NASIONAL
Surat Terbuka ke Presiden dari KTKI Korban PHK
JAKARTA, FNN | Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka diminta untuk dapat membantu menyelesaikan kasus pilu di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang mengalami perundungan (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sistematis dari Kementerian Kesehatan. Anggota KTKI professional tenaga kesehatan (nakes) dan nonnakes dari berbagai daerah baik unsur ASN, swasta maupun profesional telah di PHK secara sepihak oleh Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin. \"Selama ini Menkes mencari korban perundungan dokter dan nakes di Perguruan Tinggi dan RSUD, namun saat ini perundungan diperluas di KTKI sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang seharusnya independen justru mendapat perlakuan semena-mena dari tindakan kebijakan dari Menkes,\" kata Acep Effendi salah satu korban PHK dari KTKI kepada pers di Jakata, Sabtu siang. Berikut penuturan Acep Effendi selengkapnya: Saya PNS Dinkes IV/C dari NTT yang memperoleh rekomendasi atasan untuk pensiun dini. Dengan surat persetujuan Gubernur NTT, Bapak Viktor Laiskodat ke BKN untuk pensiun dini tahun 2022, karena pertimbangan Kepres KTKI dengan lima tahun, bersamaan dengan batas akhir pensiun. Saya memilih untuk menjadi Anggota KTKI karena LNS adalah Pejabat Negara. Tentunya kebanggaan sebagai putra daerah NTT yang terpilih dari ratusan entomolog se-Indonesia. Karena kewajiban harus berdomisili di Jakarta, Saya sudah menyekolahkan Kepres untuk mengambil cicilan rumah di bank pemerintah untuk jangka waktu sesuai Kepres. Siapa yang akan membayar cicilan rumah saya nantinya, jika saya di PHK tanpa ada kejelasan? *** Hal yang sama terjadi pada Akhsin Munawar, yang melakukan pensiun dini dan telah menyekolahkan Kepres untuk cicilan rumah, akibat kebijakan Dirjen Nakes dimana seluruh Anggota KTKI harus berdomisili di Jakarta. Padahal sebelumnya, Akhsin mendapat berbagai fasilitas sebagai Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan di Propinsi Jambi. Mereka berharap, Prabowo Subianto dan Gibran dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Posisi KTKI sebagai LNS Independen KTKI menyampaikan harapannya agar ke depan, Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 menjaga marwah Lembaga Non Struktural. Muqouwis yang telah berhenti sementara dari PNS Dinas Kesehatan Lampung karena menjadi Anggota KTI, Perwakilan Tenaga Sanitasi Lingkungan menjelaskan: “Membangun LNS yang independent sama saja membangun citra menjadi negara demokrasi. Keinginan menguasai LNS itulah membungkam demokrasi.” Anggota KTKI lainnya, Rachma Fitriati yang juga Dosen di FIA UI mengingatkan, “Seharusnya Menkes memposisikan Konsil sebagai partner yang saling bersinergi dengan KTKI untuk menjaga mutu dan perlindungan hukum bagi Nakes dengan posisi sejajar. Bukan malah melakukan PHK massal dengan berlindung di bawah PMK 12/2024, yang sebagian pasalnya diduga mal-administrasi karena bertentangan dengan UU No.17/2023 dan PP 28/2024. Chandi Lobing, Anggota KTKI yang berasal dari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini menyampaikan“Korporasi saja masih memiliki mitigasi untuk PHK massal, kenapa justru sebagai pejabat negara, Kemenkes malah secara sembrono melakukan PHK massal secara sepihak, mendadak dan tidak ada mitigasi sama sekali!” Rahmaniwati dari Perwakilan Unsur Profesi Teknisi Gigi Konsil Keteknisian Medis menambahkan: \"Ketika kami bertanya tentang masa berlaku Kepres 31/M/2022 selama lima tahun, pejabat Plt.Ses KTKI dengan arogannya menegaskan :Ini sudah resiko jabatan.” Dimana letak keadilannya bagi Anggota KTKI. Padahal kami semua memilih untuk menjadi Anggota KTKI karena Kepres Nomor 31/M tahun 2022 berlangsung selama lima tahun. \"Sebagai LNS yang diangkat dengan Keputusan Presiden, seharusnya Menkes menjaga marwah KTKI. Bukan malah membuang Anggota KTKI layaknya sampah, karena dianggap yang sudah tidak berguna?\" tegas Her Basuki Anggota KTKI yang sebelumnya Direktur Akademi Keperawatan Surakarta. \"Di mana nurani Menkes sebagai pejabat negara? Tahukah Menkes bahwa Anggota KTKI, selama kurun waktu 2 tahun telah menorehkan kinerjanya yang sangat tinggi, dengan melakukan validasi terhadap penerbitan STR sebanyak 1.572.936 buah\". Atas kebaikan itu ada beberapa anggota saat ini sebagai tukang Ojeg guna memenuhi kebutuhan setiap harinya. Seperti Anggota KTKI, Tri Moedji, yang sebelumnya adalah Kepala Instalasi Rekam Medis di salah satu RSUD, terpaksa banting stir menjadi driver ojek online. Sebagai seorang tulang punggung keluarga karena single parent dan menanggung kakaknya yang menderita stroke complikasi hipertensi, Moeji sudah tidak ada pilihan. Pekerjaan apapun dilakoninya, karena pada usianya yang sudah tidak lagi muda, sangatlah tidak mudah mencari pekerjaan mendadak dalam waktu dekat. (DH)
Zaken Kabinet tanpa Unsur Politik Dagang Sapi, Mampukah Prabowo Realisasikan?
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor Tinggal beberapa hari lagi Prabowo akan dilantik menjadi presiden ke 8 RI dan mengumumkan kabinetnya. Para elite politik yang mendukung beliau terus gaspol melobi beliau untuk merebut berbagai posisi menteri yang konon ada kabinet gemuk dengan 46 menteri. Mereka beruntung karena Prabowo menggaungkan narasi politik \"persatuan\", yang membuka peluang para elit partai politik untuk dirangkulnya. Hal ini jelas tercermin dari pidato beliau di BNI investor Summit. Prabowo mendeklarasikan substansi pentingnya faktor \"persatuan\" dalam pemerintahannya. Pertanyaanya, mampukahkah beliau merealisasi konsep Zaken kabinet yang pernah di dengungkan tanpa ada unsur konsep dagang sapi? Padahal kalau merangkul demi persatuan sudah tentu akan ada bargaining politik dagang sapi yang biasanya berlaku. Apalagi kalau kabinet gemuk. Tidak heran kalau banyak pengamat politik merasa pesimis dengan Kabinet Zaken beliau. Mereka berpendapat praktek kompromi bagi-bagi kue kekuasaan akan menjadi hasil akhir susunan kabinet gemuk yang sarat dengan benturan kepentingan seperti era rezim Jokowi. Dari pidatonya Prabowo mengkonfirmasi ada menteri-menteri kabinet Jokowi yang akan bergabung. Kalau ini benar terjadi, miris seakan akan Indonesia tidak ada lagi orang berintegritas, zaken berkompeten dan amanah. Professional professional zaken pasti ada walau mungkin tidaklah banyak walau ada juga diaspora yang sukses berkiprah di luar negeri dan masih WNI. Contoh profesional nasional di depan mata dari puluhan tokoh nasional yang menonjol selama satu dekade ini seperti: Gita Wiryawan, Dino Pattidjalal dan Anies Baswedan. Mereka cocok menjadi kabinet Zaken menduduki jabatan Menteri Luar Negeri yang selama 10 tahun ini terkesan kurang maksimal kinerjanya.Kita belum melihat adanya terobosan dikancah politik dan ekonomi internasional walau tetap menerapkan politik luar negeri bebas aktif peninggalan Menlu Ali Alatas dahulu. Namun kerap kita dipuji sebagai Event Organizer profesional untuk kegiatan pertemuan mega internasional seperti Asean Summit, G20 Summit, World Bank Conference dll. Ketiga calon ini menguasai geopolitik dan pelobi kelas internasional yang fasih berbahasa Ingris tanpa beraksen medok logat Jawa atau Batak bak radio rusak. Mereka sekelas pak Prabowo yang mampu pidato dalam multi bahasa asing tanpa text. Mereka ini dapat menjadi bagian dream team Kabinet Zaken Prabowo membawa Indonesia lebih dikenal di kancah geopolitik internasional. Mungkin bisa lebih hebat dari Menlu Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura. Dari draft susunan kabinet yang beredar kita mencermati ada beberapa nama kabinet Jokowi seperti Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Sigit Prabowo dan Budi Arie. Not bad at all kalau menurut pendapat kami diaspora. Ini berarti Pak Prabowo sudah hampir maksimal memenuhi janjinya memastikan kabinet Zaken. Apalagi kalau ada Menko Ekuin dengan anggota anggota yang zaken beramanah. Mereka berpotensi membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Akan lebih hebat lagi kalau seandainya Anies Baswedan yang lagi dirumorkan akan masuk dikabinet. Maka akan sempurnalah the dream team kabinet Zaken yang dikehendaki Prabowo menuju era Indonesia Emas. Masyarakat masih kuatir bila nanti ada anggota kabinet “toxic”, maka “bad news\" bagi rakyat. Kita tahu betapa keterlaluan dan masifnya korupsi diera Jokowi. Paling sedikit ada 5 menteri atau lebih selama dua periode pemerintahannya ng yang terjerat mega korupsi. Di kementerian kementerian Kominfo, Kementan, Kemensos, Kemen Kelautan, dan Kemenpora. Belum lagi para Menteri yang konon lagi “tersandera” berbagai kasus hukum. Para netizen juga kerap mengkritik kinerja mereka yang kurang zaken berprestasi. Contoh ada satu menteri, anak muda berbadan bongsor. Dia kerap tampil di televisi dengan senyum mengangguk angguk kepala dekat presiden membuat press release. Ada juga menteri menteri ekuin ketika diwawancara oleh para jurnalis tentang kebijakan yang mereka buat. Terkesan banyak kebijakan yang kurang berdampak kepada pertumbuhan sektor ekonomi. Lebih parah lagi ketika kaum middle class kita lagi menurun daya belinya, berbagai pajak dikenakan dan digenjot. Seperti cerita di Alkitab tentang Zakeus, si pemungut pajak untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Para pengusaha kecil dan menengahpun mengeluh karena kondisi ekonomi sekarang yang lagi tidak kondusif bagi mereka lalu ada tekanan kebijakan pajak. Seharusnya para menteri ekuin itu menelurkan kebijakan kebijakan stimulus berbobotyang seperti Pak Hasjim Djojohadikusumo cetuskan baru baru ini tentang kebijakan penghapusan pajak PPN, BPHTB dan lain lain biaya jual beli properti untuk mendorong sektor properti yang lagi lesu. Ini baru kabinet Zaken yang dimaksud presiden Prabowo.Bukan sekadar menteri menteri yang duduk mengekor presiden blusukan keliling Indonesia naik pesawat kepresidenan tanpa aksi membuat kebijakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Cukup sudah kita belajar dari kabinet dagang sapi selama satu dekade, kabinet yang penuh dengan conflict of interest yang berujung korupsi APBN dan APBD. Pantas kalau Pak Prabowo dengan lantang mengingatkan para elit politik agar jangan mengirim menteri menterinya mencari uang dari anggaran pembiayaan pemerintah. Semoga peringatan ini dipahami oleh para menteri Zaken yang bertugas nanti pada tanggal 21 Oktober 2024. (*)
Indonesia Bisa Selamat Hanya dengan Kembali ke UUD 1945
Jogjakarta | FNN - Jika anak bangsa tidak ada yang peduli terhadap nasib Bangsa Indonesia ke depan, maka prediksi Indonesia punah hanya tunggu waktu saja. Hal ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh senior dari Jogjakarta yang secara masif terus menerus mengingatkan masyarakat agar Bangsa Indonesia tidak jatuh dalam incaran bangsa asing Para tokoh ini mengeluarkan Maklumat Jogjakarta yang tujuannya untuk menyelamatkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para tokoh itu mengingatkan bahwa sejarah panjang perjuangan Bangsa Indonesia pada 28 Oktober 1928 telah lahir Sumpah Pemuda: yang berisi antara lain: - Kami putra putri Indonesia bertumpah darah/Tanah Air Satu - Tanah Air Indonesia.- Kami putra putri Indonesia Berbangsa Satu - Bangsa Indonesia.- Kami putra putri Indonesia Berbahasa Satu - Bahasa Indonesia. Dalam perjuangan panjang penuh patriotik dengan mempertaruhkan jiwa, raga dan nyawanya akhirnya sampailah pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian pada 18 Agustus 1945 lahirlah Pancasila dan UUD 45 dan saat itulah lahir Negata Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) - Negara Bangsa (Nation State) - Negara Korporasi (Coorperation State). Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang sila pertamanya berbunyi: Ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan penuh kearifan berjiwa negarawan atas kondisi riil Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika Sila Pertama dari Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1845 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. UUD 45 terus mengalami guncangan masa berlakunya dan pada saat bersamaan negara terguncang bahkan mengancam keselamatan negara. Mengalami periode perubahan : - Periode Berlakunya UUD 45 (18 Agustus 45 - 27 Desember 49)- Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 49 - 17 Agustus 50)- Periode UUDS 1950 (17 Agustus 50 - 5 Juli 59)- Periode Kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 59 - 1966)- Periode UUD 1945 Masa Orde Baru (11 Maret 66 - 21 Mei 1998)- Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999 Setidaknya UUD 1945 mengalami empat kali amandemen pada tahun 1999–2002, yaitu: - Amandemen I pada 14–21 Oktober 1999 - Amandemen II pada 7–18 Agustus 2000 - Amandemen III pada 10 November 2001 - Amandemen IV pada 10 Agustus 2002 Amandemen UUD 1945 di atas telah mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002, prosesnya tidak atas persetujuan rakyat dan landasannya adalah paham Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme. Tanpa dibuat naskah akademiknya, sehingga berpotensi adanya pasal-pasal baru yang lepas dari materi utama UUD 1945. Amandemen di atas di lakukan secara \"Ilegal\", prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\" Untuk menyelamatkan UUD 45 harus ditempuh dengan 2 (dua) muka pendekatan yaitu \"Sistem dan Kepemimpinan\". : - Pendekatan Sistem Kembali ke UUD 45 .- Pendekatan Kepemimpinan Menggunakan kepemimpinan \"figur Pancasilais Sejati dan memiliki sifat Kesatria.\" Pelaksanaannya ada alternatif pilihan yaitu :- CB. 1 : Menggunakan sistem Pemerintahan Sulun, - CB. 2 : Menggunakan kepemimpinan duluan atau - CB. 3 : Melakukan Revolusi Rakyat/Sosial until mengganti Sistem dan kepemimpinan. Tujuan kembali ke UUD 45 adalah agar Indonesia kembali Merdeka yaitu - Berdaulat di bidang politik- Berdiri di bidang ekonomi dan- Berkepribadian di bidang budaya. Pihak yang harus kembali di merdekakan adalah : - Bangsa kita- Negara kita- Pemerintahan kita dan- Rakyat kita(sifat, jiwa dan badannya). Perjuangan kembali ke UUD 45 akan mendapatkan perlawanan dari oligarki pemegang kekuasaan dan oligarch pemilik modal yang ingin pertahankan lembaga Pemerintahan Negara yang bersifat inklusisf yang berasarkan semanat kekeluargaan (kolektifistik)telah diubah menjadi kelembagaan (governance institutions) yang berfaham liberalism, individualism, dan capitalism yang digunakan olehaktor utamanya pelaku yaitu: - Taipan Oligarki 9 ( sembilan ) Naga- Pimpinan Partai politik - Pejabat dan pelaku hukum- Kekuatan asing / Aseng Modus yang digunakan ole para actor terse but mencakup: - Menolak kembali ke UUD 45 asli- Memecah belah kita- Mengeluarkan masalah masalah lain- Korupsi besar besaran- Menjual dan menggadaikan Tanah Air- Ingin menciptakan Negara Federal- Pribumi akan dimiskinkan, dibodohkan, disengsarakan bahkan akan dihabisi dan dimusnahkan. Apabila pemangku kekuasaan di Indonesia tetap tidak mau kembali ke UUD 45. Dalam kondisi darurat Rakyat akan laksanakan kedaulatannya secara langsung, misalnya konvensi konstitusi dan revolusi rakyat sebagai cara yang syah untuk mengambil dan menjalankan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogjakarta, 10 Oktober 2024 Kami yang menandatangani, - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. DR. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. DR. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. - Prof. DR. Kaelan, MS. PDF. (*)
Bayu, Pebisnis Bertangan Dingin: Kisah Sukses Cucu Pendiri Blue Bird
Jakarta | FNN - Tak berlebihan jika dikatakan Blue Bird adalah ikon perusahaan Taksi Indonesia. Sebab hampir di seluruh kota besar, selalu ada moda transportasi ini. Bicara taksi ya Blue Bird, begitu kata orang. Pendirinya adalah seorang nenek bernama Mutiara Siti Fatimah yang akrab dipanggil dengan Bu Djoko. Djoko diambil dari nama sang suami, Profesor Djokosoetono, seorang Begawan Hukum Indonesia, pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Siapa Bayu? Nama lengkapnya adalah Bayu Priawan Djokosoetono, cucu dari pasangan Djokosoetono dan Mutiara Siti Fatimah. Ia anak ketiga dari Chandra Suharto, putra pertama Djokosoetono - Mutiara Siti Fatimah. Bayu merupakan generasi ketiga dari kerajaan bisnis Blue Bird. Bayu bersama keluarga juga sukses mempertahankan bisnis Blue Bird di masa-masa sulit seperti pandemi Covid19 dan gempuran transportasi online. Kesuksesan Bayu diamini oleh para sahabatnya. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Bayu adalah sosok pengusaha nasional yang memiliki dedikasi luar biasa, pekerja keras dan berkarakter. Ia bukan hanya sukses mempertahankan dan mengembangkan bisnis keluarga di sektor transportasi melalui Blue Bird hingga generasi ketiga, tetapi juga berhasil merambah ke sektor tambang, alat berat, dan properti dengan kesuksesan yang sama. \"Sebagai cucu tokoh bangsa, Prof. Djokosoetono, Pak Bayu tetap tampil rendah hati dan selalu mendukung perkembangan pengusaha muda di Indonesia,\" kata Bahlil yang pernah menjadi rival Bayu dalam Munas HIPMI tahun 2015. Sementara Ketua PBNU Said Aqil Siradj menyebut Bayu sebagai seorang pengusaha yang cerdas yang memiliki religiusitas yang tinggi, namun tidak ditampakkan. Sedangkan Arsjad Rasjid, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mengagumi sosok Bayu sebagai pengusaha yang sederhana danperhatiannya kepada kesejahteraan karyawannya sangat tinggi. Dengan tangan dinginnya kata Arsjad menunjukkan bahwa Bayu adalah sosok yang layak diperhitungkan dalam kancah bisnis nasional dan internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga 2004-2009 Adhyaksa Dault melihat Bayu sebagai sosok anak muda yang memiliki insting politik dan bisnis yang kuat. Bayu juga punya potensi yang bagus. Adhyaksa mengibaratkan dalam fisika ada energi potensial yang bisa menjadi lebih baik lagi jika diubah menjadi energi kinetik. Dia punya potensi, tapi kalau energi potensialnya tidak diubah, tidak dikasih kesempatan, makanya dia hanya menjadi energi potensial. Akan tetapi kalau energi potensial dikasih kesempatan dan meledak, maka dia akan menjadi energi kinetik. \"Saya berharap, siapapun pemerintah yang berkuasa, dia bisa dikasih ruang untuk mengembangkan potensi itu,\" kata Adhyaksa, kolega kerja saat di Gerakan Pramuka Kwartir Nasional. Pengalaman Bayu tertuang dalam sebuah buku elegan setebal 247 halaman berjudul Bayu Priawan Djokosoetono: Pebisnis Bertangan Dingin. Ditulis oleh wartawan senior Sri Widodo Soetardjowijono dan Djony Edward, diterbitkan oleh Lembaga Kajian Nawacita, September 2024. Membaca buku ini ibarat berselancar membaca masa lalu Bayu yang penuh liku. Banyak inspirasi yang dipetik, banyak tauladan yang bisa diemban, buku ini cocok menjadi salah satu koleksi perpustakaan Anda. (sws).
Diaspora Indonesia Dunia Mengecam Premanisme
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA, Aktivis FTA & Corporate Advisor Selama hampir seminggu berbagai podcast, media elektronik dan medsos di Indonesia menyiarkan peristiwa biadab yang ditunjukan oleh para preman yang berinisial J dan FEK beserta belasan oknum preman yang membubarkan dengan memporak porandakan acara silahturahmi Forum Tanah Air bersama para tokoh dan aktivis nasional di Hotel GrandKemang. Hal ini serempak telah memantik amarah para diaspora Indonesia yang berada di Amerika Serikat, Australia, Eropa, Timur Tengah bahkan Amerika Latin, yang lagi menonton live acara tersebut melalui youtube. Mereka mengutuk keras peristiwa berutal itu dan merasa malu betapa negeri kita yang katanya negara demokrasi ketiga terbesar didunia, tapi masih menunjukan adanya perilaku premanisme seperti dinegara negara Amerika Latin yang pemerintahannya dikendalikan oleh bos2 kartel, preman2 narkoba. Para diaspora menyaksikan acara Forum Tanah Air, sebuah komunitas/forum diskusi yang beranggotakan ratusan bahkan ribuan diaspora diseluruh dunia. Mereka marah menyaksikan bagaimana para preman itu beraksi seakan negeri ini punya mereka, kekuasaan dan hukum berada ditangan mereka yang terang2an memperlihatkan arogansi mereka dengan gamblang. Lebih miris lagi ketika Mr.J berpelukan dengan para polisi seusai peristiwa itu. Hal ini menimbulkan berbagai polemik para netizen ada apa hubungannya para preman dan polisi? Padahal de facto, pada demo2 mahasiswa selama ini, mereka kerap dipukuli dan di bawa ke kantor polisi; bahkan ada yang disiksa, seperti adinda mahasiswa Iqbal, putra biologis salah seorang Menteri Kabinet Orba. Betul akhirnya Mr.J dan FEK jadi tersangka dari beberapa preman yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi masyarakat masih menduga apakah ini drakor yang kesekian ribu kalinya dengan ujung2 nya sirna tidak berbekas. Seperti cerita para koruptor yang jadi tersangka dipertontonkan oleh KPK atau polisi dilayar kaca, lalu hilang cerita buntutnya. Memang polisi terus mendalami kasus ini dan sudah memeriksa 30 polisi untuk diminta keterangannya, bahkan tersangkanya pun sudah bertambah menjadi 3 orang. Namun masyarakat berharap agar polisi benar benar segera menuntaskan kasus ini, dan membuka tabir siapa aktor intelektual dibelakang insiden tersebut. Kini Said Didu, Din Syamsudin, Jend (purn) Sunarko dan beberapa tokoh pejuang perubahan nasional, konon akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan mengenai acara FTA tersebut. Persepsi negatif dan stigma peran kontroversial polisi yang terkesan memihak kekuasaan kini menguat dibenak para ribuan diaspora yang berharap Polisi akan berperan obyektif dipenghujung era kekuasaan Jokowi. Diaspora juga berharap besar kepada Forum Tanah Air terus berjuang menjalan misinya memberikan kontribusi positif kepada tumpah darah kita. Harapan besar mayoritas para diaspora terhadap pemerintahan baru Prabowo Subianto agar kehidupan demokrasi benar benar bisa di hidupkan dalam negara kita yang sudah memilih menjadi negara demokrasi. Jangan sampai potret Indonesia di mata dunia rusak hanya karena ulah segelintir preman yang dibayar, yang hasilnya akan berbuntut panjang tidak saja pada imvestasi tapi juga pariwisata yang terus kita dengungkan ke dunia luar. (*)
Indonesia Perlu Segera Buat Buku Putih Pertahanan Antisipasi Terjadinya Perang Nuklir Skala Global
Jakarta | FNN - Ketua Komisi I DPR Periode 2005-2010 Mahfuz Sidik meminta pemerintah segera menyiapkan skenario terburuk menghadapi situasi geopolitik global yang semakin memanas, apabila Israel terus memperluas zona perang. Sebab, ancaman perang kawasan dan perang dunia (PD) III semakin nyata jika Israel menyerang Iran, serta menyeret Amerika Serikat (AS) dan Rusia terlibat dalam perang tersebut. Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'1 Tahun Perang Palestina & Matinya Nurani Dunia\' , Rabu (2/10/2024) sore. \"Israel sekarang semakin kehilangan muka dan ingin terus memperluas zona perang. Israel ingin menarik kekuatan besar seperti Amerika terlibat. Kalau Iran diserang, maka Rusia juga akan terlibat,\" kata Mahfuz Sidik. Dalam pengamatannya, beberapa saat ke depan, Israel akan lebih fokus membuat perang dengan Iran semakin terbuka, pasca Iran meluncurkan ratusan rudal hipersonik ke Israel. \"Oleh karena itu, saya kira memang kita harus mempersiapkan skenario yang lebih buruk kalau betul, misalnya Iran terpancing, lalu ada kemudian perang terbuka dengan Israel,\" katanya. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berpandangan Presiden Israel Benyamin Netanyahu punya kepentingan untuk mengelola konflik di kawasan dalam rangka mempertahankan kekuasaanya. \"Israel akan terus memicu konflik di kawasan semakin meluas hingga terjadi perang terbuka. Jadi saya kira kita harus mulai mempersiapkan skenario yang lebih buruk menghadapi situasi global sekarang,\" katanya. Menurut dia, hal ini menjadi pekerjaan rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran Indonesia dalam kancah geopolitik global, dan mencegah peran kawasan semakin meluas. \"Indonesia juga harus bisa mengubah posisi Mesir dan Yordania untuk tidak menutup diri lagi dan menyelamatkan nasib warga Gaza yang tersisa dalam beberapa bulan ke depan ini, karena situasi kawasan akan semakin panas,\" katanya. Jika perang kawasan semakin meluas, dalam jangka panjang akan mempengaruhi rantai pasokan pangan dan energi dunia, termasuk ke Indonesia. \"Sehingga secara geopolitik, Indonesia harus mengambil perannya lebih kuat. Menyelamatkan situasi kemanusiaan di Gaza dan mengambil langkah-langkah internasionalnya untuk kemerdekaan Palestina, dan tidak sekedar menyampaikan pidato keprihatinan,\" katanya. Mahfuz menambahkan, Israel sekarang berusaha sekuat tenaga menargetkan agar Amerika terlibat perang secara terbuka di kawasan Timur Tengah menjelang Pilpres AS. \"Amerika sekarang sedang mengkalkulasi secara geopolitik terlibat perang di kawasan, karena efeknya akan ada perang nuklir dengan Rusia. Netanyahu sengaja menyerang proxy-proxy Iran agar ada perang dunia III,\" pungkasnya. Cegah Perang Kawasan Sementara itu, Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Lebanon Hajriyanto Thohari berharap agar Indonesia berperan agar bisa mencegah terjadinya perang kawasan atau regional. Sebab, Israel pada prinsipnya tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah bisa dihancurkan, seperti halnya Hamas di Gaza, Palestina. \"Tidak hanya Iran, di Lebanon ada banyak negara yang punya proxy-nya. Di situ ada Amerika, Prancis, Iran, dan Arab. Saya berharap Indonesia membuat seruan agar kekuatan besar bisa mengerem diri supaya tidak terjadi perang regional,\" kata Hajriyanto. Keberadaan pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) yang didukung 43 negara, termasuk Indonesia sejak 2006 lalu, yang didukung sekitar 11.500 pasukan perlu diefektifkan untuk mencegah perang regional tersebut. \"Selama ini Hizbullah kalau menyerang Israel hanya sekedar simbolik saja, tapi kalau agresi Israel ke Lebanon seperti ke Gaza, perang besar pasti terjadi. Kehadiran peacekeeping di Lebanon itu dalam rangka memisahkan Hizbullah dan Israel. Peacekeeping harus diefektifkan mencegah perang regional,\" ujarnya. Mantan Wakil Ketua MPR ini menegaskan, bahwa Israel tidak takut dengan kekuatan militer negara-negara arab, bahkan pesawat tempurnya sering berlalu-lalang dan rudalnya berseliweran, dibiarkan saja. \"Negara-negara arab itu tidak punya sistem pertahanan anti roket, sehingga pesawat Israel bisa terbang rendah berjoget-joget dan menari nari dari Lebanon hingga Damaskus, Suriah. Negara-negara arab itu, seperti tidak berdaya,\" ujarnya. Cara efektif untuk menekan Israel itu, lanjut Hajriyanto, dengan menggalang solidaritas dan aksi demontrasi di negara-negara barat. Hal ini membuat dukungan barat kepada Israel dan Netanyahu rontok. \"Jadi yang paling ditakut Israel dan Netanyahu itu, demo-demo di negara-negara Eropa dan Amerika. Sehingga dukungan barat dan legitimasi terhadap mereka langsung rontok seperti beberapa waktu lalu. Kalau demo di negara arab dan Islam tidak berdampak sama sekali,\" pungkasnya. Sedangkan mantan diplomat senor Ple Priatna menyesalkan sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno dan para delegasi Indonesia yang walkout saat Presiden Israel Benyamin Netanyahu berpidato di Sidang Majelis PBB ke-79 beberapa waktu lalu. \"Ngapain harus walkout, utus saja diplomat paling rendah. Caci maki Neyatanyu di situ, sampaikan semua sikap pemerintah Indonesia, dan jangan pernah berpikir untuk membuka hubungan diplomatik dengan Isarel,\" kata Ple Priatna. Ple berharap agar Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih memilih menteri luar negeri yang tepat, tidak hanya sekedar menjadi juru bicara di PBB atau forum-forum internasional, tetapi juga mengambil langkah-langkah visioner kebijakan politik luar negerinya. \"Menteri luar negeri ke depan jangan hanya bisa menyampaikan keprihatinan, atau ikut narasi barat. Jangan menganggap biasa persoalan Palestina, kenapa negara lain seperti bisa membawa Israel ke ICC, sementara Indonesia tidak bisa. Karena kita menganggapnya biasa, dan bisanya hanya menyampaikan keprihatan saja,\" kata Diplomat Indonesia 1998-2021 ini. Sementara Penulis Buku Hamas: Superpower Baru Dunia Islam Pizaro Gozali Idrus mengatakan, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sengaja memperluas perang kawasan untuk sekedar \'buying time\' menunggu kemenangan Donald Trump di Pilpres 2024. \"Netanyahu melakukan buying time, menunggu hasil Pilpres. Netanyahu ingin Donald Trump yang menang. Jika Donald Trump menang dan ekskalasi berlanjut, maka skala perang antara Israel dan Iran akan semakin besar,\" kata Pizaro. \"Tapi kalau perang dengan skala nuklir, kita we can see. Tapi kalau perang dengan skala besar, itu terbuka terjadi apalagi kalau Donald Trump terpilih,\" imbuhnya. Peneliti Asia Middle East Center for Research and Dialog ini sependapat, bahwa situasi geopolitik global sekarang memungkinkan terjadinya PD III, meskipun efeknya tidak secara langsung ke Indonesia, tetapi persiapan harus tetap dilakukan. \"Karena itu, Indonesia perlu membuat buku putih pertahanan mengantisipasi hal ini terjadi. Dan Presiden Prabowo nantinya harus nelpon satu-satu menteri luar negeri. Menlu Iran, Lebanon, Amerika dan lain sebagainya,untuk melakukan deeskalasi perang. Semoga kedepan Indonesia lebih banyak berkecimpung di forum-forum internasional,\" tegasnya. (*)
Ide Bekto Kembalikan Citra Polisi, Okky Madasari: Potong Satu Generasi
Jakarta | FNN-Irjen Pol (Purn) Drs Bekto Suprapto, M.Si menyampaikan ide perbaikan citra polisi di tengah masyarakat. Ia mengilustrasikan tindakan tegas Presiden Georgia Mikheil Saakahvili. Pada tahun 2005 Saakahvili memecat polisi yang korup. Jumlahnya sampai 50 persen dari jumlah polisi negeri itu. Setelah itu Presiden Mikheil menaikkan gaji polisi hingga 1.500 persen agar polisi tidak korupsi. \"Ini dapat menjadi salah satu rujukan bagaimana bertindak tegas atas pelanggaran tersebut,\" ujarnya dalam Dialog Peradaban bertema \"Polisi dan Peradaban\" di Jakarta, Rabu 2 Oktober 2024. \"Hanya saja untuk Indonesia mungkin 10 persen saja sudah menjadi pelajaran,\" lanjut Bekto Suprapto. Selain Bekto Suprapto, dialog ini juga menghadirkan Dr Dipo Alam, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH MH, Irjen Pol Prof Dr Chrisnanda Dwilaksana, M. Si, Fahmi Wibawa, MBA, Okky Madasari, Ph.D, dan Jaya Suprana. Okky Madasari menanggapi ide Bekto mengatakan itu sama saja dengan potong satu generasi. \"Saya setuju, itu ide bagus,\" ujar Okky menjawab FNN. Teknisnya adalah dengan melakukan pensiun dini serta memberhentikan polisi-polisi yang kotor. \"Selanjutnya dilakukan rekrutmen pada generasi baru yang lebih bersih,\" ujarnya. Bekto Suprapto melanjutkan para polisi yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hendaknya ditindak tegas sesuai aturan yang sudah ada secara transparan. \"Melibatkan masyarakat, pengawas fungsional, dan pengawas eksternal, baik pelanggaran aturan disiplin, kode etik profesi kepolisian, maupun pelanggaran pidana,\" lanjutnya. Cara lainnya adalah berupaya dengan sungguh-sungguh meningkatkan profesionalisme, bekerja secara transparan, mampu memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi, bertindak tegas kepada para pelaku korupsi termasuk kepada anggotanya, bekerja dengan memanfaatkan data dan perkembangan teknologi, melaksanakan dengan sungguh-sungguh merit system dalam pembinaan karier anggota, memperbanyak latihan, memperbaiki sistem magang terutama kepada para penyidik dan penyelidik, menghilangkan sifat hedonisme, dan mau bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk menuju polisi professional, mandiri, dan beradab. Menurut Bekto, masalah korupsi polisi ini sebenarnya sangat bergantung pada ketegasan seorang Presiden dan Kapolri yang sepatutnya berani melindungi anggota polisi yang bertindak profesional, independen, dan mandiri, serta adanya jaminan bebas intervensi oleh pihak manapun. Cermin yang Retak Polisi di mata masyarakat ibarat cermin yang retak. Bekto Suprapto mengatakan kasus Ferdi Sambo, Teddy Minahasa, penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Tragedi Kanjuruhan, banyaknya kasus rekayasa tilang, dan berita-berita tentang kejahatan dilakukan oleh oknum anggota polisi sangat mempengaruhi persepsi masyarakat, bahwa polisi kadang bertindak di atas hukum, ada yang suka memanipulasi perkara, dan sebagainya. Apalagi dengan dikabulkannya gugatan praperadilan oleh Pengadilan Negeri Bandung bahwa penetapan tersangka dan penyidikan terhadap Pegi Setiawan oleh penyidik Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah -ditambah adanya perintah untuk segera membebaskan tersangka dari tahanan -menambah persepsi masyarakat terhadap polisi semakin buruk. \"Menjaga netralitas Lembaga Polri dalam politik, termasuk dalam hal menjaga jarak dengan kegiatan politik maupun partai politik, mutlak diperlukan untuk merawat kepercayaan masyarakat,\" ujarnya. Undang-undang mengatur dengan jelas bahwa anggota polisi harus bersikap netral dalam kehidupan politik. Lalu, apakah semua polisi seperti dipersepsikan masyarakat tersebut di atas? \"Tentu saja tidak,\" kata Bekto. Sebenarnya, kata Bekto Suprapto lagi, jauh lebih banyak polisi baik dan penolong dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang bertugas di daerah, seperti polisi Polsek atau Polres di wilayah pedalaman. \"Namun kebaikan polisi tersebut tidak atau kurang terpublikasi dibandingkan dengan pemberitaan tentang polisi kotor, polisi brutal, polisi korup, dan polisi hedonis,\" katanya. Kondisi yang demikian ini menjadi tantangan tersendiri bagi Lembaga Polri untuk segera membenahinya. Menurutnya, perubahan paradigma Polri penting untuk dipikirkan bersama oleh para petinggi Polri, bagaimana mau dan berani mengubah paradigma: Dari polisi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan sangat besar, dari kebiasaan mencari kesalahan orang, menjadi polisi sebagai pelayan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Lembaga Polri perlu mendesain ulang reformasi kultural yang mandeg, melalui perubahan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan penekanan pada masalah etika profesi dan hak asasi manusia. Bekerjasama dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat, memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat, mencegah dan memberantas dengan keras adanya penjahat berseragam dalam tubuh Polri, dan lebih mengutamakan pendekatan pencegahan kejahatan daripada penegakan hukum. \"Tidak semua masalah hukum harus diselesaikan melalui penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana,\" katanya. Polisi memiliki kewenangan diskresi dan dapat menyelesaikan masalah hukum yang bersifat ringan bersama tokoh masyarakat, memanfaatkan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat. Untuk memperkuat fungsi, peran, dan tugas polisi sesuai dengan kewenangannya, lembaga polisi sebenarnya dapat menjadi penggerak sebagai agen perubahan.
Eks Ketum PWI Pusat Hendri Bangun Dilarang Berkantor di Gedung Dewan Pers
Jakarta, FNN | Dewan Pers melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Pers Nomor: 1103/DP/K/IX/2024 secara resmi melarang eks Ketua Umum PWI Pusat, Hendry C Bangun, beserta jajarannya menggunakan kantor PWI yang berada di Gedung Dewan Pers mulai 1 Oktober 2024. Surat Dewan Pers ini merupakan pengakuan terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PWI Pusat di Jakarta yang telah memilih pengurus baru dengan Ketua Umum, Zulmansyah Sekedang. \"Era kepemimpinan Hendri Ch. Bangun telah tamat,” tegas Jusuf Rizal, Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan. Wartawan Media Online Indonesia) dan Indonesian Journalist Watch (IJW) di Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Menurutnya, dengan dikeluarkannya SK Dewan Pers ini, Hendry C Bangun dan kelompoknya secara resmi kehilangan hak untuk menggunakan fasilitas dan sumber daya PWI. Hal ini tentunya menjadi pukulan telak bagi Hendry Ch Bangun yang sebelumnya ngotot mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum PWI. Secara internal di organisasi PWI, keputusan Dewan Pers itu juga diapresiasi. Zumansyah Sekedang, Ketum PWI hasil KLB serta Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat, İlham Bintang mendukung langkah tegas Dewan Pers dalam menyikapi “mbalelonya” Hendri Ch. Bangun. PWMOI, IJW dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) juga mengapresiasi sikap tegas Dewan Pers itu. “Sikap tegas ini sejak lama kami imbau kepada Dewan Pers agar menyikapi kisruh di tubuh PWI Pusat yang berkepanjangan. Karena sikap tidak sportif Hendri Ch. Bangun telah mencoreng citra dan wibawa organisasi PWI dan Jurnalis ,” tegas Jusuf Rizal. Lebih jauh, Jusuf Rizal menyebutkan dengan terbitnya diharapkan akan dapat menyelesaikan konflik di tubuh PWI Pusat. Sebagaimana diketahui publik, kasus Hendri Ch.Bangun ini bergulir saat Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo melansir ke publik atas dugaan penyalahgunaan bantuan dana Forum Humas BUMN untuk Pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) senilai Rp1,7 Miliar dari total Rp6 milyar. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA membangkar kasus tersebut melalui media Anggota PWMOI dan MOI, sehingga viral dan memberi stimulus bagi Anggota PWI Pusat dan Daerah mengkonsolidasikan diri. Hendri Ch. Bangun yang terus ngotot merasa tidak bersalah sehingga melawan Dewan Kehormatan PWI Pusat. LSM LIRA turut melaporkan kasus dugaan penggelapan Dana yang dikuasai Hendri Ch. Bangun tanpa hak tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Dewan Kehormatan kemudian memecat Hendri Ch. Bangun sebagai Ketum PWI Pusat. Kartu keanggotaan PWI-nya dicabut PWI DKI Jakarta hingga kemudian dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang menghasilkan Ketua Umum PWI Pusat, Periode 2023-2028, Zulmasyah Sekedang. Sejumlah Pengurus PWI daerah juga mendatangi Kantor Dewan Pers. Mereka turut memberi apreasiasi atas sikap tegas Dewan Pers. Mereka yang hadir berasal dari PWI Riau, PWI Bangka Belitung, PWI Banten, PWI Jabar dan PWI DKI Jakarta. “PWMOI dan IJW berharap kisruh di tubuh PWI Pusat segera tuntas. Dan peristiwa memalukan yang dilakukan Hendri Ch. Bangun Cs tidak terjadi lagi di masa mendatangi,” tegas Jusuf Rizal yang juga penggiat anti korupsi itu.
Institut Peradaban Mendorong Polisi Lebih Beradab
Jakarta, FNN | Polisi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di negeri ini perlu digugat dan bersedia dikoreksi untuk menjadi lebih beradab. Demikian garis besar dari Dialog Peradaban bertajuk “Polisi dan Peradaban” dengan menghadirkan IrjenPol (P) Bekto Suprapto, mantan anggota Kompolnas sebagai pembicara. Acara ini diselenggarakan oleh Institute Peradaban, lembaga kajian isu-isu stretagis yang didirikan antara lain oleh Prof. Jimly Ashiddiqy dan Prof. Salim Said. Ketua Pelaksana Dialog Polisi dan Peradaban Dr. Zaki Mubarak dalam siaran persnya Rabu 1 Oktober 2024 mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu menggugah kesadaran publik akan pentingnya penegakan hukum yang berkeadaban. \"Wajah penegakan hukum kita masih centang perenang, oleh karena itu dibutuhkan masukan dan ide-ide yang konstruktif dari orang yang berpengalaman di bidang penegakan hukum, \" jelas Zaki Mubarak. Zaki, P.hD dari Universitas Saint Penang, Malaysia, menegaskan pentingnya budaya dialog yang lebih beradab dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa, termasuk soal penegakan hukum. \"Kita harus memberi contoh yang lebih beradab dalam memberi masukan, mengkritik, dan memperbaiki keadaan,\" pinta Zaki Mubarak. Menurut Direktur Eksekutif Institut Peradaban Mohamad Cholid, kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab para pegiat isu-isu peradaban di Indonesia yang merasa terusik dengan praktik politik akhir-akhir yang dinilai mereka kurang beradab. \"Saya dan rekan-rekan serta para senior yang diskusi rutin di Institut Peradaban merasa resah dengan kondisi bangsa kita akhir-akhir ini. Kami merasa negara kita tidak sedang baik-baik saja,” katanya. Kegiatan tersebut, lanjut Cholid yang juga mantan jurnalis itu, dilakukan untuk menggugah seluruh warga bangsa agar ikut terlibat memikirkan dan mencari jalan terbaik bagi kepentingan bersama dalam ikatan NKRI. \"Penegakan hukum harus kita perbaiki segera, jika hukum tegak akan berdampak positif secara luas ke sektor dan bidang yang lain,\" jelas Cholid. Untuk itulah, Institut Peradaban tempat para cerdik pandai berdiakusi mengenai masalah-masalah strategis bangsa, bertekad untuk mendiskusikan secara terbuka masalah tersebut pada 2 Oktober 2024 di aula seminar Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta. \"Melalui kegiatan dialog tersebut, kita kembali menjadi warga bangsa yang lebih beradab,\" ujar Zaki.
Kuras Rekening Nasabah, Bank Muamalat Dicap Berkelakuan Setan
Jakarta | FNN - Puluhan orang menggeruduk Bank Muamalat Tower di Jl. dr Satrio kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (20/09/2024) siang. Mereka mengaku nasabah yang dananya dikuras oleh Bank Muamalat sejak tahun 2011 hingga kini belum kembali. Sambil berorasi mereka membentangkan poster bertuliskan \"Jangan Rampok Uang Nasabah\", Jangan Jual Agama Tipu Nasabah\", \"Kedok Islam Kelakuan Setan\", dan Kembalikan Hak Nasabah NCU\". Pelopor bank berbasis syariah itu diduga melakukan tindakan tidak sesuai syariat Islam, bahkan cenderung melakukan tindak kriminalitas kejahatan perbankan. Bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia. Menurut pengakuan para pendemo, mereka telah bermalam di kantor itu sejak Kamis malam, menuntut pengembalian dana yang telah dikuras bank tersebut. Ditemui di lokasi demonstrasi, ahli waris nasabah yang diwakili Prescilia Lilian dan ditemani penasihat hukumnya, Sunarty, SH MH mengatakan bahwa mereka tidak akan beranjak pulang sebelum pihak bank mengembalikan dana mereka. \"Kami akan terus berada di sini, sampai manajemen Bank Muamalat menyelesaikan perkara ini,\" kata Sunarty kepada wartawan di Jl. dr Satrio, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (20/09/2024). Xena, panggilan akrab Sunarty menegaskan setidaknya ada tiga pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen Bank Muamalat. yakni penggelapan dana, perampasan, penjarahan, dan penggelapan aset, serta penerbitan rekening palsu. \"Penggelapan dana dilakukan terhadap klien saya, CV New Cahaya Ujung (NCU) dimana Bank Muamalat melakukan tindakan pemindahan dana dan atau mutasi/transfer uang sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening penerbit Bank Muamalat Nomor : 822-000-2712 a/n CV. New Cahaya Ujung kepada Rekening Bank Mandiri Capem Cipinang Jakarta Timur Nomor : 006.000.6999555 atas nama PT Tugu Pratama Persada, pada tanggal 17 Februari 2011, tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik rekening perusahaan CV NCU,\" paparnya. Bank Muamalat kata Xena juga melakukan perampasan, penjarahan, dan penggelapan aset yang dilakukan pada Oktober 2012 - 2014. Mereka melakukan penjarahan aset secara membabi buta dan tidak prosedural sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah. Barang- barang yang dijarah antara lain: 9 dump truck dengan nilai Rp 3,5 Milyar, 1 set Crushing Plant & Washing Plant dengan nilai Rp 18 Milyar, dan 9 Buku BPKB mobil dump truck dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 300.500.000.000,- Sementara penerbitan rekening palsu, kata Xena, dilakukan oleh Bank Muamalat pada Agustus 2015. Ketika itu klien Xena mendatangi Bank Muamalat cabang Kendari untuk meminta print out mutasi rekening Nomor: 822-000-2712 A/N: CV New Cahaya Ujung Bank Penerbit Bank Muamalat KCP Kolaka. Namun pada saat customer service membuka data rekening ternyata, mutasi rekening tersebut tidak bisa diprint out karena sudah ditutup tanpa kejelasan. Berikutnya pada 24 Maret 2016, klien Xena mendatangi Bank Muamalat cabang Fatmawati untuk meminta kembali print out rekening yang telah ditutup oleh Bank Muamalat secara sepihak tanpa ada pemberitahuan. Tiba tiba diinformasikan bahwa perusahaan kami memiliki rekening Nomor: 822-000-8114 A/N: CV New Cahaya Ujung, Bank Penerbit Bank Muamalat KCP Kolaka. \"Jelas, kami keberatan adanya penerbitan rekening baru Nomor: 822-000-8114 A/N: CV New Cahaya Ujung, penerbit Bank Muamalat KCP Kolaka, karena kami tidak pernah mengajukan dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk penerbitan rekening tersebut. Dengan demikian bisa kami simpulkan Bank Muamalat telah menerbitkan rekening palsu,\" pungkasnya. (dte, ant)
POPULER
