NASIONAL
Jusuf Rizal Gagas Pembentukan Pengawas Dewan Pers
Jakarta, FNN | Sejumlah jurnalis dan tokoh masyarakat, dipelopori HM Jusuf Rizal, membentuk lembaga yang bakal menjadi pengawas Dewan Pers. Lembaga baru ini menyandang nama Indonesian Journalist Watch atau IJW. Dasar pembentukan lembaga ini adalah amanat UU Pers 40 Tahun 1999, Pasal 17 sebagai lembaga pengawasan pers di Indonesia. \"Dewan Pers saat ini sangat perkasa, menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur masa depan pers di Indonesia tanpa kontrol,\" ujar Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tersebut, dalam siaran persnya hari ini. Menurut Jusuf Rizal, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Bab VII Pasal 17 telah diatur peran serta masyarakat untuk turut serta dan dapat melakukan kegiatan guna mengembangkan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. “IJW hadir mengisi kekosongan karena minimnya lembaga pengawasan pers. Sementara pers saat ini akibat revolusi industri, tumbuh seperti jamur di musim hujan. Sedang Dewan Pers stagnan jadi organisasi stempel atas nama menjalankan UU,” tegas Jusuf Rizal yang saat ini juga menjabat sebagai Ketum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI). Menurut penilaian Jusuf Rizal, Dewan Pers saat ini terkooptasi hanya mengurus organisasi wartawan yang menjadi anggotanya. Sementara dalam UU Pers Pasal 15 Ayat 4 telah diatur secara rinci fungus-fungsi Dewan Pers. Seharusnya Dewan Pers hadir untuk semua, tanpa ada pengkotak-kotakan. Dewan Pers sudah seperti menara gading dengan banyak masalah namun minim pembelaan terhadap pers. Dikatakan peran serta masyarakat dalam pengawasan secara rinci itu, diatur pada Pasal 17 dapat berupa : a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. “Untuk itu, IJW akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan etika, moral, hukum maupun perundang-undangan. Misalnya, kami turut mengkritisi Dewan Pers dalam kasus Sambo, di mana diduga ada upaya membungkam pers bicara fakta,” tegasnya. Saat ini, kata Jusuf, banyak terjadi diskriminasi kepada pers dan wartawan. Dewan Pers hanya fokus pada media-media besar yang dibesarkan zaman Orde Baru. Pers kecil, khususnya, media online yang tumbuh ribuan keleleran, terpinggirkan dan bahkan cenderung mau dibunuh lewat kebijakan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dan Sertifikasi perusahaan media. Media dan wartawan yang belum memenuhi syarat tergabung di Dewan Pers sudah seperti penjahat. Dilarang meliput di instansi pemerintah. Dilarang menerima kue iklan. Itu karena Dewan Pers berlindung atas nama Pasal 15 ayat 4 poin. \"Dewan Pers sudah seperti kartel dengan kroninya. Padahal belum tentu wartawan yang belum UKW dan medianya tidak terverifikasi di Dewan Pers, kualitasnya lebih bagus dari wartawan yang sudah UKW dengan etika dan moral yang baik ” tegasnya. Sementara, ketika anggotanya, organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), tersandung masalah dugaan korupsi dan penggelapan uang Rp2,9 milyar dari dana bantuan Kementerian BUMN hanya diam seribu bahasa. Padahal ini menyangkut etika, moral dan hukum. Dewan Pers hanya membela kelompok kepentingan, tidak berdiri dan hadir untuk seluruh insan pers. “IJW akan terus mengkritisi kebijakan Dewan Pers, Pers maupun wartawan dalam industri pers. Karena tanpa ada pengawasan, misalnya masalah bantuan-bantuan pemerintah dan perusahaan ke organisasi pers di Pusat dan Daerah, diduga tidak dikelola secara transparan dan akuntable. Rawan dikorupsi hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,\" tegas Jusuf Rizal.
Rocky Gerung: Demokrasi Indonesia Terancam Jadi Ampas Peradaban Dunia
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan bahwa Indonesia menghadapi kegagalan dalam sistem demokrasi yang diterapkan. Rocky Gerung dengan lugas mengemukakan pandangannya bahwa negara ini berada di ambang menjadi \'ampas peradaban dunia\'. Menurutnya memadukan filosofi dan teknologi adalah sebuah kebutuhan mendesak untuk membongkar struktur kekuasaan tersembunyi yang ada dalam pola pikir teknokratik. Dia menyoroti pentingnya mempertanyakan dasar-dasar sistem yang ada, menegaskan bahwa setiap pemikiran harus dapat dipertanyakan dan ditantang. \"Contohnya adalah Mahkamah Konstitusi bagian yang paling fundamental dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi dan gagal di situ,\" paparnya dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rabu (15/05/2024). Kritik pedas Gerung juga mengarah kepada praktik politik saat ini. \"Demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat,\" ucapnya. Menurutnya, hal ini tidak hanya menunjukkan penurunan dalam indeks demokrasi, tetapi juga menggambarkan krisis etika yang serius dalam politik Indonesia. Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti gejala munculnya otoritarianisme. Dia mengingatkan bahwa untuk menjaga demokrasi yang sehat, dibutuhkan keragaman pendapat dan keberanian untuk menyuarakan kritik. Namun, dengan semakin ditekannya perbedaan demi persatuan, Rocky Gerung menilai hal tersebut sebagai tanda awal bahwa Indonesia sedang menuju arah yang berbahaya. Akademisi UI itu juga mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan kecerdasan teknis, tetapi juga kecerdasan moral yang tinggi. \"Sangat mungkin Negeri ini udah jadi ampas di dalam peradaban politik dunia,\" jelasnya. Rocky meramalkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak pasti. Oleh karena itu ia menekankan perlu adanya introspeksi mendalam dan reformasi yang berarti agar negara ini dapat bangkit dari keterpurukan. (ida)
Konglomerat Sofjan Wanandi Ajak Generasi Pemuda Coblos Pemimpin Tanpa Beban Masa Lalu
Jakarta | FNN - Perhelatan Pilpres tinggal menghitung hari, sejumlah pihak telah pula menentukan pilihannya. Terbaru adalah konglomerat Indonesia Sofjan Wanandi yang secara tegas mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Sofyan, pasangan ini mempunyai rekam jejak baik sehingga akan mampu memberikan kepastian kondisi negara. Konglomerat senior ini pun terang mengakui bahwa pengusaha sangat membutuhkan sebuah kepastian yang hanya bisa dijamin oleh pemimpin dengan rekam jejak jelas. \"What is the best for this country? Just do it! Nggak usah lagi. Sudah tidak ada waktu, sisa 16 hari mau debat apa? Kamu bisa ubah siapa? Kamu harus mengubah diri, mesti berubah untuk masa depan bangsa ini, untuk itu pilih nomor tiga,\" ujar Sofjan dalam acara \"All Out Ganjar Mahfud\" yang diadakan Alumni SMA Top Gan di Jakarta, Minggu (28/1/2024). Alumni SMA Top Gan sendiri terdiri dari alumni SMA Kanisius, Pangudi Luhur, Tarakanita, Santa Ursula, St Theresia, Gonzaga, dan Loyola. Di saat bersamaan, Sofjan kemudian mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi meskipun sejak awal kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla, ia ikut mendukung penuh. Namun kata Sofjan, saat ini Jokowi telah mengabaikan cita-cita reformasi dan bahkan indikasi kecurangan Pemilu 2024 semakin terlihat. \"Jokowi menjanjikan reformasi, namun apa yang dilakukan sekarang persis terbalik. Jadi apalagi yang mau dibicarakan mengenai masa depan? Apa yang seseorang bikin di masa lalu, dari situ kita bisa menentukan. Kalau nomor tiga kita anggap lebih baik itu karena masa lalu mereka memang membuktikan apa yang telah mereka kerjakan untuk bangsa ini. Apa jejaknya, apa kekurangan dan kelebihan,\" ungkapnya. Dengan tegas, Sofjan kemudian mengajak generasi muda lebih cerdas dalam menentukan pilihan politik. Rekam jejak paslon dapat diakses melalui berbagai media dan generasi muda memiliki kecerdasan untuk menentukan yang terbaik bagi mereka. \"Anda lebih pintar dari kita untuk menentukan yang terbaik bagi Anda. Saya pikir itu saja. Make it very simple! Kalau Anda tanya pengalaman saya 50 tahun lebih, 10 kali pemilu saya sudah ikut. Bahkan, aktif membuat siapa yang jadi presiden. Kali ini saya merasa komitmen saya terhadap Top Gan (Ganjar-Mahfud),\" tegas Sofjan. (sws)
Prof Jimly Inginkan Indonesia Punya Lembaga Pengadilan Kode Etik Nasional
Jakarta, FNN | Guru Besar Jimly Asshiddiqie MH menginginkan agar Indonesia ke depan mempunyai Lembaga Pengadilan Kode Etik berskala Nasional. Keperluannya, memberi kesempatan mereka yang terkena sanksi etik untuk dapat melakukan kasasi ke lembaga etik tersebut. “Saya mengharapkan, siapa pun yang akan menjadi Presiden pada 2024-2029, sebaiknya membuat lembaga Mahkamah Etik berskala nasonal guna melindungi orang-orang yang terkena etik ada lembaga tinggi yang dapat menyelesaikan,” kata Prof Dr Jimly Asshiddiqie MH dalam Kajian Konstitusi yang digelar Jimly School of Law and Government kerjasama dengan Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Siber Muhammadiyah (USM), via zoom di Jakarta, Jumat sore (12/1/2024). Lembaga etik nasional itu, sebut Jimly keadaannya termasuk mendesak untuk diciptakan. “Karena, banyak orang apakah dari profesi hakim, pengacara dan dokter setelah mendapatkan sanksi etik mereka tidak bisa beroperasi lagi? Ini ada rasa kuarang adil,” tegasnya. Jimly mencontohkan, sosok mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Dr. dr Terawan Agus Putranto dua tahun silam menjadi perbincangan luas, setelah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian Terawan secara permanen dari keanggotaan IDI. Rekomendasi pemecatan Terawan diputuskan melalui Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, dan kurang dari satu bulan DPP IDI melaksanakan putusan itu. Apakah yang terjadi, Dr. Terawan tidak mendapatkan keadilan karena tidak ada majelis banding atau kasasi, sementara organisasi IDI hanya satu-satunya. Selain itu, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga memberikan sanksi lewat Dewan Kehormatan Pusat (DKP); Peradi menjatuhkan hukuman skorsing terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea. Pengacara ini dihukum skorsing karena melanggar kode etik. Hotman, masih untung karena keluar Peradi masih ada organisasi lain yang juga diakui oleh Peradilan sehingga mereka yang kena sanksi etik dari organisasi Peradi masih dapat pindah ke organisasi sejenis lainnya. “Ini yang menjadi keprihainan bahwa orang yang mendapat sanksi etik namun tidak ada jalan lain unuk mencari kedailan,” katanya. Kajian Konstitusi JSLG kerjasama dengan Prodi Ilmu Hukum USM memfokuskan materi dikusi pada kajian buku karya Jimly berjudul: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethich & Constitutional Law an Constitutional Ethics. Semenara itu Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum USM Dinda Riskanita, SH., MH., dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kerjasama dengan JSLG dalam kajian peradilan etik. Materi ini penting bukan hanya bagi mahasiswa, masyarakat juga amat penting saat adanya gradasi tentang pemaknaan etik. “Apalagi, kajian ini memang sangat diperlukan untuk menyertarakan antara penegakan hukum dengan penegakan etika hukum untuk upaya penegakan keadilan,” sebutnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada nara sumber kajian yaitu Guru Besar FH Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari, SH., MH. Dinda berharap, kajian konstitusi yang menyoal etika dalam penegakan keadian hukum dapat menjadi dorongan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang terkena sanksi etik untuk melakukan kasasi ke lembaga atau pengadilan etik. DH
Tim Hukum Nasional AMIN Kaji Food Estate dan Alutsista Bekas
Jakarta | FNN - Proyek Strategis Nasional (PSN) penting dan perlu didukung. Sayangnya, proyek ini dicurigai adanya penyalahgunaan kebijakan, penuh aroma korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan diduga ada duit dari proyek ini yang mengalir ke partai politik. “Itu yang perlu kita lawan. Soalnya ini uang rakyat. Jangan sampai jadi bancakan,” ujar Dr Theo Yusuf dalam diskusi bertajuk “Apa Kabar Food Estate & Alutsista Bekas” di Jakarta pada Rabu, 10 Januari 2024. Diskusi ini digelar Tim Hukum Nasional AMIN menghadirkan pembicara Dr Theo Yusuf (eks wartawan Antara) dan Kusfiardi (bidang Jaringan dan Komunikasi Tim Hukum AMIN). Menurut Theo Yusuf, perlunya mendukung program pangan karena masalah ini memang menjadi masalah Indonesia. Dia mencontohkan Vietnam, negeri yang lebih kecil namun sukses membangun sektor pangan. “Vietnam sudah mengekspor pangan, termasuk ke Indonesia,” ujarnya. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit proyek lumbung pangan nasional atau food estate dalam debat ketiga Pemilu 2024 pada Minggu (7/1/2024). Proyek ini salah satunya digarap oleh Kementerian Pertahanan. Anies menyebut proyek yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi itu sebagai proyek gagal. \"Lebih 340 ribu hektare tanah di RI ditambah food estate singkong yang mangkrak dinilai gagal,\" kata Anies dalam Debat Ketiga Pemilu 2024, yang diselenggarakan Minggu, (7/1/2024). Program food estate menguntungkan kroni-kroni saja. Selain itu, proyek ini telah merusak lingkungan dan tidak menghasilkan. \"Ini harus diubah kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius,\" tutur Anies. Bukan hanya Anies yang bilang begitu. Theo Yusuf mengatakan banyak pihak menyebut proyek ini gagal bahkan merusak hutan dan merugikan keuangan negara. Itu sebabnya, Theo juga mendorong pengusutan atas anggaran jumbo proyek tersebut. Theo juga mempertanyakan mengapa proyek pangan ini diserahkan kepada Kemenhan, bukan kepada kementerian di bidang ekonomi. “Inilah yang mengundang kecurigaan adanya penyalahgunaan kebijakan,” ujarnya. Proyek Strategis Food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada awalnya, pemerintah mematok target membangun food estate seluas 168 ribu hektar di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau; serta 10 ribu hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hingga 2023, proyek ini telah dijalankan di beberapa wilayah antara lain Kalimantan Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Gresik, Garut dan Temanggung. Setelah pembangunan di dua provinsi selesai, Presiden Jokowi berencana untuk memperluas pembangunan food estate hingga ke Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Jenis komoditas yang akan dikembangkan di food estate bukan hanya singkong. Proyek ini memproduksi beberapa komoditas seperti padi, jeruk, bawang merah, dan kelapa. Pemerintah juga akan melakukan budidaya hewan seperti ikan dan itik. Masalah mengenai food estate sebenarnya sudah pernah mengemuka jauh sebelum debat capres 2024 dihelat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 pada Kementerian Pertanian serta Instansi terkait Lainnya. BPK menemukan permasalahan yang signifikan dalam proyek ini. Sejumlah masalah yang ditemukan adalah perencanaan kegiatan food estate dianggap belum berdasarkan data dan informasi yang valid dan belum sesuai dengan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan survei, investigasi dan desain, ekstensifikasi dan intensifikasi pada food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dengan swakelola belum sesuai ketentuan. BPK juga menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program food estate Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal yang material. Tak berhenti di sini. Pengembangan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah yang merupakan kerjasama antara Kemhan, Kementerian PUPR,Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN dinilai gagal. Pada Juli 2020, Jokowi menunjuk Menhan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Food Estate. Akan tetapi, program ini dilaporkan gagal. Greenpeace merilis laporan berjudul “Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim”. Laporan tersebut menyoroti bagaimana salah satu PSN pemerintah ini telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas sehingga mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia. Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp108,8 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2024. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan. \"Dana ini diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani,\" ungkap Jokowi saat penyampaian keterangan pemerintah atas UU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dimas Huda
Pencipta Lagu Yuke NS Gugat Bos MNC Group Hary Tanoe Rp5 Milyar
Jakarta-FNN, Pencipta Lagu \"Tinggalah Kusendiri\", Yuke NS menggugat Bos MNC Group (MNC TV dan RCTI TV) Hary Tanoesoedibjo Rp5 milyar karena menggandakan atau mentransmisikan lagu ciptaannya ke YouTube tanpa izin/lisensi. Hary Tanoe dijerat UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 113 Ayat 4. \"Ya, saya mengggugat konglomerat itu setelah tahunan hak-hak saya dilanggar,\" ujar Yuke kepada pers di Jakarta kemarin. Lagu \"Tinggalah Kusendiri\" dipopulerkan penyanyi Nike Ardila telah dipakai dalam berbagai program musik di MNC Group (MNC TV dan RCTI). Tetapi, menurut Yuke, ini tidak dimasalahkan karena sudah membayar Performing Right ke LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sesuai ketentuan. “Nah yang kami masalahkan ketika hasil program TV MNC Group (MNC TV dan RCTI) ditayangkan ke YouTube, tanpa izin lisensi. Ini termasuk Mechanical Right yang perlu izin dari pencipta lagu. Tanpa izin sudah termasuk pelanggaran UU Hak Cipta,” tegas Yuke NS yang juga pengurus BCI (Bela Cipta Indonesia) itu. Menurut Yuke NS, sebelumnya sudah berkali-kali dan bertahun-tahun selaku pencipta lagu \"Tinggalah Kusendiri\", dia meminta keadilan ke Manajemen MNC Group (MNC TV dan RCTI) dengan melampirkan bukti-bukti otentik. Namun tidak direspon secara baik. Bahkan pencipta lagu terkesan dilecehkan dan MNC Group (MNC TV dan RCTI) selalu buang badan ke Publisher dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Kini, ia dibantu LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dalam membela kepentingan dan hak para pencipta lagu secara cuma-cuma (Pro Bono). \"Jadi kami memiliki kepercayaan diri untuk menuntut hak, sekalipun menghadapi konglomerat sekelas Hari Tanoe,” ujarnya. Dikatakan awalnya banyak para pencipta yang putus asa atas hak-haknya dizalimi oleh industri televisi, seperti MNC Group. Tapi karena bukti-bukti pelanggaran UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sudah jelas, maka Yuke NS berani menggugat ganti rugi pembajakan atas hak cipta MNC Group sebesar Rp5 miliar, baik karena pelanggaran pidana maupun perdata. “Jika memang tidak ada itikad baik, kita akan menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Saatnya para pencipta lagu memperjuangkan haknya. Selama ini pencipta lagu telah jadi sapi perah dan eksploitasi, namun hak-haknya dilanggar,” tegas Yuke Lebih jauh disampaikan, jika pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti otentik atas pelanggaran UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 114 Ayat 4 dengan sanksi Pidana 10 Tahun dan denda Rp. 4 Milyar. “Misalnya, tidak mencantumkan nama Pencipta Lagu, tapi kemudian diedit pihak MNC TV (MNC TV dan RCTI). Kemudian link tayangan di Channel YouTube, yang sebelumnya dapat dilihat publik, kini digembok tidak bisa diakses publik. Cuma semua data sudah direkam dan dicopy,” tegas Yuke NS yang bernama asli Nugraha Surya Sumantri itu. DH
Data Pemilih KPU Bocor, Integritas Gelaran Pemilu Dipertaruhkan
Jakarta | FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, bahkan legitimasi dan integritas penyelenggaraan pemilu juga berkurang. \"Publik mungkin akan bertanya-tanya dengan keandalan sistem informasi pemilu, termasuk yang digunakan untuk penghitungan hasil pemilu, karena adanya kerentanan-kerentanan keamanan sistemnya,\" tegas Wahyudi Djafar, Kamis (30/11/2023). Menurutnya, hal itu juga berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Sistem yang rentan dan berisiko tinggi terhadap serangan juga akan mengurangi legitimasi pemilu. \"Karena adanya risiko kerentanan ini (risiko serangan), sehingga legitimasi pemilu juga berkurang,\" ujarnya. Terlebih, kebocoran data tidak terjadi sekali saja, tetapi berulang. Kejadian itu pun tidak diikuti dengan evaluasi dan investigasi tuntas untuk mencegah kasus yang sama terjadi lagi. \"Justru setiap kali ada insiden kebocoran, yang ada penyangkalan. KPU sendiri belum memiliki kebijakan data pribadi yg baik untuk memastikan perlindungan data pribadi yang mereka kelola,\" kata Wahyudi. Wahyudi berharap insiden kebocoran ini bisa diselesaikan secara tuntas, untuk memberi pembelajaran bagi perbaikan kebijakan internal dan sistem perlindungan data KPU, termasuk juga sistem keamanan sibernya. \"Sehingga publik bisa percaya dengan seluruh sistem informasi yang dikembangkan KPU,\" pungkasnya. Lebih Profesional Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati menyayangkan terjadinya kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT). Dia minta KPU segera membenahi masalah ini, untuk memberi rasa aman bagi pemilih maupun menjaga kredibilitas Pemilu. \"ni jadi salah satu kekhawatirannya. Kita sebagai publik sekarang seolah-olah tidak bisa apa-apa, padahal kita dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan data pribadi kita untuk digunakan dalam kepentingan pemilu. Seharusnya data ini bisa dijaga betul oleh yang menggunakan data ini,\" kata Khairunnisa, Kamis (30/11/2023). Untuk itu dia meminta KPU lebih profesional lagi membenahi sistem teknologi terlebih sistem keamanan siber mereka. \"Dalam penggunaan teknologi KPU perlu mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari kesiapan perangkatnya, SDM, kebersihan siber, dan sebagainya. Walaupun untuk pemungutan kita masih manual, tapi KPU menggunakan teknologi untuk tahapan pemilu yang lainnya. Seperti pendaftaran pemilih, sehingga ini pun perlu dipersiapkan dengan matang juga perangkat teknologinya,\" tegas Khairunnisa. Belajar dari kasus ini, KPU perlu terus berbenah diri dan publik perlu mendapatkan penjelasan apakah KPU sudah melakukan pemrosesan data pribadi dengan baik, termasuk juga dengan keamanan sibernya. Sebelumnya, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan tautan kpu.go.id, kembali menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker. Kali ini, peretas dengan nama anonim \'Jimbo\' mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs penyelenggara pemilu itu. (Sur)
Perang Dian Piesesha Setelah Gagal Jadi Tentara
DIAN PIESHESA, jelas sudah banyak berubah. Tapi jangan salah. Penyanyi yang ngetop pada tahun 80-an hingga 90-an ini, masih memiliki suara emas. Buktinya, di usia yang sudah tak bisa dibilang muda lagi, pemilik nama asli Diah Daniar ini, masih kebagian manggung. Pada 27 Januari 2024, misalnya, Dian Piesesha mengadakan konser bertajuk “Bunga- Bunga Rindu Intimate Concert\". Konser ini digelar di Ballroom The Acacia Hotel & Resort, Jalan Kramat Raya No 73, Jakarta Pusat. Dia adalah pemilik suara sendu dengan ciri khas pop tersendiri. Boleh jadi inilah yang menjadikannya digemari banyak orang. Karya-karyanya terus mengalir, mulai dari album pop, album daerah, keroncong hingga religi. “Kita ini dalam kondisi perang,” sergah nenek kelahiran Bandung, 9 Maret 1960, ini ketika ditanya aktivitasnya di Granat alias Gerakan Nasional Anti Narkotika. “Jika negara lain perang dengan senjata beneran kita memerangi narkoba,” imbuhnya serius. Nah, di situlah antara lain perubahan Dian Piesesha: ibu dengan dua orang anak dan nenek dengan dua orang cucu itu. Soal perang, Dian Piesesha tidak sedang mengada-ada. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap ada 49 jaringan narkotika internasional dan nasional yang telah menyasar seluruh kalangan di desa dan kota di Indonesia. Prevalensi pengguna narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang. Sementara pada periode 2021-2023, BNN sudah menyita sekitar 5,6 ton sabu, 6,4 ton ganja, dan 454.475 butir ekstasi. Dari jumlah barang bukti itu, memperlihatkan ada peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,5 juta penduduk. Pada peta rawan narkotika, ada total 8.002 kawasan. Angka ini sudah turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.691 kawasan. “Kita harus menyadarkan anak-anak muda kita agar menjauhi narkoba,” ujar Dian Piesesha yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPP Granat dalam bincang-bincang lewat podcast bersama Henry & You Channel. 3 Juta Keping Pada era 80an nama Dian Piesesha cukup dikenal di Nusantara bahkan di negeri tetangga. Kala itu, ia adalah sosok artis yang diperhitungkan. Album singlenya yang dirilis pada tahun 1984 berjudul \"Tak Ingin Sendiri\" ciptaan Pance Pondaag, kasetnya mampu terjual hingga menembus 3 juta keeping. Ini merupakan prestasi yang sangat gemilang pada saat itu. Dian Piesesha berkisah mulai terjun ke dunia tarik suara pada tahun 1979. Album pertamanya dibuat di bawah label Surya Emas Records. Dari sana, lantas ia berpindah label ke JK Records (1982). Di sini ia lebih banyak merilis album pop daerah dan keroncong. \"Saya ini hanya punya 22 album dari awal berkarir menjadi penyanyi. Dibandingkan penyanyi seangkatan dengan saya mengeluarkan album dua tahun sekali. Kalau yang lain bisa 6 bulan sekali. Genre musiknya pun macam-macam, dari pop, keroncong dan lagu melayu,\" kenang Dian Piesesha dalam obrolan di Kampoeng Kopi, Kemang, Jakarta Selatan tersebut. Ia mengungkap rekaman dalam satu shift menyelesaikan 4 sampai 6 lagu. Dian banyak membawakan lagu-lagu karya Pance dan Wahyu OS. “Saya diberi kebebasan untuk memilih lagu oleh Pak JK,” tambahnya. Dia lumayan selektif dalam memilih lagu yang akan dia bawakan. “Saya tidak mau lagu yang syairnya aneh-aneh,\" jelasnya. Lebih jauh lagi, Dian mengaku, dulu bercita-cita menjadi tentara. Tidak suka menyanyi. Cita-cita itu berbelok ketika bertemu teman-teman musisi di kota Bandung, terutama Band Djibril. \"Lewat Kang Daniel saya rekaman lagu Melayu sampai menghasilan dua album,” kenangnya lagi. Suatu ketika teman-teman musisi melihat Dian membawakan lagu pop. Dianggap cocok, sehingga mendorong Maxi Mamiri membuatkan lagu bergenre pop untuknya. “Jadilah saya penyanyi pop,” imbuhnya. Dian yang sering bernyanyi di tengah-tengah pasukan Kopassus di masa mudanya itu merasa bersyukur atas apa yang telah dicapai. Ia mengaku menjadi hidup tak seambisi dulu. Ingat usia. Sekarang semua diniatkan untuk ibadah. RUL/Dimas Huda Wawancara lengkap dengan Dian Piesesha bisa ditonton di YouTube channel Henry & You. Diskografi Dian Piesesha Katakanlah Sayang (1979) | Pop Indonesia (1980) | Volume 2 (1981) | Aku Cinta Padamu (1982) | Bara Api Senyummu (1983) | Perasaan (1984) | Tak Ingin Sendiri (1984) | Engkau... Segalanya Bagiku (1986) | Mengapa Tak Pernah Jujur (1987) | Kucoba Hidup Sendiri (1988) | Pernahkah Kau Berdusta (1990) | Pop Keroncong: Walau Hati Menangis (1991) | Pengorbanan di Atas Segalanya (1991) | Aku Salah Menduga (1992) | Kau, Kusayang (1994) | Pop Sunda: Kabaya Beureum (1995) | Pop Keroncong: Kasmaran (1995) | Cinta Semakin Berarti (2000) | Pop Sunda: Hamdan (2003) | Kerinduan (2006) | Sahara (2012) | Aku Ingat Dirimu (2016) | Lembayung Ungu (2019)
Jejak Darah Biru Presiden Indonesia: Nggak Ada Jokowi!
Presiden Indonesia, kecuali Joko Widodo, adalah keturunan raja. Mereka berdarah biru. Wajar saja, jika Jokowi pun kini berjuang “membirukan” darahnya. Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN SEMILIR angin menerpa Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Kain yang menutup betis si Jelita ini pun tersingkap. Terlihatlah apa yang seharusnya tidak boleh dilihat lelaki lain. Ken Arok yang kala itu menjadi pengawal Tunggul Ametung menyaksikan keindahan tersebut. Anggota tubuh Ken Dedes yang biasa tersimpan rapi itu memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Ken Arok pun terpana. Penasaran, Ken Arok pun bertanya kepada “orang pintar” bernama Lohgawe. Peramal ini bilang bahwa Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun berhasrat merebut Ken Dedes dan menyingkirkan Tunggul Ametung. Singkat cerita, Ken Arok pun sukses membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Dalam perjalanan kisah ini Ken Arok sukses membangun wangsa yang gilang gemilang. Ken Arok lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182. Ia meninggal di istana Tumapel, Kutaraja pada tahun 1227. Ia menjadi pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Ranggah Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222. Berdasarkan Serat Pararaton, Ken Arok digambarkan sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Padahal nasab Ken Arok memang tidak jelas. Dia dikenal sebagai anak bandel di masa mudanya. Menjadi perampok ulung setelah itu. Jadi pengawal Tunggul Ametung dan dari sinilah, darah Ken Arok menjadi biru. Keturunan anak-anak Ken Dedes dari dirinya maupun dari Tunggul Ametung menjadi raja-raja Jawa. Sudah menjadi kelaziman, bahkan takdir, anak-anak raja akan menjadi raja. Begitu juga Presiden Indonesia. Semua presiden RI memiliki darah biru. Leluhur mereka keturunan raja dari trah Brawijaya Majapahit. Ya. Trah Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir banyak menurunkan raja-raja di Jawa. Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Pajang, Mataram Islam, hingga Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Pakualaman dan Kesepuhan Cirebon semua masih satu garis trah keturunan dari sang Prabu Brawijaya. Presiden Indonesia, Sukarno, HM Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputrai dan SBY adalah keturunan raja-raja Jawa trah Mataram. Kanjeng Senopati KRMH Tommy Wibowo Hamidjoyo, Analisis Spritualis dan Pemerhati Budaya, menyebut Sukarno dan Soeharto berasal dari trah Mataram yaitu Sultan Hamengkubuwana II. Presiden Sukarno Tommy mengatakan Bung Karno adalah salah satu Putra Dalem Paku Buwono X. Dia termasuk anak Raja dari Kasunanan Surakarta. Bung Karno salah satu dari sekian putra raja PB X yang didapat dari salah satu para selirnya yang tidak dinikahi secara resmi. “Selir itu wanita Bali bernama Ida Ayu Rai. Kala itu, Sinuwun PB X sebagai seorang raja biasa mengadakan kunjungan-kunjungan kerja kerajaan ke berbagai wilayah,” jelas Tommy dalam artikelnya berjudul “Jika Silsilah Benar, Semua Presiden Kita Bersaudara” yang dilansir laman Askara. Lantaran Ida Ayu tetap di Bali tidak mau diajak ke keraton Surakarta maka Sinuwun PB X mengutus dan memberikan tugas seorang abdi dalemnya ke Bali. Abdi dalem itu bernama Sukemi. Tugas Sukemi adalah mengawasi, mengawal dan mengurusi kebutuhan hidup Ida Ayu. Ida Ayu melahirkan di Surabaya pada 6 Juni 1901. Bayi laki-laki itu diberi nama Koesno Sosrodihardjo atau Soekarno. Nama Koesno sejatinya diambil dari nama kecil Sinuwun PB X yang bernama Malikul Kusno. Setelah Ida Ayu melahirkan, PB X memerintahkan Sukemi menikahi selirnya itu. Masa kecil Sukarno pun hidup di Bali bersama orang tuanya, pasangan Ida Ayu dan Sukemi. Trah ibunda Sukarno juga trah bangsawan Bali. Gde Pasek Suardika dan Izarman dalam buku “Bung Karno, Saya Berdarah Bali” menyebutkan Sukarno mewarisi sebilah keris dari kakeknya (ayahanda Ida Ayu Nyoman Rai). Keris itu diwariskan turun-temurun di keluarga Bale Agung yang masih keturunan Raja Buleleng, termasuk pernah digunakan kakek Sukarno saat menghadapi penjajah Belanda. Walaupun Bung Karno tidak melegitimasi dan mengakui dirinya sebagai keturunan bangsawan Mataram atau putra raja, tapi Sukarno menyandang gelar sang ayah: Sinuwun PB X. Gelar Paku Buwono X adalah gelar yang terpanjang sepanjang sejarah raja Mataram: \"Ingkang Sinuwun Sampeyan Ingkang Dalem Ingkang Wicaksono Senopati Khalifatullah Ingngalogo Abdurrahman Sayidin Panotogomo Pakubuwono Ingkang Kaping Sedoso Pakubuwono ke X\". Gelar Raja Paku Buwono X kemudian ditiru oleh Bung Karno yaitu beliau menamakan dirinya dengan gelar: \"Pemimpin Besar Revolusi, Paduka Yang Mulia, Penyambung Lidah Rakyat, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Presiden Seumur Hidup, Ir. H. Soekarno.\" Presiden Soeharto Haji Muhammad Soeharto adalah keturunan dari Sultan HB II, sama seperti Sukarno. Namun keberadaan dan legitimasi itu tidak diakui Pak Harto sendiri. Padahal, Soeharto termasuk salah satu anak dari bangsawan Kesultanan Jogja yaitu anak dari seorang Gusti Pangeran Sultan Jogja, dengan seorang wanita dari luar. Pak Harto mengaku hanya anak petani berasal dari Desa Kemusuk, sebelah barat Kota Yogyakarta. Kendati demikian, darah biru yang terpancar di wajahnya tidak bisa disembunyikan bahwa dirinya adalah seorang keturunan dari trah kebangsawanan kesultanan Yogja. Pada tahun 1972, majalah Pop melakukan investigasi. Diungkap bahwa sejatinya Soeharto adalah anak seorang lurah keturunan Hamengkubuwono II yakni Raden Rio Padmodipuro atau Raden Lurah Prawirowiyono. Sedangkan ibunya, Nyai Atmopawiro. Soeharto lahir di Suronatan, Yogyakarta, pada 8 Juni 1021. Rio menitipkan anak dan istrinya itu kepada kenalannya bernama Kartoredjo, yang menjadi ulu-ulu (aparat pengairan desa) di desa Kemusuk. Probosutedjo dalam memoar \"Saya dan Mas Harto\" menyebut bahwa Atmopawiro adalah ayahnya. Sedangkan ibunya bernama Soekirah, yang diakui pula oleh Soeharto sebagai nama ibu kandungnya. Rio menitipkan anak dan istrinya karena takut ketahuan keluarga istri keduanya. Setelah menikah dengan Nyai Atmopawiro, Rio diambil menantu oleh Mas Wedono Jayeng Prakosa, seorang wedana keraton yang sangat dekat dan disayang almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Saat diungsikan Soeharto berusia 6 atau 7 tahun. Kendati Soeharto tidak mengakui sebagai keturunan bangsawan Mataram Yogja, tetapi ia membangun pesarean \"makam\" keluarga dengan diberi nama \"Astana Giri Bangun\" di Karanganyar Jawa tengah, di atas gunung persis menyerupai miniatur makam para raja-raja Mataram di Imogiri. Pak Harto sendiri memiliki istri keturunan ningrat. Menurut catatan T Wedy Utomo dalam bukunya berjudul “Ki Ageng Selo” R Aj Siti Hartinah, istri Pak Harto, keturunan ke-17 Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah guru mengaji Joko Tingkir yang dimakamkan di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Selo merupakan cicit dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Ibu Tien Soeharto adalah keturunan ke-20 dari Brawijaya V. Namun di buku “Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia”, silsilah Ibu Tien Soeharto dimulai dari Mangkunegoro I. Sama-sama berdarah biru. Presiden Habibie Baharuddin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Alwi keturunan suku Bugis Makassar yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Anak seorang Imam dan pemangku adat dan anggota Majelis Peradilan Agama. Ibunda Habibie, RA Toeti Marini Poespowardojo, adalah perempuan Jawa kelahiran Yogyakarta. Dari garis keturunan Ibu, Habibie adalah generasi keempat dari Tjitrowardojo, seorang terdidik yang meraih gelar dokter di usia 19 tahun. Menurut Nurinwa Ki S. Hendrowinoto dalam Buku \"Ibu Indonesia dalam Kenangan\" (2004), ibunda Habibie berasal dari keluarga priyayi atau ningrat Jawa karena itu ibunda beliau bergelar RA atau Raden Ayu. Toeti adalah cucu dari Raden Ngabehi Tjitrowardojo dari trah Mataram, seorang dokter sekaligus bangsawan lokal terkemuka dari Purworejo, Jawa Tengah, tidak seberapa jauh dari Yogyakarta dan pernah menjadi wilayah kekuasaan Mataram. Presiden Gus Dur KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah keturunan Joko Tingkir atau Raden Hadiwijaya, Sultan Pajang. Itu sebabnya Gus Dur sering ziarah ke petilasan Joko Tingkir di Lamongan, Jawa Timur. Gus Dur pernah bercerita bahwa dirinya memiliki jalur langsung keturunan dari Sultan Pajang, Hadiwijaya. \"Gus Dur itu punya jalur langsung (keturunan) dengan Joko Tingkir. Makanya beliau jadi presiden,\" tegas ujar KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq dalam satu kesempatan. Joko Tingkir merupakan bapak dari Pangeran Benowo yang juga menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir juga murid Sunan Kalijaga, salah seorang ulama yang masuk dalam daftar sembilan wali atau Wali Songo. Dalam Kitab Talkhish karya Abdullah bin Umar Assathiri bahkan disebutkan bahwa Gus Dur adalah keturunan ke-34 dari Rasulullah SAW. Nur Rokhim dalam buku berjudul “Gus Dur Santri yang Gemar Membolos” menjelaskan bahwa keluarga besar Gus Dur dikenal sebagai keluarga ulama dan bangsawan. Selain keturunan Raja Pajang, silsilah Gus Dur juga akan sampai kepada Lembu Peteng atau Sultan Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Gus Dur memperoleh darah biru dari kakeknya yang bernama Hadratussyekh KH Hasyim Asy\'ari dari jalur ayah, yaitu Muhammad Hasyim bin Asy\'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim (Pangeran Benawa) bin Abdul Rahman (Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin (Sunan Giri). Sedangkan dari jalur sang ibu, yaitu Muhammad Hasyim bin Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir (Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya) bin Lembu Peteng (Prabu Brawijaya VI). Lalu, bagaimana dengan Megawati Soekarnoputri? Jika Soekarno masih keturunan trah Mataram Sultan HB II dan Pakubuwono X maka garis darah serupa juga berlaku untuk putrinya, Megawati Soekarnoputri, yang menjadi Presiden RI ke-5. Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masih memiliki keturunan dan punya pertalian darah dengan Raden Wijaya, raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Tak hanya itu, SBY juga masih satu garis keluarga dengan Sri Sultan Hamengkubuwana III. \"Kalau diurut dari eyang saya Ki Ageng Buwono Keling hingga kedua anak saya yakini Agus Harimurti dan Edi Baskoro adalah trah ke-14,\" kata SBY di hadapan 1.500 kader Demokrat se-Jawa Timur pada suatu ketika. Kader Partai Demokrat, Andi Arief, mengunggah dua gambar silsilah lengkap SBY melalui akun Twitternya. Menurut daftar silsilah tersebut, garis keturunan SBY bisa dirunut dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Dari gambar tersebut juga tertulis bahwa tak hanya keturunan Majapahit, SBY juga adalah keturunan Raja Mataram. Obsesi SBY pada Majapahit juga bisa dilihat dari nama cucu-cucunya. Cucu pertama SBY bernama Almira Tungga Dewi Yudhoyono. Tribhuwana Tunggadewi adalah raja perempuan pertama Majapahit yang melahirkan Hayam Wuruk, raja yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Cucu keduanya bernama Airlangga Satriadhi Yudhoyono. Airlangga adalah nama pendiri Kerajaan Kahuripan, yang terbagi menjadi dua kerajaan, Kediri dan Jenggala. Kedua kerajaan ini menjadi daerah bagian Majapahit pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Pancasakti Maharajasa Yudhoyono, cucu ketiga SBY, tidak diberi nama dari Majapahit. Nama Maharajasa diambil dari nama besan SBY, Hatta Rajasa. Meski demikian nama Rajasa mengingatkan juga pada nama pendiri Majapahit, Kertarajasa Jayawardhana. Cucu keempat bernama Gayatri Idalia Yudhoyono. \"Gayatri diambil dari Kerajaan Majapahit, yaitu istri Raden Wijaya yang kemudian menurunkan raja-raja selanjutnya,\" kata Ibas saat mengumumkan kelahiran putrinya melalui akun Instagram @ibsyudhoyono, 1 Januari 2018. Dwi Cahyono, sejarawan dan arkeolog dari Universitas Negeri Malang menjelaskan bahwa silsilah keluarga sudah dipakai sebagai cara melegitimasikan diri sejak berabad-abad yang lalu. \"Jadi kalau sekarang ada politikus mengaku sebagai keturunan raja Majapahit, tentu karena ada kepentingan, yaitu legitimasi,\" kata Dwi Cahyono sebagaimana dilansir BBC Indonesia. Silsilah keluarga yang dirunut-runut itu sudah sejak lama dipakai oleh seseorang atau keluarga untuk menghubungkan dirinya dengan penguasa di masa lalu, bisa pemimpin, raja, atau sultan. Bahkan pada era kesultanan Islam di Indonesia, silsilah itu dibuat dua sisi, yaitu mangiwo (ke kiri) dan manengen (ke kanan). Mangiwo yang dirunut panjang bisa sampai ke tokoh-tokoh dalam pewayangan, sampai puncaknya ke dewata. Garis keturunan manengen diruntut dari para pempimpin Islam sampai tokoh-tokoh kenabian. \"Perkara betul atau tidak itu masalah nanti, yang penting melegitimasikan diri bahwa dia adalah orang yang punya posisi tertentu dilihat dari genealoginya, garis keturunannya,\" kata Dwi. Lalu, bagaimana dengan Presiden Jokowi? Sejauh ini, nasab Jokowi masih menjadi pergunjingan. Tak ada satu pun yang mampu membuktikan bahwa ia berdarah biru. Jadi wajar, jika Jokowi ingin memulai dari dirinya, mengalirkan darah biru ke anak cucunya. @
Aktivis KAMI Ramai-ramai Dukung AMIN, Gatot Nurmantyo: Silahkan, KAMI Tetap Netral
Jakarta | FNN – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pihaknya mengambil sikap netral pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi banyaknya deklarator KAMI yang menjadi tim sukses pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam Pilpres 2024 mendatang.\"KAMI tetap pada posisi semula yaitu mengkritisi pemerintah demi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia,\" katanya dalam konferensi pers yang dilakukan Jumat (28/11/2023) di Jakarta. Gatot mengungkapkan bahwa, KAMI adalah suatu organisasi non-partai, sehingga dipastikan tidak terjun dalam politik praktis sebagaimana dilakukan oleh partai-partai pada umumnya. \"Maka sejak hari ini tanggal 24 November 2023, Presidium KAMI yaitu Prof Din Syamsuddin, Prof Rochmat Wahab dan saya sendiri Gatot Nurmantyo tidak berpihak dalam mendukung Pilpres maupun Pemilu. Saya ulangi, kami tidak mendukung salah satu paslon dalam Pilpres ini,\" katanya di kantor KAMI kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (24/11/2023). Gatot merasa prihatin menyaksikan proses demokrasi yang sedang terjadi saat ini. Gatot miris mengalami proses demoralisasi demokrasi yang telanjang. Ia bahkan mempertanyakan moralitas Presiden Joko Widodo yang dinilai plin plan. Dulu dia katakan bahwa anaknya gak punya pengalaman dan ilmunya belum cukup untuk terjun ke politik. Akan tetapi faktanya melalui Ketua MK, ia memaksakan anaknya agar bisa menjadi wakil presiden. \"Ketika MK memaksakan diri, maka ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kAMI tetap pada posisi tidak memihak pada salah satu Paslon,\" katanya. Hari ini kata Gatot indeks demokrasi lebih rendah dibandingkan era Soeharto. Kenyataan inilah yang membuat KAMI untuk tetap berjuang demi menyelamatkan anak cucu bangsa Indonesia. Terhadap beberapa aktivis KAMI yang telah terlibat dalam Pilpres sebagai tim sukses salah satu kandidat, Gatot menyatakan tegas mereka dinonaktifkan dari kegiatan KAMI. Demi menjaga independensi organisasinya, kata Gatot sejumlah aktivis tersebut telah dinonaktifkan dari keanggotaan KAMI sejak hari ini. \"Dan bagi semua aktivis KAMI yang ikut aktif dalam dukung-mendukung Pilpres dan Pemilu, sejak hari ini dinonaktifkan. Sehingga kalau mereka berbicara, maka bukan atas nama KAMI,\" lanjut Gatot. Gatot menambahkan, hal ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen KAMI untuk senantiasa menjaga arah perjuangan, yakni menyelamatkan nasib bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran. Gatot juga menambahkan bahwa karena komitmen tersebut, pihaknya tetap solid dan tidak terbelah dalam menghadapi permasalahan bangsa ke depan. \"Jangan ragukan lagi, KAMI tetap akan eksis. Kami tidak terbelah, karena sudah komitmen dari awal,\" tandasnya. Sebagai informasi, nama Gatot Nurmantyo dan KAMI beberapa kali disebut akan merapat sebagai tim sukses salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Sebagaimana berita yang beredar, sejumlah deklarator KAMI telah memihak kepada salah satu paslon sebagai tim sukses. Mereka antara lain Refly Harun, Adhie Massardi, Syahganda Nainggolan, Radhar Tribaskoro, Jumhur Hidayat dan lain-lain. Mereka, kata Gatot tidak boleh lagi mengeluarkan sikap dan pendapat atas nama KAMI. \"Kalau mau berpendapat atas nama sendiri, silahkan saja,\" pungkas Gatot. (sof).
