NASIONAL

Forum Silaturahmi Ormas Islam Jawa Barat Pertanyakan Alokasi Dana Rp 1 T Kepada NU

Bandung, FNN - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang alokasi dana sebesar Rp. 1 triliyun kepada Nahdlatul Ulama (NU) direspon keras oleh sejumlah Ormas Islam yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) Jawa Barat.  Ketua FSOI Jabar, Abdullah Syu\'aib menilai, klarifikasi mengenai alokasi dana hibah APBD Rp 1 Trilyun, tidak cukup diberikan kepada PWNU semata.  \"Klarifikasi juga harus disampaikan kepada elemen lain di Jawa Barat termasuk organisasi keagamaan, organisasi kebudayaan, organisasi profesi atau kelompok masyarakat lainnya, karena APBD merupakan dana rakyat yang pengalokasiannya harus transparan, akuntabel dan obyektif,\" ungkap Abdullah melalui pernyataan tertulis, Selasa, 3 Januari 2023. Abdullah menegaskan, penyaluran dana APBD tidak boleh bersifat subyektif. Menurutnya, gubernur harus memiliki sandaran dan parameter berbasis perundang-undangan dan kelayakan berdasarkan hak dan keadilan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris FSOI Jawa Barat, Harry Maksum. Harry Maksum yang juga Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Jawa Barat itu menegaskan, pihaknya perlu untuk mendapatkan informasi atau klarifikasi dari Gubernur Ridwan Kamil, atas pengalokasian dana hibah APBD sebesar Rp 1 Trilyun kepada NU Jawa Barat.  “Selain itu, kami juga perlu mendapatkan informasi pola pengalokasian baku bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya di Jawa Barat,” ungkap Harry Maksum. Hibah yang disampaikan kepada masyarakat, lanjut Harry Maksum, harus didasari sikap adil. Menurut dia, penyaluran hibah jangan sampai timpang antara satu ormas dengan ormas lainnya, terlebih lagi jika besarannya sangat mencolok. \"Kalau mau, alokasinya proporsional saja. Biar terasa adil. Karena ini menyangkut rasa keadilan,\" tegasnya.  Pernyataan Sikap Sementara itu, melalui pernyataan sikapnya, FSOI Jawa Barat menyatakan mendukung PWNU Jawa Barat untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi atas ungkapan Gubernur Ridwan Kamil mengenai pengalokasian daba Hibah APBD kepada NU Jawa Barat. Mereka juga meminta agar Gubernur Ridwan Kamil memberi penjelasan pula kepada Organisasi lain di Jawa Barat termasuk kepada Ormas Kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Organisasi Islam (FSOI) Jawa Barat. Selain itu, FSOI Jabar juga mendesak DPRD Jawa Barat untuk memanggil Gubernur Ridwan Kamil agar menjelaskan kepada Dewan mengenai pola dan dasar pengalokasian Hibah APBD selama ini, termasuk alokasi dana hibah 1 Trilyun rupiah kepada NU Jawa Barat. Mereka juga meminta agar lembaga-lembaga negara yang berwenang seperti BPK, Ombudsman dan KPK untuk turut mencermati, mengawasi dan atau memeriksa pengalokasian dana Hibah APBD Jawa Barat di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. FSOI Jabar juga mengajak seluruh elemen Organisasi dan Warga Jawa Barat untuk ikut berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemerintahan Jawa Barat khususnya yang menyangkut tata kelola keuangan termasuk pola pengalokasian dana Hibah APBD Jawa Barat kepada Organisasi Kemasyarakatan. (*)

Warga Pesisir Diimbau Waspada Karena Cuaca Ekstrem Masih Melanda Laut Selatan

Sukabumi, Jabar, FNN - Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Sukabumi Jawa Barat mengimbau kepada warga yang tinggal di daerah pesisir pantai untuk selalu waspada karena cuaca ekstrem masih melanda perairan laut selatan kabupaten tersebut.\"Kondisi gelombang laut masih tinggi, bahkan di beberapa titik air laut pasang hingga sampai ke permukiman warga. Maka dari dengan cuaca yang seperti masyarakat untuk selalu waspada dan jika kondisi air laut terus meninggi lebih baik mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman,\" kata Kasatpolair AKP Tenda Sukendar di Sukabumi pada Selasa.Menurut Tenda, pihaknya sudah melakukan sosialisasi baik kepada warga pesisir, nelayan maupun wisatawan untuk selalu waspada serta tidak nekat beraktifitas di pantai jika gelombang sedang tinggi.Sesuai hasil prakiraan cuaca yang diliris dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tinggi gelombang di perairan laut selatan Kabupaten Sukabumi saat mencapai 2,5 meter hingga 4 meter tentunya ini sangat berbahaya.Bahkan, pihaknya tidak lagi mengimbau tetapi melarang siapapun untuk tidak berenang di pantai, karena selain gelombang tinggi, arus laut pun cukup deras sehingga bisa membahayakan keselamatan.\"Kondisi pantai saat ini tidak aman untuk mandi atau berenang. Jika wisatawan tetap ingin menikmati atau bermain di objek wisata pantai agar tidak berenang dan selalu mematuhi imbauan dari petugas penjaga pantai untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,\" tambahnya.Di sisi lain, Tenda mengatakan selama libur perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 tidak ditemukan adanya kasus kecelakaan laut dan aman dari berbagai insiden ditambah wisatawan yang datang ke objek wisata pantai selatan Kabupaten Sukabumi tidak terlalu banyak, bahkan di beberapa lokasi kunjungan bisa dikatakan sepi.Ini berbeda saat perayaan pergantian tahun dari 2021 ke 2022, seluruh titik objek wisata mulai dari Palabuhanratu hingga Cisolok dipadati oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah.(sof/ANTARA)

Sambil Terbaring Sakit, Try Sutrisno Beri Amanah ke Ketua DPD RI untuk Perjuangkan Konstitusi

Jakarta, FNN - Meski sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, kepedulian Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, terhadap konstitusi tidak pernah surut. Buktinya, ia tetap memberikan amanah untuk memperjuangkan pembenahan konstitusi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menjenguknya, Selasa (27/12/2022). LaNyalla hadir didampingi aktivis dan pegiat konstitusi dr. Zukifli Ekomei.   \"Saya tekankan untuk terus berjuang memperbaiki Konstitusi kita, untuk kesejahteraan bangsa ini,\" ujar Try Sutrisno. Sementara LaNyalla berharap dan berdoa agar Try Sutrisno segera pulih dan senantiasa diberikan kesehatan. Sehingga bisa berjuang bersama kembali memperbaiki Konstitusi dengan mengembalikan ke UUD 1945 naskah asli yang kemudian disempurnakan dengan addendum. \"Terpenting saya pribadi dan keluarga besar DPD RI berdoa supaya Pak Try diberikan kesehatan. Sebagai tokoh bangsa, pemikiran dan gagasan beliau masih sangat diperlukan oleh bangsa ini. Terutama dalam meluruskan Konstitusi sesuai rumusan pendiri bangsa,\" papar dia. LaNyalla juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan Try Sutrisno.  \"Mari semua doakan Pak Try segera pulih dan bisa kembali bersama kita, menjalani aktivitas perjuangan bersama,\" ucapnya. Usai menjenguk Try Sutrisno, LaNyalla kembali ke Jawa Timur untuk melanjutkan agenda reses.(sws) 

Hari Ini Badai Besar Jabodetabek, BRIN – BMKG Saling Bantah, BRIN Sebar Hoaks?

Jakarta, FNN – Hari ini orang pada bingung karena ada dua versi yang berkaitan dengan akan adanya bada besar. Yang pertama dari BRIN yang menyebutkan bakal ada badai besar di Jakarta pada tanggal 28 Desember, hari ini, dan diperkirakan terjadi siang ini. Informasi ini kemudian heboh sekali sehingga pemerintah provinsi dan Kementerian yang berada di Jakarta mulai membuat skenario untuk work from home. Tetapi, kemudian muncul penjelasan dari BMKG bahwa badai besarnya bukan tanggal 28, tapi sebenarnya sudah berlangsung. Jadi, mungkin tanggal 28 ini bukan badai besar banget. Lepas dari benar atau tidaknya, kita jadi bingung, mana yang mau kita pegang. Dua-duanya lembaga pemerintah. Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (28/12/22) membahas hal ini bersama Rocky Gerung dan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, mungkin yang BRIN maksud adalah badai Republik Indonesia. Kita kaget sebetulnya karena semua orang jadi beda persepsi. Padahal, kita tahu bahwa tugas untuk mengumumkan gejala alam itu ada pada BMKG, bukan pada BRIN. Ini BRIN ini kan dia menyebar hoaks justru. Jadi dia mesti ditangkap. Coba orang lain yang menyebar.” Menurut Rocky, BRIN adalah lembaga riset yang mengatur kebijakan riset nasional, bukan dia yang mengumumkan keadaan. Kalau begitu BMKG dibubarin saja. Jadi, menurut Rocky, ini juga ada semacam norak atau mau pamer. Tetapi, fungsi BRIN bukan untuk memberitakan bahaya. Bahaya itu ada BMKG-nya, di bidang mitigasi juga ada fungsi BMKG. Jadi, sekali lagi, BRIN itu sejak awal memang tidak ada kerjaan. Satu-satunya pekerjaan yang berhasil adalah bikin hoaks nasional. Kejadian ini bisa membuat orang tidak percaya lagi pada BRIN, mengapa gagal membuat prediksi. Padahal, sudah heboh. Menurut Rocky, klarifikasi ini mesti jelas dan karena semua pebisnis juga tiba-tiba mungkin berhenti untuk menerima order karena ada gejala badai. “Jadi ada kepanikan awal yang disebabkan oleh kedunguan dari BRIN,” ujar Rocky. Ini serius sekali karena ini bukan hanya persoalan WFH di kalangan pemerintahan, di Departemen, di Pemprov DKI, tapi juga perkara pebisnis yang mungkin membuat skenario-skenario khusus untuk aktivitas bisnisnya.  Kehebohannya juga sudah terjadi sejak beberapa waktu sebelumnya. ”... jadi kelihatannya ini dia bikin heboh nasional dan heboh yang tolol sebetulnya. Jadi, dikasih teguran atau sanksi dong, karena ini mengacaukan perekonomian, mengacaukan sistem-sistem pendidikan, mengacaukan perencanaan libur keluarga,” tambah Rocky. Mestinya, BRIN berkoordinasi dengan BMKG dan secara simpel bisa minta klarifikasi dari BMKG. Kalau begini, artinya tidak ada koordinasi. Jadi, ini bukti bahwa koordinasi memang tidak ada dan bukan cuma di wilayah yang menimbulkan kepanikan, bahkan kepanikan politik juga tidak ada koordinasi. KPU tidak tahu mau bikin apa, bawaslu tiba-tiba ubah aturan. Jadi, sudah betul-betul tanpa koordinasi. Sebenarnya, prediksi-prediksi semacam ini penting, apalagi ini akhir tahun, orang sedang liburan akhir tahun, dan banyak merencanakan perjalanan.  Tetapi, yang kita persoalkan adalah  koordinasi. Karena kalau kondisi begini kita jadi bingung, mana yang mau kita pegang. Selama ini kita berpegang pada BMKG, tapi ini ada BRIN, lembaga riset nasional. Jadi, kita akan tunggu karena diperkirakan akan terjadi siang atau sore nanti. Sebenarnya, untuk Indonesia, tradisi semacam ini penting. Tetapi, karena kita hidup di negara yang tidak mengenal empat musim maka orang tidak terlalu peduli dengan ramalan-ramalan cuaca. Kita ingin agar tradisi semacam ini terus ada, tetapi koordinasinya harus benar di kalangan pemerintahan. (sof)

Makin Kusut, Hasnaini Mengaku Membuat Klarifikasi Karena Ditekan

Jakarta, FNN - Kasus dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari terhadap Hasnaini makin kusut. Ceritanya seperti sinetron, berbelit-belit tetapi penuh kejutan. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya beredar video klarifikasi dari Hasnaini bahwa tidak benar dia pernah dilecehkan dan diperkosa oleh Hasyim Asy’ari. Kini, Hasnaini kembali membuat bantahan atas klarifikasinya itu. Dia mengaku membuat video klarifikasi itu dalam kondisi tertekan. Hal ini semakin menambah kusut masalah ini. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (27/12/22) kembali membahas hal ini bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Ketika membuat video klarifikasi, Hasnaini mengaku bahwa dia membuat video testimoni karena dalam kondisi depresi. Sekarang, dia mengaku membuat video klarifikasi karena ditekan. “Jadi, mana yang benar? Terserah pada Anda mana yang Anda lebih percaya, pengakuan testimoni dia sebelumnya, atau klarifikasinya, atau klarifikasi atas klarifikasinya lagi,” kata Hersubeno Arief.   Dalam keterangan tertulisnya, Hasnaini menyatakan bahwa tanggal 9 Desember 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dia didatangi oleh eks pengacaranya yang bernama Brian Gautama. “Atas intimidasi, tekanan, dan ancaman, saya dengan terpaksa membuat video dan menandatangani surat pernyataan klarifikasi tertanggal 18 November 2022 kepada Hasyim Asy’ari, yang telah disiapkan oleh Saudara Hasyim Asy’ari dan Saudara Brian Gautama,” kata Hasnaini dalam pernyataan tertulisnya hari Senin, 26 Desember 2022. Putri dari politisi PDIP, Max Moein, itu menjelaskan bahwa Brian, pengacara dia sebelumnya, yang merekam saat ia membacakan teks permintaan maaf. Setelah video selesai dibuat, Brian Gautama langsung mengirimkan kepada Hasyim Asy’ari. Hasnaini juga menyebut ada sejumlah saksi yang menyaksikan peristiwa ketika dia membuat video rekaman. Siapa Hasnaini? Dia adalah Ketua Umum Partai Republik Satu sudah dua kali ini partainya tidak lolos pemilu. Sekarang ini dia sedang ditahan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast, anak perusahaan BUMN Waskita Karya. Ringkasan kronologi kasusnya sebagai berikut: Mulai heboh pada hari Kamis, 22 Desember 2022, melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas dia melaporkan ketua KPU Hasyim Asy’ari ke DKPP, kemudian tanggal itu juga beredar  video terstimoninya. Kemudian, Senin, 26 Desember beredar video klarifikasi permohonan maaf bahwa apa yang ada dalam video pertama tidak benar. Dua video yang beredar tadi secara kronologis tidak nyambung. Ini yang membuat bingung. Rupanya, tidak lama setelah itu, Farhat Abbas langsung mengirimkan keterangan tertulis terbaru bahwa dia dalam kondisi ditekan oleh Hasyim Asy’ari dan pengacaranya yang bernama Brian Gautama. Surat ini kemudian dikirim oleh Farhat Abbas ke sejumlah media. Dalam keterangan tertulis itu, Hasnaini menjelaskan kronologi intimidasi yang dialami sampai akhirnya dia mau membuat video permintaan maaf. Berikut kronologinya: tanggal 6 November 2022, dia memberikan surat kuasa khusus kepada Farhat Abbas untuk melaporkan Hasyim Asy’ari ke DKPP dan polisi. Farhat lantas melayangkan surat somasi agar mengklarifikasi dugaan asusila tersebut. Surat somasi dikirimkan tiga kali: tanggal 16 November, 21 November, dan 24 November 2022. Tapi, Hasyim Asy’ari tidak menggubris surat somasinya. Hasyim juga tidak pernah mau menemui Farhat Abbas untuk memberikan klarifikasi. Hasnaini mengatakan Hasyim Asy’ari bukannya merespons somasinya, tapi justru mengancamnya. Hasyim Asy’ari mengancam Hasnaini dengan memberitahukan bahwa hukuman kasusnya akan diperberat jika tetap melaporkan Hasyim ke DKPP dan kepolisian.  Karena ancaman itulah kemudian Hasnaini terpaksa membuat video klarifikasi dan permohonan maaf pada tanggal 11 Desember 2022. Hasnaini juga mengaku terpaksa mencabut surat kuasa khususnya kepada Farhat Abbas, tetapi kemudian dia kembali memberikan surat kuasa kepada Farhat Abbas pada tanggal 22 Desember, kemudian dia juga menandatangani berkas laporan DKPP pada tanggal tersebut.  Sampai di sini kasus clear. Tetapi, pertanyaannya, bagaimana kelanjutan kasus ini? Farhat Abbas menegaskan bahwa video klarifikasi Hasnaini tidak hanya dibuat dalam tekanan, tetapi juga sudah tidak relevan. Sebab video itu dibuat pada tanggal 11 Desember 2022, sedangkan Hasnaini menandatangani berkas laporan ketika DKPP pada 22 Desember. Artinya, video itu dibuat sebelum Hasnaini melaporkan Hasyim. Dengan demikian, kalau kemaren kami menyatakan bahwa dengan klarifikasi kemarin kasusnya tidak lanjut, tetapi karena ada kejanggalan dan kronologis yang benar adalah seperti di atas, maka berarti kasus lanjut. Kasus ini belum dicabut.   “Jadi, logikanya kasus pelaporan Hasnaini jalan terus dan ini akan diikuti dengan laporan kepada kepolisian,” kata Hersu. Menurut Hersu, yang paling aman buat kita semua adalah wait and see. Tidak boleh menyimpulkan dulu. Tetapi, karena kasus ini melibatkan seorang Ketua Umum KPU maka kasusnya tidak bisa dipandang enteng. Apalagi di luar kasus pelecehan dan pemerkosaan ada juga bocoran mengenai desain Pilpres yang akan berlangsung curang.   “Jadi, seperti posisi saya semula, yang paling benar kasus ini dilanjutkan saja, dilaporan ke polisi dan dibawa ke pengadilan. Itu dari sisi Hasnaini. Sebaliknya, dari sisi Hasyim Asy’ari dan KPU, kalau mereka merasa difitnah, laporkan balik ke polisi. Ini demi menjaga kehormatan diri dan keluarga Hasyim Asy’ari, sementara dari KPU sebagai lembaga, laporkan balik Hasnaini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU. Dengan demikian, publik akan tahu bagaimana proses yang sesungguhnya,”  pungkas Hersu.(ida)

Lewati Perairan Somalia, Satgas MTF XXVIII-N/UNIFIL Laksanakan Siaga Jaga Perang

Jakarta, FNN – Guna menjaga combat instinct dan melaksanakan self awareness prajurit, personel TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL dengan KRI Frans Kaisiepo (FKO)-368 tingkatkan kewaspadaan kala berlayar melalui Teluk Aden, Somalia dalam perjalanan menuju ke Port Said, Mesir, Jumat (23/12/2022). Mekanisme yang diterapkan dalam peran jaga perang tersebut, prajurit melaksanakan jaga diatur dalam waktu tertentu dengan pusat komando berada di ruang Pusat Informasi Tempur (PIT). Prajurit KRI FKO menempati pos tempur masing masing serta ditugaskan Sniper dari personel Kopaska. Tidak lupa, para prajurit juga dilengkapi dengan senjata, magazen terisi amunisi tajam, rompi anti peluru, dan helm tempur selama peran jaga perang berlangsung. Komandan KRI FKO-368 selaku Komandan Satgas (Dansatgas) MTF TNI Konga XXVIII-N Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh mengungkapkan bahwa pemberlakuan peran jaga perang haruslah dilaksanakan dengan tingkat kewaspadaan dan kesigapan yang tinggi, juga dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. “Umumnya para perompak akan mencari dan menilai sasarannya pada siang hari serta melaksanakan serangan pada malam hari. Saat melintas Selatan Aden Harbor hingga memasuki Selat Bab el Mandep teridentifikasi 31 Speed Boat yang masing-masing diawaki 7 hingga 9 personel. Kita harus siap merespon segala kemungkinan terburuk,” imbuh Letkol John David Nalasakti Sondakh. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang saat ini menjabat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa TNI AL berkomitmen terlibat aktif dalam setiap upaya perdamaian dunia, sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.ebagai wujud peningkatan pembangunan kekuatan dan peran diplomasi, TNI AL selalu terlibat aktif dalam setiap event internasional dengan menugaskan asset serta personel, sebagai bentuk kesetaraan TNI AL dengan Angkatan Laut negara negara maju di dunia. Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL yang juga onboard Heli Panther HS-1306 Puspenerbal terdiri dari 102 personel awak kapal, 9 personel Pilot dan Crew Heli, perwira kesehatan, perwira intelijen, perwira psikologi, perwira penerangan, perwira hukum, Kopaska dan penyelam masing-masing 1 personel. (mth/*)

Kehilangan Ridwan Saidi, Pendobrak Buzzer-buzzer Baperan

Jakarta, FNN – Berita duka datang dari senior dan sahabat kita, Bang Ridwan Saidi, yang wafat kemarin, Minggu (25/12/22) dalam usia 80 tahun. Menyebut nama Ridwan Saidi mengingatkan orang pada acara Indonesia Lawyer Club (ILC), sekaligus juga mengingatkan kita pada Bung Rocky Gerung yang 11 : 12 dengannya. Hubungan keduanya sangat dekat, sama-sama aktivis, dan sama-sama punya suara “keras”. “Orangnya mampu mengubah suasana dari akademis tiba-tiba jadi ledekan politik, dia balik lagi pada konsep-konsep history, karena dia ensiklopedik, paham tentang banyak hal, dan pembaca buku yang bagus, paham bahasa Belanda, dan kalau ada pertemuan politik selalu orang tunggu Ridwan Saidi mengucapkan sesuatu yang ada basis data dan sejarah,” kenang Rocky Gerung tentang Ridwan Saidi yang ditanyangkan dalam  Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (26/12/22) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.  Dalam pandangan Rocky, meskipun usinya sudah melampaui rata-rata hidup orang Indonesia,  Ridwan Saidi tetap memikirkan bangsa. Dia tetap berupaya untuk menerangkan pada publik bahwa ada yang lalai dipelihara oleh istana, yaitu berpikir konseptual, berpikir teoritis, bahkan berpikir akademis. Ridwan Saidi adalah tokoh gerakan mahasiswa, memimpin organisasi mahasiswa terbesar HMI, pernah menjadi anggota partai politik, lalu memutuskan untuk menjadi budayawan  dan studi mandiri atau otodidak dalam banyak hal. Ridwan Saidi selalu mengingatkan pentingnya orang-orang untuk terus berpikir. Ridwan Saidi sering berkumpul dalam satu acara perdebatan politik bersama kumpulan orang yang pernah mengalami orde baru dan berada di dalam awal reformasi, lalu mulai mempertanyakan keadaan hari ini, seperti Rocky Gerung, Fahri Hamzah, dan yang lain.  “Pak Ridwan Saidi selalu punya poin untuk semua hal, dia seperti buku yang terbuka, dan tiba-tiba dia bisa komentar sesuatu yang orang anggap kok bisa dia temukan hubungan antara peristiwa dengan keadaan yang sekarang,” ujar Rocky. Dalam acar ILC, Ridwan Saidi selalu dipasangkan dengan Rocky Gerung dan Fahri Hamzahuntuk menghidupkan percakapan. “Demokrasi itu adalah menghidupkan percakapan. Mau gontok-gontokan di situ boleh saja, tapi kasih argumen supaya nggak jadi dendam,” ujar Rocky. Yang bahaya dalam debat politik, menurut Rocky, orang tidak punya argumen lalu jadi sentimen, kemudian jadi dendam. Jadi, biasakan saja pakai modus bahwa kita ada dalam kehidupan publik dan kehidupan publik itu tidak boleh ada dendam. Karena kelebihan publik itu tidak final. Setiap saat kita bisa mengubah cara kita berpikir, cara kita mengajukan pendapat, dan cara kita membela pendapat kita sendiri. “Jadi banyak orang yang baper sebetulnya. Babe Ridwan juga mengkritik Jokowi. Dia bilang Jokowi bermasalah di dalam melihat sejarah bangsa, lalu orang tersinggung, dianggap menghina presiden. Yang dia kritik adalah presiden Jokowi, kalau Jokowi bukan presiden siapa yang peduli dengan Jokowi,” ujar Rocky. Kritik seperti itu juga yang dilakukan Rocky dan membuat orang marah. Padahla yang dia lakukan bukan menghina presiden, tapi memberitahu faktanya. Justru karena dia presiden maka mesti diingatkan agar mempelajari sejarah bangsa. Pemimpin mesti paham sejarah bangsa supaya bisa membuat proyeksi masa depan, tambah Rocky.  Salah satu hal yang mengagumkan dan patut diteladani dari Babe Ridwan Saidi adalah bahwa sampai berapa hari sebelum sakit, beliau masih setiap hari menulis Rubrik Catatan Babe untuk FNN secara konsisten. Menurut Rocky, hal itu menunjukkan kondisi berpikirnya terpelihara. Tidak seperti sekarang, gagal berpikir marah; salah berargumen, kirim sentimen; kacau dalam logika, lapor polisi. Selama 7 tahun era pemerintahan Pak Jokowi, kita tidak melihat ada suasana berpikir. Jadi, intelektualitas dan kemampuan untuk berdebat yang konseptual tidak ada. Karena tidak mampu berpikir lalu marah-marah.   Pada zama orde baru, Ridwan Saidi bersama tokoh politik seangkatannya di HMI berupaya untuk menyelenggarakan politik intelektual, tetapi itu suasana itu justru terjadi di era ketika Indonesia dipimpin oleh rezim yang militeristik. Ajaibnya, sekarang, justru ketika terbuka demokrasi orang tidak mau berdebat secara intelektual. Tokoh-tokoh yang di awal reformasi kita anggap bisa sekarang justru fanatik dan menjadi Jokowisme. Padahal, menurut Rocky, Pak Jokowi sebetulnya tidak punya isme karena dia tidak paham masa depan, dia gagal membaca sejarah masa lalu, dan Pak Jokowi bukan orang yang sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh pemimpin bangsa.   Menurut Rocky, kita kehilangan Bang Ridwan karena kita kehilangan orang yang berpikir. Kita merasa kehilangan ketika kehilangan orang yang berpikir. Kalau kehilangan orang yang kerja kerja kerja saja banyak yang bisa menggantikan, tapi kalau orang yang berpikir berpikir berpikir susah cari gantinya. Sekarang dia hilang dan Bang Ridwan salah seorang yang tangguh untuk mempertahankan tradisi debat intelektual juga sudah kembali ke alam baka yang abadi. Selamat Jalan Bang Ridwan.(ida)

Jokowi: Keppres penghentian PPKM Tergantung Kajian Sero Survei

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengatakan penerbitan Keputusan Presiden tentang penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menanti kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei.\"(Berkas) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu,\" kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin.Dia menyampaikan jika sero survei sudah berada di atas 90 persen, maka peningkatan COVID-19 di negara lain semestinya tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia, karena imunitas masyarakat sudah baik.\"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 persen, ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apapun dari manapun seharusnya ya nggak ada masalah,\" kata Jokowi.Dia menyampaikan saat ini kasus konfirmasi harian sudah turun di bawah 1.000, namun penurunan itu harus dipastikan karena imunitas masyarakat sudah lebih baik atau hal lain.\"Itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar dan epidemiolog agar memutuskannya nanti benar,\" jelasnya.Presiden pun kembali menekankan keputusan tentang penghentian PPKM akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun, masih menanti sero survei dan kajian lain. (mth/Antara)

LaNyalla Minta Masyarakat Diedukasi Penipuan Online Shop Bermodus Barang Sitaan Bea Cukai

Surabaya, FNN – Tingginya angka penipuan bermodus barang Bea Cukai mendapat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu mendorong agar Dirjen Bea Cukai memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dengan modus jual beli online tersebut.  \"Kita meminta agar ada edukasi kepada masyarakat secara gamblang, sebenarnya seperti apa barang-barang hasil sitaan di Bea Cukai, lalu proses lelang di Bea Cukai bagaimana langkahnya, karena modus ini yang sering digunakan,\" ujar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur. Senator berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming harga yang murah atau harga yang tidak lazim. Terutama elektronik, gadget atau barang-barang lain yang didatangkan dari luar negeri. \"Intinya, saya meminta untuk cek dan ricek. Jangan mudah terprovokasi karena harga murah. Apalagi kalau meminta pungutan dengan alasan tidak wajar dan pembayaran dalam waktu singkat yang ditujukan ke rekening pribadi,\" tegas dia. Diketahui, hingga November 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu menerima laporan 6.985 orang tertipu dengan modus yang sering mengatasnamakan Bea Cukai. Total kerugiannya mencapai Rp 8,3 miliar. Jumlah laporan korban itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2.491 pengaduan. Berdasarkan data contact center DJBC,  kejahatan penipuan bea cukai sering terjadi pada transaksi online dengan modus barang yang disita dan ditahan Bea Cukai. (mth/*)

Diduga Ada Proyek Bancakan, Kejagung RI Segera Panggil Menhub Budi Karya Sumadi

Jakarta, FNN – Center for Budget Analysis (CBA), menemukan dugaan adanya proyek bancakan atau penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan proyek Kementerian Perhubungan. Menurut Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, Proyek tersebut terkait pengadaan layanan contact center Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2021 dan 2022. Proyek pengadaan layanan contact center dijalankan melalui Satker (Satuan Kerja) Pusat Data dan Teknologi Informasi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Untuk proyek ini pada 2021 anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 4,8 miliar, dan 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar. Dalam pelaksaan proyek pengadaan layanan contact center itu ditemukan sejumlah dugaan penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan negara, berikut penjelasannya. Pertama, pelaksanaan proyek pengadaan layanan contact center tahun 2021, Kementerian Perhubungan menjalankan sistem tender fasca kualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur. Dari 15 peserta lelang, yang mengajukan penawaran harganya itu hanya satu perusahaan. Hal ini sangat janggal, mengingat sesuai aturan dalam pengajuan harga minimal ada 3 perusahaan yang kemudian dipilih yang paling efesian dan mampu. Kejanggaloan lainnya, terlihat dari penetapan pagu dan HPS oleh Pokja ULP Kemenhub, antara pagu dan HPS selisihnya sangat kecil senilai Rp 64,5 juta. Hal ini berdampak mahalnya nilai proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.850.450.000, selisihnya hanya Rp 6 juta dari Harga Perkiraan Sendiri yang tetapkan POKJA ULP. Menurut CBA, nilai proyek sebenarnya terkait pengadaan layanan contact center pada 2021 di angka Rp 4,6 miliar. Adapun yang disepakati Kemenhub dan pemenang tender sebesar Rp Rp 4.850.450.000, ditemukan ada dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp 242,1 juta. Kedua, proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022, pagu yang ditetapkan Kemenhub naik sebesar Rp 137,9 juta. Bahkan pagu dan HPS yang ditetapkan sama persis diangka Rp 5.058.966.000, hal ini sangat janggal mengingat nilai proyek pada 2021 sudah jelas mahal tapi anggaran pada 2022 dengan proyek yang sama malah terus naik. Ketiga, dalam proses lelang proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022 juga ditemukan modus yang sama, bahkan lebih parah karena hanya ada dua peserta lelang dan hanya satu perusahaan yang mengajukan tawaran harga. Terakhir, perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 adalah perusahaan yang sama yakni PT. Infomedia Nusantara Jl. RS. Fatmawati 77-81 - Jakarta Selatan. Dari catatan di atas diduga kuat proses tender proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 hanya formalitas belaka, diduga sejak awal pemenang sudah ditetapkan oleh oknum Kemenhub. CBA meminta Kejaksaan Agung RI segera turun tangan dan segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan anggaran proyek pengadaan layanan contact center Kemnhub tahun anggaran 2021 dan tahun 2022. “Panggil dan periksa pejabat terkait, seperti PPK KPA, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi suga harus dipanggil Kejagng RI untuk dimintai keterangan,” tegas Uchok Sky Khadafi. (mth)