NASIONAL

Anis Matta: Ramadhan Saat yang Tepat Bicarakan Koalisi Rekonsiliasi

JAKARTA, FNN  - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Ramadhan di tahun politik bisa menjadi momentum yang tepat bagi seluruh komponen bangsa untuk membangun koalisi rekonsiliasi. Dimana semua pihak diharapkan dapat membangun soliditas dan meletakkan kepentingan bangsa lebih tinggi diatas kepentingan yang lainnya. \"Saya berpikir, terlepas dari kompetisi politik kita menuju 2024, kita harus tetap meletakkan kepentingan bangsa itu lebih tinggi dari semuanya,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa\', Rabu (22/3/2023). Menurut Anis Matta, pembentukan koalisi politik yang ada sekarang mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang sudah ada sejak dua Pilpres terakhir. Pembelahan saat ini diperdalam dengan adanya penetapan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024. Sehingga saat ini, yang diperlukan adalah membangun soliditas bersama dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa yang semakin nyata akibat krisis global. \"Jadi puasa inikan semacam kondisi pengendalian, supaya kita semua solid dan memperkuat soliditas. Sehingga amaliyah yang paling afdal di bulan Ramadhan adalah membangun koalisi rekonsiliasi,\" katanya.  Partai Gelora, partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini menilai dengan pengkosolidasian politik nasional dalam satu format koalisi rekonsiliasi baru tersebut, diharapkan semua pihak dapat menyatu menghadapi krisis dan mencegah supaya bangsa kita tidak terjebak dalam ancaman disintegrasi bangsa. \"Musuh kita sebenarnya adalah krisis, dan krisis inilah yang mengancam kita. Banyak anomali yang terjadi sekarang, yang disanksi Rusia, tapi yang bangkrut bank-bank Amerika dan Eropa,\" ujar Anis Matta Indonesia, kata Anis Matta, sebelumnya telah menjadi korban (collateral damage) dari adanya revolusi maritim dan industri di Eropa, menyebabkan penjajahan di tanah air dimulai pada abad 15-16. \"Pada abad 15 dan 16 kita sudah mulai dijajah, itu prosesnya sangat jauh, tapi bagaimana jika krisis terjadi di tengah dunia yang sangat terintegrasi seperti sekarang, tentu dampaknya akan sangat parah,\" katanya. Dampak dari krisis sekarang, menurut Anis Matta, tidak hanya soal kebangkrutan negara, tetapi juga ancaman disintegrasi bangsa.  Karena itu, Anis Matta berharap aura kebajikan dan kelembutan Ramadhan dapat memberikan kebaikan dalam politik.  \"Ramadhan itu bulan penuh berkah. Orang kitakan senangnya buka puasa bersama. Sambil buka puasa bersama , itu partai politik bisa membicarakan rekonsiliasi. Dan saya kira ini bisa menjadi amal politik kita,\" katanya.  Anis Matta menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan peringatan agar tetap Indonesia waspada menghadapi krisis global saat ini, meski ekonomi terlihat dalam keadaan baik-baik saja. \"Ini tunggu giliran saja, semua akan kena termasuk Indonesia. Jadi di tengah krisis ini, kita perlu menyatukan dan mengkonsolidasi para elit politik, militer, ekonomi, akademisi dan budayawan agar semua bersiap menghadapi krisis ini. Ramadhan ini adalah momentum yang paling bagus untuk membuat format koalisi rekonsiliasi baru,\" pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Anwar Abbas mengkritik upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan agama dengan politik. Padahal agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena konstitusi negara diatur berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  \"Saya sampaikan, kalau agama tidak boleh dibawa dalam kehidupan politik, tentu itu jelas melanggar konstitusi dan ajaran agama. Kalau agama dianggap momok, itu sengaja dihembuskan oleh orang-orang sekuler, termasuk soal politik identitas itu,\" katanya. Menurut Anwar Abbas, justru orang-orang sekuler yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya. \"Mereka-mereka yang sebelumnya tidak pernah pakai baju koko dan tidak pernah pakai peci hitam, tetapi begitu mendekati tahun 2024 mereka mulai pakai baju koko dan juga pakai peci hitam. Mereka ini begitu sempurna memanfaatkan agama,\" katanya. Spiritualitas Refreshing dan Social Refreshing Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr Abdul Mu\'ti menyatakan sependapat dengan Anwar Abbas, bahwa agama dengan politik tidak bisa dipisahkan.  Apalagi jika dilihat dalam konteks Indonesia, dimana agama adalah sumber ajaran dan sumber nilai, sehingga tidak bisa dibuatkan garis demarkasi antara agama dan politik \"Tetapi kalau saya mengikuti ceramah-ceramah Buya Abbas ini panas amat, gaspol, dan stamina sangat hebat. Saya setuju memisahkan agama dengan politik itu mustahil. Agama itu justru pemandu moral ketika berpolitik,\" kata Abdul Mu\'ti. Di dalam Ramadhan, kata Abdul Mu\'ti, adalah pentingnya spiritualitas refreshing di kedepankan. Sebab, spirilitulitas refreshing di dalam Ramadhan ini tidak hanya mengajarkan menahan makan, minum dan nafsu kita saja, tetapi juga harus bisa menahan diri.  \"Menahan diri untuk tidak yang mencerca orang lain dengan berkata-kata kebencian atau mungkin perilaku-perilaku yang menurut saya, juga tidak mencerminkan nilai agama. Disinilah pentingnya bulan spiritualitas refreshing, bulan pengendalian diri,\" katanya. Dengan Ramadhan ini, lanjut Abdul Mu\'ti, pikiran dan jiwa kita akan dibersihkan, sehingga semua orang akan memiliki kedamaian, semangat dan bergelora untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang maju. \"Ramadhan ini juga sebagai bulan social refreshing menurut saya. Selain  memperbanyak ibadah, kita  juga melakukan sosial refreshing, memperbaiki relasi sosial satu dengan lainnya. Ramadhan ini akan menjadikan kita untuk memperkuat ukhuwah,  memperkuat kerukunan,\"  katanya. \"Kerukunan di Indonesia ini agak unik, kita bisa beda partai. Tapi kalau sudah shalat sama saja, apalagi kalau berbuka puasa juga bareng. Artinya, Ramadhan ini adalah sebuah realitas menarik yang bisa mempertemukan berbagai kalangan yang berbeda-beda pilihan politiknya, berbeda afiliasi, bahkan agamanya,\" tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini. Sedangkan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof Dr KH Nasaruddin Umar berharap dalam bulan suci Ramadhan ini agar semua pihak dapat melunakkan hatinya dan membersihkan jiwanya. \"Saya ingin menghimbaukan kepada segenap warga masyarakat bangsa, yang Islam ataupun temen-teman agama lain hendaklah saling menjaga toleransi.,\" kata Nasaruddin. Nasaradudin mengajak semua pihak agar menjadikan Indonesia sebagai Wisata Ramadhan dengan menyemarakkan bulan suci Ramadhan.  Namun, ia mengingatkan agar tidak menyajikan tontotan-tontotan yang tidak baik, karena justru akan melecehkan bulan suci Ramadhan.  \"Jangan ada tontotan yang buat tertawa terbahak-bahak, karena tidak menghargai bulan suci Ramadhan. Kalau seandainya tahu,  kalian pasti lebih banyak menangis daripada ketawa-ketawa. Mari kita menghargai bulan suci Ramadhan ini, jangan diisi dengan lawakan,\" katanya. (Ida)

Aktivis 98: Mei 2023 Jadikan Sebagai Bulan Perlawanan Rakyat

Jakarta, FNN - Cita-cita reformasi 1998 telah dikhianati oleh rezim saat ini dan dirampok oleh oligarki predator. Demikian ungkap Ubedilah Badrun salah satu pentolan aktivis 98 yang berbicara dalam Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 (KDA 98) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur (20/3/23). \"Bukankah diantara cita-cita reformasi itu korupsi diberantas? Demokrasi ditegakan? Pelanggaran HAM diadili? Hukum tidak boleh tebang pilih? Rakyat sejahtera?Datanya menunjukan bahwa korupsi merajalela, indeks korupsi anjlok dengan skor 34, Indeks Demokrasi kita juga masih dibawah 70 atau flawd democracy (demokrasi yang cacat), Indek HAM kita rapotnya masih merah juga dibawah 3,5 , pertumbuhan ekonomi stagnan kisaran 5 % dibawah Filipin, Vietnam dan Malaysia. Jumlah Orang miskin dan pengangguran terus bertambah. Rakyat menderita tetapi pejabat kekayaanya bertambah 70,3 %. Para oligark makin berkuasa bahkan ada 0,2 % warga negara menguasai 72 % luas tanah di Indonesia. Rezim ini juga berwajah otocratic legalism, otiriter berselimut regulasi\" ungkap Ubedilah Badrun yang juga akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini. Menurut Ubedilah Badrun situasi ini harus diubah baik dengan perbaikan sistem maupun dengan cara lebih mendasar misalnya jalan revolusioner.  \" Dengan jalan itu maka bulan Mei 2023 ini di usia 25 tahun reformasi ini bisa menjadi momentum perlawanan rakyat karena rakyat sudah muak dengan korupsi yang merajalela dan muak dengan janji-janji manis politik \" tegas Ubedilah  Badrun. Sekitar seratusan pentolan aktivis 98 hadir dalam pertemuan tersebht, baik dari organ FORKOT, FKSMJ, KB UI, FAMRED, FORBES, Front Jakarta, dll. Terlihat diantaranya aktivis FORKOT Niko, Agung, dll , juga aKtivis FKSMJ seperti Embay Supriantoro, Tendry, Sarbini, dan lain - lain. (ida)

Gatot Nurmantyo: Saya Sedih Presiden Dianggap Buta, Tuli, dan Tolol oleh Pembantunya

Jakarta, FNN –  Transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang mengingatkan pengalaman Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo saat berada di dalam kabinet sebagai Panglima TNI. Gatot merasa sedih, presiden dianggap bodoh oleh para pembantunya. Ia menceritakan pengalaman  masa lalu dengan penuh keharuan. “Saya menjadi ingat pernyataan Mayjen TNI Soenarko bahwa pemerintah menganggap rakyatnya buta, tuli, dan tolol. Tetapi saya koreksi, bukan begitu. Dari pemaparan para pembicara tadi saya berprasangka positif, karena saya dulu menterinya Jokowi. Jadi, justru pembantu Jokowi itu yang menganggap presidennya buta, tuli, dan tolol,” kata Gatot dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan tema Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Gatot meyakini gonjang-ganjing keuangan di Kementerian Keuangan itu bersifat politik. “Kesimpulan saya, semua ini faktor politik,” paparnya. Gatot lantas membuktikan dan menceritakan pengalaman masa lalunya ketika berbincang dengan Menteri  Sekretaris Negara, Pratikno. “Saya buktikan, pada September 2015 saya ditelefon oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pak Gatot, kemarin presiden rapat terbatas bidang ekonomi, beliau marah. Beliau habis dilapori oleh Dirjen Pajak yang katanya perolehan pajak semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba beliau dapat informasi  bahwa pajak bulan September 2015 baru mendapat Rp650 Triliun dari target Rp1.292 Triliun. Presiden mendapat masukan bahwa tiga bulan terakhir  yakni Oktober, November, Desember diambil perolehan pajak tertinggi. Tahun 2012, 2013, dan 2014 bulan Oktober tertinggi, November tertinggi, dan Desember tertinggi. Setelah digabungkan ternyata cuma Rp1.008 Triliun. Itu bisa mengakibatkan defisit anggaran,” papar Gatot. Gatot tak habis pikir, para pembantunya memberlakukan presiden seperti itu. Seakan-akan presiden tidak tahu apa-apa. Padahal yang mengungkap kejanggalan perolehan pajak itu, presiden sendiri. “Bayangkan seorang presiden dibegitukan. Anehnya beliau sendiri yang menemukan kejanggalan ini. Sekarang ada usulan agar  pakai Surat Utang Negara (SUN), ternyata tidak bisa. Waktu itu kebetulan akan terjadi Pilkada serentak dan kepala daerah takut KPK, di mana ada Rp270 Triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang masing-masing dijadikan dana pinjaman. Dalam situasi normal, Presiden tidak dianggap punya pemikiran, tidak dianggap tahu, “ tegasnya. Pada satu kesempatan, lanjut Gatot, presiden menyatakan  bahwa ekspor sejak 2020 naik drastis, tapi yang masuk kok cuma 15 persen. Bahkan Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa devisa masuk semua. “Maaf saya katakan, presiden ini dianggap oleh pembantunya seperti itu. Presiden mengatakan banyak yang masuk, tetapi nyatanya kok tidak ada yang masuk. Padahal Bank Indonesia sebagai pengawas sumber daya manusia, perkebunan, kehutanan, kelutan, dan pertambangan, begitu keluar dari kepabeanan diawasi oleh Bank Indonesia, tiga bulan kemudian harus masuk ke rekening khusus devisa, di mana rekening khusus devisa ini tidak boleh dari bank-bank yang punya cabang di luar negeri, jadi harus masuk ke Indonesia. Lalu para eksportir harus punya escort account  yang kalau ada apa-apa bisa langsung diambil. Dan itu harus tiga bulan kemudian. Kemudian otoritas jasa keuangan (OJK) juga mengadakan pengawasan keluar masuknya. Bea cukai juga mendapat laporan dari Bank Indonesia,” kata Gatot. Gatot merasa optimistis kalau para pembantu presiden jujur dan transparan, semua kejanggalan bisa diungkap. Mekanismenya sudah jelas, namun tidak dilakukan. “Saya yakin, kalau Bank Indonesia, bea cukai, dan OJK dicek secara bersama-sama, pasti perusahaan-perusahaan temannya para menteri itu tidak masuk. Pasti ada di rekening yang lain.  Maka, gak pernah masuk-masuk. Semuanya ini mereka kira presiden tidak tahu. Padahal solusinya gampang, tinggal cek saja,” paparnya. Yang membuat Gatot terheran-heran berkaitan dengan devisa adalah upaya presiden melakukan revisi PP tentang Devisa Hasil ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan Pengolahan Sumber Daya Alam untuk mendongkrak devisa namun malah menjadi keanehan. “Tetapi anehnya, direvisi-lah PP No. 1 tahun 2019. Kemudian kalau lihat datanya, presiden baru mengadakan revisi saja, rupiah sudah terkoreksi meningkat. Ini aneh, rapat terakhir bulan Maret, tetapi sudah naik bulan Januari. Jadi sangat menyedihkan sekali kita punya presiden digitukan.  Padahal ngeceknya gampang sekali, kumpulkan saja BI, Bea Cukai, dan OJK dicek bersama-sama. Saya yakin banyak uang yang mengendap.  Maka sering saya katakan, kita ini punya semua, tetapi bukan untuk kita. Saya bersedih, presiden oleh para pembantunya dianggap buta, tuli, dan tolol,” paparnya. Informasi terbaru kata Gatot, saat ini ada aliran dana Rp1 triliun ke partai politik. Gatot juga mensinyalir akan banyak izin tambang keluar menjelang tahun Pemilu. Dalam diskusi publik kali ini menghadirkan narasumber Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi) dan Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), Gatot Nurmantyo, dan dipandu oleh Hersubeno Arief dari FNN (Forum News Network). Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa transaksi mencurigakan sejumlah total Rp 349 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Mahfud, TPPU jauh lebih berbahaya dari pada tindak korupsi.  Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut tindakan Mahfud MD seperti anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. “Menko Polhukam sekaligus ketua komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD seperti LSM saja,” ungkapnya. Namun demikian, Anthony mendukung langkah Mahfud hingga tuntas. “Saya dukung Mahfud yang ingin mengungkap kasus ini hingga tuntas. Dia bilang bahwa harus ditindaklanjuti. Dia itu konsisten sejak awal. Ia ingin meluruskan jalan menghadirkan keadilan,” pungkasnya. (sws)  

Empat Superpower Dunia Ingin PD III, Anis Matta: Indonesia Harus Menjadi Juru Damai Umat Manusia

JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, empat kekuatan superpower dunia yang ada sekarang, yakni  Amerika,  China, Rusia dan Eropa sedang \'berkelahi\' atau berkonflik diantara mereka.  Konflik tersebut, bisa mengancam terjadinya Perang Dunia  (PD) III. Menurut Anis Matta, PD III ini jika terjadi sangat mungkin menggunakan senjata pemusnah massal atau senjata nuklir yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia. Sebab, empat superpower tersebut, memiliki dan mengembangkan senjata pemusnah massal itu. Sehingga sebagai negara yang berpotensi menjadi superpower baru, Indonesia harus berperan untuk mendamaikan mereka. \"Ancaman Perang Dunia III itu nyata, ancamannya perang nuklir. Jangan sampai kita ini, seperti orang yang pacaran dipinggir pantai padahal tsunami akan datang,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (20/3/2023). Hal Itu dikatakan Anis Matta saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Lapangan Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/3/2023) siang. Anis Matta menegaskan, menjadikan Indonesia sebagai superpower baru itu mendesak dilakukan. Supaya Indonesia bisa menjadi juru damai bagi umat manusia, yang saat ini terancam musnah, karena adanya potensi ancaman PD III. \"Karena kekuatan dunia ini sedang berkelahi sesama mereka, maka kita perlu menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, untuk apa? Untuk menjadi juru damai bagi umat manusia,\" katanya. Tujuannya adalah supaya kita bisa membawa umat manusia ini kembali kepada kedamaian dan menjadikan Indonesia sebagai contoh negara superpower yang damai seperti yang diceritakan dalam Al Qur\'an. \"Jadi kita ingin menjadikan Indonesia ini sebagai contoh seperti satu negeri yang pernah diceritakan di dalam Al Quran tentang negeri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki pasukan laut darat dan udara. Pasukannya ada manusia, ada jinnya, ada burung-burungnya dan ada binatangnya. Semua pasukannya memiliki teknologi maju, militernya kuat, rakyatnya makmur, ekonominya makmur, serta rakyatnya juga sholeh-sholeh,\" jelasnya. Namun, hal itu akan terwujud apabila Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar dunia menjadi superpower baru. Sehingga Indonesia bisa menjadi juru damai dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia seperti diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945. \"Tetapi untuk menjadikan Islam sebagai rahmat, pertama-tama kita perlu menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Jadi Islam hanya bisa menjadi rahmat bagi umat manusia, kalau Indonesia menjadi superpower baru di dunia,\" tegasnya. Anis Matta berpandangan, orang-orang NTB yang dikenal saleh-saleh bisa menjadi \'tulang punggung\' sebuah bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia. Yakni kuat secara militer, maju teknologinya dan makmur ekonominya. Ia berharap peristiwa besar yang terjadi bulan Ramadan, yakni perang Badar dapat mengilhami para pemimpin di tanah air untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower  baru.  Sebab, sebagian besar kemenangan yang diraih umat Islam di zaman Rasulullah SAW dari berbagai peperangan itu, terjadi di bulan Ramadan.  \"Meski sekarang semua kita berdiri di bawah terik matahari ini, jauh lebih berat perjuangan para sahabat Rasulullah SWT. Dan orang-orang di zaman Rasulullah telah banyak menjadi pemimpin Dunia. Perjuangan kita sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman para sahabat. Maka kita tentu akan bisa dengan cepat menjadi pemimpin dunia,\" terangnya. Partai Gelora, partai nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini, memiliki niat untuk mengubah Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menjadi pemimpin di Dunia. \"Kita harus bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kaya dan maju seperti negara di Eropa dan beberapa negara di Asia. Partai Gelora ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang sholeh dan hebat,\" pungkas Anis Matta. (ida)

Fahri Hamzah Yakin Anggota Dewan yang Jadi 'Bebek Penguasa' Hilang Jika Partai Gelora Menang

JAKARTA, FNN  - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah kembali mengkritik kualitas para pimpinan partai politik (parpol) Anggota DPR sekarang saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/3/2023) siang. \"Saya sudah 5 tahun tidak pidato di Lombok Timur, karena hampir 5 tahun saya pensiun menjadi anggota DPR RI utusan Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan warga Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat umumnya masih mengingat saya,\" kata Fahri Hamzah saat memulai orasinya. Ia kemudian menjelaskan ihwal pendirian Partai Gelora yang berlangsung dalam tempo singkat, setelah melalui proses pemikiran yang sangat panjang.  Hingga pada satu kesimpulan, para inisiator Partai Gelora memandang perlunya membuat dan mendirikan sebuah kekuatan baru, sebuah partai politik (parpol) yang bisa menyelamatkan transisi Indonesia dan mampu menghadapi krisis yang akan datang. \"Tidak ada ketua umum (ketum) partai seperti ketua umum kita (Anis Matta), beliau adalah pemikir global. Silahkan teman-teman membaca dan menonton banyak sekali pandangan sikap khususnya mengenai geostrategis politik global,\" katanya. Fahri Hamzah mengaku sering mendampingi Anis Matta di undang ke seluruh dunia untuk berbicara di forum-forum global yang memikirkan dan menganalisa masa depan dari umat manusia dan masa depan dunia. \"Tidak ada pemimpin partai politik yang punya pemikiran. Para pimpinan partai politik sekarang sudah terjebak menjadi pelayan ambisi-ambisi kekuasan rendah,\" katanya. \"Sehingga bangsa ini jangankan memimpin dunia sebagaimana mimpi para pendiri bangsa, partai politik sudah terjebak menjadi tempat persengkongkolan kekuasaan, pemilik uang dan pemilik pengaruh yang merampas harta benda rakyat Indonesia,\" tandasnya. Atas dasar hal itu, maka Partai Gelora yang memiliki manifesto yang kuat dideklarasikan di Jakarta pada 28 Oktober 2018 agar menjadi kekuatan baru bagi perbaikan dan pembaharuan Indonesia. \"Alhamdulillah melalui proses yang sulit luar biasa dan juga rumit, ada kabar gembira dari Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya partai yang lolos verifikasi faktual tanpa perbaikan, Partai Gelora Indonesia,\" paparnya. Hal ini menandakan Partai Gelora yang memiliki nomor 7 tersebut akan menang besar nantinya, menjadi pemenang di Pemilu 2024, salah satunya dari NTB.  \"Saya percaya saudara-saudara siap menghantarkan partai ini menjadi pemenang di Pemilu mendatang, karena saya pernah mendapatkan amanah tiga periode dari daerah ini,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, berharap masyarakat NTB mengamanahkan lagi aspirasi kepada dirinya untuk menjadi wakil rakyat di Senayan seperti tiga periode sebelumnya.  \"Sebagai seorang pejabat, khususnya wakil rakyat di legislatif bukan pengantar bansos.  Mereka sibuk menjadi pelayan eksekutif. 10 Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat tidak ada yang berbunyi ada kezaliman dan ketimpangan yang terjadi,\" katanya. Padahal telah terjadi penyimpangan transaksi mencurigakan hingga Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  \"Masih ingat kasus Bank Century Rp 6,7 triliun, Anggota Dewannya ributnya kemana-kamana. Sekarang ada pesta pora penyimpangan ratusan triliun, ribuan triliun, Anggota Dewannya mingkem saja,\" katanya. Mereka justru sibuk menjadi pelayan eksekutif, membawa sumbangan ke sana kemari seakan-akan malaikat dari Jakarta.  \"Partai Gelora menang, Insya Allah tidak akan ada lagi Anggota Dewan yang menjadi bebek penguasa. Kami dididik untuk menjadi penyambung lidah rakyat.  Sekarang semua anggota dewan dari NTB sibuk jadi pelayan eksekutif, tidak ada yang memperjuangkan kepentingan rakyat,\" terangnya. Partai Gelora, kata Fahri, akan menjadikan rakyatnya bersuara keras, menjadikan orang-orang lemah menjadi kuat dan membuat suara-suara yang tidak pernah didengar akan di dengarkan dimana-mana. \"Itulah komitmen Partai Gelora. Kita berhenti mengirimkan antek-antek elit Jakarta menjadi pejabat di Jakarta,\" katanya. \"Kita akan kirimkan Singa-Singa bersuara. Kita kirimkan , Rajawali yang terbang tinggi, sehingga Nusa Tenggara Barat berhak punya pemimpin yang baik di seluruh jajaran legislatif. Inilah salah satu ikhtiar, bahwa penjagaan reputasi kami yang mendapatkan amanah rakyat tidak sia-sia, karena sambutan kepada Gelora amatlah hebat,\" imbuhnya. Fahri Hamzah meminta masyarakat NTB tidak lagi memilih Anggota Dewan yang telah mensia-siakan amanah yang telah diberikan.  \"Kami ingin agar hati kita panas melihat situasi ini,  bergelora dan membara melihat keadaan ini. Kita memerlukan arah baru Indonesia. Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia, Indonesia bisa memimpin dunia. Dari rahim ibu pertiwi bisa lahir pemimpin dunia sebagaimana pemimpin dahulu yang membanggakan dan mengispirasi kita,\" pungkasnya.  (Ida)

Rocky Gerung Ajak Masyarakat Bikin Sahabat Majfud

Jakarta, FNN - Pengamat Politik dan Akademisi Rocky Gerung memandang serius mengenai heboh Menkopolhukam Mahfud MD yang membongkar dugaan skandal Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rocky bahkan berniat untuk membentuk relawan pendukung Mahfud MD untuk mendorong sang menteri membongkar dugaan kebobrokan yang ada. “Kita bikin satu kelompok namanya ‘Mahfud Amicus’, kawan-kawan Mahfud,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official dalam perbincangan rutin  bersama Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN) m Jumat (17/3/23). Menurut Rocky, Mahfud yang dikenal punya nilai moral kini punya tanggungan yang serius yakni pembuktian apa yang dia ucapkan, mengingat baik PPATK dan Kemenkeu sudah menegaskan dugaan skandal tersebut tak ada kaitannya dengan korupsi. Menurut Rocky, jika Mahfud tidak bisa membuktikan maka Mahfud akan dianggap “iseng” untuk meramaikan suasana. “Dia yang mulai, kalau dia tidak tuntaskan orang merasa Mahfud Ini sekadar sebar isu untuk kepentingan dia sendiri,” ujarnya. Bagi Rocky, masalah ini akan mempertaruhkan reputasi dari seorang Mahfud MD mengingat dia lah yang pertama kali melemparkan masalah ini ke publik. Jika apa yang digemborkan tidak terbukti maka akan rusak reputasi Mahfud. “Mahfud MD tentu tidak main-main menyebut itu, itu reputasi dia,” jelasnya. Saking seriusnya menyoroti permasalahan ini, Rocky sesumbar mau menjemput langsung Mahfud MD di Bandara sepulang dari Australia. “Pak Mahfud pulang dari Australia kita bakal jemput sama-sama di bandara terus kita minta dia bikin konfrensi pers tentang apa ujungnya soal Rp300 Triliun ini,” jelas Rocky. “Mahfud Amicus, Sahabat Mahfud MD. Sementara ini warga negara etikanya dipimpin oleh Mahfud ‘Amiacus Mahfud’,” tambahnya. (Ida)

Fahri Hamzah: Sistem Proporsional Tertutup akan Jadikan Parpol Ternak Politisi dan Anggota DPR Penyalur Bansos

JAKARTA, FNN  - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku tidak sepakat dengan rencana sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup. Menurutnya, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan mandat yang berprinsip kepada hak kedaulatan rakyat. \"Dalam demokrasi teorinya penerima mandat itu individu-individu. Sistem terbuka itu ada prinsip kedaulatan rakyat. Tidak boleh rakyat ditorpedo oleh kedaulatan politik tertutup,\" kata Fahri Hamzah saat bincang hangat dengan pemimpin media di Tuwa Kawa Cafe Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/3/2023) sore. Dalam bicang hangat yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta bertajuk \'Menakar Peluang Indonesia Menjadi Super Power Baru Dunia\' Fahri Hamzah menyebut sistem pemilu proporsional tertutup akan merenggut kedaulatan rakyat dan menjadi kedaulatan partai politik (parpol).  Ia mengatakan sistem pemilu tertutup hanya akan menjadikan parpol sebagai peternak politisi. Fahri Hamzah menyebut, anggota DPR  dari partai politik saja yang sekarang dipilih rakyat langsung duduk di parlemen, banyak lupanya kepada rakyat. Apalagi yang dipilih itu parpol nya, tentu rakyatnya hilang. \"Mau jadi peternak politisi. Sekarang saja dipilih rakyat itu lupa rakyatnya. Apalagi yang dipilih itu parpol. Tentu rakyatnya hilang. Tidak ada lagi rakyat karena kita tidak tahu siapa yang kita pilih,\" katanya. Fahri menambahkan Partai Gelora meminta agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Hal itu, kata dia, bertujuan agar rakyat mengetahui sosok yang dipilihnya. \"Kami di Partai Gelora, kalau menang itu ingin semua anggota dewannya orang-orang yang bebas, tidak akan dipecat kalau berbeda pendapat dengan partainya,\" tandasnya. Fahri juga mengungkapkan target yang akan dicapai partai bernomor urut 7 peserta Pemilu 2024, yakni empat kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti. Menurutnya, target kursi itu sesuai dengan komposisi partai yang sudah siap bertarung pada Pemilu 2024. \"Doakan saja Partai Gelora menang di NTB. Ya minimal kami bisa isi empat kursi di DPRD NTB,\" ucap Fahri Hamzah Bagi-bagi Bansos Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga melontarkan kritik pedas terhadap Anggota DPR  yang suka bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Menurut Fahri, tugas bagi-bagi bansos itu bukanlah pekerjaan anggota DPR. \"Rupanya mereka jadi penyalur bansos. Itu bukan tugas anggota dewan. Pekerjaan anggota dewan itu tinggi. Dia diberikan perlindungan, diberikan hak imunitas,\" ujar Fahri  Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menuturkan seluruh anggota dewan diberikan gaji dan mendapat protokoler. Menurut Fahri, seorang legislator bertugas mengawasi kinerja pemerintah. \"Lah ini, kita rakyat disuruh ikut ngawasin, enak aja. Lah mereka (DPR) makan gaji buta, itu nggak benar. Semua kan akhirnya tidak dapat diawasi dia,\" kata Fahri. Fahri kemudian menyindir anggota dewan yang gaya hidupnya glamor dan suka pamer. Padahal, ia menilai gaya hidup anggota dewan seharusnya sederhana dan tidak aneh-aneh. Fahri juga menyinggung anggota DPR yang meminta rakyat mengawasi kinerja mereka. \"Ini ngapain? Kalau di negara demokrasi maju itu, rakyat habis nyoblos tidur karena ada penjaga. Lah, itu yang kita pilih untuk mengawasi. Ini nggak. Kita rakyat malah disuruh berantem, dianya tidur-tidur,\" sentilnya. Dia pun meminta agar anggota DPR yang suka membagi-bagi bansos di NTB berbenah. Menurutnya, pekerjaan bagi-bagi bansos bukanlah pekerjaan DPR, melainkan pekerjaan pemerintah. \"Ngapain kita pilih dia jadi anggota dewan kalau hanya bagi bansos. Untuk apa punya hak imunitas kalau mau jadi penyalur bansos,\" tegasnya. Fahri mengatakan seorang anggota dewan seharusnya bersikap oposisi terhadap pemerintah. Ia menyebut kader Partai Gelora akan menunjukkan sikap oposisi itu. \"Saya kira tidak ada DPR galak hari ini. Kalau caleg (calon legislatif) di Partai Gelora galak semua, bahkan kami sebut garis keras,\" pungkasnya. (*)

Anis Matta: Partai Gelora Lahir untuk Menjawab Krisis Global

JAKARTA, FNN  - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, situasi global saat saat ini dalam keadaan yang serba tidak pasti karena krisis sistemik dan konflik geopolitik. Sayangnya, kata Anis Matta, masyarakat dan para elite Indonesia tidak menyadari bawah kita sedang berada di bibir  jurang krisis yang dalam. Bukan tidak mungkin eskalasi situasi konflik ini dapat memici perang terbuka.  \"Situasi global ini, dampaknya akan ke mana-mana. Pemimpin Indonesia harus waspada mengenai kemungkinan terjadinya perang terbuka,\" kata Anis Matta saat bincang hangat dengan pemimpin media di Tuwa Kawa Cafe Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/3/2023) sore. Dalam bincang hangat bertajuk \'Menakar Peluang Indonesia Menjadi Superpower Baru Dunia\' itu, Anis Matta berharap Indonesia bisa menjadi penyelamat dalam konflik global saat ini. Untuk itu, Indonesia harus menjadi superpower baru. Sebab, situasi global saat ini sedang dalam keadaan yang serba tidak pasti. Partai Gelora ingin membawa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa.  Karena itu, papar Anis Matta, kehadiran Partai Gelora adalah untuk menjawab krisis  global yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Ia mengatakan,  hadirnya Partai Gelora untuk memberi peringatan, sekaligus sebagai gerakan penyelamatan Indonesia dari komflik global. Anis Matta berpandangan kemenangan Partai Gelora di 2024 nanti akan menjawab segala permasalahan yang ada di Indonesia. Sebab,  dalam melihat persoalan, Partai Gelora akan menyelesaikan secara fundamental agar kesejahteraan rakyat Indonesia bisa tercapai.  Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini, akan mendorong Indonesia bisa menjadi superpower baru dunia. Ia yakin Pemilu 2024 akan menghasilkan pergantian generasi kepemimpinan baru \"Saat ini sudah masuk ke siklus perubahan global.  Partai Gelora datang dengan pikiran superpower baru dunia,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, gagasan Indonesia superpower baru adalah suatu langkah atau proses perubahan yang fundamental bagi kemajuan Indonesia. \"Jadi, mengapa indonesia harus jadi superpower baru, karena ini sudah darurat sejarah dan darurat politik Begitulah awalnya kita bicara tentang superpower baru ini,\" jelasnya. Anis Matta mengaku optimistis Partai Gelora akan membuat Indonesia naik kelas melalui superpower baru tersebut. Selain itu, kehadiran Partai Gelora juga akan menjawab permasalahan krisis global berlarut saat ini. \"Kami yakin kemenangan Partai Gelora 2024 akan bisa menaikkan Indonesia ke kelas yang lebih baik,\" pungkasnya. (Ida)

Rahman Sabon Menduga Depo Plumpang Sengaja Dibakar

Jakarta, FNN - Kisruh kepemilikan lahan depo Pertamina Plumpang dengan warga terus bergulir pasca kebakaran hebat dia minggu lalu. Menurut Engelina Pattiasina salah seorang ahli waris di lahan tersebut menyatakan bahwa Pertamina membeli lahan di Plumpang, Jakarta Utara dalam keadaan kosong untuk keperluan pembangunan depot Pertamina. Semestinya, semua dokumen lahan milik Pertamina itu tercatat dengan baik. Sebab, besar kemungkinan dipastikan akta pembelian lahan itu diurus Tan Thong Kie, SH, seorang notaris di Jakarta. “Saya pernah ke melihat lahan itu ketika saya pulang liburan dari studi di Jerman. Kebetulan pengurusan lahan itu di bawah Divisi Proyek-proyek Pertamina yang di bawah ayah saya (JM. Pattiasina),” tutur Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina ketika dimintai tanggapan mengenai polemik lahan pertamina di Plumpang, Rabu (15/3/2023).  Engelina merupakan puteri dari salah satu perintis Pertamina JM Pattiasina. Dia mengatakan, sejauh yang dilihat saat itu hanya berupa lahan kosong di Plumpang, Jakarta Utara. Akta pembelian dan sebagainya besar kemungkinan ada di tangan Notaris Tan Thong Kie, SH, karena dikenal sangat teliti dan profesional. Menanggapi pernyataan Engelina Ketum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Rahman Sabon Nama menyatakan bahwa ketika Jokowi kampanye untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia melakukan secara tertulis kontrak sosial dengan masyarakat tanah merah Plumpang, untuk tetap tinggal di situ dengan diberi sertifikat hak kepemilikan tanah. Rahman sepakat bahwa Jokowi benar melakukan kontrak politik sosial dengan warga Plumpang. Jokowi  telah melaksanakan amanat perintah UUD 1945 terkait tanah, air, dan bumi yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat  Akan tetapi terkait  kebakaran Depo Pertamina Plumpang itu perlu diselediki diduga dibakar bukan terbakar.  \"Perlu juga didalami penyelidikan korelasi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keinginannya sebagai  Pengpeng (Penguasa merangkap pengusaha) yg bersyahwat bersama para pengusaha Properti WNI China Gropnya yang ingin menguasahi lahan itu  dan memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke Offshore/laut pantai utara Jakarta,\" papar mantan staf KSP tersebut. Dalam kecurigaan Rahman sebagai analis politik/ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN)  bahwa hal ini sangat terkait erat difasilitasi lewat UU Ciptaker untuk menguasai lahan itu oleh para taipan properti Nonpri China. Dengan demikian rakyat pribumi akan tergusur tanah miliknya dirampok dengan dalih untuk pembangunan. Dan bila Depo Minyak Pertamina di Offshore laut Jakarta Utara, bisa terjadi penyimpangan penyaluran minyak Pertamina secara ilegal ke pencuri minyak di laut. \"Ngeri sekali kalau penguasa dijabat oleh para  Pengpeng seperti Erick Thohir,\" pungkasnya. (sws)

Partai Gelora Minta Presiden Keluarkan Perppu Alihkan Peradilan Pajak Ke MA

JAKARTA, FNN  - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera bertindak, dan bila perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk mengeluarkan Peradilan Pajak dari Eksekutif kepada Yudikatif, yaitu di bawah Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN, sesuai UUD 1945. \"Saya percaya Pak Jokowi, sedang fokus menyoroti berbagai masalah di Kementerian Keuangan. Saya kira masih cukup waktu masa jabatan Bapak untuk mengajukan revisi UU 14/2002. Mari kita benahi problem hulu yang membuat pegawai pajak full power,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/3/2023). Harapan ini disampaikan Fahri Hamzah, terkait merebaknya kasus kejahatan perpajakan di Indonesia, mulai kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak, gaya hidup hedon Dirjen Pajak dan jajarannya, sampai bocoran tentang data transaksi mencurigakan sebesar Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Fahri mengatakan, Partai Gelora yang memiliki nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini berpandangan, bahwa pengadilan pajak jelas bagian dari kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan PTUN yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung (MA). Sayangnya, dengan adanya lembaga pengadilan pajak di Kemenkeu telah menimbulkan dualisme sistem pembinaan terhadap Badan Peradilan yang berada di bawah MA. \"Logika hukum apa yang membuat kita bisa menerima selama ini mentolelir penyelenggaraan peradilan pajak berada di kamar eksekutif (Kemenkeu). Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu berada di Mahkamah Yudikatif. Saya membaca dengan teliti apa yang membuat UU No. 14 Tahun 2002 meletakkan peradilan pajak di kementerian Keuangan. Saya juga membaca dengan teliti seluruh risalah sidang pembentukan UU tersebut. Risalah sidang dalam pembentukan UU adalah bagian tak terpisahkan dari UU itu sendiri,\" bebernya. Dualisme ini, menurut Fahri yang juga mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, mengakibatkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak berada di Departemen Keuangan (eksekutif). Hal itu secara langsung berdampak terhadap tidak adanya kewenangan MA melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan terhadap pengadilan pajak. \"Ketentuan tersebut telah men-down grade MA dalam kedudukannya sebagai peradilan tertinggi atas badan-badan peradilan dibawahnya. Logika hukum apa yang membuat kita bisa menerima selama ini mentolelir penyelenggaraan peradilan pajak berada di kamar eksekutif (Kemenkeu). Pasal No. 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu berada di Mahkamah Yudikatif,\" tegas Fahri. Padahal pandangan pemerintah yang dibacakan oleh Boediono sebagai Menkeu kala itu, dengan tegas menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun setelah UU disahkan, peradilan pajak akan berangsur angsur akan sepenuhnya dialihkan ke Mahkamah Agung. Bahkan dalam berbagai pandangan fraksi saat pengesahan UU itu menyadari ada yang salah dari sistem peradilan pajak di Kemenkeu. \"Akan tetapi karena perangkat yang dibutuhkan di Mahkamah Agung belum sepenuhnya memadai, maka hal itu ditolelir untuk sementara. Sehingga berbagai fraksi menyampaikan pendapatnya kala itu bahwa proses peralihan peradilan pajak ke Mahkamah Agung harus dilakukan lebih cepat lagi dari 5 tahun. Namun kini sudah 21 tahun setelah UU 14/2002 disahkan, peradilan pajak masih di kamar eksekutif,\" katanya. Menurut Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini, pengadilan pajak di tangan eksekutif menyebabkan masuknya kekuasaan pemerintah in casu (dalam hal ini) Menkeu, hingga ke dalam sendi-sendi pengadilan pajak yang secara nyata-nyata telah menabrak prinsip-prinsip kekuasan kehakiman yang merdeka. \"Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 nyata-nyata bertentangan baik dengan Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 sebelum Amandemen maupun dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 pasca amandemen, karena menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif,\" pungkas politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (Ida)