NASIONAL
Presiden Jokowi Dianggap Paling Bertanggungjawab atas Terjadinya Krisis Konstitusi
Jakarta | FNN - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sudah rusak usai keluarnya putusan terkait batas usia capres-cawapres. Krisis konstitusi ini tidak semata terjadi akibat kesalahan MK, tetapi juga Presiden Joko Widodo. (Jokowi) \"Ini pembelajaran penting bagi Jokowi. Jokowi, telah nyata-nyata, sebagai kepala negara, ia melakukan tindakan-tindakan yang melawan konstitusi. Jadi ini kesalahan bukan hanya di MK, tapi juga di Presiden Joko Widodo yang telah banyak dilaporkan mendorong anaknya,\" tegas Isnur di Jakarta, Jumat (3/11/2023). Isnur juga mengungkapkan adanya kekecewaan masyarakat atas putusan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023). Kekecewaan publik harus dipulihkan kembali. \"Karena putusan sebelumnya lahir dari kecacatan dalam putusannya. Maka MK harus merevisi kembali putusan kemarin, harus diubah itu semua,\" ujarnya. \"Ini memang sudah sangat rusak, dan sudah sangat terpuruk. Kita sudah kehilangan kepercayaan terhadap MK. Tapi pertanyaannya kemudian begini, apa gerakan atau solusi kepercayaan terhadap MK. Tapi pertanyaannya kemudian begini, apa gerakan atau solusi berikutnya? Nah, di sinilah kemudian pentingnya MKMK itu memberikan keputusan yang baik,\" ujarnya. Menurutnya, ketika MKMK tidak mampu menghasilkan putusan yang baik maka kondisinya akan tetap sama. Untuk itu, MKMK diharap untuk berani mengeluarkan keputusan yang tegas. \"MKMK tidak menyiratkan adanya bahwa ada perubahan yang baik, ada situasi yang baik, maka kemudian tidak memberikan dampak apa-apa. Pertanyaannya kemudian apakah kemudian MKMK berani memecat Anwar Usman? Apakah MKMK berani memberikan peringatan tegas, larangan konflik kepentingan misalnya,\" tambahnya. Ditinjau Ulang Sementara itu, Direktur Isu Strategis Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan (Pushan) Akademisi Hukum Tata Negara FH Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan mengatakan, publik sangat menanti keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas laporan laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK. \"Kita berharap pada MKMK, agar nanti dalam putusannya benar-benar menghasilkan putusan etik yang obyektif dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang didapat,\" kata Jimmy. Menurut dia, masyarakat sudah mengetahui bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sarat dengan cacat prosedur dan cacat substansi. \"Cacat Prosedur dikarenakan Permohonan tersebut sudah pernah dicabut oleh Pemohon, maka itu sudah kehilangan obyek perkara maupun muncul fakta saat ini berkas permohonan tidak ditandatangani,\" ungkap Jimmy. Sedangkan dikatakan Cacat Substansi, dikarenakan adanya Konflik Kepentingan antara Ketua MK dengan obyek permohonan tersebut. Sekalipun MK itu dikatakan menguji norma, namun norma yang diuji itu sangat bertalian dengan kontestasi pemilu, yang akan diikuti oleh Gibran yang juga keponakan dari Ketua MK. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5), (6), (7) yang intinya menyatakan; apabila seorang hakim yang punya kepentingan dengan perkara yang diperiksa tidak mundur merupakan bentuk pelanggaran, sehingga putusannya dinyatakan tidak sah, serta perkara itu bisa diperiksa kembali. \"Atas dasar itu, kepercayaan publik terhadap MKMK, sangat bergantung pada putusan etik nantinya. Jika, putusan etik melihat adanya cacat prosedur dan cacat substansial dalam penanganan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang dilihat oleh publik, dan diputuskan adanya sanksi etik bagi hakim yang melanggar dan perkara tersebut dibuka peluang akan diperiksa kembali sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, maka marwah dan citra MK di mata publik bisa terselamatkan,\" pungkas Jimmy. (Sur)
DPR Dorong Audit Cegah Munculnya Honorer Siluman Jadi PNS
Jakarta | FNN - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya audit terhadap proses pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Usulan audit disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menyusul banyaknya temuan kasus tenaga honorer siluman dalam proses pengangkatan honorer menjadi PNS yang merupakan implementasi dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan itu disampaikan Mardani Ali Sera dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema \"Implementasi RUU ASN usai Disahkan DPR\" di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Untuk diketahui, sesuai UU ASN yang baru sahkan, skema pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS nantinya menggunakan sistem seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan (SK) pengangkatan. Tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja di bidang fungsional, administratif, serta pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian akan diprioritaskan dalam pengangkatan PNS. Namun kenyataan di lapangan, pada proses masa pendataan itu terjadi tenaga honorer pendidikan seperti guru honorer yang selama ini sudah bekerja puluhan tahun bahkan mendapat julukan “pahlawan tanpa tanda jasa” tiba-tiba harus tersisih, oleh honorer siluman yang namanya tiba-tiba masuk dalam base data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Padahal honorer siluman selama ini tidak pernah terdata sebagai tenaga pendidik atau di bidang fungsional lainnya. Menurut Mardani, honorer pahlawan yaitu para tenaga honorer yang sudah belasan tahun bekerja tetapi tidak diangkat. Tetapi meski UU ASN sudah memberikan rambu-rambu, masih ada saja yang namanya honorer siluman dari hasil kolaborasi jahat permufakatan dengan para pengelola atau pemegang otoritas, itu tiba-tiba namanya masuk. Padahal, menurut Mardani, tenaga honorer siluman itu tidak terdata sebagai tenaga honorer yang harus memenuhi syarat dan kriteria untuk bisa diangkat menjadi PNS. “Masih ada saja yang namanya honorer siluman dari hasil kolaborasi jahat permufakatan dengan para pengelola atau pemegang otoritas, itu tiba-tiba namanya masuk padahal nggak ada orangnya. Sehingga kami memandang, di undang-undang itu ada audit terhadap honorer ini,” tegas Mardani. Soal audit rekrutmen honorer menjadi PNS ini, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI) Heti Kustrianingsih menegaskan sangat mendukung usulan tersebut. “Saya setuju kalau honorer memang diaudit dan memang betul, seharusnya sampai 3K kemarin, harus diaudit bener. Karena memang nggak orangnya,” ujarnya. Terakhir, ia mendapati kasus ada guru honorer siluman yang setelah diselidiki selama ini pekerja pabrik, lalu tiba-tiba datanya masuk dalam base data di Dapodik. Bahkan sampat diketuk dan mendapat SK pengangkatan. Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak. “Kemarin ada kejadian. Ada honorer siluman juga yang kerja di pabrik bisa jadi P3K, dan sekarang sudah ketok palu dapat SK. Ya.. kita mau bagaimana lagi. Jadi kalau memang ada audit saya setuju,” tegas Heti. Di forum sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan dari perkembangan terakhir rapat bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai mitra kerja Komisi X DPR, pihaknya mendapati konsep bahwa bagi pemerintah daerah yang tidak membuka formasi penerimaan dan pengangkatan guru honorer sebagai PNS, maka pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pihak sekolah untuk melakukan pengangkatan sendiri. “Jika daerah tidak membuka formasi, maka pemerintah menawarkan PP pengangkatan itu bisa dilakukan oleh sekolah sendiri, jadi sekolah boleh mengangkat, dengan catatan mengambil dari database yang ada,” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini. Sementara itu mengenai guru pengangkatan guru honorer agama yang masuk dalam Kementerian Agama RI, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan poin besar dari persoalan ini adalah akses guru agama terhadap kesejahteraan masih sangat kurang. “Yang kedua ketersediaan guru, kekurangan guru di ruang pendidikan keagamaan, dan ketiga yakni tenaga P3K. Kalau Kang Dede (Dede Yusuf) tadi penerimanya 1 juta (guru honorer umum), kalau nggak salah di pendidikan keagamaan baru 49.000,” ujar Diah. Minimnya penerimaan dan pengangkatan guru agama, menurut politisi dari PDI Perjuangan ini karena persoalan sinkronisasi sistem penerimaan keguruan dan sistem manajemen keguruan. “Kita berharap keinginan baik pemerintah untuk juga tidak terhambat hal-hal yang sifatnya teknis di kementerian. Jadi harus selalu konsolidasi, koordinasi karena kayak pendidikan keagamaan terbacanya jadi kecil, karena data yang masuk kecil,” tegas Diah. Aturan Turunan Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni mengatakan agar UU ASN lebih lincah dan dapat mengakomodasi beragam persoalan dan kebutuhan tenaga honorer, maka diperlukan peraturan turunan dari UU ASN baik berupa peraturan pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). “Agar lebih lincah kita atur di turunan bawahnya, karena yang paling tahu kebutuhan itu harusnya kan instansi pemerintahnya,” sebut Alex. Ia mencontoh, pihaknya hampir setiap hari harus paraf usulan beragam kebutuhan. Ada usulan berupa rekrutmen, usulan perpindahan jabatan dan beragam usulan lainnya. Namun, pihaknya mendapat kendala karena di UU lama, pemerintah pusat tidak bisa bergerak karena di UU lama usulan baru bisa dilakukan jika ada usulan dari pemerintah daerah setempat. Sehingga proses ya menjadi tidak lincah. “Jadi misalnya atas rekomendasi Menteri Pendidikan misalnya di daerah tertentu gurunya kurang, kita bisa rekrut di situ. Kalau sekarang tidak bisa karena sekarang prosesnya adalah diusulkan oleh instansi dalam hal ini Pemda dan ditetapkan oleh menteri. Jadi nanti walaupun tidak diusulkan pun, kalau pemerintah (pusat) merasa prioritas, kita akan rekrut disitu termasuk mobilitinya,” tegas Alex. (Sur)
Bamsoet Dorong Percepatan Migrasi Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan tantangan industri otomotif saat ini yakni menuju era netralitas karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. Mengingat otomotif merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Mega Proyek dan EBT PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sektor transportasi melepas emisi karbondioksida (CO2) sebanyak 280 juta ton pada 2020 dan diprediksi membengkak menjadi 860 juta ton pada 2060. \"Tidak hanya melalui kendaraan listrik, untuk mengurangi emisi gas buang, kini dunia juga sedang berusaha menghadirkan Kendaraan tenaga surya serta kendaraan tenaga hydrogen. Sebagaimana telah dilakukan Sono Motors asal Jerman yang telah menghadirkan sebuah mobil tenaga surya bernama Sion sebagai pilihan mobilitas yang terjangkau dan ramah lingkungan. Kita juga harus mempersiapkan diri sejak sekarang, sehingga tidak ketinggalan,\" ujar Bamsoet dalam Kick Off Green Energy Percepatan Transformasi Energi Listrik di Indonesia. Diselenggarakan Tribun Network Kompas Gramedia dengan PT PLN Persero, di Jakarta, Rabu (18/10/2023). Turut hadir PLT Sekjen Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini, CEO Gesits Bernardi Djumril, President Direktur Prestige Motors Rudy Salim, serta SVP Corporate Strategy and Business Development IBC Adhietya Saputra. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2020, populasi kendaraan roda empat bermesin pembakaran internal (mobil ICE) mencapai 17,5 juta unit dan menghasilkan emisi karbon 59,3 juta ton dan jumlah sepeda motor ICE 100,5 juta unit dengan emisi karbon 36 juta ton. Tahun 2030, jumlah mobil ICE diprediksi naik menjadi 25,8 juta unit tahun 2030 dengan emisi karbon 92,2 juta ton, dan jumlah motor ICE diprediksi naik menjadi 158,42 juta unit pada 2030 serta menghasilkan emisi 55 juta ton karbon. \"Berdasarkan UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, komitmen Indonesia pada tahun 2030 menargetkan penurunan gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional. Serta menurunkan emisi sektor energi 314 juta ton dengan kemampuan sendiri, dan 441 juta ton dengan bantuan internasional. Salah satu cara mewujudkannya, sesuai roadmap menuju net zero emission, pada 2051-2060, seluruh kendaraan bermotor sudah harus bebas emisi. Karenanya, percepatan penggunaan kendaraan listrik saat ini merupakan sebuah keniscayaan,\" jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mendukung Permenperin 6/2022, yang menargetkan penjualan mobil listrik tahun 2025 mencapai 400 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 5 juta barel dan emisi karbon 1,84 juta ton. Tahun 2030, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 600 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 7,5 juta barel dan emisi karbon 2,76 juta ton. Tahun 2035, penjualan mobil listrik ditargetkan 1 juta unit, dengan pengurangan impor BBM 12,5 juta barel dan emisi karbon 4,6 juta ton. \"Sementara produksi motor listrik pada 2025 diproyeksikan 1,76 juta unit, tahun 2030 sebanyak 2,45 juta unit, dan tahun 2035 sebanyak 3,22 juta unit. Target pengurangan emisi karbon pada 2025, 2030, dan 2035 masing-masing mencapai 800 ribu ton, 1 juta ton, dan 1,4 juta ton,\" tandas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pengguna kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Antara lain, ramah lingkungan dan ramah kantong, karena tidak menghasilkan emisi gas buang serta tidak perlu service rutin bulanan. Kendaraan listrik juga memiliki torsi instan sehingga terasa lincah dan gesit, terutama ketika digunakan dalam situasi stop and go. \"Keunggulan lainnya yakni kondisi kabin senyap dan nyaman, tidak terdengar suara mesin, pajak kendaraan relatif murah, di DKI Jakarta BBNKB gratis dan PKB yang hanya perlu dibayar 10 persen oleh pemilik mobil, minim perawatan karena memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional, memiliki tingkat efisiensi tinggi serta bebas tilang ganjil genap,\" pungkas Bamsoet. (Sur).
Tiga Oknum BP3MI Lakukan Pungli ke PMI, Kepala BP2MI: Hukum Seberat-beratnya
Jakarta, FNN - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani tampak marah besar mendengar kabar tiga oknum BP3MI Banten melakukan pungutan liar atau pungli dengan modus membuka layanan money changer kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari negara penempatan. Ketiga oknum BP3MI yang berinisial HP, MT dan JS telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pungli atau penerimaan gratifikasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang (Kejari). Benny pun meminta Kejari Tangerang menjatuhkan hukum seberat-beratnya kepada tiga oknum pegawai BP3MI. Benny menegaskan, bahwa tindakan pungli tersebut tidak bisa diberikan toleransi. \"Pada tanggal 18 Oktober 2023 Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menangkap tiga oknum BP3MI atas dugaan korupsi atau pungli dengan modus pungutan liar kepada pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno Hatta dengan membuka layanan money changer yang tidak sesuai dengan nilai tukar semestinya, kita minta Kejari untuk memberikan hukuman yang berat karena telah melakukan kejahatan,\" kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/10/2023). Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Kejari Kota Tangerang, ketiga oknum BP3MI tersebut sudah beroperasi selama dua tahun membuka layanan money changer dengan tukar rupiah yang tidak sesuai. \"Mereka ini sudah beroperasi selama dua tahun, terakhir mereka melancarkan aksinya kepada 17 PMI yang dideportasi dari Arab Saudi pada tanggal 4 Oktober 2023, dari hasil tindakan kejahatan itu Kejati mengamankan uang seratus juta lebih,\" ucapnya. Benny menegaskan, BP2MI tidak mempunyai wewenang atau aturan yang memperbolehkan pegawai lembaga yang dia pimpin untuk membuka layanan money changer atau pertukaran duit terhadap PMI yang tiba ke tanah air dari negara penempatan. \"Jadi jika ada pegawai BP2MI membuka layanan tukar rupiah di seluruh Indonesia, segara melapor kepada kita, akan kita langsung tindak hukum, ini jelas pelanggaran yang mengkhianati konstitusi negara,\" tegasnya lagi. \"Saya pertama kali dilantik oleh Presiden Jokowi, saya sering katakan baik di internal BP2MI dan kepada teman-teman media, kejahatan di masa lalu harus diakhiri ditiggalkan, hati-hati pegawai BP2MI jangan lakukan hal ini, hal itu karena saya tidak akan segan-segan langsung memecat dan memproses hukum, tidak ada kata kompromi dalam hal kejahatan,\" sambung dia. Benny mengucapkan terima kasih atas penangkapan tiga anak buahnya oleh petugas Kejari yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di wilayah Bandara Soekarno-Hatta pada. Benny bahkan meminta pasal yang dijeratkan kepada petugas Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu, memiliki sanksi yang paling berat. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada ketiga tersangka juga bisa berat. \"Terima kasih kepada penegak hukum (yang melakukan penangkapan), mari kita bekerja sama, mari kita kolaborasi, lakukan tugas-tugas secara profesional. Dan sekali lagi kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya,\" ujar Benny. Pihaknya menyerahkan penanganan kasus itu sepenuhnya kepada penegak hukum. BP2MI mendukung penuh seluruh langkah yang ditempuh kejaksaan. \"Kita ikuti proses hukumnya, kita menyerahkan kepada lembaga penegak hukum dan tentu lembaga penegak hukum kita minta tidak ragu menjatuhkan sanksi, sekeras-kerasnya agar ini memberikan rasa keadilan kepada para PMI yang telah menjadi korban,\" imbuh Benny. Benny pun tak ragu meminta kejaksaan melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan intimidasi atau pemaksaan terhadap PMI untuk menukar uang asing mereka ini. Agar seluruh pihak-pihak yang terkait, termasuk otak dari dugaan kejahatan itu turut terbongkar tuntas. \"Proses penangkapan ini kami minta juga kepada kejaksaan untuk dilakukan pendalaman. Ini kan sudah dua tahun ternyata, saya memimpin tahun ketiga atau masuk tahun keempat,\" kata Benny. \"Sejak awal saya katakan ada kejahatan di masa lalu, tentang penukaran dolar, ada kejahatan di masa lalu PMI datang digiring untuk naik transportasi yang itu menjadi bisnis pihak-pihak tertentu. Dan ternyata terjadi lagi. Jadi yang sering saya sampaikan itu bukan cerita bohong, tentu karena saya memiliki banyak sumber informasi, bahkan jauh sebelum saya memimpin BP2MI,\" sambungnya. Benny menegaskan pihaknya takkan melakukan intervensi terhadap penanganan kasus tersebut. Apalagi sampai meminta pelaku dibebaskan. Benny percaya akan profesionalisme aparat penegak hukum yang menangani kasus itu. \"Kenapa kami langsung konferensi pers, tidak mengkonfirmasi by phone, justru kami nggak ingin. Kalau kami konfirmasi by phone seolah-olah kita nelepon untuk melobi. Sehingga dengan berita menurut saya sudah cukup. Saya yakin, tidak ragu, profesionalisme penegak hukum,\" jelas dia. Benny mengungkapkan, sejak awal dirinya memimpin BP2MI, karena memang ingin membenahi lembaga tersebut. Ia selalu menindaklanjuti begitu banyak laporan yang masuk kepadanya, terkait pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan anak buahnya. Benny dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan dan mengancam jajarannya agar tak melakukan pelanggaran. \"Seminar di Batam, saat itu saya menyerahkan souvenir kepada pimpinan Polri di Batam yaitu borgol. Mungkinkah agak unik ini, tidak pernah ada lembaga negara saya kasih souvenir borgol. Saya ingat persis, silakan lihat di jejak digital, saya katakan borgol ini saya titipkan kepada aparat penegak hukum, untuk suatu saat jika ada di antara petugas-petugas BP2MI yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kejahatan maka borgol itu silakan kenakan kepada petugas-petugas di lingkungan BP2MI. Jadi terbukti,\" jelasnya. (Sur)
Anies-Muhaimin Resmi Mendaftarkan ke KPU, Kaum Nyinyir Frustasi
Jakarta, FNN - Pasangan capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) akhirnya berhasil mendaftarkan diri secara resmi di kantor KPU, Kamis, 19 Oktober 2023, di Menteng Jakarta Pusat. Acara yang cukup mendebarkan itu telah berlangsung lancar setelah sebelumnya banyak yang skeptis bahwa pasangan ini bisa mendaftar. Hari ini seluruh keraguan, nyinyir, dan sinisme, hancur lebur. Tampak ratusan ribu simpatisan ikut mengantar AMIN ke KPU. Mereka telah hadir di sekitar gedung KPU sejak pukul 6 pagi dan terus bertambah seiring datangnya siang hari. Mereka datang dari berbagai daerah terutama sekitar Jabodetabek, bahkan ada yang dari Purwakarta dan Sumatera Barat. Tak hanya itu, para ulama dari Madura pun telah datang sejak Rabu pagi ke Jakarta agar bisa ikut mengantar AMIN. Wajah-wajah para ibu dari berbagai pengajian, komunitas, hingga para pensiunan jenderal baik dari Polri maupun TNI juga tampak di antara ribuan massa. Beberapa pengusaha keturunan juga tampak. Mereka mengaku hanya ingin ada perubahan. Para relawan datang dengan puluhan bus juga mobil pribadi. Akibatnya kehadiran massa membuat rombongan AMIN yang harusnya masuk ke kantor KPU pukul 8 pagi, baru bisa masuk pada pukul 9 lebih. Itupun batal dengan mobil karena di depan KPU sudah dipenuhi ribuan relawan. Karena terhambat oleh arus massa menjadi kesempatan bagi AMIN menyapa pendukungnya dari atas mobil. Saat di kantor KPU telah berkumpul para tokoh pendukung AMIN dari 3 partai yakni PKB, PKS dan Nasdem. Kedua calon pemimpin itu langsung memasuki kantor KPU dan bertemu ketua KPU serta jajarannya. Di hadapan ketua KPU Anies menyatakan ini misi besar bangsa dan yakin KPU akan bekerja dengan profesional dan amanah. Anies mengapresiasi dan respek terhadap kinerja KPU termasuk anggota di bawah yang mengurus logistik tapi mungkin bekerja tanpa ruang berpendingin. Sedangkan ketua KPU Hasyim Ashari menyatakan permohonan doa agar mereka bisa sehat dan diberi keselamatan agar husnul khotimah dalam bekerja. Selanjutnya acara berlangsung di hadapan para tokoh relawan dan insan pers. Anies menyatakan paham dengan situasi pemilu yang pasti ada konflik kepentingan dan kompetensi tapi harus diingat kami semua adalah keluarga besar jadi harus dijaga bersama. Menanggapi pertanyaan wartawan terkait ada upaya pencekalan, Anies yakin KPU akan bekerja jujur dan kredibel. Karena Pilpres adalah acara bangsa yang harus berjalan jujur tertib, rapi dan kredibel. (nin)
Kemendagri Sosialisasikan Kepmendagri tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada
Jakarta, FNN | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) mengadakan Rapat Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). \"Penetapan Keputusan ini tak lepas dari komitmen Ditjen Bina Adwil membersamai Pemda dalam menegakkan Perda dan Perkada sehingga dapat tercipta kondisi yang tenteram dan tertib,\" kata Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Edi Samsudin Nasution, di Jakarta, Selasa, (17/10/2023). Edi menuturkan selama ini pihaknya telah mendengar dan memahami kesulitan Satpol PP dalam menegakkan Perda dan Perkada. Melalui berbagai forum dan media, dapat disimpulkan bahwa hambatan kinerja Satpol PP dari Sabang hingga Merauke dalam penegakan Perda dan Perkada lebih disebabkan oleh faktor kurangnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap kelangsungan kinerja tersebut. Edi juga menyebutkan, selama ini kinerja penegakan Perda dan Perkada hanya dilihat sebagai sebuah tindakan yang dilaksanakan Satpol PP sebagai penegak Perda dan Perkada. Akibatnya, Pemda menjadi abai terhadap fakta bahwa penegakan Perda dan Perkada merupakan sebuah proses yang harus didukung secara keseluruhan. \"Bukan tidak ada yang mengeluhkan hambatan yang datang dari faktor eksternal, tetapi dapat disimpulkan hambatan yang datang sebagian besar dari internal Pemda sendiri,\" jelasnya. Untuk itu, kata dia, melalui forum kali ini ada tiga sasaran yang hendak dicapai. Pertama, tersosialisasikannya Kepmendagri tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada. Kedua, diperolehnya masukan atas teknis pengumpulan data pengukuran kinerja penegakan Perda dan Perkada. Ketiga, didapatkannya masukan atas tindak lanjut pengukuran kinerja penegakan Perda dan Perkada. \"Saya berharap forum ini bisa menjadi sarana mengupas tuntas substansi hingga teknis implementasi Keputusan Mendagri Nomor 100.4.2.4-084 tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada. Masing-masing peserta diharapkan dapat berbagi ilmu dan pengalaman sehingga dapat dihasilkan suatu pengetahuan bersama,\" ujarnya. (Sur)
Kemendagri Harap Pensiunan PNS Tetap Produktif
Jakarta, FNN | Masa pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya tak menjadi penghalang untuk terus berkontribusi kepada masyarakat. Justru seharusnya dengan pengalaman selama bertahun-tahun menjadi abdi negara, hal itu dapat menjadi modal awal bagi para pensiunan untuk tetap produktif. Demikian ditekankan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro pada acara Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Mencapai Batas Usia Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 November 2023 di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/10/2023). \"Saya mendoakan Bapak/Ibu dapat terus menjalankan aktivitas. Coba pensiunan Kemendagri ini diprofil kemampuannya. Untuk yang masih mau bekerja, dengan kemampuan mereka, ada tidak perusahaan yang mau sesuai dengan bidangnya masing-masing,\" imbuhnya. Suhajar menambahkan, saat ini banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman. Untuk itu, kata dia, para pensiunan PNS yang masih produktif tetap dapat bekerja sesuai dengan potensi di bidang masing-masing. \"Sekarang ini kan ada namanya persatuan pensiunan, organisasi lainnya, tapi diprofiling riwayat pekerjaannya. Yang masih mau [bekerja] silakan, yang tidak mau juga tidak apa-apa, jangan diganggu. Jadi ada bank data tentang kompetensi orang-orang pensiun,\" ujarnya. Lebih lanjut, Suhajar menerangkan, di Indonesia masih ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja pada usia 65 tahun. Menurutnya, orang-orang dengan potensi ilmu yang memadai dinilai jauh lebih menarik untuk direkrut ketimbang tenaga kerja baru. \"Sejumlah perusahaan memanfaatkan orang sampai berusia 65 atau 64 tahun, orang yang mempunyai kompetensi diambilnya ketimbang mengambil orang, baru dilatihnya,\" jelasnya. Dalam kesempatan itu, Suhajar sangat mengapresiasi para pegawai yang akan pensiun tersebut karena telah mengabdikan hidup untuk bekerja bagi negara dan masyarakat. Ia pun menyampaikan harapannya agar setelah pensiun mereka dapat menikmati hidup dengan lebih bahagia bersama anggota keluarga. \"Hari ini kita akan mendoakan rekan-rekan kita memasuki usia pensiun per tanggal 1 November,\" tandasnya. Sebagai informasi ada 12 orang pegawai di lingkungan Kemendagri yang akan pensiun per 1 November 2023 mendatang. Mereka berasal dari sejumlah komponen di lingkungan Kemendagri, yaitu dari Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri dari Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Tata Laksana. Kemudian dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Ditjen Otonomi Daerah (Otda), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). (Sur)
Perombakan Kabinet Pasti Dilakukan
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai perombakan atau reshuffle kabinet pasti dilakukan Presiden Joko Widodo pasca-mundurnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.\"Iya lah. Ya pasti dong,\" kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Meskipun demikian dia mengatakan sampai saat ini belum ada tanda-tanda reshuffle kabinet akan dilakukan Jokowi.Dia juga meminta wartawan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri Pertanian definitif.Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi Pelaksana Tugas Menteri Pertanian.Budi Arie mengatakan Plt Menteri Pertanian memerlukan waktu satu atau dua bulan untuk bekerja.Mengenai siapa saja sosok menteri yang akan diganti Presiden dalam perombakan kabinet, Budi Arie menegaskan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.\"Semua itu hak prerogatif presiden, kita tunggu saja lah. Saya juga enggak mau bergunjing. Masa nanti Menkominfo tukang gosip,\" kucap Budi.(sof/ANTARA)
Batalkan Rencana Pembangunan Rempang Eco City Segera
Jakarta, FNN | Petisi 100 menyerukan kepada pemerintah agar membatalkan pembangunan Rempang Eco City yang telah menimbulkan keresahan masyarakat Batam, Kepulauan Riau. Hal ini disampaikan oleh delegasi yang mewakili para tokoh lintas profesi dan lintas daerah yang tergabung dalam Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat pada hari ini Jumat (6/10/2023). Mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait Skandal Nasional Kasus Rempang, Kepulauan Riau. Delegasi Petisi 100 telah diterima oleh Anggota DPD/MPR, Tamsil Linrung dan sejumlah anggota BAP DPD RI. Menurut salah satu delegasi, Marwan Batubara menyebutkan bahwa konflik warga etnis Melayu dengan aparat negara di Rempang merupakan skandal nasional yang memalukan negara dan sekaligus menurunkan martabat bangsa Indonesia. Hal ini terjadi akibat perbuatan illegal, otoriter dan melanggar hukum yang dipraktekkan aparat gabungan Polri, TNI, Pemda dan Satpol PP berjumlah sekitar 1010 personil, 60 kendaraan, termasuk Brimob bersenjata dan bermotor, berikut kendaraan penembak gas air mata. Mereka kata Marwan bertindak beringas layaknya menghadapi pelaku kejahatan sistemik terhadap negara, aparat gabungan dipersenjatai secara berlebihan telah menembakkan gas air mata secara tidak terukur dan tidak sesuai prosedur ke arah lingkungan sekolah yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. \"Tindakan ini menimbulkan korban cedera sekitar 22 orang. Selain itu sekitar delapan orang penduduk Rempang ditahan dan diintimidasi,\" katanya dalam rilis yang diterima redaksi FNN, Jumat (6/10). Dalam pernyataan sikapnya Petisi 100 menyebut kriminalisasi dan tindakan represif aparat gabungan ini dilakukan dalam rangka mengamankan proyek oligarki, Rempang Eco City (REC) yang dikelola perusahaan Makmur Elok Graha (MEG), milik taipan oligarki Tomy Winata. Untuk itu rezim Jokowi telah berencana dan bertindak secara biadab dan melawan hukum guna mengosongkan Rempang dari penduduk asli dan etnis Melayu yang telah meninggali pulau tersebut lebih dari 100 tahun. Seperti diketahui, proyek REC diproses sangat cepat dan mendadak. Perencanaannya hanya berlangsung sekitar 4 bulan sejak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan REC April 2023, penandatangan MOU antara PT MEG, Xinyi Investment (Hong Kong) dan Menteri Investasi/Kepala BKPM 28 Juli 2023, hingga pemberian status Proyek Strategis Nasional (PSN) 28 Agustus 2023. Setelah itu, rakyat digusur paksa 7 September 2023. Guna menjustifikasi dan melancarkan pelaksanaan proyek REC, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang melanggar konsitusi, sejumlah UU dan hak/HAM rakyat. Menko Airlangga Hartarto, secara semena-mena dan ilegal, telah menerbitkan Permenko No.7 Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang menetapkan proyek Rempang Eco City (REC) sebagai Program Strategis Nasional. Hal ini jelas melanggar UU dan peraturan, sebab proyek PSN haruslah merupakan proyek pemerintah, BUMN atau BUMD, bukan protek swasta. Selain itu, kata Marwan ditemukan fakta bahwa Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sejauh ini tidak mempunyai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Rempang. Sekalipun BP Batam memiliki hak mengelola lahan, BP Batam tidak berhak menggusur tempat tanggal warga yang telah ditempati secara sah dan turun temurun. Artinya, semua tindakan BP Batam di Pulau Rempang merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum, khususnya mematok tanah masyarakat dan menggusur, atau relokasi paksa, yang jelas merupakan tindakan ilegal, melanggar hukum dan melanggar HAM berat. Setiap pengeluaran Pemda harus merujuk mata anggaran berdasarkan fungsi, organisasi dan program di dalam APBN/APBD, dengan persetujuan DPR/DPRD. Sementara, proyek penggusuran dan relokasi warga Rempang berlangsung mendadak dan super cepat. \"Maka, dapat dipastikan tidak tersedia mata anggaran untuk penggusuran, relokasi atau kompensasi proyek REC tersebut Dalam APBN/APBD tahun anggaran 2023,\" paparnya. Meskipun dinyatakan tujuan proyek REC adalah investasi dari China untuk pengembangan sektor industri, perdagangan, bisnis dan pariwisata nasional, Petisi 100 menduga adanya motif lain di balik rencana investasi China yang diakui bernilai Rp 381 triliun (hingga 2080) tersebut. Salah satunya adalah untuk tersedianya wadah pencucian uang bagi para konglomerat busuk yang terlibat berbagai tindak KKN, termasuk para perampok dana rekapitalisasi BLBI yang nilainya sekitar Rp 700 triliun. Di samping memperoleh keuntungan dari invesasti yang ditanam, Petisi 100 menilai China akan memperoleh pasar bagi industri terkait PLTS di China daratan dan juga kesempatan kerja bagi TKA China. Melalui REC, China mendapat pijakan menjalankan program OBOR, jalur sutra modern, termasuk melaksanakan eksodus rakyat ke Rempang. Rezim Jokowi telah semakin membuka kesempatan bagi China menjajah Indonesia. proyek REC merupakan salah satu implementasi delapan butir kesepakatan Jokowi-Xi Jinping di Chengdu, China, 27 Juli 2023, yakni butir-butir ke-5 (pengembangan IKN), ke-6 (Twin Parks) dan ke-8 (ekonomi dan teknis). REC juga akan membuka peluang bagi penjajahan Singapore ke Indonesia, karena sangat berkepentingan melakukan ekspansi wilayah. Mei 2023 yang lalu, pemerintah menerbitkan PP No.26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. PP ini menjadi pembuka jalan bagi ekspor pasir laut ke Singapore. Di sisi lain, Singapore memang sangat membutuhkan pasokan pasir laut untuk reklamasi, karena telah berencana memperluas dan merelokasi berbagai infrastruktur, termasuk pelabuhan, kawasan industri, kawasan wisata, perumahan, dll. Petisi 100 menegaskan bahwa kebijakan rezim Jokowi baik di pulau Rempang maupun di IKN menetapkan HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun melalui PP No.12/2023 jelas melanggar konstitusi, UU No.5/1960 dan Putusan MK No.21-22/ 2007 yang menyatakan lamanya pemberian HGU dan HGB tersebut melanggar UUD 45. Karena itu motif di balik proyek REC diyakini tak lepas dari adanya kepentingan oligarki, asing China dan motif pencucian uang para konglomerat hitam. Berdasarkan uraian dan berbagai fakta di atas, sesuai amanat konstitusi dan demi tegaknya hukum dan kedaulatan rakyat, Petisi 100 menuntut agar: 1. Proyek Rempang Eco City segera dibatalkan; 2. Karena telah terjadi berbagai pelanggaran hukum/UU, dan adanya indikasi pengkhianatan terhadap negara, Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara/pemerintahan untuk segera menjalani proses pemakzulan; 3. Semua pejabat negara, terutama pimpinan Lembaga/Kementerian yang diduga telah terlibat melakukan tindakan melanggar hukum, mengkriminalisasi rakyat dan ditengarai melakukan kebohongan publik, agar segera menjalani proses hukum. (sws)
NU = Nahdliyin Ujug-ujug
Oleh Ahmad Fahmi | Seorang Warga NU tanpa KTA MENURUT survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan Agustus lalu 56,9 % dari seluruh penduduk Indonesia menyatakan bahwa dirinya bagian dari Nahdlatul Ulama (NU). Jika jumalh pemilih ada 204 juta orang, maka persentase itu bila dikonversi menjadi 116 juta orang. Suatu jumlah yang sangat besar, bahkan sudah bisa disebut mayoritas mutlak. Tidak heran jika para politis dan calon presiden lalu berusaha mendekati NU, mengkerabati NU bahkan ada yang menjadi \"NU\" alias Nahdliyin Ujug-ujug. Para politisi berpotensial dari NU sendiri seperti Mahfud MD, Khofifah IP dan Muhaimin Iskandar hanya bisa menjadi pelengkap penderita. Syukur-syukur bisa menjadi Cawapres seperti Gus Imin. Sayangnya dengan dalih NU ada di mana-mana keadaan abnormal ini malah dipelihara. Padahal di balik kata ada di mana-mana itu tersirat bahwa orang-orang NU hanyalah pengikut, hanya pembantu yang bertugas menjadi vote getter bagi para politisi yang berambisi menjadi caleg, cabup, cawalkot, cagub maupun capres. Mungkin ini cerminan juga dari tingkat pendidikan warga NU yang dalam survei di atas dikatakan 62,8 % berpendidikan SD atau SMP, jadi ada kecenderungan untuk mengekor. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi motivasi warga NU supaya tidak melulu menjadi follower. Pada suatu hari di era Orde Lama para kyai, ulama dan habaib berkumpul membicarakan masalah keagamaan dan kebangsaan. Setelah itu mereka makan siang. Habib Ali bin Abdurrahman Alhabsyi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Ali Kwitang kaget melihat lambang NU ada di bawah nampan untuk makan dan berkata \"Jangan kalian berani-berani membuat jatuh perkumpulan ini dengan meletakkannya di bawah.” (sumber: https://shorturl.at/akFJR). Secara politis warga Nadhlatul Ulama ini sebenarnya punya dua partai yang sangat NU yaitu PPP yang anggota fusi terbesarnya di tahun 1971 adalah komponen NU serta PKB yang didirikan oleh PBNU tahun 1998 dengan dimotori oleh Gus Dur dan kawan-kawan. Sangat salah sekali jika ada yang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak mau melihat NU punya organ politik. Pasti Gus Dur mau PKB menjadi besar dengan dukungan akar rumput NU, istilahnya ada politik identitas NU pada PKB. Mengenai PPP sendiri sejak reformasi partai itu selalu ketua umumnya dari unsur NU kecuali Suharso Monoarfa, bahkan Hamzah Haz bisa menjadi Wakil Presiden RI. Langkah Gus Imin mau menjadi cawapres Anies Baswedan sebenarnya banyak membuat para nahdliyin ujug-ujug ini terperangah, karena investasi mendekati warga NU ini bisa tiba-tiba tidak membuahkan hasil karena tentunya para kyai menjadi ragu untuk memilih orang \"NU\" dengan lebih memilih Gus Imin yang cucu KH Bisri Syansyuri salah satu pendiri NU, mantan anggota KNIP dari Masyumi serta mantan Ketua Majelis Syuro PPP. Efek samping lainnya adalah Mahfud MD dan Khofifah IP dengan tiba-tiba menjadi favorit lagi untuk posisi cawapres, bahkan berkah ini pun sampai juga ke Yenny Wahid yang notabene seterunya Gus Imin. Yang paling saya harapkan sebenarnya tiba-tiba Mahfud MD menjadi capres bukan cawapres lagi. Itu sudah sangat pantas, dengan kualitas seperti beliau yang pernah jadi legislatif, yudikatif dan eksekutif, dengan potensi dukungan mayoritas di atas 56,9 % dari warga NU, dengan sikap inklusifitas beliau yang diterima di semua golongan. Saya cuma bisa berharap tangan Tuhan tiba-tiba menunjuk ke Mahfud MD, takdir menjadi Presiden RI ke 8. Di video ini https://rb.gy/v812q bisa kita rasakan suasana haru dan merinding ketika Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI. Mungkin setelah 25 tahun sudah saatnya seorang warga NU asli bisa kembali menjadi Presiden RI. Ada peribahasa Jerman mengatakan \"Die Hoffnung stirbt zuletz\" (Hope dies last) , kita masih bisa berharap sampai tanggal 19 Oktober Mahfud MD menjadi Capres. (*)
POPULER
