NASIONAL
Sinyal Politik PDIP Untuk Andika Perkasa
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengungkapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sinyal politik untuk mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa saat menziarahi makam proklamator sekaligus presiden pertama RI Sukarno di Blitar, Jawa Timur. “Ada perhatian khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri kepada Andika Perkasa melalui video call saat berziarah. Apalagi di saat publik sedang menunggu pengumuman bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Jumat (23/6). Menurut Selamat Ginting, ziarah yang dilakukan Andika Perkasa pada Rabu (21/6) di Blitar, Jawa Timur, menjadi bagian dari akselerasi (percepatan) politik jelang pengumuman bakal cawapres. Apalagi Andika bersama istri dan anaknya juga ditemani elite PDIP, seperti Djarot Syaiful Hidayat dan Andreas Pareira. Hal ini, lanjut Ginting, tidak bisa dilepaskan juga dari pertemuan antara Puan Maharani yang mewakili elite PDIP dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Pertemuan kedua anak mantan presiden itu menurut saya menghasilkan kesepakatan untuk tidak sepakat dalam koalisi menuju pemilihan presiden. Masing-masing berada dalam koalisi yang berbeda, namun silaturahmi harus tetap terjaga dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkap Ginting. Tiga Posisi Andika Selamat Ginting mengemukakan, sinyal politik itu bisa mengandung setidaknya tiga posisi yang kemungkinan akan bisa diisi Andika Perkasa. Pertama; PDIP menyodorkan nama Andika Perkasa untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi menggantikan Johnny Gerard Plate dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pada 17 Mei 2023, Johnny ditangkap atas tuduhan korupsi. Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp8 triliun, terkait proyek Base Transceiver Station antara tahun 2020 dan 2022. “Andika bisa menjadi Menkominfo disisa masa kabinet hingga Oktober 2024 mendatang. Posisi itu sampai saat ini dibiarkan kosong,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Posisi kedua, kata Ginting, bisa juga PDIP memberikan tempat kepada Andika untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Apalagi PDIP memiliki syarat untuk bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pilpres 2024 mendatang. “Sampai saat ini Ganjar Pranowo belum memiliki calon pendamping. Sambutan khusus elite PDIP kepada Andika di Blitar, bisa menjadi sinyal Andika merupakan bagian dari kandidat bakal cawapresnya Ganjar. Bisa saja diumumkan jelang pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023.” Posisi ketiga untuk Andika, lanjut Ginting sudah bisa dibaca dari pernyataan Puan Maharani. Andika menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar Pranowo untuk pilpres 2024. Dengan sinyal itu, maka kuat dugaan Andika akan menjadi bagian dari anggota PDIP. “Akan ada posisii khusus bagi Andika di PDIP, apalagi dia purnawirawan jenderal bintang empat dan mantan Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Darat.” (sws)
LIRA Datangi KPK Laporkan Korupsi Bantuan Sosial Rp21 Triliun di Jawa Timur
JAKARTA, FNN- Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) hari ini, Selasa (20/6/2023), mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta. Kedatangan mereka dipimpin Presiden LIRA, Jusuf Rizal, antara lain melaporkan dugaan korupsi sebesar Rp21 triliun dana bantuan sosial atau Bansos di Jawa Timur. Dalam laporan itu, LSM LIRA juga membawa berkas berisi nama-nama yang diduga terlibat dan harus diminta keterangan. “Hari ini kami datang ke KPK melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang di Provinsi Jawa Timur, dan dugaan penyalahgunaan wewenang itu adalah mencapai Rp21 triliun. Bukan lagi pakai miliar seperti di Lampung, tapi Rp21 triliun,” kata Jusuf Rizal. Dugaan korupsi itu, bersumber dari dana bansos yang dijadikan bancakan. “Ada yang memakai laporan kegiatan fiktif, ada yang 60% diambil menggunakan nama rakyat kemudian dinikmatin oleh orang-orang yang memiliki kewenangan atau jaringannya,” ungkap Jusuf Rizal. Selain menyebut angka, Jusuf Rizal juga membawa berkas berisi nama-nama yang layak diperiksa oleh KPK. Mereka yang disebut patut dimintai keterangannya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, kemudian Sekda Jatim, serta sejumlah anggota DPRD di Jatim. Jokowi Harus Turun Jusuf Rizal mendatangi KPK bersama Para Gubernur dan Bupati LSM LIRA se-Indonesia, usai melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus perayaan HUT ke-18 LSM LIRA di Hotel Bumi Wiyata, Depok, pada 18-20 Juni 2023. Mereka menyampaikan keprihatinan kian menggilanya korupsi di bawah rezim saat ini. \"Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi, maka Presiden Jokowi hendaknya lebih serius menangani masalah ini. Jangan hanya duduk di Istana. Harus turun..\" ujar Jusuf Rizal dalam orasinya. Di sisi lain Jusuf Rizal juga mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera disahkan karena dari regulasi itulah maka para penjahat korupsi dapat dimiskinkan. Kejahatan korupsi, kata Jusuf Rizal, adalah benalu yang membuat rakyat Indonesia sengsara. “Mereka memperkosa rakyat dan juga mereka merampok,” ujar Jusuf Rizal. Pelaku korupsi itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat Pancasila sehingga mereka harus dimiskinkan, bahkan layak dihukum mati. Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Karena itu, manfaat dari pembangunan harus dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan segelintir pejabat yang korup. Jusuf Rizal pun mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah amanat dari reformasi 1998 yang hingga kini belum tuntas. Artinya, bangsa Indonesia masih berutang sejarah, karena korupsi bukannya menurun, tapi makin merajalela. “Hari ini, 25 tahun Reformasi Republik Indonesia. Reformasi tahun 1998 mengamanatkan kepada kita semua agar memberangus korupsi,\" katanya. \"Tapi apa yang terjadi?\" lanjut Jusuf Rizal, \"25 tahun reformasi, justru korupsi tidak makin turun. Korupsi sekarang dilakukan mulai legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari pusat sampai ke desa-desa,” tandasnya. Jusuf Rizal kembali menegaskan bahwa LSM LIRA mengajak semua pihak bersama-sama membantu KPK dalam membabat habis para koruptor. “LSM LIRA hadir agar KPK juga tidak tidur, agar KPK tidak memainkan kasus. Agat KPK tidak tebang pilih atau pilih tebang dalam pemberantasan korupsi. Rakyat sudah muak dengan kemunafikan,” demikian Jusuf Rizal. (Dh)
Korupsi BTS Melibatkan ‘Orang Istana’
Oleh Djonny Edward --- Wartawan Senior FNN Korupsi base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo terus bergulir. Boleh dibilang, ini adalah korupsi paling konyol sepanjang kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Mengapa? Karena nilai korupsi mencapai Rp8,032 triliun atau 80,32% dari Rp10 triliun dana yang telah digelontorkan. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sedianya akan digunakan untuk membangun 4.200 menara BTS, namun yang terealisasi hanya 958 menara BTS yang berdiri. Itupun tidak bisa digunakan karena sistem dan jaringannya belum terpasang. Adapun komponen kerugian negara sebesar Rp8,032 triliun itu berupa biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung yang ternyata kajian fiktif. Selain itu kerugian negara juga berbentuk mark up (penggelembungan) harga material pendukung BTS, serta pembayaran BTS yang belum terbangun tapi sudah ditunaikan. Pendek kata, ini korupsi paling konyol, rakus, dan massif. Tentu saja tidak mungkin terjadi kalau tidak melibatkan ‘orang-orang dalam istana’. Siapa saja mereka itu? Dalam korupsi BTS ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka. Johnny Plate adalah menteri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebelum akhirnya dicopot dari jabatannya saat kasus ini mencuat. Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka yaitu, pertama, Johnny G. Plate (JGP), selaku Menkominfo. Kedua, Anang Achmad Latif (AAL), selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga, Galubang Menak Simanjuntak (GMS), selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Keempat, Yohan Suryanto (YS), selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020. Kelima, Mukti Ali (MA), selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment. Keenam, Irwan Hermawan (IH), selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Ketujuh, WP, selaku orang kepercayaan tersangka IH. Selain ketujuh nama-nama tersebut di atas, disebut-sebut transaksi korupsi BTS 4G ini juga melibatkan ‘orang-orang dekat istana’. Seperti dalam informasi yang telah beredar di berbagai media mainstream dan media sosial ada nama anak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) R. Pratikno yang bertindak selaku sub kontraktor. Juga disebutkan ada nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono lewat perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS. Bahkan ada nama suami Ketua DPR RI Puan Maharani, yakni Happy Hapsoro, yang juga lewat perusahaannya menjadi vendor pannel surya. Tentu ada adik Menkominfo Johnny G. Plate, yakni Alex Plate, yang menerima aliran dana (gratifikasi) BTS, walaupun sudah dikembalikan ke negara sebesar Rp534 juta. Dia disinyalir tidak terlibat dalam proses korupsi, namun terlibat dalam menikmati dana hasil korupso. Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah, kecuali Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan aliran dana korupsi BTS 4G itu mengalir jauh sampai tiga partai, yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Kalau nama-nama yang disebut itu lebih kepada gosip politik saja, yang jelas di pengadilan semua akan terungkap. Kejagung sudah punya nama-nama yang terlibat, berikut aliran dana, rekaman dan transkrip pembicaraan. Jadi tunggu saja pernyataan resmi di pengadilan,” kata Mahfud beberapa waktu lalu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sendiri membantah penyebutan nama-nama kader PDIP, termasuk nama Happy Hapsoro, yang masuk dalam lingkaran penikmat dana korupsi BTS. “Jadi kami melakukan peluruhan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar,” katanya kepada wartawan di kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu. Sementara Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau biasa dikenal dengan Bambang Pacul mensinyalir bahwa tudingan korupsi itu harus dibuktikan agar tidak sebatas spekulasi liar yang berkembang. Caranya dengan membawa barang bukti siapa saja yang terlibat ke Kejagung. \"Jadi kalau ada yang menyatakan ada aliran dana ke partai, ya buktikan. Jangan hanya isu. Kalau ada bukti, bawa ke Kejaksaan. Klir,\" kata Pacul di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023). Hal senada diungkap Ketua Harian Gerindra Dasco membenarkan pernyataan Mahfud. Untuk diketahui, saat diwawancarai wartawan, Mahfud Md mendapat pertanyaan soal isu 3 parpol menerima aliran dana proyek BTS. Pertanyaan kepada Mahfud memuat nama-nama parpol. Dasco mengatakan Mahfud sama sekali tidak menyebutkan nama parpol saat memberikan jawaban. \"Saya sudah menyimak dengan jelas konferensinya Pak Mahfud Md kemarin dan yang saya kenal Pak Mahfud Md itu selalu bicara dengan data dan fakta. Nah bahwa kemudian Pak Mahfud Md dalam konpersnya itu jelas-jelas tidak menyebut salah satu atau nama salah satu partai politik,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023). Temuan BPKP Mencuatnya kasus korupsi BTS 4G Kominfo bermula saat Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kejagung terkait temuan kerugian negara yang berasal dari penyusunan kajian hukum, markup harga, dan proyek BTS. Dari dokumen yang beredar, terdapat peran para pihak yang terlibat dalam korupsi BTS 4G ini. Pertama AAL, Dirut PT Bakti Kemenkominfo, selaku pelaksana proyek. Ia berperan membuat aturan teknis untuk memenangkan para vendor dan konsorsium tertentu. Kedua GMS, Direktur PT Mora Telematika Indonesia, yang bertindak memberi saran dan masukan yang menguntungkan vendor dan konsorsium tertentu. Ketiga YS, selaku tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia, yang bertindak selaku pembuat riset dan kajian proyek BTS 4G fiktif. Keempat MA, Direktur PT Hwawei Tech Investment, pihak yang melakukan pemufakatan jahat dengan AAL untuk mengondisikan pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G. Kelima IH, Komisaris PT Solitech Media Energy, pihak yang melakukan pemufakatan jahat dengan AAL untuk mengondisikan pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G. Disamping itu beredar juga bagan lebih detil peran-peran para pihak di luar yang tersebut di atas, mulai dari JS yang diberi bulatan merah, JP, AL, HL & DMS, BN, FH hingga \"hidden actor\" berinisial Glb. JS diduga bernama lengkap Jemmy Suciawan, aktof pemain faktur fiktif yang merugikan negara di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Karena kelihaiannya ia dilibatkan dalam transaksi korupsi BTS 4G ini. Catatan ICW Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya melihat ada 5 catatan kritis dalam dalam kasus ini. Pertama, penetapan tersangka JGP oleh Kejaksaan dinilai lama, yaitu lebih dari 3 bulan. Padahal proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan beberapa kali, termasuk penyitaan hingga pemanggilan sang menteri. Bahkan dalam laporan liputan Klub Jurnalis Investigasi (KJI), ada dugaan penerimaan uang Rp500 juta per bulan oleh JGP. Fakta tersebut terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan tersangka sebelumnya, yakni AAL. Kedua, kasus korupsi pembangunan tower jadi tamparan telak bagi upaya pemerataan pembangunan. Pasalnya, pembangunan BTS merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh BAKTI Kominfo dan sudah dimulai sejak tahun 2020. Proyek BTS sejatinya bertujuan memberikan dukungan infrastruktur jaringan komunikasi (pemerataan jaringan internet) dalam upaya transformasi digital bagi ribuan desa di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Namun, berdasarkan laporan BPK dan temuan liputan kolaboratif KJI, proyek ini mundur dari target, tidak sedikit proyek ini yang mangkrak hingga berkualitas buruk. Ketiga, perhitungan nilai kerugian negara oleh BPKP sebesar Rp8,032 triliun delapan kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan perhitungan awal potensi kerugian keuangan negara Kejaksaan, yakni Rp1 triliun. Tidak hanya itu, korupsi yang terjadi dalam proyek BTS juga berpotensi merugikan warga. Pembangunan yang bermasalah hingga kualitas yang buruk jelas merugikan masyarakat. Sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat jauh lebih besar dari perhitungan BPKP. Kasus dugaan korupsi BAKTI Kominfo ini juga menunjukan bagaimana pola dan modus dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan persekongkolan antara pihak penyedia, BAKTI, sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, penggelembungan harga, proyek fiktif atau belum selesai saat serah terima proyek. Keempat, permasalahan pembangunan BTS BAKTI juga sempat diungkap dalam LHP DTT BPK tahun anggaran 2021 pada Kementerian Kominfo. Berdasarkan temuan BPK, sejak proses perencanaan pelaksanaan proyek belum sepenuhnya sesuai ketentuan, termasuk dalam proses pemilihan. Salah satu temuan BPK menyebutkan bahwa ada indikasi ketidaksesuaian kualifikasi dalam pemenuhan persyaratan maupun dokumen yang disampaikan tidak lengkap. Namun peserta tetap diluluskan oleh Pokja pemilihan. Hal itu menurut BPK ditemukan dalam Kemitraan Fiberhome – Telkom Infra-MTD, yang mana status PT Fiberhome Technologies Indonesia (FTI) diduga tidak memenuhi sebagai technology owner (pemilik teknologi) sebagaimana tertuang dalam dokumen prakualifikasi. Selain itu, temuan BPK lainnya yakni PT FTI juga diduga tidak sesuai dengan persyaratan dokumen prakualifikasi mengenai pengalaman pembangunan infrastruktur sejenis dalam 5 tahun terakhir (baik secara langsung maupun melalui kontraktornya). Kelima, kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya yang terjadi di tubuh BAKTI menunjukan adanya celah rawan dalam pengelolaan BLU, khususnya dalam aspek pengadaan. Untuk itu, momentum ini juga harus bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pada aspek tata kelola BLU di semua kementerian/Lembaga. Terutama yang menyangkut aspek pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang sepatutnya merujuk dan mengadopsi regulasi yang ada. Penetapan JGP menambah daftar panjang menteri di era Presiden Jokowi yang terjerat korupsi. Pasalnya, JGP merupakan menteri kelima yang terjerat korupsi berlatar belakang politisi. Tentu hal ini menjadi catatan serius bagi rezim Presiden Jokowi dalam mengawasi kinerja para pembantunya. Berangkat dari lima catatan tersebut, ICW mendesak Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas kasus korupsi BTS hingga aktor lain yang diduga terlibat, baik dari unsur Kominfo maupun pihak swasta. Disamping itu ICW juga minta Kejagung menelusuri aliran dana dugaan pencucian uang sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh enam tersangka maupun pihak lain dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). ICW bahkan meminta Kejagung menindaklanjuti temuan perhitungan kerugian negara oleh BPKP sebagai pintu masuk untuk menelusuri pihak yang diduga terlibat. Tak kalah pentingnya, ICW meminta Kejagung melakukan penelusuran aset (asset tracing) terkait harta milik JGP dan tersangka lain. ICW juga mendesak Kejagung untuk menuntut maksimal JGP atas perbuatannya melakukan korupsi, baik penjara badan, denda, hingga pencabutan hak politik mengingat yang bersangkutan adalah pejabat publik. Meminta Kejaksaan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek kerugian negara, melainkan juga soal pemulihan kerugian warga yang terdampak akibat efek domino dari korupsi BTS. Bahkan ICW juga meminta Kejagung harus transparan dan akuntabel dalam proses penanganan kasus ini kepada publik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara utuh dan ikut mengawasi bagaimana perkembangan perkara ini ditangani. Tampaknya, korupsi BTS 4G ini akan menjadi legacy yang menonjol dari Pemerintahan Jokowi, karena selain besarnya nilai korupsi, modus operandi dan pelibatan nama-nama orang yang diduga dekat dengan istana, bisa mendelegitimasi wibawa Pemerintah. Itu sebabnya, upaya membuka kasus ini secara transparan dan jujur menjadi kata kunci bahwa Pemerintah lewat Kejagung bersungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi BTS 4G.
Darurat Korupsi, Jusuf Rizal: Gila, Ada yang Korupsi Rp2,5 Triliun Sendirian..!
JAKARTA, FNN --PRESIDEN Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA, Jusuf Rizal, menyebut saat ini sudah memasuki darurat korupsi. Selain dugaan korupsi BTS yang ditaksir merugikan negara Rp8 triliun dan deretan kasus korupsi lain yang nilainya sangat besar, ada juga dugaan korupsi di BUMN Karya sebesar Rp2,5 triliun. \"Gilanya, korupsi itu dilakukan sendirian, bukan berjamaah seperti yang jadi tren belakangan ini,\" ujar Jusuf Rizal kepada FNN, Kamis 15 Juni 2023. Pernyataan Jusuf Rizal ini terkait rencana perhelatan HUT LSM LIRA ke-18 pada 19 Juni 2023. Dia mengingatkan sebagai organisasi pegiat anti korupsi tidak semua suka dengan LIRA. \"Bahkan pemerintah saat ini seperti alergi jika bicara korupsi,\" katanya. Menurutnya, hal itu tampak nara sumber dari pejabat pemerintah yang diharapkan menyampaikan materi tentang korupsi pada seminar dalam rangka HUT LIRA rata-rata menolak. Mereka seakan alergi bicara tentang korupsi. Jusuf Rizal menjelaskan, tantangan LSM LIRA dalam melaksanakan Rapimnas dan HUT, tidak sekadar pelaksanaan acara itu berjalan lancar, tapi juga sejauhmana kesiapan instansi pemerintah seperti Kejagung, Kepolisian, Mendagri, dan KPK berani bicara tentang pemberantasan korupsi. \"Kita menilai saat ini sudah darurat korupsi,\" katanya menjelaskan rencana Seminar Anti Korupsi menuju Generasi Emas 2024 (100 Tahun Indonesia). \"Jika instansi pemerintah sudah tidak berani bicara pemberantasan korupsi di ruang-ruang publik, ini sudah menjadi pertanda lonceng kematian pemberantasan korupsi,\" tambahnya. Oleh karena itu, jika para tokoh nasional, agama, akademisi dan Civil Society Organization (CSO) ikut diam, maka negeri ini akan kian terpuruk. \"Indonesia akan dikuasai para oligarki korup,\" tegasnya. Jusuf Rizal berharap semua pihak ikut ambil bagian menyelamatkan generasi muda kita ke depan. Menurutnya, bonus demografi yang menempatkan usia produktif (15-50 tahun) akan percuma jika generasi muda, SDM-nya bermental koruptif. \"Kita harus mewariskan budaya anti-korupsi bagi generasi muda agar harapan menghasilkan generasi emas 2045 untuk Indonesia Bangkit tercapai,\" ujarnya. Seminar anti korupsi yang bakal digelar LSM LIRA tidak sekadar melaksanakan seminar biasa, kata Jusuf Rizal, tapi memiliki substansi jauh ke depan yaitu menghasilkan generasi emas 2045 yang berkualitas dan menghindari budaya koruptif. (DH)
Belum Dimakzulkan Investor Sudah Lari Duluan
Presiden Jokowi masih segar bugar alias belum ada tanda-tanda kena pemakzulan. Apesnya, satu per satu investor sudah hengkang duluan. Oleh Dimas Huda - Wartawan Senior FNN MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, pantas kecewa berat plus cemas. Investor beberapa proyek migas tanah air hengkang. Arifin Tasrif mesti mencari penggantinya. Chevron cabut dari proyek Indonesia Deepwater Development atau IDD. Sudah begitu, Shell juga melepas kepemilikan hak partisipasi sebesar 35% di Blok Masela. Pada 5 Mei 2023, Arifin menjanjikan pengganti investor yang hengkang pada awal Juni. \"Keputusannya insyaAllah akhir Mei jadi berita bagusnya nanti awal Juni,\" ujar Arifin. Namun sejauh ini, apa yang dijanjikan itu tak ada kabar beritanya. Sekadar meningatkan, Jokowi memiliki sejumlah proyek prioritas yang disebut Proyek Strategis Nasional (PSN). Daftar proyek strategis ini tertuang dalam Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek itu banyak mengalami masalah. Sejumlah investor asing satu per satu memutuskan untuk sayonara dari proyek \"kebanggaan\" Presiden Jokowi tersebut. Mereka yang hengkang itu anara lain investor sektor minyak dan gas bumi (migas) maupun petrokimia. Nah, PSN yang ditinggalkan investor itu antara lain IDD dan Blok Masela. Chevron Indonesia Company (CICO) nagcir dari Proyek IDD di Kalimantan Timur. Dalihnya, tidak ekonomis. Proyek IDD terdiri dari dua proyek hub gas yang akan dikembangkan yakni Gendalo dan Gehem hub. Proyek ini awalnya direncanakan dapat beroperasi pada 2025 namun sudah pasti bakal mundur, entah sampak kapan. Mestinya, proyek IDD cukup menarik untuk dikembangkan. Produksi gas dari sini diperkirakan bisa mencapai 844 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 27.000 barel minyak per hari (bph). Selanjutnya, PSN lan adalah proyek Lapangan Abadi, Blok Masela di Maluku. Ini juga ditinggalkan investor. Shell memutuskan pergi dari proyek ini. Perusahaan asal Belanda itu menjual kepemilikan hak partisipasi (Participating Interest/ PI) 35%. \"Tiba-tiba dia kabur, padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda kaburnya. Sesudah disetujui PoD baru kabur, kan dia mikir wah nilainya bisa ini (besar) kan,\" ujar Arifin mengungkapkan kekecewaannya. Blok Masela diperkirakan memiliki potensi produksi 1.600 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel minyak per hari. Proyek ini dikatakan \"raksasa\" karena diperkirakan akan menelan biaya hingga US$19,8 miliar. Pengelola blok ini baik Inpex dan mitranya nantinya akan membangun Kilang Gas Alam Cair (LNG) di darat. PSN lainnya yang ditinggalkan investor asing adalah proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dan metanol. Investor yang cabut tersebut yaitu Air Products and Chemicals Inc. Perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat ini memilih tidak lagi melanjutkan dua proyek gasifikasi batu bara di Indonesia. Pertama, terkait proyek DME sebagai pengganti LPG di Tanjung Enim. Mulanya Air Products bekerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero). Kedua, proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol dengan perusahaan Group Bakrie, di mana batu bara akan dipasok dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Apa alasannya? Arifin Tasrif menduga itu karena Air Products fokus menggarap proyek hidrogen di Amerika Serikat, menyusul adanya subsidi dari pemerintah untuk pengembangan proyek energi bersih. \"Ada proyek yang lebih menarik ke sana untuk hidrogen, karena Amerika lagi mendorong untuk pemakaian itu,\" ungkap Arifin. Lain lagi analisa Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin. Saat ia menjabat sempat mengatakan bahwa salah satu pemicu hengkangnya Air Products dari PSN ini adalah dikarenakan tidak adanya titik temu untuk nilai keekonomian dan juga model bisnis antara Air Products dengan konsorsium. IKN Nusantara Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga terancam gagal. Softbank Group mundur dari proyek ini. Awalnya Softbank berencana menanam investasi hingga US$100 miliar lalu turun menjadi US$4 miliar, hasilnya mundur dari proyek tersebut. Founder dan CEO Softbank, Masayoshi Son, dipastikan tidak lagi menjadi bagian di dewan pengarah pembangunan IKN. Selain Masayoshi, dewan pengarah diisi oleh Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair. Kini Masayoshi hengkang. Posisi Masayoshi di dewan pengarah pun dicoret. Mundurnya Softbank jelas menjadi pukulan telak bagi proyek IKN. Tak mudah menarik investor di proyek ini. Belakangan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bertekat mendekati Abu Dhabi dan Riyadh. Namun itu baru angan-angan. Alasan kenapa SoftBank batal berinvestasi di IKN Nusantara karena Arab Saudi tidak lagi berinvestasi di SoftBank Vision Fund. Softbank Vision Fund diluncurkan pada 2017 dan didukung oleh Arab Saudi dalam penghimpunan dana tahap pertama, namun di tahap kedua Arab tak lagi ikut. Selain Arab Saudi, Abu Dhabi juga tidak lagi menempatkan dananya ke Softbank Vision Fund. Oleh karena itu, Luhut akan melakukan pendekatan kepada Arab Saudi agar negeri itu berinvestasi langsung di Indonesia. \"Dana dari yang tadinya ke SoftBank itu dana vision keduanya itu nggak jalan, US$100 miliar itu, ya itu yang kita coba ambil sekarang dari MBS, dari Saudi dan dari Abu Dhabi,\" ujar Luhut. Luhut sudah melakukan pendekatan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud. Selain itu juga melakukan pendekatan kepada Abu Dhabi. Hasilnya, zonk. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, berkomenar ada beberapa faktor yang menyulitkan pemerintah menarik investasi, terutama dari Arab Saudi. Pertama, pascamundurnya Softbank, banyak investor yang ragu berinvestasi di IKN karena belum jelasnya proposal teknis dan jaminan penduduk IKN dalam jangka panjang. Kedua, Arab Saudi tengah mendorong kembali investasi di sektor minyak dan gas (migas) karena momentum tingginya harga minyak mentah di pasar global. Ketiga, sandainya negara tersebut tertarik berinvestasi di negara lain perlu dijamin keselarasan dengan visi Arab Saudi 2030 yang masuk ke green energy, teknologi, dan pertanian. “IKN tidak cocok dengan visi tersebut, apalagi dalam proses pembebasan lahan IKN rentan konflik dengan keberlanjutan lingkungan hidup,” katanya. Keempat, porsi investasi asal Arab Saudi sejauh ini sangat kecil dan cenderung turun dalam 10 tahun terakhir.(*)
KH Abdurrahman Wahid: Sampul Bernama Buloggate dan Bruneigate
Gus Dur dipaksa meninggalkan Istana Negara setelah dimakzulkan. Anehnya, sampai kini belum ada bukti bahwa Gus Dur korupsi dana Bulog dan sumbangan Sultan Brunei. Oleh Dimas Huda - Wartawan Senior FNN KH Abdurrahman Wahid adalah presiden Indonesia yang mengenyam pemakzulan pasca-reformasi. Presiden ke-4 ini diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Ia dituding terlibat dalam skandal Bulog dan Brunei atau Buloggate dan Bruneigate. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat. MPR menggelar rapat paripurna untuk pemungutan suara pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid. Hasil pemungutan suara adalah 591 suara mendukung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid serta mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden pengganti. Sidang Istimewa MPR digelar setelah melalui memorandum pertama pada 1 Februari 2001. Kemudian disusul memorandum kedua pada 30 April 2001, disertai permintaan DPR kepada MPR agar diadakan sidang istimewa. Presiden Abdurrahman Wahid menanggapi memorandum itu dengan mengeluarkan ketetapan yang menyatakan pembubaran MPR/DPR, penyelenggaraan pemilu dalam setahun, dan penangguhan Partai Golkar. Inilah yang mempercepat kejatuha Gus Dur. MPR menyetujui pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001. Sebelum SI digelar, sudah didahului suasana mencekam di Ibukota. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Januari 2001, DPR menggelar Sidang Paripurna membahas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) investigasi dugaan penyimpangan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog). Pansus DPR menyerahkan laporan setebal 27 halaman kepada Ketua DPR Akbar Tandjung yang berisi dua kesimpulan utama. Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog. Kedua, Presiden inkonsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Brunei. Sidang Paripurna itu berjalan alot. Akbar Tandjung selaku pemimpin sidang beberapa kali terpaksa menghentikan sidang dan memberi waktu untuk lobi karena kebuntuan pembahasan. Sidang juga diwarnai aksi walk out enam anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) yang tak setuju sidang dilanjutkan. Meski begitu, Sidang Paripurna dilanjutkan dan tetap memutuskan menerima laporan Pansus DPR yang menurut F-KB tidak memenuhi asas legal formal Tata Tertib DPR. Rapat Paripurna DPR yang dimulai sejak pukul 09.40 itu baru mencapai kata sepakat pada pukul 20.30, setelah seluruh anggota Dewan yang hadir bisa menghindari voting yang sudah membayang-bayangi saat break dan lobi intensif dilakukan. Sementara sidang krusial itu berlangsung, suasana di luar Gedung DPR/MPR juga tak kalah menegangkan. Belasan ribu orang dari elemen mahasiswa dan masyarakat umum berdemonstrasi di halaman Gedung DPR/MPR. Ini bukan demonstrasi tunggal. Mereka terbelah dalam dua kubu: pro dan anti-Presiden Abdurrahman Wahid. Kubu anti-Gus Dur tentu saja meneriakkan tuntutan agar Gus Dur turun dari jabatan presiden. Lain itu mereka juga meneriakkan slogan “reformasi sampai mati”. Sementara kubu pro-Gus Dur selain mendengungkan dukungan, juga meneriakkan slogan-slogan anti Orde Baru dan Golkar. Untunglah demonstrasi dengan jumlah massa yang tergolong besar itu berakhir tertib. Menjelang petang hari, kedua kubu demonstran membubarkan diri dengan mengambil jalan terpisah. Meski demikian hari itu memang sungguh menegangkan. Demonstrasi besar tak hanya terjadi di Jakarta saja. Aksi massa juga terjadi Purwokerto dan nyaris pecah jadi bentrokan antarkubu. Di Makassar ratusan mahasiswa anti-Gus Dur menggeruduk Gedung DPRD dan melakukan aksi pencopotan foto presiden. Sementara itu, sekitar 2.500 massa pro-Gus Dur juga berunjuk rasa memenuhi Gedung DPRD DI Yogyakarta. Situasi gawat di ibu kota dan beberapa kota itu tak membuat Presiden Abdurrahman Wahid terusik. Dari kantornya di Bina Graha, Gus Dur dengan santai memberi komentar bahwa tak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Juga terhadap segala tuntutan mundur dari jabatan presiden dari mahasiswa, masyarakat, dan sebagian anggota DPR , Gus Dur bergeming. \"Saya tidak akan mundur karena yang mengangkat saya adalah MPR,\" ujar Gus Dur. Sejak awal terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999, banyak kalangan politik yang meragukan prospek kepemimpinan Gus Dur. Di masa transisi menuju demokrasi banyak harapan muluk yang musti dipikulnya. Ia diharap bisa mengakhiri krisis ekonomi, mereformasi militer dan birokrasi tinggalan Orde Baru, hingga memperbaiki hubungan antarkelompok masyarakat yang terpecah. Greg Barton dalam bukunya berjudul “Biografi Gus Dur” (Januari 2020) melukiskan, dalam kondisi demikian Gus Dur nyaris sendirian. Gaya Gus Dur yang eksentrik dan sulit ditebak sering menyulitkan dirinya sendiri. Langkah-langkah politiknya yang sering dianggap “ugal-ugalan”. Ambil contoh, ia memecat Wiranto atau memperbolehkan orang Papua mengibarkan bendera bintang kejora, sangat meresahkan. Situasi jadi makin sulit bagi Gus Dur sejak April 2000. Saat itu Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Greg Barton menyebut Gus Dur menilai Laksamana tak maksimal bekerja. Namun begitu, alasan yang beredar di media menyebut bahwa keduanya dipecat karena terindikasi melakukan korupsi. Gus Dur membantah alasan itu. Namun, pemecatan itu sendiri adalah langkah yang salah. Gus Dur memecat Laksamana tanpa berkonsultasi dengan Megawati dan itu membuat hubungan keduanya menjadi dingin dan canggung. Pasalnya, kala itu Laksamana adalah “anak kesayangan” Megawati dan bintang cemerlang di PDI-P. “Pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla telanjur tak bisa diterima dan dipahami oleh PDIP dan Golkar yang kemudian mengajukan hak interpelasi di parlemen,” tulis Virdika Rizky Utama dalam bukunya berjudul “Menjerat Gus Dur” (Numedia Digital Indonesia, 2020). Hanya berbilang pekan, posisi dan reputasi politik Gus Dur jadi kian gawat gara-gara dua skandal yang muncul hampir bersamaan: Buloggae dan Bruneigate. Menurut Barton, kendati banyak orang tak percaya Gus Dus korupsi, dua skandal ini amat merugikan reputasinya. Musuh-musuh politiknya di DPR lantas memanfaatkan skandal ini untuk menekan kepemimpinan Gus Dur lebih keras lagi. Virdika menyebut musuh-musuh politik Gus Dur datang dari empat kelompok. Dua kelompok adalah mereka yang kecewa karena kalah dalam Pemilu 1999 dan sisa-sisa Orde Baru. Tak ketinggalan juga jenderal-jenderal yang gusar dengan supremasi sipil yang dilaksanakan Gus Dur. Kelompok keempat adalah kelompok Poros Tengah. Semula mereka adalah pendukung Gus Dur dalam pemilihan presiden 1999. Kelompok ini lalu berbalik jadi oposan karena gagal memperoleh konsesi politik dan ekonomi setelah Gus Dur naik jadi presiden. Langkah-langkah untuk menjegal Gus Dur pun mulai bergulir sejak September 2000. Itu ditandai dengan terbentuknya Pansus DPR untuk menyelidiki kasus Buloggate dan Bruneigate. Barton juga menyebut adanya langkah-langkah yang lebih konkret untuk mendelegitimasi kepemimpinan Gus Dur di DPR pada akhir November. Sebanyak 151 anggota dewan menyerahkan sebuah dokumen kepada Ketua DPR Akbar Tandjung yang berisi sejumlah alasan yang dinilai kuat untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden. Dari seluruh penandatangan dokumen itu, yang terbanyak adalah dari PDI-P (47 orang), Golkar (37 orang), dan Fraksi Reformasi yang berafiliasi dengan PAN atau Amien Rais (34 orang). Alasan lain yang diajukan kelompok ini adalah perihal usulan Gus Dur untuk mencabut Tap MPR tentang larangan doktrin komunisme dan izin pengibaran bendera Bintang Kejora. Kembali ke Buloggate dan Bruneigrate. Sampai saat ini Gus Dur tidak terbukti melakukan korupsi dalam skandal tersebut. Itu sebabnya, banyak pihak menduga Gus Dur dilengserkan bulan karena kasus korupsi itu. Kiai ini dicabut mandatnya karena ketegangan antara DPR/MPR dan pemerintah. Buloggate dan Bruneigate Hanya Sampul. (*)
GSS Bantu Pasien Gagal Ginjal Lewati Masa Suram dan Tingkatkan Edukasi
JAKARTA, FNN -- Saat pasien penyakit ginjal kronis dinyatakan sudah mencapai tahap gagal ginjal, umumnya mereka merasa down. Bayangan harus menjalani terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis (cuci darah) kerap kali mengundang kecemasan. Tak mengherankan, sebagian dari mereka menempuh beragam cara agar bisa terhindar dari cuci darah. Sayangnya, kondisi tersebut acap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat buruk. Mereka memanfaatkan kebingungan dan ketakutan pasien demi mengeruk keuntungan. Mulai dari menawarkan ‘obat’, ‘suplemen’, ‘terapi’, jasa ‘orang pintar’, maupun penggunaan alat khusus yang dijanjikan bisa membuat ginjal sehat kembali dan terhindar dari cuci darah, padahal itu semua omong kosong belaka. Pun demikian dengan pasien yang berniat menjalani transplantasi/cangkok ginjal, juga menjadi sasaran empuk. Ragam ‘kandidat donor ginjal’ ditawarkan dengan imbalan uang yang nilainya fantastis, padahal itu semua sekadar tipuan. Lembaga Non-Profit GSS Berangkat dari fakta tersebut, lembaga nonprofit Ginjal Sehat Selalu (GSS) pun didirikan. Sang founder, Martin Budi Ilham, menjelaskan GSS adalah grup yang menaungi para pasien post-transplant ginjal dan yang berminat cangkok, serta yang masih menjalani hemodialisis. “Dulu, saya termasuk yang menganggap cuci darah sebagai momok menakutkan. Saya juga sempat terjebak mengikuti berbagai penawaran dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kami para pasien gagal ginjal yang tengah dliputi ‘kegelapan’,\" jelas Martin. \"Biayanya sangat mahal. Karena itulah saya berinisiatif mendirikan GSS. Di GSS ini kami memberikan edukasi, agar para anggota bisa merawat ginjalnya supaya awet (tahan lama) dan bisa mengatasi kecemasan serta kebingungan, tidak terjebak oleh mereka yang ingin ambil untung dari kondisi pasien,” jelas Martin di sela acara Seminar & Ramah Tamah GSS, di Jakarta, kemarin. Anggota GSS, lanjutnya, terbagi menjadi tiga. GSS 1 di khususkan bagi anggota yang sudah menjalani transplantasi ginjal. Saat ini anggotanya lebih dari 340 orang. GSS 2 merupakan anggota yang berminat untuk cangkok ginjal, saat ini ada 267 orang. Kemudian yang akan segera dibentuk adalah GSS 3 yang anggotanya sudah mengalami gagal ginjal, tapi baru menjalani hemodialisis, belum berminat untuk cangkok, karena belum tau jalan dan ada kendala dibiaya,” tutur Martin yang dulunya seorang pengusaha bidang transportasi. GSS Aktif Beri Bimbingan Martin menambahkan, GSS aktif membimbing anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Whatsapp Group. “Banyak para senior yang bersedia menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan, berbagi pengetahuan dan pengalaman, bahkan GSS juga memberikan bantuan finansial bagi anggota yang membutuhkan untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik,” tambah Martin. GSS memiliki Forum Ginjal Sehat (FGS) yang hadir setiap minggu melalui GMeet. Forum itu dapat diikuti secara kelompok. Maksimal peserta perkelompok sebanyak 6 orang dengan dibimbing 4 mentor. GSS juga rutin mengadakan diskusi tatap muka. “Setiap tahun kami mengadakan seminar dan ramah tamah minimal dua kali setahun, juga acara berbagi kasih, dengan membantu kaum duafa, termasuk membantu biaya transplantasi ginjal yang tidak ter-cover BPJS,” kata Martin. Sementara itu, Seminar & Ramah Tamah GSS yang diselenggarakan, Sabtu (3/6), di Jakarta diikuti oleh puluhan peserta. Kegiatan itu menghadirkan dokter spesialis gizi klinik dr. Cindy Pudjiadi, SpGK, yang membawakan materi pengaturan asupan nutrisi bagi pasien ginjal kronis. Kegiatan itu didukung sejumlah pihak, antara lain PT Guardian Phrmatama. Perusahaan farmasi ini memproduksi beragam suplemen dan obat untuk membantu pasien gagal ginjal kronis dalam menghambat laju keparahan penyakit, serta meningkatkan kesehatan dan kulitas hidup. (dh)
Lima Rekomendasi Para Tokoh Nasional atas Akrobat Cawe Cawe Jokowi
Jakarta, FNN - Para tokoh nasional yang terdiri dari advokat, tokoh, dan ulama mengeluarkan rekomendasi atas campur tangan Presiden Jokowi dalam urusan Pemilu 2024. Rekomendasi yang ditandatangani oleh 32 tokoh tersebut menolak cawe cawe Jokowi, menolak narasi politik identitas serta meminta kedaulatan agar dikembalikan kepada rakyat. Dari rilis yang diterima redaksi FNN Selasa (06/05/2023) disebutkan bahwa belum lama ini Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dan tidak netral pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Padahal sebelumnya, Jokowi menolak disebut ikut cawe-cawe soal Pilpres. Pada saat yang sama, Presiden Jokowi juga selalu menyuarakan narasi penolakan terhadap politik identitas yang dapat dipahami sebagai penolakan terhadap politik berdasarkan Islam. Berkenaan dengan hal itu, para advokat, tokoh & ulama nasional menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: Pertama, menolak tegas sikap politik Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Semestinya, Presiden Jokowi fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, tidak terjerumus masuk dalam kancah politik praktis dalam Pilpres 2024, yang dapat berujung chaos politik dan huru hara dikalangan rakyat. Kedua, menolak narasi politik identitas yang substansinya adalah penolakan terhadap politik berdasarkan Islam sekaligus menyayangkan maraknya politisasi Islam dalam Pilpres dan Pemilu dimana Caleg dan Capres hanya mengeksploitasi Islam untuk tujuan elektabilitas, padahal sikap politik dan cita politiknya bertentangan dengan Islam bahkan memusuhi Islam. Ketiga, mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap netral, imparsial dan adil untuk memberikan kesempatan kepada segenap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024 tanpa intervensi apapun dari Presiden, baik dengan dalih demi masa depan bangsa, atau karena pentingnya Pilpres, atau dengan dalih apapun juga. Cawe-cawe dalam Pilpres justru mengkonfirmasi ada kepentingan oligarki yang ingin diselamatkan Jokowi. Keempat, mengajak segenap elemen anak bangsa, baik dari kalangan advokat, tokoh, ulama, aktivis, mahasiswa, gerakan buruh tani dan nelayan, serta segenap elemen rakyat lainnya, untuk ikut secara aktif mengontrol jalannya pemerintahan dan sekaligus memastikan tidak ada unsur-unsur intervensi politik dalam bentuk apapun dalam kontestasi Pilpres 2024, dan agar tidak terjadi chaos politik dan huru hara dikalangan rakyat. Kelima, menghimbau kepada segenap elemen partai politik, kontestan politik dan para politisi, untuk ikut mengkontrol dan mengkritik kebijakan zalim Jokowi, baik melalui wakilnya di DPR maupun secara langsung melalui kadernya. Jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat didiamkan. Sebab, jika dibiarkan pada akhirnya partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rezim Jokowi. Jakarta, 8 Juni 2023 Advokat, Tokoh & Ulama Nasional TTD 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, M.A. 2. Ahmad Khozinudin, S.H. 3. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. 4. Habib Muhammad Bin Husein Alatas 5. Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si. 6. Muhammad Ishaq 7. KH Thoha Yusuf Zakariya, LC (Bondowoso) 8. KH Thoha Kholili (Bangkalan) 9. Mudrick Setiawan Malkan Sangidu (Solo) 10. DR Muhammad Taufik, SH MH 11. Mudriq Al Hanan (Solo) 12. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum 13. Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA 14. Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D. 15. KH Miqdad Ali Azka, LC 16. Yusuf Pulungan 14. Ismar Syafruddin, SH MA 17. Ust Drs Alfian Tanjung, MPD (UAT) 18. Edy Mulyadi (Wartawan Senior) 19. Drs Abdullah Al Katiri, SH MH 20. Buya Fikri Bareno 21. Juju Purwantoro, SH MH 22. KH Slamet Ma\'arif 23. Rizal Fadillah, SH MH 24. Dr Abdul Chair Ramadhan, SH MH 25. Aziz Yanuar, SH MH 26. Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Merah Putih) 27. Ustadz Bernard Abdul Jabar (UBAJ) 28. Azham Khan, SH 29. H. Eka Jaya (Ormas Pejabat) 30. Prof Dr Anthony Budiawan (Managing Director PEPS) 31. H. Novel Bamukmin, SH, M.Sos 32. Dr. Marwan Batubara, M.Sc., Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) *) Rekomendasi ini akan dibacakan pada acara diskusi dan pembacaan rekomendasi bersama Advokat, Tokoh & Ulama Nasional, Kamis 8 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB. (*)
Sudirman Said: Mencurigai Bangkitnya Kelas Menengah Sama Saja Menghujat Buah Kemerdekaan
Jakarta, FNN - Buntut pernyataan naïf dari pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi soal Capres yang hanya akan ada dua nama minus Anies Baswedan terus bergulir. Salah satu Tim Pemenangan Anies Baswedan, Sudirman Said menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, ada seorang intelektual dari lembaga yang kredibel megeluarkan pandangan yang sempit. “Saya prihatin sekali, itu keluar dari seorang intelektual yang lembaganya adalah lembaga pemikir yang berbasis pengetahuan, etika, dan moral,” kata Sudirman dalam wawancara dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, Senin (29/05/2023) dalam kanal YouTube Hersubeno Point. Mantan Menteri ESDM era pertana Jokowi itu menegaskan bahwa CSIS adalah masuk dalam kelompok paling atas yang menikmati previled terlebih dulu. Mereka punya peran besar dalam menyiapkan Orde Baru. “Seharusnya beliau tidak berpikir pendek. Seharusnya Jusuf Wanandi belajar dari naik turunnya kekuasaan karena apa, dia sudah paham. Declining power itu terjadi ketika merka mengabaikan etika, moral, dan hanya mengurus keluarga dan kelompok saja,” paparnya. Sudirman heran, mengapa sosok seperti Jokowi yang melakukan segala cara membabi buta untuk melanggengkan kekuasaan, malah didukung, sementara SBY dan JK yang dengan sadar mengingatkan pentingnya demokrsi, malah dimusuhi. “Menurut saya ini masalah serius yang harus dibicarakan lebih luas kepada masyarakat,” paparnya. Sudirman berkisah tentang pertemuannya dulu dengan Nurcholish Madjid membicarakan menteri terdekat Soeharto yakni Moerdiono. “Saya teringat obrolan dengan Cak Nur tahun 1990 an. Dia mengutip obrolan Moerdiono dengan Soeharto. Pak Harto mengeluh dan bertanya pada Moerdiono, kok anak-anak yang disekolahkan, kok malah mengkritisi pemerintah. Jawaban Moerdiono bagus sekali. Pak Presiden, itu yang disebut dengan unintended consequences, konsekuensi yang tidak disengaja,” kata Sudirman menirukan ucapan Moerdiono. Orang-orang cerdas dan kritis itu, kata Sudirman adalah buah dari kemerdekaan yang lahir dengan sendirinya. Sudirman menegaskan bahwa bila orang seperti Anies dimusuhi, maka kita sedang menghujat buah dari kemerdekaan, buah dari memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena orang seperti Anies jumlahnya jutaan. “Dia generasi beruntng karena kakeknya orang terdidik. Tetapi orang seperti saya, dalam satu keluarga yang bisa masuk SMA, Perguruan Tinggi lalu bergaul dengan kalangan menengah atas, dan orang seperti saya jumlahnya jutaan,” paparnya. Jadi Indonesia ini, kata Sudirman sedang panen orang-orang yang tadinya dhuafa, buta huruf, miskin, lalu sekarang menjadi kelas menengah. “Kalau ada ketakutan terhadap Islam, maka itu salah besar karena di Indondesia mayorutas adalah umat Islam yang sedang naik kelas,” paparnya. Saat ini, kata Sudirman, kita tengah menghadapi kenyataan - yang mau tidak mau - sebagai buah dari kemerdekaan, buah dari pembangunn, buah dari Orde Baru dan sebagainya - dan memang mayoritas rakyat sedang menaiki kelasnya, baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan. “Sederhana sekali contohnya, pergilah ke bandara-bandara di seluruh Indonesia, sepanjang tahun orang pergi umroh. Ini gejala middle class. Kalau ini dianggap sebagai ancaman, jelas itu keliru besar,” tegasnya. Dalam urusan politik, lanjut Sudirman orang seperti Anies menjadi harapan kelas menengah baru yang terdidik dan ingin berparisiapsi ingin memajukan bangsa dan negara. “Bila ada yang khawatir dengan kehadirsn sosok seperti Anies Baswedan, maka mereka sedang mengingkari buah kemerdekaan, mereka sedang menahan laju bahwa kemerdekaan melahiran kaum terdidik. Orang-orang seperti itu, tidak punya tempat di republik ini,” tegasnya. Mereka mengkhawatirkan terhadap hantu yang mereka ciptakan sendiri, yakni umat Islam. Sementara kritikus Faizal Assegaf menyebut manuver Pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi sebagai salah satu ciri mafia politik. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Jusuf Wanandi sangat memalukan dan brutal. “Gosip politik murahan yang disemburkan Jusuf Wanandi (JW) sangat brutal dan memalukan,” ujar Faizal kepada Fajar.co.id, Sabtu (27/5/2023). Menurutnya sinisme CSIS karena frustasi melihat elektabilitas bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. “Ekspresi sinisme dedengkot CSIS tersebut lantaran frustasi menghadapi fenomena Anies yang makin masif jelang Pilpres 2024,” ucapnya. Lebih lanjut, Faizal Assegaf menilai sikap Jusuf Wanandi menggambarkan suasana di lingkaran istana. “Sikap demikian mewakili suasana kebathinan jejaring \'mafia politik\' di lingkaran Istana yang begitu tendensius dan panik. Tanpa disadari, semakin bernafsu menjegal, semakin solid dan luas dukungan rakyat pada Anies,” pungkasnya. (sws)
Analis Unas: Sistem Proporsional Tertutup Ideal untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup lebih ideal diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. Semua pertimbangan, termasuk kondisi geografis, jumlah penduduk, kemajemukan suku bangsa maupun agama, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, menjadi dasar bagi para pendiri bangsa menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu pertama 1955. “Para pendiri bangsa sudah mempertimbangkan dari segala aspek, sistem proporsional tertutup dianggap paling pas untuk kondisi Indonesia,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Selamat Ginting kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/5). Selamat Ginting mengungkapkan hal itu terkait uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan beredar ‘bocoran’ seperti dikemukakan Prof Dr Denny Indrayana yang menyebutkan MK akan mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Namun, menurutnya, apabila sistem pemilu diubah, jangan sampai dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Apalagi tahapan pelaksanaan Pemilu sudah berlangsung sejak awal 2022 lalu. Jika perubahan sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dilakukan untuk menunda Pemilu, maka akan menimbulkan instabilitas politik. “Jangan sampai ada penumpang gelap, karena ongkos politiknya sangat mahal. Belum lagi ada pertarungan di DPR antar-fraksi soal setuju atau tidak setuju perubahan sistem pemilu. Saya tidak dalam kapasitas mendukung partai tertentu atau fraksi tertentu, tapi mengacu kepada sejarah awal para pendiri bangsa menetapkan sistem pemilu 1955. Tentu saja ada pro dan kontra, namun ini pendapat akademis,” ungkap Ginting mengingatkan. Menurutnya, jika memang ternyata ada perubahan sistem Pemilu legislatif dari sistem proposional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup, masih bisa dilakukan saat ini, karena Pemilu akan dilakukan Februari 2024 mendatang. Masih ada waktu sekitar tujuh bulan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkannya. “Mumpung belum ada Daftar Calon Tetap (DCT), saat ini masih Daftar Calon Sementara (DCS) sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkannya,” kata Ginting. Ia mengingatkan masalah seperti ini, bukan baru pertama kali terjadi. Sebab pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun, empat bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, sistem Pemilu diubah hasil dari uji materiil di MK, dari sistem proporsional tertutup menjadi terbuka. “Saat itu tidak ada kekacauan politik. Mengapa sekarang SBY khawatir terjadi kekacauan politik? Nyatanya pada Pemilu 2009 era Presiden SBY tidak ada kekacauan politik,” ujar Ginting menanggapi kekhawatiran SBY yang disampaikan kepada wartawan. Seperti Amandemen Selamat Ginting menyamakan soal amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan pada 2002. Sekarang masyarakat menyadari, ternyata banyak mudarat dari sejumlah amandemen UUD 1945 menjadi UUD aspal (asli tapi palsu) alias UUD 2002. Begitu juga dengan sistem pemilu proporsional terbuka, terakhir pada Pemilu 2019 menyebabkan hampir 900 orang petugas pemungutan suara (PPS) meninggal dunia. Menurutnya, fakta membuktikan Pemilu 1955 yang dilakukan dengan sistem proporsional tertutup justru menjadi pemilu paling demokratis dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Di situ ada etika, moral, serta agama yang diyakini penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, serta pemilih dalam menentukan partai politik sebagai institusi aspirasi politik masyarakat. “Pemilu 1955 dengan sistem proporsional tertutup bukan hanya ajang untuk kontestasi meraih kekuasaan melalui partai politik belaka. Lebih dari itu dibarengi dengan etika moral agama, sehingga menutup peluang untuk berlaku tidak jujur.,” kata kandidat doktor ilmu politik itu. Dikemukakan, pemilu itu alat pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu mestinya calon-calon wakil rakyat adalah orang-orang terdidik, setidaknya lulusan perguruan tinggi. Sekaligus membuka peluang bagi para dosen, guru, peneliti yang tidak memiliki kemampuan finansial, bisa berkiprah menjadi wakil rakyat melalui sistem proporsional tertutup. “Jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka para cendekiawan akan kesulitan untuk bisa bersaing dengan pemilik modal, orang kaya, atau artis popular yang tidak memiliki kemampuan pendidikan tinggi, namun memiliki kemampuan ekonomi tinggi,” ujar Ginting yang lama berkiprah sebagai wartawan politik. Melalui sistem proporsional tertutup, lanjutnya, partai politik punya kewenangan untuk menempatkan orang-orang terdidik di urutan atas alias dapat nomor peci, bukan nomor sepatu. Jadi walau pun sistem proporsional tertutup, namun tetap ada urutan daftar tetap calon anggota DPR/DPRD. “Tapi elite partai politik jangan sembarangan bertindak seolah-olah sebagai raja menggantikan oligarki kapitalis yang menitipkan orang-orang tertentu seperti sistem proporsional terbuka,” ujar Ginting. Kesalahan Pemilu 2019 Mestinya, kata dia, elite negeri belajar dari kesalahan Pemilu 2019 lalu, sebagai salah satu Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka dengan predikat terburuk dalam sejarah Pemilu Indonesia. Buktinya, hampir 900 orang PPS meninggal dunia. “Siapa yang bertanggung jawab atas kematian hampir 900 orang PPS? Betapa beratnya petugas pemungutan suara untuk menghitung perolehan suara dari masing-masing calon anggota parlemen DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Berapa banyak partai peserta Pemilu? Berapa banyak calon dari masing-masing partai politik? Berapa banyak daerah pemilihan? Belum lagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari 34 provinsi saat itu,” kata Ginting. Diungkapkan, jika Pemilu 2024 tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka sekaligus secara serentak untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka kemungkinan korban petugas pemungutan suara akan semakin bertambah lagi bisa lebih dari 1.000 orang yang meninggal dunia. Sehingga Indonesia akan dicap sebagai negara paling buruk dalam penyelenggaraan Pemilu, karena banyaknya anggota PPS yang meninggal dunia. Menurutnya, sudah cukup uji coba pemilu dengan sistem proporsional terbuka selama tiga kali pelaksanaan Pemilu (2009, 2014, 2019) dan kini saatnya dievaluasi. Ongkos politiknya terlalu mahal jika Pemilu serentak yang direncanakan pada 2024 dilaksanakan secara system proporsional terbuka. Diakuinya, memang ada penyimpangan saat Pemilu era Orde Baru dengan sistem proporsional tertutup, karena pemilunya sekadar kewajiban untuk menggugurkan seolah Pemilu berlangsung secara demokratis. Padahal hanya sebagai demokrasi bayangan. “Kita perbaiki saja dari Pemilu 1955 dan era Orde Baru, tetapi tetap menggunakan sistem proporsional tertutup dan bukan proporsional terbuka. Soal kedekatan dengan rakyat sebagai calon pemilih, menjadi kewajiban partai politik untuk dekat dengan rakyat, bukan hanya saat jelang Pemilu saja,” ungkapnya. Menekan Biaya Dengan sistem proporsional tertutup, lanjutnya, sekaligus bisa menekan biaya Pemilu menjadi lebih murah. Bukan para bohir atau pemilik modal yang mengendalikan pemilu. Partai politik menjadi satu-satunya pengendali dana kampanye. Sistem proporsional tertutup juga bisa menutup persaingan tidak sehat para calon anggota legislatif di dalam satu partai politik. “Walau dengan sistem proporsional tertutup, tapi bukan seperti membeli kucing dalam karung. Rakyat tetap bisa mengetahui siapa saja calon anggota legislatif dari partai-partai politik. Jadi ada adu gagasan serta platform partai politik. Rakyat memilih partai politik dan sekalian kecocokan dengan calon angtota parlemennya,” ungkap Ginting. Menurutnya, sama seperti pada Pemilu 1955 dan Pemilu era Orde Baru, serta Pemilu di awal Reformasi 1999 dan 2004. Para pemilih, hanya memilih atau menusuk tanda gambar partai politik untuk memilih anggota parlemen. Partai politik yang akan menentukan calon wakilnya yang akan duduk di DPR/DPRD. Dibuka secara transparan siapa saja dan urutan calon anggota legislatif dari partai politik. “Sehingga jika ada anggota partai yang tidak berkualitas atau melakukan penyimpangan, maka partai politik akan menanggung akibatnya. Kedaulatan partai sebagai instrumen demokrasi menjadi pertaruhan,” pungkas Ginting. (*)
POPULER
