NASIONAL
Marwan Batubara Desak Pemerintah Lakukan Audit Independen Satgassus Merah Putih
Jakarta, FNN – Ketua Front Kedaulatan Negara (FKN) Marwan Batubara yang menjadi salah satu pembicara dalam sebuah seminar mendesak pemerintah untuk melakukan audit independen terhadap Satgassus Merah Putih yang dinilai telah mencoreng nama baik Polri dan diduga terkait dengan aktivitas ilegal sehingga memperburuk citra Indonesia. “Menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberi restu berdirinya Satgassus Merah Putih pada 2019 itu untuk bertanggung jawab. Beliau yang membawahi Polri. Satgassus tidak cukup hanya dibubarkan, tetapi harus ada pertanggungjawabannya,” kata Marwan Batubara yang juga koordinator seminar, Rabu (30/11/2022). Seminar itu memilih tema “Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Satgassus Merah Putih Polri dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Hadir menjadi pembicara mantan Ketua KPK Abraham Samad, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, akademisi Ubeidillah Badrun, dan aktivis senior Irma Hutabarat. Menurut Marwan, jika tidak dilakukan segera pertanggungjawaban Satgassus maka sangat pantas rakyat meminta Presiden Jokowi turun. Marwan meminta MPR segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai dengan Pasal 7, UUD 1945. “Jokowi harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan Satgassus yang telah mencoreng nama Polri dan menurunkan martabat bangsa,” ujar Marwan. Pada akhir seminar, peserta meneriakkan yel-yel “Kami menuntut pemerintah untuk melakukan audit independen terhadap Satgassus sekarang juga”. Dalam kesempatan itu, Anthony mengatakan Satgassus patut diduga terlibat dalam sejumlah aktivitas ilegal seperti narkoba, prostitusi, judi online, dan pertambangan liar yang merugikan negara ratusan triliun rupiah selama berdirinya lembaga tersebut. “Harus dibuktikan apakah hal ini benar atau tidak,” tegasnya. Anthony mencontohkan judi online yang menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melibatkan perputaran uang senilai Rp 155 triliun. Memang, setelah Kasatgassus Ferdy Sambo ditangkap terkait pembunuhan Brigadir J, aktivitas judi online terbongkar di sejumlah tempat. Bahkan salah satu pentolan judi online, Aping, sempat kabur ke luar negeri. “Untuk membuktikan apakah Satgassus terlibat dalam aktivitas ilegal atau tidak bisa ditelusuri dari aktivitas transaksi melalui PPATK. Dibuka semua ke mana dana itu mengalir,” kata Anthony. “Kalau masalah judi online tidak diungkap maka negara tercoreng oleh anggapan masyarakat yang menilai, Indonesia adalah negara kepolisian,” imbuh Anthony. Dalam kasus pertambangan ilegal, kata Anthony, ada dua jenis kerugian yang dialami, yakni kerugian ekonomi terkait dengan produk domestik bruto (PDB) dan kerugian negara yang berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak yang mencapai Rp 300 triliun – Rp 320 triliun. Mengutip laporan sebuah media yang dipublikasikan pada Juli 2022, Anthony mengungkapkan sedikitnya ada 2.700 tambang ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.600 merupakan pertambangan mineral dan 100 pertambangan batubara. Praktek pertambangan ilegal yang menimbulkan kerugian berupa laporan produksi yang lebih rendah (under reporting) dan laporan harga yang lebih rendah (under pricing). Menurut Irma Hutabarat, kerugian yang ditimbulkan oleh adanya praktek pertambangan sangat besar jika dihitung dari kerusakan lingkungan. Ia mengaku menangis melihat dari udara daerah yang bolong akibat (usaha) penambangan. Untuk memperbaikinya dibutuhkan waktu ratusan tahun. Sementara itu, Abraham Samad, mengatakan harus ada perbaikan yang bersifat holistik dengan membenahi tata kelola sektor minerba dan (juga) membangun satu sistem yang akan menutup peluang kejahatan (fraud) di sektor tersebut. Abraham Samad memperkirakan kerugian negara akibat pertambangan ilegal sangat besar yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar utang negara, memperbaiki struktur pendapatan gaji ASN, Polri, dan TNI dan memperbaiki kesejahteraan hidup rakyat melalui pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Dia juga meminta aparat hukum bersinergi membenahi pertambangan ilegal. “Dibentuk satu tim khusus yang bekerja untuk menangani praktek mafia tambang,” ujarnya. (mth/*)
Buzzer Jadi Benalu dan Perusak Demokrasi, Tapi Rezim Terus Piara
Jakarta, FNN – Fenomena buzzer muncul ketika Joko Widodo di DKI Jakarta. Kemudian, buzzer terus melekat pada Presiden Jokowi sampai periode kedua pemerintahan Jokowi. Sejauh ini, orang melihat bahwa keberadaan buzzer banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Bagaimana fenomena buzzer dilihat dari segi politik? Rocky Gerung menjawab pertanyaan ini dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (30/11/22) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, sebagai pemandu acara. “Memang kata buzzer itu khas punya Jokowi, kan? Kan nggak ada buzzer PDIP, misalnya. PDIP buzzer-nya ya kadernya sendiri, dan partai-partai lain buzzer-nya adalah partainya sendiri. Nah, kalau Jokowi buzzer-nya outsource. Itu bedanya,” jawab Rocky. Menurut Rocky, jelas terlihat kalau pemimpin tidak kokoh maka akan pasang perisai di mana-mana. Buzzer adalah perisai. Saking tebalnya perisai tersebut membuat Jokowi tidak punya akses lagi dengan rakyat. “Jadi, Jokowi hanya ingin dengar apa yang oleh buzzer dirumuskan sebagai hal yang baik buat Jokowi. Yang lebih bahaya, buzzer itu menyerang. Bukan mempromosikan, tapi dia menyerang. Jadi ada bengisnya,” ungkap Rocky. Para buzzer bekerja dengan menyerang, menurut Rocky, karena setiap kali ada serangan maka langsung bisa dikonversi jadi uang. Jadi, semakin marah, semakin galak, semakin tebal dompet buzzer karena diisi terus oleh majikan. “Itu yang merusak demokrasi ini, karena akhirnya buzzer ini membeli opini publik, penguasa surveiyor segala macam sewa kiri kanan. Jadi memang ini yang merusak demokrasi adalah buzzer,” tegasnya. Menurut Rocky, kita bisa membedakan antara influencer yang dengan rapi mempromosikan seseorang dengan buzzer yang brutal. Kita juga harus membedakan antara kader partai yang paham visi dan misi tokoh yang mereka dukung, dengan buzzer yang membabi buta. Itu kontrasnya. “Perbuzzeran adalah hal yang biadab dalam politik karena makan di mana saja, lalu menyerang kiri-kanan dan seringkali tanpa nama, jadi pengecut juga,” lanjut Rocky. Selain proyek-proyek yang gagal dari Jokowi, orang akan ingat bahwa buzzer itu justru berkembang biak di era Jokowi dan hanya di era Jokowi. Di era lain tidak ada buzzer. Fenomena perbuzzeran merupakan masalah yang cukup serius karena fenomena ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain yang bukan negara demokratis. Tampaknya, buzzer menjadi semacam benalu dalam demokrasi. Menanggapi hal ini, Rocky mengatakan,” Ya, itu bagian kasar dari yang disebut proses rekayasa opini publik. Kalau dia bagus rekayasanya, dia pakai cara yang lebih strategis, yang walaupun efeknya mengikat, tapi lebih rapi secara teknis, yang dulu disebut oleh Noam Chomsky sebagai manufacturing consent,” kata Rocky. Dalam manufacturing consent , konsensus difabrikasi dan untuk fabrikasi diperlukan kemampuan intelektual untuk membentuk opini publik. Masalahnya, buzzer tidak punya kemampuan apa-apa, mereka hanya menyerang dan ngoceh seperti anjing keluar dari kandang. “Jadi, kita lihat betul bahwa akhirnya luar negeri juga meriset itu, LP3S sudah lama mengkhawatirkan perbuzzeran ini dan publik internasional menemukan bahwa ciri khas dari politik Indonesia di era Pak Jokowi adalah kebrutalan politik melalui buzzer itu,” lanjutnya. Jadi, buat apa ada forum kampanye yang berisi ide-ide, buat apa ada talk show yang berisi gagasan dan argumen, kalau pada akhirnya buzzer yang menguasai. Buzzer tidak mungkin bisa masuk di talk show karena otaknya terbatas, ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, sayang sekali perbuzzeran ini akan melekat lagi pada Jokowi dan orang akan ingat bahwa Pak Jokowi memenangkan pemilu dengan fasilitas buzzer, karena itu buruk sebagai ingatan. Nanti akan ada satu mata pelajaran baru tentang buzzer dan opini publik, dan studi kasusnya adalah Indonesia, dan orang akan ingat bahwa itu adalah periode Jokowi. Sekarang buzzernya masih ada di WA grup dan itu gila-gilaan, kayak orang bodoh yang sudah buta huruf, tapi masih berupaya untuk mendapat limpahan kekuasaan. (sof)
Gila, Rencana Impor Beras di Tengah Panen Padi Melimpah dan Nilai Rupiah Terjerembab
Jakarta, FNN - Kontroversi perang pernyataan kabinet pemerintahan Joko Widodo antara Kabulog Budi Waseso dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ihwal rencana impor beras untuk mengisi defisit stok cadangan nasional Tahun Anggaran 2023-2024 mendesak Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) angkat bicara. Dari Kota Malang Jawa Timur, Rabu (30/11/2022), Rahman menilai pernyataan kedua pejabat pembantu presiden di bidang pangan dan pertanian itu tergolong konyol, absurd, tidak mengerti Tupoksi pun kewenangannya masing-masing. Impor beras, ungkap Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) ini, hanya bisa dilakukan atas rekomendasi tertulis dari Menteri Pertanian. “So, kenapa keduanya (Kabulog dan Mentan) jadi gaduh?!” ujar Rahman. Dia mengatakan produksi padi di musim panen gaduh (MPG) tahun 2022 cukup bagus dan mencukupi kebutuhan nasional. Jadi aneh kenapa keduanya saling gaduh perang pernyataan terkait impor beras. Oleh karena itu pentolan masalah pangan ini meminta agar Presiden Joko Widodo segera menertibkan kedua pejabat itu, lantaran atas pernyataannya telah direspons negatif pasar dalam negeri dan Internasional. Buntutnya, ujar Rahman, inflasi melonjak dan harga beras di pasar grosis PIC (Pasar Induk Cipinang Jakarta) langsung naik tajam berkisar 43 hingga 47 %. Juga berdampak harga beras di Bangkok, Vietnam, Myanmar, Pakistan dan India ikutan melonjak. Menurut Rahman dari hasil kunjungan berkalanya di sentra produksi padi Pulau Jawa yaitu Malang, Kediri, Madiun dan Ngawi di wilayah Jatim hasilnya bagus. Demikian juga Sragen, Pemalang, Boyolali Wilayah Jateng dan Yogyakarta, termasuk di Jabar yaitu Cirebon/Kuningan, Subang, Indramayu dan Kerawang di Musim Panen Gaduh (MPG,) November -Desember 2022 ini hasilnya cukup bagus. Analisis Rahman, porsi panen MPG mencapai 30% dari luas rata2 areal tanam 12, 3, juta HA lahan produksi panen nasional. Oleh karena itu dia meminta pemerintah (Presiden Joko Widodo) harus komit untuk tidak melakukan kebijakan impor bila pemerintah serius punya komitmen melindungi petani dalam negeri. Rahman menyebut, kebutuhan cadangan stok nasional cukup dipasok dari hasil produksi petani dalam negeri. APT2PHI yang selama ini menjadi mitra pemerintah, yakni Bulog, siap membantu lewat Satgas APT2PHI untuk melakukan pengadaan agar defisit stok yang dikeluhkan Kabulog dapat ditangani segera. Alumnus Lemhanas RI ini menandaskan agar Presiden Joko Widodo jangan dijerumuskan oleh pejabat di bidang pertanian dan pangan, karena kebijakan impor beras di tengah berlimpahnya produksi petani, sama halnya pemerintah memberi subsidi untuk petani luar negeri dan justru memiskinkan petani padi dalam negeri. Rahman menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Broto (PDB) perlu diupayakan harga riil untuk gabah kering panen dan gabah kering giling serta beras medium agar harga dasar GKP Rp 4500/kg dan GKG Rp.5.300/kg dinaikkan sekitar 6-10%. Dengan asumsi, tingkat pertumbuhan PDB, inflasi dalam skenario analisa sebagai usulan untuk dikaji lebih lanjut oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Solusi yang ditawarkan APT2PHI, bahwa agar terjaminnya ketahanan cadangan stok nasional, maka Presiden Jokowi perintahkan Menko Perekonomian melakukan Kebijakan Rafaksi Harga. Artinya, pemerintah membeli gabah petani dengan kondisi apa adanya dan kualitas kekeringannya diperbaiki pemerintah cq Bulog. Stok ideal untuk penyangga stok nasional Bulog harus memiliki 2 juta hingga 2,5 juta ton beras untuk pengamanan stok nasional. Usulan itu, kata Rahman, dengan asumsi analisa tingkat pertumbuhan PDB, Inflasi dalam skenario analisa sebagai usulan untuk dikaji lebih lanjut oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, Mendag, Mentan, BPS dan Kabulog. Untuk menghemat devisa negara di tengah membengkaknya hutang luar negeri serta meningkatnya defisit APBN, Rahman menganjurkan, sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukan impor beras. Rahman berargumen, karena di samping pertimbangan terbatasnya anggaran pemerintah, juga lantaran harga beras dipasar internasional Bangkok, Vietnam, Pakistan, India dan Myanmar sekarang sedang mahal, rata2 untuk beras medium broken 25 % harga terendah FOB USD $ 860/MT. Dengan nilai tukar rupiah Rp.15.700 per $USD (29 November 2022), menurut Rahman, maka harga beras FOB Rp.13.502/kg ditambah ongkos angkut CIF dan biaya handling cost/marketing dan biaya gudang 12,5 %, sehingga harga border hingga di pasar Induk Cipinang mencapai Rp.15.235/kg. “Artinya pemerintah memberi subsidi untuk petani luar negeri Rp.7.435/kg. Padahal harga beras dalam negeri dengan kualitas yang sama jauh lebih murah dibanding dengan beras impor Rp.15.235/kg,” terang Rahman. Oleh karena itu dia meminta perlu dilakukan pengkajian kemungkinan kebijakan subsidi pembelian lewat Rafaksi Harga gabah dengan kenaikan 6-10%. Hal ini dilakukan agar dana untuk impor beras digunakan untuk membeli beras lokal. “Sebab dalam upaya peningkatan produksi harus ada perbandingan domestik produk cost dan border price agar tingkat harga beras impor dan lokal seimbang untuk merangsang petani berproduksi,” jelas pria yang beberapa kali reshuffle, gagal digadang menjadi Menteri Pangan dan Kabulog periode pertama pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Mengakhiri keterangannya, Rahman mengingatkan pemerintahan, utamanya Pesiden Joko Widodo, bahwa harga beras secara politis sangat penting sebagai salah satu indikator situasi perekonomian negara. Hal ini merujuk pada peran beras sebagai komoditas utama perhitungan naik turunnya Inflasi. (sws)
Dudung dan Fadjar Masih Punya Kesempatan Menjadi Panglima TNI Gantikan Yudo
Jakarta, FNN - Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berpeluang memimpin TNI hingga akhir pemerintahan Presiden Jokowi pada Oktober-November 2024 mendatang. Jenderal Dudung Abdurachman dan Marsekal Fadjar Prasetyo pun masih berpeluang jadi calon Panglima TNI menggantikan Yudo Margono kelak. “Kemungkinan itu bisa terjadi dengan catatan jika revisi UU TNI tentang perpanjangan usia pensiun perwira TNI dari 58 menjadi 60 tahun, dapat dilakukan secepatnya seperti perintah Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Analis Komunikasi Politik, dan Militer dari Universitas Nasiona (UNAS) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Menurutnya, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masuk dalam program prioritas legislasi nasional hingga 2024 mendatang. Sehingga, jika dapat dilakukan revisi pada pertengahan 2023 mendatang, maka Yudo dan Dudung, serta Fadjar berpeluang pensiun hingga usia 60 tahun. Dengan begitu, lanjut Ginting, otomatis Jenderal Dudung dan Marsekal Fadjar juga masih punya peluang untuk menjadi Panglima TNI berikutnya. Misalnya, Yudo diganti di tengah jalan pada 2023 atau sebelum berusia 60 tahun pada 2024. Di sinilah peluang Dudung maupun Fadjar untuk bisa menggantikan Yudo. “Tentu saja jika melihat adanya instabilitas politik di tengah pusaran pertarungan politik dan memanasnya situasi politik menjelang pelaksanaan pemilu. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergantian elite TNI sesuai hak prerogratif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI,” ungkap Selamat Ginting, kandidat doktor ilmu politik. Ia mengacu pada putusan MK pada akhir Maret 2022 lalu yang menilai usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR. Pembentuk UU sewaktu-waktu bisa mengubahnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Tentu saja sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. “Kualifikasi jabatan misalnya khusus bagi perwira tinggi bintang empat atau kepala staf angkatan dan panglima TNI dapat pensiun hingga usia 60 tahun. Dalam perspektif ini, MK memerintahkan DPR untuk segera merevisi UU TNI terkait usia pensiun tersebut,” kata Ginting yang selama 30 tahun menjadi wartawan bidang politik, pertahanan, dan keamanan negara ini. Untuk memberikan kepastian hukum, lanjutnya, maka MK memerintahkan pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari kalimat tersebut, menurut Ginting, kemungkinan pada pertengahan 2023 sudah bisa dilakukan perubahan Pasal Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI yang berbunyi: Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Apalagi, lanjutnya, MK menyebut peran yang dilakukan TNI dan Polri memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Sehingga wajar sesuai dengan konstitusi, maka usia pensiun TNI akan disamakan dengan Polri, khusus untuk perwira yang memiliki keahlian khusus. “Misalnya, TNI dikhususnya untuk jabatan kepala staf angkatan dan panglima TNI bisa pensiun hingga 60 tahun,” jelas Selamat Ginting. Hal yang sama juga berlaku di Kejaksaan Agung maupun Pegawai Negeri Sipil, pensiun bagi eselon satu dan dua bisa sampai 60 tahun. (mth/sgo)
Siapa Berbohong, Menpora atau Menteri PUPR, Relawan Jokowi Pakai GBK
Jakarta, FNN - Kontroversi seputar kegiatan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, terus berlanjut. Yang mengejutkan dan sungguh memalukan adalah bahwa kegiatan tersebut kemudian malah menyulut polemik antara Menpora, Zainudin Amali, dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Sebetulnya bukan polemik, tepatnya pernyataan yang berbeda-beda di antara kedua menteri ini. “Tentu saja tidak elok kalau kemudian publik mengetahui bahwa ada dua orang menteri tapi menyikapi satu soal dengan pernyataan yang berbeda-beda,” ujar Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point edisi Selasa (29/11/22). Kegiatan yang digelar pada akhir pekan lalu, Sabtu 26 November 2022, itu memang penuh dengan kontroversi. Untuk menilainya, kita bisa memilih dari sudut pandang yang mana, karena banyak sekali kontroversinya. “Tapi, kali ini saya mengajak Anda untuk menyoroti soal larangan penggunaan Gelora Bung Karno, Jakarta ini,” ajak Hersu. Masalah ini, kata Hersu juga yang ramai sekali diperbincangkan di media sosial, karena stadion terbesar ke-7 dunia itu sudah diputuskan oleh Federasi Sepak Bola Internasional akan digunakan untuk pertandingan piala dunia U20 pada Mei 2023. Berkaitan dengan perhelatan dunia itu, Menpora sudah mengumumkan bahwa sesuai kesepakatan dengan FIFA maka 6 bulan sebelum kompetisi berlangsung, stadion boleh digunakan untuk kegiatan apa pun. Tampaknya pelarangan ini dilakukan untuk menjaga kualitas stadion agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Seperti kita ketahui bahwa federasi sepak bola sekelas FIFA, kalau menjatuhkan pilihan pada sebuah negara untuk penyelenggaraan kompetisi, standarnya sangat berat. Salah satu yang paling utama adalah lokasi dari perhelatan, yakni stadion yang akan digunakan oleh tim-tim internasional yang akan bertanding. Beberapa stadion yang akan digunakan itu bahkan karena dianggap tidak memenuhi syarat, terlebih dahulu harus renovasi. Soal inilah yang kemarin membuat heboh netizen. Mereka mengingatkan bahwa Menpora, Zainudin Amali, politisi dari Golkar, sudah pernah menyampaikan larangan penggunaan GBK ini. Alasannya adalah karena GBK akan direnovasi. Karena itu pula, beberapa perizinan acara besar, termasuk konser musik, tidak diizinkan dilaksanakan di GBK. Di antara acara yang tidak diizinkan dilaksanakan di GBK adalah konser Blackpink asal Korea Selatan, konser Raisa dari Indonesia. Tetapi, tiba-tiba saja kemarin, ketika Pak Jokowi bertemu dengan para “relawan” dalam acara gerakan nasional Nusantara Bersatu, diperbolehkan. Masalah ini kemudian ramai-ramai ditanyakan oleh wartawan. Kebetulan Senin, 28 November, kemarin, Pak Zainudin ke istana kepresidenan dan istana negara. Ketika ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, beliau menyatakan bahwa renovasi itu ditandai oleh tim dari Kementerian PUPR masuk ke Gelora Bung Karno. Selain ke Gelora Bung Karno, juga ke Jalak Harupat, Stadion Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan ke Gelora Wayan Dipta Bali, serta Gelora Jakabaring Palembang. Di tempat-tempat inilah rencananya akan digelar pertandingan sepak bola tersebut. “Kalau mereka sudah masuk, sampai dengan selesainya event (maksudnya renovasi) nggak boleh digunakan,” demikian penjelasan Pak Zaidudin Amali. Pak Zainuddin kembali menegaskan bahwa sekarang ini, kalau sebelumnya 6 bulan sebelumnya tidak boleh digunakan, tetapi karena belum dimulai renovasinya maka masih boleh digunakan. Masalahnya, benarkah Gelora Bung Karno akan direnovasi? Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang ditemui di tempat yang sama, di Istana Kepresidenan, dan pada hari yang sama, menyatakan bahwa Gelora Bung Karno tidak ada renovasinya. Basuki membenarkan bahwa PUPR memang terlibat dalam renovasi stadion untuk keperluan piala dunia U-20 yang akan digelar 20 Mei sampai 11 Juni 2023, tetapi Gelora Bung Karno tidak termasuk di dalamnya. Stadion lain seperti yang disebutkan di atas, kecuali GBK, renovasinya sudah dimulai. Basuki kembali menegaskan bahwa tidak ada kegiatan renovasi di Gelora Bung Karno, baik oleh Kementerian PUPR maupun oleh kontraktor lain. Basuki menduga Pak Zainuddin keliru, “Bukan itu, mungkin keliru Bapaknya (Pak Zainudin).” Basuki juga mengatakan bahwa renovasi Gelora Bung Karno bisa saja dilakukan oleh Kementerian PUPR kalau memang ada kerusakan akibat acara relawan Jokowi. Tetapi, selama ini disurvei yang di luar itu (GBK). Dengan penjelasan di atas berarti sudah clear persoalannya, yaitu bahwa tidak ada renovasi GBK dan kalau terjadi kerusakan akibat acara relawan Jokowi maka akan direnovasi. Tetapi, bisa dibayangkan bagaimana 150.000 orang dalam acara relawan Jokowi yang kemudian terjun ke tengah lapangan. Bisa dipastikan banyak sekali terjadi kerusakan. Belum lagi beberapa taman di sekitar Gelora Bung Karno yang rusak akibat acara itu, juga sampah-sampah yang menumpuk di mana-mana. Berbagai media menyoroti hal ini dan mengatakan angkanya besar sekali. “Kalau begitu, siapa yang benar?” tanya Hersu. Dikutip dari kompas.com, ternyata Kompas sudah mengonfirmasi Publik Relation pusat pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Tri Nugroho. Dia membenarkan pernyataan Menteri PUPR bahwa sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi terkait renovasi stadion utama Gelora Bung Karno. Jadi memang belum ada rencananya. Pernyataan itu sesuai dengan info dari Pak Menteri PUPR. “Silakan Anda nilai sendiri siapa yang benar. Kita perlu ingatkan kepada Pak Menpora, lebih baik Pak Menpora bicara terbuka saja. Sebab peristiwa tersebut pasti akan sangat ramai disorot di dalam negeri dan tentu saja tidak luput dari pemantauan FIFA yang akan menjadi penyelenggara pertandingan U-20 di Indonesia. Ada adagium yang perlu kita sampaikan kepada Menpora, bahwa untuk menutupi kebohongan orang akan membuat kebohongan baru. Jadi, jangan sampai Pak Menpora terjebak dalam siklus buruk itu,“ pesan Hersu. (ida/sws)
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo
Jakarta, FNN- Mantan Sekjen Projo Guntur Siregar memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang beredar di berbagai media anggaran proposal Rp100 miliar yang dikirim ke berbagai BUMN acara temu relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). \"Saya tidak pernah mengatakan proposal anggaran Rp100 miliar dikirim ke berbagai BUMN. Saya hanya mengatakan, acara tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp100 miliar,\" kata Guntur kepada wartawan, Selasa (29/11/2022). Menurut Guntur, berbagai pemberitaan di media tidak ada pernyataan kalimat langsung maupun tidak langsung darinya yang menyebut anggaran proposal Rp100 miliar dikirim ke berbagai BUMN. \"Pada alinea pertama itu bukan pernyataan saya. Itu bentuk kalimat pembukaan dari wartawan yang menulis,\" papar Guntur. Guntur mengatakan, pernyataan anggaran Rp100 miliar acara temu relawan Jokowi di GBK sudah dibahas berbagai group WhatsApp (WA) dari berbagai aktivis termasuk ekonom. \"Semua ada hitungan mulai menyewa GBK, mendatangkan massa dari luar kota, menyewa bus, biaya penyanyi dan sebagainya,\" ungkapnya. Kata Guntur, acara di GBK yang menghabiskan sekitar Rp100 miliar di tengah bencana gempa Cianjur harusnya ditiadakan. \"Faktanya banyak peserta acara tersebut merasa dibohongi dianggap acara istighosah justru temu relawan Jokowi, dan banyak vidio rekaman yang beredar situasi keadaan di GBK seperti itu,\" pungkas Guntur. (*)
Ganjar Tolak Dikaitkan dengan Isyarat Jokowi?
Jakarta, FNN- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba-tiba menggugah foto dirinya dengan penampilan baru berambut hitam dan wajah yang kinclong tanpa kerutan. Hal ini dilakukan Ganjar pasca pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ciri-ciri pemimpin memikirkan rakyat yakni berambut putih hingga kerutan di wajah. Demikian pembahasan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu (27/11/22) di Jakarta. Ganjar membagikan fotonya melalui akun instagram pribadinya @ganjar_pranowo. \"Cukur… Kamu punya tips merawat wajah dan rambut?\" imbuhnya. Unggahan Ganjar tersebut langsung mendapat komentar beragam dari warganet atau netizen. Dengan penampilan barunya itu, Ganjar seakan enggan dikaitkan dengan kode Presiden Jokowi. Sebelumnya, di hadapan ribuan orang yang didatangkan dari berbagai daerah di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) untuk mengikuti gerakan nusantara bersatu pada Sabtu (26/11/22), Jokowi memberikan tips untuk memilih calon pemimpin 2024 mendatang. Pertama, Jokowi menyebut jangan memilih pemimpin yang senang duduk di istana dengan ac dingin. Kedua, Jokowi mengatakan sosok yang memikirkan rakyat di antaranya adalah kelihatan dari penampilan. Satu di antaranya berambut putih. Berdasarkan ciri-ciri itu, banyak pihak mengarahkan telunjuk kepada Ganjar Pranowo. “Namun mengapa pula Ganjar menanggapinya tidak terlalu serius, kesannya malah bercanda,” ungkap Hersubeno. Menurut Hersubeno dari sisi komunikasi politik, apa yang dilakukan oleh Ganjar tersebut adalah caranya menyampaikan pesan. Lebih lanjut, Hersu memaparkan satu persatu pesan yang disampaikan oleh Ganjar. Pertama, Ganjar memang sedang bercanda. Kedua, Ganjar mengetahui sedang di PHP Jokowi dan tidak mau tergoda. Ketiga, Ganjar tidak mau terlibat ketegangan baru dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. (Lia)
Tinggalkan Pancasila, LaNyalla Sebut Bangsa Dalam Proses Pembusukan
Jakarta, FNN – Proses Pembusukan Ikan yang dimulai dari kepala, dinilai juga telah melanda bangsa ini. Telah ditinggalkannya Pancasila menjadi penyebab hal tersebut. Hal itu yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menyampaikan Keynote Speech pada forum Silaturahmi Nasional 2022 Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute, di Royal Jade Season City, Sabtu (26/11/2022). Menurutnya, jika hulu rusak, maka maka hilir pun akan rusak. “Seperti kata pepatah, ikan busuk dimulai dari kepalanya terlebih dahulu. Pembusukan Indonesia juga dimulai dari hulunya, dari Fundamental Norm-nya, yaitu dengan meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa,” tegas LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong konsensus nasional untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, ketika konsensus nasional itu tercapai, Presiden harus melakukan Dekrit kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Pada acara yang mengambil tema “Potret Penegakan Hukum di Indonesia” ini, LaNyalla menegaskan keinginan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli telah digagas oleh banyak pihak, terutama para purnawirawan TNI dan Polri. Namun, hingga hari ini belum menemukan jalan. Bagi dia, hanya ada satu jalan, yaitu konsensus nasional. “Dengan mendorong Presiden untuk melakukan dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Kemudian segera kita bentuk tim atau komite untuk melakukan amandemen kekurangan dari konstitusi asli tersebut melalui teknik addendum,” tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan komitmennya untuk tetap terus menjalankan ikhtiar agar Indonesia kembali berdaulat, mandiri dan berdikari, dengan cara kembali kepada rumusan para pendiri bangsa. Dijelaskannya, sebagai negara majemuk, Indonesia didesain oleh para pendiri bangsa dengan menggunakan Pancasila sebagai perekat. “Sehingga, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila, yang identik dengan sistem demokrasi yang berkecukupan,” ujar LaNyalla. Ciri demokrasi Pancasila, menurut LaNyalla, adalah seluruh elemen bangsa terwakili di dalam Lembaga Tertinggi Negara, yang bukan saja perwakilan rakyat, tetapi penjelmaan rakyat. “Dalam Lembaga Tinggi negara itu tak hanya diisi partai politik, tetapi juga wakil-wakil dari daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan utusan Golongan non-partisan,” katanya. Begitu pula dengan sistem ekonominya, LaNyalla menilai telah didesain oleh para pendiri bangsa dengan sistem ekonomi Pancasila. “Sebuah sistem ekonomi yang menekankan usaha bersama dengan orientasi kepada kesejahteraan, karena perekonomian disusun atas usaha bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya,” ujar LaNyalla. Karut-marut Indonesia terjadi ketika bangsa ini melakukan perubahan konstitusi atau amandemen UUD 1945 secara brutal, sehingga mengganti hampir 95 persen isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli. “Sejak saat itulah kita meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi,” tegas LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, konstitusi hasil amandemen 1999-2002 memang masih mencantumkan dasar filsafat negara Pancasila pada naskah Pembukaan di Alinea IV. Namun pasal-pasal dalam UUD hasil amandemen itu merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme-Individualisme. Dijabarkan LaNyalla, sebelum amandemen terjadi, Indonesia sebagai negara telah dilucuti kedaulatannya, termasuk kedaulatan ekonominya, melalui Letter of Intent IMF yang terpaksa ditanda tangani oleh Presiden Soeharto saat itu. Pada 13 November 1998, MPR melalui Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4, dengan pertimbangan karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. “Ini adalah awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staats fundamental norm. Dan, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Mengapa demikian, menurut LaNyalla, penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode damai non-militer. Caranya yaitu dengan memecah-belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa, supaya tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri, serta gagal dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan Tujuan nasional bangsa tersebut. “Inilah yang kerap saya sebut, kita telah durhaka kepada pendiri bangsa,” ujar LaNyalla. “Karena itu saya sekarang berkampanye, untuk menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita juga harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila yang merupakan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk,” urai LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada UUD 1945 naskah Asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. “Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Hadir diantaranya Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhi Purdijanto, Ketua Panitia Silatnas 2022 Kombes Purnawirawan DR. Hadi Purnomo, Pakar Komunikasi Politik Prof Tjipta Lesmana serta Keluarga Besar Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute dan para Advokat dan Praktisi Hukum Indonesia. (mth/*)
Sinyal Kuat KSAL Yudo Margono Menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa
Jakarta, FNN- Menjelang berakhirnya masa jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa, bursa calon Panglima TNI menghangat. Jenderal bintang empat itu akan memasuki masa pensiun pada bulan depan, tepat ketika memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022. Siapa yang akan dipilih sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Andika tampaknya sudah mulai dibaca dipublik. Tidak ada tanda-tanda bahwa Andika akan diperpanjang masa penugasannya, karena itu wajar bila media mencari siapa penggantinya. Demikian pembahasan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis (24/11/22) di Jakarta. Tiga nama yang digadang-gadang sebagai calon penerus Andika, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo. “Bukan tanpa alasan, secara aturan, Panglima TNI haruslah perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan,” jelas Hersubeno. Syarat mengenai calon Panglima TNI ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Melihat ini, Hersubeno mengatakan saat ini dua nama yang menjadi calon kuat pengganti Andika, yaitu KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Namun, dibandingan dengan KSAD Jenderal Dudung, KSAL Laksamana Yudo dinilai punya potensi paling besar. “Bila berdasarkan rotasi dan pertimbangan politik yang lain, hanya Dudung dan Yudo yang akan dipertimbangkan,” lanjut Hersu. Dugaan KSAL Laksamana Yudo Margono yang akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diendus media pada Senin (21/11/22) saat KSAL Laksamana Yudo menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta. Tetapi, saat ditemui di Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta Timur pada hari berikutnya, Yudo tidak mau berkomentar banyak soal pertemuannya tersebut. “Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dibicarakan pada pertemuan itu, ketika wartawan menanyakan itu keeseokan harinya Yudo menghindar dan tertawa,” ungkapya. Pertemuan antara KSAL dan Mensesneg disebut media menjadi sinyal kuat bahwa jabatan Panglima TNI akan diemban oleh Yudo Margono. “Ini sama seperti dulu ketika pak Pratikno bertemu dengan Jenderal Andika, cuma beda loksi saja,” pungkasnya. Diketahui, pertemuan antara kepala staf angkatan dengan Mensesneg juga sempat terjadi menjelang pergantian jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan pihak Istana belum menyampaikan Surat Presiden (Surpres) tentang calon Panglima TNI. Kala itu, Pratikno mengunjungi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta dan bertemu Jenderal TNI Andika Perkasa yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). (Lia)
Peran Wanita Petani Garam dalam Isu Perubahan Iklim
Jakarta, FNN- Yayasan Relief Islam Indonesia mengadakan seminar internasional bertajuk ‘Women and Grils at the Frontline of Climate Change’ di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (23/11/22). Salah satu pembicara yang mewakili kelompok perempuan yang telah melakukan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah Sri Wahyuni. Sri Wahyuni juga satu dari sekian banyak perempuan penggarap sawah garam yang terletak di Lombok. “Menjadi petani penggarap sawah garam adalah profesi turun temurun,” ujarnya. Bagi Sri menggarap ladang dan sawah garam merupakan pekerjaan yang berat karena semua harus dikerjakan sendiri. Terlebih, petani garam selalu bergantung pada musim. Saat musim hujan atau kemarau basah, bisa dipastikan hasil garam akan menurun. Namun, hal ini berbeda sejak adanya inovasi rumah garam prisma dari Yayasan Relief islami Indonesia. Inovasi yang dibuat bisa menjadikan bertani garam tak lagi harus bergantung pada musim. Berkat rumah garam prisma ini, bertani garam kini tak harus bergantung pada musim. Pasalnya, dengan memberi atap plastik, kini tambak garamnya tak perlu bergantung pada musim sehingga bisa terus berproduksi garam. “Rumah garam prisma lebih mendukung hasilnya bagus dari pada garam tradisional,” sambungnya. Hal tersebut juga yang menjadi motivasi bagi Sri Wahyuni dengan bergabung dalam himpunan masyarakat adaptasi perubahan iklim (HIMASPI), salah satu kelompok perempuan petani garam. Dengan begitu, partisipasi aktif perempuan petani garam dalam membangun ketahanan iklim lokal dan memastikan intervensi yang spesifik dan efektif sesuai kebutuhan menjadi meningkat. (Lia)
POPULER
