NASIONAL
Jika Aguan Tidak Ditangkap Maka Buku Paradoks Indonesia Hanya Akan Menjadi Cerita
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA KOTAK Pandora telah dimulai dari pembongkaran pagar laut dan dicabutnya 50 sertifikat oleh Menteri ATR Nusron Wahid pada Jumat,24 Januari 2025. Ada peristiwa yang menarik usai acara dan sejumlah awak media ingin mewamcarai Kepala Desa Kohod saudara Asrin yang dikawal puluhan pendukung PIK 2, para preman sewaan Aguan. Dari situ bisa kita baca betapa liciknya Aguan dalam memperalat aparatur pemerintah dari tingkat desa sampai ke pejabat di atasnya. Tentu ini menjadi catatan penting bagi Menteri ATR Nusron Wahid yang sempat berdebat dengan kepala desa Asrin yang berusaha melindungi Aguan sebagai majikannya yang telah membuat hidup dalam kemewahan tetapi dengan mengorbankan masa depan rakyatnya. Peristiwa ini mengingatkan saya pada buku karya Presiden Prabowo yang berpikir sangat visioner atas yang terjadi di Republik ini. Lewat buku PARADOKS INDONESIA Prabowo membahas dan mengurai tantangan-tantangan besar yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi dan demokrasi. Sebuah paradoks di mana Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam dan manusia, masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Menurut Prabowo ada dua tantangan utama: ekonomi yang dikuasai pemodal besar dan demokrasi yang dikuasai oligarki.66% Kekayaan alam semesta dinikmati 10 % Oligarki Sehingga menurut Prabowo perlunya swasembada pangan, energi, dan air bersih, serta reformasi dalam pengelolaan negara agar Indonesia bisa mandiri dan berdikari. Prabowo berharap dengan visi dan misi ini, Indonesia dapat mencapai kemakmuran yang lebih adil dan inklusif. Saatnya Presiden Prabowo memulai mewujudkan impian besarnya seperti yang sudah tertuang dalam Paradok Indonesia. Tunjukkan bahwa negara tidak boleh kendalikan oleh oligarki bila perlu sita aset aset para oligarki nakal yang telah terbukti melakukan tindakan subversif seperti Aguan yang berani memagari laut dan akan dijadikan kavling kavling para etnis tertentu sebagaimana yang sudah terjadi di PIK 1, hunian ekslusif bahkan beredar video wartawan sebuah televisi swasta yang ingin meliput diusir oleh para preman bayaran boss boss PIK 1. Jika peristiwa yang sedang terjadi ini negara tidak bertindak tegas dan menangkap bandit besarnya, jangan pernah berharap untuk bisa mewujudkan mimpi seperti yang sudah dituangkan dalam buku Paradoks Indonesia. Pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto adalah Capres yang didukung oleh banyak rakyat Indonesia, dan Buku PARADOKS INDONESIA adalah buku andalannya saat itu karena di dalamnya tertuang harapan, cita-cita PS, dan di sana pula tertulis fakta kondisi Indonesia yang sangat buruk. Tapi Allah SWT berkehendak lain, doa rakyat baru dikabulkan di Pilpres 2024, Rakyat memberikan kembali kepercayaan setelah intrik dan drama.yang terjadi di tahun 2019. PSN PIK 2, pemagaran laut di beberapa perairan adalah warisan dari pemerintahan JOKOWI sang perusak Indonesia, maka banyak masalah besar yang harus diselesaikan Presiden Prabowo, dan saat ini PSN PIK 2 menjadi tantangan Prabowo untuk menunjukan kekuatan sebagai pemimpin. Buatlah keputusan di atas secarik kertas, batalkan PSN PIK2, lalu tanda tangani, maka seluruh oligarki culas, termasuk Aguan akan meradang. Keberanian Presiden Prabowo sedang ditunggu, jangan buang waktu, karena waktu terus berjalan. Jangan sampai kehabisan waktu, sementara para penjajah tak pernah membuang waktu. Setiap menitnya mereka gunakan untuk berpikir bagaimana mencaplok Indonesia dengan pola yang berbeda dengan opsi A hingga Z. Nusron Wahid, sebagai Menteri ATR harusnya sudah bisa membawa masalah ini ke rapat kabinet, dan putuskan untuk membatalkan. Memang sulit pastinya, karena banyak faktor dan banyak pihal yang akan bereaksi keras, akan tetapi jika ini di lakukan maka tak akan sia sia, menyelamatkan rakyat dan bangsa itu adalah janji Prabowo. Penulis hanya mengingatkan lagi tentang janji Nusron Wahid untuk mengkaji ulang pembangunan PSN PIK 2, karena ada pelanggaran yang dilakukan, dan Presiden Prabowo. Buktikan apa yang Anda tulis dan tuangkan di buku PARADOKS INDONESIA, jangan biarkan buku itu hanya sebatas retorika dan menjadi pajangan belaka. (*) #ForumTanahAir#FTAForBrigterIndonesia#FTATerusBergerak#ForumAKSI#G-45#BatalkanPSNPIK2#TangkapJokowi#TangkapAguan#PrabowoDengarRakyat#ParadoksIndonesia#KembaliKeUUD1945Asli (*).
Proyek Sengsara Nasional: Praktik Kolonialisme terhadap Masyarakat Adat
Oleh: Miftah H. Yusufpati | Pemimpin Umum FNN PSN di mata Busyro Muqoddas adalah singkatan dari proyek sengsara nasional. Bukan proyek strategis nasional. Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini bukan tanpa dalil bilang begitu. PSN yang harusnya menyejahterakan rakyat justru mengorbankan rakyat banyak. Dalam Peluncuran dan Diskusi Buku tertajuk “Kehampaan Hak di Balik Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City” di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025, Busyro menyebut kasus Rempang adalah tragedi kemanusiaan yang tak bisa dibantah akal sehat. “Rempang hanya satu contoh dari kejahatan negara melalui PSN, proyek sengsara nasional,” tutur Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini. Busyro lalu menyebutkan hal yang sama terjadi di Wadas, Jawa Tengah. Dari semua hal yang berlangsung itu, ia menyimpulkan terjadi pembebasan koloni, yang pelakunya justru adalah negara dan korporasi. ”Kenapa korporasi bisa sangat berdaya? Karena oligarki politik yang terus dibangun di atas kerapuhan nilai-nilai keagamaan, keadaban, dan budaya,” tuturnya. Ya. Konflik PSN dan masyarakat adat kian meruncing belakangan ini. Proyek peninggalan Presiden Joko Widodo itu menjadi pekerjaan rumah yang pelik bagi Presiden Prabowo Subianto. Busyro menyebut kebijakan Jokowi itu sebagai kebijakan gila. Itu sebabnya ia meminta Prabowo mengembalikan kewarasan yang dirobek pemerintahan sebelumnya. Bukan hanya Busyro dengan bendera Muhammadiyahnya yang bilang begitu. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang disuarakan Sekretaris Jenderalnya, Rukka Sombolinggi, juga menyebut hal yang tak jauh beda. Selama pemerintahan Jokowi, menurut Rukka, pelaksanaan PSN di berbagai daerah justru merampas hak masyarakat adat. “Banyak masyarakat adat yang terusir dari wilayah adat mereka atas nama investasi dan selanjutnya menjadi bancakan para pemilik modal,” ujar Rukka. Buruknya hukum dan kebijakan terkait Masyarakat Adat ditambah minimnya pengakuan terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya secara langsung berdampak pada meningkatnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan. Sepanjang tahun 2024, AMAN mencatat setidaknya terdapat 121 kasus yang telah merampas 2.824.118,36 hektar wilayah adat di 140 komunitas masyarakat adat. Konflik antara PSN dan masyarakat adat telah terjadi di hampir semua lokasi PSN. Banyak proyek yang digagas oleh pemerintah sering kali menggusur masyarakat adat dari wilayah mereka sendiri tanpa adanya partisipasi bermakna. Dalam banyak kasus, PSN dianggap lebih menguntungkan kepentingan bisnis daripada rakyat. “Kalau PSN ini benar-benar untuk masyarakat, seharusnya berangkat dari kebutuhan mereka, seperti pengesahan UU Masyarakat Adat atau percepatan perlindungan wilayah adat,” tambah Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian. Selama 10 tahun terakhir, PSN telah menjadi pendorong kedua terbesar setelah konflik agraria dalam memicu kasus SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Proyek ini juga mendorong penutupan ruang demokrasi melalui intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak kerusakan lingkungan akibat PSN. Celakanya, dokumen rancangan awal RPJMN 2025-2029 belum bergeser dari rencana awal. Dokumen itu lebih mengutamakan investasi dan bisnis tanpa menyinggung soal perbaikan nasib masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa praktik kolonialisme terhadap masyarakat adat atas nama ‘iklim’ dan PSN tetap akan berjalan massif dan menjadi tantangan terkini serta masa depan masyarakat adat. Hal yang mencemaskan lagi adalah rencana Presiden Prabowo membentuk 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang terdiri atas kompi perikanan, perkebunan, dan pertanian. Perluasan kewenangan militer ini bisa mengancam hak-hak warga sipil khususnya masyarakat adat atas pengelolaan agraria serta menjadi dalih pembenaran keterlibatan militer dalam mengamankan proyek-proyek strategis nasional. TNI sejatinya dibentuk bukan untuk terlibat dalam proyek bisnis dan investasi. TNI dibentuk, untuk dididik, diorganisir, dibiayai dan dipersenjatai semata-mata untuk membunuh dan menghancurkan musuh dalam perang. Pelibatan TNI dalam proyek-proyek bisnis semacam ini hanya akan menempatkan TNI dalam posisi berhadap-hadapan dengan rakyat yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan dan pelanggaran HAM. Akankah kegilaan PSN diteruskan? Kita tentu berharap Presiden Prabowo mengembalikan kewarasan yang diinjak-injak pemerintahan sebelumnya. Semoga. (*)
Pagar Laut Tangerang: Nestapa Nelayan, Membaca Bahasa Tubuh Titiek Soeharto
Titiek Soeharto memantau langsung proses pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahasa tubuh mantan istri Prabowo ini menjadi perbincangan. Oleh : Miftah H. Yusufpati | Pemimpin Umum FNN HARI Rabu 22 Januari 2025 menjadi hari bersejarah bagi nelayan di Perairan perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada hari itu, pagar bambu yang mengganggu mata pencarian mereka dibongkar paksa. Pada hari itu, Siti Hediati Hariyadi yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto memantau langsung proses pembongkaran pagar laut. Putri kedua penguasa Orde Baru itu terlibat dalam urusan ini karena ia adalah Ketua Komisi IV DPR RI. Komisi ini membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Mengenakan topi bundar hitam, kemeja putih, dan rompi motif batik warna biru navy, Titiek tampak berbincang dengan para staf TNI Angkatan Laut (AL). Tiba-tiba, tampak seorang laki-laki menghampirinya untuk menyapa dan bersalaman. Laki-laki tersebut adalah musisi senior Erros Djarot. Titiek dan Erros lantas berjabat tangan dan saling menyapa dengan “cipika-cipiki”. Di kerumunan itu tampak pula mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Roy Suryo, yang ikut menyapa dan menyalami Titiek. Selanjutnya, mantan istri Prabowo Subianto itu menuju tank amfibi yang akan membawanya menuju ke perairan Tanjung Pasir. Sesampainya di dekat tank, sejumlah staf TNI AL telah siap untuk membantu Titiek naik ke atas tank. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksmana Muhammad Ali, yang sudah naik terlebih dulu ke atas tank tampak menunggu Titiek untuk naik. Perempuan kelahiran 14 April 1959 itu kemudian menaiki tank amfibi LTV-07 itu secara perlahan dengan dibantu para staf TNI AL. Setelah Titiek naik, tank bersiap berangkat. Tank itu turun dari pantai Tanjung Pasir menuju lokasi pagar laut di perairan Tanjung Pasir. Sejumlah perahu milik TNI AL hingga nelayan mengikuti dari belakang. “Mencengangkan,” komentar Rocky Gerung. “Bagaimanapun dia dikenal sebagai seorang yang hidup di dalam wilayah yang sebut saja luar kekuasaan zaman baru,” lanjutnya. Rocky menilai aksi Titiek Soehatro itu sebagai bagian tanggung jawab sebagai Ketua Komisi IV DPR RI. Selain itu, juga sebagai tanggung jawab atas keluhan rakyat. Bahasa tubuh Titiek Soeharto di tengah kegaduhan politik memberikan sinyal bahwa DPR sangat peduli dengan keadaan rakyat. “Pak Prabowo mungkin memberi semacam sinyal supaya Mbak Titiek pergi ke situ supaya ada ya ada semacam berita, kendati tidak di dalam satu ikatan perkawinan tetapi ada relasi yang masih terbangun,” ujar Rocky Gerung. Hal tersebut sebagai keindahan persahabatan antar manusia yang terpisah secara romansa tetapi terhubung secara politik. Kehadiran Titiek itu, memperlihatkan bahwa pagar laut merupakan persoalan serius yang harus dibuka ke publik. “Peristiwa sebelum Pak Prabowo jadi presiden peristiwa apa yang menyebabkan pagar laut itu berdiri kokoh tanpa tersentuh,” katanya. Semua sinyal ini yang memungkinkan kita membaca bahwa ada gejala baru yaitu pemastian apakah kimia politik antara rezim ini antara Prabowo dan dan rezim sebelumnya yaitu Jokowi itu betul-betul kimianya masih lekat atau betul-betul tidak nyambung lagi. Pada hari itu, pagar laut mulai dibongkar secara resmi oleh TNI AL, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka menargetkan dapat membongkar pagar laut mencapai 5 km dalam satu hari. Tak mudah membongkar pagar bambu yang menancap kokoh di lautan itu, ada 1.500 personel yang dikerahkan untuk membongkarnya. TNI AL mengerahkan 700 personel dan 400 pasukan katak, dengan tiga unit kendaraan tempur jenis amfibi LVT. Selain itu, ada bantuan 400 personel pasukan katak TNI AL, dan 500 orang nelayan Banten. Nestapa NelayanPara nelayan di Tangerang bisa sedikit bernafas lega setelah pagar-pagar laut mulai dicabut. Pagar-pagar bambu itu tak hanya membatasi aktivias mereka melaut, tetapi juga membahayakan. Nelayan asal Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, Ujang (bukan nama sebenarnya), menjelaskan rata-rata nelayan di Desa Kohod menggunakan kapal kecil dengan jangkauan melaut tak terlalu jauh dari pantai. Pagar laut yang sudah terlihat sejak 2023 ini membuat posisi mereka sulit karena perlu menangkap ikan lebih jauh. “Ini berbahaya sekali untuk kami. Kalau tiba-tiba badai saat melaut dan posisi kami terlalu jauh di tengah laut, itu sangat berisiko untuk kapal kecil,” ujarnya. Selain berbahaya, pagar laut juga membuat mereka harus memutar untuk melaut. Biaya yang harus dikeluarkan untuk bensin pun naik hingga dua kali lipat. Padahal, tangkapan yang diperoleh justru kian sedikit. Cecep, melayan lainnya, mencatat volume tangkapannya turun hingga 50% sejak ada pagar laut. Ia mencontohkan, rata-rata hasil tangkapan ikan per hari yang sebelumnya mencapai 10 kg, kini hanya sekitar 5 kg per hari. Berkurangnya tangkapan cukup drastis ini disebabkan oleh lokasi pagar bambu di tempat biasa dia melaut. Jika memaksakan diri melaut di tempat biasa, jalanya kerap tersangkut di pagar bambu. Di sisi lain, volume solar yang harus dikeluarkan setiap melaut naik dua kali lipat dari 5 liter menjadi 10 liter. Kondisi ini membuat pendapatan para nelayan makin terpuruk. Apalagi, jika kapal mereka rusak karena menabrak pagar laut. Nelayan asal Desa Cituis, Asep juga mengaku kebutuhan solarnya naik 50% dari 10 liter menjadi 15 liter. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai tempat penangkapan ikan lebih lama hingga 30 menit setelah adanya pagar bambu. “Sebelumnya melaut, kapal hanya lurus. Sejak ada pagar laut, harus memutar mencari jalan keluar,” ujarnya. Sementara itu, Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan Cituis, Sandi mencatat, volume ikan yang diperdagangkan turun hingga 65% setelah Desa Cituis ditutup pagar bambu. PSN Tropical IslandTumpukan kayu bekas kapal yang rusak tampak di dermaga sederhana yang berada di wilayah Desa Kohod. Kapal-kapal itu rusak setelah menabrak patok-patok bambu yang jaraknya sekitar 100 meter dari daratan desa dan viral dengan sebutan pagar laut Tangerang. Ujang bercerita, sudah ada lima kapal milik nelayan di desanya yang rusak hingga tak bisa lagi digunakan karena menabrak pagar laut hanya dalam sebulan terakhir. Pagar yang sebagian sudah lapuk dan patah menyebabkan baling-baling rusak hingga melubangi kapal. Desa Kohod adalah salah satu desa yang bersinggungan langsung dengan pagar laut. Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, panjang pagar laut mencapai 30,16 km yang meliputi wilayah 16 desa di enam kecamatan. Tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga. Jika melihat pada peta satelit Google, lokasi desa ini bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk Dua atau PIK 2 dengan batas Sungai Cisadane. Di Desa Kohod, ada pula area yang masuk dalam peta pengembangan Proyek Strategis Nasional atau PSN Tropical Island yang merupakan proyek dari PIK 2. Lokasi area PSN terbagi menjadi 5 titik, A hingga E yang terpisah-pisah. Titik A: Desa Tanjung Pasir seluas 54 ha Area; B: Desa Kohod seluas 342 ha Area; C: Desa Muara dan Tanjung Pasir seluas 302 ha Area; D: Desa Muara seluas 217 ha Area; E: Desa Mauk dan Desa Kronjo seluas 687 ha. Sejarah Pagar BambuPara nelayan di Desa Kohod mengatakan, deretan pagar bambu di laut itu sudah mulai tertancap sejak 2023. Ujang, bukan nama sebenarnya, mengaku pernah berpartisipasi memasang pagar laut selama satu bulan pada tahun lalu. Ia bercerita, satu kelompok pekerja yang terdiri dari lima orang diminta memasang pagar bambu setinggi 5,5 meter sepanjang 50 meter setiap hari. Bambu-bambu itu ditancap di dasar lautan agar kokoh meski diterjang gelombang, dan hanya tersisa dengan tinggi satu meter di atas permukaan laut. Menurut Ujang, para pekerja dibayar Rp120 ribu per hari. Namun, pembayaran tersebut sempat molor sehingga ia dan beberapa temannya enggan melanjutkan pekerjaan itu. Menurut informasi, pemasangan bambu dikerjakan oleh para nelayan di desa sekitar. Namun, tak ada yang bisa memastikan siapa di balik pemasangan pagar tersebut. Ujang pun membantah kemungkinan pagar laut dibangun swadaya oleh masyarakat karena biaya yang dibutuhkan untuk memagari laut sepanjang 30 km sangat besar. Ia bercerita, ada 4 truk berisi 400-500 bambu setiap harinya yang datang ke desa. Dari 4 truk bambu itu, dapat dibangun 100 meter pagar laut. Adapun jika menggunakan perhitungan kasar satu bambu dibeli dengan harga Rp10 ribu per batang, maka dana yang dibutuhkan untuk membangun pagar laut sepanjang 30,16 km mencapai Rp4,8 miliar hingga Rp6 miliar. “Jika pembangunan pagar bambu hasil swadaya nelayan, uangnya dari mana? Dapat uang Rp50 ribu sehari saja susah, boro-boro beli bambu,” kata Cecep, bukan nama sebenarnya, yang juga berprofesi sebagai nelayan di Desa Kohod. Para nelayan di Desa Kohod dan Pelelangan Ikan Cutuis enggan mengungkapkan identitas aslinya. Mereka mengaku beberapa kali menerima ancaman dari pihak yang tidak jelas asal usulnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti sebelumnya mengungkapkan bahwa mendapatkan informasi pertama terkait pagar laut pada 14 Agustus 2024. Adapun saat timnya terjun langsung ke lapangan pada 19 Agustus 2024, panjang pagar laut masih mencapai 7 km. Namun, investigasi terakhir yang ditemukan pada akhir tahun lalu menunjukkan, pagar panjang sudah mencapai 30,16 km. Sejatinya, para nelayan tak pasrah begitu saja dengan nasibnya. Mereka sudah beberapa kali melaporkan pagar laut ke pemerintah daerah setempat hingga pemerintah pusat sejak 2023. Tindakan baru benar-benar diambil pemerintah setelah informasi terkait pagar ini viral di media sosial. “Kami membuat laporan saat pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo). Kami sudah ke Pj Bupati sampai terakhir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiga kali ke Jakarta, tapi saat itu, tidak ada satu pun yang kasih perhatian,” katanya. (*)
Profil Proyek Swasta Senilai Rp40 Triliun yang Dibilang Strategis Itu
Yang disebut PSN itu ternyata adalah pembangunan Tropical Coastland. Lokasinya, di bekas hutan lindung mangrove di PIK 2. Berikut ini profil proyek itu. Layakkah ini disebut strategis? Oleh: Miftah H. Yusufpati | Pemimpin Umum FNN PANTAI Indah Kapuk Dua atau PIK-2 merupakan proyek yang dibangun oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group. Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, mengatakan, lahan yang digunakan untuk membangun Tropical Coastland di PIK 2 merupakan area bekas hutan lindung mangrove. “Dulunya diperkirakan seluas 1600 ha, tapi sekarang tersisa tinggal 91 ha. Dalam rencana PSN ini harus direhabilitasi, karena tanah ini tadinya milik negara terkena abrasi pantai,” kata Nono dalam video YouTube Agung Sedayu Group Official. Selain terkena abrasi, lahan ini juga sudah digarap oleh masyarakat. Lahan ini dijadikan tambak dan sedikit pemukiman rumah rakyat, namun semua ini akan direlokasi. Meski hanya tersisa 91 ha, pihaknya menargetkan dapat merehabilitasi area hutan sehingga lahannya menjadi 515 ha. Secara keseluruhan, proyek Tropical Coastland ini akan mencakup 1800 ha, jika termasuk dengan pembangunan jalan di dalam proyek tersebut. Dana yang diperlukan untuk semua rehabilitasi, termasuk pembebasan tanah dan lainnya mencapai hampir Rp40 triliun. Duit ini murni dari sektor swasta. “Selain pemekaran hutan, kami juga sudah membuat master plan, kawasan ini akan dibungkus oleh beberapa proyek, seperti wisata dan religi,” ujarnya. Pengembangan kawasan bekas hutan lindung mangrove ini dibangun dengan nuansa hijau, kata Nono, tidak ada pembangunan gedung megah ataupun pencakar langit di sana. Dia menyebut, hal ini karena fasilitas yang ingin dibangun itu bertujuan untuk mengamankan area hutan, bersifat melindungi namun mendatangkan manfaat secara pariwisata. “Untuk bagaimana bisa menutupi anggaran hampir Rp40 triliun itu,” ucapnya. Mirip Blue Mosque di Turki Tropical Coastland ini dibagi menjadi lima area. Area pertama rencananya akan dibangun dengan mengusung konsep Taman Bhineka. Pengembangan area ini membutuhkan dana sekitar Rp2,5 triliun. “Di sini akan dibangun rumah ibadah semua agama yang ada di nusantara ini. Ada masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, wihara, dan klenteng,” katanya. Bangunan masjid di Kawasan, kata Nono, akan mirip dengan Blue Mosque di Turki, tetapi lebih besar dan lebih luas. Ia memastikan masyarakat bisa beribadah sekaligus berwisata di area ini. Area yang kedua akan dibagi menjadi dua kelompok, B1 dan B2. Pada area B1 akan dibangun seperti taman safari seluas dan kebun binatang, total luasnya mencapai 54 ha. “Jauh lebih besar dari yang ada di Puncak, Bogor,” tambah Nono. Sementara pada kelompok lainnya yakni B2, akan dibangun resort. Resort ini memiliki konsep ramah lingkungan, dengan komponen serba kayu. Area yang ketiga berisi tentang safari mangrove dan mangrove boardwalk. Dia menyebut masyarakat dapat melihat kawasan hutan bakau dari jembatan yang akan tersedia di sana. “Tapi di sini akan disisipkan lapangan polo, sport untuk berkuda,” ucapnya. Dia mengatakan pembangunan lapangan tersebut sebagai salah satu upaya persiapan jika suatu saat Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade. “Ini kan harus ada (lapangannya),” katanya. Area keempat akan dibangun sirkuit internasional. Nono menyebut sirkuit tersebut bisa digunakan untuk balapan Formula. Menurutnya, area ini akan lebih bagus dibandingkan sirkuit di Singapura. Area kelima, akan dibangun kawasan untuk olahraga ekstrem, seperti trail dan lain sebagainya. Namun, selain itu di area ini juga akan digunakan sebagai kawasan edukasi. “Jadi ecotourism dan edukasi, semua tanaman nanti ada disitu. Orang berwisata berkeliling akan melihat keindahan. Jadi tidak ada bangunan sama sekali di sini (tropical coastland),” katanya.
Mengapa Era Presiden Soekarno dan Soeharto Etnis China Dibatasi Ruang Geraknya?
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen Forum Tanah Air (FTA) DICAPLOKNYA laut dan pesisir pantai oleh para oligarki yang sebagian besar etnis China saat ini telah mengingatkan rakyat pada kebijakan negara di masa Orde Lama dan Orde Baru dalam mengatur dan menjaga NKRI dari para penumpang gelap yang ingin mengusir pemilik aslinya, maka pada saat itu ada istilah pribumi dan non-pribumi. Hanya Provinsi Jogjakarta yang sampai saat ini masih mempertahankan dan menerapkan larangan memiliki hak atas tanah bagi warga keturunan, termasuk Tionghoa dan India. Regulasi itu menyebut mereka sebagai nonpribumi. Inilah Sri Sultan Hamengkubuwono yang dari turun temurun selalu melindungi rakyatnya dari kerakusan para parasit Bumi Pertiwi. Pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama) dan Soeharto (Orde Baru), pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masyarakat Tionghoa. Selepas Reformasi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid sebagian besar peraturan ini telah dihapuskan. Seiring dipulihkannya hak-hak orang Tionghoa oleh hukum Indonesia, mereka semakin leluasa menjebol dan menguasai sebagian besar daratan di Republik ini seperti PT Sinarmas yang menguasai lahan jutaan hektar berlipat-lipat, dari luas wilayah Provinsi DKI. Kini kita tahu akhir-akhir ini lebih sadis lagi para Greedy Man alias manusia rakus Aguan dkk, tidak hanya dengan daratan yang ingin mereka caplok tapi lautan pun akan mereka kavling untuk para koleganya lewat para pejabat pengkhianat di era Presiden Jokowi, Presiden terburuk sepanjang sejarah berdirinya NKRI. Mengapa pemerintah saat ini tidak merujuk pada kebijakan pemerintah sebelumnya, minimal siapapun mereka yang ingin eksis di Indonesia hanya diberi Hak Pakai bukan Hak Milik, sehingga negeri ini tidak harus berpindah tangan kepada Aseng/Asing. PSN PIK 2 bisa sebagai entry points untuk membongkar PSN-PSN lainnya yang terindikasi sebagai proyek pencucian uang para oligarki kotor dan keluarga Jokowi yang semasa menjabat telah terbukti berkhianat terhadap NKRI, atas beberapa kasus yang baru mencuat menjelang 100 hari kinerja kabinet merah putih dibawah Presiden Prabowo Subianto. Rakyat pada akhirnya sadar dan tahu betapa cintanya founding father kita terhadap masa depan anak cucunya dengan segala kebijakan pembatasan nonpribumi meskipun dianggap kontroversial tapi sejatinya kebijakan tersebut sebagai bentuk menjaga kedaulatan dari para parasit perusak republik ini. Jokowi dan Aguan mungkin tidak bisa tidur setelah ditelanjangi oleh rakyat Pantura Tangerang Banten yang terus menekan pemerintahan Prabowo untuk tidak mentolerir atas pelanggaran yang terjadi di PSN PIK 2. Laut Bekasi yang sudah mulai diurug dan juga Surabaya yang kesemuanya berkedok proyek strategis tapi berdampak pada pemiskinan rakyat setempat dan dipastikan ke depannya akan mengancam NKRI dari sabotase Greedy Man seperti Aguan yang saat ini menjadi orang yang paling dicari oleh warga Banten. Statemen Presiden Prabowo baik dalam forum resmi kenegaraan ataupun tidak sedang diuji saat inim Rakyat berharap Presiden Prabowo lebih confidence dalam mewujudkan impian terbesarnya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang dicuri selama ini. Kerakusan Aguan dkk ada sebuah fakta bukan opini untuk memecahbelah ataupun sentimen terhadap etnis tertentu tapi sejarah telah mencatat dari kasus BLBI, Century, Asabri, Jiwasraya dan bobolnya BUMN BUMN lainya didominasi oleh warga etnis tionghoa And its can be proven right or wrong bisa dicek baik lewat media cetak ataupun dokumen dokumen fakta peradilan. Berulang kali saya katakan rakyat Indonesia di ambang konflik sosial yang disebabkan oleh oknum tertentu yang akan berakibat pada mosi anti ras karena monopoli di segala bidang telah mematikan ekonomi rakyat kecil yang sebagian besar pribumi aseli Indonesia. Tulisan saya mungkin dianggap rasis dan terasa pahit bagi sebagian orang, tapi menyampaikan fakta demi sebuah keadilan dan harmonisasi antar kehidupan rakyat jauh lebih bermakna daripada menyembunyikan sesuatu yang busuk. HANYA KEMBALI PADA UUD 45 YANG ASLI satu-satunya cara menyelamatkan NKRI dari hegemoni oligarki yang kian rakus. Hari ini Indonesia tercabik-cabik oleh keangkuhan oligarki Aguan dkk akibat euforia reformasi yang overlap/kebablasan, sehingga negara tidak mampu mengendalikan kekuatan kekuatan oligarki yang sudah berani mendikte kebijakan kebijakan lewat pejabat negara pengkhianat seperti Jokowi dan jajarannya. Untuk seluruh rakyat Indonesia, pertahankan hak kita, tanah kita, laut kita, udara kita, hutan kita...jangan pernah jual atau nasib kita sebagai rakyat akan ada di telapak kaki pengusaha kotor dan rakus. #TangkapJokowi#TangkapdanAdiliAguan#TangkapHadiCahyanto#TangkapRajajuliPSI#TangkapPejabatAntekAguan#KembaliKeUUD45Asli#ForumTanahAirBersamaRakyat#ForumTanahAir#FTAForBrighterIndonesia (*)
Arus Bawah Bergerak, Polemik PSN PIK 2 dan Seruan untuk Istana
Oleh Ida N. Kusdianti | Sekjen Forum Tanah Air (FTA) POLEMIK seputar Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 terus menjadi perhatian publik. Isu yang telah berlangsung selama berbulan-bulan ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga menjadi sorotan utama karena melibatkan hak rakyat dan kedaulatan bangsa. Dr. Said Didu, tokoh yang dikenal vokal, menjadi pelopor dalam membuka fakta-fakta terkait PSN PIK 2. Dengan data yang ia paparkan, berbagai aksi penolakan mulai dari deklarasi, pernyataan sikap, hingga demonstrasi telah dilakukan. Namun, hingga kini, solusi konkret masih jauh dari harapan rakyat. 9Spanduk-spanduk protes memang dicabut, tetapi pagar-pagar di pesisir utara tetap berdiri kokoh, simbol dari perlawanan yang belum usai. Media Mulai Angkat Suara KOMPAS TV dan TV One menjadi media pertama yang berani mengangkat isu PSN PIK 2, meskipun baru satu kali. KOMPAS TV menyoroti isu ini pada 3 Desember 2024, diikuti oleh TV One pada 14 Januari 2025. Kedua media ini memberikan panggung bagi rakyat untuk bersuara langsung, langkah yang diapresiasi sebagai bentuk dukungan terhadap arus bawah. “Ini langkah awal yang baik. Suara rakyat harus terus didengar dan disampaikan tanpa manipulasi,”. Arogansi Oligarki dan Tantangan Perjuangan Perjuangan mempertahankan wilayah yang diduga akan dikuasai oleh oligarki atas nama PSN tidaklah mudah. Para aktivis menghadapi tembok keadilan yang dianggap telah tergadai. “Arogansi kapitalis terus mencoba memiskinkan pribumi. Mereka menawarkan hedonisme kepada para pengambil kebijakan, dari tingkat elit hingga akar rumput,” Di sisi lain, perjuangan rakyat sering kali dirusak oleh “penumpang gelap” yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Harapan dari Arus Bawah Meski demikian, harapan tetap ada. “Selama masih ada rakyat yang berpikir waras dan berniat lurus, perjuangan ini akan terus hidup,” ujar seorang pejuang dari lapangan. Pesan untuk rakyat adalah tetap waspada, peka terhadap siapa yang benar-benar berpihak pada perjuangan, dan tidak takut untuk bergerak. “Arus bawah lebih kuat daripada arus permukaan. Bergeraklah!” Pesan untuk Presiden Prabowo SubiantoPesan khusus juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Pasang mata dan telinga, lihat rakyat sudah bergerak. Ambil keputusan dan berpihaklah kepada rakyat. Akankah Istana memanggil rakyat, atau rakyat yang mendatangi Istana secara paksa?” #PSNPIK2 #ArusBawahBergerak #KedaulatanRakyat #PrabowoDengarRakyat (*)
3 Hari Menjelang 100 Hari Kerja, Prabowo Masih di Bawah Bayang-Bayang Jokowi
Oleh Ida N. Kusdianti | Sekjen Forum Tanah Air (FTA) DINAMIKA politik Indonesia semakin menarik menjelang 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini, belum ada gebrakan besar dari sang presiden terkait isu-isu fundamental yang menyentuh hak-hak rakyat, sebagaimana dijanjikan dalam kampanye. Salah satu polemik yang mencuat adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2. Presiden Prabowo diharapkan mengambil langkah tegas dan konkret untuk menyelesaikan masalah ini, terutama karena dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat Banten. Kasus ini menggambarkan bagaimana oligarki, yang menjadi sorotan publik, terus memperlihatkan kekuasaannya tanpa batas. Nama besar seperti Aguan kembali menjadi pembicaraan, terutama setelah dugaan pelanggaran hukum terkait penggusuran pribumi dan pemagaran laut yang menuai kontroversi. Jokowi Masih Mencuri Panggung Meskipun sudah tidak menjabat, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya masih aktif di panggung politik. Kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah beberapa hari lalu dengan pengawalan ketat dan ribuan aparat menunjukkan upaya untuk tetap relevan. Namun, kehadirannya dianggap mengganggu momentum Prabowo sebagai presiden baru. Lebih jauh, nama Gibran Rakabuming, putra Jokowi, juga terus menjadi sorotan. Dengan dukungan oligarki dan sorotan media yang besar, Gibran dianggap sebagai \"anak macan\" yang suatu hari bisa menjadi ancaman bagi Prabowo. Pernyataan legendaris Dr. Conny tentang Jokowi sebagai seorang pengkhianat kembali relevan: “Bu Megawati saja dikhianati, apalagi Pak Prabowo?” Raport 100 Hari Kerja: Ujian bagi Kabinet Merah Putih Rakyat Indonesia kini menanti apa yang akan ditunjukkan oleh Kabinet Merah Putih dalam 100 hari kerja pertama. Akan ada banyak pihak yang memberikan \"rapor sementara\" untuk menilai apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat atau justru tunduk pada oligarki. Masalah besar seperti konflik sosial akibat PSN PIK 2 harus segera ditangani. Salah satu fakta mencolok adalah pengakuan Tasrin, yang mengaku sebagai nelayan dan membangun pagar laut secara swadaya. Banyak pihak melihat ini sebagai upaya cuci muka oleh Aguan dan kelompoknya. Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mencabut PSN PIK 2. Jika tidak, potensi konflik sosial yang lebih besar bisa saja terjadi, dengan dampak buruk bagi hubungan etnis dan stabilitas nasional. Rakyat Harus Tetap Waspada Dalam perjalanan menuju satu semester masa kerja, rakyat harus tetap kritis dan mengawasi setiap langkah pemerintahan. Jika Prabowo terus berada di bawah bayang-bayang Jokowi, kepercayaan publik bisa semakin menurun. Akhirnya, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Jangan biarkan oligarki dan kepentingan segelintir pihak menguasai Indonesia. Prabowo harus mendengar suara rakyat dan bertindak tegas! #BatalkanPSNPIK2 #SaveNelayanCilamayaKarawang #PrabowoBersamaRakyat #ArusBawahBergerak #KembaliKeUUD1945Asli #ForumTanahAir
Baik Buruknya Wajah Polisi, Tergantung Prilaku Kapolri (Bagian-1)
Oleh Joharuddin Firdaus/Pemerhati Politik Sosial dan Budaya Ikan itu kalau membusuk, biasanya dimulai dari kepala. Begitu kata filusuf Marcus Tullius Cicero 106 – 43 tahun silam Sebelum Masehi. Untuk itu, kepala ikan yang sudah terlanjur busuk harusnya dipotong atau dilepaskan dari badan ikan. Tujuannya, agar daging ikan yang tidak ikut-ikutan membusuk bersama kepala ikan, sehingga bagian ikan yang lain masih bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber protein terbaik untuk tubuh manusia. SUATU hari di awal Fabruari tahun 1991 silam, Presiden Soeharto memanggil Mayor Jendral Polisi Kunarto ke kediaman pribadi di Jalan Cendana Jakarta. Dua hari kemudian Pak Kurnarto menumui Pak Harto di Jalan Cendana. Saat menemui Pak Harto, Pak Kunarto membawa buku catatan, seperti biasanya anak buah menghadap komandan. Pertemuan antara Pak Harto dan Pak Kunarto terjadi di pada sore hari. Sebenarnya pertemuan sore itu antara Pak Harto dengan Pak Kunarto itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Pertemuan tersebut bukan yang pertama kali. Sering terjadi pertemuan diantara dua tokoh bangsa ini. Apalagi Pak Kunarto adalah ajudan Presiden dari tahun 1979-1986. Hampir tujuh tahun Pak Kunarto menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto. Namun pertemuan Februari 1991 menjadi istimewa, karena beberapa hari lagi Pak Kunarto dilantik menjadi Kapolri yang ke-11. Selama dalam perjalanan menuju Jalan Cendana, Pak Kunarto mulai menduga-duga apa gerangan arahan yang bakal diberikan oleh Pak Harto kepadanya. Setelah salaman, Pak Harto mempersilahkan Pak Kunarto untuk duduk di kursi. Sementara Pak Harto mengambil cerutu untuk persiapan mengisap cerutu. Suasana pertemuan sangat santai. Terkesan seperti orang tua dengan anaknya sendiri atau dua sahabat. Setelah duduk beberapa menit, Pak Harto bertanya kepada Pak Kunarto, kapan dilantik sebagai Kapolri? Pak Kunarto jawab, siyap seminggu lagi. Kata Pak Harto, ya sudah, tunggu saja kalau begitu. Semoga semua berjalan dengan lancar sampai pelantikan nanti, lanjut Pak Harto. Dijawab Pak Kunarto, siyap Pak. Selanjutnya mohon arahan, do’a, nasehat dan bimbingan dari Bapak Presiden. “Hehehehe, ya ndak ada arahan, nasehat dan bimbingan, kata Pak Harto. Dilanjutkan Pak Harto, kalau mau lihat polisi itu baik dan bagus di mata rakyat, ya terserah kepada dirimu saja. Dari dirimu itulah wajah dan marwah polisi yang sebenanrnya. Kalau Kapolrinya baik, pasti polisi juga baik. Sebaliknya, bila Kapolrinya buruk, maka wajah polisi juga di mata masyarakat. Jika sudah buruk, maka sulit untuk diperbaiki lagi”. Penggalan nasehat dari Pak Harto itu, dicatat oleh Pak Kunarto kata per kata, kalimat per kalimat. Pak Kunarto masih setia menunggu untuk mencatat nasehat, arahan dan bimbingan dari Pak Harto berikutnya. Sayangnya, setelah tunggu hampir dua puluh menit, dengan posisi bolpoin tetap di tangan untuk mencatat, Pak Harto tidak juga memberi nasehat, arahan dan bimbingan untuk dicatat Pak Kunarto. Akibatnya Pak Kunarto memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Harto. “Mohon izin, selanjutnya Bapak Presiden? “tanya Pak Kunarto sambil berharap ada nasihat lagi dari Pak Harto. “Ya ndak ada lagi. Suah, cuma itu saja. Yang penting itu jaga dirimu baik-baik, agar tidak merusak dan memperburuk polisi di mata masyarakat. Wajah dan marwah polisi itu sangat tergantung kepada sikap dan prilaku Kapolri, “kata Pak Harto. Entah sangaja atau tidak. Apakah Pak Harto sudah lebih dulu membaca penggalan kalimat Cicero bahwa “ikan itu membusuk dari kepala”. Baik Marcus Tullius Cicero maupun Pak Harto mempunyai kesamaan pandangan bahwa baik-buruknya marwah dan wajah sebuah entitas pemerintahan itu, sangat tergantung kepada tampilan dan prilaku pucuk pemimpin tertingg di instansi tersebut. Pertanyaannya, bagaimana wajah polisi selama era reformasi? Terutama setelah polisi lepas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dulu itu bernama ABRI? Jawabannya, tergantung dari sudah pandang mana melihat wajah polisi. Ibarat gajah, kalau dari depan kelihatan taring atau belalai. Dari samping kelihatan perut gajah. Sedangkan kalau dari belakang kelihatan ekornya gajah. Semua sudut bisa. Diantara dua belas Kepolri selama reformasi, Jendral Polisi Roesmanhadi, Jendral Polisi Roesdihardjo, Jendral Polisi Surojo Bimantoro, Jendral Polisi Da’i Bachtiar, Jendral Polisi Sutanto, Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri, Jendral Polisi Timur Pradopo, Jendral Polisi Sutarman sampai Jendral Polisi Badrodin Haiti, wajah polisi masih bisa baik-baik saja. Mekipun banyak juga kekurangan disana-sini. Namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagai institusi yang sedang menata diri. Saat Jendral Polisi Tito Karnavian menjabat Kapolri, institusi polisi mulai bermasalah. Tito banyak bicara tentang masalah-masalah banga yang berkaitan dengan politik. Bukanya fokus pada persoalan-persoalan yang bekaitan dengan penegakkan hukum. Puncaknya, Tito membuat buku dengan judul “Politikal Polisi”. Wajah polisi yang mulai buram di eranya Tito Karnavian Kapolri tersebut, disempurnakan oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Akibatnya polisi jatuh terjerambak ke titik paling nadir paling dalam di mata masyarakat Indonesia. Polisi dihina, dicibir, dicemoh memalui berbagai satire, metapore dan mem. Sangat sempurna Jendral Listyo Sigit membuat wajah rendah dan hina di mata rakyat. Wajah polisi sekarang, mirip-mirip TNI di akhir Orde Baru dan awal reformasi dulu. Tito Karnavian merusak polisi dengan gagasan “Politikal Polisi”. Akibatnya, perjuangan panjang civil society selama puluhan tahun untuk melepaskan polisi dari TNI, hari ini hancur berantakan. Polisi seperti diluluhlantakan di depan pemiliknya sendiri, rakyat Indonesia. Semua penilaian buruk tentang polisi itu berawal dari libido, ambisi murahan, dan syahwat kekuasaan yang tinggi dari Jendral Polisi Prof. Dr. Tito Karnavian. Melalui konsep “Politikal Polisi” yang digagas Tito Karnavian, berhasil menyeret polisi masuk dalam kubangan lumpur yang dalam. Polisi seperti mengambil peran ABRI selama 32 tahun untuk menopong kekuasaan Presiden Soehato. Bedanya polisi menjadi penyangga utama kekuasaan Joko Widodo. Seperti ada dendam kekuasaan, karena tidak diikutkan bermain selama 32 tahun kekuasaan Orde baru. Selama Orde Baru, polisi hanya sebagai pelengkap penderita saja. Wajah polisi yang buram dan jatuh di masyarakat itu disempurnakan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Polisi benar-benar babak belur jatuh di titik nadir. Eranya Kapolri Listyo Sigit inilah, polisi mengukuhkan diri sebagai institusi tukang rekayasa perkara terbaik dan terhebat dibading Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling kurang ada dua jendral bintang dua polisi yang terlibat rekayasa perkara di era Kapolri Listyo Sigit. Ada kasus Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo yang menjadi aktor utama pembunuhan terhadap anak buahnya Brigadir Yosua Huatabat. Selama tiga hari Kapolri Sigit percaya semua cerita dan rekayasa Ferdy Sambo. Untung ada dua adik dari mamanya Yosua, Roslin Simanjuntak dan Rohani Simanjuntak. Dua wanita pemberani yang berani membongkar rekayasa Ferdy Sambo yang sudah dipercaya Kapolri Listyo Sigit. Selain itu, ada kasus Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, yang merekayasa perdagangan narkoba jenis sabu. Padahal dari fakta persiddangan, Teddy Minahasa sudah terlibat perdagangan narkoba jenis sabu sejak masih menjabat Staf Ahli Kapolri. Tragisnya dipromusikan dua kali sebagai Kapolda oleh Kapolri Listyo Sigit. Pertama sebagai Kapolda Sumatera Barat, dan kedua sebagai Kapolda Jawa Timur. Masih di Polda Sumatera Barat. Belum lama ini ada polisi yang menembak polisi sampai meninggal. Sementara di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Kepolsek Aipda Rudy Soik dipecat dari polisi. Padahal Aipda Rudy Soik terkenal di NTT sebagai sosok polisi yang berdiri paling depan melawan mafia perdagangan solar ilegel. Rekayasa perkara paling heboh yang dilakukan polisi adalah penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang. Polrestabes Semarang pamerkan barang bukti gadungan yang konon dipakai untuk tawuran antar geng motor. Padahal semua itu hanya kebohongan dan rekayasa polisi. Tentu kebiasaan rekayasa masih banyak lagi, namun belum diributin saja. Hari ini polisi juga punya nama baru sebagai Partai Coklat atau Parcok. Untuk pergantian Kapolri Listyo Sigit, sebaiknya Presiden Prabowo ambil dari jajaran Jendral Polisi bitang dua. Terutama mereka-mereka yang selama ini dizalimi Listyo Sigit. Mereka yang berprestasi, baik di penugasan maupun akademik seperti Irjen Polisi Rudi Darmoko, peraih Adhi Makayasa tahun 1993. Begitu juga dengan Irjen Polisi Alberd Teddy Benhard Sianipar sebagai peraih Adhi Makayasa tahun 1994, dan Irjen Polisi Sandi Nugroho sebagai peraih Adhi Makayasa tahun 1995, . Mereka lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa 1993, 1994 dan 1995 sampai sekarang belum juga diberikan jabatan Kapolda oleh Kapolri Listyo Sigit. Huebat benar Kapolri Listyo Sigit ini, entah apa pertimbangannya. Padahal lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1996 sudah ada yang menjadi Kapolda, yaitu Irjen Polisi Jhonny Edison Isir, yang menjabat sebagai Kapolda Papua Barat. Irjen Polisi Jhonny Edison Isir melewati tiga kaka tingkat tingkat di atasnya. Sudah satu tahun lebih Irjen Polisi Jhonny Edison Isir menjabat sebagai Kapolda Papua Barat, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai sekarang. Tampaknya merit system benar-benar lumpuh di eranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sementara praktek like and dislike begitu dominan dan subur. (bersambung).
Kapolri Ajak Seluruh Kader GPA Ikut Sukseskan Program Asta Cita Pemerintah
Medan | FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh kader Gerakan Pemuda Al Washliyah bersama pemerintah untuk menjalankan dan mensukseskan program Asta Cita pemerintah. Hal itu ditegaskan oleh Kapolri yang diwakili Dirsosbud Baintelkam Polri Brigjend Pol Nanang Rudi Supriatna pada acara HUT ke-84 Gerakan Pemuda Al Washliyah di halaman Universitas Al Washliyah Jalan SM Raja, Jumat (10/1/2025) malam. Menurut Kapolri, dalam pidato pertamanya setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Namun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, sehingga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh elemen bangsa harus terlibat aktif dalam menghadapi ancaman dan tangan yang dihadapi. Untuk meraih target tersebut, lanjut Kapolri, presiden telah membuat visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang memiliki tiga pilar utama, delapan visi dan tujuh program prioritas. \"Dalam mendukung program tersebut Polri telah berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata sesuai dengan tupoksi kami,\" ujar Kapolri. Kapolri juga mengajak seluruh kader GPA untuk bersama-sama pemerintah mendukung program Asta Cita dan program-program prioritas lainnya. \"Saya atas nama Kepolisian Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun GPA yang ke-84. Semoga sejalan dengan thema kegiatan, \'Kokohkan Persatuan Pemuda dalam Bingkai Merah Putih Menuju Indonesia Emas 2024\', GPA bersama-sama pemerintah dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat ini. Terutama dalam memajukan ilmu, iman dan amal untuk kemandirian bangsa. Tidak hanya berkaitan dengan kemajuan ekonomi, tapi juga mencakup kemandirian pendidikan, sosial dan keamanan,\" ujar Kapolri. Sementara itu, Ketua Umum GPA, Aminullah Siagian, S.PdI dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri yang diwakili Brigjend Pol Nanang Rudi Supriatna. Kehadiran Kapolri di acara HUT ke-84 GPA menunjukkan komitmen Polri untuk bersama-sama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Aminullah, dalam perjalanan sejarah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Al Washliyah yang dideklarasikan di Medan pada 30 November 1930 dan GPA dilahirkan pada tanggal 11 Januari 1941 atau 4 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan 1945. \"Artinya jauh sebelum negara ini merdeka Al Washliyah dan GPA telah dilahirkan oleh alumni Maktab Islamiyah dan pelajar di Madrasah Al Hasaniyah, Diantara mereka adalah Abdurrahman Shihab, Ismail Banda, Arsyad Thalib Lubis, Adnan Nur Lubis, dan Yusuf Ahmad Lubis. Mereka adalah para ulama yang turut ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengorbankan harta dan nyawa. Sejarah telah mencatat bahwa untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, Al Washliyah turut ikut serta di dalamnya. Saat ini Al Washliyah berusia hampir satu abad. Oleh sebab itu catatan penting tentang sejarah dan kontribusi Al Washliyah tidak boleh hilang dan diabaikan walaupun darah menjadi taruhannya,\" ujar Aminullah. Momentum HUT ke-48 ini, lanjut Aminullah, GPA harus menjadi pilar utama dalam menghawal kemaslahatan umat mulai dari Sabang sampai Merauke. Setidaknya GPA bisa melakukan hal-hal positif di kancah nasional maupun lokal. \"Karena itu atas nama Pimpinan pusat GPA, kita sambut dengan gembira bahwa usia yang sudah tidak muda lagi organisasi ini, tidak lagi diragukan dalam hal mengkonsolidasikan potensi arah bangsa dan negara. GPA wajib mendistribusikan para kadernya di sektor pemerintahan, demi mengkawal dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mari kita bantu kita kawal pemerintah Prabowo-Gibran untuk menjalankan program yang sedang berjalan, untuk mewujudkan Asta Cita. Mari kita dukung TNI-Polri, hususnya polisi presisi,\" ujarnya. Aminullah juga mengajak seluruh kader GPA untuk bijak dalam menata kehidupan dan sportif dalam berteman. \"Jangan menghalalkan segala cara untuk menjual sesuatu, jangan injak kepala saudara dan temanmu, jangan menikam dari belakang, jangan berhianat dalam persahabatan dalam apapun itu, karena kita pun tidak mau dibuat seperti itu oleh orang lain. Jangan lakukan apapun yang kita tidak suka dilakukan pada diri kita, kalau bisa kita amalkan dan bisa benar-benar kita jalankan walaupun tidak mudah. Kadang mudah diucapkan tapi sulit untuk diaplikasikan,\" ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum PB Al Washliyah KH Masyhuril Khamis diwakili H Ismail Effendi dalam sambutannya mengatakan, waktu akan berjalan terus dan tak mungkin bisa mundur lagi. Dia mengajak seluruh kader GPA untuk memanfaatkan waktu dengan benar. \"Usia muda adalah usia produktif. Dalam mengurus organisasi rencanakan apa yang menjadi cita-cita ke depan, mau kemana dan mau jadi apa kita. Maka teruslah berjuang wahai seluruh kader Pemuda Alwashliyah,\" harapnya. Masyhuril Khamis juga berharap kader GPA tidak larut dengan suasana yang mencekam. Terkadang mungkin kita frustasi melihat suasana yang mencekam. tapi jangan juga menjadi apatis,\" ujarnya. Acara yang dihadiri seribuan kader GPA itu berlangsung meriah dan khidmat. Diawali dengan sholawatan dan pembacaan ayat suci Al Qur\'an juga diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng dan pemberian santunan kepada anak yatim serta diakhiri dengan tausyiah oleh al ustadz Abdil Ritonga. Hadir dalam acara HUT ke-84 GPA antara lain Kapolda Sumut diwakili Dir Intelkam Polda Sumut, Kombes Pol. Dwi Indra Maulana, S. IK, Ketua PB Al Washliyah H Ismail Effendi, Wakil Ketua Dewan Fatwa, Dr. H. Muhammad Nasir, LC, MA, Ketua PW Al Washliyah Sumut H Dedi Iskandar Batubara dan pengurus organ bagian, Rektor Univa Medan Prof. Dr. H. M. Jamil, M.A, Warek III UMN Syamsul Bahri MPd, alim ulama Al Washliyah, Ketua PW GPA Sumut Nurul Yakin Sitorus, Sekretaris Erwinsyah, pengurus GPA se-Sumut, pengurus GPA Banten, GPA Sumsel, GPA Pengurus GPA Banten, GPA Sulut, GPA Banda Aceh, GPA Kalimantan Utara dan GPA Sulawesi Tenggara serta PD Al Washliyah se-Sumut. (Zai)
Ini Dia 5 Klaster Korupsi Jokowi yang Dirangkum Said Didu
Jakarta | FNN - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, membeberkan dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), setelah masuk sebagai finalis tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OOCRP). Dalam pernyataannya, Said Didu menyebut ada lima klaster dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi semasa dua periode kepemimpinannya, yaitu dari 2014-2024. \"Saya mencoba membagi lima klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo,\" tuturnya, dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, @msaid_didu, Kamis (2/1/2025). Adapun klaster dugaan korupsi pertama adalah melanggengkan kekuasaan dinasti mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Said Didu meyakini hal tersebut dilakukan Jokowi dengan ditutupnya kasus pelanggaran denda kebakaran hutan terhadap 3,3 juta hektar tanah sawit. Pembatalan tersebut, kata Said, demi memuluskan kekuasaan Jokowi dan meredam kasus-kasus besar agar luput dari perhatian publik. \"Itu saya punya keyakinan bahwa itu ada kaitan untuk melanggengkan kekuasaan sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa negosiasi di balik pintu,\" kata Said. Kemudian, klaster kedua adalah membungkam dan memenjarakan lawan-lawan politik dari Jokowi. Dalam klaster yang sama, Said juga menyebut banyak kasus-kasus korupsi yang diduga menjerat menteri di era kepemimpinan Jokowi terkesan tidak dilanjutkan oleh penegak hukum. Menurutnya, hal tersebut dinamakan korupsi sprindik. Said juga menilai penggantian Ketua Umum Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia ada peran dari Jokowi. Dia menduga Airlangga mau untuk digantikan oleh Bahlil karena dirinya terjerat kasus hukum dan diketahui oleh Jokowi. \"Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, BTS, dan berbagai kasus yang menguap begitu saja.\" \"Dan masih ingat kasus pergantian Ketua Umum Golkar yang itu semua isu 11 sprindik,\" katanya. Selanjutnya, klaster ketiga, kata Said Didu, ada dua sub klaster yaitu ambisi Jokowi ingin memiliki legacy saat menjadi Presiden RI tetapi justru merugikan rakyat. Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan sehingga membuat banyak perusahaan pelat merah bangkrut. Padahal, menurut Said, seluruh pembangunan infrastruktur seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung hingga mega proyek IKN tidak dibutuhkan masyarakat. \"Ambisi pribadi (Jokowi) kedua adalah keluarga. Masih ingat kita, kasus penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri yang melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobby Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus,\" jelasnya. Kemudian, klaster keempat, yakni Jokowi melakukan penyogokan kepada rakyat lewat bantuan sosial (bansos). Menurutnya, hal tersebut telah membuat membengkaknya utang negara akibat kebijakan bansos yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi. Bansos itu, kata Said, digunakan Jokowi untuk meningkatkan citranya semata di mata publik. Sementara, klaster terakhir, adalah Jokowi diduga menyogok oligarki untuk menyokong kekuasaannya selama dua periode menjadi orang nomor satu di Indonesia. \"Mereka (oligarki) yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat di pertambangan, di perkebunan, macam-macam.\" \"Puncaknya adalah pemberian PSN (Proyek Strategis Nasional) di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain yang merugikan negara dan rakyat,\" kata Said. Lebih lanjut, Said juga berkomentar soal OCCRP yang memasukkan Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup dunia 2024. Dia khawatir, OCCRP memiliki informasi Jokowi memiliki harta yang dilarikan ke luar negeri dan didapat secara tidak sah. \"Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi yang dilakukan (oleh Jokowi) dan disembunyikan di luar negeri. Itu yang paling was-was,\" jelasnya. (Trb)
POPULER
