NASIONAL
KAMI Lintas Provinsi Desak Jokowi Segera Mundur
Surakarta, FNN – Bahwa Indonesia sudah salah kelola sejak awal rejim Joko Widodo berkuasa, memanjakan para pengusaha besar dan investor asing, terutama memberikan privilege melalui UU Minerba, Tax Holiday, Pembebasan pajak, perpanjangan masa HGU membuat investor semakin kaya dan berkuasa, namun rakyat semakin susah. Hal itu disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi di Surakarta, Ahad (4/12/2022). Bahwa menentukan harga hasil tambang jauh lebih rendah dari harga pasar dunia seperti harga Nikel termasuk membebaskan tenaga asing China dalam semua level, sehingga Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan SDA yang berlimbah. Di satu sisi menutup kesempatan kerja bagi anak negeri sendiri meningkatkan pengangguran. Di sisi lain, “TKA terutama dari China membanjir,” kata Sutoyo Abadi, Sekretaris KAMI Lintas Provinsi, kepada FNN. Dengan berbagai kemudahan tersebut, perusahaan asing terutama China bisa seenaknya menguras kekayaan bangsa Indonesia tanpa dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti amanah UUD 1945 pasal 33. “Dalam jangka panjang generasi lanjut hanya akan apes, kekayaan sudah dikuras habis oleh perusahaan dan TKA China,” lanjutnya. Menurut KAMI Lintas Provinsi, keberpihakan Presiden Jokowi kepada China dari awal berkuasa sangat kasat mata dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah China dan pengusahanya. Begitu juga dalam bersikap di sidang PBB menentukan pernyataan tentang perdamaian di dunia. Keberpihakan kepada China menempatkan Indonesia sulit dalam percaturan dunia untuk turut serta mendamaikan perang Rusia-Ukraina sesuai dengan pembukaan UUD 45. Kondisi ekonomi global akibat pandemi, perang berkepanjangan Rusia versus Ukraina, kegagalan pangan dunia karena musim, telah membuat krisis multi dimensi. Kondisi Indonesia ke depan benar-benar terjerembap ke titik nadir. “Pemerintah Jokowi, sama sekali tidak peka. Malah yang dilakukan bukan antisipasi terhadap krisis ekonomi. Tapi membuat rakyat tercekik,” tegas Sutoyo Abadi. Pemiskinan rakyat dilakukan secara sistematis oleh rejim, melalui kenaikan BBM, mencabut subsidi, menaikkan pajak sehingga naiknya semua biaya hidup. Terjadi PHK di industri padat karya secara besar-besaran. Tidak peka terhadap kondisi, Presiden Jokowi malah “memaksakan” kehendak membangun IKN secepatnya dengan membebani APBN hanya untuk mengejar ambisi pribadinya supaya bisa menyelenggarakan perayaan 17 Agustus 2024. “Padahal secara jelas Jokowi mengetahui Indonesia dalam kondisi ekonomi yang kelam,” tegas KAMI Lintas Provinsi. BUMN dibebani dan “dipaksa” membangun proyek infrastruktur yang merugi. Sehingga membuat utang BUMN melonjak, akhirnya hasil pembangunannya dijual murah kepada swasta. Begitu juga Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung luar biasa membengkak biayanya, seharusnya menjadi beban swasta, dengan semena-mena Presiden Jokowi mengambil dari APBN, yang akan menjadi beban utang. Warisan Presiden Jokowi adalah melonjaknya utang yang menjadi beban bagi pemerintah mendatang dan generasi penerus. Warisan lainya adalah budaya bohong, mobil Esemka, Rp11.000 triliun di kantong ternyata sama sekali tidak ada dan banyak kebohongan lainnya. Bahwa, “Hanya pada masa sejak Jokowi berkuasa terjadi pembelahan rakyat yang tajam. Melalui pemeliharaan dan “pembiayaan” buzzer dan influencer menggunakan narasi pecah belah,” ungkap KAMI Lintas Provinsi. Mereka menyerang, menuduh, memfitnah serta memenjarakan para aktivis, ulama dan tokoh yang kritis yang berbeda pandangan dengan kekuasaan dengan label radikal, intoleransi, teroris dll. “Sebaliknya para pendukung pemerintahan yang melakukan penghinaan dan penistaan bebas dari proses hukum,” tegasnya. Berdasarkan fakta-fakta di atas KAMI Lintas Provinsi sampai pada kesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mempersatukan rakyatnya, ini malah mengumpulkan para buzzer dan relawannya yang semakin memperuncing menuju timbulnya disintegrasi bangsa. “Untuk itu KAMI Lintas Provinsi meminta dan mendesak: Presiden Jokowi untuk segera secara sukarela mundur sebagai Presiden RI,” tegasnya. (mth)
Ketua DPD Dorong Penyelamatan Kebencanaan Masuk Kurikulum Khusus
Surabaya, FNN – Kebencanaan yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengancam keselamatan penduduk semata, tetapi juga mengancam sejumlah sekolah. Oleh sebab itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap materi penyelamatan kebencanaan masuk kurikulum khusus. Menurut LaNyalla, bencana yang terjadi tak jarang memakan korban siswa yang masih melakukan aktivitas di lingkungan sekolah. “Kebencanaan seperti gempa bumi, banjir dan longsor datangnya seringkali tidak terduga dan memakan korban. Para siswa belum mampu melakukan penyelamatan diri dan berpotensi menjadi korban,” katanya, Sabtu (3/12/2022). Untuk itu, LaNyalla mendorong agar penyelamatan diri saat menghadapi kebencanaan dimasukan ke dalam kurikulum sekolah atau kurikulum khusus. “Artinya, sekolah yang berada di daerah rawan bencana, materi penyelamatan kebencanaan lebih dianjurkan untuk dipelajari secara mendalam,” paparnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, materi penyelamatan diri dari kebencanaan harus lebih ditekankan pada daerah-daerah rawan bencana. “Karena masyarakat dan siswa di daerah rawan bencana secara praktik harus mengetahui tindakan pertama saat ada bencana. Sedangkan daerah yang lebih aman penekanannya pada pengetahuan,” paparnya. (mth/*)
Kepercayaan Publik ke Polri Mulai Membaik, LaNyalla Minta Kapolri Jangan Kendor Bersih-bersih
Jakarta, FNN – Indikator Politik merilis hasil survei terhadap lembaga-lembaga negara. Hasil survei menunjukkan kepercayaan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menguat dalam dua bulan terakhir. Atas hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Polri untuk menjaga kepercayaan publik. “Tentu ini indikator yang baik. Oleh karenanya, Polri harus betul-betul menjaga kepercayaan publik. Harus terus istiqomah bersih-bersih. Jangan kendor terus memperbaiki dan mempertahankan citra Polri,” kata LaNyalla, Jumat (2/12/2022). Di sisi lain, Senator asal Jawa Timur itu meminta Polri terus berbenah diri untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki citra. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar pencitraan belaka. “Tugas dan fungsi Polri itu melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Ini yang harus benar-benar dibumikan. Presisi harus tetap ditegakkan,” ingat LaNyalla. Polisi, lanjut LaNyalla, harus betul-betul hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, LaNyalla berharap agar kasus-kasus yang mencoreng citra polisi di mata masyarakat tak boleh terulang kembali. “Komitmen itu harus ditanamkan. Polri harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Tak boleh lagi citra negatif sebelumnya terulang. Sudah harus ditinggalkan,” tegas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla juga mengucapkan selamat kepada TNI yang mendapat kepercayaan tertinggi dari publik. LaNyalla meminta agar prestasi tersebut terus dipertahankan. “Ini modal yang penting bagi TNI, karena prajurit Sapta Marga itu lahir dari rahim rakyat,” tegas LaNyalla. Pun halnya dengan lembaganya sendiri, DPD RI yang mendapat raihan 68,7%. LaNyalla berkomitmen untuk terus meningkatkan kepercayaan publik dan menjadikan lembaga yang dipimpinnya sebagai saluran aspirasi masyarakat. “Saya sebagai Ketua DPD RI berkomitmen terhadap hal tersebut,” ujar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik, citra Polri membaik dalam dua bulan terakhir. Survei Indikator Politik dilakukan pada 30 Oktober-5 November 2022 terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling terhadap sampel sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei sekitar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pada Februari 2022, kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 75,2%. Selanjutnya pada April 2022 77,3%, Juni 2022 62,6%, lalu anjlok di Agustus 2022 dengan angka 54,4% dan mulai membaik di November 2022 60,5%. Sementara itu, berdasarkan tingkat kepercayaan kepada lembaga negara, TNI menjadi paling teratas dengan raihan 93,4%. Selanjutnya Presiden 88%, Kejagung 77,4%, KPK 72,6, DPD RI 68,7%, DPR 64,5%, Polri 60,5% dan partai politik 54,7%. (mth/*)
Demi Investor, Rencana Revisi UU IKN Diharap Tak Tabrak UU Agraria
Jakarta, FNN – Rencana revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diajukan pemerintah ke DPR RI menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, keputusan merevisi UU IKN, dimana salah satunya untuk mengubah status tanah hak pakai/guna menjadi hak milik harus dikaji mendalam. Jangan lantas membuat negara menjadi penjual tanah. Apalagi menabrak UU Pokok Agraria. “Setahu saya, merujuk hukum agraria, lahan negara tidak bisa dijual kepada swasta atau perseorangan atau pihak lain, apalagi orang asing,” tutur LaNyalla, Jumat (2/12/2022). Lebih lanjut, LaNyalla menjelaskan, dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, setidaknya ada dua makna dalam urusan tanah milik negara. Yakni, dikuasai negara dan belum ada hak atas tanah apapun, serta tanah yang dimiliki instansi pemerintah dengan hak atas tanah tertentu, seperti hak pakai selama digunakan atau hak pengelolaan. “Kedua jenis lahan tersebut tak bisa dijual begitu saja oleh negara, kecuali melalui tahapan pengalihan aset negara. Dan itu harus mendapat persetujuan legislatif,” sebutnya. Jadi, imbuhnya, pemerintah harus cermat dalam membuat sebuah kebijakan, termasuk mengenai UU IKN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan negara. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa alasan revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor. Salah satu permintaan investor itu, menurut Suharso, adalah status lahan yang awalnya hanya hak pengelolaan menjadi hak kepemilikan. “Ya, mengenai soal tanah juga. Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli nggak tanah di sana,” kata Suharso Monoarfa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022. (mth/*)
Jangan Coba-Coba Menunda Pemilu, Habib Umar Alhamid: Selain Melanggar Konstitusi, Juga Bisa Menimbulkan Kemarahan Rakyat
Jakarta, FNN- Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al-Hamid menyebutkan kembali munculnya isu tiga periode dan menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden merupakan bentuk kepanikan sejumlah pendukung penguasa yang nampaknya belum ikhlas melepas kekuasaannya di 2024 mendatang. Padahal kita semua tahu kalau pemerintah dan DPR sudah sepakat kalau pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 nanti. \"Memperpanjang masa jabatan presiden bukan saja melanggar konstitusi, tapi juga bisa menimbulkan kemarahan rakyat,\" ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Jum\'at (2/12/2022). Menurutnya, memperpanjang masa jabatan Presiden adalah non konstitusional. Jika dipaksakan berpotensi terjadinya gerakan (mosi tidak percaya terhadap pemerintah) bahkan bisa menimbulkan kemarahan rakyat terhadap pengelola negara yang telah melakukan perusakan sistem konstitusi yang sudah berjalan dengan baik. \"Ingat perbuatan yang tidak terpuji dapat menyulut kemarahan rakyat. Saya yakin TNI tidak akan tinggal diam yang selama ini telah menjaga negeri ini dan konstitusi negara,\" jelasnya. Dikatakan Habib Umar, perangkat negara seperti DPR, DPD, MPR, MK, KPU dan Bawaslu jika ikut membantu dan mengatur melalui mengubah UUD dengan amademen agar pemilu ditunda atau diundur bisa diangggap telah melakukan persekongkolan jahat dan masuk rana perbuatan makar. \"Jika itu dilakukan berarti peraturan dan sistem negara kita akan dihancurkan , selain melanggar konstitusi, ini juga bentuk pengkhianatan,\" tegas Habib Umar. Lebih jauh Habib Umar mengatakan, pemerintah harusnya menyiapkan pemilu dengan baik dan rakyat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, Habib Umar juga menyarankan kepada Presiden Jokowi sebaiknya mencontoh presiden sebelumnya seperti SBY, yang tidak mencampuri urusan calon presiden. \"Tiru presiden sebelumya, selesai masa jabatan, legowo, merangkul semua calon presiden, dan memberikan arahan sehingga tidak muncul kegaduhan tidak ada kebohongan, hoaks, fitnah dan sebagainya yang semua itu bukanlah budaya indonesia dan ngak pernah terjadi di negeri ini.\" katanya.
Habib Rizieq Syihab Hadiri Munajat Akbar
Jakarta, FNN – Munajat Akbar dan Indonesia Bersholawat untuk Keselamatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berlangsung di Masjid At Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, berlangsung khusuk dan semarak. Imam Besar Habib Rizieq Syihab (HRS) hadir pada acara yang dikemas dalam Reuni Persaudaraan Alumni 212, Jumat, 2 Desember 2022, dinihari. HRS memasuki ruang utama masjid tersebut sekitar pukul 03.10 dan langsung berada di shaf atau barisan paling depan. Kehadirannya pun disambut dengan takbir dan sholawat dari jamaah. Beberapa saat setelah HRS tiba, kegiatan pun dilangsungkan. Kegiatan diawali dengan shalat Tahajjud dan Witir, serta muhasabah. Kemudian dilanjutkan shalat Subuh berjamaah, zikir dan do\'a. Seusai shalat subuh HRS dan beberapa habaib, ulama dan kiai naik ke panggung dan duduk bersila menghadap jamaah. Terlihat HRS yang memakai masker putih khusuk mengikuti acara. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) RI Hidayar Nur Wahid; pengacara HRS, Aziz Januar, pengacara Egy Sudjana; Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Ustaz Yusuf Martak; tokoh PA 212, Ustaz Slamet Marif. Hingga berita ini diturunkan, acara baru memasuki Indonesia bersholawat dan diiringi penggalangan dana untuk korban bencana alam di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Sesuai jadwal, acara akan berakhir pukul 09.00 yang diisi tausiah agama dan doa penutup. Dalam Munajat Akbar ini dihadiri pula keluarga Cendana, Titiek Soeharto dan Didit Prabowo. (Anw).
Ketua DPD RI Minta Pengawasan Penjualan Racun Online Diperketat
Jakarta, FNN – Pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, akibat racun dalam minuman yang diberikan anggota keluarganya sendiri membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, prihatin. Menurut LaNyalla, mudahnya pelaku kejahatan mendapatkan zat beracun secara online harus menjadi perhatian pemerintah. Pengawasan harus diperketat. Apalagi, di era digitalisasi senyawa racun begitu bebas dapat diperjual-belikan. “Makanya kita meminta pemerintah mengatur dan mengawasi secara lebih ketat jual beli racun yang beredar di pasaran,” kata LaNyalla, Kamis (01/12/2022). Senator asal Jawa Timur itu berharap kepolisian menelusuri rantai penjualan racun tersebut. “Dengan online semua bisa dijual bebas. Seharusnya penjualan racun yang biasanya dipakai untuk industri dan kesehatan dapat lebih terkontrol. Seperti penjualan obat berbahaya atau alkohol. Harus ada batasan-batasan sehingga tidak semua pihak bisa mendapatkannya,” tuturnya. Diketahui satu keluarga terdiri dari sang ayah berinisial AA (58), istrinya HR (54), dan anak perempuan DK (25) ditemukan tewas di dalam rumah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan pelaku merupakan anak kedua dari keluarga korban, yakni DDS (22). Kepada polisi DDS mengaku meracuni kedua orang tuanya dengan racun yang dibeli secara online. (mth/*)
Pembersihan Pejabat Era Anies Terus Berlanjut, Ada Faktor X
Jakarta, FNN – Pencopotan para pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta peninggalan dari Gubernur Anies Baswedan masih terus berlanjut. Kali ini, pencopotan besar-besaran terjadi di BUMD terbesar di DKI, yakni Jakarta Propertindo atau dikenal sebagai Jakpro. Direktur utama dan 4 direksi lainnya dicopot. Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Hersubeno Point edisi Rabu (30/11/22) membahas perihal tersebut. Rapat umum pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut dari jabatan Direktur Perseroan dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada perseroan, yaitu Widi Amanasto (Direktur Utama), Gunung Kartiko (Direktur Pengelolaan Aset), Muhammad Taufiqurrachman (Direktur Keungan), Leonardus W. Wasono Mihardjo (Direktur SDM dan Umum), Iwan Takwin (Direktur teknik dan pengembangan bisnis). Pemberhentian itu disampaikan dengan keterangan tertulis dari pelaksana tugas Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitri Rahadian, Senin, 28 November 2022. Selanjutnya, Iwan Takwin diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Widi Amanasto. Fitri Rahadian mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris Jakpro sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dalam rangka penyegaran struktur organisasi. Menanggapi perubahan besar-besaran tersebut, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menilai bahwa kinerja Direksi Amanasto dan sejumlah direksi lain yang diganti bagus. Hal itu dibuktikan pada penyelenggaraan Formula E dan revitalisasi Taman Ismaill Marzuki yang dinilai sangat sukses. Taman Ismail Marzuki saat ini jauh lebih keren. “Tapi, saya pikir ini jadi hak prerogatifnya Pejabat Gubernur dan harusnya memang objektif, berbasis pada kinerja, baik kinerja yang kemarin sudah dilakukan maupun proyeksi yang sedang mereka siapkan. Harusnya itu menjadi bahan pertimbangan,” kata Ismail kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Selasa (29/11/22). Politisi dari PKS tersebut berharap tidak ada unsur politis dalam pergantian Direksi dan Komisari Jakpro, karena sampai saat ini dia tidak tahu penyebab perombakan besar itu. “Itu ada faktor X yang kita tidak tahu,” ujarnya. Menurutnya, sejauh ini, khususnya di Jakpro, banyak sosok-sosok yang profesional di dalamnya. Jika kemudian kinerjanya terlihat belum terlalu tinggi mungkin karena chemistry-nya belum terbentuk, karena sebelumnya ada pergantian direktur teknik. Jakarta Propertindo adalah BUMD terbesar yang pada masa Anies Baswedan dipercaya menangani sejumlah proyek besar, mulai dari pembangunan stadion Jakarta Internasional Stadion sampai kemudian pelaksanaan gelaran Formula E. Yang terakhir adalah pembangunan rumah susun Kampung Bayam. Belakangan, pengelolaan Kampung Bayam sudah diserahkan kepada Pemprov DKI. Gelaran formula E inilah yang belakangan mengundang kehebohan karena diduga akan digunakan untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan, sekaligus menggagalkan pecapresannya, dengan keluarnya sprindik untuk Anies. Sebelum merombak total Direksi Jakpro, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga telah mencopot Dirut MRT, Muhammad Aprindy. Pencopotan ini juga menimbulkan kehebohan karena dia baru menjabat selama 3 bulan ini. Selain mengganti Dirut MRT Jakarta, jajaran Dewan Komisaris MRT Jakarta juga dibongkar dan diganti dengan nama-nama baru. Setelah itu, menyusul orang dekat Anies yang menjadi Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan juga dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris LRT tanpa tahu alasannya. Dengan demikian, sejak dilantik menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, 17 Oktober 2022, atau kurang dari satu setengah bulan, penjabat Gubernur DKI Jakarta sudah melakukan pencopotan-pencopotan setidaknya di 3 BUMD. Penjabat Gubernur DKI Jakarta juga mengundang kehebohan karena dia memangkas beberapa program kerja Anies yang sangat populer dan yang paling menghebohkan adalah penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda untuk tahun 2023 sehingga mendapat protes yang sangat keras, terutama dari para aktivis back to work dan akhirnya anggaran itu dikembalikan, meski hanya untuk perawatan. Kehebohan lain yang juga dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta adalah hibah sebanyak Rp 49 miliar untuk kendaraan operasional TNI Polri yang dananya diambil dari subsidi tarif TransJakarta. Ini juga mendapat kecaman. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebut penempatan Heru, orang dekat dari Presiden Jokowi dan Ahok (Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama) sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta merupakan bentuk pembalasan dendam Jokowi yang disebutnya sebagai “Nabok nyilih tangan”, memukul musuh-musuhnya menggunakan tangan orang lain. Dalam hal ini Jokowi memukul Anies dengan menggunakan tangan dari Heru Budi Hartono, yang sampai saat ini masih merangkap jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden di Istana. Jadi, sangat jelas bahwa Heru ini memang sengaja ditempatkan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta itu misinya, menurut Rizal Ramli, untuk membalas dendam kepada Anies Baswedan. “Apakah pembersihan orang atau pejabat yang diangkat di era Anies ini masih akan terus berlanjut? Kalau benar bahwa Jokowi sedang nabok nyilih tangan, ini saya kira baru tahap awal. Siapa berikutnya yang menyusul?” ujar Hersu mengakhiri pembahasannya. (ida)
Marwan Batubara Desak Pemerintah Lakukan Audit Independen Satgassus Merah Putih
Jakarta, FNN – Ketua Front Kedaulatan Negara (FKN) Marwan Batubara yang menjadi salah satu pembicara dalam sebuah seminar mendesak pemerintah untuk melakukan audit independen terhadap Satgassus Merah Putih yang dinilai telah mencoreng nama baik Polri dan diduga terkait dengan aktivitas ilegal sehingga memperburuk citra Indonesia. “Menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberi restu berdirinya Satgassus Merah Putih pada 2019 itu untuk bertanggung jawab. Beliau yang membawahi Polri. Satgassus tidak cukup hanya dibubarkan, tetapi harus ada pertanggungjawabannya,” kata Marwan Batubara yang juga koordinator seminar, Rabu (30/11/2022). Seminar itu memilih tema “Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Satgassus Merah Putih Polri dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Hadir menjadi pembicara mantan Ketua KPK Abraham Samad, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, akademisi Ubeidillah Badrun, dan aktivis senior Irma Hutabarat. Menurut Marwan, jika tidak dilakukan segera pertanggungjawaban Satgassus maka sangat pantas rakyat meminta Presiden Jokowi turun. Marwan meminta MPR segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai dengan Pasal 7, UUD 1945. “Jokowi harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan Satgassus yang telah mencoreng nama Polri dan menurunkan martabat bangsa,” ujar Marwan. Pada akhir seminar, peserta meneriakkan yel-yel “Kami menuntut pemerintah untuk melakukan audit independen terhadap Satgassus sekarang juga”. Dalam kesempatan itu, Anthony mengatakan Satgassus patut diduga terlibat dalam sejumlah aktivitas ilegal seperti narkoba, prostitusi, judi online, dan pertambangan liar yang merugikan negara ratusan triliun rupiah selama berdirinya lembaga tersebut. “Harus dibuktikan apakah hal ini benar atau tidak,” tegasnya. Anthony mencontohkan judi online yang menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melibatkan perputaran uang senilai Rp 155 triliun. Memang, setelah Kasatgassus Ferdy Sambo ditangkap terkait pembunuhan Brigadir J, aktivitas judi online terbongkar di sejumlah tempat. Bahkan salah satu pentolan judi online, Aping, sempat kabur ke luar negeri. “Untuk membuktikan apakah Satgassus terlibat dalam aktivitas ilegal atau tidak bisa ditelusuri dari aktivitas transaksi melalui PPATK. Dibuka semua ke mana dana itu mengalir,” kata Anthony. “Kalau masalah judi online tidak diungkap maka negara tercoreng oleh anggapan masyarakat yang menilai, Indonesia adalah negara kepolisian,” imbuh Anthony. Dalam kasus pertambangan ilegal, kata Anthony, ada dua jenis kerugian yang dialami, yakni kerugian ekonomi terkait dengan produk domestik bruto (PDB) dan kerugian negara yang berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak yang mencapai Rp 300 triliun – Rp 320 triliun. Mengutip laporan sebuah media yang dipublikasikan pada Juli 2022, Anthony mengungkapkan sedikitnya ada 2.700 tambang ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.600 merupakan pertambangan mineral dan 100 pertambangan batubara. Praktek pertambangan ilegal yang menimbulkan kerugian berupa laporan produksi yang lebih rendah (under reporting) dan laporan harga yang lebih rendah (under pricing). Menurut Irma Hutabarat, kerugian yang ditimbulkan oleh adanya praktek pertambangan sangat besar jika dihitung dari kerusakan lingkungan. Ia mengaku menangis melihat dari udara daerah yang bolong akibat (usaha) penambangan. Untuk memperbaikinya dibutuhkan waktu ratusan tahun. Sementara itu, Abraham Samad, mengatakan harus ada perbaikan yang bersifat holistik dengan membenahi tata kelola sektor minerba dan (juga) membangun satu sistem yang akan menutup peluang kejahatan (fraud) di sektor tersebut. Abraham Samad memperkirakan kerugian negara akibat pertambangan ilegal sangat besar yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar utang negara, memperbaiki struktur pendapatan gaji ASN, Polri, dan TNI dan memperbaiki kesejahteraan hidup rakyat melalui pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Dia juga meminta aparat hukum bersinergi membenahi pertambangan ilegal. “Dibentuk satu tim khusus yang bekerja untuk menangani praktek mafia tambang,” ujarnya. (mth/*)
Buzzer Jadi Benalu dan Perusak Demokrasi, Tapi Rezim Terus Piara
Jakarta, FNN – Fenomena buzzer muncul ketika Joko Widodo di DKI Jakarta. Kemudian, buzzer terus melekat pada Presiden Jokowi sampai periode kedua pemerintahan Jokowi. Sejauh ini, orang melihat bahwa keberadaan buzzer banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Bagaimana fenomena buzzer dilihat dari segi politik? Rocky Gerung menjawab pertanyaan ini dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (30/11/22) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, sebagai pemandu acara. “Memang kata buzzer itu khas punya Jokowi, kan? Kan nggak ada buzzer PDIP, misalnya. PDIP buzzer-nya ya kadernya sendiri, dan partai-partai lain buzzer-nya adalah partainya sendiri. Nah, kalau Jokowi buzzer-nya outsource. Itu bedanya,” jawab Rocky. Menurut Rocky, jelas terlihat kalau pemimpin tidak kokoh maka akan pasang perisai di mana-mana. Buzzer adalah perisai. Saking tebalnya perisai tersebut membuat Jokowi tidak punya akses lagi dengan rakyat. “Jadi, Jokowi hanya ingin dengar apa yang oleh buzzer dirumuskan sebagai hal yang baik buat Jokowi. Yang lebih bahaya, buzzer itu menyerang. Bukan mempromosikan, tapi dia menyerang. Jadi ada bengisnya,” ungkap Rocky. Para buzzer bekerja dengan menyerang, menurut Rocky, karena setiap kali ada serangan maka langsung bisa dikonversi jadi uang. Jadi, semakin marah, semakin galak, semakin tebal dompet buzzer karena diisi terus oleh majikan. “Itu yang merusak demokrasi ini, karena akhirnya buzzer ini membeli opini publik, penguasa surveiyor segala macam sewa kiri kanan. Jadi memang ini yang merusak demokrasi adalah buzzer,” tegasnya. Menurut Rocky, kita bisa membedakan antara influencer yang dengan rapi mempromosikan seseorang dengan buzzer yang brutal. Kita juga harus membedakan antara kader partai yang paham visi dan misi tokoh yang mereka dukung, dengan buzzer yang membabi buta. Itu kontrasnya. “Perbuzzeran adalah hal yang biadab dalam politik karena makan di mana saja, lalu menyerang kiri-kanan dan seringkali tanpa nama, jadi pengecut juga,” lanjut Rocky. Selain proyek-proyek yang gagal dari Jokowi, orang akan ingat bahwa buzzer itu justru berkembang biak di era Jokowi dan hanya di era Jokowi. Di era lain tidak ada buzzer. Fenomena perbuzzeran merupakan masalah yang cukup serius karena fenomena ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain yang bukan negara demokratis. Tampaknya, buzzer menjadi semacam benalu dalam demokrasi. Menanggapi hal ini, Rocky mengatakan,” Ya, itu bagian kasar dari yang disebut proses rekayasa opini publik. Kalau dia bagus rekayasanya, dia pakai cara yang lebih strategis, yang walaupun efeknya mengikat, tapi lebih rapi secara teknis, yang dulu disebut oleh Noam Chomsky sebagai manufacturing consent,” kata Rocky. Dalam manufacturing consent , konsensus difabrikasi dan untuk fabrikasi diperlukan kemampuan intelektual untuk membentuk opini publik. Masalahnya, buzzer tidak punya kemampuan apa-apa, mereka hanya menyerang dan ngoceh seperti anjing keluar dari kandang. “Jadi, kita lihat betul bahwa akhirnya luar negeri juga meriset itu, LP3S sudah lama mengkhawatirkan perbuzzeran ini dan publik internasional menemukan bahwa ciri khas dari politik Indonesia di era Pak Jokowi adalah kebrutalan politik melalui buzzer itu,” lanjutnya. Jadi, buat apa ada forum kampanye yang berisi ide-ide, buat apa ada talk show yang berisi gagasan dan argumen, kalau pada akhirnya buzzer yang menguasai. Buzzer tidak mungkin bisa masuk di talk show karena otaknya terbatas, ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, sayang sekali perbuzzeran ini akan melekat lagi pada Jokowi dan orang akan ingat bahwa Pak Jokowi memenangkan pemilu dengan fasilitas buzzer, karena itu buruk sebagai ingatan. Nanti akan ada satu mata pelajaran baru tentang buzzer dan opini publik, dan studi kasusnya adalah Indonesia, dan orang akan ingat bahwa itu adalah periode Jokowi. Sekarang buzzernya masih ada di WA grup dan itu gila-gilaan, kayak orang bodoh yang sudah buta huruf, tapi masih berupaya untuk mendapat limpahan kekuasaan. (sof)
POPULER
