NASIONAL
Dudung dan Fadjar Masih Punya Kesempatan Menjadi Panglima TNI Gantikan Yudo
Jakarta, FNN - Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berpeluang memimpin TNI hingga akhir pemerintahan Presiden Jokowi pada Oktober-November 2024 mendatang. Jenderal Dudung Abdurachman dan Marsekal Fadjar Prasetyo pun masih berpeluang jadi calon Panglima TNI menggantikan Yudo Margono kelak. “Kemungkinan itu bisa terjadi dengan catatan jika revisi UU TNI tentang perpanjangan usia pensiun perwira TNI dari 58 menjadi 60 tahun, dapat dilakukan secepatnya seperti perintah Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Analis Komunikasi Politik, dan Militer dari Universitas Nasiona (UNAS) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Menurutnya, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masuk dalam program prioritas legislasi nasional hingga 2024 mendatang. Sehingga, jika dapat dilakukan revisi pada pertengahan 2023 mendatang, maka Yudo dan Dudung, serta Fadjar berpeluang pensiun hingga usia 60 tahun. Dengan begitu, lanjut Ginting, otomatis Jenderal Dudung dan Marsekal Fadjar juga masih punya peluang untuk menjadi Panglima TNI berikutnya. Misalnya, Yudo diganti di tengah jalan pada 2023 atau sebelum berusia 60 tahun pada 2024. Di sinilah peluang Dudung maupun Fadjar untuk bisa menggantikan Yudo. “Tentu saja jika melihat adanya instabilitas politik di tengah pusaran pertarungan politik dan memanasnya situasi politik menjelang pelaksanaan pemilu. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergantian elite TNI sesuai hak prerogratif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI,” ungkap Selamat Ginting, kandidat doktor ilmu politik. Ia mengacu pada putusan MK pada akhir Maret 2022 lalu yang menilai usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR. Pembentuk UU sewaktu-waktu bisa mengubahnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Tentu saja sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. “Kualifikasi jabatan misalnya khusus bagi perwira tinggi bintang empat atau kepala staf angkatan dan panglima TNI dapat pensiun hingga usia 60 tahun. Dalam perspektif ini, MK memerintahkan DPR untuk segera merevisi UU TNI terkait usia pensiun tersebut,” kata Ginting yang selama 30 tahun menjadi wartawan bidang politik, pertahanan, dan keamanan negara ini. Untuk memberikan kepastian hukum, lanjutnya, maka MK memerintahkan pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari kalimat tersebut, menurut Ginting, kemungkinan pada pertengahan 2023 sudah bisa dilakukan perubahan Pasal Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI yang berbunyi: Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Apalagi, lanjutnya, MK menyebut peran yang dilakukan TNI dan Polri memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Sehingga wajar sesuai dengan konstitusi, maka usia pensiun TNI akan disamakan dengan Polri, khusus untuk perwira yang memiliki keahlian khusus. “Misalnya, TNI dikhususnya untuk jabatan kepala staf angkatan dan panglima TNI bisa pensiun hingga 60 tahun,” jelas Selamat Ginting. Hal yang sama juga berlaku di Kejaksaan Agung maupun Pegawai Negeri Sipil, pensiun bagi eselon satu dan dua bisa sampai 60 tahun. (mth/sgo)
Siapa Berbohong, Menpora atau Menteri PUPR, Relawan Jokowi Pakai GBK
Jakarta, FNN - Kontroversi seputar kegiatan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, terus berlanjut. Yang mengejutkan dan sungguh memalukan adalah bahwa kegiatan tersebut kemudian malah menyulut polemik antara Menpora, Zainudin Amali, dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Sebetulnya bukan polemik, tepatnya pernyataan yang berbeda-beda di antara kedua menteri ini. “Tentu saja tidak elok kalau kemudian publik mengetahui bahwa ada dua orang menteri tapi menyikapi satu soal dengan pernyataan yang berbeda-beda,” ujar Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point edisi Selasa (29/11/22). Kegiatan yang digelar pada akhir pekan lalu, Sabtu 26 November 2022, itu memang penuh dengan kontroversi. Untuk menilainya, kita bisa memilih dari sudut pandang yang mana, karena banyak sekali kontroversinya. “Tapi, kali ini saya mengajak Anda untuk menyoroti soal larangan penggunaan Gelora Bung Karno, Jakarta ini,” ajak Hersu. Masalah ini, kata Hersu juga yang ramai sekali diperbincangkan di media sosial, karena stadion terbesar ke-7 dunia itu sudah diputuskan oleh Federasi Sepak Bola Internasional akan digunakan untuk pertandingan piala dunia U20 pada Mei 2023. Berkaitan dengan perhelatan dunia itu, Menpora sudah mengumumkan bahwa sesuai kesepakatan dengan FIFA maka 6 bulan sebelum kompetisi berlangsung, stadion boleh digunakan untuk kegiatan apa pun. Tampaknya pelarangan ini dilakukan untuk menjaga kualitas stadion agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Seperti kita ketahui bahwa federasi sepak bola sekelas FIFA, kalau menjatuhkan pilihan pada sebuah negara untuk penyelenggaraan kompetisi, standarnya sangat berat. Salah satu yang paling utama adalah lokasi dari perhelatan, yakni stadion yang akan digunakan oleh tim-tim internasional yang akan bertanding. Beberapa stadion yang akan digunakan itu bahkan karena dianggap tidak memenuhi syarat, terlebih dahulu harus renovasi. Soal inilah yang kemarin membuat heboh netizen. Mereka mengingatkan bahwa Menpora, Zainudin Amali, politisi dari Golkar, sudah pernah menyampaikan larangan penggunaan GBK ini. Alasannya adalah karena GBK akan direnovasi. Karena itu pula, beberapa perizinan acara besar, termasuk konser musik, tidak diizinkan dilaksanakan di GBK. Di antara acara yang tidak diizinkan dilaksanakan di GBK adalah konser Blackpink asal Korea Selatan, konser Raisa dari Indonesia. Tetapi, tiba-tiba saja kemarin, ketika Pak Jokowi bertemu dengan para “relawan” dalam acara gerakan nasional Nusantara Bersatu, diperbolehkan. Masalah ini kemudian ramai-ramai ditanyakan oleh wartawan. Kebetulan Senin, 28 November, kemarin, Pak Zainudin ke istana kepresidenan dan istana negara. Ketika ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, beliau menyatakan bahwa renovasi itu ditandai oleh tim dari Kementerian PUPR masuk ke Gelora Bung Karno. Selain ke Gelora Bung Karno, juga ke Jalak Harupat, Stadion Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan ke Gelora Wayan Dipta Bali, serta Gelora Jakabaring Palembang. Di tempat-tempat inilah rencananya akan digelar pertandingan sepak bola tersebut. “Kalau mereka sudah masuk, sampai dengan selesainya event (maksudnya renovasi) nggak boleh digunakan,” demikian penjelasan Pak Zaidudin Amali. Pak Zainuddin kembali menegaskan bahwa sekarang ini, kalau sebelumnya 6 bulan sebelumnya tidak boleh digunakan, tetapi karena belum dimulai renovasinya maka masih boleh digunakan. Masalahnya, benarkah Gelora Bung Karno akan direnovasi? Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang ditemui di tempat yang sama, di Istana Kepresidenan, dan pada hari yang sama, menyatakan bahwa Gelora Bung Karno tidak ada renovasinya. Basuki membenarkan bahwa PUPR memang terlibat dalam renovasi stadion untuk keperluan piala dunia U-20 yang akan digelar 20 Mei sampai 11 Juni 2023, tetapi Gelora Bung Karno tidak termasuk di dalamnya. Stadion lain seperti yang disebutkan di atas, kecuali GBK, renovasinya sudah dimulai. Basuki kembali menegaskan bahwa tidak ada kegiatan renovasi di Gelora Bung Karno, baik oleh Kementerian PUPR maupun oleh kontraktor lain. Basuki menduga Pak Zainuddin keliru, “Bukan itu, mungkin keliru Bapaknya (Pak Zainudin).” Basuki juga mengatakan bahwa renovasi Gelora Bung Karno bisa saja dilakukan oleh Kementerian PUPR kalau memang ada kerusakan akibat acara relawan Jokowi. Tetapi, selama ini disurvei yang di luar itu (GBK). Dengan penjelasan di atas berarti sudah clear persoalannya, yaitu bahwa tidak ada renovasi GBK dan kalau terjadi kerusakan akibat acara relawan Jokowi maka akan direnovasi. Tetapi, bisa dibayangkan bagaimana 150.000 orang dalam acara relawan Jokowi yang kemudian terjun ke tengah lapangan. Bisa dipastikan banyak sekali terjadi kerusakan. Belum lagi beberapa taman di sekitar Gelora Bung Karno yang rusak akibat acara itu, juga sampah-sampah yang menumpuk di mana-mana. Berbagai media menyoroti hal ini dan mengatakan angkanya besar sekali. “Kalau begitu, siapa yang benar?” tanya Hersu. Dikutip dari kompas.com, ternyata Kompas sudah mengonfirmasi Publik Relation pusat pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Tri Nugroho. Dia membenarkan pernyataan Menteri PUPR bahwa sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi terkait renovasi stadion utama Gelora Bung Karno. Jadi memang belum ada rencananya. Pernyataan itu sesuai dengan info dari Pak Menteri PUPR. “Silakan Anda nilai sendiri siapa yang benar. Kita perlu ingatkan kepada Pak Menpora, lebih baik Pak Menpora bicara terbuka saja. Sebab peristiwa tersebut pasti akan sangat ramai disorot di dalam negeri dan tentu saja tidak luput dari pemantauan FIFA yang akan menjadi penyelenggara pertandingan U-20 di Indonesia. Ada adagium yang perlu kita sampaikan kepada Menpora, bahwa untuk menutupi kebohongan orang akan membuat kebohongan baru. Jadi, jangan sampai Pak Menpora terjebak dalam siklus buruk itu,“ pesan Hersu. (ida/sws)
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo
Jakarta, FNN- Mantan Sekjen Projo Guntur Siregar memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang beredar di berbagai media anggaran proposal Rp100 miliar yang dikirim ke berbagai BUMN acara temu relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). \"Saya tidak pernah mengatakan proposal anggaran Rp100 miliar dikirim ke berbagai BUMN. Saya hanya mengatakan, acara tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp100 miliar,\" kata Guntur kepada wartawan, Selasa (29/11/2022). Menurut Guntur, berbagai pemberitaan di media tidak ada pernyataan kalimat langsung maupun tidak langsung darinya yang menyebut anggaran proposal Rp100 miliar dikirim ke berbagai BUMN. \"Pada alinea pertama itu bukan pernyataan saya. Itu bentuk kalimat pembukaan dari wartawan yang menulis,\" papar Guntur. Guntur mengatakan, pernyataan anggaran Rp100 miliar acara temu relawan Jokowi di GBK sudah dibahas berbagai group WhatsApp (WA) dari berbagai aktivis termasuk ekonom. \"Semua ada hitungan mulai menyewa GBK, mendatangkan massa dari luar kota, menyewa bus, biaya penyanyi dan sebagainya,\" ungkapnya. Kata Guntur, acara di GBK yang menghabiskan sekitar Rp100 miliar di tengah bencana gempa Cianjur harusnya ditiadakan. \"Faktanya banyak peserta acara tersebut merasa dibohongi dianggap acara istighosah justru temu relawan Jokowi, dan banyak vidio rekaman yang beredar situasi keadaan di GBK seperti itu,\" pungkas Guntur. (*)
Ganjar Tolak Dikaitkan dengan Isyarat Jokowi?
Jakarta, FNN- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba-tiba menggugah foto dirinya dengan penampilan baru berambut hitam dan wajah yang kinclong tanpa kerutan. Hal ini dilakukan Ganjar pasca pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ciri-ciri pemimpin memikirkan rakyat yakni berambut putih hingga kerutan di wajah. Demikian pembahasan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu (27/11/22) di Jakarta. Ganjar membagikan fotonya melalui akun instagram pribadinya @ganjar_pranowo. \"Cukur… Kamu punya tips merawat wajah dan rambut?\" imbuhnya. Unggahan Ganjar tersebut langsung mendapat komentar beragam dari warganet atau netizen. Dengan penampilan barunya itu, Ganjar seakan enggan dikaitkan dengan kode Presiden Jokowi. Sebelumnya, di hadapan ribuan orang yang didatangkan dari berbagai daerah di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) untuk mengikuti gerakan nusantara bersatu pada Sabtu (26/11/22), Jokowi memberikan tips untuk memilih calon pemimpin 2024 mendatang. Pertama, Jokowi menyebut jangan memilih pemimpin yang senang duduk di istana dengan ac dingin. Kedua, Jokowi mengatakan sosok yang memikirkan rakyat di antaranya adalah kelihatan dari penampilan. Satu di antaranya berambut putih. Berdasarkan ciri-ciri itu, banyak pihak mengarahkan telunjuk kepada Ganjar Pranowo. “Namun mengapa pula Ganjar menanggapinya tidak terlalu serius, kesannya malah bercanda,” ungkap Hersubeno. Menurut Hersubeno dari sisi komunikasi politik, apa yang dilakukan oleh Ganjar tersebut adalah caranya menyampaikan pesan. Lebih lanjut, Hersu memaparkan satu persatu pesan yang disampaikan oleh Ganjar. Pertama, Ganjar memang sedang bercanda. Kedua, Ganjar mengetahui sedang di PHP Jokowi dan tidak mau tergoda. Ketiga, Ganjar tidak mau terlibat ketegangan baru dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. (Lia)
Tinggalkan Pancasila, LaNyalla Sebut Bangsa Dalam Proses Pembusukan
Jakarta, FNN – Proses Pembusukan Ikan yang dimulai dari kepala, dinilai juga telah melanda bangsa ini. Telah ditinggalkannya Pancasila menjadi penyebab hal tersebut. Hal itu yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menyampaikan Keynote Speech pada forum Silaturahmi Nasional 2022 Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute, di Royal Jade Season City, Sabtu (26/11/2022). Menurutnya, jika hulu rusak, maka maka hilir pun akan rusak. “Seperti kata pepatah, ikan busuk dimulai dari kepalanya terlebih dahulu. Pembusukan Indonesia juga dimulai dari hulunya, dari Fundamental Norm-nya, yaitu dengan meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa,” tegas LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong konsensus nasional untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, ketika konsensus nasional itu tercapai, Presiden harus melakukan Dekrit kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Pada acara yang mengambil tema “Potret Penegakan Hukum di Indonesia” ini, LaNyalla menegaskan keinginan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli telah digagas oleh banyak pihak, terutama para purnawirawan TNI dan Polri. Namun, hingga hari ini belum menemukan jalan. Bagi dia, hanya ada satu jalan, yaitu konsensus nasional. “Dengan mendorong Presiden untuk melakukan dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Kemudian segera kita bentuk tim atau komite untuk melakukan amandemen kekurangan dari konstitusi asli tersebut melalui teknik addendum,” tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan komitmennya untuk tetap terus menjalankan ikhtiar agar Indonesia kembali berdaulat, mandiri dan berdikari, dengan cara kembali kepada rumusan para pendiri bangsa. Dijelaskannya, sebagai negara majemuk, Indonesia didesain oleh para pendiri bangsa dengan menggunakan Pancasila sebagai perekat. “Sehingga, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila, yang identik dengan sistem demokrasi yang berkecukupan,” ujar LaNyalla. Ciri demokrasi Pancasila, menurut LaNyalla, adalah seluruh elemen bangsa terwakili di dalam Lembaga Tertinggi Negara, yang bukan saja perwakilan rakyat, tetapi penjelmaan rakyat. “Dalam Lembaga Tinggi negara itu tak hanya diisi partai politik, tetapi juga wakil-wakil dari daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan utusan Golongan non-partisan,” katanya. Begitu pula dengan sistem ekonominya, LaNyalla menilai telah didesain oleh para pendiri bangsa dengan sistem ekonomi Pancasila. “Sebuah sistem ekonomi yang menekankan usaha bersama dengan orientasi kepada kesejahteraan, karena perekonomian disusun atas usaha bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya,” ujar LaNyalla. Karut-marut Indonesia terjadi ketika bangsa ini melakukan perubahan konstitusi atau amandemen UUD 1945 secara brutal, sehingga mengganti hampir 95 persen isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli. “Sejak saat itulah kita meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi,” tegas LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, konstitusi hasil amandemen 1999-2002 memang masih mencantumkan dasar filsafat negara Pancasila pada naskah Pembukaan di Alinea IV. Namun pasal-pasal dalam UUD hasil amandemen itu merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme-Individualisme. Dijabarkan LaNyalla, sebelum amandemen terjadi, Indonesia sebagai negara telah dilucuti kedaulatannya, termasuk kedaulatan ekonominya, melalui Letter of Intent IMF yang terpaksa ditanda tangani oleh Presiden Soeharto saat itu. Pada 13 November 1998, MPR melalui Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4, dengan pertimbangan karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. “Ini adalah awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staats fundamental norm. Dan, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Mengapa demikian, menurut LaNyalla, penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode damai non-militer. Caranya yaitu dengan memecah-belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa, supaya tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri, serta gagal dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan Tujuan nasional bangsa tersebut. “Inilah yang kerap saya sebut, kita telah durhaka kepada pendiri bangsa,” ujar LaNyalla. “Karena itu saya sekarang berkampanye, untuk menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita juga harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila yang merupakan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk,” urai LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada UUD 1945 naskah Asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. “Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Hadir diantaranya Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhi Purdijanto, Ketua Panitia Silatnas 2022 Kombes Purnawirawan DR. Hadi Purnomo, Pakar Komunikasi Politik Prof Tjipta Lesmana serta Keluarga Besar Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute dan para Advokat dan Praktisi Hukum Indonesia. (mth/*)
Sinyal Kuat KSAL Yudo Margono Menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa
Jakarta, FNN- Menjelang berakhirnya masa jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa, bursa calon Panglima TNI menghangat. Jenderal bintang empat itu akan memasuki masa pensiun pada bulan depan, tepat ketika memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022. Siapa yang akan dipilih sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Andika tampaknya sudah mulai dibaca dipublik. Tidak ada tanda-tanda bahwa Andika akan diperpanjang masa penugasannya, karena itu wajar bila media mencari siapa penggantinya. Demikian pembahasan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis (24/11/22) di Jakarta. Tiga nama yang digadang-gadang sebagai calon penerus Andika, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo. “Bukan tanpa alasan, secara aturan, Panglima TNI haruslah perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan,” jelas Hersubeno. Syarat mengenai calon Panglima TNI ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Melihat ini, Hersubeno mengatakan saat ini dua nama yang menjadi calon kuat pengganti Andika, yaitu KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Namun, dibandingan dengan KSAD Jenderal Dudung, KSAL Laksamana Yudo dinilai punya potensi paling besar. “Bila berdasarkan rotasi dan pertimbangan politik yang lain, hanya Dudung dan Yudo yang akan dipertimbangkan,” lanjut Hersu. Dugaan KSAL Laksamana Yudo Margono yang akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diendus media pada Senin (21/11/22) saat KSAL Laksamana Yudo menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta. Tetapi, saat ditemui di Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta Timur pada hari berikutnya, Yudo tidak mau berkomentar banyak soal pertemuannya tersebut. “Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dibicarakan pada pertemuan itu, ketika wartawan menanyakan itu keeseokan harinya Yudo menghindar dan tertawa,” ungkapya. Pertemuan antara KSAL dan Mensesneg disebut media menjadi sinyal kuat bahwa jabatan Panglima TNI akan diemban oleh Yudo Margono. “Ini sama seperti dulu ketika pak Pratikno bertemu dengan Jenderal Andika, cuma beda loksi saja,” pungkasnya. Diketahui, pertemuan antara kepala staf angkatan dengan Mensesneg juga sempat terjadi menjelang pergantian jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan pihak Istana belum menyampaikan Surat Presiden (Surpres) tentang calon Panglima TNI. Kala itu, Pratikno mengunjungi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta dan bertemu Jenderal TNI Andika Perkasa yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). (Lia)
Peran Wanita Petani Garam dalam Isu Perubahan Iklim
Jakarta, FNN- Yayasan Relief Islam Indonesia mengadakan seminar internasional bertajuk ‘Women and Grils at the Frontline of Climate Change’ di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (23/11/22). Salah satu pembicara yang mewakili kelompok perempuan yang telah melakukan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah Sri Wahyuni. Sri Wahyuni juga satu dari sekian banyak perempuan penggarap sawah garam yang terletak di Lombok. “Menjadi petani penggarap sawah garam adalah profesi turun temurun,” ujarnya. Bagi Sri menggarap ladang dan sawah garam merupakan pekerjaan yang berat karena semua harus dikerjakan sendiri. Terlebih, petani garam selalu bergantung pada musim. Saat musim hujan atau kemarau basah, bisa dipastikan hasil garam akan menurun. Namun, hal ini berbeda sejak adanya inovasi rumah garam prisma dari Yayasan Relief islami Indonesia. Inovasi yang dibuat bisa menjadikan bertani garam tak lagi harus bergantung pada musim. Berkat rumah garam prisma ini, bertani garam kini tak harus bergantung pada musim. Pasalnya, dengan memberi atap plastik, kini tambak garamnya tak perlu bergantung pada musim sehingga bisa terus berproduksi garam. “Rumah garam prisma lebih mendukung hasilnya bagus dari pada garam tradisional,” sambungnya. Hal tersebut juga yang menjadi motivasi bagi Sri Wahyuni dengan bergabung dalam himpunan masyarakat adaptasi perubahan iklim (HIMASPI), salah satu kelompok perempuan petani garam. Dengan begitu, partisipasi aktif perempuan petani garam dalam membangun ketahanan iklim lokal dan memastikan intervensi yang spesifik dan efektif sesuai kebutuhan menjadi meningkat. (Lia)
Pengetahuan Kebencanaan Harus Terus Diajarkan Secara Massif
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan masyarakat Indonesia harus dibekali pengetahuan tentang penyelamatan diri saat menghadapi bencana. Pasalnya Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. “Pengetahuan tentang penyelamatan diri kebencanaan penting sekali dimiliki masyarakat. Dan harus terus diajarkan secara massif sampai ke pelosok desa,” kata LaNyalla di sela kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Jawa Timur, Kamis (24/11/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, meski telah berulangkali mengalami bencana gempa, faktanya masyarakat belum memahami langkah penyelamatan diri. “Mitigasi bencana gempa menjadi tugas penting BMKG dan harus diikuti, sebab faktanya korban rata-rata tertimpa reruntuhan bangunan yang terkena gempa. Imbasnya fatal,” ujar LaNyalla. Untuk itu LaNyalla menyarankan agar rutin dilakukan simulasi penyelamatan kebencanaan untuk menekan potensi tingginya jatuh korban. “Ingatan masyarakat harus terus menerus dirawat tentang tanggap bencana ini. Langkah-langkah penyelamatan harus terus disimulasikan, khususnya di daerah rawan bencana,” saran LaNyalla. (mth/*)
Spirit Perjuangan Satu Semangat MER-C
Jakarta, FNN - Dalam acara diskusi publik Dwi Mingguan PJMI - BN, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dr. Sarbini Abdul Murad, menyampaikan MER-C mengusung landasan kemanusiaan yang menjadikannya profesional dan berdiri di semua komunitas. “Kami bersama para relawan mempunyai spirit perjuangan dengan satu semangat bersama berjihad secara profesional dalam bidang medis dan kemanusiaan,\" kata Sarbini. Diskusi Publik tersebut merupakan kolaborasi Barisan Nusantara (BN) dengan Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) yang bertema “Respon MER-C terhadap Bencana Kemanusiaan di Berbagai Belahan Dunia” di Kantor Sekretariat Barisan Nusantara, Jatinegara, Jakarta, Rabu (23/11/2022). Sarbini menjelaskan bahwa idealisme kemanusiaan menjadikan MER-C lahir dengan menanamkan nilai amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas tinggi pada anggotanya. MER-C yang sudah berdiri sejak 23 tahun lalu itu telah melaksanakan banyak pengabdian baik di dalam ataupun luar negeri. \"MER-C telah melaksanakan ribuan misi kemanusiaan bencana alam, perang dan konflik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak memandang siapapun atau pihak yang harus diberi pertolongan,\" tegasnya. Begitu pun dengan bencana yang tengah terjadi di Cianjur, MER-C selalu sigap dan membantu. \"Dalam misi kemanusiaan gempa Cianjur, saat ini Tim MER-C akan terus melakukan mobile clinic untuk menyisiri wilayah-wilayah terdampak gempa yang belum terjangkau atau masih minim bantuan medis,\" terangnya. (*)
Anis Matta: Semangat Voluntarisme Muhammadiyah Bisa Jadi Model Sosial dalam Mengintegrasikan Sistem Keagamaan ke Sistem Kenegaraan
Jakarta, FNN- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melihat semangat voluntarisme Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 18-20 November lalu, sangat luar biasa. \"Kita respek dengan ormas-ormas seperti Muhammadiyah yang baru melaksanakan muktamar dengan jumlah hadirin yang begitu besar jumlahnya, tetapi sangat damai. Proses pemilihannya sangat demokratis,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48\', Rabu (23/11/2022). \"Jadi ini yang menarik, Muktamarnya nggak pakai berkelahi, padahal jumlah massanya luar biasa banyaknya. Artinya, ada proses pemilihan pemimpin demokratis di Muhammdiyah,\" katanya. Anis Matta melihat ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah dengan terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu\'ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode kedua di dalam Muktamar ke-48 yang mengambil tema \'Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta\'. \"Ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah kepada publik Indonesia secara umum. Pertanyaannya, apa makna yang ditawarkan dari pencerahan semesta ini,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai ada model sosial yang ingin ditawarkan Muhammadiyah untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia melalui semangat voluntarisme tersebut. \"Semangat voluntarisme ini bisa menjadi model sosial dalam mengintegrasikan sistem keagamaan ke dalam sistem kenegaraan. Ini bisa menjadi solusi bagi negara dan dunia yang saat ini tengah mengalami krisis ideologi,\" katanya. Anis Matta menegaskan, seluruh pemimpin dunia saat ini sedang mengalami krisis ideologi, termasuk mereka yang tengah berperang di Ukraina seperti Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin \"Xi Jinping sekarang bicaranya sudah pada tataran filosofis, tidak hanya bicara ekonomi, militer dan kebudayaan saja, tetapi dia bicara tentang model sosial. Begitu juga dengan Putin, menyampaikan ide-ide yang filosofis, berbicara tentang akarnya perang saat ini,\" ungkapnya. Anis Matta berharap organisasi massa (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) bisa berperan untuk memberikan solusi bagi pemikiran dunia, yang sedang menghadapi krisis global dan krisis ideologi. \"Konflik global berlarut saat ini, bisa mengubah peta ideologi dunia. Indonesia bisa menjadi pembeda dengan negara lainnya, karena di sini tidak hanya demokrasi, keadilan dan kesejahteraan yang bisa menyatu. Tetapi juga bisa memberikan pemikiran keagamaannya dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kenegaraan secara terus menerus. Di sinilahperan kedua ormas ini,\" katanya. Ajang Silaturahmi Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 -2015 Prof Din Syamsuddin mengungkapkan, semangat voluntarisme di Muhammadiyah terawat dengan baik selama ini, karena menganggap Muktamar hanya sebagai ajang silaturahmi. \"Bagi warga Muhammadiyah, disadari betul bahwa Muktamar hanyalah ajang silaturahim, saling bertemu. Karenanya, yang paling hebat itu ada penggembiranya bisa sampai 3 jutaan. Dari kampungnya Pak Anis saja kemarin naik tiga kapal besar, belum lagi dari daerah-daerah lain,\" kata Din Syamsuddin. Sehingga tukar menukar pemikiran dan proses politik kepemimpinan internal, kata Din Syamsuddin, nyaris tidak ada perdebatan atau kritik, karena semua sudah diselesaikan sebelum Muktamar. \"Semua pemikiran telah dibahas sebelum Muktamar, disiapkan setahun sebelumnya oleh sebuah tim kecil dan sudah disosialisasikan ke berbagai Universitas Muhammadiyah dan pimpinan wilayah. Kemudian dimintakan persetujuan untuk dibawah ke Muktamar,\" jelasnya. Ada tiga materi yang disiapkan untuk dimintakan persetujuan saat sosialisasi tersebut, yakni mengenai organisasi, kebangsaan dan kemanusiaan. \"Tema-tema ini menjadi menjadi pembicaraan setahun sebelum Muktamar, diselesaikan dalam seminar-seminar dan saya pernah memimpin rapat-rapat para pakar Muhammadiyah itu secara intens,\" katanya. Din Syamsudin mengungkapkan, sejak Muktamar ke-45 Tahun 2000 an, Muhammadiyah sudah mulai berbicara kemanusiaan universal seperti membela Palestina dan Muslim di Thailand Selatan. \"Sementara di kehidupan kebangsaan Indonesia, posisi Umat Islam sendiri tidak sentral, tidak kuat secara politik, sehingga sering kalah dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi konsen Muhammidayah untuk melakukan revitalisasi dalam berbagai potensi, dan diharapkan dapat memberikan efek positif dan dampak sistemik mengenai keberadan Umat Islam,\" tegasnya. Sedangkan KH Marsudi Syuhud, Tokoh NU dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH Hasyim Asyari adalah para pemikir yang memiliki kiyai (guru) dan perguruan (sekolah) sama. \"Muhammadiyah lahir lebih tua tahun 1912, adiknya yang bongsor Nahdatul Ulama lahir 1926. Saya melihat ada kehebatan dua tokoh pendiri Muhammadiyah dan NU ini, bisa menciptakan dakwah dengan deferensiasinya. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah dan NU pendiri Republik Indonesia,\" kata Marsudi Syuhud. Muhammadiyah, menurut Marsudi Syuhud, dakwahnya dimulai dari kota menuju desa, sebaliknya NU dakwahnya dari desa menuju kota. \"Sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah sekarang dari kota sudah sampai desa, sementara pesantren dan majelis taklim NU dari desa sudah ke kota,\" katanya. Sehingga jika dikaitkan dalam konteks ideologi, maka antara Muhammadiyah dan NU tidak berselisih pendapat. Karena Pancasila pada dasarnya, mengedepankan musyawarah mufakat yang berasal dari pemikiran Muhammadiyah dan NU. \"Jadi standing poinnya, antara Muhammadiyah dan NU, saya yakin tidak akan berbeda,\" katanya. Yang diperlukan saat ini, lanjut Marsudi Syuhud, adalah menyatukan pandangan tetang mazhab-mazhab keagamaan antara Muhammadiyah dan NU, menjadi pemikiran sebuah aturan perundangan-undangan seperti pembahasan UUD 1945 terdahulu. \"Kita tidak perlu mengambil model demokrasi Amerika atau China, Indonesia punya model sendiri, yakni musyawarah, karena pada dasarnya kebijakan politik atau negara didelegasikan melalui pemilihan umum secara demokratis,\" katanya. Potensi 5 Besar Dunia Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat bahwa yang lebih menarik untuk dibedah adalah ide Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia. \"Kalau lima besar itu, berarti diatas Jerman, Inggris dan Prancis, apakah itu mungkin dalam waktu 5-10 tahun, karena GDP Indonesia baru 1.000-an triliun USD , sementara Jerman sudah 4.000, itu nomor 4 dunia. Kalau mau jadi nomor 5, maka GDP-nya harus diatas 4.000-an,\" kata Dahlan. Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun harus ada proyeksi pertumbuhan 400 persen. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak target, tapi tumbuh secara natural hingga mencapai 5 persen saat ini. \"Disitulah saya agak pesimis, kita ini natural begitu saja. Artinya, kita jalani saja setiap tahunnya tumbuh natural, apalagi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cenderung menurun,\" ujarnya. Dahlan memprediksi GDP Indonesia akan naik setiap tahunnya, tetapi untuk mencapai lima besar dunia masih jauh dari harapan. Diperlukan skenario besar untuk mentargetkan agar pendapatan perkapita Indonesia antara US$ 10-12 ribu, paling tidak. \"Harus ada desain besar agar target tercapai dari kurun waktu 30 tahun misalnya. Tapi kalau hanya mengadalkan pertumbuhan natural seperti sekarang ini, maka target capaian 5 besar dunia nggak bisa dilaksankan,\" pungkas Dahlan. (Lia)
POPULER
