NASIONAL
Yudo Margono di Atas Kertas Menjadi Panglima TNI
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan pertemuan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (21/11/2022) mengindikasikan Yudo Margono akan menjadi calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sebelumnya saya sudah menjelaskan makna interaksi simbolik jika ada pertemuan Mensesneg Pratikno dengan tiga kepala staf angkatan. Siapa di antara ketiga kepala staf angkatan yang bertemu Mensesneg, itulah dia calon Panglima TNI,” ujar Selamat Ginting saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (22/11/2022). Kepastian pertemuan KSAL dengan Mensesneg Pratikno, diakui Laksamana Yudo kepada wartawan di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), hari ini (Selasa (22/11/2022). Kini, menurut Selamat Ginting, beberapa hari dalam pekan ini istana akan mengirimkan surat presiden yang isinya mencalonkan Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Hal ini dilakukan, kata dia, karena DPR akan menjalani masa reses mulai pekan kedua Desember 2022 hingga pertengahan Januari 2023. Sementara Jenderal Andika terhitung 21 Desember sudah berusia 58 tahun. Tidak mungkin TNI dipimpin jenderal pensiunan. “Untuk itulah proses pergantian Panglima TNI sebaiknya dilakukan sebelum Andika berusia pas 58 tahun. Memang hitungan pensiun militer Andika Perkasa diberlakukan di awal bulan berikutnya, yakni 1 Januari 2023. Sementara masa reses selesai pertengahan Januari 2023,” ujar Bung Ginting, panggilan akrabnya. Polemik soal calon Panglima TNI ini, kata dia, sekaligus akan mengakhiri penantian matra laut yang selama delapan tahun masa kepresiden Jokowi belum pernah diberikan kesempatan menjadi Panglima TNI. Pada periode pertama, Presiden Jokowi mempercayakan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Gatot Nurmantyo selama sekitar tiga tahun, kemudian Marsekal Hadi Tjahjanto selama sekitar empat tahun, dan Jenderal Andika Perkasa selama satu tahun. Yudo pun akan memimpin Mabes TNI selama satu tahun, karena pada 26 November 2023, ia akan pensiun dari dinas militer. Dalam pernyataan sebelumnya, Selamat Ginting mengungkapkan, siapa yang akan menduduki posisi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, bisa dilihat dari aktivitas Mensesneg Pratikno. “Jika Mensesneg bertemu KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, maka Dudung yang akan menjadi Panglima TNI. Jika Pratikno bertemu KSAL Laksamana Yudo Margono, maka Yudo yang akan menjadi Panglima TNI. Begitu pun jika Pratikno bertemu KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, maka Fadjar yang akan jadi Panglima TNI,” ujar Ginting yang tiga decade menjadi wartawan spesialis politik pertahanan keamanan negara. Setahun lalu, misalnya. Mensesneg menemui KSAD Jenderal Andika Perkasa di Mabesad. Pertemuan itu belakangan terungkap, istana mengirimkan surat presiden kepada DPR mencalonkan Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI. Menurutnya, pertemuan Mensesneg dengan calon Panglima TNI dalam ilmu komunikasi sejalan dengan teori interaksi simbolik. Memang, baik Mensesneg maupun Laksamana Yudo tentu saja tidak akan mengakui bahwa pertemuan itu membahas soal bursa calon Panglima TNI. Namun hal itu sudah cukup memberi makna berdasarkan ilmu komunikasi politik, yakni teori interaksi simbolik. “Teori yang memiliki asumsi manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain,” ujar kandidat doktor ilmu politik Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Unas. (mth/*)
Peserta Munas Hipmi Adu Jotos, Para Petingginya Malah Jualan Proposal Tiga Periode
Jakarta, FNN - Semangat anak muda para pengusaha kita agaknya lebih banyak dipakai untuk adu jotos dan blantik Pilpres. Seperti kita ketahui bahwa pada Hari Senin, 21 November 2022, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hipmi, megadakan Munas di kota Solo, di kampung halamannya Pak Jokowi. Selain ada adu jotos antar anggota, ada juga pidato yang mesti kita cermati, yaitu pidato yang disampaikan oleh Plt Ketum Hipmi. Dalam pidatonya, Plt Ketua Umum Hipmi, Eka Sastra, mengusulkan agar ada penundaan pemilu. Kalau ada penundaan pemilu berarti ada perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Demikian juga Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang dalam sambutannya juga menyindir-nyindir masalah ini, dan kita tahu bahwa Bahlil memang operator untuk perpanjangan Pemilu ini. Oleh karena itu, FNN selalu mengingatkan bahwa ide perpanjangan masa jabatan presiden, apapun caranya, masih terus digerilyakan oleh mereka. “Saya bisa bayangkan pikiran para pengusaha ini, himpunan petinju muda Indonesia (Hipmi). Tetapi, lepas dari jotos-jotosan itu, Hipmi ini ada dalam ketegangan sebetulnya. Mau jadi profesional atau mau sekadar menimba rejeki dari APBD/APBN. Kan kita kenal watak itu dari dulu kan. Senior-senior Hipmi tentu sekarang lebih mampu mandiri, tetapi mental mencari proyek di keuangan negara kan masih ada. Itu sebetulnya yang menerangkan kenapa teman-teman Hipmi ini justru ingin mencari rasa aman dengan memperpanjang jabatan presiden, supaya kontrak-kontraknya masih jalan, supaya cash back segala macam masih bisa dia nikmatin. Itu artinya nggak ada fighting spirit. Kan profesional itu dia fight aja meskipun keadaan ekonomi memburuk, itu artinya kita mestinya fight, bukan minta perlindungan kekuasaan. Kan membujuk Pak Jokowi untuk jadi tiga periode itu artinya dia nggak aman kalau bukan Pak Jokowi pemimpin masa depan atau pemimpin berikutnya. Jadi, nggak ada fighting fighting spiritnya. Itu kritik saya,” ujar Rocky Gerung dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (22/11/22), yang dipandu oleh Hersubeno Arief, waratwan senior FNN. “Dan yang lebih penting adalah figur detagrafik yang ada di seluruh lembaga riset non-negara justru mereka baca juga. Bukan sekadar terima informasi dari Pak Jokowi bahwa kita bagus 5%, kita berhasil mengundang investasi. Iya, yang diundang 80 triliun yang masuk, yang keluar 176 triliun. Hal-hal begituan kan mesti mereka paham. Mungkin mereka paham, tapi mereka akhirnya panik ketika tahu bahwa Indonesia sedang menuju jurang. Itu kemudian muncul ide kalau begitu Pak Jokowi pimpin aja lagi. Logikanya, di era Jokowi kita menuju jurang, jadi ngapain dipimpiin Pak Jokowi terus. Mau masuk jurang apa?” tambah Rocky. Sebetulnya, kalau kita lihat wirausaha pada diri mereka, wiranya tidak ada dan usahanya justru tiga periode. Menurut Rocky, konyol. Mestinya betul-betul wira, perwira, bertempur dengan keadaan, bukan mencari selamat di dalam usulan-usulan konyol itu, tiga periode, perpanjang masa jabatan segala macam, atau tukar tambah dengan MPR. Kembali pada undang-undang 1945 boleh, tapi bukan dengan jalan tukar tambah. Seperti kita tahu bahwa anak-anak Hipmi ini pion, mereka dimainkan oleh para seniornya yang sekarang berada di dalam kekuasaan. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, itu kan tetap Kanda atau Abang segala macam, sapaan-sapaan yang ada uniknya, tapi juga ada semacam oportunisme di situ. Kalau sudah saling menyapa itu artinya nanti ada proposal yang mau ditandatangani. Jadi kita nggak lihat bahwa ide berwirausaha itu datang dari kemandirian, tergantung pada senior, harus baca dulu bahasa tubuh dari tokoh partai yang juga adalah mungkin senior mereka. Itu buruknya sifat dari Hipmi. Tetapi, di balik itu tetap ada yang lebih buruk, yaitu desain negara untuk memperalat Hipmi. Kan istana juga memperalat Hipmi.” “Jadi, cara berpikir itu yang diwakilkan oleh Saudara Bahlil, itu bukan sekadar berbahaya tapi menjijikkan,” tegas Rocky. Jadi apa pointnya. Kenapa nggak berani menghadapi keadaan ekonomi atau memutuskan bahwa mereka bisa bertahan dalam dalam periode kepemimpinan siapapun, pengusaha muda yang mandiri, lebih paham tentang masa depan. Mestinya Hipmi tunjukkan bahwa mereka lebih well inform dalam soal bisnis dibandingin dengan partai-partai politik. Jadi kalau mereka tergantung pada kekuasaan, itu artinya dia tidak punya fighting spirit untuk duel dengan pebisnis muda di seluruh dunia, lanjut Rocky. Sepertinya ini bukan gagasan dari mereka ini, ada yang mengimplan kepada mereka agar menjadi semacam bola pingpong dengan disampaikan oleh Hipmi. Karena, ini juga bukan yang pertama. Mereka sudah pernah meneriakkan yel yel “lanjutkan, lanjutkan” saat ulang tahun emas Hipmi. Jadi polanya sebenarnya sama. Tetapi, dengan demikian kita tahu bahwa gagasan untuk tiga periode itu tidak pernah akan mati selama belum ada pergantian rezim. “Iya, isu ini saya sudah dengar dari sebulan lalu saya muter ke Sulawesi, ke Palu, ke Kendari, ke Kalimantan Samarinda, dan bertemu dengan anak-anak Hipmi yang seringkali cegat saya di Cafe, terus mereka kumpulin teman-teman. Ide ini sudah masuk dalam pembicaraan. Jadi saya mulai curiga bahwa ada operasi di bawah. Tapi sebagian mereka merasa ngapain terlalu politis di pusat, sementara yang di daerah sebetulnya sudah kehabisan akses pada APBD. Jadi, kira-kira Hipmi pusat ngerti keadaan di daerah lalu kemudian digelontorkan isu bahwa nanti akan dapat proyek. Kan teman-teman Hipmi di daerah cuma menunggu proyek saja. Ada yang betul-betul mandiri, tapi kalau dia enggak ikut dengan Hipmi pusat dia nggak akan dapat akses pada kekuasaan,” jelas Rocky. “Jadi, sekali lagi, kritik saya teman-teman Hipmi ini, kalau Anda betul-betul wirausaha, kata wirausaha itu datang dari kata “wira” dan “usaha”. Wira artinya berani, usaha artinya coba terus. Jadi, bukan dengan menyerah lalu semuanya bisa dijadikan uang, termasuk tiga periode,” ujar Rocky Gerung. (sof)
Waspada, Pendukung Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Terus Bergerilya
Jakarta, FNN - Ide perpanjangan masa jabatan presiden ternyata belum mati dan masih menyala. Peringatan ini disampaikan oleh Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point. \"Apakah ide perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi itu sudah mati dan pemilu, khususnya Pilpres 2024, tetap akan digelar sesuai dengan jadwal? Saya cuma mengingatkan pada Anda semua untuk berhati-hati, waspada, jangan terlalu over estimate, jangan terlalu yakin. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa gagasan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi belum mati. Para pengusung perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi masih terus bergerilya, mencari berbagai macam cara dan memanfaatkan berbagai celah yang ada.\" Demikian Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, mengawali bahasannya dalam Hersubeno Point yang tayang dalam Chanel Youtube Hersubeno Point edisi Senin, 21 November 2022. Langkah mereka ini mirip-mirip slogan di tentara. Para pendukung perpanjangan masa Jokowi menyatakan bahwa masa perpajangan jabatan Jokowi itu never die, just step back, hanya mundur selangkah. Bila ada kesempatan, mereka akan maju beberapa langkah sampai kemudian niat mereka itu terwujud. Hersu kemudian menjelaskan bahwa geliat para pendukung masa jabatan Presiden Jokowi itu setidaknya bisa kita lihat dengan jelas dan transparan dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke-17 yang berlangsung hari Senin, 21 November 2022, di kota Solo, di kampung halaman Pak Jokowi. Sejumlah mantan pengurus Hipmi, baik tingkat pusat maupun daerah yang kini menjadi pejabat tinggi negara, hadir dalam acara tersebut, seperti ketua MPR Bambang Soesatyo, ketua DPD La Nyala Mattality, dan Menteri Negara BUMN, Erick Thohir. Tentu ada juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina BPP (Badan Pengurus Pusat Hipmi). Di luar itu, tamu yang paling penting adalah Pak Jokowi. ”Jangan lupa, Pak Jokowi ini juga pernah menjadi pengurus Hipmi, meski levelnya di daerah. Beliau pernah menjadi ketua Badan Pengurus Cabang Hipmi Kota Solo, sebelum dia kemudian menjadi Walikota, Gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi Presiden 2 periode,” ingat Hersu. Kegiatan Hipmi ini disiarkan secara live di akun Channel YouTube Sekretariat Presiden. Gagasan perpanjangan mulai terlihat ketika dimunculkan kembali oleh pelaksana tugas Ketua Umum Hipmi, Eka Sastra, karena ketua umum Hipmi, Mardani Maming, ditangkap KPK karena kasus korupsi. Dalam sambutannya, Eka Sastra memuji kinerja pemerintahan Jokowi, kemudian menyatakan kekhawatirannya bila gelaran Pemilu nanti bisa mengganggu momen pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Bapak presiden dan undangan yang kami hormati, prestasi demi prestasi diraih oleh bangsa ini, penanganan covid yang luar biasa bagus, kemudian hilirisasi pengembangan UMKM yang juga sudah berjalan dengan baik, beberapa waktu lalu kita melaksanakan G20 dan B20 yang mendapat pujian internasional,\" kata Eka Sastra. Sastra menambahkan bahwa perekonomian Indonesia, berdasarkan data yang kami miliki juga tumbuh positif. Tahun depan diperkirakan resesi akan melanda dunia. Inilah yang membuat kami tadi malam mengumpulkan seluruh ketua umum BPP kami untuk bagaimana kita berpikir agar prestasi yang ada hari ini bisa kita lanjutkan, ke depannya bisa terus berlanjut. Dan harapan kita agar semua tekanan ekonomi bisa kita lewati dengan baik. Kesejahteraan adalah alasan dasar pendirian negeri ini. Kesejahteraan adalah tujuan utama, jangan sampai kesejahteraan bermasalah akibat huru hara politik yang sudah mulai terasa hari ini. \"Nah, karena itulah mungkin tadi malam sempat kita berdiskusi bagaimana agar prestasi kita yang sudah ada dan juga kesejahteraan yang sudah semakin membaik, tidak terganggu oleh turbulensi yang akan datang. Karena itulah kita juga mengundang ketua DPR, Ketua MPR, kita berdiskusi apakah Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Pemilu. Tapi itu bertanya saja. Jangan sampai waktunya tepat, kita laksanakan Pemilu. Kalau tidak ya kita coba cari solusi keluar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.” Demikian penggalan pidato Eka Satra. Walau mengaku hanya mengusulkan, tapi kita tahu betul bahwa dalam forum sebelumnya, Hipmi juga pernah secara lantang menyerukan perlunya jabatan presiden Jokowi diperpanjang, entah melalui tiga periode masa jabatan atau penundaan pemilu. Pada ulang tahun emas Hipmi, 10 Juni 2022, di mana saat itu Mardani Maming masih menjabat ketua umum sebelum akhirnya ditangkap oleh KPK, dia menyampaikan sambutan, dan mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh kader Hipmi yang hadir untuk meneriakkan yel-yel “lanjutkan, lanjutkan”. Yel-yel tersebut kembali diulang oleh ketua Badan Pembina Hipmi, Bahlil. Meskipun tidak langsung menyatakan minta perpanjangan, tetapi yel-yel ini adalah slogan agar masa kepemerintahan Pak Jokowi dilanjutkan. Tidak sulit untuk menafsirkannya, karena tafsirnya tunggal. Tafsir yang sama itu ternyata juga ditangkap oleh Presiden Jokowi karena ketika menyampaikan sambutannya, Presiden Jokowi waktu itu kelihatan santai dan secara bercanda dia mengingatkan agar berhati-hati, karena kata Pak Jokowi waktu itu, kita sudah memasuki tahun politik. Nanti kalau ini yang teriak-teriak lanjutkan, nanti Pak Jokowi sendiri yang akan didemo, jelas Hersu. Namun, yang menarik, ketika Pak Jokowi ditanya wartawan apakah dia akan menegur Bahlil yang notabene adalah Menteri Investasi dan menggunakan panggung Hipmi untuk kegiatan politik kampanye perpanjangan masa jabatannya. Saat itu Pak Jokowi menyatakan bahwa itu sebagai ekspresi yang harus dihormati dalam sebuah negara demokrasi. Dia menyatakan bahwa silahkan, namanya itu tataran wacana, tetapi konstitusi kita jelas. Walaupun dikemas secara bercanda dan tersamar, tapi pesan dari Bahlil sangat jelas. Selain itu, selama ini Bahlil juga diketahui sebagai salah satu menteri yang menjadi operator , yang aktif melobi partai-partai politik untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Akan tetapi faktanya, gagasan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak. Bukan hanya dari kalangan oposisi, tapi juga partai pendukung pemerintah dan yang paling penting juga ditolak oleh PDIP. Tampaknya, walaupun sudah ditolak gagasan perpanjangan itu tetap saja hidup. Saya mendengar info bahwa besarnya dukungan terhadap Anies Baswedan dimanfaatkan oleh mereka untuk kembali membangkitkan gagasan perpanjangan masa jabatan. Mereka berharap idenya bisa diterima oleh partai-partai yang semula menolak, termasuk juga PDIP. Namun, kali ini Pak Jokowi kelihatannya tidak mau menanggapi secara langsung. Dalam sambutannya di acara tersebut, dia malah menyinggung keberhasilannya selama memerintah. Pak Jokowi juga mengingatkan dan menitip pesan kepada mereka yang akan berlaga pada pilpres 2024 untuk menjaga situasi politik yang kondusif. “Anda pasti bertanya-tanya celah pintu mana yang akan digunakan oleh Presiden Jokowi dan pendukungnya untuk memperpanjang masa jabatannya, karena satu-satunya jalan yang paling legal adalah melalui amandemen dan itu pintu amandemen sudah ditutup. Jangan lupa, sebagai Presiden Pak Jokowi masih punya beberapa kekuatan besar, dan salah satunya menggunakan Perpu. Dasarnya bisa saja alasan yang terkesan sangat mulia: untuk kepentingan rakyat banyak, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi setelah covid sehingga jangan sampai terganggu oleh huru hara politik seperti yang tadi disampaikan oleh pelaksana tugas ketua umum Eka Sastra. Jadi, menurut saya, Anda jangan terlalu yakin bahwa Pemilu 2024 akan terlaksana sesuai dengan jadwal, karena kelihatan sekali bahwa para pendukung perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi ini masih terus bergerilya dengan berbagai cara. Jadi waspadalah, waspadalah.” Demikian Hersubeno Arif mengakhiri pembahasannya. (ida)
Rizal Ramli: Cabut Bangsa dari Pendendam Kerdil
Jakarta, FNN – Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) menggelar diskusi di Gedung Sekretariat ProDEM, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (21/11). Pada kesempatan tersebut, Rizal Ramli, selaku ekonom, mengkritisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Seraya merayakan hari lahir Poncke Princen yang ke-97, ProDEM mengangkat tema \"Gerilyawan Abadi Bernama Poncke (Kiprah Almarhum H.J.C. Poncke dalam Sejarah Indonesia)\". Rizal mengatakan bahwa keputusan Poncke sebagai orang Belanda yang bergabung dengan TNI Republik Indonesia merupakan hal yang luar biasa. Aktivis senior tersebut menyebut Poncke merupakan tokoh yang memiliki prinsip kemanusiaan dan tidak suka menindas orang lain sehingga menjadikannya sebagai orang yang konsisten dalam memperjuangkan kemanusiaan dan perlu dipelajari. Rizal mengaitkan hal ini dengan membandingkan kinerja Jokowi. \"Penjelasannya sederhana karena Jokowi tidak pernah berjuang menegakkan demokrasi,\" ucapnya dalam diskusi yang dimoderatori oleh Paskah Irianto tersebut. Rizal menyontohkan pemangkasan demokrasi melalui UU Omnibus Law, draf KUHAP, dan kebijakan lainnya. Ia juga menyinggung tentang _buzzer-buzzer_ bayaran dan tidak berfokus pada perbaikan bangsa. \"Harusnya fokusnya kan pada keadilan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran, perbaikan ekonomi. Tapi dikontrak terus seolah-olah disetujui,\" katanya. Pakar ekonomi dan politikus itu berpesan agar bangsa tidak dipimpin oleh pendendam kerdil. Ia juga menyebutkan kriteria pemimpin yang seharusnya memimpin Indonesia. \"Waktunya kita cabut bangsa kita dari pendendam kerdil. Negara ini terlalu besar untuk dipimpin oleh pendendam kerdil. Kita perlu pemimpin dengan wawasan yang luas, karakter yang kuat, integritas,\" ujar Rizal. Selain Rizal Ramli, diskusi ini juga dihadiri narasumber lain, di antaranya Jus Soema di Pradja (Eks Wartawan Kompas dan Sahabat Poncke), Sukmadji Indro Tjahyono (Sahabat Poncke), Hendi Jo (Jurnalis Sejarah), serta beberapa aktivis lain ikut meramaikan diskusi tersebut. (oct)
Jumhur Hidayat: Perjuangan Buruh Naikkan Upah, Berhasil!
Jakarta, FNN – Sejak awal gerakan buruh berkeyakinan bahwa UU Cipta Kerja telah melanggar konstitusi dan pada akhirnya terbukti dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, sehingga harus diperbaiki paling lama 2 tahun sejak Putusan MK itu dibacakan pada 25 November 2021. “Akibat Putusan inkonstitusional itu maka penyelenggara negara harus menangguhkan semua tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas termasuk tentunya terkait penentuan UMP/UMK,” kata Mohammad Jumhur Hidayat kepada FNN, Senin (21/11). Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu, Menteri Ketenagakerjaan RI adalah penyelenggara negara yang tunduk pada Putusan MK, sehingga mengambil kebijakan strategis tanpa mendasari kepada UU Cipta Kerja dan turunannya PP 36 tentang Pengupahan. Oleh karenanya terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 tersebut patut disyukuri karena hal ini merupakan keberhasilan perjuangan buruh Indonesia dengan melakukan gerakan penolakan serentak terhadap UU Cipta Kerja termasuk di dalamnya tentang penentuan UMP/UMK berdasar PP 36 tentang Pengupahan. Adapun dengan adanya perhitungan baru sesuai Permenaker yang menyatakan bahwa kenaikan maksimun UMP adalah 10% maka kami berpendapat bilamana di suatu daerah ternyata ketentuan kenaikan upah itu lebih dari 10% maka para Gubernur agar tetap menetapkan apa adanya karena sesungguhnya itu adalah perhitungan yang objektif. “Dengan begitu maka kami meminta kepada Menaker dan Mendagri agar tidak perlu memberi teguran karena itu sesungguhnya adalah masalah kebijakan lokal,” tutur Jumhur Hidayat. Sementara, terkait dengan adanya gugatan dari APINDO terhadap Permenaker itu, “organisasi buruh siap menjadi tergugat intervensi dan kami telah siap dengan berbagai argumen hukum yang sejak lama telah dipersiapkan,” tegas Jumhur Hidayat. Bahkan, argumen hukum ini juga pernah memenangkan di PTUN Jakarta Timur atas gugatan APINDO DKI terkait UMP DKI Jakarta 2022 yang tidak menggunakan UU Cipta Kerja dan turunannya PP 36 tentang Pengupahan. (mth/*)
“Selamat Tinggal PP 36/2021 Pengupahan yang Memiskinkan Upah Buruh Indonesia!”
Jakarta, GNN – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. ASPEK Indonesia menilai perubahan ketentuan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 itu, secara tidak langsung adalah sebuah “pengakuan” dari Pemerintah bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak berkeadilan dan tidak mensejahterakan bagi pekerja Indonesia. “Selamat tinggal PP 36/2021 Pengupahan yang telah memiskinkan upah buruh Indonesia!” Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis kepada media (21/11/2022). Namun, ASPEK Indonesia menyayangkan formula baru yang ada dalam Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, yang masih belum maksimal karena kenaikan upah minimum dibatasi dengan indeks tertentu. Mirah menilai, seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Mirah Sumirat juga meminta kepada kelompok pengusaha untuk berjiwa besar dengan tidak “ngotot” menolak Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, dan tidak memaksakan pemberlakuan PP 36/2021 Pengupahan. “Pengusaha jangan manja, toh selama ini Pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada kelompok pengusaha,” tegas Mirah Sumirat. ASPEK Indonesia juga mendesak Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memaksimalkan peran Dewan Pengupahan yang ada di masing-masing daerah, agar besaran kenaikan upah minimum dapat maksimal sehingga dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Termasuk memaksimalkan peran Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan setempat, untuk memastikan semua pengusaha tunduk pada Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Jika Pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pengusaha, masih tetap memberlakukan PP 36/2021 tentang Pengupahan, tindakan itu justru merupakan pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menegaskan bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat. Selain itu, “Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memerintahkan kepada Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” tegas Mirah Sumirat. (mth/*)
Disorot Media Internasional, Kate Lim: Presiden Tidak Berani Copot Jaksa Agung yang Diduga Punya Tiga Identitas
Jakarta, FNN – Roadshow Kate Victoria Lim membela ayahnya yang juga pengacara Alvin Lim, yang terkenal vokal dan berani berbicara tentang menjamurnya korupsi di instansi Aparat Penegak Hukum mendapatkan atensi dari luar negeri. Kate Victoria Lim mengungkapkan, antara lain ke South China Morning Post (SCMP) mendapatkan eksposure dan dukungan dari wilayah Asia, Singapore, Hongkong, China dan Macau. Interview lengkapnya dalam South China Morning Post, 19/11/2022 dengan link: https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3200222/no-viral-no-justice-detained-indonesian-whistleblower-alvin-lims-teenage-daughter-leads-social-media Perjuangan Kate sebelumnya juga meraih perhatian nasional dimana pendiri JawaPos dan juga mantan menteri BUMN Dahlan Iskan menuliskan dalam artikel Disway bagaimana Alvin Lim berjuang hingga diduga dikriminalisasi oleh oknum Aparat Penegak Hukum. Menurut Dahlan Iskan, Alvin Lim adalah pengacara paling berani di Indonesia dalam menghajar oknum polisi dan jaksa nakal. Hal ini menimbulkan respek mengingat sejak Alvin Lim menggaungkan Polda Metro Jaya Sarang Mafia dan membongkar praktik korupsi di tubuh Bhayangkara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai gencar dan berani membenahi dengan mencopot oknum Jenderal Polri untuk perbaikan institusi Polri. Namun, kejaksaan menanggapi kritik Alvin Lim dengan keras di mana pimpinan Kejaksaan Agung ST Burhanudin memerintahkan jajaran Kejari masing-masing melaporkan Alvin Lim ke kepolisian dengan pasal ITE dan ujaran kebencian. Kritik Alvin Lim yang disampaikan beserta bukti konkret tidak di tanggapi dengan akal sehat melainkan dengan emosi mengebu-gebu dan menyerang Alvin Lim secara pribadi. Kate Victoria Lim dalam wawancaranya menegaskan, di balik keberhasilan Presiden Joko Widodo menangani sektor ekonomi dan pandemi corona, namun dalam sektor hukum Jokowi punya rapor merah. “Presiden Jokowi tampaknya tidak berani mengambil tindakan tegas dan mencopot Burhanudin Jaksa Agung yang diduga menggunakan 3 identitas dengan 3 tahun lahir berbeda. Padahal atas kasus serupa kejaksaan sangat tajam dan langsung menahan Alvin Lim. Hal ini menurut saya karena Presiden Jokowi terikat janji politik ke partai yang menyebabkan pemerintah terbelenggu untuk berbenah,” ungkapnya, Ahad (20/11/2022). Kate Lim melanjutkan bahwa keinginan Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB akan sulit terwujud ketika negara asing melihat bagaimana bobroknya penegakan hukum dan tidak tegasnya pemerintahan Jokowi dalam mencopot pejabat yang melawan hukum. “Bagaimana mau memimpin dalam skope banyak negara, jika tangani satu negara saja tidak sanggup. Oleh karena itu, saya menghimbau Presiden Jokowi untuk bisa menjadi pemimpin yang tegas, kepala negara bagi semua orang, bukan pilih kasih terhadap oknum pejabat yang kerap melanggar hukum dan beretika buruk,” harapnya. (mth/*)
Gatot Nurmantyo Sengaja Memprovokasi Umat Islam Jabar
Jakarta, FNN - Jend. TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menjadi pembicara terakhir dalam Kongres Umat Islam Jawa Barat di Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/11/2022). Gatot Nurmantyo membuka materi dengan memaparkan sejarah singkat Indonesia yang diinginkan para penjajah untuk dikuasai alam dan manusianya sejak kedatangan Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Khubilai Khan. Lebih lanjut Gatot menjelaskan peran besar ulama dan umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Mulai dari organisasi Islam yang memberikan pendidikan, hingga perjuangan politik dan perlawanan bersenjata terhadap penjajah. Dan Jend. TNI (purn) itu pun menyebutkan lima hal menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun): 1. Menuju persatuan dan kesatuan; 2. Warga negara yang baik dan berkarakter; 3. Konstitusi yang benar; 4. Kewaspadaan nasional; 5. Budaya dan sistem penyelenggaraan negara yang berkualitas. Gatot menyatakan dirinya hadir di Kongres Umat Islam Jawa Barat untuk memprovokasi umat Islam untuk bersatu dan membawa semangat perjuangan sebagaimana yang telah dilakukan di masa lalu. \"Semangat perubahan dan amar ma\'ruf nahi munkar harus disebarluaskan,\" ucapnya tegas. \"Perjuangan menyelamatkan/mewujudkan perubahan Indonesia harus mengikutsertakan seluruh komponen dan elemen masyarakat tanpa melihat golongan, suku, agama, dan usia,\" sambungnya. Dia menjelaskan perluny mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman dan solusi oleh semua komponen masyarakat, dengan Islam sebagai penggeraknya. Dan untuk memotivasi semangat perjuangan tersebut Gatot mengatakan, \"Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit.\" Dirinya juga mengingatkan bahwa selalu ada Allah yang akan membantu umatnya. \"Jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Tapi, katakanlah kepada masalah, aku mempunyai Allah Yang Maha Besar,\" ujarnya memotivasi. \"Selamat berjuang para ulama dan umat kebanggaanku, kutitipkan bangsa dan negara ini padamu,\" ucap Gatot menutup pembicaraan. (rac)
Ada Modus Pencucian Uang di Bisnis Tambang Ilegal Disuntikkan ke Klub Sepak Bola
Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies, mengatakan, salah satu pencucian uang ilegal terbesar ada di industri olahraga sepakbola: melalui pembelian klub atau melalui sponsor. “Di Indonesia juga terjadi, ada pihak awam mendadak beli klub sepakbola dan dapat sponsor dari minyak goreng: terkait pencucian uang?” sebut Anthony Budiawan kepada FNN, Jum’at (18/11/2022). Anthony Budiawan menyebut, aktivitas tambang ilegal di Indonesia memiliki potensi besar mengarah kepada tindak pencucian uang. Sebab, katanya, uang kotor yang dihasilkan oleh tambang ilegal tersebut perlu disamarkan agar tak terendus oleh aparat. Budiawan berkata ada berbagai macam cara modus pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang ilegal. Salah satunya adalah dengan menyuntikkan investasi kepada perusahaan-perusahaan tambang yang legal. “Jadi nantinya akan ada perputaran uang dari bisnis tambang tersebut. Dan juga ini upaya untuk menyamarkan aliran dana,” kata dia dalam diskusi tentang tambang di Jakarta pada Kamis, 17 November 2022. Selain melakukan penanaman modal, ia juga menambahkan, pencucian uang dari tambang ilegal bisa dilakukan melalui aktivitas bisnis yang juga ilegal pula. Ia mencontohkan dari hasil risetnya yang menunjukkan uang hasil tambang diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan judi. “Berdasarkan berbagai laporan, uang money laundering dari aktivitas judi itu bisa mencapai 155 triliun rupiah,” ungkap Anthony Budiawan. Selain itu, ia juga menyebut salah satu modus pencucian uang dari aktivitas tambang adalah menginvestasikannya ke dalam klub sepak bola. Menurutnya, praktik investasi uang tambang ilegal kepada klub sepak bola ini juga masih memiliki keterkaitan dengan bisnis judi ilegal. “Bahkan kita tahu salah satu klub sepak bola di Italia mendapat suntikan dana dari kegiatan tambang ilegal di Indonesia,” ujarnya. Anthony Budiawan juga menjelaskan bahwa salah satu alasan menjamurnya tambang ilegal di Indonesia adalah adanya dugaan keterlibatan aparat di dalamnya. Menurutnya, aparat diduga tidak hanya sebagai pelindung dari bisnis ilegal, melainkan juga bertindak sebagai pemain dari bisnis haram tersebut. “Salah satunya adalah Ismail Bolong beberapa waktu lalu,” kata Budiawan. (mth)
Uhaib: Membangun Koalisi untuk Negeri Tidak Sembarangan
Jakarta, FNN – Pada Kamis (17/11/2022) berlangsung Diskusi Kopi Party Movement dengan tema Gurita Energi Kotor Dari Lubang Tambang (Dari Skandal Uang Kotor 303 Hingga Pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945) di Dapoe Pejaten, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Gigih Guntoro, kemudian mengundang narasumber Prof. Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi), Abraham Samad (Mantan Ketua KPK), DR. Faisal Basri (Dosen UI), Faisal Ratuela (Direktur Eksekutif Walhi Malut), Salamuddin Daeng (Peneliti AEPI), Yohana Toko (Direktur Walhi Kaltim), serta DR. M. Uhaib As\'ad (Dosen Universitas Islam Kalsel). DR. M. Uhaib As\'ad kerap disapa Uhaib membuka bahasan dengan kilas balik terhadap VOC jaman dahulu yang pernah dilakukan oleh Indonesia sebelum merdeka. “Pembahasan kali ini sangat menarik. Saya awali dengan kilas balik yang terjadi di Indonesia yaitu VOC. Sejarah VOC hanya mengambil kekayaan SDA Indonesia seperti cengkeh, pala, atau rempah lainnya. Namun, yang terjadi saat ini adalah VOC juga. Tapi, cukup erat kaitannya dengan politik,” tuturnya. Menurutnya, VOC modern Indonesia sejatinya merampok kekuasaan negara lewat partai politik. Poin bersamanya tidak hanya praktik ekonomi yang menghabiskan SDA saja. Ada korelasinya dengan politik. “Di negara yang kaya dengan SDA kaitannya dengan pasal 33, ya seharusnya kita juga kaya semua. Faktanya, ditengah kekayaan SDA masih ada rakyat Indonesia yang stunting, kekurangan, kelaparan,” tegas Uhaib. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nassional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Uhaib menegaskan untuk tidak main-main dengan pasal tersebut. “Lihat, Papua dikeruk, hanya dapat royalti berapa? Regulasi politik sekarang bergeser menjadi kapitalisme. Bicara demokrasi sangat erat dengan SDA. Bukan hanya sekedar bisnis, ada instrumen perselingkuhan politik,” ungkap Uhaib. Dalam penutupnya, Uhaib berharap untuk Indonesia terus memperbaiki sistem pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan human resources. “Teman-teman yang hadir pada diskusi kali ini, Jepang kaya bukan karena SDA tapi dari Human Resources-nya. Diharapkan kedepannya Indonesia juga bisa seperti itu. Kita bukan sedang membangun jembatan, yang hanya 2-3 tahun selesai dan jadi. Tapi, kita harus bisa membangun koalisi yang kuat untuk negeri, tidak sembarangan,” tutupnya. (Ind)
POPULER
