NASIONAL
Partai Gelora Berharap Kebijakan Second Home Visa Disosialisasikan Terlebih Dahulu, Jika Dipaksakan Bisa Picu Problem Sosial Baru
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan kebijakan pemerintah terkait pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua atau Second Home Visa kepada warga negara asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia selama 10 tahun perlu di sosialisasikan terlebih dahulu. Kebijakan yang diterbitkan menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali itu, dinilai bisa saja menimbulkan problem sosial baru di masyarakat, bukan sebaliknya bekontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, kebijakan tersebut tidak pernah disosialisasikan, apalagi dijelaskan secara filosofis oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang ada, pemerintah hanya menjelaskan hal-hal teknis bagi WNA yang ingin mendapatkan kebijakan Second Home Visa itu. \"Harusnya pemerintah tidak bicara teknis dulu, tetapi bicara lebih filosofis dan bagaimana mempersiapkan diri, sehingga gagasannya memiliki fondasi yang kuat, bukan sekedar omongan buat bahan kampanye di KTT G20,\" kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Second Home Visa Bagi Warga Negara Asing, Apa dan Mengapa?\' yang digelar secara daring, Rabu (2/11/2022) sore. Kebijakan Second Home Visa, kata Fahri, sebenarnya sudah lama dibahas, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 lalu. Namun, tidak adanya komunikasi yang baik dan jelas kepada masyarakat dan memaksakan kebijakan tersebut, ya akhirnya bisa menimbulkan problem sosial. \"Selain itu, kurangnya infrastruktur di lokasi tujuan wisata juga akan menimbulkan persoalan tersendiri. Sebab, 50 persen penduduk Indonesia tidak memiliki MCK. Jadi jangankan mendatangkan orang asing, orang lokal saja kalau cari toilet susah. Hal-hal seperti ini harusnya diberesin dulu,\" kata Fahri. Menurut dia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlalu sibuk memikirkan Bali, sehingga hal-hal seperti ini luput dari perhatiannya. Padahal Indonesia sangat luas dan memiliki beragam lokasi wisata yang menarik, tidak hanya Bali. Fahri menilai komunikasi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini tidak baik. Pemerintah seharusnya menyiapkan perangkat penunjangnya di tingkat masyarakat terlebih dahulu. Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima WNA yang diizinkan tinggal lebih lama di Indonesia. \"Apabila masyarakat kita tidak menyiapkan diri dengan konsep baru ini (kebijakan Second Home Visa), sementara kemudian kita tidak pernah diberi tahu ini apa, saya kwatir akan muncul masalah baru,\" ucap Fahri. Jadi jangan sekedar menggunakan pasal di dalam Undang-undang Cipta kerja untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang dari pendatang, akan meningkatkan wisatawan jompo yang datang ke Indonesia. Itu juga akan menciptakan problem sosial di masa yang akan datang,\" pungkasnya. Berantas Aksi Percaloan Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung meminta pemerintah memberantas aksi percaloan dalam sistem pembuatan visa di Indonesia yang saat ini masih marak, sebelum efektif menerapkan kebijakan Second Home Visa. \"Ada yang lebih konyol, kan yang disebut second home visa itu artinya jenis visanya. Padahal cara pembuatan visa di Indonesia masih banyak calonya. Jadi kita membayangkan diundang untuk ditemui calo. Bayangkan itu,\" ujar Rocky. Rocky mengungkapkan praktik percaloan dalam pengurusan visa telah menjadi rahasia umum. Dirinya bahkan mengungkapkan kejadian ini menimpa sahabatnya yang merupakan peneliti dari Jepang. Saat datang ke Indonesia untuk mengikuti seminar, Rocky mengungkapkan peneliti dari Jepang tersebut mengalami pemerasan oleh oknum aparat. \"Dia peneliti dari Jepang, dari Tokyo itu diundang untuk satu seminar, menginap di sebuah hotel. Lalu kerja sama lah hotel itu dengan mungkin aparat. Kalau ini ada orang asing. Lalu orang asing itu jalan dibuntuti nih, diperas. Padahal dia diundang untuk suatu acara yang sifatnya akademis,\" ungkap Rocky. Aksi oknum petugas tersebut, kata Rocky, tidak sejalan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo yang ingin mendatangkan orang asing bermukim di Indonesia. \"Jadi mental petugas kita itu jadi cerita buruk berbanding terbalik dengan ide Pak Jokowi untuk mendatangkan sebanyak mungkin orang asing untuk bermukim di Indonesia. Hal semacam ini yang kemudian jadi cerita buruk,\" tutur Rocky. Selain itu, Rocky menyoroti ketentuan pihak sponsor dari Indonesia bagi orang asing pemohon second home visa. Ia menilai aturan ini akan memberikan kerumitan bagi orang asing pemohon second home visa. Dibanding membuat kebijakan ini, Rocky menilai sebaiknya Pemerintah membenahi proses pembuatan visa. \"Bahwa yang lebih penting bukan jenis visanya tapi cara memperoleh visa. Second home visa kan cuma jenis visa,\" tegasnya. Jangan Salah Sasaran Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengingatkan, bahwa pemerintah bagi para investor ini jangan malah salah sasaran. Jaminan dana atau proof of fund berupa rekening sebesar Rp 2 miliar, itu dinilai APINDO terlalu mudah dan kecil. Sebab, kata dia, pendapatan tersebut merupakan kemampuan rata-rata bagi orang-orang di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Menurut Gunawan, harus ada syarat lain agar WNA bisa mendapatkan second home visa yang bisa hidup di Indonesia selama 10 tahun ini. \"Mereka juga harus membeli apartemen yang saat ini banyak yang kosong di Indonesia. Itu mungkin salah satu persyaratan yang mungkin bisa kita tambahkan setelah peraturan baru ini direspon secara positif oleh banyak orang,\" kata Gunawan. Gunawan menambahkan sasaran yang tepat untuk memberikan second home visa 10 tahun bagi warga negara asing adalah orang-orang tua yang memiliki dana pensiun yang besar dan bisa hidup di Indonesia. \"Yang pertama yang kami lihat adalah, banyak orang-orang pensiun di negara-negara kaya yang duitnya banyak, dan mereka hanya ingin menghindari cuaca dingin ekstrim. Karena bagi orang tua itu kan dingin itu sebagai suatu masalah. Nah ini mungkin barangkali yang kita harus tangkap peluang-peluang ini,” ucapnya. Selain itu, para pebisnis yang ingin ekspansi, khususnya dalam bidang teknologi lantaran Indonesia masih lemah dalam bidang mekanik dan industri permesinan dibandingkan Thailand. \"Pembuatan mesin-mesin produksi itu kita masih umumnya impor semua,” imbuhnya. Usulan yang ketiga adalah di bidang pertanian, Tjokro mengurai yield di Indonesia perhektar masih relatif rendah. Salah satu contohnya yakni produksi kacang tanah yang masih impor secara besar-besaran. Hal ini disebabkan karena teknologi yang belum dikuasai oleh para petani di Indonesia. \"Yang begini-begini semestinya harus kita tarik, bahkan di Jepang itu orang-orang yang pensiun itu yang masih sehat tapi udah pensiun dan punya keahlian itu, ditawarkan kepada negara-negara berkembang,\" urainya. Dia menyimpulkan, orang yang semestinya mendapatkan second home visa 10 tahun dari pemerintah Indonesia, harus memiliki manfaat bagi Indonesia. \"Orang yang datang itu mesti ada manfaatnya Apakah uangnya, apakah keahliannya apakah membawa bisnis dan memberikan peluang pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi itu hal-hal yang harus kita secara aktif menargetkan kelompok-kelompok ini sehingga peran-peran ini hasilnya bisa maksimal bagi kemanfaatan bangsa kita,\" tutupnya. Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua (second home visa). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak surat edaran diterbitkan atau resmi berlaku pada 24 Desember 2022. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang terbit pada 25 Oktober lalu. \"Dengan visa ini orang Asing dapat tinggal selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan kegiatan lainnya,\" tulis keterangan Imigrasi. (Lia)
Kisruh Stok Beras Nasional, Pintu Masuk Jokowi Reshuffle Nasdem
SETELAH nama Anies Baswedan diumukan sebagai Bakal Calon Presiden dari Partai Nasdem, kini partai besutan Surya Paloh dalam dilema. Kabar yang kini beredar, menteri Nasdem bakal di-reshuffle dari Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Diawali dari kontroversi stok beras nasional, melalui Menteri Perdagangan dari PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kita menipis. Padahal, menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa stok beras melimpah. Adakah pernyataan Presiden Jokowi yang minta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman saat Rapat Kabinet Terbatas itu sengaja dilontarkan sebagai sinyal Syahrul Yasin Limpo bakal didepak dari Kabinet? Untuk mengetahui kontroversi stok beras itu, wartawan senior FNN Hersubeno Arief melakukan dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Rabu (2/11/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, ini makin seru ya, seperti sudah kita prediksi. Ini koordinasi dalam pemerintah juga makin seru. Saya baca kemarin hasil rapat kabinet terbatas, presiden meminta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman. Dan ini saya kira ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa CBP (cadangan beras pemerintah) menipis. Sementara, kata Mentan Syahrul Yasin Limpo melimpah. Kalau ada yang menyatakan menipis suruh dateng ke Departemen Pertanian. Ini menarik. Mundur sedikit supaya lebih seru dikit, waktu itu Badan Pangan Nasional menyatakan stok kedelai tinggal satu pekan, giliran dibantah oleh Mendag, kerena kan kedelai urusan impor, hoaks katanya. Bagaimana Anda melihat ini. Ini sebetulnya persoalan internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang bersaing dengan koalisi Nasdem. Jadi, kita tahu kalau persaingan antar-menteri sudah dari zaman awal. Bahkan dari zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebetulnya selalu terjadi persaingan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian kalau soal stok pangan. Karena bagi Kementerian Perdagangan lebih baik impor karena di situ ada fee kan? Sementara kalau Kementerian Pertanian enggak, dia mau produksi. Jadi, sebetulnya dia bisa diselesaikan oleh Menkonya tuh supaya terjadi keputusan bersama. Menko membawahi Pertanian dan Perdagangan. Tetapi, konyolnya, Menkonya Golkar, Perdagangan PAN, Pertanian Nasdem. Jadi, nggak mungkin di antara mereka itu ada koordinasi karena tiga-tiganya kan partai politik yang sedang cari dana sekaligus cari kesalahan orang. Ini saling cari kesalahan tuh. Karena Nasdem sebetulnya sedang dalam keadaan terpojok di depan Presiden, lalu diterjemahkanlah oleh Mendag yang dari PAN itu bahwa Presiden memang ingin menghukum Nasdem maka dia lanjutkan itu untuk membuli menterinya Nasdem. Kira-kira begitu. Nah, Airlangga sebagai ketua senior KIB ya nontonnya dari atas. Dia biarin saja menterinya Nasdem dan PAN berkelahi. Itu akibatnya kalau presiden bermain-main politik dalam soal kebijakan. Kenapa presiden harus sampai turun tangan, padahal sebetulnya ada Menko yang bisa menyelesaikan. Jadi, terlihat bahwa Presiden Jokowi dikompori sebetulnya untuk cepet-cepet tendang satu menteri dari Nasdem supaya bisa diganti oleh entah dari Golkar atau dari PAN. Kira-kira begitu. Ini juga mesti dilihat bahwa itu sebagai persaingan internal yang kita sebut dari awal bahwa saling amputasi dalam kabinet pasti terjadi. Ini yang lagi berlangsung, saling amputasi tuh. Kalau rumornya kemarin bukan PAN yang dapat tambal tapi malah PKS yang disuruh masuk. Ya, PKS nunggu di tikunganlah. Kalau begituan kan PKS jago. Jadi pasti akan ada reshufle yang orang juga sudah pasti tahu bahwa Nasdem akan direshufle. Masa’ nggak ada hukuman pada Nasdem yang sudah menyimpang dari cara berpikir Presiden dengan mengusung Anies Baswedan, misalnya. Demikian juga Prabowo Subianto mungkin akan disentil sedikit karena tiba-tiba menggandeng Cak Imin (Muhaimin Iskandar) tanpa lapor Presiden. Kira-kira begitu. Jadi, kita menonton sebetulnya satu orkestrasi di dalam kabinet yang tidak ada konduktornya. Jadi orkestrasi yang saling saut-menyaut di kalangan kabinet. Dan, Presiden pasti akan kasih sinyal untuk menghajar Nasdem. Itu gampang saja tuh, jadi nggak usah rumit-rumit publik bahwa ini permainan politik bikin harga yang justru folatil kan. Jadi, justru sinyal itu yang bikin pasar lokal, para spekulan mulai masuk tuh. Kalau begitu ya impor dong. Jatah saya kan masih ada di atas kertas. Maka PAN langsung kasih sinyal impor dan semut-semut langsung berkerumun di sekitar Menteri Perdagangan. Oke, sebelum kita ngomong politiknya, lebih baik kita ngomongi koordinasinya dulu karena ini bukan hanya soal Mentan dan Mendag, tapi juga dengan Badan Pangan dan Mendag tadi. Jadi saya bingung bagaimana sebetulnya pemerintah dikelola, antara satu lembaga dengan lembaga lain, antara satu departemen dengan departemen yang lain saling bantah dan saling menegasikan. Ya, keterangannya ini tahun politik. Semua hal diupayakan supaya jadi kacau. Jadi, bagaimana presiden memimpin rapat lalu mendengar hoaks, lalu dia putuskan sendiri. Kan mestinya dia tegur dulu, kasih sanksi dong mereka yang bermain hoaks itu. Nanti Nasdem kasihan dia, kena getahnya. Jadi, permainan semacam ini akan berlanjut. Terus soal informasi dari Badan Pangan itu pasti ada risetnya. Badan Pangan itu kan semacam badan strategis soal bahan pangan dan ketersediaan. Kalau dia sebut hoaks, orang nggak percaya itu, bagaimana kita dapat informasi tentang data pangan nasional kalau Badan Pangannya sendiri disebut hoaks atau sebaliknya. Departemen Perdagangan itu datanya apa? Lalu berpikir kalau begitu Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas itu dengan informasi dari mana kan? Itu konyolnya kan. Jadi misinformasi itu menyebabkan dis-informasi di publik. Publik berpikir bahwa kami dipermaikan dan konsumen pasti dirugikan. Kan susah warung-warung kecil itu berbisnis kalau data yang masuk dalam WA mereka itu bertentangan. Iya. Atau jangan-jangan ini impor yang banyak itu tidak masuk ke dalam data Badan Pangan Nasional. Karena bagi Departemen Perdagangan semakin banyak impor kan semakin bagus buat mereka. Ya, itu yang sering kita bahas berkali-kali bahwa data itu harusnya data publik yang sama. Tetapi, karena menterinya adalah ketua partai maka pasti ada yang disembunyikan sedikit karena mungkin impornya belum nyetor, masih ada stok sedikit. Ya nggak mungkin dia laporkan ke Badan Pangan Nasional. Lain kalau menterinya teknokrat. Zulkifli Hasan kan bukan teknokrat. Jadi dia tetap menganggap bahwa setiap satu liter kedelai itu ada harganya setoran importir. Itu sudah jadi rahasia umum kenapa kita anggap bahwa dulu Presiden Jokowi juga konyol, dia sudah janjikan supaya kabinetnya bukan dari partai politik tapi dari teknokrat, sekarang dia kejebak sendiri tuh. Karena nggak mungkin partai politik di dalam kabinet tidak memainkan insider trading-lah, yang disebut sebagai mencari rente. Oke, jadi kekacauan ini semua muaranya pada politik, karena rensiking itu kan untuk biaya politik juga. Itu yang menjelaskan kenapa kemudian Nasdem walaupun sudah mendukung Anies masih bertahan mati-matian kalau bisa jangan ditendang dari kabinet. Karena ada pos tiga menteri ini akan signifikan walaupun tinggal dua tahun lagi. Itu yang Anies tidak bayangkan bahwa dia sebetulnya dijebakkan di situ. Dan orang menganggap bahwa ya sudah itu sudah terjadi. Nasdem juga konyol karena mestinya Nasdem berpikir bahwa Anies itu diajukan sebagai presiden lengkap dengan wakil presiden. Sekarang kita masih tunggu bagaimana caranya Anies kasih persayaratan ABCD untuk menjadi wapresnya. Sementara sumber daya untuk mendukung Anies secara formal itu Nasdem pasti nggak punya uang. Itu kita lihat justru relawan daerah itu yang dengan betul-betul keyakinan bahwa tanpa oligarki pun Anies bisa jadi presiden. Itu yang sebetulnya jadi ketakutan Pak Jokowi sekarang. Bahkan, Nasdem mungkin juga berpikir ya sudah keluarkan saja kami dari kabinet. Toh Anies sudah melenggang melalui relawan. Tetapi, di ujungnya Nasdem juga sadar bahwa nanti ada partai pesaing yang bisa ambil alih Anies, lalu Nasdem kehilangan akses pada Anies. Dan, Anies juga merasa bahwa ya dia dicalonkan oleh Nasdem, tetapi juga banyak partai lain yang mungkin lebih jujur dalam mencalonkan Anies. Kan Anies mulai belajar bahwa Nasdem ada tipu-tipunya kalau begitu. Dia masih disuruh cari wapres artinya disuruh cari pemodal. Kan gampangnya begitu. Bukan sekadar cari suara. Oh, jadi itu pointnya ya. Bukan seolah-olah legowo, tapi cari modal sendiri ya. Kalau dia jujur, mestinya Nasdem bilang begini: Kami sudah minta Anies untuk cari wakil presiden sendiri, tapi dia sudah jadi presiden kami, kami akan membiayai. Kan mestinya Nasdem yang membiayai. Karena itu kami tahu kami akan berselisih dengan Pak Jokowi, dengan menteri yang lain di dalam kabinet. Tapi kami ambil risiko untuk keluar karena kami sudah siap untuk membiayai Anies. Ternyata enggak tuh. Kan sinyalnya mestinya Nasdem keluar saja supaya Anies lega. Demikian juga sebaliknya tuh, investor politik merasa wah, Nasdem nggak ada duitnya. Ngapain kalau 90% masih datang dari wilayah oligarki. Begitu oligarki masuk ke Anies, maka Anies akan kehilangan dukungan. Karena orang ingin melihat Anies sempurna, walaupun itu terlalu utopia untuk berpolitik tanpa dukungan oligarki. Sementara Nasdem nggak mungkin keluar dari wilayah oligarki. Mungkin Nasdem kebingungan karena menipis amplop-amlop untuk dijadikan bahan politik. Itu sudah dibaca dengan baik oleh Jokowi dan mulailah Jokowi ancam-ancam dikit, kalau dalam seminggu nggak ada gua ganti lo. Kira-kira begitu. (sof/sws)
Dilema Ganjar, Antara Penumpang Gelap dan PDIP
DUKUNGAN Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk bisa maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin tampak. Apalagi, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang di dalamnya terdapat Golkar, PAN, dan PPP, mulai terang-terangan bakal mengusung Ganjar. Zulkifli Hasan, Ketum DPP PAN, misalnya, secara terbuka menyatakan, jika PDIP tidak mencalonkan Ganjar, maka KIB akan mengusung Ganjar. Semua itu sudah atas “restu” Presiden Jokowi. Tampaknya, dengan kekuasaan yang dipegangnya, Jokowi juga mulai “main sandera” terkait tokoh-tokoh partai yang kasusnya sudah ada di tangan KPK. Kartu truk “sprindik” KPK sengaja dilempar ke publik untuk memberi sinyal, kalau macam-macam KPK akan “turun tangan”. Anies Baswedan dengan Formula-E. Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga disandera dengan memunculkan kembali kasus “kardus durian”. Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto pun tak lepas dari sandera Komponen Cadangan (Komcad). Sebagai partai yang sudah bergabung di KIB pun, Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto juga tak lepas dari “sandera sprindik”. Bagaimana pengamat politik melihat fenomena tersebut? Berikut ini kutipan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (1/11/2022). Kita kembali ngomongin soal politik Indonesia dan kelihatannya ada tanda tanya makin menarik tentang kekhawatiran Pak SBY bahwa Pilpres itu hanya akan dilaksanakan dua calon, itu mulai tampak bentuknya. Sekarang ini, bukan hanya soal Anies Baswedan dengan formula E, Cak Imin (Muhaimin Iskadar) dengan kardus durian, ini muncul lagi ini soal Komcad, anggaran Komcad pasti mengaitkan dengan Pak Prabowo, yang dimuat Tempo ini soal borok anggaran pasukan cadangan. Nah, sejumlah pengadaan barang sudah mendahului kontrak, sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Payung hukum ke Pasukan Cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengannya. Mungkin saja ini betul, ada persoalan-persoalan itu, tapi orang jadi sensitif. Apa ini bagian dari upaya supaya tetap dua calon, dan tanda-tanda bahwa Ganjar Pranowo itu akan jadi capres dari KIB itu sudah makin jelas, karena sudah disuarakan oleh PAN yang menginginkan agar Ganjar maju ke Pilpres. Saya kira memang begitu, karena apapun rumus yang kita pasang untuk menghitung politik, di ujungnya hasilnya adalah jaminan bahwa Pak Jokowi tidak akan diganggu gugat, paling nggak 5 tahun ke depan. Itu yang dimulai dari upaya Pak Jokowi dan timnya untuk memastikan hanya ada dua calon. Calon yang satu adalah calon dia yang pasti jadi, calon yang lain boleh tapi nggak akan jadi. Jadi sebetulnya itu. Kan nggak ada cara lain untuk membaca kemampuan Pak Jokowi politiking. Karena Pak Jokowi masih punya kekuasaan maka semua partai pasti ada dalam kendali dia tuh. Apakah Pak Jokowi punya komorbid, banyak. Tapi, dia lebih banyak mengendalikan mereka yang berupaya untuk melawan dia tuh. Buat sementara begitu teknik politiknya. Nah, kalau setiap pesaing mulai diajukan kasus, itu artinya ada kecemasan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak cemas, dia bilang saja siapapun boleh, yang penting saya sudah pilih Ganjar. Sekalian kalian bertanding melawan Ganjar. Mau Puan, mau Prabowo, Anies, siapa pun. Tapi kelihatannya di hitungan di istana itu fifty-fifty. Sebab jangan sampai sangat mungkin Ganjar iya, tapi Anies yang menang. Ganjar iya, tapi Prabowo yang menang, Ganjar iya, tapi si orang lain yang menang. Jadi, tetap akan diatur bahwa pesaing nomor 2 itu nggak boleh terlalu dielu-elukan. Kalau misalnya soal Komcad tadi, Komponen Cadangan, semacam cadangan sipil untuk mem-backup (wamil kalau dulu), itu kemudian juga pasti kena ada anggaran besar di situ, mulai diumpankan soal Komcad ini. Balik pada isu politik tadi, menurut saya, potensi Pak Prabowo untuk melampaui Ganjar juga tersedia tuh. Karena Pak Prabowo langsung mau bersama dengan PKB, dengan Cak Imin. Itu dua kekuatan yang justru bisa komplementer. Kan Pak Prabowo kemarin kehilangan dukungan umat Islam karena Prabowo masuk ke kabinet. Jadi, teknik Pak Prabowo atau Gerindra untuk minta dukungan umat Islam lewat Cak Imin itu pasti signifikan. Jadi, ketakutan istana kalau Cak Imin dan Pak Prabowo bergabung. Nah, kalau sekarang ini ada soal Komcad dipersoalkan itu sebetulnya sinyal bahwa Pak Prabowo belum diizinkan untuk menggandeng Cak Imin, kira-kira begitu. Kalau Cak Imin, langsung dikasih tahu, Anda jangan macam-macam ya. Jadi, perintah istana selalu jangan macam-macam. Kira-kira begitu kan. Itu buruknya demokrasi, karena tadi PT 20% itu kan sehingga sibuk kasak-kusuk cari koalisi. Jadi, kira-kira di dalam keadaan sekarang semuanya masih debatebel, bahkan Ganjar masih sangat jauh untuk dinyatakan sebagai tokoh yang sudah diedarkan ke mana-mana tuh. Sementara Anies juga diedarkan, tapi oleh relawan yang betul-betul konsisten, nggak tunggu uang relawan Anies. Saya tahu. Kemaren saya mondar-mandir di Jawa Barat dan saya lihat betul bahwa relawan itu lakukan hal yang harapan besar supaya Anies jadi. Jadi, harapan besar itu dibaca oleh istana sebagai ancaman. Lain jika Anies bilang, melalui Nasdem saya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi atau tim Pak Jokowi nggak akan terlalu takut dengan kemunculan Anies. Tapi, sekali lagi, Nasdem juga pasang posisi untuk siap-siap ditendang dari koalisi kan. Itu makin berbahaya lagi tuh. Kalau Nasdem yang ditendang dari koalisi, itu artinya Nasdem akan all out dukung Anies dan bergerilya ke mana-mana. Nanti uang Nasdem sebetulnya juga nggak ada untuk melawan uang oligarki. Tetapi, oligarki bisa terbagi dua juga, karena menganggap ya sudahlah, kalau Anies secara faktual, walaupun secara elektroniral belum bisa dinyatakan sebagai capres, tapi secara faktual sudah ada di mana-mana. Lalu diam-diam ada yang mulai pindahin fokus amplop itu dari Ganjar ke Anies. Jadi, kira-kira terbaca oleh istana bahwa Anies sebetulnya sedang menguat dan ada indikasi akan dapat sumbangan dana dari oligarki. Nah, bagi kita yang menghendaki Anies untuk bersih, itu akan kita tantang tuh. Karena Anies harusnya di percobaan politik di Indonesia bahwa dia bisa menang jadi presiden tanpa uang oligarki kok. Jadi bayangin misalnya kalau satu juta orang itu kumpulin masing-masing Rp 100.000, itu jadi Anies jadi presiden. Itu sudah Rp 10 triliun dia peroleh. Tetapi, Anies juga punya semacam mental yang ragu-ragu, antara ikut di dalam perpolitikan yang normal atau memanfaatkan momentum ini untuk mengajari Indonesia bahwa dia bisa jadi pemimpin tanpa asuhan oligarki. Ini betul-betul pemimpin yang tumbuh dari kerelaan orang untuk menitipkan harapan pada dia tuh. Itu yang kita dorong pada Anies sebetulnya. Dan potensi itu ada ya pada rakyat kita. Ada, dan potensinya besar sekali. Orang ingin melihat kontras saja. Orang nggak mau lihat Ganjar siapa, ya Jokowi; siapa lagi, Prabowo, Prabowo adalah Jokowi. Kira-kira begitu kan. Sandi (Sandiaga Uno) bahkan yang masih punya standing agak khusus, karena masih dekat dengan emak-emak, tetap dianggap begitu. Jadi, keributan di istana akan dimulai oleh dukungan yang berlebih pada Anies. Oke. Tapi, supaya jangan salah paham dulu ya publik. Kita menyatakan, soal korupsi itu dua hal yang berbeda. Bahwa kemudian sekarang BPK menemukan penyimpangan-penyimpangan dana di komponen cadangan, ya oke itu silakan dilanjut. Bahwa kemudian dari kasusnya Cak Imin itu silakan dilanjut. Tapi, yang jadi persoalan buat kita kan sekarang menjadi threat off. Ada yang tidak dilanjutkan karena dia berada dalam dukungan pemerintah, tetapi ada yang dicari-cari karena dia berpotensi akan menjadi oposisi dari pemerintah. Itu yang kita persoalkan kan. Itu yang orang akhirnya rumuskan bahwa KPK itu sudah jadi peralatan politik istana kan. Kan susul-menyusul. Padahal kita dari awal saya sudah bilang, Cak Imin Anda masih ada problem lo dengan kardus. Cak Imin temen saya, jadi saya suka-suka aja bicara sama dia. Dia ketawa-ketawa saja tuh. Jadi, sekali lagi, memang dicicil, istana itu mencicil bersamaan dengan naiknya elektabilitas lawan politiknya, dia cicil ancaman sprindik kan. Itu ngeheknya begitu. Dari awal saja kan bilang bahwa nggak bisa maju karena potensi sprindik. Ini orang sudah maju, Anies sudah maju dihalang-halangi oleh formula E, Cak Imin sudah maju, kardus tiba-tiba dibongkar, Pak Prabowo walaupun menteri tapi kemudian ada sinyal bahwa ada Komcad di bawah Departemen Pertahanan. Komponen cadangan itu rekrutmennya seluruh daerah, itu berarti ada uang besar di situ. Jadi, permainan politik yang mungkin juga ada soal permainan uang, tapi permainan kasak-kusuk ini untuk menghalangi seseorang, itu yang menjengkelkan sebetulnya. Publik makin merasa kalau begitu ya sudah nggak usah ada Pemilu aja. Langsung saja aklamasi. Tinggal ditunggu setelah aklamasi ditangkap KPK apa enggak? Oke. Sekarang mari kita bicara KIB. KIB ini kemarin, misalnya kita tangkap sinyal ini, terutama dari PAN, mereka akan menunggu PDIP. Kalau ternyata PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo maka KIB akan mencalonkan. Tidak lama kemudian juga muncul pernyataan dari Zulkifli Hasan. Jadi ini resmilah dan mereka ingin memasangkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Tetapi, Golkar, selama ini kan menyebut sebagai harga mati bahwa Airlangga Hartarto itu, meskipun belakangan Airlangga sendiri tidak mau menanggapi soal pencalonan Ganjar ini, dan kita tahu bahwa sebenarnya Pak Airlangga juga tahu bahwa ini harus dikonsultasikan ke Pak Jokowi dulu. Jadi, ini sudah mulai mengerucut. Sebenarnya memang kita sudah tahulah karena PPP dan PAN sudah deklarasi-deklarasi di berbagai daerah untuk mendukung Ganjar gitu. Sementara Golkar sendiri kelihatannya masih dilematis soal ini. Cara berpikir Golkar selalu dia pragmatis, tapi sekaligus gak mau kehilangan kesempatan. Kan ada yang pragmatis tiba-tiba dia melipir sendiri saja. Karena itu, bagi Airlangga kan, Airlangga juga mengerti bahwa Golkar itu kuat loh sebetulnya. Dalam wilayah-wilayah tertentu di mana orde baru berhasil itu, Golkar nggak pernah kalah. Jadi, kita tahu ada komponen caption market dari Golkar yang memang diasuh oleh jumlah proyek yang bisa diperlihatkan langsung sebagai proyek Golkar tuh. Misalnya, soal BLT, kan tetap Airlangga yang dapat poin di situ, walaupun di klaim-klaim oleh Erick Thohir di beberapa tempat. Tetapi, Golkar juga tahu bahwa BLT itu banyak yang dikorupsi oleh Kepala Desa. Dan saya baca sebetulnya banyak betul kepala desa yang dipanggil Kejaksaan karena salah BLT. Tetapi, soal BLT ini kan yang harusnya jadi tempat Golkar mempromosikan diri, itu juga bisa dijadikan sebagai sinyal bahwa Golkar mengonsumsi BLT. Padahal, sebetulnya bukan Golkar yang korupsi, tapi Golkar menyalurkan itu untuk dikorupsi atau dibiarkan dikorupsi oleh sejumlah kepala desa yang lebih dekat dengan partai yang lain sebetulnya kan. Jadi, Golkar menunggu sebetulnya isu apa yang bisa diajukan supaya orang ingat bahwa Golkar itu partai modern. Nah, itu kehilangan momentum karena sudah diledek duluan oleh Pak Jokowi sehingga Airlangga sebetulnya secara sederhana sudah separuh tangannya sudah ditarik-tarik oleh Pak Jokowi untuk pergi ke Ganjar. Tapi Golkar ini kan faksinya macam-macam. Ada yang masih mau ke Anies, ada yang mau ke Ganjar. Jadi, nggak mungkin Golkar itu diarahkan sama seperti Pak Jokowi mengarahkan PPP atau PAN. Itu lebih mudah. Kalau Golkar susah. Dia punya, namanya juga beringin akarnya ke mana-mana, dibongkar satu yang sana masih bisa bertahan. Itu uniknya Golkar atau itu enaknya Golkar. Oke. Jadi, walaupun sebenarnya tadinya sudah selesai lah itu KIB, itu sudah di tangan Pak Jokowi, tapi tetap muncul kerumitan-kerumitan internal gitu. Saya menginginkan kerumitan itu dibikin lebih rumit lagi sampai kekacauan berlangsung lama. Golkar kan nggak perlu terlalu takut karena Pak Airlangga mungkin ada sprindiknya tapi Pak Airlangga mampu untuk mengucapkan kembali janji dia pada anggota bahwa dia akan tunduk pada kongres, bahwa dia adalah ketua terpilih untuk jadi presiden. Kan itu yang mesti dipegang. Kalau enggak orang anggap ya buat apa kalian kongres dan memutuskan presiden kalau mau jadi presiden akhirnya tidak berdasarkan hasil kongres, tapi restu Presiden Jokowi. Kan begitu. Itu yang mungkin membedakan Golkar dengan Nasdem, yang secara langsung tunjuk saja Anies tuh atau PDIP yang masih ngotot bahwa harus ada kader dari PDIP. Jadi Pak Jokowi sebetulnya juga disandera oleh ambisi dia sendiri kan. Dia mau ambisi tapi yang bisa dia perintah di KIB ya cuma PAN dan PPP. Golkar belum tentu bisa dia perintah. Golkar paham itu dan kirim-kirim sinyal lah. (ida/sws)
Di Tengah Badai PHK, Jumlah Penduduk Produktif Meningkat, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas
Jakarta, FNN – Gelombang PHK di sejumlah industri manufaktur, terutama tekstil, harus disikapi dengan sangat cermat oleh pemerintah. Apalagi ledakan bonus demografi, berupa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sudah di depan mata. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (31/10/2022) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, sudah seharusnya pemerintah menentukan skala prioritas. Jangan mengejar yang ingin, tetapi lakukan yang dibutuhkan. “Kalau keinginan pasti banyak. Termasuk mempercepat IKN, itu kan keinginan. Tetapi persoalan ketersediaan lapangan kerja usia produktif di semua wilayah ini harus jadi skala prioritas, di tengah badai PHK dimana-mana,” tukasnya. Menurut LaNyalla, bonus demografi sebesar 114 juta jiwa usia produktif harus dikelola. Termasuk kualitas SDM-nya dengan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. “Setelah itu salurannya kemana, itu juga harus dipikirkan,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, angka yang sangat besar ini merupakan anugerah dan kekuatan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah ini akan menjadi ancaman dan akan memberi dampak pada kompleksitas masalah sosial. \"Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan adalah kualitas SDM, sehingga angkatan kerja mampu menangkap peluang, menempatkan diri dan juga mampu menjadi SDM yang terampil pada bidang-bidang yang sedang potensial berkembang,\" tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur itu menegaskan, jika tidak ada perimbangan dengan lapangan kerja yang cukup, maka sama dengan kita sedang menggali kuburan sendiri. “Karena pasti akan timbul persoalan yang lebih besar di kemudian hari,\" pungkas LaNyalla. Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang. Namun di tengah pencanangan program tersebut, resesi dan inflasi ekonomi memaksa tingginya angka pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor. (mth/*)
Amandemen UUD 1945 Tak Lepas dari Kepentingan “Washington Consensus”
Jakarta, FNN - Dalam Acara Syukuran Sumpah Pemuda di Jakarta, Sabtu, 29 Oktober 2022, ada pernyataan menarik dari Edwin Soekowati, Presidium Front Nasional Pancasila yang juga Ketua umum Aliansi Nasionalis Indonesia. Menurutnya, ada kepentingan global melalui Washington Concensus. Ada 10 program utama tapi yang terpenting program: liberalisasi ekonomi dunia atau pasar bebas (non proteksi), privatisasi BUMN, kesempatan yang sama antara investor asing dan lokal di suatu negara tanpa ada proteksi bagi investor asing tersebut. “Untuk itu pihak global melihat UUD Indonesia, yaitu UUD 1945 tidak bisa menunjang program Washington Consensus,” ungkap Edwin Soekowati. Karena dianggap terlalu nasionalistik, sosialistik dan proteksianalistik bagi kepentingan Nasional. Jadi, harus diamandemen, menjadi UUD 2002 yang jiwanya liberalistik, individualistik dan kapitalistik. UUD 2002 dibuat dan diinisiasi oleh kelompok global melalui NGO-NGO asing seperti NDI, Republik Institute, Boston Institute, USAID dan lain-lain kerja sama dengan LSM lokal yang tergabung dalam ornop. “Jadi, jelas UUD 2002 tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia yang dicetuskan dengan Kemerdekaan 17-08-45 dan dikonstitusionalkan tanggal 18-08-45 melalui UUD 45 asli,” tegas Edwin Soekowati. Dalam menghadapi persoalan sistem bangsa Indonesia yang liberal dan kapitalistik yang membuat Indonesia babak belur menghadapi berbagai masalah di negara ini, Edwin Soekowati, mengatakan untuk harus kembali ke UUD 1945. “Kembali ke UUD 45 yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 170845,” papar Edwin Soekowati yang juga mantan anggota DPR Fraksi PDI periode 1987-1992 dan anggota KPU RI 1999. Mayjen Purn Prijanto mengusulkan Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan untuk kembali ke UUD 1945. “Cara untuk membuka tergemboknya MPR akibat UUD 2002. Cara ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari kehendak rakyat melalui konvensi atau musyawarah antar pimpinan supra dan infra struktur politik, referendum,” ungkapnya. Menurut Prijanto, Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan bersumber dari kehendak rakyat. “Bukan kehendaknya Presiden. Syukur-syukur, Presiden selaku Kepala Negara memiliki kesadaran yang sama dengan rakyat,” papar mantan Wagub DKI Jakarta ini. Pokok-pokok kehendak rakyat, lanjut Prijanto, harus dituangkan dalam Dekrit/Keppres agar tidak diselewengkan dalam Sidang di MPR meliputi pernyataan. Pertama, telah terjadi kegentingan negara, utamanya masalah terbelahnya persatuan bangsa. “Kedua, UUD 45 terdiri dari Pembukaaan, Batang Tubuh, Penjelasan dan Adendum. Ketiga, Dasar Negara adalah Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak bisa diperas-peras,” paparnya. Keempat, Presiden dan Wapres hanya dua kali untuk jabatan yang sama. “Kelima, anggota DPD menjadi anggota MPR dan Utusan Golongan dibicarakan dan diputuskan pada persidangan MPR pada tahap awal, sehingga MPR merupakan pengejawantahan rakyat,” ungkap Prijanto. Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo menyebut, Indonesia telah mengalami kemunduran sejak UUD 1945 diamandemen. Ia pun meminta untuk kembali ke UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 itu, kata Agustadi, setiap pasal dihilangkan penjelasan aslinya. Padahal, penjelasan tersebut tidak boleh diubah. “Dalam praktiknya dihilangkan, sehingga penjelasan ini merupakan hal-hal pokok yang dijelaskan hal-hal yang kurang jelas dalam batang tubuhnya, tapi sekarang dihilangkan,” paparnya. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengatakan, batang tubuh UUD 1945 tak lagi utuh setelah empat kali amandemen. Ia berharap UUD 1945 dikembalikan seperti aslinya, namun tetap ada adendum penyempurnaan menyesuaikan zaman. “Kita ingin kembali ke UUD 1945 yang utuh awal dahulu. Kalau ada tambahan itu sifatnya di adendum lewat lampiran-lampiran sampai ke depan, generasi muda nanti juga boleh menambahkan. Tapi UUD 1945-nya tetap, lampirannya menyesuaikan jaman, boleh. Sekarang ini yang terjadi batang tubuhnya dirusak, diamandemen,” ungkapnya. (mth)
Senja di Rumah Gadang Mufidah Jusuf Kalla
Catatan Wartawan Senior Egy Massadiah Syahdan pada Jumat 21 Oktober 2022, Letjen Pur DR HC Doni Monardo, dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Penyantun ISI Padangpanjang memberi kuliah umum di hadapan sekitar 400-an mahasiswa. Acara berlangsung di Gedung Pertunjukan Huriah Adam. Huriah Adam adalah nama maestro tari kelahiran Padangpanjang yang meninggal 10 November 1971. Karena tiba sehari sebelumnya, Doni Monardo memanfaatkan waktu untuk “pulang kampung” ke Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Yang istimewa adalah, Doni Monardo mengajak saya mampir ke rumah gadang Ibu Mufidah Jusuf Kalla di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Ini adalah kali pertama saya menghirup udara Lintau. Senja baru saja menjelang, saat menepi di tanah leluhur Mufidah. Sebuah rumah gadang Minangkabau nan cantik dan anggun menyergap pandangan mata saya. Gadang Trend Setter Ciri utama rumah gadang terletak pada bentuk atap yang melengkung lancip ke atas menyerupai tanduk. Masyarakat Minang menyebutnya gonjong. Dua gonjong di kiri, dua gonjong di kanan, dan satu gonjong menjorok ke depan, mengesankan aroma megah. Ornamen di bidang “papan banyak” (dinding luar) didominasi ukiran nuansa coklat. Dari kerabat Mufidah Jusuf Kalla, Syahrul Udjud, saya beroleh informasi bahwa pembangunannya dilakukan tahun 2003. “Yang menarik, rumah gadang Ibu Mufidah, akhirnya menjadi trend setter,” ujar Syahrul Udjud, yang juga mantan Walikota Padang dua periode (1983 – 1993). Untuk diketahui, saya sudah mengenal Syahrul Udjud sejak tahun 1990 an, saat masih menjabat walikota. Kala itu sebagai wartawan saya ikut rombongan Hajjah Siti Hardiyanti Rukmana Soeharto dalam rangka perhelatan Kirab Remaja. Kami dijamu durian di rumah walikota Padang. Jika Syahrul Udjud menggelari rumah gadang itu menjadi trend-setter, tentu ada alasannya. Ia mengatakan, setelah bangunan itu berdiri, ramai orang Minang bertandang ke sana. Selain untuk melihat dari dekat keindahan rumah gadang, juga tidak sedikit yang kemudian meniru. Apa yang ditiru? Utamanya pemanfaatan ruang bawah. Sebelum tahun 2003-2004, rumah gadang identik dengan rumah panggung. Pada bagian bawah, dibiarkan kosong. Kalaupun dimanfaatkan, biasanya untuk gudang. Berbeda dengan rumah gadang Mufidah, yang menutup rapat bagian bawah, dan memanfaatkan bidang yang ada menjadi kamar-kamar. “Saya beberapa kali tidur di sana, di ruang bawah,” ujar Syahrul Udjud. Ditambahkan, selain kamar-kamar, juga dimanfaatkan untuk tinggal para pegawai yang mengelola dan merawat rumah gadang itu. “Jadi sangat fungsional, tanpa mengubah esensi arsitektur rumah gadang khas Minang,” tambahnya. Proses Pembangunan Ide pembangunannya muncul tahun 2001 ketika Menko Kesra Jusuf Kalla dan Mufidah JK bersama Mendikbud Malik Fadjar, berkunjung ke Sumbar. Syahrul juga ikut dalam kunjungan itu. Posisinya sebagai Deputi Menko Kesra. Dalam kunjungan tersebut, JK dan rombongan mampir ke rumah keluarga besar sang istri di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara. Di lokasi, JK dan istri melihat tanah terhampar luas. Maka tercetuslah ide membangun rumah gadang. Bupati Tanah Datar Masriadi Martunus (2000-2005) dan Kolonel (Mar) Anshar Miad (adik Mufidah JK) kemudian membuat desain dan rancangan. Pembangunan dimulai tahun 2003. Syahrul Udjud terkenang, bagaimana JK dan Ibu Mufidah begitu detail mengikuti dan memperhatikan proses pembangunan rumah gadang tersebut. Termasuk ide mengubah space ruang bawah rumah gadang yang kosong. Awal tahun 2004, JK dan Mufidah kembali berkunjung ke Sumbar. Saat itulah, pasangan Bugis - Minang ini bersama-sama meresmikan rumah tersebut. Mereka kemudian menaiki rumah gadang dan menginap di sana. Di rumah gadang itu pula, otoritas adat mengukuhkan gelar datuk ke anak laki-laki satu-satunya pasangan JK-Mufidah, yaitu Solihin Kalla. Sejak itu, ia bergelar Datuk Rajo Panghulu. Dalam rombongan JK, Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang beristrikan wanita Minang ikut serta. Tampak pula tokoh Minang Azwar Anas, di samping Buya Syafei Ma’arif dan Anregurutta Kyai Haji Sanusi Baco, ulama kharismatik asal Sulawesi Selatan. Pepatah Minang Mufidah lahir dari pasangan suami-istri Minang yang juga perantau. Tak heran jika ia lahir di tempat rantauan orang tuanya. Bernama asli Mufidah Mi\'ad Saad lahir pada 12 Februari 1943 di kota Sibolga, Sumatera Utara. Ia merupakan putri dari H. Buya Mi\'ad (ayah) dan Sitti Baheram (ibu), pasangan asal Lintau Buo, Tanah Datar, Sumatera Barat yang menetap di Sibolga sebelum berpindah ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sekalipun begitu, keluarga Mufidah tidak pernah melupakan kampung halaman. Syahrul Udjud menyebutkan ihwal pepatah Minang yang tetap dipegang teguh, \"adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah\". Falsafah tadi merupakan filosofi hidup masyarakat Minangkabau. Sebuah ajaran yang menjadikan Islam sebagai landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Dengan kata lain, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai, merupakan kerangka atau pola berkehidupan masyarakat Minangkabau seutuhnya. Baik secara horizontal - vertikal dengan sang maha Pencipta, maupun secara horizontal - horizontal antar sesama manusia, ataupun dengan makhluk lain di alam semesta. Taat pada filosofi Minang tadi, pasca berdirinya rumah gadang, Mufidah juga membangun Mesjid Tanjung Bonai. Lokasi masjid kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah gadang Mufidah. Mesjid itu diresmikan Jusuf Kalla dan Datuk Solihin JK serta Mufidah JK tahun 2019. Menurut Syahrul, orang Minang beprinsip, jika sudah sukses di rantau, jangan sampai lupa memperhatikan kampung. Itu pula yang diwujudkan Mufidah dengan membangun rumah gadang dan masjid di Lintau. Rumah gadang dan masjid adalah simbol dari adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Jika ada urusan kaum atau keluarga bisa dimusyawarahkan di rumah gadang. Jika telah selesai bermusyawarah atau tiba waktu sholat maka mereka segera ke masjid untuk sholat berjamaah. Sekolah Tenun Bukan hanya itu wujud kepedulian Mufidah terhadap kampung halaman. Mufidah juga mendirikan Sekolah Tenun di Lintau. Di sekolah tenun itulah para ibu dan kaum remaja warga Sumatera Barat belajar menenun. Kepandaian menenun menjadi sumber tambahan penghasilan keluarga selain dari bertani. Masyarakat Sumatera Barat antusias dan mengapresiasi pendirian Sekolah Tenun. Di luar aspek sosial dan ekonomi, pendirian Sekolah Tenun sekaligus memiliki makna besar dalam kegiatan pelestarian budaya tenun yang usianya sudah berabad-abad dan hampir dilupakan generasi sekarang. Objek Wisata Nah kembali ke Rumah gadang Mufidah Jusuf Kalla di Lintau. Keberadaannya, tak pelak menjadi salah satu destinasi wisata “tak resmi”. Tak jarang, para pelintas berhenti di depan rumah itu untuk sekadar berfoto dan ber-selfie. Maklumlah, objek rumah indah itu memang sangat instagramable. Sekadar Anda ketahui, Tanah Datar memiliki banyak objek wisata yang memanjakan indera penglihatan. Sebut saja misalnya, Istana Pagaruyung, Danau Singkarak, Benteng Van der Capellen, Panorama Tabek Patah, Kincir Air Talawi, Nagari Tuo Pariangan, Air Terjun Lembah Anai, dan masih banyak lagi. Tanah Datar juga dikenal sebagai “Nagari” yang paling maju, di samping Koto Gadang di Kabupaten Agam. Dari daerah Tanah Datar juga banyak lahir para pemimpin politik sejak zaman pra kemerdekaan. “Dokter pertama Indonesia dari Tanah Datar, namanya dr Saleh. Beliau adalah orang tua dari Chaerul Saleh, Ketua MPR RI yang pertama, serta menduduki berbagai jabatan Menteri hingga Wakil Perdana Menteri di era Presiden Sukarno,” papar Syahrul Udjud. L Tokoh Tanah Datar yang lain, di antaranya Ahmad Khatib Datuk Batuah, seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Indonesia pada awal abad ke-20. Kuliner Ikan Sasau Selain itu, Tanah Datar juga dikenal sebagai surganya kuliner Minang. Kuliner Tanah Datar, secara khusus banyak diburu para wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Beberapa kuliner khas Tanah Datar di antaranya Pangek Simawang. Pangek Simawang adalah makanan yang menggunakan ikan Sasau khas Danau Singkarak sebagai bahan utama. Menu lain adalah sate didong. Sekilas mirip sate padang yang Anda sering lihat. Akan tetapi, cita rasanya jauh berbeda. Bahan kuliner yang satu ini dari daging sapi biasa yang ditaburi bawang di atasnya. Sate ini dilumuri kuah kuning yang harum dan memiliki cita rasa mantap. Yang tak boleh Anda lupakan, adalah dadiah, kuliner khas yang menggunakan susu murni sebagai bahan utama. Olahan susu kerbau yang sebelum dikonsumsi dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tabung bambu. Biasanya dadiah dihidangkan bersama ampiang dan gula enau yang terkenal sehat dan legit. Saat mampir di rumah kerabat Doni Monardo, saya sempat mencicipi dadiah. Rasanya mirip keju. Tentu masih sangat banyak menu lain yang bakal menggoyang lidah Anda. Itu pula yang membuat saya ingin kembali ke sana. Selain singgah di Rumah Gadang Mufidah Jusuf Kalla, sekaligus berburu kuliner lezat khas Minang di kesejukan hawa Lintau, Tanah Datar. Sarang Hujan Bicara Tanah Datar tempat rumah gadang Mufidah, kita sontak ingat Padangpanjang. Dua daerah ini hanya berjarak 28 km. Tidak terlalu jauh. Tidak heran jika keduanya memiliki topografi yang relatif sama. “Padangpanjang adalah kota yang berbahagia,” demikian tulis Ali Akbar Navis, pengarang \'Robohnya Surau Kami\' yang fenomenal itu. Mengutip AA Navis: di sana ada batu kapur yang memberi hidup, ada sawah, ada sungai yang memberi hidup, ada rel kereta yang memberi hidup “walau kadang orang mati juga dilindasnya,” kata Navis lagi. “Di kota kecil ini,” tulis Navis pula, “air berlebihan. Hingga ke mana pun kita bertandang, perempuan atau gadis-gadis cepat-cepat menyediakan minuman bagi kita.” Akan halnya Padangpanjang, maka Tanah Datar pun merupakan kota kecil yang berada di kaki gunung-gunung raksasa. Ada Gunung Singgalang di Barat, ada Gunung Marapi di Timur, ada Gunung Tandikek agak ke barat daya. Untuk kita ketahui bersama, ternyata bukan hanya Bogor yang dikenal sebagai “kota hujan”, tetapi juga Tanah Datar. “We wonen hier in een regennest, Meneer!” kata seorang pelancong Belanda pada akhir abad ke-19. Yang artinya kurang lebih, “Kami tinggal di sarang hujan di sini, pak!” Tarian Gempa Doni Monardo, pria berdarah Minang yang saya kenal sejak berpangkat Mayor di tahun 97-an itu, pernah menjabat Kepala BNPB 2019-2021. Ia bercerita ihwal keistimewaan rumah gadang. Disebut istimewa karena rumah gadang yang benar, pasti tahan gempa. Apa daya. Roda zaman terus berputar. Satu per satu, rumah gadang yang berusia di atas 100 tahun, mulai lapuk. Sebagian berhasil direnovasi, sebagian roboh dan diganti konstruksi rumah beton. Karena itu, rumah gadang mulai jarang ditemui di daerah perkotaan. Akan tetapi, Anda bisa menjumpainya di nagari. Betapa rumah gadang ternyata juga mewarisi kecanggihan leluhur dalam membuat konstruksi rumah tahan gempa. Kita mengetahui, bahwa Padang (Sumatera Barat) berada di zona subdiksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Hal ini memberikan kontribusi tektonik di laut maupun di daratan Pulau Sumatera. Tak heran bila di sana, sering terjadi gempa bumi. Rumah gadang (yang benar) adalah rumah tahan gempa. Saya mengulik lebih jauh referensi seputar rumah gadang. Ternyata, bangunan rumah tradisional ini dibina dari tiang-tiang panjang. Bangunan rumah dibuat besar ke atas, namun tidak mudah roboh oleh goncangan. Seluruh tiang Rumah Gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Pada pertemuan antara dasar tiang dan batu dilapisi tumpukan ijuk. Seluruh sambungan setiap pertemuan tiang dan kasau (kaso) besar tidak memakai paku, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Alhasil, saat gempa mengguncang bumi, rumah gadang akan bergeser secara fleksibel seperti menari di atas batu datar tempat tiang itu berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergerak secara fleksibel. Benar sekali pepatah “alam takambang jadi guru”. Salam sehat dari Lintau.(*)
Ganjar Dielu-elukan, Anies Disingkirkan, Prabowo Dilemahkan
GANJAR Pranowo, politisi PDIP yang masih menjabat Gubernur Jawa Tengah akhirnya disanksi tegoran lisan oleh DPP PDIP. Itu terkait dengan pernyataan kesiapa Ganjar untuk maju sebagai Bakal Calon Presiden, meskipun tidak ada restu dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bukan hanya Ganjar yang ditegor oleh DPP PDIP. Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi Hardiatmo, juga terkena imbas karena menyatakan dukungannya pada Ganjar untuk maju Pilpres 2024 mendatang. Isu pun kemudian melebar pada adanya “operasi” dari Relawan Ganjar yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo mengambil-alih kepemimpinan di PDIP sehingga pengajuan Ganjar untuk kontestasi Pilpres 2024 tidak ada lagi kendala. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan yang menimpa PDIP ini? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (29/10/2022). Ada dua topik menarik, yang pertama berkaitan dengan konflik di internal PDIP yang kelihatannya seperti kita duga ini makin serius; yang kedua tanda-tanda yang Anda sebut tadi menjadikan kalau tetap Pemilu itu hanya dua calon sudah terlihat juga, dengan kasusnya Cak Imin (Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar), kasus kardus durian itu akhirnya mulai dibongkar-bongkar lagi oleh KPK dan NU sudah mendukung untuk dibongkar tuntas kasus itu. Mari kita bicara soal PDIP dulu ya. Kemarin kan Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi Hardiatmo dikenai sanksi dan dia ngomong sama wartawan 45 tahun dia gabung di PDI, bukan PDIP, baru sekali ini dia kena sanksi, di luar ternyata dia kemarin menyelenggarakan ulang tahunnya Ganjar Pranowo di Solo. Tapi kelihatannya ulang tahun ini bukan hal yang berdiri sendiri, nggak mungkin tidak by desain, karena saat bersamaan ribuan relawan Ganjar katanya disebut berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta, merayakan ulang tahun Ganjar sekaligus mendorong dia untuk jadi presiden. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, partai sopo iku, kata Ganjar Pranowo. Nah ini saya kira serius. Ya, ini fenomena ketika uang masuk kembali. Kan kalau kita lihat di Jakarta itu upaya untuk memastikan Ganjar itu tidak dihalangi berarti ya mesti dielu-elukan terus-menerus kan. Ganjar sebetulnya nggak suka sama PSI, tapi Ganjar tunduk pada Kakak Pembina yang membina Ganjar maupun membina PSI. Sama saja itu, jadi diselesaikan sama Kakak Pembina itu. Sementara, kita melihat juga fenomena yang sama di Solo, dan Solo itu lebih otentik karena Pak Rudi itu orang yang betul-betul paham bahkan sampai urat nadi PDIP. Dia yang juga membesarkan Pak Jokowi di Solo, yang juga akhirnya menerima Gibran sebagai walikota walaupun kita tahu dulu beliau sinis karena menganggap politik seolah-olah dipaksakan dari pusat, nggak ada suara daerah. Sekarang Pak FX Rudi ini kemudian memihak pada Ganjar. Itu masuk akal betul karena dianggap bahwa itu hak dia untuk menentukan Jawa Tengah. Dan sebetulnya PDIP memang tidak konsisten dari awal tuh. Kalau melarang Ganjar, ya larang. Apa larangan yang paling bagus ya cabut kartu anggotanya. Kan Ganjar juga seolah-olah disiksa oleh PDIP, dipermainkan. Jadi Ganjar fight back akhirnya. Dan, mereka yang menganggap bahwa PDIP keterlaluan, nggak ada sikap politik selain ngacak-ngacak dari dalam. Nah, itu sebetulnya yang membuat Pak Rudi merasa betul-betul tersinggung karena dia senior betul dan dia paham betul kapan PDIP lemah, kapan PDIP kuat. Dan dia adalah bagian dari kaki PDIP yang sangat kuat. Jadi, itu yang menunjukkan bahwa PDIP akhirnya berantakan di dalam. Kalau kemarin orang masih anggap itu teknik PDIP untuk bikin kontroversi supaya menaikkan elektabilitas partai, enggak. Enggak begitu jadinya. Kalau balik lagi pada fenomena Ganjar, Ganjar adalah calon yang kira-kira andalan utama dari Pak Jokowi, sudah selesai. Dan pasti juga Pak Jokowi ingin jangan sampai cuma Ganjar. Kalau Ganjar saja yang dicalonin nggak jadi pemilu kan? Lalu Pak Jokowi kasih sinyal pada KIB, Airlangga Hartarto segala macam. Tapi kan faktanya elektabilitas Pak Airlangga masih jauh. Dan, Ganjar sudah di depan. Nah, karena itu mesti dipastikan bahwa Ganjar mau dihambat oleh PDIP dia akan jalan sendiri. Jadi, tetap di ujung peristiwa ini, persaingan Pak Jokowi dan Ibu Mega yang nggak pernah selesai. Nah, bagi publik, sebetulnya okelah Ganjar dijadikan sebagai calon Presiden, tapi Ganjar ada problem loh dengan dengan E-KTP, bahkan di dalam kasus yang sama juga Setya Novanto menyebut nama PDIP beberapa orang. Bukan hanya Ganjar. Bahkan Puan Maharani disebut di situ. Jadi, kelihatannya Ganjar akan dibersihkan namanya supaya Pak Jokowi punya calon yang bisa dia pegang karena makin lama makin nggak jelas. Pak Jokowi ingin kejelasan siapa yang bisa diandalkan sebagai pembawa panji-panji Jokowinomik walaupun Jokowinomik maksudnya utangnomik. Berikut, kalau kita mau fair harusnya Ganjar ditantang oleh orang yang setara. Yang setara sekarang cuma Prabowo Subianto. Prabowo dan Anies Baswedan. Tetapi, kita tahu Anies lebih berat dijadikan sebagai pesaing Ganjar karena Anies bisa menang terhadap Ganjar. Maka musti dicari supaya Anies tidak terlalu naik elektabilitasnya, kendati Anies sebenarnya lebih riil karena relawan itu enggak tunggu Kakak Pembina untuk mem-backup Anies di daerah-daerah. Yang kini jadi problem sekarang kawan saya Cak Imin. Karena sudah mulai dibongkar lagi kasus kardus duren. Tapi sebetulnya arahnya bukan pada Cak Imin. Arahnya pada Prabowo kan. Karena Pak Prabowo dan Cak Imin akan duet dan mungkin akan deklarasi secepat-cepatnya, maka ada kekhawatiran bahwa suara Prabowo itu akan bergabung dengan suara PKB. Dan itu berarti agak berat buat Ganjar untuk menghadapi Prabowo kalau gabung dengan PKB. Tetapi, bagi Istana ya Pak Prabowo mesti diajukan sebagai calon, tapi jangan dengan Cak Imin, kira-kira begitu. Jadi, kalau kita baca sinyal pertama itu, artinya Cak Imin tidak direstui oleh Presiden untuk jadi calon Pak Prabowo karena bisa calon ini yang menang. Jadi, bola panasnya sebetulnya ada pada Pak Prabowo, mau lanjut dengan Cak Imin, atau cari orang lain, dan itu berarti kesempatan konsolidasi partai makin lama makin tertinggal, karena orang mau cepet-cepet tahu Prabowo dengan siapa tuh. Atau mungkin Prabowo balik lagi ke Puan dan itu jadi problem baru lagi itu. Jadi, komplikasinya di situ sebetulnya dan semua itu kita sudah bahas berkali-kali. Semua kedunguan ini terjadi karena ngotot dengan 20%. Ini clear ya kelihatannya sekarang mulai petanya kelihatan jelas bahwa yang disampaikan Pak SBY bahwa Pak SBY turun gunung mendengar ada desain hanya 2 capres, itu mulai terbayang. Kelihatannya capresnya maunya Jokowi itu pasti Ganjar sekarang ini setelah dia enggak berhasil tiga periode, nanti berpasangan dengan siapa mungkin Airlangga atau siapa. Dan kemungkinan besar mau nggak mau Pak Prabowo didorong balik lagi ke Puan Maharani. Kalau itu kontestasinya potensinya Ganjar untuk menang itu besar. Kira-kira gitu ya. Sementara Anies itu pasti dieksekludit. Iya. Sebetulnya ini program untuk menghalangi Anies sebetulnya. Karena itu, dicari dua di depan itu siapa. Tapi 2 di depan enggak boleh sama kuat. Musti Ganjar yang paling kuat. Jadi Pak Prabowo juga akan dilemahkan, Anies akan disingkirkan. Itu kira-kira. Jadi, kalau dibikin headline, bunyinya kira-kira “Ganjar dielu-elukan, Anies disingkirkan, Prabowo dilemahkan”. Begitu gampangnya. Oke, sekarang saya jadi paham ketika pernah kita bahas juga sebelum puncak hari peringatan ulang tahun Golkar, Sekjen Golkar menyatakan bahwa akan ada anggota KIB yang baru. Dan ketika ditanya oleh wartawan siapa, nanti lihat saja siapa yang hadir. Kedua, Pak Airlangga juga ngomong bahwa ini tiketnya sudah premium. Kalau ada yang gabung lagi jadi VIP, di depan Jokowi. Saya waktu itu menduga siapa, kemungkinan kalau Cak Imin yang digerilya, tapi Cak Imin waktu itu tetap bergeming, jadilah sekarang Firli Bahuri, Ketua KPK, turun tangan. Kira-kira begitu kan. Iya, itu gampang kalau kita lihat. Keinginan Istana yang atau sinyal Istana yang samar-samar itu, harusnya disambut oleh Cak Imin waktu itu. Tapi Cak Imin juga politisi yang lihai, yang merasa bahwa ini sama saja bohong. Dijebak di situ dan jadi kan. Jadi, sebetulnya bagian-bagian politik kita itu sudah masuk pada bagian yang paling buruk, itu tukar-tambah yang kasar gitu. Ini kan transaksi kasar, yang di sana mau disingkirkan, yang di sini mau disprindkan, mau dikeluarin lagi. Tapi kita mau dorong saja supaya kekacauan itu makin cepat. Rakyat kan memang ingin ada kekacauan supaya terjadi perubahan cepat, bukan rakyat ingin kekacauan ansih. Itu juga salah. Rakyat enggak ingin kekacauan, rakyat ingin perubahan. Tetapi, demi perubahan dipercepat, kekacauan adalah prasyaratnya. Jadi, kalau berantakan semua ini, orang akan anggap bahwa oke kalau begitu bikin saja dewan negara untuk memilih Presiden. Semua ini akan berujung pada yang berkali-kali kita uji hipotesisnya. Ini akan ada perang besar-besaran. Indonesia akan berantakan karena ini soal to be or not to be. Prabowo pasti enggak menginginkan dia dicalonkan untuk sekadar boneka-bonekaan. Karena selama ini dia sudah tahu bahwa teknik-teknik itu dipakai dari 2019, bahkan. Jadi, Pak Prabowo nggak mungkin terjebak dalam masalah itu. Dia akan melakukan perlawanan strategis yang lain. Apalagi Pak Prabowo baru pulang dari Amerika Serikat dan kelihatannya dapat sinyal dari Paman Sam untuk kepemimpinan yang diperlukan oleh Amerika, karena situasi di Asia Pasifik dan Asia Tenggara yang agak kritis menjelang 2024. Jadi, faktor Global pasti menguntungkan Pak Prabowo. Faktor lokal juga akan dipakai Pak Prabowo untuk menyatakan, dia memang dari awal membantu Pak Jokowi, tapi ambisi Pak Prabowo nggak mungkin ditahan hanya oleh dua pencalonan yang kita sebut sebagai bualan-bualan politik. Jadi, mari kita dorong Pak Prabowo supaya terus saja maju kendati Cak Imin lagi disorot KPK. Karena hanya dengan cara itu kita pastikan ada kompetisi yang sehat. Demikian juga Anies, kita dorong relawan untuk jangan mundur kendati Anies akan disingkirkan dalam permainan politik. Demikian juga Ganjar Pranowo, maju saja terus supaya PDIP belajar bahwa memperlambat pencalonan justru membuat partai itu kehilangan hak dia untuk meneruskan era Soekarno. Jadi, tetap PDIP mesti cari calon sendiri yang memang akan dikalahkan. Tapi PDIP lebih bergengsi kalau mengatakan memang kami nggak perlu Ganjar, yang penting kami ada kader. Emang Ganjar doang yang kami andalkan. Ini masa depan Soekarnoisme. Kira-kira begitu. Orang tunggu satu istilah lagi yang kuat dari Ibu Mega juga supaya orang paham Megawati pemimpin, bukan sekedar menunggu dibujuk. Kalau gitu kita fokus lagi ke soal PDIP. Jadi, kalau kemarin kita hanya melihat tanda-tanda, kita anggap tadinya ini cuma manuver relawan, itu kemarin yang relawan ngomong soal Pak Jokowi calon Ketua Umum itu saya kira baru pion saja. Kemudian sekarang ini bidak-bidak yang lain mulai dimajukan. PDIP itu akhirnya habis kalau Ganjar jadi presiden artinya Presiden Jokowi memerintah dari belakang, dan PDIP bisa tiba-tiba bikin Kongres Luar Biasa, Ganjar jadi ketua partainya atau Pak Jokowi justru yang menganggap Ganjar harus bantu Jokowi untuk mengambil-alih PDIP, hal itu demi anak-anak Pak Presiden yang perlu partai juga di 2029 nanti. Kan percepatan-percepatan begini mesti kita baca bahwa enggak mungkin Pak Jokowi nggak punya keinginan untuk meneruskan dinastinya di dalam politik. Dan, yang paling mudah adalah mengambil-alih PDIP kan. Jadi, akan terjadi semacam Moeldokowisasi tuh, cara Pak Moeldoko ambil-alih Demokrat. Karena capek bikin partai mending ambil-alih saja. Demikian juga hal yang sama, kimia politik yang sama, ada pada Pak Jokowi. Jadi, akan ada permainan yang memang kotor, tetapi itu konsekuensi dari politik yang nggak mau bersaing dari awal di 0%. Jadi, semua hal yang pernah kita analisis itu memang ujungnya soal 0% ini yang jadi masalah. Sekarang mereka rasain sendiri tuh, karena nggak ada satu pun partai yang mau ikut pikiran FNN pada waktu itu. Ini faktor Pak Jokowi. Kemudian orang bertanya-tanya, apa iya ini hanya kepentingan Pak Jokowi semata. Apakah ada kepentingan justru sebenarnya Pak Jokowi itu hanya menjalankan agenda kepentingan di belakangnya yang jauh lebih besar. Pasti. Jadi, kontinyuiti itu ada karena seluruh perangkat politik Pak Jokowi kan dipegang bukan oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi juga punya ambisi, jadi ya sudah bertautlah itu antara akumulasi atau kepentingan oligarki yang bisa disebut oligarki dan ambisi Pak Jokowi untuk meneruskan legasinya. Kan Pak Jokowi nggak mungkin hanya berhenti pada Jokowi. Sama seperti Pak SBY akhirnya diteruskan oleh Agus Harimurti itu. Dan Agus Harimurti akhirnya belajar untuk jadi politisi yang tulen, bukan sekadar jadi anak presiden. Kan itu intinya. Karena Demokrat akhirnya tumbuh sebagai partai modern, merasa bahwa oke kepemimpinan memang ada pada dinasti Agus Harimurti, tetapi Agus Harimurti menunjukkan kemampuan dia untuk belajar politik dan pelan-pelan tumbuh sebagai pemimpin. Pak Jokowi juga pasti akan ikuti pola yang sama, karena itu pola biasa di dalam soal dunia dan dalam soal regenerasi pemimpin-pemimpin dunia. Itu yang terjadi di Pakistan, di India, macam-macam. Tetapi, Pak Jokowi belum dapat kepastian, nanti setelah 2024 siapa yang akan jamin dia tuh. Tentu orang yang paling dekat dengan Jokowi, yaitu Ganjar. Prabowo itu kan bukan orang dekat Pak Jokowi. Prabowo masuk ke dalam kekuasaan karena unsur pragmatisme terutama. Kalau Ganjar memang ada di situ dan di-train untuk menjadi penerus Jokowi. Jadi, begitulah keadaan kita. Pengembangan politik nggak terjadi. Yang terjadi adalah sikut-sikutan, intrik segala macam. Itu yang kita sebut Indonesia ini punya peralatan demokrasi, partai, Pemilu, lembaga-lembaga advokasi hak asasi manusia, tapi fungsi-fungsi itu nggak dijalankan. Jadi hanya ada lembaga tanpa pelembagaan. Itu istilahnya di dalam ilmu politik. (ida/sws)
Di Hadapan Pengurus PITI, Komjen (Purn) H. Syafrudin: “Hilangkan Istilah Aseng, Asing, Cebong dan Kadrun!”
Jakarta, FNN – Pembina Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Komjen (Purn) H. Syafrudin Kambo mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan diksi seperti \'asing\', \'aseng\', \'kadrun\' dan \'cebong\' jika istilah itu dijadikan alat untuk memunculkan polarisasi di masyarakat. Hal itu disampaikan Syafrudin saat memberikan sambutan pada pelantikan Pengurus PITI Periode 2022-2027 di Gedung DMI, Jakarta, Sabtu (29/10/2022). Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengakui bangga dengan PITI yang telah ikut berkiprah dalam mengisi setelah Republik Indonesia lahir dan merdeka. . Untuk itu Syafruddin mengajak bangsa Indonesia bersyukur karena di negara yang beragam suku dan agamanya tapi tetap satu negaranya yaitu Indonesia. “Tapi di Arab, satu sukunya, satu bahasanya tapi negaranya ada kurang lebih 17 negara,” ia mengingatkan. “Mari kita hindari sekat-sekat. Karena itu tidak boleh ada lagi istilah asing, aseng, cebong, kadrun, sehingga memunculkan polarisasi.” tegas Syafruddin. Karena itu, mantan Wakapolri ini mengajak semua pihak untuk melihat Indonesia sebagai sebuah perahu besar. “Indonesia ibarat kapal besar dan semua berhak ikut didalamnya. Apalagi kita sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ajaknya. Lebih lanjut ia menyebutkan pelantikan pengurus PITI ini bertepatan dengan momentumnya Hari Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Insya’ Allah dengan pelantikan PITI bertepatan dengan dua momentum itu PITI dapat barokahnya,” ucapnya. Dalam pelantikan itu ditampilkan juga sambutan Ketua Dewan Masjid Indonesia, HM Jusuf Kalla dan ucapan selamat dari Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo melalui video dan tausyiah yang disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengingatkan agar pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) memberikan yang terbaik kepada anggotanya dan masyarakat baik di bidang dakwah maupun sosial. “Terutama menjaga persatuan Indonesia dan memberikan motivasi bagi kebaikan. Karena pengurus itu intinya adalah pengabdian,” kata Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan Periode 2014-2019 itu. Ia melanjutkan, kiprah PITI juga harus diarahkan kepada upaya mendorong semangat kemajuan dan persatuan bangsa. “Pengurus adalah pengabdian, jadi harus mendorong semangat kemajuan bangsa ini serta menjaga persatuan,” ujar JK seraya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus PITI yang baru dilantik. Sedangkan Ketua Umum PITI Periode 2022-2027, Dr. H. Serian Wijatno, SE, MM, MH dalam pidato sambutannya mengatakan kepengurusan PITI hasil Muktamar tahun ini adalah untuk melanjutkan roda kepengurusan PITI sebagai ikhtiar melaksanakan perjuangan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamiin dalam NKRI yang berlandaskan Pancasila. “Karenanya saya berpesan kepada pengurus yang dilantik kiranya agar serius dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan peran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi,” ucapnya. Serian yang juga mantan atlet nasional bulutangkis ini menaruh harapan besar untuk menjadikan organisasi ini maju dan berkembang serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya umat Islam dari kalangan Tionghoa. “Pengurus PITI dituntut untuk lebih produktif, lebih inovatif dan lebih energik. Mari bekerjalah dengan penuh keseriusan, keikhlasan, kesabaran dan semangat,” ajak Serian kepada para pengurus PITI. PITI, dahulu dikenal sebagai Pembina Iman Tauhid Islam adalah sebuah organisasi Islam Tionghoa-Indonesia. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1961. PITI tidak bertalian dengan organisasi sosial politik manapun. Ketua PITI sebelumnya yaitu H. Anton Medan yang wafat pada Senin, 15 Maret 2021. Sepeninggal Anton Medan, kemudian dijabat H. Denny Sanusi sebagai Penjabat Sementara. (bunayya saifuddin)
Tuntaskan Verfak, Fahri Hamzah: Partai Gelora Siap Terima Mandat Baru Rakyat untuk Memimpin Negeri Ini
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar perayaan HUT ke-3 secara sederhana, yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gelora Media Centre, Jakarta pada Jumat (28/10/2022) malam. Perayaan HUT ke-3 digelar secara hybrid, yakni secara daring dan luring. Sebab, Partai Gelora saat ini masih fokus pada penyelesaian verifikasi partai politik (verpol) calon peserta Pemilu 2024. Selain itu, juga sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang akhir-akhir banyak ditimpa musibah. Tidak ada pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam perayaan HUT ke-3 ini. Perayaan diisi dengan dialog santai yang dipandu Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati. Dalam dialog itu, Ratih mengulik mengenai proses pendirian Partai Gelora dari Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, yang diawali dari sebuah Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), kemudian menjadi partai yang diberi nama Partai Gelora Indonesia, yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2019 lalu. Sementara Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan para ketua bidang terlihat lesehan sambil mendengar dialog tersebut. Sedangkan para ketua DPW dan DPD mengikutinya melalui apikasi Zoom Meeting. \"Pertama-pertama saya mau ucapkan selamat HUT buat kita semua. Untuk semua pimpinan, kader dan simpatisan Partai Gelora di seluruh Indonesia, dan khususnya yang hadir di zoom. Hampir semua pimpinan DPW dan DPD bergabung dan membuat acara sendiri-sendiri di wilayah mereka\" kata Anis Matta. Anis Matta mengatakan, perayaan HUT ke-3 di tengah proses verfak ini menjadi momentum untuk membuktikan tekad Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia. \"Yang terjadi sekarang ini, sebenarnya bukan verifikasi partai politik, tapi verifikasi tekad kita. Yang di test itu tekad kita, supaya di dalam arah baru itu, Indonesia punya peta jalan yang jelas untuk menjadi kekuatan kelima dunia,\" katanya. Anis Matta menegaskan, Partai Gelora sengaja didirikan agar menjadi instrumen politik yang masif untuk mengubah pikiran masyarakat maupun elit terhadap krisis global saat ini, yang terjadi di luar prediksi kita semua. \"Partai politik itu, instrumen perubahan yang paling masif. Jadi saya konsisten dengan cita-cita itu, meskipun dengan berbagai keterbatasan dan kompleksitasnya masalah saat ini,\" katanya. Menurut Anis Matta, kompleksitas krisis berlarut saat ini, membuat semua orang bingung, bahkan sekelas pemimpin Inggris sekalipun, juga tidak mampu mengatasi krisis, hingga berkali-kali harus ganti perdana menteri. \"Krisis sekarang ini baru permulaan, tetapi kita sudah melihat berbagai kekacauan yang terjadi. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita nanti, disinilah perlunya peta jalan atau arah baru, karena kita mengetahui kompleksitasnya krisis saat ini,\" katanya. Karena itu, Partai Gelora akan berjuang untuk mengubah pikiran publik dan mengganti elit-elit sekarang apabila ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 mendatang. \"Persoalan masyarakat sekarang seperti tsunami yang mau datang, sementara kita masih asyik pacaran di pinggir pantai, di luar sana sudah mau perang nuklir, kita di sini tenang-tenang saja. Terlalu banyak ruang kosong di benak kita, dan tugas kita mengubah pikiran itu,\" tegasnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengingatkan, parpol yang telah diberikan mandat pada pemilu sebelumnya, tidak akan diberikan mandat lagi oleh rakyat pada Pemilu 2024 mendatang. Fahri meminta parpol lama yang telah diberikan mandat rakyat agar bersiap-siap kehilangan kekuasaannya, karena rakyat sudah malas dan capek dengan mereka. Sehingga kekuasaan yang telah diberikan akan dirampas kembali oleh rakyat, yang telah memberikan mandat kepada mereka. \"Jadi tanggal 14 Desember nanti, semua dari nol, tidak ada yang 10 persen. Karena itu, jika pada hari itu, rakyat mengatakan saya akan pilih Partai Gelora karena ingin mengubah nasib bangsa ini, maka Partai Gelora akan berkuasa,\" kata Fahri. Partai Gelora, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, harus memenangi Pemilu 2024 dan merebut hati rakyat agar ide-ide dan gagasan menjadikan Indonesia 5 besar dunia bisa terwujud. \"Alhamduillah kita sudah membuktikan. Sudah jalan tiga tahun dan kelihatan hasilnya, termasuk dalam verifikasi saat ini. Mudah-mudahan mandat baru nanti, akan diberikan kepada Partai Gelora, sehingga akan memimpin negara ini,\" tegasnya. Di dalam perayaan HUT ke-3 ini, diputarkan sebuah video inspirasi perjuangan verpol dari tanah Papua yang dilakukan oleh Yamander, pengurus DPW Partai Gelora Papua. Yamander menghubungi satu persatu warga Papua yang menjadi kader Partai Gelora melalui video call, untuk menginformasikan rencana kedatangan Anggota KPUD yang akan melakukan verifikasi agar menujukkan KTP dan KTA-nya. Perayaan HUT ke-3 Partai Gelora ini ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng biru secara serentak, usai Ketua Umum Partai Gelora menyapa dan berdialog secara langsung dengan pimpinan DPW dan DPD se-Indonesia. (*)
Ketua DPD RI: Pemerintah dan Pertamina Harus Jamin Akses BBM Masyarakat Desa
Jakarta, FNN – Susahnya masyarakat di pedesaan bisa mendapatkan BBM, menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina harus menjamin seluruh masyarakat tak mampu bisa menjangkau BBM subsidi, termasuk masyarakat pedesaan. Dijelaskan LaNyalla, ia telah menerima aspirasi dari masyarakat desa mengenai hal ini. Termasuk masyarakat desa di Majalengka, Jawa Barat, yang mengadukan jika mereka harus membayar hingga Rp 14.000 perliter demi mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Padahal, bandrol Pertalite hanya Rp10.000 perliter. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan jika pengawasan harus dilakukan dengan ketat. \"Yang harus diingat, SPBU memang sudah tidak boleh menjual ke pengecer semenjak UU Migas ada, SPBU hanya boleh menjual ke end user,\" tuturnya, Sabtu (29/10/2022). Menurut LaNyalla, BUMDes sebenarnya bisa menjual BBM dengan membuka Pertashop. “Tapi, Pertashop hanya menjual Pertamax. Kita harapkan Pertamina memberikan kebijakan lebih. Sehingga Pertashop yang ada di desa juga bisa menjual BBM jenis lain, khususnya subsidi. Sehingga masyarakat desa bisa menikmatinya sesuai dengan harga pasaran,” jelasnya. Untuk beberapa kasus di desa, terutama desa-desa di pegunungan yang susah dijangkau oleh truk Tangki, menurut LaNyalla, masih dimungkinkan untuk diskresi. “Tapi harus ada rekomendasi dari kelurahan lewat bupati untuk pembelian di SPBU melalui drum. Hanya saja mekanisme penjualan ke konsumen, khususnya untuk Pertalite dan Bio Solar, tetap harus tercatat secara digital,” katanya. Untuk kasus Majalengka, LaNyalla mengimbau sebaiknya melalui mekanisme yang sudah ada. Artinya, Kades atau Lurah intens berkoordinasi dengan jajaran di atasnya, termasuk kepolisian untuk menjamin distribusi. “Contoh di Madiun, saat petani membutuhkan BBM untuk mengisi genset yang digunakan untuk air sawah, bupati minta dialokasikan BBM-nya ke Pertamina. Kemudian Pertamina menunjuk SPBU yang boleh menyalurkan BBM-nya,\" terang LaNyalla. (mth/*)
POPULER
