MENGAPA setiap kali ada unjuk rasa Presiden Joko Widodo kabur dari Istana sehingga terkesan menghindar? Itulah yang terjadi pada Jun’at, 4 November 2022.

Bersamaan dengan moment tersebut, pada paginya, Presiden Jokowi secara mendadak ada agenda kunjungan ke Jawa Timur, tepatnya ke Mojokerto.

Mengutip Antara, keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden menyatakan Presiden Jokowi beserta rombongan lepas landas menumpangi pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 7.30 WIB.

Presiden dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, disambut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto, dan Danlanudal Juanda Kolonel Laut Heru Prastyo.

Dari bandara, Presiden melanjutkan perjalanan menuju pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero) di Mojokerto. Di sana, Presiden menghadiri acara “Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi”.

Mengapa Presiden Jokowi sering menghindar ketika terjadi demonstrasi yang digelar rakyatnya? Untuk menjawabnya, wartawan senior FNN Hersubeno Arief berdialog dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Offial, Sabtu (5/11/2022). Berikut petikannya.

Bung Rocky, ini rupanya media itu memperhatikan kenapa Pak Jokowi setiap kali ada unjuk rasa pasti selalu meninggalkan Istana. Dan, ada saja yang tadinya enggak ada kegiatan, tiba-tiba ada kegiatan.

Dalam kasus yang kemarin, demo 411 itu kan banyak sekali yang unjuk rasa kemudian minta Pak Jokowi mundur. Tapi pada saat yang bersamaan ternyata Pak Jokowi pergi ke Jawa Timur, ke Mojokerto.

Dan alasan dari biro protokol Istana, katanya Pak Jokowi sudah punya jadwal lama yang tertunda, dan oleh Pak Menteri BUMN diminta lagi untuk hadir. Tapi kenapa dipilih bersamaan dengan aksi unjuk rasa di sekita Istana? Itu yang dipertanyakan media.

Ya, sudah terjadi berapa kali itu. Kalau satu kali itu kebetulan, kalau dua kali kebangetan, kalau tiga kali ketakutan. Kalau sekali lagi kedunguan namanya. Kan orang akhirnya catat pola Pak Jokowi bereaksi terhadap politik.

Terhadap relawan Jokowi, dia begitu senang gembira, ada di dalam suasana, lalu terbawa gelak tawa, dan terlihat kalimatnya jadi berbunga-bunga tuh. Itu kalau dengan relawan. Tetapi, kalau dengan demonstran, mahasiswa, guru, buruh, itu sepertinya enggak mau menyambut kan.

Kalau nggak mau menyambut enggak apa-apa kan, kirim wakil saja. Tetapi, akhirnya jurnalis tahu bahwa polanya nanti Pak Jokowi pasti akan minta pagi-pagi buatkan saya agenda untuk keluar kota tuh. Kira-kira begitu kan.

Itu sebetulnya sejenis kepengecutan. Karena itu rakyat dia, dia mesti hadapi dan apapun yang disebut kalau 411 pasti warnanya Muslim. Dan itu justru harus dihadapi oleh Pak Jokowi karena selama ini yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang sedang dikerjakan Pak Jokowi, adalah memecah-belah bangsa dengan isu-isu Islamofobia.

Saya sebut Pak Jokowi dalam pengertian administrasi, kebijakan-kebijakan yang memecah-belah bangsa itu makin lama makin terlihat. Buzzer-buzzer Pak Jokowi nggak henti-hentinya lakukan Islamofobia. Jadi, kelihatannya politik Islam dipancing untuk demonstrasi supaya diperlihatkan bahwa ini betul-betul Islamofobia politik Islam. Jadi, jebak menjebak itu sebetulnya.

Dan, itu buruk sekali. Satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain, lalu di ujungnya, oh itu karena Islam tuh. Ya memang karena Islam itu mayoritas, tapi kan kita mesti tahu bahwa yang diperjuangkan Islam itu adalah keadilan, bukan negara Islam yang diperjuangkan tuh.

Bahwa narasinya begitu itu adalah hak komunitas itu untuk membayangkan keadilan di dalam satu kekhalifahan. Tapi, sebetulnya kan secara historis itu enggak mungkin. Apalagi, secara ekonomi untuk membiayai revolusi menuju negara Islam.

Jadi, sebetulnya kan dengan mudah kita anggap bahwa enggak, itu hanya ingin protes terhadap ketidakadilan. Secara teknis nggak mungkin itu terjadi. Tetapi, Pak Jokowi sudah keburu punya pikiran bahwa ini ngapain nemuin mereka yang beroposisi berbasis agama.

Jadi, Pak Jokowi sebetulnya kalau dia masuk akal politiknya, dia bisa temui demonstran supaya terlihat bahwa Pak Jokowi tidak pro Islamofobia.

Nah, sementara ini, kalangan Pak Jokowi, termasuk orang-orang yang tadinya punya pandangan demokratis, itu kemudian mengolok-olok politik muslim, lalu membentur-benturkan dengan data kependudukan bahwa yang Kristen itu seharusnya satu blok, jangan terpecah belah.

Itu mereka justru memprovokasi politik identitas. Jadi kalau ditanya apa ya akan diwariskan oleh Pak Jokowi? Satu, adalah IKN yang mangkrak; dua, adalah masyarakat yang terbelah.

Ya ,oke. Mari kita dudukkan secara proporsional ya tentang demokrasi dan kemudian hak publik, hak warga negera untuk melakukan unjuk rasa, di Indonesia ini kelihatannya seolah-olah bahwa kalau unjuk rasa itu identik bahwa akan terjadi kerusuhan atau kekacauan.

Dan itu yang kemudian membuat aparat keamanan bertindak represif dalam soal unjuk rasa. Padahal, sebenarnya hak menyatakan pendapat itu dijamin oleh konstitusi.

Ya, itu yang harus diamankan. Jadi, hak saya untuk demonstrasi itu yang mesti dijaga, bukan dipamer-pamerkan bahwa hak saya akan merusak demokrasi. Justru terbalik. Hak saya minta dijaga supaya demokrasi itu betul-betul tumbuh di dalam perbedaan pandangan.

Kan demonstrasi itu tanda ada perbedaan pandangan. Nggak mengangguk-ngangguk saja seperti ketua-ketua partai yang ngangguk-ngangguk di depan Presiden. Rakyat membutuhkan ekspresi. Kalau alasannya itu berbahaya, di mana ada demonstrasi yang tidak menimbulkan semacam kerusuhan?

Tapi, tidak ada kerusuhan yang membahayakan demokrasi kalau betul-betul aparat bekerja sesuai dengan SOP. Karena itu yang terjadi. Sekarang kita ditakut-takuti, kalau ada kumpulan massa itu berarti akan terjadi seperti Kanjuruhan. Oh enggak. Lain.

Itu SOP yang buruk pasti akan terjadi seperti yang di Kanjuruhan. Sekarang pagelaran musiknya Ahmad Dhani nggak bisa dilakukan karena dianggap itu akan mengarah pada keributan. Kalau begitu nanti kampanye juga nggak usah dilakukan karena akan mengarah pada keributan.

Jadi, semua kumpulan massa ditakuti. Padahal, sebetulnya tugas aparat memungkinkan kumpulan massa itu berjalan dengan damai. Orang yang nonton musik enggak akan merusak, dia mau senang-senang saja. Kecuali ada gas air mata dilemparkan pada penonton, ya panik lagi kan.

Jadi, hal-hal yang sudah pernah terjadi, jangan jadi preteks bahwa itu akan terjadi lagi. Justru itu yang mesti dibuktikan bahwa tidak akan terjadi seperti Kanjuruhan.

Jadi, jangan karena ada Kanjuruhan maka semua perhimpunan manusia itu, crowd ini yang mau dilarang. Kan jeleknya begitu cara berpikir kekuasaan. Nanti terjadi seperti Kanjuruhan. Nah, justru mesti dicegah supaya jangan terjadi Kanjuruhan. Kan terbalik-balik.

Saya kira agak berbeda ya Bung Rocky karena musiknya Ahmad Dhani, kita tahu dia seorang pemuda dan kita tahu dia orang yang sangat kritis terhadap pemerintahan.

Dan kita tahu juga kemarin misalnya ketika acara Jakarta Berdendang juga sempat menimbulkan (kisruh), mereka itu bukan oposisi, justru menimbulkan entertaimen.

Tadi malam juga berlangsung pertunjukan Korea atau apa gitu kemudian ada sejumlah penontonnya berdesak-desakan, kemudian sampai ada yang pingsan. Akibatnya pertunjukan kemudian dihentikan.

Saya kira ini kita masih terpengaruh dalam situasi Kanjuruhan, di Taiwan, di Seoul Korsel, dan sebagainya sehingga membuat petugas keamanan tidak mau mengambil risiko.

Ya. Lama-lama orang naik Transjakarta juga dianggap potensial untuk desak-desakan segala macam. Jadi, kepanikan itu justru yang membuat kita merasa kalau begitu nggak ada caranya dong untuk menjamin bahwa perkumpulan manusia itu dalam bentuk ekspresi atau nonton musik atau apapun itu bisa dimungkinkan untuk dilakukan tanpa ada kecemasan.

Kan tugas dari pengatur ketertiban publik adalah menjamin keamanan, bukan mengamankan orang yang akan menonton. Kan itu beda. Jadi, sebetulnya konsep kepublikan kita itu berubah sama sekali karena kita akhirnya masuk dalam kecemasan yang kita buat sendiri sebetulnya.

Padahal, dengan Kanjuruhan, mesti ada semacam pembelajaran supaya nggak akan lagi ada contoh yang lain, yang menjurus pada situasi seperti di Stadion Kanjuruhan. Demikian juga soal demonstrasi, presiden pasti tahu bahwa ini akan ada potensi untuk jadi kerusuhan maka dia pergi dari situ tuh.

Justru dia pergi dari situ menimbulkan semacam dendam sehingga nanti akan balik lagi demonstran. Dan pengamanan dengan mudah dilakukan, bahkan di awalnya 212 juga Pak Jokowi temui dan enggak ada apa-apa itu. Karena orang mau mengeluh, rakyat itu mau mengeluh pada pemimpinnya, eh pemimpinnya kabur. Bagaimana jalan pikirannya? Itu kan rakyat dia.

Nah, kalau rakyat mengeluh ya dia mesti dengar. Bukan dia tutup telinga, apalagi melarikan diri, artinya dia tidak bertanggung jawab sebetulnya tuh. Dan itu sudah berkali-kali kan. Jadi orang lihat oh polanya begitu, mentalnya segitu doang. Kalau ngancem-ngancem pada ketua partai bisa, tapi menemui demonstran kok nggak berani kan. Jadi, akhirnya timbul satu kesan bahwa ya ada perilaku yang oportunis sebetulnya pada kepala negara kita.

Oke. Mari kita dudukkan juga secara proporsional karena saya menyimak ini (kita tonton video-video dari aksi kemarin) unjuk rasa 411. Oke, di situ memang muncul juga tuntutan agar Presiden mundur. Dan kita selalu menganggap kalau tuntutan mundur itu bukan berarti harus makar loh ya, karena itu juga dijamin secara konstitusi untuk menuntut seorang presiden mundur. Yang nggak boleh itu justru tuntutan untuk seorang presiden yang mau maju terus sampai tiga periode kan. Justru itu yang dilarang oleh konstitusi.

Ya, saya dapat banyak postingan dan banyak buzzer yang menganggap ini sudah makar nih. Lah, orang minta presiden mundur itu ada alasannya. Kalau ditodong dengan senjata untuk mundur baru itu namanya makar.

Ini permintaan dengan analisis kan Jadi, itu mundur demi kebaikan bangsa sebetulnya, bukan untuk menghancurkan bangsa. Tapi, karena sudah timbul semacam antipati, kalau yang ngomong oposisi maka itu buruk, lalu presiden menganggap bahwa ya sudah enggak usah diladenin gitu. Ya enggak perlu diladeni juga. Kan itu cuma wacana.

Artinya, didiemin aja, enggak usah dibalas dengan itu makar segala macam. Jadi, hak untuk mengucapkan kejujuran pikiran terhalang karena ketakutan akan adanya pidana.

Kalau saya bilang presiden mundur saja karena enggak mampu untuk membereskan potensi perpecahan bangsa yang basisnya rasialisme, yang basisnya agama, yang basisnya primordial. Ini memang faktanya. Memang faktanya bangsa ini terbelah kok.

Sudah berkali-kali Presiden minta supaya sudah selesaikan konflik masa lalu, tetapi jalan terus. Yang provokasi siapa, ya pihak presiden, pihak pendukung presiden yang terus-menerus menganggap bahwa jangan sampai negara ini jatuh pada pemimpin yang namanya kearab-araban atau Islam atau radikal atau radikun segala macam, itu kan terbaca betul oleh publik bahwa itu adalah kerjaan para pendukung Presiden.

Itu bodohnya di situ tuh. Berupaya untuk membangkitkan harapan pemimpin baru, tapi takut kalau ada pemimpin baru yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Padahal biasa saja. Kan itu cuma dihitung policy Anies misalnya apa bedanya jenis keadilan Anies dengan jenis keadilan Ganjar.

Kan orang mau tahu. Jadi, orang enggak mau lihat ada perspektif lain, kalau setelah Jokowi harusnya Ganjar itu. Oleh karena itu, Ganjar harus didukung oleh Islam maupun oleh Kristen. Kan itu yang dipromosikan sekarang dengan segala macam ancaman. Kalau Kristennya terbelah maka Ganjar akan kalah itu. Apa itu. Dari mana risetnya. Itu omong kosong yang kosongnya sangat besar.

Oke, kita ini kelihatannya masih berkutat terus pada hal-hal yang seperti itu, yang seharusnya nggak perlu terjadi lagi. Dan ini yang menurut saya membuat kita nggak pernah maju sebagai bangsa, karena hal-hal yang elementer ini nggak pernah kita beresin. Justru malah yang hal-hal yang remeh temeh yang kita perdebatkan terus.

Kalau misalnya orang menilai di ujung pemerintahan Pak Jokowi apa yang ditinggalkan Pak Jokowi itu: yang pertama adalah dendam yang berketerusan dan itu membahayakan yang kita sebut peradaban demokrasi ke depannya yang akan dihuni oleh anak-anak milenial.

Karena itu anak-anak milenial menganggap ini ngapain kita terus memuja NKRI harga mati, kalau yang terjadi terus adalah persaingan, pertentangan, dan nggak ada satupun perintah Pak Jokowi untuk menghentikan olok-olok itu yang didengar oleh buzzer-buzzer beliau. 

Jadi, buzzer-buzzer Pak Jokowi ini juga enggak mau dengar apa yang sudah diterangkan oleh Pak Jokowi. Hentikan sinyal-sinyal primordial itu, tetap berjalan. Hentikan sinyalnya rasis, tetap berjalan. Hentikan Islamofobi, tetap berjalan. Jadi partai-partai pun yang seharusnya bersifat moderat, ikut di dalam orkestrasi yang Islamofobis semacam itu. (sof/sws)