NASIONAL
Saat Ini Terjadi Pengkhianatan oleh Pemerintah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jakarta, FNN - Pengkhianatan telah dilakukan oleh pemerintah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Pemerintah yang seharusnya melindungi warga, yang terjadi justru memusuhi rakyat, di mana yang paling sering terjadi adalah perlakukan terhadap masyarakat adat dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam. Hal ini disampaikan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Jend. TNI Purn. Gatot Nurmantyo dalam orasi ulang tahun ke-3 KAMI, Selasa (05/09/2023) di Jakarta. Hadir dalam diskusi publik berjudul \"Perebutan Penguasaan SDA: Pendanaan Pilpres, Konflik, dan Kerusakan Lingkungan,\" antara lain Dr. H. MS Kaban, SE., MSi, (Menteri Kehutanan 2004-2009), Faisal Basri SE.,MA, (Ekonom), Ir. Yuyun Ismawati, M Sc. (Penasihat Senior Nexus3 Foundation), dan Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum (Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat). Gatot menegaskan pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat. \"Ini yang dulu membuat masyarakat adat bergabung ke NKRI dengan harapan mendapat perlindungan dari pemerintah. Namun yang terjadi sekarang pelanggaran oleh pemerintah atas pasal tersebut,\" tegasnya. Mantan Panglima TNI itu mencontohkan terjadinya pengkhianatan oleh pemerintah terhadap negara yakni banyaknya perusahaan besar yang mengklaim tanah-tanah yang bukan miliknya diklaim sebagai miliknya. Banyak sekali perusahaan besar yang sering memasang tulisan \"Ini Tanah milik PT\" yang sesungguhnya itu bukan miliknya. Akibatnya banyak masyarakat di kampung harus berurusan dengan polisi hanya karena melintasi tanah yang dipasang papan nama tersebut. Pada tahun 1997 kata Gatot pernah terjadi di Merauke bahwa ada perusahaan tekstil yang memasang papan nama \"Ini Tanah Texmaco\". Bagi Gatot, hal semacam ini adalah ironi. Oleh karena itu sekarang masyarakat adat harus punya kesadaran untuk bisa mempertahankan lahan mereka. Perihal hilirisasi nikel, Gatot menilai kebijakan yang terjadi saat ini sama dengan era penjajahan Belanda. “Ini sama dengan penjajahan Belanda, nikel tidak boleh dijual keluar, hanya boleh ke Cina. Dulu hanya boleh dijual ke Belanda,” paparnya. Bangsa ini, lanjut Gatot sudah tersandera oleh kepentingan politik dan oligarki. “Bisnislah di politik maka akan cepat kembalinya. Pinjam uang ke oligarki, lalu ditukar dengan kebijakan. Peneliti Belanda mengatakan 62 persen anggota DPR adalah kartel,” tegasnya. Persekongkolan penguasa dan pengusaha, menurut analis komunikasi politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting lantaran tidak ada larangan untuk itu. Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang UU Pemilu tidak ada klarifikasi asal usul dana Pemilu termasuk jumlahnya. Sumber pendanaan Pilpres dimaksud, hanya menentukan kriteria, syarat, dan jumlah untuk sumber penerimaan yang berasal dari sumbangan. Sebaliknya, dana yang berasal dari pasangan capres/cawapres dan parpol pengusung tidak diatur kriteria dan batasan jumlahnya. Pada saat penetapan capres/cawapres tidak ada keharusan mengklarifkasi asal usul dari dana kampanye pilpres yang berasal dari pasangan calon dan parpol pengusung. “Parpol memiliki peluang memperbesar pundi-pundi pendanaan Pilpres yang berasal dari pasangan capres/cawapres dan partai pengusung. Sehingga dana haram pilpres tidak bisa dilacak. Di sinilah oligarki ekonomi bisa menentukan siapa calon presiden yang dikehendakinya,” paparnya. Musibah bakal terjadi akibat dari hilirisasi yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan. Penasihat Senior Nexus3 Foundation, Ir. Yuyun Ismawati, M. Sc., menyatakan bahwa nikel ternyata bukan untuk baterai kendaraan listrik, akan tetapi untuk stainless steel. Hilirisasi nikel saat ini bukan untung, tetapi malah buntung. Alokasi dana kesehatan akibat pencemaran lingkungan di area sekitar pabrik jauh lebih besar bahkan BPJS bisa jebol untuk menangani penyakit tidak menular akibat pencemaran, seperti stunting, diabetes, dan obesitas. Anak-anak Indonesia, kata Yuyun banyak menderita sakit, born revoluted, lahir cacat akibat pencemaran. Mereka lahir dari rahim ibu yang sudah tercemar sejak hamil yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Bonus demografi yang digembargemborkan malah menjadi beban demokrasi Kualitas hidup manusia Indonesia yang buruk membuat usia bangsa Indonesia. Ekonom Faisal Basri menyebut angka harapan hidup Indonesia turun menjadi 57 tahun lebih rendah dari Timor Leste. Smelter penghasil polisi lingkungan. Hampir seluruh sumber daya alam (SDA) dikuasai oleh pemilik modal yang selama 30 tahun sudah dijamin keuntungannya. “Ironisnya, mereka tidak malu bicara green energy, tapi mereka punya batubara. Manusia seperti ini harus dimusnahkan dari Indonesia,” katanya geram. Pemerintah diamanahi undang-undang agar kekayaan alam dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, nyatanya hanya dinikmati segelintir orang dan menyisakan dampak lingkungan yang serius. “SDA nikel 99 persen diekspor ke Cina. Kita saat ini sudah SOS, berbahaya sekali. Kita sudah mengalami kesesatan dan membudakkan diri ke negara lain,” tegasnya. MS Kaban, Menteri Kehutanan 2004-2009 menegaskan rusaknya alam Indonesia terjadi karena kerusakan cara berpikir, di mana selama ini cara berpikir mereka lepas, padahal seharusnya berdasarkan konstitusi. Hari ini kata Kaban, pemerintah tidak hadir, karena mereka juga menjadi pelaku perusakan. Kaban mencontohkan adanya rekayasa oleh perusahaan besar seakan-akan ramah lingkungan dengan membuat etalase tanaman hijau. “Ada satu perusahaan asing menguasai lahan 34 ribu HA, pemilik satu satunya produksi sawit. Saham pemerintah 10 persen. Hanya dengan seluas 1,7 HA, perusahaan bikin tanaman hias, sebagai taman. Orang yang melihat pasti kagum. Ternyata tampilan itu hanya untuk pencitraan ke dunia internasional sebagai pelestarian lingkungan atas kebun sawit yang mereka kelola,” katanya geram. Di beberapa wilayah Indonesia, lanjut Kaban, akan segera terjadi gurun dan kenaikan suhu bumi. “Kita akan mengalami proses penggurunan. Paling parah Jawa Barat yang hutannya kurang dari 30 persen. Industri harus bisa menahan temperatur suhu bumi jangan sampai naik 3 persen dari sekarang,” pesannya. Sementara Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat mengaku ngeri melihat beban demografi yang bakal kita hadapi. Banyak kasus di daerah pertambangan di mana masyarakat selalu menjadi korban. Masyarakat adat digusur, tanah ulayat dikuasai perusahaan besar. Rancangan UU Hukum Adat yang belum disahkan membuat posisi Masyarakat adat sangat lemah. Padahal sudah ada sejak 17 tahun yang lalu. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan enteng mengatakan RUU tersebut masih tersesat di parlemen. Syafril Sjofyan, KAMI Jawa Barat mengatakan bahwa yang disebut Indonesia emas itu bohong. Yang benar Indonesia cemas. Ada ketamakan luar biasa dari penguasa dan pengusaha yang berambisi membabat semuanya. “Di Jabar, cagar budaya yang dilindungi UU juga dibobol. Banyak titik kawasan lindung dijadikan obyek bisnis oleh konglomerat. Ada masjid di kawasan lindung dibongkar. Kelak semua adat akan dihancurkan. LBP dan orang-orang istana harus ditangkap,” katanya geram. Juru bicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi mengingatan bahwa masih ada waktu untuk berubah, bangkitkan kesadaran, jangan beri ruang politisi busuk untuk berkuasa. “Yang berbahan bakar batubara tidak hanya pembangit listrik, tetapi politik juga berbahan bakar batubara. Waspada,” pungkasnya. (sws).
MUI Imbau Umat Islam Bantu Korban Kemarau
JAKARTA, FNN- Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengimbau pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat akibat kemarau panjang tahun ini. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau 2023 lebih kering apabila dibandingkan dengan tiga tahun terakhir. Terlebih, ada potensi El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut hingga 60%. \"Musim kemarau dan keadaan kekeringan yang melanda negeri ini tentu harus kita hadapi dan atasi secara bersama-sama,\" ujar Wakil Ketua Umum MUI, Dr H Anwar Abbas, Senin 4 September 2023. Keadaan cuaca yang tidak bersahabat saat ini, menurut Anwar Abbas, sudah bisa dipastikan akan ada elemen dan atau kelompok masyarakat yang akan terkena dampaknya. Hal yang paling dekat adalah para petani. Gagal panen akan membuat keadaan ekonomi para petani terganggu. Bahkan mungkin tidak hanya sampai di situ. Hal itu bisa membuat mereka menjadi miskin dan termiskinkan oleh keadaan yang ada. Itulah sebabnya, MUI mengimbau pemerintah dan masyarakat bisa bergandengan tangan membantu mereka. \"Kalau pemerintah bisa membantu lewat bansosnya dan masyarakat terutama umat Islam lewat zakat, infak dan sedekahnya,\" ujar Buya Anwar Abbas yang juga Ketua PP Muhammadiyah. \"Ini penting kita lakukan agar mereka yang mengalami kesulitan tersebut tetap dapat hidup dengan layak. Bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian diharapkan rasa kebersamaan di antara kita tetap dapat terjaga dan terpelihara,\" tambahnya. Buya Anwar juga mengingatkan musim kemarau ini mengakibatkan banyak elemen masyarakat yang kekurangan air bersih untuk mandi, mencuci dan minum serta untuk kepentingan berwudhu bagi umat Islam yang akan beribadah. \"Untuk itu kita harapkan pemerintah dan masyarakat benar-benar bisa bekerjasama dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat yang memerlukannya,\" demikian Buya Anwar Abbas. (Dh)
Muhammadiyah Apresiasi Upaya Erick Thohir Bersih-Bersih di BUMN
JAKARATA, FNN-Muhammadiyah mengapresiasi upaya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang menggalang kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di tubuh perusahaan negara. \"Kita perlu berterima kasih kepada Erick Thohir yang telah berusaha untuk membongkar praktik-praktik korupsi yang terjadi di BUMN,\" ujar Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, di Jakarta Kamis 31 Agustus 2023. Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan telah berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus besar di perusahaan-perusahaan BUMN. \"Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan ASABRI Rp22,8 triliun,\" ujar Erick Thohir. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana juga mengapresiasi langkah Menteri BUMN yang dengan berani melakukan tindakan bersih-bersih. \"Dengan perbaikan sistem bagaimana BUMN dapat bekerja maksimal. Pak Erick berani memecat direktur yang tidak benar agar bebas korupsi,\" ucapnya. Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengatakan kerjasama antara Meneg BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi besar di lingkungan BUMN tentu jelas sangat patut kita dukung dan beri apresiasi. Apalagi, Erick Thohir juga telah melaporkan kasus yang terjadi di dana pensiun yang diperkirakan dalam waktu 2 bulan ke depan sudah ada kejelasannya. \"Jadi dari beberapa kasus tersebut tahulah kita bahwa masalah korupsi di negeri ini tampaknya memang benar-benar sudah luar biasa dan hal demikian jelas- jelas telah mengkhianati salah satu amanat dari reformasi yaitu memberantas praktik korupsi,\" ujar Anwar Abbas. Menko Polhukam Mahfud Md bahkan sudah berkesimpulan bahwa praktik korupsi selama era reformasi ini jauh lebih dahsyat bila dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru praktik korupsi boleh dikatakan hanya terjadi di lembaga eksekutif saja tapi di era reformasi telah merebak ke lembaga legislatif dan yudikatif. \"Hal ini tentu saja membuat kita sedih dan risau karena kalau bangsa dan negara ini tidak bisa memberantas praktik yang tidak terpuji tersebut maka tidak mustahil negeri ini akan terseret ke dalam satu keadaan yang tidak baik yang tidak kita inginkan,\" katanya. (Dh)
Pidato Kebangsaan Anies: Tugas Generasi Penerus adalah Melakukan Penyetaraan Kesempatan dan Kesejahteraan
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Insonesia menyelenggarakan Kuliah Kebangsaan bertema Hendak ke Mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan, pada Selasa 29 Agustus 2023 di Balai Serbaguna “Purnomo Prawiro” Kampus UI Depok. Kali ini menghadirkan Anies Rasyid Baswedan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022. Berikutnya Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2023, dan Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Indonesia Periode 2019 - sekarang. Anies Baswedan memulai pidato dengan menyapa para undangan penuh persahabatan, lalu mengungkapkan mimpi bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Tantangan pertama, membangun mindset menempatkan Indonesia sebagai pemain global; menjadi warga Depok, Jakarta, Indonesia, dan dunia. Menempatkan Indonesia di tengah-tengah untuk mengambil peran luar biasa. Hadir ke panggung dunia bukan cuma dengan berita-berita, tetapi dengan produk gagasan-gagasan Indonesia untuk dunia, Indonesia maju dalam konteks global. Kepada para mahasiswa Indonesia di dalam negeri Anies Baswedan menyarankan agar memasang peta dunia di kamar mereka, supaya setiap saat memantau perkembangan global, dan kepada para mahasiswa Indonesia di luar negeri agar memasang peta Indonesia supaya pada saatnya masing-masing dapat mengambil peran di arena nasional dan global, mewujudkan Indonesia yang hebat, maju, dan adil. Bangsa Indonesia luar biasa. Dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mereka mengikrarkan satu Bahasa persatuan Bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tanpa ikrar tersebut mereka tidak akan satu dan bersatu. Mereka memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, dan bukan Bahasa Jawa, yang di kemudian hari diperkaya oleh unsur bahasa-bahasa daerah lainnnya, hingga menjadi senyawa Bahasa Indonesia. Sebagaimana Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia adalah persenyawaan suku-suku bangsa dengan identitas masing-masing yang tetap hidup, dan bukan percampuran antar-suku bangsa. Bedanyanya persenyawaan dan percampuran, bahwa persenyawaan suku-suku bangsa membentuk entitas baru, yakni bangsa Indonesia, seperti halnya air sebagai persenyawaan antara hydrogen dan oksigen. Indonesia sebagai persenyawaan suku-suku yang masing-masing tetap hidup, maka janganlah masing-masing menonjolkan asalnya, tetapi menekankan persamaannya, satu perasaan, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Tugas generasi penerus adalah melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan dan kesejahteraan, mengikat satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia, satu perekonomian, satu kesehatan, satu pendidikan, satu keadilan, dan menolak sistem kolonialisme yang tidak adil, ketimpangan pengelola, dan ketimpangan pemilikan energi. Anies Baswedan memiliki wawasan luas kesejarahan dan gagasan masa depan. Indonesia membutuhkan orang-orang yang peduli pemenuhan kebutuhan dasar yang setara. Kesetaraan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Perlu penyetaraan kemajuan dalam segala lini di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, bukan dengan menghentikan yang telah maju, tapi memajukan yang belum maju. Demokrasi yang sehat outputnya kebijakan yang sehat. Sistem pemerintahan demokrasi berbasis trust, dan non-demokrasi berbasis fear. Kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan harus dihapuskan. Korupsi disebabkan oleh tiga hal: kebutuhan, keserakahan, dan sistem. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kebutuhan hidup setiap warga negara harus dipenuhi, keserakahan harus dihentikan -koruptor harus dimiskinkan, sistem bernegara dan konstitusi harus diperbaiki. Catatan penulis tidak jauh berbeda dari komentar para peserta kuliah kebangsaan tentang sosok Anies Rasyid Baswedan. @AlBirra-ny7hu – Anies sang KELOR – Kesatria (pemberani), Elegan, Lugas, Organisatoris, Religius yang ramah dan rendah hati. @aditeuku524 – ANIES RASYID BASWEDAN PEMIMIN MODERN, MILENIALIS, CERDAS, LUGAS, RELIGIUS, JUJUR, BIJAKSANA, … @pelaporanpendas5817 – Bapak Anies Baswedan Pemimpin Berakhlak Mulia, Cerdas dan Visioner Untuk Negara Republik Indonesia di Masa Depan. @llomarzuqimarzuqi9714 – Saatnya mahasiswa menembus batas kedunguan menuju kecerdasan … Sudah saatnya mahasiswa mendobrak batas kelambanan terhadap kecerdasan … @luqmanulhakim8061 - Saya menonton selama 2 jam benar-benar tidak berasa, ini pembahasan yang membuat saya tertarik untuk menonton full … @muridanrahmatullah8189 - SMG PK Anies diqobulkan Alloh SWT, menjadi RI satu, aamiin. @zaharsari573 - Bedanya pkAnies dg capres lain, beliau seorang guru digugu ditiru pendidik sejati yg selalu ingin mengamalkan ilmu … @ohararst – Tdk aneh lagi Capres yg paling siap menerima tantangan. Alhamdulillah … @ibrahimajiananda2620 – Pak Anies jenius, berbudi, amanah dan cocok menjadi Presiden utk Perubahan @cindyreinke6165 – Anies very smart, Anies kerennn, Anies the next Presiden 2024-2029 Indonesia Insyaallah…Aamiin YRA @sudarwadi7628 – Anies bukan kaleng kaleng. Pidatonya lugas, bisa dicerna akal sehat. Tanpa pembisik. Tanpa teks. Pilihan tepat orang cerdas @artaabadi – Ingat 9 tahun yg lalu saat beliau mengisi seminar guru besar di kampus UI. Anda memang sangat pantas Pak menjadi presiden RI @Salut buat UI yang masih berani menampilkan tokoh oposisi yang cerdas demi terciptanya intelektual yang cinta tanah air sejati @Ayo mahasiswa universitas semua yang ada di Indonesia bersatu kita perjuangkan Pak Anies Baswedan menjadi presiden @yatkurniati2011 – Bergetar hati, gk kerasa menitikkan air mata ketika Pak Anies menjawab pertanyaan seorang mahasiswi terkait kebijakannya yg luar biasa pada saat masa pandemi melanda dunia, khususnya di saat beliau menjabat sbg Gubernur … Usai menyampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Baswedan menyambangi Kantor BEM UI untuk mengambil Undangan Debat Calon Presiden yang digagas oleh BEM, tetapi Kantor kosong, barangkali mereka sedang sibuk beraktivitas. Untuk itu Anies Baswedan menanti surat Undangan BEM UI yang dimaksud. Salam Perubahan!
Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Anies Baswedan: Tempatkan Indonesia Sebagai Bangsa yang Mempengaruhi
Depok, FNN - Dalam kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, mengatakan bahwa mindset kita harus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain global. “Kita hari ini adalah warga Depok, warga Jakarta, warga Indonesia, sekaligus warga dunia. Kita ingin menempatkan Indonesia pada sentral, tempat yang sangat strategis untuk mengambil peran,” ujar Anies Baswedan di hadapan sekitar 1.200 peserta diskusi, di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jabar, Selasa (29/8). Anies mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan energi Asia Timur, ada di dalam pengaruh posisi strategis Indonesia. Indonesia memiliki selat-selat strategis, sehingga memiliki dampak dunia. Indonesia juga terletak di poros maritim, dengan sekitar 50 ribu kapal besar melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, lanjutnya. “Kita ingin Indonesia hadir di dunia. Bukan hanya karena berita-beritanya. Tapi karena rumah tangga-rumah tangga di dunia merasakan kehadiran Indonesia,” ujarnya. Anies menegaskan bahwa kita bukan hanya mempromosikan produk-produk Indonesia, tapi brand of Indonesia, merek-merek Indonesia, ide-ide kita, untuk penetrasi dunia. Sehingga Indonesia maju dalam kancah percaturan, bukan hanya dalam konteks domestik, tapi konteks global. Indonesia harus hebat di dalam negeri untuk bisa menjadi warga dunia yang memengaruhi. Persenyawaan Indonesia Dalam pemaparan berjudul “Indonesia Ke Depan: Lebih Maju, Lebih Adil” itu Anies Baswedan mengetengahkan gagasan besarnya, yaitu satu Indonesia, satu ekonomi, satu kesemakmuran, menghadirkan kesetaraan keadilan, mengakselerasi pemerataan desa-kota, menjamin kebebasan berpendapat, menyelamatkan Indonesia dari krisis iklim, dan mengembangkan budaya menduniakan Indonesia. Anies Baswedan menyebutkan kekuatan Indonesia pada persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia yang dinyatakan pada tahun 1928, sebelum kemerdekaan RI 1945. “Kita telah memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sehingga dalam diskusi-diskusi tidak perlu lagi penerjemah. Sementara kita lihat, Uni Eropa memiliki 23 bahasa, dan masing-masing menggunakan bahasanya sendiri. Setiap pertemuan parlemen berkumpul, semua pasang headset penerjemah. Mereka tidak menyepakati satu bahasa persatuan. Tidak mungkin punya kekuatan militer yang hebat, sebab tidak mungkin komandan pakai penerjemah untuk memberikan komandonya,” ujar Anies. Sementara, bahasa Indonesia memiliki keunikan yang tidak ditemukan di dunia. Kalau umumnya terbentuk negara dulu baru ditentukan bahasanya. Namun Indonesia, 17 tahun sebelum kemerdekaan, sudah terbentuk bahasa persatuannya. “Bahasa yang digunakan pun persenyawaan berbagai bahasa dari suku bangsa, bukan sekedar percampuran, tapi persenyawaan, bersatunya dua unsur atau lebih yang membentuk unsur baru, tanpa menghilangkan unsur-unsur pembentuknya. Ia menggambarkan seperti air, yang merupakan persenyawaan antara hidrogen dan oksigen. Dalam air ada hidrogen dan ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan bukan oksigen. Demikian halnya, Indonesia adalah persenyawaan antara suku-suku yang ada, Jawa, Batak, Sunda, Madura Maluku, dll, membentuk entitas baru yaitu Indonesia. “Di dalamnya ada entitas dan tidak hilang, karena sudah menjadi persenyawaan. Jadi, jangan menonjolkan oksigennya atau hidrogennya,” katanya. Indonesia yang Setara Dalam uraian sekitar satu jam di hadapan peserta diskusi mahasiswa UI, kata kunci untuk kemajuan Indonesia ke depan kata Anies adalah menjaga persatuan melalui perasaan kesetaraan, kesamaan dan keadilan. “Sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Ini untuk menghadirkan keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, kita harus melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan satu kesemakmuran, satu perekonomian, satu kesejahteraaan,” ujar Anies Baswedan, yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina periode 2007-2015. Rektor termuda, dalam usia 38 tahun saat menjabat. Keadilan lanjut Anies menjadi kata kunci kemajuan Indonesia ke depan. Mengapa dulu kita menggulung kolonialisme? Karena sistem kolonialisme tidak adil. Di negeri ini kaya sumber daya alam. Tapi yang merasakan kekayaan di negeri Belanda. “Kita ingin merdeka supaya ada keadilan. Menuntaskan perjalanan melalui jembatan emas Proklamasi Kemerdekaan. Ke depan kita ingin menghadirkan kesetaraan pada kebutuhan pokok, akses pendidikan dan akses kesehatan,” imbuhnya. Kebutuhan pokok pangan yang terjangkau, hunian yang terjangkau, energi yang terjangkau, termasuk energi air. Yang dirasakan sekarang masih terjadi ketimpangan yang luar biasa. Pendidikan yang merupakan eskalator sosial ekonomi, harus dirasakan secara berkeadilan. Mulai dari sekolah yang berkualitas, pembelajaran berkadilan, komptesnsi, distibusi kesejahteraan guru, pendidikan vokasi persiapan kerja, hingga akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau. Kesehatan pun demikian, merata bukan hanya soal BPJS, tapi intervensi kehadiran Negara di masyarakat, mulai dari ibu hamil sampai usia sekolah, ada perhatian promotif atas kesehatan mereka. Demokrasi Tanpa Takut Berbicara tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, Anies mengemukakan gagasan perlunya demokrasi yang deliver, di mana ide gagasan menjadi yang terdepan. Sementara kebijakan pemerintah menjadi out put untuk kesejahateraan rakyat. Untuk itu lanjutnya, kebebasan berekspresi, nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, aspirasi rakyat bisa diperoses tanpa ada rasa takut dan tanpa tekanan, dan itu menjadi keputusan yang dilaksanakan dalam kedamaian. Kalau non-demokrasi itu pilarnya rasa takut. Sedangkan demokrasi itu pilarnya trust, kepercayaan. Demokrasi itu mengandalkan keterbukaan, kebebasan dan kepercayaan. Rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut. Begitu rasa takut hilang, maka rezim pun hilang. Untuk itu, pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengganggu harus direvisi, agar tidak menghalangi kebebasan bereskpresi. Pasal-pasal karet untuk meredam kebebasan berekspresi, dengan alasan pencemaran nama baik, itu bermasalah. Koruptor Harus Dimiskinkan Berbicara tentang good government, salah satu caranya adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan. Dalam hal ini, harus ada komitmen yang tinggi mulai dari pejabat paling puncak sampai ke bawah. Menurut Anies Baswedan, korupsi itu terjadi karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Korupsi karena kebutuhan, karena gaji yang tidak mencukupi untuk kebutuhan bulanan, maka perlu diupayakan solusinya agar mencukupi. Sementara korupsi karena keserakahan, ini infinitif, tidak ada batasnya. Maka untuk menumbuhkan rasa takut, maka perlu hukuman yang paling menjerakan, yaitu pelaku koruptor harus dimiskinkan. Karena itu yang paling ditakutkan koruptor. \"Adapun korupsi karena sistem, maka harus diperbaiki sistemnya, aturannya yang ada. Tidak hanya soal penangkapan, tapi temukan akar masalahnya,\" ujar Anies Baswedan yang pernah duduk dalam Komite Etik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dipimpin Abraham Samad. Ekologi dan Budaya Dalam paparannya di hadapan para Panelis Pembahas dan ribuan mahasiswa yang hadir secara langsung, termasuk yang mengikuti melalui zoom meeting, Anies Rasyid Baswedan, juga memaparkan gagasannya berdasarkan rekam jejak pengalamannya saat memimpin Ibukota Jakarta. “Ke depan kita ingin membangun Indonesia dengan pembangunan berkelanjuatan, di mana pembangunan ekonomi dan ekologi maju bersama. Harus searah sejalan. Semua kebijakan yang dibuat harus memasukkan unsur sustainability dalam aturan dan ekseskusinya. Dalam hal ini masalah lingkungan hidup sangat penting,” ujar Anies Baswedan, yang pernah mendapat tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2014-2016 pada Kabinet Presiden Joko Widodo. Termasuk kemajuan berkelanjutan dalam pengembangan kekayaan budaya, bukan hanya megandalkan perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Budaya harrs menjadi andalan yang mendunia. Untuk mengembangkan potensi besar budaya, Anies Baswedan mengatakan perlunya intervensi pemerintah dalam budaya. Korea Selatan sudah memulainya sejak era 1990-an, secara serius ientervensi kebudayaan. Dalam masalah ini, harus ada kebijakan yang menumbuhkan, investasi finansial, dan pembangunan infrastruktur kebudayaan. Sehingga dengan demikian pelaku budaya pun akan tumbuh. “Kita ingin produk-produk Indonesia dirasakan di rumah-rumah seluruh dunia. Bukan tokohnya tapi produknya. Brand of Indonesia harus maju. Apalagi budaya adalah kreativitas tanpa batas, termasuk dalam pengembangan sastra. “Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu memesona di negeri orang,” ujarnya, mengakhiri pemaparannya. Pembahasan Para Panelis Gagasan-gagasan Anies Rasyid Baswedan, Doktor lulusan Nothern Illionis University, Amerika Serikat, dalam Kuliah Kebangsaan yang dipaparkan selama hampir satu jam tersebut kemudian ditanggapi para Panelis, yang terdiri dari : Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., (Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI), Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Guru Besar Sosiologi FISIP UI), Asra Virgianita, Ph.D. (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internastional FISIP UI), Muhammad Rafkarilo (Ketua BEM FISIP UI) dan Rakha Ayu (mahasiwa FISIP UI). Pada sesi tersebut, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto bertindak sebagai moderator. Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, menjelaskan, “FISIP UI merupakan kampus dengan pusat keunggulan dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan politik, di mana harus memainkan perannya sebagai katalis diskusi yang sehat dan berkualitas, tanpa memihak kelompok manapun.” Hal senada dilontarkan Ketua Panitia Kuliah Kebangsaan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. Dia mengatakan, bahwa uliah Kebangsaan adalah kuliah umum yang mengundang tokoh bangsa untuk didengar pendapatnya oleh civitas akademika secara jernih, yang kemudian didiskusikan karena pandangan mereka punya konsekwensi luas terhadap masyarakat. Prof Aji dan Shofwan,Ph.D. sangat mengapresiasi Anies Baswedan atas kehadirannya menjadi pembicara pada Kuliah Kebangsaan tersebut. Menurut FISIP UI Media, setelah kehadiran Anies Baswedan, rangkaian Kuliah Kebangsaan FISIP UI akan menghadirkan tokoh bangsa lainnya yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Jadi ketiga bakal calon presiden diundang untuk memberi Kuliah Kebangsaan. Ganjar Pranowo rencana akan hadir pada 11 September 2023. Prabowo Subianto juga sudah memastikan kesediaannya hadir di FISIP UI. (sof/Mina).
MUI Ingatkan Bahaya Kampanye di Lembaga Pendidikan
JAKARTA, FNN-Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Hal ini tertuang dalam amar Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 yang tetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Dr H Anwar Abbas, mengingatkan akan bahaya keputusan tersebut jika diterapkan. \"Tapi kalau pihak KPU dan BAWASLU bisa menjamin tidak akan terjadi praktik-praktik yang tidak kita inginkan maka silahkan saja asal dibuat aturan dan ketentuannya yang jelas dan tegas,\" ujar Buya Anwar Abbas, Selasa 29 Agustus 2023. Menurut Buya Anwar Abbas, lembaga pendidikan adalah tempat kita menanam dan menyemai nilai-nilai luhur, baik yang terkait dengan masalah keagamaan maupun budaya karena kita ingin anak-anak didik kita sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional yaitu menjadi anak-anak atau manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. \"Oleh karena itu tidak dapat tidak dunia pendidikan kita harus dijauhkan dan disunyikan dari praktik-praktik tidak terpuji, manipulatif dan eksploitatif,\" ujarnya. Sementara data dan fakta yang ada selama ini dunia perpolitikan kita sangat sarat dengan money politic, caci maki, fitnah, hoax dan sikap-sikap tercela lainnya. Oleh karena itu, kata Buya Anwar, jika hal seperti ini dibiarkan masuk ke dalam dunia pendidikan maka tentu tidak mustahil anak-anak kita akan menirunya. Bila ini yang terjadi maka hal demikian tentu akan sangat merugikan masa depan bangsa dan negara kita ke depannya. Mereka akan menjadi terbiasa dengan perbuatan-perbuatan tercela tersebut sehingga terjadilah apa yang dikatakan oleh orang-orang arif kita terdahulu: \"kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, tua terubah tidak\". Dengan demikian masa depan bangsa dan negara kita tentu akan bermasalah karena anak-anak yang kita didik hari ini sudah biasa dan terbiasa degan praktik korupsi, suap menyuap, caci mencaci, fitnah memfitnah dan lain- lain sikap tercela lainnya. \"Memang kita tidak bisa mengingkari bahwa lewat kampanye ini kita akan bisa mengharapkan terbangunnya kritisisme dan proses pencerdasan di kalangan anak-anak didik kita, tapi itu saja tidak cukup karena untuk apalah mereka bisa seperti itu kalau akhlak dan moralitasnya bejat dan ambruk,\" ujar Buya Anwar Abbas. Oleh karena itu, menurutnya, selama masalah mental dari para politisi dan pengelolaan serta pelaksanaan dari kampanye ini belum menjunjung tinggi moral dan al akhlaqul karimah, maka tentu mafsadatnya akan jauh lebih besar dari pada maslahat dan manfaat yang ditimbulkannya. \"Untuk itu dalam hal ini mungkin akan sangat baik kita renungkan satu kaidah dan petuah yang sangat populer di kalangan para ulama yang mengatakan dar\'ul mafasid muqoddam \'ala jalbil masholih. Artinya meninggalkan dan menjauhkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan,\" tambah Buya Anwar Abbas. Ini artinya, kata Buya Anwar, kalau kampanye lewat dunia pendidikan ini akan membuat akhlak dan moralitas anak-anak didik kita akan rusak maka lebih baik hal itu ditiadakan saja. \"Tapi kalau pihak KPU dan BAWASLU memang bisa menjamin tidak akan terjadi praktik-praktik yang tidak kita inginkan tersebut maka silahkan saja asal dibuat aturan dan ketentuannya yang jelas dan tegas,\" demikian Buya Anwar Abbas.(dh)
India Sukses Daratkan Pesawatnya di Bulan, MUI: Kapan Negeri Kita?
JAKARTA, FNN-India mencatat sejarah ketika menjadi negara pertama yang mendaratkan pesawat ruang angkasanya dekat kutub selatan bulan, Rabu (23/8). Ini adalah wilayah yang belum dijelajahi yang diyakini ilmuwan kemungkinan menyimpan cadangan penting air beku. India menjadi negara keempat yang melakukan pendaratan di bulan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dr H Anwar Abbas, Sabtu 26 Agustus 2023, mengapresiasi prestasi Negeri Hindustan tersebut, sembari bertanya: \"Kapan negeri kita?\" \"Inilah sebuah pertanyaan besar yang sangat perlu dan patut kita jawab secara bersama-sama sebab kalau negara dan bangsa kita tidak memberikan perhatian lebih terhadap masalah IPTEK tersebut maka negara dan bangsa kita tentu hanya akan menjadi negara dan bangsa yang lemah yang tidak akan pernah bisa tampil mewarnai dan memimpin dunia,\" lanjutnya. Menurut Anwar Abbas, kita butuh hadirnya para pemimpin yang memiliki visi yang besar dan hebat yang mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk menjadikan negeri ini maju yang bisa dibanggakan rakyatnya juga oleh dunia. Buya Anwar Abbas memandang prestasi India tersebut patut dibanggakan. Negeri itu, berhasil mensejajarkan dirinya dengan tiga negara besar yaitu Amerika, Rusia dan Tiongkok. Tiga negara itu sebelumnya telah berhasil mengirim pesawatnya ke tempat yang sama. \"Kita yakin peristiwa ini tentu akan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk melakukan penelitian dan eksplorasi serta inovasi yang lebih banyak dan lebih baik lagi tentang luar angkasa di masa depan,\" ujar Anwar Abbas. Bagi kita bangsa Indonesia, kata Buya Anwar Abbas, hal ini tentu harus menjadi pelajaran dan kesadaran bersama bahwa sebuah cita-cita kalau dilakukan secara bersungguh-sungguh pada waktunya akan berbuah dan menghasilkan. (Dh)
78 Tahun Proklamasi, Buruh Belum Merdeka dari Perbudakan
Jakarta , FNN - Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun ini, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengingat kembali cita-cita luhur para pejuang dan pendiri Republik Indonesia, yaitu untuk menjadi bangsa yang berdaulat serta terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat harus bersatu dan bersama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Karena sampai hari ini, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh dari harapan. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis kepada media (17/08). Mirah Sumirat menegaskan seluruh rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Negara berkewajiban untuk memenuhinya. Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak rakyat yang belum merasakan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupannya. Kesenjangan sosial juga semakin tinggi. Mirah Sumirat mengingatkan para pemimpin dan pejabat dalam Pemerintahan di semua tingkatan saat ini, untuk lebih memprioritaskan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah konsitusi UUD 1945 sudah sangat terang benderang, antara lain Pasal 27 ayat 2 yang tertulis “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun yang terjadi hari ini adalah Pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan bagi kelompok pemodal melalui Undang Undang Cipta Kerja, tegas Mirah Sumirat. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 juga menjamin; \"Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hari ini hukum masih belum menjadi panglima karena masih banyak terjadi perbedaan perlakuan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam konteks ketenagakerjaan, masih banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan tanpa pernah ada upaya penegakan hukum yang seharusnya, seperti pelanggaran upah minimum, eksploitasi dan perbudakan modern yang dikemas dalam sistem kerja alih daya atau outsourcing, kontrak kerja yang bermasalah, pelanggaran jam kerja tanpa upah lembur, pemberangusan serikat pekerja, serta tidak dipenuhinya jaminan sosial pekerja sesuai peraturan yang berlaku. Korupsi yang merajalela juga menegaskan bahwa pemegang amanah kekuasaan, adalah orang-orang yang serakah, lebih mementingkan diri dan kelompoknya, tanpa pernah mau peduli dengan nasib rakyat yang semakin sulit. Di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78 tahun ini, ternyata rakyat Indonesia masih harus memperjuangkan sendiri terwujudnya hak-hak konstitusionalnya! Bahkan rakyat seperti berhadap-hadapan dengan Pemerintah, karena Pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pemodal dan juga kepentingan kelompoknya sendiri. Dalam konteks ketenagakerjaan, 78 tahun Indonesia merdeka akan lebih terasa bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia, jika Pemerintah mencabut Undang Undang Cipta Kerja dan memberikan hak konstitusional rakyat untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pungkas Mirah Sumirat. (*)
Boy Rafli Terima Anugerah Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. akan menerima anugerah Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Purnawirawan Polri yang bergelar adat Datuak Rangkayo Basa tersebut terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ada 18 orang yang akan dianugerahi bintang tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Jokowi. Mereka adalah tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Jokowi menentukannya atas usul Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rapat di Istana Kepresidenan, pada Kamis (3/8/2023). \"Diterima oleh Bapak Presiden untuk persiapan penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh yang telah memenuhi syarat pengabdian, telah memenuhi syarat berjasa, dan telah memenuhi syarat untuk melakukan berbagai inovasi,\" kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023). Adapun mereka yang akan dianugerahi bintang tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Jokowi, untuk Bintang Mahaputera Pratama diberikan kepada Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. (Mantan Kepala BNPT). Bintang Mahaputera Utama dianugerahkan kepada Prof dr Saldi Isra (Wakil Ketua MK, masa jabatan 2023 – 2028), Sukma Violeta (Anggota Komisi Yudisial yang sekarang menjadi Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas), dan Prof dr Hasim Joko Sasmito (Anggota Komisi Yudisial, periode 2021 – 2023). Lima tokoh penerima anugerah Bintang Jasa Utama yaitu; Sumartoyo (Anggota Komisi Yudisial bidang SDM), Prof Dr Makarim Muhidisomo (Penasihat Senior Menteri LHK bidang Kerja Sama Internasional), Dr Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana (Stafsus Presiden RI), Sukardi Nakit (Stafsus Presiden RI), dan Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara). Untuk Bintang Budaya Paramadharma dianugerahkan kepada Alm Tjokorda Gde Agung Sukawati (Budayawan), dan Alm Kanjeng Gusti Pangeran Haryojoyokusumo (Seniman Kebudayaan dan Pendidikan). Bintang Jasa Pratama untuk R. Soeharjono (Duta Besar di UNEP), Soedarto Prawoto Hadi (Guru Besar Manajemen Lingkungan UNDIP), dan Prof Edwin Aldrian (Peneliti Ahli Utama BRIN). Lebih lanjut Mahfud mengatakan, Jokowi juga memberikan Bintang Mahaputera kepada Ibu Negara Iriana dan Ibu Wakil Presiden, Wury Handayani. Anugerah tersebut juga akan diberikan kepada istri presiden dan wapres terdahulu. \"Semua istri presiden yang terdahulu dan istri wapres terdahulu mendapat bintang yang sama sesuai ketentuan perundang-undangan,\" kata Mahfud. Selain itu, Jokowi akan menganugerahkan Bintang Budaya. Jokowi memberikan anugerah tersebut kepada Wishnutama (Mantan Menparekraf), dan Gianni Infantino (Ketua FIFA). (Ida)
Panji Gumilang: Doktrin Batil Negeri Islam Indonesia
Al-Zaytun adalah karya nyata Negara Islam Indonesia Komandeman Wilayah IX (NII-KW IX). Ajaran-ajarannya terasa aneh: salat dan puasa tak wajib. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Pannji Gumilang adalah sosok di balik seluruh ajaran Ma’had Al Zaytun. Tak sedikit ajaran sang syaikh ini yang menyimpang dari Islam. Fenomena praktik salat Idul Fitri yang mencampur barisan laki-laki dengan perempuan di saf yang sama hanyalah salah satu saja. Begitu juga yang membolehkan perempuan menjadi khatib salat Jumat. Eks pengurus Al Zaytun, Ken Setiawan, membeberkan Ponpes Al-Zaytun punya ajaran menebus dosa zina dan pacaran dengan uang jutaan rupiah. Ajaran-ajaran aneh ini tujuan utamanya adalah mengisi pundi-pundi lembaga yang dipimpin Panji. Ajaran Al-Zaytun sesungguhnya bersumber dari dokrin dan ajaran NII. Hanya saja, belakangan ini berkembang lebih jauh lagi, dan sudah barang tentu terasa asing bagi umat Islam sendiri. Konsepsi tentang doktrin dan ajaran negara Islam ini dijelaskan dalam kitab rujukan utama NII KW IX seperti buku \"al-Islam\" dan buku \"Pedoman Tazkiyah\". Buku ini merupakan bagian dari doktrin NII yang harus disembunyikan dan hanya tokoh dan pengikut NII saja yang bisa membaca dan memiliki akses terhadapnya. Secara garis besar doktrin dan ajaran NII dikategorikan kepada dua hal; pertama terkait dengan akidah dan kedua terkait dengan syari’ah dan ibadah. Doktrin dan ajaran yang terkait dengan akidah meliputi konsepsi din al-Islam, konsep tauhid dan hubungan Islam dan negara serta langkah-langkah mewujudkan negara Islam meliputi bai’at, hijrah dan jihad. Sementara doktrin dan ajaran yang terkait syari’ah dan ibadah meliputi konsepsi ibadah seperti salat, puasa, haji, zakat, sadaqah, qirad, dan fa’i. Selanjutnya syari’at pernikahan terkait wali biologi dan wali ideologi dan lain-lain. Terkait konsepsi din al-Islam menurut kelompok NII bahwa yang dimaksud dengan kata ini bukanlah agama Islam dalam pengertian religion seperti yang dipahami oleh mayoritas umat Islam. Akan tetapi, yang dimaksud dengan din al-Islam adalah tata cara hidup yang dilandasi oleh ajaran Islam. Konsekwensi dari pemahaman itu adalah bahwa untuk terwujudnya Islam sebagai tata cara hidup dalam tubuh umat Islam maka jalan satu-satunya adalah dengan mendirikan negara Islam. Hanya dengan kekuatan politiklah Islam sebagai norma bisa diterapkan dalam kehidupan secara total. Adapun masalah tauhid yang terkait hubungan Islam dan negara menurut NII bahwa pondasi kehidupan seorang individu sebagai seorang muslim adalah tauhid. Hanya tauhid yang benarlah yang menjadikan seorang muslim sejati. Sedangkan tauhid itu dalam pandangan kelompok NII dibagi tiga; tauhid rububiyyah, mulkiyyah, dan uluhiyyah. \"Implementasi dari ketiga jenis tauhid inilah yang memunculkan paham wajibnya mendirikan negara Islam,\" tulis Asep Zaenal Ausep dalam buku berjudul “Demokrasi dan Musyawarah Dalam Pandangan Darul Arqam, NII dan Hizbut Tahrir Indonesia”. Adapun langkah-langkah menegakkan negara Islam meliputi bai’at, hijrah dan jihad. Bai’at diperlukan karena untuk membangun sebuah negara diperlukan jama’ah dan kelompok besar. Jama’ah ini hanya bisa lahir dari proses bai’at. Bai’at dalam konsep NII berarti seseorang telah menjual dirinya untuk menegakan aturan Allah, sesuai dengan arti kata bai’at sendiri yang berasal dari kata baya‘a yang berarti menjual. Dalam jurnal ilmiah berjudul “Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Tayyibah dalam Konstruk Negara Islam” karya Syofyan Hadi dijelaskan bahwa pengertian ini dipahami dari firman Allah dalam surat al-Taubah [9]: 111 dan al-Ṣaf [61]. Pemahaman seperti inilah yang kemudian melahirkan sikap berkorban yang tanpa batas dalam diri para pengikut NII, baik berupa materi maupun non materi. Adapun hijrah baru bisa dilakukan setelah proses bai’at yang meliputi hijrah jasmani dan rohani. Pemahaman hijrah ini didasarkan pemahaman terhadap surat al-Balad [90]: 10 di mana Allah menyebutkan kata al-Najdayn yang ditunjukkan Allah kepada manusia yang dalam pemahaman kelompok NII kata itu diartikan dua negeri; negeri batil dan negeri haq. Negeri batil adalah negara Republik Indonesia yang didirikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan negeri yang haq (benar) adalah negara yang didirikan oleh Kartosoewirjo, 7 Agustus 1949 dengan nama Negara Karunia Allah-Negara Islam Indonesia (NKA-NII). Maka seorang muslim yang sudah berbai’at wajib hijrah baik jasmani maupun rohani ke dalam NII tersebut dan meninggalkan NKRI. Konsekwensi dari hijrah bahwa seorang muslim haruslah berjihad baik dengan harta maupun dengan nyawanya demi tegakkan negara Islam. Periode Makkah Selanjutnya, doktrin dan ajaran yang terkait syari’ah dan ibadah meliputi konsepsi ibadah seperti salat, puasa, haji, zakat, sadaqah, qirad, dan fa’i. Selanjutnya syari’at pernikahan terkait wali biologi dan wali ideologi dan lain-lain. Perihal ini, kelompok NII memiliki paham yang berbeda dengan pemahaman mayoritas umat Islam. Salat misalnya, kelompok NII tidak lagi memahamai salat dalam arti ritual aqim al-salah, namun salat bagi mereka dipahami dalam arti aqim al-din yaitu mendirikan agama. Tidaklah ada arti salat seseorang walaupun ribuan rakaat, jika dia tidak berupaya untuk menegakkan negara Islam. Mereka lebih memahami salat dalam konteks subtansi dan bukan formalitas. Jika seseorang misalnya sudah tercegah dari perbutan keji dan munkar maka dia tidak perlu lagi salat ritual. Di sisi lain, dalam Buku Pedoman Tazkiyah disebutkan bahwa salat itu supaya ingat pada-Ku, maka salat bisa saja dan boleh diwakili dengan hanya berzikir, berdo’a, tilawah al-Qur’an dan sejenisnya. Merekapun membagi salat ke dalam dua periode sesuai dengan periode dakwah dan upaya Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam; yaitu periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah usaha Nabi Muhammad SAW lebih berorientasi akidah bukan ibadah, karena itu salat belum dikerjakan dalam periode Makkah. Barulah setelah periode Madinah ketika negara Islam Madinah sudah berdiri ibadah salat secara utuh dikerjakan. Kelompok NII memahami bahwa kondisi sekarang umat Islam Indonesia masih hidup dalam periode Makkah karena negara Islam belum berdiri, maka pelaksanaan salat dalam bentuk ritual belum terlalu penting dan mendesak untuk dikerjakan. Sama halnya dengan salat, bagi pengikut NII puasa juga belum diwajibkan sebelum negara Islam berdiri, karena dalam sejarah syari’at, puasa baru dikerjakan tahun kedua setelah terbentuknya negara Islam di Madinah. Begitu juga dengan ibadah haji yang baru wajib jika sudah diundangkan oleh negara Islam yang sah. Bukankah Nabi Muhammad baru berhaji setelah sepuluh tahun berdirinya negara Madinah? Namun, ini berbeda halnya dengan zakat dan sedaqah yang sudah mereka wajibkan semenjak bai’at dilakukan. Hal itu dipahami dari arti bai’at yang berarti seseorang telah menyatakan dirinya terjual atau dia telah menjual diri secara total untuk berupaya menegakkan aturan Allah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal itu telah ditunjukkan oleh para sahabat yang mulai semenjak periode Makkah seperti yang dilakukan oleh Khadijah, Abu Bakar, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa materi adalah penopang utama berjalannya aktifitas dakwah dalam rangka mewujudkan berdirinya negara Islam, sehingga, pengorbanan materi dari para pengikut secara besar-besaran sangat dibutuhkan apakah dalam bentuk zakat, sedaqah maupun infaq. Sedangkan qirad berarti meminjamkan Allah SWT sejumlah harta dengan mengharap pengembalian berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah. Anggota NII didorong untuk bisa meminjamkan hartanya sebesar mungkin demi mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dogma inilah yang kemudian sukses menjadikan dakwah NII begitu cepat dengan dukungan finasial anggotanya yang tak terbatas. Bahkan demi melaksankan qirad ini tidak sedikit anggotanya yang melakukan pencurian harta orang lain bahkan harta keluarga mereka sendiri demi memenuhi tuntutan qirad. \"Bagi mereka, melakukan pencurian itu terhadap harta yang bukan NII adalah halal, karena mereka dianggap kafir,\" tulis Asep Zaenal Ausep dalam buku berjudul “Demokrasi dan Musyawarah Dalam Pandangan Darul Arqam, NII dan Hizbut Tahrir Indonesia”. Pernikahan Terkait masalah pernikahan, NII berpendapat bahwa anggota NII hanya boleh dan sah menikah dengan sesama pengikut NII. Mereka diharamkan menikah dengan orang di luar pengikut NII kecuali setelah berbai’at menjadi pengikut NII terlebih dahulu. Alasan mereka adalah bahwa seorang laki-laki muslim hanya halal menikah dengan perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan orang orang yang di luar NII masih dianggap kafir atau musyrik, karena mereka belum berakidah secara benar seperti akidahnya kelompok NII ini. Dampaknya adalah bahwa seorang perempuan yang menjadi anggota NII dan hendak menikah, sedangkan ayahnya bukan pengikut NII maka sang ayah tidak boleh menjadi wali pernikahannya. Andaikata perempuan tadi telah dinikahkan oleh ayahnyasecara sah dan tercatat pada KUA, maka pernikahan tetap harus diulang dalam internal NII dengan wali ideologi (imamnya NII) barulah sah pernikahan dan hubungan yang mereka jalani. Menurut Asep Zainal Ausop, kelompok NII tidak mengakui sahnya pernikahan sekalipun tercatat di KUA karena KUA juga merupakan representasi pemerintahan yang musyrik.
POPULER
