Jakarta, FNN - Kisruh kepemilikan lahan depo Pertamina Plumpang dengan warga terus bergulir pasca kebakaran hebat dia minggu lalu.

Menurut Engelina Pattiasina salah seorang ahli waris di lahan tersebut menyatakan bahwa Pertamina membeli lahan di Plumpang, Jakarta Utara dalam keadaan kosong untuk keperluan pembangunan depot Pertamina. Semestinya, semua dokumen lahan milik Pertamina itu tercatat dengan baik. Sebab, besar kemungkinan dipastikan akta pembelian lahan itu diurus Tan Thong Kie, SH, seorang notaris di Jakarta.

“Saya pernah ke melihat lahan itu ketika saya pulang liburan dari studi di Jerman. Kebetulan pengurusan lahan itu di bawah Divisi Proyek-proyek Pertamina yang di bawah ayah saya (JM. Pattiasina),” tutur Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina ketika dimintai tanggapan mengenai polemik lahan pertamina di Plumpang, Rabu (15/3/2023). 

Engelina merupakan puteri dari salah satu perintis Pertamina JM Pattiasina.

Dia mengatakan, sejauh yang dilihat saat itu hanya berupa lahan kosong di Plumpang, Jakarta Utara. Akta pembelian dan sebagainya besar kemungkinan ada di tangan Notaris Tan Thong Kie, SH, karena dikenal sangat teliti dan profesional.

Menanggapi pernyataan Engelina Ketum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Rahman Sabon Nama menyatakan bahwa ketika Jokowi kampanye untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia melakukan secara tertulis kontrak sosial dengan masyarakat tanah merah Plumpang, untuk tetap tinggal di situ dengan diberi sertifikat hak kepemilikan tanah.

Rahman sepakat bahwa Jokowi benar melakukan kontrak politik sosial dengan warga Plumpang. Jokowi  telah melaksanakan amanat perintah UUD 1945 terkait tanah, air, dan bumi yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat 

Akan tetapi terkait  kebakaran Depo Pertamina Plumpang itu perlu diselediki diduga dibakar bukan terbakar. 

"Perlu juga didalami penyelidikan korelasi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keinginannya sebagai  Pengpeng (Penguasa merangkap pengusaha) yg bersyahwat bersama para pengusaha Properti WNI China Gropnya yang ingin menguasahi lahan itu  dan memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke Offshore/laut pantai utara Jakarta," papar mantan staf KSP tersebut.

Dalam kecurigaan Rahman sebagai analis politik/ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN)  bahwa hal ini sangat terkait erat difasilitasi lewat UU Ciptaker untuk menguasai lahan itu oleh para taipan properti Nonpri China. Dengan demikian rakyat pribumi akan tergusur tanah miliknya dirampok dengan dalih untuk pembangunan. Dan bila Depo Minyak Pertamina di Offshore laut Jakarta Utara, bisa terjadi penyimpangan penyaluran minyak Pertamina secara ilegal ke pencuri minyak di laut.

"Ngeri sekali kalau penguasa dijabat oleh para  Pengpeng seperti Erick Thohir," pungkasnya. (sws)