukum 508 kembali menuntut transparansi pemerintah dan DPR RI terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah banyak menelan korban jiwa dan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Tuntutan itu mereka sampaikan melalui fakta integritas yang dibacakan oleh Ketua GH 508 Gideon saat mendeklarasikan pengukuhan Garda Hukum 508 di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Kamis (3/11/2022). Pendiri GH 508 Joko Ahmad Sampurno menegaskan, sejauh ini pihaknya menduga adanya kejanggalan dalam penanganan pandemi dan penerapannya sehingga banyak memicu korban baik yang terpapar maupun yang meninggal dunia. “Diduga banyak penyimpangan hukum dan undang-undang yang dilakukan oleh oknum. Selain itu juga tentang Undang-Undang Karantina yang dibuat oleh DPR sebelum Covid-19 melanda Indonesia,” ungkap Joko melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (4/11/2022). Joko mengatakan bahwa dalam menghentikan pandemi yang terjadi saat ini, Kementerian Kesehatan dunia dan Indonesia tidak menggunakan prosedur penghentian pandemi Covid-19 yang sesuai dengan Ilmu Biologi dan Ilmu Kedokteran dalam memberantas virus. “Penghentian Pandemi Pathogen (Virus/Bakteri) dilakukan dengan membasmi Virus/Bakteri atau membasmi pembawanya. Artinya, untuk menghentikan pandemi Covid-19 adalah dengan membasmi Virus Covid-19 atau mengecilkan kelembaban udara,” tegas Joko. Sayangnya, lanjut Joko, Kementerian Kesehatan di seluruh dunia lebih memilih menggunakan strategi Karantina, 5M, dan Vaksin. Sehingga justru diduga malah menghasilkan pembesaran Pandemi Covid-19. “Karena permasalahan itulah akhirnya kami membentuk Garda Hukum 508 yang akan mengawal semua proses hukum juga dalam menuntut transparansi (dari) pemerintah maupun pihak DPR terkait penanganan Pandemi Covid-19 selama ini,” ujarnya. Joko menegaskan sejauh ini pihaknya sudah menyurati dan menyerahkan maklumat atas tuntutannya kepada lembaga-lembaga terkait demi memberikan asas keadilan bagi masyarakat. “Garda Hukum 508 akan mengawal Proses Hukum Pandemi Covid 19 agar Rakyat Indonesia mendapat keadilan di depan Hukum Negara Indonesia. Demikian Pula jika diperlukan Garda Hukum 508 juga siap membantu Proses Hukum ditingkat dunia Internasional,” tutup Joko (red)
Gelar Demo 411, GNPR Serukan Jokowi Mundur
Jakarta, FNN – Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) kembali turun ke jalan dengan membawa tuntutan Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Aksi ini berlangsung di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (04/11). Aspirasi tersebut sebagai tuntutan lanjutan setelah beberapa kali demontrasi menyuarakan aspirasi tentang kebijakan pemerintah bergulir, namun tidak pernah ada respons ataupun digubris. Demonstrasi yang diinisiasi oleh GNPR ini dinamakan Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411. Massa yang mayoritas berasal dari GNPR dan Persatuan Alumni (PA) 212 ini mengawal aksi tersebut. Menurut pantauan FNN, peserta aksi mulai memadati lokasi sekitar pukul 14.00 WIB dengan iringan doa bersama yang dipimpin oleh mobil komando. Setelah doa bersama, massa juga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai simbol nasionalisme dan dilanjutkan dengan zikir serta salat Asar berjamaah, terutama untuk umat laki-laki. Seruan dan nyanyian \"Jokowi mundur\" terus digaungkan disela-sela orator memberikan aspirasinya selama demo berlangsung. \"Umat Islam siap lanjutkan perjuangan? Yang keras, siap lanjutkan perjuangan? Siap jaga NKRI? Siap jaga bangsa Indonesia? Siap perjuangkan rakyat Indonesia? Semua angkat tangannya, allahu akbar,\" seru salah satu orator, Habib Muhammad Ali bin Abdul Amar Atthas dalam menyampaikan orasinya. Diketahui, apabila demo kali ini tidak lagi digubris, pendemo berjanji akan mendatangkan massa yang lebih besar dalam gelaran Aksi 212 yang digelar setiap tahunnya dengan membawa tuntutan yang sama. Para demonstran menolak untuk membubarkan diri sebelum akhirnya hujan deras disertai petir mengguyur kawasan sekitar Monas dan massa terpaksa membubarkan diri sekitar pukul 18.30 WIB. (oct)
Kalimantan Selatan Kaya SDA, Tapi Masyarakat Tidak Sejahtera
Jakarta, FNN – Masuknya industri tambang ke Kalsel tidak selaras dengan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyatnya. Dosen Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Muhammad Uhaib As’ad membeberkan hasil analisisnya terkait situasi yang ada di Kalsel. KOPI Party Movement pada Kamis (3/11/2022) mengadakan seminar “Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi Dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri” di daerah Jakarta Selatan. “Parameternya. Satu, infrastruktur ekonomi tidak berbanding dengan rusaknya sumber daya alam. Kemudian pendidikan dan kesehatan,” jelas Uhaib As’ad. Menurutnya, yang menikmati sumber daya alam ini bukan warga tapi kelompok bisnis, penguasa lokal, dan partai politik. Ini merupakan jaringan terstruktur dan ia juga menduga keterlibatan mafia dalam kasus tambang ini. “Dan ini kan ada jaringan yang terstruktur. Dengan institusi kekuasaan, militer, kepolisian. Ini menjadi rahasia umum, orang semua tahu itu. Karena Kalsel ini sebagai industri tambang terbesar kedua. Itu menjadi instrumen bertemunya kepentingan para politisi, para pebisnis. Ini yang saya sebut dengan the rise of local oligarch,” tegasnya. Uhaib As’ad juga mengatakan adanya hubungan dengan oligarki daerah dan oligarki pusat karena jaringan yang terstruktur ini. Tambang tidak bisa dilihat hanya sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis, melainkan tambang dilihat sebagai instrumen perselingkuhan antara politisi dan pebisnis. Menurut pengalaman Uhaib As’ad, tidak ada satupun buku dan jurnal yang mengatakan negara dengan kekayaan alam otomatis akan menjadi kaya. Karena sumber daya alam di negara-negara tersebut dikuasai oleh penguasa dan aparat. Uhaib As’ad dalam seminar ini menjadi pembicara pertama. Selain Uhaib, ada 8 pembicara lainnya. Denny Indrayana (Pakar Hukum Tata Negara), Adrianus Meliala (Pakar Kriminologi UI), Bambang Rukminto (ISESS), Sugeng Teguh Santoso (IPW), Swary Utami Dewi (Pemerhati Lingkungan), Melky Nahar (JATAM), Kisworo (Koordinator WALHI Kalsel), M. Hatta Taliwang (Kepala IEPSH). (Fer)
Dosen UNISKA: Tambang Sudah Menjadi Instrumen Persekongkolan Oligarki
Jakarta, FNN – Dosen Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Muhammad Uhaib As’ad mengatakan, tambang bukanlah sekedar aktivitas ekonomi bisnis. Menurutnya, tambang sudah menjadi instrumen persekongkolan oligarki, baik oligarki lokal maupun pusat. Uhaib As’ad mengatakan pendapatnya pada Kamis (3/11/2022) di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan. Seminar yang berjudul “Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi Dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri” diadakan oleh KOPI Party Movement untuk memperlihatkan masalah di institusi penegak hukum dan penguasa. Uhaib As’ad menegaskan, tambang sudah menjadi instrumen membangun basis patronasi politik dan bisnis. Tambang juga disebutkan sebagai instrumen persekongkolan saat menjelang Pilkada. “Tambang menjadi political marketing yang dimainkan oleh bos-bos tambang atau mining boss, atau local strongmen. Dan, menjadi Satpol team financial local election,” jelas Uhaib As’ad. Menurutnya, tambang tidak bisa dilihat hanya sekadar aktivitas ekonomi. Kehadiran tambang juga menciptakan banyak masalah yang cukup parah. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kerusakan ekologi di Kalimantan Selatan tidak bisa diungkapkan dengan sebatas kata-kata. “Penggundulan hutan, kemudian lubang-lubang tambang, kemudian marginalisation of local community, poverty of local community, pengusiran warga di lahan-lahan yang sudah dimiliki sejak turun-temurun karena ada kekuatan oligarki. Yang di-back up oleh kekuatan aparat keamanan,” katanya. Selain itu, ia juga melihat tambang menimbulkan konflik sosial antar warga dan perusahaan, antar perusahaan dan perusahaan. Menurutnya, jadi ada satu lingkaran konflik yang terjadi di lapangan industri tambang. Seperti diketahui, di Kalimantan Selatan ada sekitar 40% mendekati 50% luas wilayah telah diekspansi oleh industri tambang dan kelapa sawit. Namun demikian, Uhaib As’ad mengatakan, masuknya industri tambang yang luar biasa ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Fer)
Semarakkan Muktamar Muhammadiyah, UBN Roadshow Dakwah
Jakarta, FNN – Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir atau akrab disapa UBN dijadwalkan melakukan roadshow dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu-Ahad, 5-6 November 2022. Roadshow dakwah UBN di kedua kota tersebut dalam rangka menyemarakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Solo, Jawa Tengah pada 18-20 November 2022 mendatang. “Ya, UBN insyaallah akan melakukan kegiatan dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar. Ini bagian dari memeriahkan Muktamar Muhammadiyah. Untuk diketahui, UBN ini kan bagian keluarga besar Muhammadiyah,” kata Humas AQL Islamic Center, Novitasari kepada media, Jum’at (4/11/2022). Diinformasikan Novitasari, pada Sabtu, 5 November 2022 pukul 19.30 WIB UBN dijadwalkan mengisi tablig akbar dengan tema “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta”. Lokasi acara di lapangan Desa Wonoreja, Sukoharjo. Sementara pada Ahad, 6 November 2022 pukul 07.00 WIB, UBN akan mengisi kajian Ahad pagi di Alun-alun Kabupaten Karanganyar. Adapun tema yang disampaikan “Membumikan Alquran di Bumi Intanpari”. “Insyaallah kedua kegiatan dakwah ini dapat disaksikan secara live streaming di kanal-kanal media sosial milik AQL,” jelas Novitasari. Novitasari berharap roadshow dakwah UBN berjalan sukses dan membawa manfaat keilmuan bagi umat Islam. Seperti diketahui, Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan berlangsung di Kota Solo tanggal 18-20 November 2022. Muktamar ini sudah dua kali ditunda karena terkendala Pandemi Covid 19. (TG)
Ubedilah Badrun Bicara di Forum BEM SI: Waspada Rezim Bisa Semakin Otoriter
Jakarta, FNN - Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun mengemukakan bahwa korupsi yang merajalela, demokrasi yang semakin memburuk, performa aparat kepolisian yang semakin tidak dipercaya, produksi regulasi yang dikendalikan oligarki, PHK buruh yang terus terjadi, dan resesi ekonomi tahun depan berpotensi memicu meluasnya gerakan protes masyarakat. Menurut Ubedilah Badrun, dalam situasi penuh gejolak protes itu jika pemerintah menganggap bahwa gejolak protes itu mengancam kekuasaannya yang penuh masalah, dapat membuat pemerintah semakin menampakkan perilaku otoriterian. \"Kecenderungan memburuknya praktek demokrasi saat pandemi covid-19 lalu masih terasa, saat itu pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik, misalnya pengabaian atas aspirasi penolakan rakyat teehadap UU Ciptakerja. Jika tahun depan resesi ekonomi terjadi disaat yang sama performa pemerintah buruk diberbagai sektor, ini cenderung akan memicu pemerintah untuk membungkam meluasnya protes dengan cara-cara represif otoriterian\" ungkap Ubedilah Badrun di Jakarta, Kamis (03/11/22). Ubedilah Badrun berbicara dalam forum Mimbar Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan BEM SI di Jakarta dengan tema \"Kemajuan Terbalik Indonesia\". Selain Ubedilah Badrun, hadir juga ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dan ekonom INDEF Nailul Huda. Menurut Bivitri dalam proses pembentukan Undang-Undang pada tiga tahun rezim Jokowi ini telah terjadi semacam dominanya kepentingan oligarki di hampir semua undang-undang yang telah dibuat. \" Terbaca secara jelas proses pembuatan Undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki \" tegas Bivitri. Dari sisi ekonomi Nailul Huda mengemukakan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini ekonomi juga memburuk. \" Selain karena Covid-19, buruknya ekonomi juga akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Misalnya kebijakan kenaikan BBM, itu pasti mendorong terjadinya inflasi dan kolapsnya sejumlah perusahaan sehingga PHK (pemutusan hubungsn kerja) tidak bisa dihindari akan banyak terjadi dan jumlah pengangguran terus meningkat. Angkanya bisa ratusan ribu orang yang nganggur dan di PHK \" ungkap Nailul Huda. Ditemui usai acara, Ubedilah Badrun mengungkapkan perlunya cara-cara berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik untuk mengatasi situasi yang kompleks. \" problem negeri ini semakin rumit karena ulah rezim yang tidak pro-rakyat. Dalam situasi problem yang kompleks tersebut memerlukan perubahan sistemik berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik \" tegas Ubedilah Badrun. (sws).
Ketua DPD RI dan Dewan Pertimbangan Presiden Bahas Persoalan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto membahas berbagai persoalan kebangsaan yang ditinjau dari berbagai sudut pandang saat silaturahmi di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (2/11/2022). Turut dibahas juga persoalan-persoalan yang terjadi di daerah sebagaimana tugas dan fungsi DPD RI. Masalah daerah ini menjadi pembahasan yang sangat serius. LaNyalla mengatakan, peran, fungsi dan tugas Wantimpres yang sangat penting berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. “Wantimpres ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kami terbuka ingin memberikan masukan, bertukar pikiran dan membahas masalah kebangsaan dan persoalan strategis nasional,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbaikan bangsa ini perlu dilakukan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional ini bisa kita capai, sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, DPD merupakan mitra strategis pemerintah. DPD RI juga bukan berasal dari kalangan partai politik. LaNyalla mengatakan aspirasi yang disalurkannya adalah murni suara hati rakyat dan daerah. “Kami ini adalah jembatan daerah dan pusat. Maka, perlu sekiranya ke depan dilakukan pertemuan seperti ini secara berkala agar kita dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan daerah,” harap LaNyalla. Ketua Wantimpres, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menjabarkan sudah sejak lama pihaknya mencanangkan untuk berkunjung ke DPD RI. Tujuannya adalah untuk meminta masukan agar dapat dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden. \"Kami harus lebih banyak bertemu, berbincang, melihat situasi dan perkembangan, untuk selanjutnya kami analisis dan memberi masukan dalam tataran kebijakan kepada Presiden,\" ujarnya. Wiranto mengaku telah banyak meminta masukan dari berbagai institusi. Belum lama ini, Wantimpres melakukan pertemuan dengan para pembantu Presiden. Wantimpres juga bertemu dengan Ketua MPR RI. \"Sekarang kami berkunjung ke DPD RI untuk meminta masukan dan berbincang masalah nasional yang kita hadapi bersama. Kami yakin banyak sekali referensi perkembangan di pusat dan daerah yang dimiliki DPD RI,\" tutur Wiranto. Selain Wiranto, jajaran Wantimpres yang hadir dalam silaturahmi adalah Putri Wisnuwardani dan Sidarto Danusubroto beserta jajaran. Sementara Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Turut mendampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Andiara Aprilia Hikmat (Banten), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Persidangan, Sefti Ramsiaty. (mth/*)
POPULER
