Jakarta, FNN - Kontroversi perang  pernyataan kabinet pemerintahan Joko Widodo antara Kabulog Budi Waseso dengan  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ihwal rencana impor beras  untuk mengisi defisit  stok cadangan nasional  Tahun Anggaran 2023-2024 mendesak Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) angkat bicara.

Dari Kota Malang Jawa Timur, Rabu (30/11/2022), Rahman menilai pernyataan kedua pejabat pembantu presiden di bidang pangan dan pertanian  itu tergolong konyol, absurd, tidak mengerti Tupoksi pun kewenangannya masing-masing.

Impor beras,  ungkap Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) ini, hanya bisa dilakukan atas  rekomendasi tertulis dari Menteri Pertanian. “So, kenapa keduanya (Kabulog dan Mentan) jadi gaduh?!” ujar Rahman.

Dia mengatakan produksi padi di musim panen gaduh (MPG)  tahun 2022 cukup bagus dan mencukupi kebutuhan nasional.  Jadi aneh kenapa keduanya saling gaduh perang pernyataan terkait impor beras.

Oleh karena itu pentolan masalah pangan ini  meminta agar Presiden Joko Widodo segera menertibkan  kedua pejabat itu, lantaran  atas pernyataannya telah  direspons negatif pasar dalam negeri dan Internasional.

Buntutnya, ujar Rahman, inflasi melonjak  dan harga beras di pasar grosis  PIC (Pasar Induk Cipinang Jakarta) langsung naik tajam berkisar  43 hingga 47 %. Juga berdampak harga beras di Bangkok, Vietnam, Myanmar, Pakistan dan India ikutan melonjak.

Menurut Rahman dari hasil kunjungan berkalanya di sentra produksi padi Pulau Jawa yaitu  Malang, Kediri, Madiun dan Ngawi di wilayah Jatim hasilnya bagus. Demikian juga Sragen, Pemalang, Boyolali  Wilayah Jateng dan Yogyakarta, termasuk di Jabar yaitu  Cirebon/Kuningan, Subang, Indramayu dan Kerawang di Musim Panen Gaduh (MPG,) November -Desember 2022 ini hasilnya cukup bagus.

Analisis Rahman, porsi panen MPG mencapai 30% dari luas rata2 areal tanam 12, 3, juta HA lahan produksi panen nasional.

Oleh karena itu dia meminta pemerintah (Presiden Joko Widodo) harus komit  untuk tidak melakukan kebijakan  impor bila pemerintah serius punya komitmen melindungi  petani dalam negeri.

Rahman menyebut, kebutuhan  cadangan stok nasional cukup dipasok dari hasil produksi petani dalam negeri. APT2PHI yang selama ini menjadi mitra pemerintah, yakni Bulog, siap membantu lewat Satgas APT2PHI untuk melakukan pengadaan  agar defisit stok yang dikeluhkan Kabulog dapat ditangani segera. 

Alumnus Lemhanas RI ini menandaskan agar Presiden Joko Widodo jangan dijerumuskan oleh pejabat di bidang pertanian dan pangan, karena kebijakan impor beras di tengah berlimpahnya produksi petani, sama halnya  pemerintah memberi subsidi untuk petani luar negeri dan justru memiskinkan petani padi dalam negeri.

Rahman menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Broto (PDB) perlu diupayakan harga riil untuk gabah kering panen dan gabah kering giling  serta  beras medium agar harga dasar GKP Rp 4500/kg dan GKG Rp.5.300/kg dinaikkan sekitar  6-10%. Dengan asumsi, tingkat pertumbuhan PDB, inflasi dalam skenario analisa sebagai usulan untuk dikaji lebih lanjut oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Solusi yang ditawarkan  APT2PHI, bahwa agar terjaminnya ketahanan cadangan stok nasional, maka  Presiden Jokowi perintahkan Menko Perekonomian melakukan Kebijakan Rafaksi Harga. Artinya, pemerintah membeli gabah petani dengan kondisi apa adanya dan kualitas kekeringannya diperbaiki pemerintah cq Bulog. Stok ideal untuk penyangga stok nasional Bulog harus memiliki 2 juta hingga 2,5 juta ton beras untuk pengamanan stok nasional.

Usulan itu, kata Rahman, dengan asumsi analisa tingkat pertumbuhan PDB, Inflasi dalam skenario analisa sebagai usulan untuk dikaji lebih lanjut oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, Mendag, Mentan, BPS dan Kabulog.

Untuk menghemat devisa negara di tengah membengkaknya hutang luar negeri serta meningkatnya defisit APBN, Rahman menganjurkan, sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukan impor beras. 

Rahman berargumen, karena di samping pertimbangan terbatasnya anggaran pemerintah, juga lantaran harga beras  dipasar  internasional Bangkok, Vietnam, Pakistan, India dan Myanmar sekarang sedang mahal, rata2 untuk beras medium   broken  25 % harga terendah FOB USD $ 860/MT.

Dengan  nilai tukar rupiah Rp.15.700 per $USD (29 November 2022), menurut Rahman, maka harga beras FOB Rp.13.502/kg ditambah ongkos angkut CIF dan biaya handling cost/marketing dan biaya gudang  12,5 %, sehingga harga border hingga di pasar Induk Cipinang mencapai Rp.15.235/kg. 

“Artinya pemerintah memberi subsidi untuk petani luar negeri Rp.7.435/kg. Padahal harga beras dalam negeri dengan kualitas yang sama jauh lebih murah  dibanding dengan beras impor Rp.15.235/kg,” terang Rahman.

Oleh karena itu dia meminta perlu dilakukan pengkajian kemungkinan kebijakan subsidi pembelian   lewat Rafaksi Harga gabah  dengan kenaikan 6-10%. Hal ini dilakukan agar dana untuk impor beras digunakan untuk membeli beras lokal.

“Sebab dalam upaya  peningkatan produksi harus ada perbandingan domestik produk cost dan border price agar tingkat harga beras impor dan lokal seimbang untuk merangsang petani berproduksi,” jelas pria yang beberapa kali reshuffle, gagal digadang menjadi Menteri Pangan dan Kabulog periode pertama pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Mengakhiri keterangannya, Rahman mengingatkan pemerintahan, utamanya Pesiden Joko Widodo, bahwa harga beras secara politis sangat penting sebagai salah satu indikator situasi perekonomian negara. Hal ini merujuk pada peran beras sebagai komoditas utama perhitungan naik turunnya Inflasi. (sws)